Category Archives: Nasional

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan serangkaian langkah komprehensif untuk menyelamatkan para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat penutupan total PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayah Solo dan sekitarnya untuk memetakan berbagai peluang lapangan pekerjaan di wilayah tersebut.

“Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya dari industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, dan industri jasa. Lowongan kerja ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja termasuk karyawan yang ter-PHK,” kata Menaker Yassierli.

Menaker mengungkapkan, sejak Sritex diputus pailit pada Oktober 2024, Pemerintah telah berkomunikasi secara intensif dengan pihak manajemen perusahaan, kurator, serikat pekerja/serikat buruh, dan dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, serta memitigasi kemungkinan terjadinya PHK.

“Sejak awal Kemnaker selalu mengupayakan dan berharap pekerja/buruh tetap bekerja, namun jika PHK terjadi maka Kemnaker akan memastikan bahwa para pekerja/buruh mendapatkan upahnya, hak pesangon, dan hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” ucapnya.

Untuk diketahui bahwa pendataan lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu program kerja Kemnaker. Kemnaker juga melaksanakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Salah satu inisiatif Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini dalam melindungi pekerja/buruh yang ter-PHK adalah menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 6 Tahun 2025 yang isinya peningkatan manfaat JKP menjadi 60% dari upah terakhir selama 6 bulan,” ungkap Menaker.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan pemerintah daerah akan menyiapkan program pelatihan kerja bagi ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terdampak PHK.

“Kami akan mengadakan program vokasi dengan menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi mereka,” ujar Luthfi.

Menurutnya, pihaknya ingin memastikan mereka memiliki keterampilan yang relevan sehingga dapat kembali bekerja di perusahaan lain.

Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk membantu dan memastikan negara hadir di tengah Masyarakat. [RWA]

Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, mengatakan Kemnaker menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Hal ini diungkapkannya saat menanggapi isu PHK ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

“Negara melalui Kemnaker akan berjuang bersama buruh. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex Tbk,” ungkapnya.

Ia mengklaim Kemnaker dan manajemen sesungguhnya sudah berupaya maksimal agar jangan terjadi PHK. Namun Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga, memilih opsi PHK. Maka langkah Pemerintah selanjutnya, menjamin hak-hak buruh.

Wamenaker juga mengungkapkan pemerintah mencari solusi terbaik untuk para pekerja PT Sritex yang terkena PHK.

“Kita cari, kita negara harus juga cari solusi yang terbaik,” ujar Wamenaker Noel.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan opsi untuk menangani masalah karyawan yang terkena PHK.

“Nanti kita vokasi. Jadi artinya kita akan siapkan BLK (Balai Latihan Kerja),” ungkapnya.

“Saya sudah koordinasi dengan tingkat kementerian untuk kita lakukan penanganan,” sambung Luthfi.

Ahmad Luthfi menambahkan bahwa pekerja Sritex yang terkena PHK akan ditampung di perusahaan lain di Jawa Tengah yang mungkin membutuhkan karyawan.

Senada, Menteri Tenaga Kerja, Yassierli, berjanji bahwa pemerintah terus berupaya memetakan berbagai peluang lapangan pekerjaan di sejumlah perusahaan di wilayah Solo dan sekitarnya.

Menteri Yassierli mengatakan bahwa terdapat lebih dari 10.000 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya.

Diharapkan, lowongan pekerjaan ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja, termasuk pekerja Sritex yang baru saja terkena PHK.

Jakarta – PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa proses blending dalam produksi bahan bakar minyak (BBM) telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak dapat disamakan dengan praktik pengoplosan. Hal ini disampaikan menyusul beredarnya isu di masyarakat yang menyebutkan bahwa BBM yang dijual merupakan hasil oplosan.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menjelaskan bahwa produk seperti Pertamax telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). Ia menegaskan bahwa blending merupakan prosedur teknis dalam industri migas untuk mencapai nilai oktan atau Research Octane Number (RON) tertentu agar performa kendaraan tetap optimal.

“Terkait kabar yang menyebut BBM Pertamax adalah oplosan, itu tidak benar. Proses blending dilakukan dengan standar yang ketat guna menjaga mutu dan spesifikasi tetap sesuai regulasi,” ujar Fadjar.

Proses blending sendiri melibatkan pencampuran beberapa komponen bahan bakar dengan karakteristik berbeda untuk mendapatkan spesifikasi yang diinginkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa blending diperbolehkan selama produk akhir tetap memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

“Blending itu boleh selama speknya tetap sama dengan yang dipersyaratkan,” kata Bahlil.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa blending adalah praktik yang wajar dalam industri migas dan diawasi secara ketat. Menurutnya, isu ini tidak boleh disalahartikan atau dijadikan bahan spekulasi yang menyesatkan.

“Blending itu hal yang biasa di industri migas. Contohnya, RON 88 dicampur dengan RON 92 untuk mendapatkan RON 90 yang sesuai spesifikasi,” jelas Sugeng.

Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi di sektor energi, termasuk mafia migas. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus yang merugikan keuangan negara.

Pengamat politik, Iwan Setiawan, menilai bahwa langkah tegas dalam menangkap para pelaku korupsi di sektor migas menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas tata kelola energi nasional.

“Kasus-kasus besar seperti dugaan korupsi di sektor migas menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo benar-benar serius dalam memberantas praktik korupsi,” kata Iwan.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di era Prabowo bukan sekadar retorika. Kejaksaan Agung baru-baru ini menangkap empat petinggi anak perusahaan Pertamina yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun.

“Satu per satu pihak yang diduga terlibat dalam korupsi mulai diamankan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi benar-benar dijalankan secara serius,” ujar Agung.

Agung juga menekankan pentingnya hukuman berat bagi pelaku korupsi untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Jika pemberantasan korupsi dilakukan secara optimal, tata kelola pemerintahan akan semakin transparan dan publik pun semakin percaya terhadap upaya pemerintah dalam membangun negeri,” pungkasnya.

Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahannya, telah berhasil mengamankan dana negara sebesar Rp 300 triliun dari berbagai kebocoran dan inefisiensi. Dana tersebut dialokasikan untuk proyek strategis nasional, termasuk pengembangan hilirisasi industri, agrikultur, dan energi terbarukan. Dengan langkah tegas ini, diharapkan sektor energi nasional semakin bersih dari praktik korupsi dan lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jakarta – Indonesia memasuki era baru dalam dunia investasi dengan kehadiran Bank Emas Pegadaian dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kedua inisiatif ini mendapat perhatian luas karena diyakini mampu mengoptimalkan potensi ekonomi nasional.

Peluncuran Bank Emas Pegadaian oleh Presiden Prabowo Subianto langsung mencuri perhatian. Produk Deposito Emas yang ditawarkan mengalami lonjakan luar biasa, dengan saldo emas melonjak lebih dari 400 kg setelah peresmian, meningkat drastis dari sebelumnya 300 kg.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, menyebut bahwa tren positif ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi yang aman dan menguntungkan.

“Itu sebelum diresmikan. Apalagi setelah diresmikan oleh Bapak Presiden, tentunya masyarakat akan semakin tertarik berinvestasi melalui Deposito Emas,” ujar Damar.

Bank Emas Pegadaian hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin mengelola emas dengan aman, dilengkapi perlindungan asuransi dan skema imbal hasil menarik. Direktur Utama BRI, Sunarso, optimistis bahwa inisiatif ini akan semakin memperkuat ekosistem investasi emas di Indonesia.

“Bank Emas ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin menyimpan dan mengelola emas dengan aman,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo juga meresmikan Danantara sebagai langkah strategis dalam mengelola aset BUMN secara lebih terstruktur dan transparan. Dengan investasi awal sebesar $20 miliar dan potensi aset hingga $900 miliar, Danantara siap menggerakkan roda ekonomi Indonesia.

“Danantara dapat diaudit kapan saja oleh siapa pun, bukan hanya oleh penegak hukum, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” ujar Presiden Prabowo.

Menteri Investasi Rosan Roeslani menegaskan bahwa Danantara berbeda dari Indonesia Investment Authority (INA) dan akan berfokus pada efisiensi serta optimalisasi aset negara.

Dengan dua langkah besar ini, Indonesia tengah memperkuat fondasi ekonominya. Bank Emas Pegadaian mendorong masyarakat berinvestasi dengan aman, sementara Danantara mengelola aset negara secara lebih strategis. Kini, saatnya Indonesia melangkah lebih jauh menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. []

Oleh : Raffi Ramadhan )*

Dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023 yang menyeret nilai kerugian negara hingga Rp 193,7 triliun membuka mata banyak pihak terhadap kompleksitas masalah di sektor migas Indonesia. Di satu sisi, praktik mafia migas yang berulang menunjukkan perlunya langkah hukum yang tegas untuk menertibkan sektor ini. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dikonsumsi masyarakat tetap sesuai standar yang ditetapkan.

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan investigasi menyeluruh terhadap kasus dugaan korupsi ini. Aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Agung, telah menemukan indikasi kuat bahwa sejumlah tersangka sengaja merekayasa kebijakan produksi minyak kilang domestik demi membuka peluang impor yang telah dimanipulasi harganya. Dalam konteks ini, langkah hukum yang diambil tidak hanya bertujuan menindak pelaku kejahatan, tetapi juga mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengungkapkan bahwa pola korupsi yang terjadi dalam sektor migas sering kali melibatkan mark-up harga impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), serta manipulasi dalam proses upgrade blending BBM. Modus ini tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas BBM yang dijual ke masyarakat. Kasus ini semakin menegaskan bahwa tata kelola energi di Indonesia masih memiliki banyak celah yang harus diperbaiki.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) dan pemerintah menegaskan bahwa BBM yang beredar di masyarakat tetap memenuhi standar spesifikasi yang ditetapkan. VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, membantah adanya praktik pencampuran atau peningkatan angka oktan secara ilegal dalam produk BBM yang didistribusikan. Menurutnya, setiap produk BBM, seperti Pertamax (RON 92) dan Pertalite (RON 90), telah melewati uji laboratorium ketat yang dilakukan oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas).

Namun, kasus dugaan korupsi dalam tata kelola impor dan ekspor minyak menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan energi masih perlu diperkuat. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membongkar jaringan mafia migas yang selama ini beroperasi dan merugikan negara. Kejaksaan Agung telah menyita ratusan dokumen dan barang bukti elektronik guna mengungkap lebih jauh skema korupsi yang terjadi.

Dalam konteks ini, kebijakan yang diambil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjadi langkah strategis untuk mencegah praktik serupa di masa depan. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah perubahan sistem perizinan impor BBM yang sebelumnya berlaku untuk satu tahun penuh, kini menjadi per enam bulan dengan evaluasi setiap tiga bulan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dalam impor minyak dan mencegah praktik mafia migas yang selama ini memanfaatkan celah dalam tata kelola energi.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk menghentikan izin ekspor minyak mentah dalam negeri dan memastikan bahwa seluruh minyak yang diproduksi di Indonesia dapat diolah di kilang dalam negeri. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan pada impor yang sering kali menjadi ladang permainan mafia migas. Proses blending yang dilakukan di kilang domestik juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas BBM tanpa harus mengandalkan impor minyak dengan harga yang telah dimanipulasi.

Di tengah kasus dugaan korupsi ini, Pertamina tetap berusaha menegaskan bahwa produk BBM yang mereka pasarkan tidak mengalami perubahan spesifikasi selama distribusi. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyatakan bahwa setiap batch BBM yang diterima dari kilang domestik maupun impor telah melalui uji laboratorium untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga terus melakukan pengawasan guna memastikan bahwa produk yang sampai ke tangan konsumen sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Upaya membersihkan sektor migas dari mafia tidak boleh berhenti hanya pada penindakan hukum. Pemerintah juga harus membangun sistem tata kelola energi yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain penegakan hukum, reformasi kebijakan di sektor energi harus terus diperkuat agar praktik mafia migas tidak lagi memiliki celah untuk beroperasi. Dengan langkah-langkah konkret ini, Indonesia dapat menuju ketahanan energi yang lebih kuat dan memastikan bahwa setiap liter BBM yang dikonsumsi masyarakat adalah hasil dari proses yang bersih dan transparan.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh : Andika Pratama)*

Judi online telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghancurkan kehidupan sosial, mengancam stabilitas keluarga, dan memicu berbagai tindakan kriminal. Pemerintah, sektor keuangan digital, serta elemen masyarakat terus berupaya untuk memberantas praktik ilegal ini demi melindungi warga dari dampak negatif yang ditimbulkannya.

Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online. Melalui kegiatan penyuluhan hukum bertajuk “Temu Sadar Hukum”, masyarakat diberikan pemahaman tentang dampak buruk yang ditimbulkan oleh judi online dan pinjaman online ilegal. Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang terjerat utang akibat pinjaman online ilegal dan kemudian terjebak dalam perjudian daring untuk mencoba melunasi hutang tersebut. Sayangnya, hal ini justru memperparah kondisi ekonomi mereka, bahkan berujung pada tindakan kriminal karena tekanan ekonomi yang semakin berat.

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan betapa masifnya peredaran uang dalam judi online. Pada tahun 2024, tercatat lebih dari 209 ribu transaksi yang terkait dengan judi online dengan nilai transaksi mencapai Rp359 triliun. Jumlah pemain judi online pun sangat mengkhawatirkan, dengan 8,8 juta orang terlibat, termasuk 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun. Fakta ini menegaskan bahwa judi online bukan hanya merusak perekonomian individu, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda Indonesia.

Pemerintah telah berupaya keras dalam memberantas praktik ini. Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 5,5 juta konten terkait judi online hingga akhir tahun 2024. Selain itu, sektor keuangan digital juga turut berperan dalam upaya pencegahan. PT Visionet Internasional (OVO) mendukung pemerintah melalui inisiatif Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (GEBUK JUDOL). Program ini mengajak masyarakat untuk turut serta dalam memberantas praktik judi online dengan melaporkan akun yang terindikasi terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, menegaskan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman.

Dukungan terhadap pemberantasan judi online juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang. Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI Kota Tangerang menggelar Deklarasi Jihad untuk memerangi pinjaman online ilegal, judi online, dan praktik bank keliling. Ketua Komisi PRK MUI Kota Tangerang, Yusra Aisyah, menyatakan bahwa praktik ini telah menjadi penyakit rohani yang harus segera diberantas. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai organisasi masyarakat yang turut menyuarakan keresahan terhadap dampak buruk judi online. Dakwah mengenai bahaya praktik ilegal ini telah dilakukan melalui berbagai forum, termasuk di lingkungan keluarga dan majelis-majelis pengajian.

Melihat besarnya dampak judi online, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi serta meningkatkan koordinasi dengan sektor keuangan dan teknologi untuk mencegah peredaran uang dalam transaksi perjudian daring. Selain itu, edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan agar mereka memahami bahaya judi online serta dapat mengambil langkah preventif untuk menghindarinya.

Peran keluarga juga menjadi sangat penting dalam mencegah penyebaran judi online, terutama bagi generasi muda. Orang tua harus lebih proaktif dalam mengawasi aktivitas digital anak-anak mereka dan memberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari perjudian daring. Sekolah dan institusi pendidikan juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi mengenai literasi digital serta membentuk karakter yang kuat bagi para pelajar agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan instan dari judi online.

Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan langkah hukum yang lebih tegas terhadap pelaku dan penyedia layanan judi online. Penegakan hukum yang lebih kuat dengan hukuman yang lebih berat dapat memberikan efek jera bagi pihak yang mencoba untuk tetap menjalankan bisnis ilegal ini. Pemberantasan jaringan judi online juga perlu didukung dengan pemantauan transaksi keuangan yang lebih ketat agar aliran dana yang digunakan dalam aktivitas perjudian dapat segera terdeteksi dan diblokir.

Kesadaran kolektif masyarakat juga harus terus ditingkatkan melalui kampanye sosial yang lebih masif. Media massa dan media sosial bisa menjadi sarana efektif untuk menyebarluaskan informasi tentang dampak negatif judi online serta cara-cara untuk melaporkan aktivitas mencurigakan. Partisipasi aktif dari generasi muda juga sangat diperlukan dalam menyebarkan pesan anti-judi online melalui berbagai platform digital.

Sinergi antara pemerintah, sektor keuangan digital, tokoh agama, serta masyarakat luas menjadi kunci utama dalam memerangi judi online. Langkah-langkah strategis yang telah diambil, seperti pemblokiran situs judi, pemantauan transaksi mencurigakan, serta penyuluhan hukum di berbagai daerah, harus terus ditingkatkan agar praktik judi online bisa ditekan secara signifikan. Dengan kerja sama yang solid, Indonesia dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan melindungi masyarakat dari dampak merusak judi online. Dengan ketegasan hukum, edukasi yang kuat, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, harapan untuk memberantas judi online secara tuntas dapat terwujud.

*Penulis Kontributor JabbarTrigger

Jakarta – Layanan Bank Emas Pegadaian mendapat respons positif dari masyarakat, terutama pada produk Deposito Emas. Sejak diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, saldo Deposito Emas Pegadaian melonjak lebih dari 400 kg, naik signifikan dari sebelumnya yang berada di angka 300 kg.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, menyatakan bahwa sebelum peresmian, Deposito Emas sudah mencapai 300 kg atau senilai Rp500 miliar.

“Itu sebelum diresmikan. Apalagi setelah diresmikan oleh Bapak Presiden, tentunya masyarakat akan semakin tertarik berinvestasi melalui Deposito Emas,” ujarnya.

Deposito Emas menjadi produk unggulan Bank Emas Pegadaian yang menawarkan investasi emas yang aman dan menguntungkan. Nasabah dapat menyimpan emas yang terstandarisasi dengan jaminan keamanan serta perlindungan asuransi.

Direktur Utama BRI, Sunarso, menegaskan bahwa Bank Emas Pegadaian menjadi solusi bagi masyarakat dalam menyimpan dan mengelola emas dengan aman.

Sementara itu, pemerintah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai langkah strategis dalam pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peresmian ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah menteri serta tokoh ekonomi nasional.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Danantara merupakan instrumen strategis pembangunan nasional guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara transparan dan berkelanjutan.

“Danantara dapat diaudit kapan saja oleh siapa pun, bukan hanya oleh penegak hukum, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.

Investasi awal sebesar $20 miliar akan dialokasikan ke lebih dari 20 proyek strategis di sektor energi, kecerdasan buatan, pengolahan mineral, dan produksi pangan. Selain itu, dana investasi sebesar Rp300 triliun berasal dari efisiensi anggaran pemerintah serta optimalisasi belanja negara.

Menteri Investasi, Rosan Roeslani, menambahkan bahwa Danantara akan mengelola aset lebih dari $900 miliar guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan struktur holding company, Danantara akan meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap BUMN.

Dengan kehadiran Bank Emas Pegadaian dan Danantara, Indonesia kini memasuki babak baru dalam strategi investasi nasional yang lebih terstruktur, transparan, dan berorientasi jangka panjang. []

Oleh: M. Reihan Jefani (*

Judi online telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Kemudahan akses internet dan kurangnya pengawasan membuat mereka rentan terjerumus ke dalam praktik perjudian daring. Tak hanya menguras keuangan, judi online juga berpotensi merusak masa depan generasi muda, menjerumuskan mereka ke dalam masalah sosial, hukum, hingga kesehatan mental.

Menyadari ancaman ini, pemerintah mengambil langkah-langkah tegas untuk melindungi anak-anak dari bahaya judi online. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah terkait tata kelola perlindungan anak di ruang digital. Salah satu kebijakan yang diusulkan adalah pembatasan kepemilikan akun pada platform digital bagi anak-anak.

Menurut Menkomdigi, aturan ini tidak bertujuan membatasi hak anak dalam mengakses internet, melainkan untuk memberikan perlindungan dari konten-konten berisiko, termasuk judi online. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan anak-anak dapat menggunakan teknologi digital dengan lebih aman dan bertanggung jawab.

Kasus anak-anak yang kecanduan judi online terus meningkat. Banyak dari mereka terjerumus karena iming-iming kemenangan instan dan akses yang mudah. Tanpa pemahaman yang cukup tentang risiko finansial dan hukum, mereka menjadi korban yang paling rentan. Dalam beberapa kasus, anak-anak bahkan terpaksa mencuri uang orang tua atau melakukan tindakan kriminal demi mempertahankan kebiasaan berjudi mereka.

Bahaya judi online tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga merusak struktur sosial keluarga. Orang tua sering kali baru menyadari ketika anak mereka sudah mengalami kecanduan berat. Karena itulah, perlindungan terhadap anak-anak dari judi online harus menjadi prioritas semua pihak, baik pemerintah, industri digital, maupun masyarakat.

Langkah pemerintah dalam memerangi judi online juga mendapat dukungan dari sektor swasta. Presiden Direktur PT Visionet Internasional (OVO), Karaniya Dharmasaputra, menegaskan bahwa OVO mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman.

Melalui inisiatif GEBUK JUDOL (Gerakan Bersama Berantas Judi Online), OVO mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam memerangi judi online dengan cara melaporkan aktivitas perjudian yang terdeteksi dalam transaksi keuangan digital. Konsep gotong royong ini menjadi solusi efektif dalam memberantas judi online karena melibatkan peran serta masyarakat luas.

Selain itu, perusahaan teknologi finansial (fintech) lainnya juga diharapkan mengikuti langkah serupa dengan meningkatkan sistem deteksi dan pencegahan transaksi mencurigakan yang berhubungan dengan judi online. Dengan sinergi antara pemerintah dan sektor keuangan digital, diharapkan ekosistem transaksi digital di Indonesia semakin aman dan bersih dari praktik perjudian ilegal.

Selain regulasi dan dukungan industri, edukasi juga menjadi kunci dalam mencegah anak-anak terjerumus ke dalam judi online. Ketua Tim Virtual Police Bidhumas Polda Kalteng, Ipda Syamsudin, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palangka Raya dalam memberikan sosialisasi kepada pelajar mengenai bahaya judi online.

Melalui kegiatan edukasi di sekolah-sekolah, para pelajar diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan dampak negatif dari judi online. Langkah ini sangat penting untuk membangun kesadaran sejak dini bahwa judi online bukanlah sekadar permainan, melainkan aktivitas ilegal yang dapat membawa dampak buruk bagi masa depan mereka.

Upaya kepolisian dalam memberikan edukasi di sekolah-sekolah merupakan langkah yang patut diapresiasi. Dengan meningkatkan pemahaman anak-anak tentang bahaya judi online, diharapkan angka keterlibatan pelajar dalam praktik perjudian daring dapat ditekan secara signifikan.

Perang melawan judi online bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum semata. Seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan pelaku industri digital, harus berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari ancaman ini.

Orang tua memiliki peran utama dalam mengawasi aktivitas digital anak-anak mereka. Edukasi mengenai penggunaan internet yang bijak serta komunikasi yang terbuka dengan anak sangat penting untuk mencegah mereka terjerumus dalam judi online.

Masyarakat juga harus turut serta dalam upaya pemberantasan judi online dengan melaporkan praktik perjudian yang mereka temui, baik di media sosial maupun dalam transaksi digital. Dengan sikap proaktif dan kerja sama yang solid, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi generasi muda.

Mari bersama-sama melindungi anak bangsa dari jeratan judi online. Masa depan mereka ada di tangan kita, dan kita semua bertanggung jawab untuk memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari praktik perjudian ilegal.

(* Penulis merupakan pelaku usaha start up nasional

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. Salah satu nama yang disebut dalam kasus ini adalah pengusaha Muhammad Riza Chalid, yang rumahnya telah digeledah penyidik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa siapa pun yang dapat membantu mengungkap kasus ini akan dipanggil. “Sepanjang merupakan bagian dari kebutuhan penyidikan, pihak-pihak manapun yang bisa membuat terang tindak pidana ini tentu akan dipanggil,” ujarnya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, mengonfirmasi bahwa rumah Riza Chalid di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah digeledah. Penggeledahan ini dilakukan seiring dengan penetapan status tersangka kepada Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), anak Riza Chalid, yang diduga terlibat dalam skema korupsi melalui PT Navigator Khatulistiwa.

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di masyarakat tetap sesuai standar tanpa oplosan. VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyebut bahwa informasi mengenai pencampuran Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92) adalah disinformasi. “Kami pastikan bahwa BBM yang dijual sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh Dirjen Migas,” tegasnya.

Pengujian kualitas BBM dilakukan secara ketat, termasuk melalui Lemigas untuk memastikan kesesuaian standar. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, juga meyakinkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas BBM. “Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing,” katanya.

Presiden Prabowo turut menanggapi kasus ini dengan menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum di sektor migas. “Lagi diurus semuanya, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan membela kepentingan rakyat,” ujarnya.

Dengan langkah Kejagung dalam memberantas mafia migas dan jaminan Pertamina terhadap kualitas BBM, pemerintah berupaya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor energi demi kepentingan nasional.

Oleh : Keira Salsabila )*

Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi di sektor energi menjadi sinyal kuat dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola yang lebih transparan dan berintegritas. Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun telah memicu tindakan cepat dari Kejaksaan Agung. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintahan saat ini tidak akan memberikan ruang bagi mafia minyak yang selama ini menghambat efisiensi dan kualitas distribusi energi nasional.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Dalam konteks sektor energi, hal ini berarti menutup celah praktik mafia minyak yang telah lama beroperasi dan mengontrol rantai distribusi bahan bakar. Pemberantasan korupsi di sektor ini bukan hanya soal mengembalikan kerugian negara, tetapi juga memastikan bahwa distribusi dan standar kualitas bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebab, dampak dari pengelolaan energi yang buruk tidak hanya berimbas pada keuangan negara, tetapi juga pada kualitas BBM yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Kasus yang menimpa beberapa petinggi anak perusahaan Pertamina menjadi contoh nyata bahwa sistem tata kelola energi di Indonesia masih memiliki banyak celah yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi. Dugaan pelanggaran ini terkait dengan berbagai aspek, mulai dari ekspor minyak mentah yang merugikan negara, hingga impor BBM melalui broker yang tidak transparan. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat memengaruhi kualitas bahan bakar yang beredar di masyarakat, termasuk kemungkinan adanya pencampuran atau distribusi BBM yang tidak memenuhi standar.

Oleh karena itu, selain tindakan hukum terhadap pelaku korupsi, pemerintah juga harus memperkuat regulasi dalam standarisasi BBM. Peningkatan kualitas bahan bakar akan berdampak besar pada efisiensi kendaraan, pengurangan emisi karbon, serta perlindungan terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap kualitas BBM yang dijual di pasaran perlu diperketat, baik melalui pemantauan langsung oleh pemerintah maupun melalui kebijakan yang lebih transparan dari Pertamina sebagai penyedia utama BBM di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, digitalisasi dalam sistem pengelolaan energi harus semakin diperluas. Presiden Prabowo telah mendorong penggunaan teknologi untuk meminimalkan praktik korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor energi. Sistem e-budgeting, e-procurement, dan e-audit dapat menjadi alat yang efektif dalam memastikan setiap transaksi yang terkait dengan impor, produksi, dan distribusi BBM dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas BBM yang sampai ke masyarakat benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penegakan hukum yang tegas terhadap mafia migas dan penekanan terhadap standar kualitas BBM harus berjalan secara paralel. Keberhasilan dalam menindak kasus-kasus korupsi di sektor energi akan sia-sia jika perbaikan tata kelola dan kualitas BBM tidak dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum, kementerian terkait, serta Pertamina menjadi kunci utama dalam membangun sistem distribusi energi yang lebih baik.

Komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan memperbaiki tata kelola energi juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa langkah Kejaksaan Agung dalam menangkap petinggi anak perusahaan Pertamina menunjukkan keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan bahwa Kejaksaan Agung tidak akan bisa bertindak seberani ini tanpa restu dari Presiden. Hal ini membuktikan bahwa pemerintahan saat ini memiliki komitmen kuat untuk membersihkan sektor energi dari praktik korupsi yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Namun, upaya ini tentu tidak bisa berhenti hanya pada penindakan hukum semata. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa perbaikan sistem dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memperketat pengawasan terhadap impor dan produksi BBM, memastikan bahwa bahan bakar yang masuk ke Indonesia telah memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung transparansi dalam sektor energi harus terus didorong agar tidak ada lagi celah bagi praktik mafia minyak untuk kembali berkembang.

Pemberantasan korupsi yang efektif dan peningkatan kualitas BBM bukan hanya akan menguntungkan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan distribusi BBM yang lebih transparan dan berkualitas, masyarakat dapat merasakan bahan bakar yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan sesuai dengan standar internasional. Selain itu, penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan ekonomi di sektor energi, sehingga praktik korupsi dapat ditekan secara signifikan.

Pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan langkah awal yang positif dalam memperbaiki tata kelola energi dan menegakkan hukum. Namun, tantangan ke depan masih sangat besar. Keberlanjutan dari program reformasi sektor energi harus tetap dijaga agar hasil yang dicapai tidak hanya menjadi pencapaian sementara. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, Indonesia dapat membangun industri energi yang lebih transparan, bersih, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute