Category Archives: Nasional

Oleh: Wira Fauzi )*

Pemerintah terus memastikan bahwa proses penegakan hukum dalam kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, berjalan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bareskrim Polri telah mengambil langkah-langkah tegas untuk menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam pembangunan pagar laut yang meresahkan masyarakat setempat.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa tindakan yang diambil telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki kementerian serta didasarkan pada aturan yang berlaku. Menurutnya, tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum ini, melainkan upaya konkret untuk menjaga keberlanjutan ekologi dan menindak tegas pelanggaran yang dapat merusak lingkungan laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, juga telah memberikan sanksi administratif kepada dua individu yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut. Kepala desa berinisial A dan perangkat desa berinisial T dijatuhi denda sebesar Rp 48 miliar berdasarkan luas dan ukuran pagar laut yang mereka bangun. Sanksi ini dijatuhkan setelah dilakukan penyelidikan mendalam yang membuktikan keterlibatan mereka dalam proyek ilegal tersebut. Kedua individu tersebut telah mengakui kesalahan mereka dan menyatakan kesediaan untuk membayar denda yang telah ditetapkan.

Investigasi yang dilakukan KKP mengungkap bahwa pembangunan pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer ini telah menyebabkan gangguan signifikan terhadap aktivitas nelayan di kawasan tersebut. Pagar yang menyerupai labirin ini tidak hanya menghambat akses nelayan ke perairan tempat mereka mencari nafkah, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah bergerak cepat untuk memastikan penyelesaian kasus ini dengan cara yang adil dan transparan.

Selain tindakan administratif yang dilakukan oleh KKP, Bareskrim Polri juga melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap aspek pidana dari kasus ini. Penyidik menemukan indikasi pemalsuan dokumen dalam proses permohonan hak atas tanah yang terkait dengan pagar laut tersebut. Dalam proses hukum yang berlangsung, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka, yaitu Kepala Desa Kohod, Arsin; Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta; serta dua individu lain yang berperan dalam pemalsuan dokumen, SP dan CE. Langkah hukum ini diambil setelah penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan keterlibatan mereka dalam pelanggaran tersebut.

Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa pemalsuan dokumen tersebut merupakan bagian dari skema yang lebih luas dalam proyek pembangunan pagar laut ilegal ini. Dengan adanya tindakan hukum yang tegas, diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Pemerintah menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam penanganan kasus ini bertumpu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semua langkah yang diambil oleh KKP dan Bareskrim Polri didasarkan pada fakta hukum yang jelas serta bertujuan untuk menegakkan keadilan tanpa kompromi. Dalam konteks ini, kolaborasi antara lembaga pemerintah menjadi kunci dalam memastikan bahwa semua aspek pelanggaran dapat ditangani secara menyeluruh.

Dalam penanganan kasus ini, KKP juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah tidak menentang pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi semua proyek harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang berpotensi merugikan ekosistem dan masyarakat akan ditindak dengan tegas.

Di sisi lain, upaya penyelesaian kasus ini juga melibatkan pendekatan sosial untuk memitigasi dampak yang telah terjadi pada masyarakat, khususnya para nelayan yang terdampak. Pemerintah tengah mengkaji solusi yang dapat memastikan bahwa nelayan tetap dapat mengakses perairan yang menjadi sumber penghidupan mereka tanpa hambatan. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan stabilitas dan ketertiban di wilayah perairan yang terdampak.

Dengan adanya penegakan hukum yang transparan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Kasus pagar laut ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah bertindak cepat dalam menanggapi permasalahan yang mengancam kepentingan publik. Ke depan, regulasi yang lebih ketat serta pengawasan yang lebih intensif akan diterapkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan ekosistem laut. Dengan adanya keterlibatan publik yang lebih besar, diharapkan pengelolaan sumber daya kelautan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam menangani pelanggaran hukum terkait kelautan. Hal ini mencakup penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi serta optimalisasi peran aparat di lapangan untuk memastikan setiap potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih awal. Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih tanggap dan efisien.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil selaras dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, kasus pagar laut ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak untuk lebih menghormati aturan dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

)* Pengamat Kebijakan Publik

JAKARTA – Upaya pemerintah dalam memberantas mafia migas mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa dan akademisi. Transparansi dan akuntabilitas di sektor energi dinilai sebagai kunci untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang adil dan bebas dari praktik korupsi.

“Pemerintah harus didukung dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor energi demi menjaga kepercayaan publik,” ujar Charles Gilbert, Koordinator Pusat (Korpus) BEM Kristiani Seluruh Indonesia. Menurutnya, Kejaksaan Agung perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan transparansi dalam pengelolaan BBM. “Kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan agar tidak ada celah bagi praktik penyimpangan di sektor energi,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa Kejaksaan Agung harus bertindak tegas dan profesional dalam mengusut kasus ini agar ada efek jera bagi para pelaku. “Penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu sangat penting agar masyarakat melihat keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi,” lanjut Charles. BEM Kristiani Seluruh Indonesia siap mendukung upaya menjaga transparansi dan tata kelola energi yang lebih baik demi kepentingan masyarakat luas.

Dukungan serupa datang dari Mulyanto, Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI). “Pemerintah memiliki momentum yang tepat untuk memberantas mafia migas hingga ke akar-akarnya demi kepentingan nasional,” ujarnya. Menurutnya, pembenahan tata kelola migas secara menyeluruh diperlukan agar distribusi dan pengadaan energi berjalan transparan serta tidak menguntungkan kelompok tertentu.

“Langkah Kejaksaan Agung yang telah mengungkap kasus ini merupakan kemajuan signifikan dalam upaya membersihkan sektor migas dari praktik korupsi,” kata Mulyanto. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menindak tegas semua pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual di balik kasus ini. “Jangan sampai ada lagi praktik yang merugikan negara dan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, ia menilai peningkatan produksi kilang domestik perlu didorong agar ketergantungan terhadap impor minyak mentah dapat dikurangi. “Jika hal ini dilakukan, beban APBN akan lebih terkendali,” jelasnya. Menurutnya, penindakan terhadap mafia migas akan berdampak positif pada harga dan kualitas BBM dalam negeri, yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat luas.

“Pemerintah diharapkan terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan agar setiap pelaku yang terbukti bersalah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku,” pungkas Mulyanto. Ia meyakini bahwa langkah tegas dalam pemberantasan mafia migas akan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional yang lebih baik dan berkeadilan.

Jakarta – Pemerintah memastikan adanya penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat selama libur Idulfitri 1446 Hijriah/2025 sebagai bagian dari upaya mendorong perekonomian masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat memperlancar arus mudik, meningkatkan daya beli, serta mendorong sektor pariwisata dan UMKM selama periode libur panjang.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik maupun wisata. “Penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat akan berlaku selama dua pekan, yakni satu minggu sebelum dan sesudah Idulfitri, serta Hari Raya Nyepi yang waktunya berdekatan,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa skema potongan harga tiket pesawat akan mengikuti pola yang diterapkan pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, dengan diskon sekitar 10 persen untuk semua rute domestik. “Kami akan menerapkan kebijakan serupa dengan Nataru, yakni diskon tiket pesawat sekitar 10 persen selama dua minggu, guna mendukung mobilitas masyarakat,” ungkap Airlangga dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta.

Selain itu, pemerintah tengah merampungkan regulasi terkait potongan tarif tol yang akan berlaku di sejumlah ruas utama. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus menjaga arus lalu lintas tetap lancar selama musim mudik.

Airlangga menambahkan bahwa selain mendukung perjalanan, kebijakan ini juga diharapkan memberi dampak positif pada sektor pariwisata dan konsumsi domestik. “Kami ingin memastikan momentum libur Lebaran bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi sektor transportasi, wisata, dan UMKM,” katanya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan ini akan diimbangi dengan langkah-langkah pengendalian harga pangan guna menjaga daya beli masyarakat selama bulan Ramadan dan Idulfitri. Dengan kombinasi kebijakan tersebut, diharapkan libur panjang Lebaran 2025 tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional.

Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan penyelesaian kasus pagar laut yang membentang di Desa Segarajaya, Bekasi, Jawa Barat.

Upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, termasuk langkah hukum yang sedang diproses oleh pihak kepolisian.

Bareskrim Polri memastikan akan segera menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menegaskan bahwa pihaknya telah memiliki calon tersangka dalam kasus ini.

“Untuk (pagar laut) Segarajaya (Bekasi) kami sudah mempunyai calon tersangka,” ujarnya.

Djuhandani belum mengungkap identitas tersangka, apakah dari pihak pemerintah desa atau pihak lain yang terkait. Namun, ia menegaskan bahwa dugaan pemalsuan sertifikat hak milik (SHM) menjadi salah satu unsur utama dalam penyelidikan kasus ini.

“Kita tetap memegang asas peraduga tak bersalah, kita tetap akan membuktikan semuanya dengan alat bukti yang benar-benar profesional, secara scientific tetap kita buktikan,” jelasnya.

Saat ini, Bareskrim Polri terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung guna memperkuat penyidikan. Pihak kepolisian juga menggandeng para ahli serta hasil uji laboratorium untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, dua perusahaan yang memiliki sertifikat di wilayah pagar laut, yakni PT Mega Agung Nusantara (MAN) dan PT Cikarang Listrindo (CL), menyatakan akan membatalkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di luar garis pantai. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengonfirmasi rencana tersebut.

“Baik PT MAN maupun PT CL sudah kirim surat kepada kami akan membatalkan semua sertifikatnya, diserahkan ke BPN secara sukarela bagi yang ada di luar garis pantai,” katanya.

Nusron juga menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak dapat secara sepihak mencabut sertifikat yang telah diterbitkan lebih dari lima tahun. Oleh karena itu, kesadaran pemegang sertifikat untuk menyerahkannya menjadi langkah utama dalam penyelesaian kasus ini.

Pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan pagar laut ini guna memastikan tata ruang wilayah pesisir tetap terjaga dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kemungkinan untuk memeriksa pengusaha Muhammad Riza Chalid terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, saat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai potensi pemeriksaan terhadap Riza Chalid, terutama setelah rumahnya digeledah penyidik.

“Sepanjang merupakan bagian dari kebutuhan penyidikan, pihak-pihak manapun yang bisa membuat terang tindak pidana ini tentu akan dipanggil,” ujar Harli.

Namun, ketika ditanya apakah penyidik sudah memanggil Riza Chalid, ia belum bisa memastikan.

“Nanti kami cek,” tambahnya singkat.

Sebelumnya, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah rumah Riza Chalid di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga juga berfungsi sebagai kantor.

“Yang pasti, satu bocoran. Kami menggeledah rumah Muhammad Riza Chalid,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar.

Penggeledahan ini berkaitan dengan status anaknya, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. MKAR diduga berperan sebagai beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, perusahaan yang terlibat dalam skema korupsi tersebut.

“Semuanya akan dimintai keterangan sebagai saksi apabila terkait dengan perkara ini. Penyidik juga sedang mengumpulkan alat bukti apakah memang ada orang lain yang ikut terlibat, tidak terkecuali Muhammad Riza Chalid,” ujar Qohar.

Riza Chalid dikenal sebagai pengusaha yang mendominasi impor minyak di Indonesia dan memiliki bisnis di berbagai sektor, termasuk migas dan perdagangan internasional. Publik kini menunggu langkah Kejaksaan Agung selanjutnya, apakah Riza Chalid akan resmi diperiksa dalam kasus ini.

Banyak pihak berharap agar proses hukum dilakukan secara transparan dan adil demi mengungkap dugaan korupsi yang diduga merugikan negara triliunan rupiah. Jika terbukti terlibat, langkah hukum terhadap Riza Chalid bisa menjadi salah satu upaya pemberantasan korupsi di sektor energi yang selama ini dinilai rawan praktik penyelewengan.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan semua kemungkinan masih terbuka. Penyidik terus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk memperkuat dakwaan terhadap para pihak yang diduga terlibat dalam skandal ini.

Oleh : Ahmad Hermanto )*

Pemerintah mengambil langkah progresif dengan menurunkan tarif tol dan harga tiket pesawat guna memperlancar arus mudik selama Ramadan dan Idul Fitri. Kebijakan ini mendapat apresiasi luas karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga tanpa terbebani biaya transportasi yang tinggi.
Presiden, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan memastikan kelancaran mudik serta kenyamanan masyarakat dalam beribadah dan merayakan hari raya. Penurunan harga tiket pesawat berlaku selama dua pekan, sedangkan tarif tol diturunkan di beberapa ruas utama saat Idul Fitri dan Nyepi. Seluruh kementerian terkait terus memantau dan memastikan fasilitas transportasi serta pelayanan publik berjalan lancar dan aman. Koordinasi intensif dilakukan agar manfaat dari kebijakan ini maksimal.
Dalam upaya memastikan perjalanan mudik lebih nyaman dan terjangkau, pemerintah juga memberikan insentif fiskal. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 yang menanggung enam persen PPN tiket pesawat ekonomi guna membantu masyarakat. Diskon ini berlaku bagi pembelian tiket pada 1 Maret-7 April 2025 untuk perjalanan 24 Maret-7 April 2025. Insentif ini diberikan untuk mengurangi dampak kenaikan harga tiket yang sering terjadi menjelang musim mudik.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden, Prabowo Subianto, dalam meringankan beban masyarakat di tengah tradisi mudik Lebaran. Selain itu, pemerintah juga memastikan harga tiket pesawat turun signifikan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menyatakan bahwa dengan kebijakan ini, harga tiket pesawat domestik turun 13-14 persen dalam dua minggu sebelum Lebaran. Tujuan utamanya adalah mempermudah masyarakat dalam merencanakan mudik dan bertemu keluarga tanpa terbebani biaya transportasi yang tinggi.
Selain tiket pesawat, pemerintah juga memberikan potongan tarif tol lebih dari 20 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah turut menyediakan mudik gratis melalui berbagai kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan yang menyediakan 300 bus dan angkutan laut bagi pemudik. Berbagai program penggerak konsumsi domestik, termasuk event pariwisata, juga didorong untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya program mudik gratis, masyarakat dapat memilih moda transportasi yang lebih ekonomis tanpa kehilangan kenyamanan dan keamanan.
Lebih lanjut, Presiden, Prabowo Subianto, menekankan bahwa diskon tiket pesawat dan tarif tol merupakan bagian dari paket kebijakan stimulus ekonomi nasional selama Ramadan dan menjelang Lebaran 2025. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai insentif, termasuk diskon belanja serta program pariwisata dan mudik Lebaran.
Dampak dari kebijakan ini sangat positif. Pertama, penurunan harga tiket pesawat dan tarif tol meringankan beban ekonomi masyarakat. Dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau, masyarakat dapat mengalokasikan anggaran mereka untuk kebutuhan lain seperti konsumsi, belanja oleh-oleh, serta kebutuhan hari raya. Kedua, insentif ini mendorong peningkatan mobilitas yang berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor transportasi dan pariwisata. Ketiga, kebijakan ini membantu mengurangi potensi lonjakan harga tiket akibat permintaan tinggi saat musim mudik.
Pemerintah juga menunjukkan komitmen dalam menjaga kelancaran arus mudik dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor. Kementerian Perhubungan dan instansi terkait telah mengoptimalkan infrastruktur transportasi, meningkatkan layanan publik, serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kebijakan ini. Kesigapan dalam mengantisipasi lonjakan pemudik menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini.
Dari sisi ekonomi, kebijakan ini memberikan efek berganda. Penurunan tarif transportasi berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Dengan berkurangnya biaya perjalanan, masyarakat memiliki daya beli lebih untuk konsumsi di sektor lain seperti makanan, oleh-oleh, dan penginapan. Hal ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi domestik, terutama di daerah tujuan mudik. Selain itu, kebijakan ini juga menciptakan multiplier effect bagi sektor informal yang bergantung pada pergerakan masyarakat selama musim mudik.
Kebijakan ini juga memperlihatkan bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan pelaku usaha. Dengan memberikan insentif fiskal pada maskapai penerbangan serta operator jalan tol, pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tetap menguntungkan semua pihak. Maskapai dan pengelola jalan tol tetap mendapatkan pendapatan yang optimal tanpa membebani masyarakat. Selain itu, operator transportasi publik juga mendapat manfaat dengan meningkatnya jumlah penumpang yang memilih perjalanan udara dan darat akibat harga yang lebih terjangkau.
Keberhasilan kebijakan ini tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kepatuhan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan secara tertib dan bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap regulasi transportasi, kepedulian terhadap sesama pengguna jalan, serta pemanfaatan layanan transportasi publik secara optimal akan mendukung kelancaran arus mudik secara keseluruhan.
Kebijakan penurunan tarif transportasi menjelang Lebaran menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan kemudahan dalam mobilitas, kebijakan ini tidak hanya memudahkan perjalanan tetapi juga meningkatkan kebahagiaan masyarakat yang ingin berkumpul dengan keluarga. Langkah ini patut diapresiasi sebagai bukti nyata bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi Transportasi

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya diskon harga tiket pesawat dan tarif tol untuk mendukung arus mudik Lebaran 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang bertujuan menjaga stabilitas harga serta meningkatkan daya beli masyarakat saat menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama dua minggu yang akan datang,” kata Presiden Prabowo.

Selain itu, ia menegaskan bahwa tarif tol utama juga akan diturunkan, tidak hanya selama libur Idul Fitri, tetapi juga Hari Raya Nyepi, yang kali ini berdekatan dengan Lebaran.

Selain kebijakan diskon transportasi, Prabowo telah memberikan instruksi khusus kepada Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, dan Menteri Pekerjaan Umum untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan arus mudik.

“Menteri-menteri terkait akan terus memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman, dan memudahkan arus mudik masyarakat,” tambahnya.

Prabowo juga menginstruksikan menteri terkait untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan dan Idul Fitri.

“Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga pangan. Saya sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah lonjakan harga yang spekulatif,” tegas Prabowo.

Kebijakan ini mendapat tanggapan positif dari Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, yang menilai bahwa diskon tiket pesawat dan tol dapat menggerakkan perekonomian di daerah tujuan mudik.

“Dampak yang bisa ditimbulkan dari diskon ini tentu saja bisa menggerakkan permintaan untuk tiket pesawat. Namun, yang lebih penting, uang yang bisa dihemat pemudik dapat dibelanjakan lebih banyak di daerah asal mereka. Sehingga perputaran ekonomi di saat Lebaran bisa lebih cepat, dan pertumbuhan ekonomi di daerah akan melaju,” ujar Nailul Huda.

Selain itu, ia juga menilai bahwa diskon ini penting untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum seperti kereta api, pesawat, dan bus, guna mengurangi kemacetan.

“Agar jalur mudik tidak begitu macet, terutama jalur yang melewati pelabuhan seperti Merak. Setiap tahun, kepadatan di Merak menjadi momok bagi pemudik. Insentif tiket pesawat ke Pulau Sumatera bisa menjadi solusi logis agar pengguna mobil pribadi beralih ke pesawat,” jelasnya.

Nailul Huda juga menyoroti pentingnya pengawasan harga-harga selama peak season libur Lebaran agar tidak terjadi kenaikan harga yang tidak wajar akibat permintaan yang tinggi.

Dengan adanya kebijakan diskon transportasi, pengawasan harga bahan pokok, serta pemantauan pemberian THR, pemerintah berharap masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan lebih nyaman, aman, dan tetap produktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh: Nurul Janida )*

Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pemasangan pagar laut secara ilegal. Tindakan ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya kasus pemasangan pagar laut yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir.

Sebagai bagian dari langkah penegakan hukum, pemerintah telah mengerahkan tim khusus untuk melakukan investigasi dan menindak para pelaku. Sanksi tegas disiapkan bagi siapa saja yang terbukti melanggar aturan, termasuk denda serta ancaman pencabutan izin usaha bagi pihak yang terlibat.

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas terhadap pelaku pemasangan pagar laut yang diduga melanggar hukum. Langkah ini diambil menyusul temuan adanya manipulasi data sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut di Kabupaten Bekasi dan indikasi penyalahgunaan ruang laut di perairan Tangerang, Banten.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengatakan bahwa pihaknya menemukan kejanggalan dalam peta bidang tanah yang tercatat di sistem BPN. Sejumlah bidang tanah yang sebelumnya tercatat sebagai lahan daratan ternyata telah dipindahkan ke area laut dengan cara yang tidak sah. Pemerintah pun segera mengambil tindakan dengan membatalkan sertifikat yang terindikasi diterbitkan secara ilegal.

Kasus ini melibatkan 89 peta bidang tanah di Desa Segara Jaya, Kabupaten Bekasi, dengan total luas lahan yang dimanipulasi mencapai 581 hektare. Tindakan pemindahan peta dan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) ini dianggap sebagai pelanggaran serius yang merugikan negara serta masyarakat yang bergantung pada akses laut untuk mata pencaharian mereka.

Selain menindak kasus di Bekasi, pemerintah mulai menyelidiki pemasangan pagar laut di perairan Tangerang. Pagar sepanjang 30,16 kilometer itu diduga dipasang oleh pihak swasta tanpa izin yang sah, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap laut. Dugaan kuat menyebut bahwa pagar ini merupakan bagian dari persiapan reklamasi untuk kepentingan pengembangan properti.
Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR PTR), Ahmad Khozinudin, mengatakan bahwa keterlibatan perusahaan pengembang besar dalam pemasangan pagar laut ini. Ia menyebut beberapa nama yang diduga menjadi dalang di balik proyek ini, termasuk pihak yang memberikan perintah untuk pemasangan pagar tersebut.

Selain itu, Staf Khusus Menteri KKP, Doni Ismanto Darwin, mengatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Fokus utama KKP adalah memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut telah memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Jika ditemukan pelanggaran hukum, pemerintah tidak akan segan-segan membawa kasus ini ke jalur hukum.

Sementara itu, tidak hanya berhenti pada pembatalan sertifikat ilegal, tetapi juga akan melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap sistem pendaftaran tanah dan pengawasan ruang laut.

Koordinasi antara ATR/BPN, KKP, dan aparat penegak hukum akan terus ditingkatkan guna memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil. Jika ditemukan adanya unsur pidana, pelaku akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat di sekitar wilayah yang terdampak pemasangan pagar laut berharap agar pemerintah bertindak cepat untuk membongkar pagar tersebut dan mengembalikan akses mereka terhadap laut.

Kasus ini menjadi lebih ketat dalam mengawasi pemanfaatan ruang laut dan pendaftaran tanah. Keberadaan pihak swasta yang mencoba menguasai lahan secara ilegal harus ditindak dengan tegas agar tidak menciptakan preseden buruk di masa depan.

Pemerintah juga berencana untuk memperkuat regulasi mengenai pemanfaatan ruang laut dan meninjau ulang izin-izin yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan lahan dan laut tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat setempat, akademisi, dan aktivis lingkungan untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahan ini. Dialog terbuka diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik dan kelestarian lingkungan.

Pemerintah meminta agar masyarakat lebih aktif dalam melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan lahan dan laut serta Pemerintah akan menyediakan kanal pengaduan yang lebih mudah diakses agar laporan dari masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

Dengan demikian, ATR/BPN dan KKP akan mengembangkan sistem pengawasan digital yang lebih canggih untuk memastikan tidak ada lagi pemalsuan dokumen atau perubahan data lahan secara ilegal. Teknologi seperti pemetaan berbasis satelit akan digunakan untuk mendeteksi perubahan penggunaan lahan secara real-time.

Kasus pemasangan pagar laut ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperketat regulasi tata ruang dan kelautan. Dengan langkah-langkah yang lebih tegas dan transparan, diharapkan tidak ada lagi kasus serupa yang merugikan masyarakat dan lingkungan di masa depan.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah saat ini akan menjadi tolok ukur dalam menegakkan keadilan di sektor pertanahan dan kelautan, di mana keberhasilan dalam menangani kasus ini akan membuktikan bahwa hukum ditegakkan tanpa kompromi demi kepentingan rakyat dan kelestarian alam. Oleh karena itu, pemerintah akan terus memperketat pengawasan di wilayah perairan guna mencegah kasus serupa terulang, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.
)* Penulis adalah mahasiswa Depok tinggal di Tangerang

Oleh : Angling Kusworo)*

Presiden Prabowo Subianto memberikan angin segar bagi masyarakat yang berencana mudik Lebaran 2025. Pemerintah di bawah kepemimpinannya tengah menyiapkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan tarif tol guna memastikan kelancaran perjalanan selama mudik Lebaran dan Hari Raya Nyepi yang berdekatan pada tahun ini.

Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, terutama bagi mereka yang harus menempuh perjalanan jauh untuk merayakan hari besar bersama keluarga. Tarif tol dan harga tiket pesawat yang lebih terjangkau akan meringankan beban ekonomi pemudik, mengingat biaya perjalanan sering kali menjadi kendala utama dalam tradisi tahunan ini. Selain itu, langkah ini juga akan meningkatkan daya beli masyarakat, memungkinkan mereka mengalokasikan dana lebih untuk kebutuhan lain selama perayaan Lebaran dan Nyepi.

Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, diskon tarif ini menjadi solusi konkret dalam menghadapi lonjakan harga yang kerap terjadi menjelang musim mudik. Pengeluaran selama bulan Ramadan dan Idul Fitri umumnya meningkat, baik untuk keperluan konsumsi maupun perjalanan. Dengan adanya diskon ini, mereka dapat lebih leluasa mengatur anggaran tanpa harus mengorbankan kebahagiaan berkumpul bersama keluarga.

Selain membantu masyarakat, kebijakan ini juga berpotensi mengoptimalkan distribusi arus lalu lintas selama periode mudik. Dengan adanya potongan harga tiket pesawat dan tarif tol, pemudik akan lebih terbantu dalam memilih moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini bisa mengurangi kepadatan di jalur darat dan mendorong pemanfaatan moda transportasi udara secara lebih merata, sehingga perjalanan mudik lebih terkendali dan nyaman.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pekerjaan Umum, akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini. Fokus utama mereka adalah memastikan bahwa seluruh fasilitas transportasi dan layanan publik berjalan optimal demi kenyamanan masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan kendala teknis di lapangan.

Dalam implementasinya, kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan antisipasi terhadap lonjakan jumlah pemudik. Seperti yang disampaikan oleh pakar transportasi dari Universitas Gadjah Mada, jumlah pemudik Lebaran bisa mencapai tiga kali lipat dari pergerakan pada periode Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur dan sistem transportasi menjadi faktor krusial agar kebijakan diskon ini dapat memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan kemacetan ekstrem atau kepadatan yang berlebihan di bandara dan jalan tol.

Pemerintah sebelumnya telah sukses mengadakan program mudik gratis bagi ribuan penumpang dan kendaraan bermotor. Langkah ini menjadi bukti konkret bahwa kebijakan transportasi yang pro-rakyat bukan sekadar wacana, melainkan implementasi nyata yang memberikan dampak positif. Program-program serupa, jika dikombinasikan dengan diskon tarif tol dan tiket pesawat, akan semakin meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan mudik bagi masyarakat luas.

Tidak dapat dipungkiri, kebijakan ini juga memiliki dampak positif bagi perekonomian nasional. Dengan berkurangnya beban transportasi, masyarakat akan memiliki daya beli lebih besar untuk sektor lain, seperti konsumsi barang dan jasa selama libur Lebaran. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah-daerah tujuan mudik yang biasanya mengalami peningkatan aktivitas ekonomi selama periode ini.

Selain itu, kebijakan ini mencerminkan strategi pemerintah dalam membangun sistem transportasi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan kemudahan bagi pemudik, pemerintah tidak hanya mendorong mobilitas sosial, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat. Tradisi mudik bukan sekadar perjalanan pulang kampung, tetapi juga momentum mempererat hubungan keluarga dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai sosial yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Langkah ini juga menjadi sinyal positif bagi investor dan pelaku industri transportasi. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, industri penerbangan dan jalan tol dapat mengoptimalkan layanan mereka tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis. Kebijakan ini bisa menjadi model bagi program-program serupa di masa mendatang yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini tentu memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk kesiapan operator transportasi dalam menyesuaikan layanan mereka agar tetap optimal meski diberlakukan tarif diskon. Manajemen lalu lintas di jalan tol serta pengaturan jadwal penerbangan juga harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi penumpukan yang dapat menghambat kelancaran perjalanan pemudik.

Keputusan Presiden Prabowo dalam memberikan diskon tarif tol dan tiket pesawat untuk musim mudik 2025 patut diapresiasi. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung kelancaran arus mudik serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Masyarakat diharapkan dapat menyambut kebijakan ini dengan baik serta memanfaatkannya secara bijak agar perjalanan mudik tahun ini dapat berjalan lancar, nyaman, dan penuh kebahagiaan.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh : Keira Salsabila )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen luar biasa dalam memberantas korupsi di sektor energi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan cepat dan tegas mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah serta produk kilang yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp193,7 triliun. Langkah ini merupakan salah satu gebrakan besar dalam menertibkan industri minyak yang selama bertahun-tahun menjadi sarang praktik mafia.

Muhammad Kerry Adrianto Riza menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Kerry Riza memiliki latar belakang bisnis yang kuat di sektor energi.

Penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) berhasil mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk menjerat tujuh tersangka dalam skandal ini. Sejumlah saksi, ahli, dokumen, serta barang bukti elektronik turut memperkuat dugaan keterlibatan para tersangka dalam praktik korupsi yang merugikan negara dalam jumlah fantastis.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, menegaskan bahwa penyidikan telah menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran hukum yang signifikan. Dengan adanya lebih dari 96 saksi yang diperiksa serta penyitaan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik, Kejagung memastikan kasus ini ditangani dengan transparan dan profesional. Keputusan untuk menetapkan tujuh tersangka bukanlah langkah sembarangan, melainkan didasarkan pada temuan yang sahih dan mendalam.

Langkah progresif yang dilakukan Kejaksaan Agung ini mendapat apresiasi luas, termasuk dari Mahfud MD. Menurutnya, tanpa restu dari Presiden Prabowo Subianto, Kejagung tidak mungkin bertindak dengan begitu berani.

Ia menilai bahwa keberanian lembaga penegak hukum dalam mengungkap skandal besar seperti ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan keadilan. Mahfud MD juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus terus berjalan tanpa pandang bulu, karena keberhasilan dalam kasus ini dapat menjadi pijakan penting bagi upaya pemberantasan korupsi di sektor lain.

Lebih lanjut, Mahfud MD mengingatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sinergis, bukan menjadi ajang persaingan antar-lembaga. Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian diharapkan dapat bekerja sama dalam membongkar praktik korupsi yang telah mengakar.

Mahfud juga menilai bahwa langkah Kejagung dalam membongkar mafia minyak di Pertamina merupakan gebrakan luar biasa, mengingat kompleksitas dan kekuatan jaringan yang selama ini beroperasi di sektor tersebut.

Dukungan terhadap upaya bersih-bersih ini juga datang dari Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto. Ia menekankan bahwa pemberantasan mafia migas merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola energi yang lebih transparan dan akuntabel.

Menurutnya, reformasi di sektor energi harus dilakukan secara menyeluruh agar perusahaan negara seperti Pertamina dapat beroperasi secara profesional tanpa intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Penegakan hukum dalam kasus ini juga menjadi momentum penting untuk menata ulang kebijakan energi nasional. Rasminto menilai bahwa meskipun tindakan hukum harus dilakukan secara tegas, hal tersebut tidak boleh melemahkan peran strategis Pertamina dalam menyediakan energi bagi masyarakat.

Sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, Pertamina memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas pasokan bahan bakar nasional. Dengan jaringan distribusi yang luas, Pertamina berperan dalam memastikan BBM tersedia hingga pelosok negeri, termasuk melalui program BBM Satu Harga yang memberikan akses energi setara bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, Rasminto juga mengingatkan bahwa upaya reformasi di tubuh Pertamina harus berjalan seimbang dengan penguatan kelembagaan. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap individu yang terlibat dalam praktik korupsi tidak boleh menghancurkan institusi yang telah banyak berkontribusi bagi negara.

Ia menyoroti pentingnya menjaga stabilitas operasional Pertamina, terutama dalam menghadapi kebutuhan energi yang meningkat selama bulan puasa dan Idul Fitri. Kelancaran distribusi BBM dan LPG harus tetap menjadi prioritas agar masyarakat tidak terdampak oleh dinamika hukum yang sedang berlangsung.

Lebih jauh, peran Pertamina dalam pengembangan energi hijau juga tidak boleh terhambat oleh kasus ini. Rasminto menegaskan bahwa Pertamina, melalui anak perusahaannya, Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), telah melakukan berbagai inisiatif dalam pengembangan energi terbarukan.

Mulai dari biofuel, tenaga surya, hingga hidrogen, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission pada 2060. Dengan demikian, reformasi dalam tata kelola minyak tidak hanya berfokus pada pemberantasan korupsi, tetapi juga memastikan bahwa transisi energi berjalan sesuai dengan rencana strategis nasional.

Keseriusan pemerintah dalam mengungkap skandal ini membuktikan bahwa tidak ada ruang bagi mafia migas untuk terus beroperasi di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh menjadi fondasi penting dalam membangun industri energi yang lebih bersih dan transparan.

Keberhasilan dalam mengusut kasus ini diharapkan menjadi langkah awal bagi reformasi besar di sektor energi, demi terciptanya tata kelola yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute