Category Archives: Nasional

Oleh: Samad Arifin *)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri dan sejahtera melalui program Asta Cita. Salah satu aspek penting dalam agenda pembangunan nasional adalah ketahanan pangan, yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pangan bukan sekadar memastikan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga mencakup stabilitas harga, aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, serta keberlanjutan produksi di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Dalam upaya mencapai swasembada pangan, pemerintah menggalakkan berbagai kebijakan strategis, termasuk penguatan cadangan pangan.

Akademisi di bidang ekonomi dan industri dari Universitas Persada Indonesia YAI, Nurina, menilai langkah ini sebagai strategi yang sangat krusial. Menurutnya, perubahan iklim, fluktuasi harga pangan global, serta risiko bencana alam merupakan tantangan nyata yang memerlukan respons cepat dan terukur. Dengan cadangan pangan yang memadai, Indonesia tidak hanya dapat menghadapi gejolak eksternal, tetapi juga membangun sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk jangka panjang. Ia menegaskan bahwa program Asta Cita perlu mendapat dukungan penuh karena secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Namun, keberhasilan dalam mencapai swasembada pangan tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan yang dilakukan secara transparan dan inklusif. Untuk itu, pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem pangan nasional melalui berbagai pendekatan, termasuk pemanfaatan inovasi teknologi, peningkatan kapasitas petani, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih erat. Nurina menekankan bahwa cadangan pangan yang dikelola dengan baik harus memastikan kuantitas yang cukup, kualitas yang baik, serta distribusi yang merata bagi seluruh masyarakat.

Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Jeki, turut menyoroti pentingnya cadangan pangan sebagai elemen kunci dalam menghadapi tantangan global. Menurutnya, ketersediaan pangan yang stabil akan mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kondisi yang rentan terhadap gangguan eksternal seperti perubahan iklim dan krisis pangan dunia. Ia juga menegaskan bahwa sinergi lintas sektor merupakan faktor utama dalam keberhasilan swasembada pangan. Keterlibatan pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, akademisi, sektor swasta, hingga TNI-Polri, menjadi kunci untuk menjamin produksi pangan yang mencukupi dan berkelanjutan.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada petani. Melalui Kementerian Pertanian dan lembaga terkait, berbagai program telah digulirkan, seperti subsidi pupuk, penyediaan benih unggul, serta penyuluhan dan pendampingan bagi petani. Selain itu, pembangunan infrastruktur pertanian juga menjadi prioritas, mencakup irigasi, jalan tani, dan fasilitas penyimpanan hasil panen yang lebih baik. Dengan adanya dukungan menyeluruh ini, diharapkan produktivitas pertanian dapat terus meningkat dan berkontribusi langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

Dalam skala global, laporan FAO tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 864 juta jiwa mengalami kerawanan pangan, terutama di kawasan pedesaan Asia. Fenomena ini menjadi peringatan bagi Indonesia untuk terus memperkuat ketahanan pangan dengan memperhatikan keseimbangan antara kota dan desa. Ketimpangan dalam akses pangan masih menjadi tantangan besar, di mana kota-kota besar cenderung memiliki ketersediaan pangan yang lebih baik dibandingkan wilayah pedesaan yang justru menjadi penghasil utama bahan makanan. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan pembangunan yang lebih merata menjadi keharusan, agar desa sebagai tulang punggung produksi pangan dapat berkembang dan mendukung ketahanan pangan nasional secara lebih optimal.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan program Brigade Pangan (BP), sebuah langkah konkret dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan. Pendekatan terstruktur dan terintegrasi dari program ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan teknologi guna meningkatkan hasil produksi pangan secara signifikan. Keberhasilan Brigade Pangan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan berbagai sektor. Tidak hanya melibatkan sektor pertanian, program ini juga melibatkan TNI-Polri dalam pengamanan serta pendampingan, perbankan dalam dukungan pembiayaan, Bulog dalam pengelolaan cadangan pangan, serta sektor swasta dalam inovasi dan teknologi pertanian.

Sinergi dalam implementasi program Brigade Pangan diwujudkan melalui pembentukan kelompok tani yang lebih terorganisir, kemitraan antara petani dan sektor swasta, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendampingan dan pelatihan. Dengan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, produksi pangan nasional dapat ditingkatkan secara signifikan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan.

Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan program swasembada pangan berjalan dengan optimal. TNI dan Polri berperan dalam pengamanan serta pendampingan teknis, sementara perbankan memberikan dukungan finansial bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian. Sektor swasta juga dilibatkan dalam pengembangan teknologi pertanian yang lebih modern, yang dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor pangan.

Kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat ini menjadi landasan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat, kebijakan yang tepat sasaran, serta koordinasi yang efektif, upaya mencapai swasembada pangan bukan sekadar wacana, tetapi sebuah kenyataan yang dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Dengan kerja sama yang erat dan semangat gotong royong, Indonesia dapat membangun ketahanan pangan yang tangguh, memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat, serta menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah.

)* Penggerak Petani Milenial asal Boyolali

Jakarta – Swasembada pangan menjadi salah satu misi utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun mendatang dengan mencetak luas lahan panen hingga empat juta hektar di akhir masa jabatannya. Dengan komitmen kuat dan kerjasama lintas sektoral, pemerintah yakin dapat mencapai tujuan tersebut dalam waktu dekat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan optimisme bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada tahun 2025.

“Sudah begitu lama pangan bukan menjadi program prioritas utama. Barulah zaman Pak Prabowo, pangan menjadi prioritas utama,” ujar Zulhas.

Zulhas menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perintah tegas agar swasembada pangan segera tercapai. Sektor pangan mencakup berbagai komoditas penting, seperti padi dan jagung sebagai sumber karbohidrat, serta ayam, telur, susu, dan daging sebagai sumber protein.

“Hari ini karbo, padi, dan jagung. Tidak mungkin pemerintah pusat bekerja sendirian, tapi harus kerja sama. Presiden komandannya, menteri, gubernur, bupati, TNI, Polri, semua pihak termasuk media. Hari ini sebagai contoh, kalau bisa kerja sama erat, tidak menunggu lama, tahun ini kita bisa swasembada pangan,” imbuh Zulhas.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat industri peternakan demi mencapai swasembada pangan, melalui kolaborasi dengan peternak ayam petelur dan sapi pedaging, dalam upaya meningkatkan kemandirian daging di Indonesia.

“Saya mendorong teman-teman Kadin untuk membuat formula atau cara yang efektif dalam meningkatkan produksi, kemudian pemasaran dan sebagainya yang tentu saja bermanfaat bagi masyarakat,” pinta Sudaryono.

Sudaryono menilai peran organisasi pengusaha seperti Kadin sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan ayam petelur dan daging sapi lokal. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan merumuskan formula yang efektif untuk meningkatkan produksi dan pemasaran produk peternakan.

“Ke depan kami dari pemerintah siap untuk memfasilitasi. Jadi kalau ada ilmu itu nggak boleh kita simpan sendiri,” kata Sudaryono.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Peternakan, Cecep MW menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung program pemerintah terkait pengembangan ayam petelur dan sapi pedaging. Kadin akan berperan aktif dalam melengkapi kebijakan pemerintah dengan melibatkan investor dan memfasilitasi produksi pakan untuk mendukung kemandirian pangan Indonesia.

“Kadin siap hadir melengkapi dan mensukseskan program pemerintah terkait dengan ayam petelur dan sapi perah agar investor dan pemerintah juga terlibat. Kadin juga hadir untuk memenuhi pabrik pakan dalam mendukung kemandirian dan keamanan pangan,” kata Cecep.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia dapat segera mewujudkan swasembada pangan, yang akan meningkatkan kemandirian sektor pertanian negara. Salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mengoptimalkan teknologi dan inovasi di sektor pangan. Mari kita bersinergi untuk mendukung swasembada pangan Indonesia.

JAKARTA – Pemerintah terus memperluas cakupan layanan cek kesehatan gratis (CKG) bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebut bahwa program CKG tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp3,4 triliun, dengan rincian Rp2,2 triliun dari Kementerian Kesehatan dan Rp1,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pemeriksaan cek kesehatan gratis ini diberikan pada masyarakat yang berulang tahun, anak-anak di sekolah, ibu hamil, serta bayi dan anak hingga usia enam tahun,” kata Suahasil

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat bahwa hingga 11 Maret 2025, sebanyak 500 ribu orang telah mendaftar program ini. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, mengatakan bahwa pendaftaran kini telah dibuka sepanjang tahun, tidak hanya terbatas pada hari ulang tahun penerima manfaat.

“Sekarang tidak terikat hari ulang tahun. Tetap kado ulang tahun, tapi boleh diambil kapan saja, sesuai dengan kesiapan masyarakat,” ujarnya.

Layanan cek kesehatan gratis juga menjangkau kelompok veteran. Pada Kamis (13/3), Sebanyak 140 veteran mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis di Gedung Dharmais Seroja, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan yang digelar oleh Yayasan Rabu Biru Indonesia dan Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Ditjen Pothan Kemenhan) ini menemukan empat veteran mengidap kolesterol dan hipertensi. Mereka langsung diberikan obat dan dipantau oleh puskesmas setempat.

Di sisi lain, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan program CKG di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan dan Pancoran. Ia menekankan bahwa layanan ini harus dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk melalui pendaftaran langsung di puskesmas terdekat selain melalui aplikasi digital seperti Satu Sehat dan WhatsApp.

“Program ini dirancang agar menjangkau semua masyarakat sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Program ini dapat menjangkau masyarakat sesuai dengan usia dan kebutuhannya,” tegas Gibran.

Diketahui program ini dirancang berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan tiga momentum utama yaitu ulang tahun, sekolah, serta untuk ibu hamil dan balita. Diharapkan lebih banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan CKG untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan menjaga kesehatan mereka.

(/rls)

Oleh: Nana Sukmawati )*

Hilirisasi sawit menjadi salah satu sektor strategis yang berperan dalam percepatan swasembada pangan dan energi di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang didukung oleh penguatan sektor hilir sawit. Para pelaku industri pun menyambut baik langkah ini sebagai upaya meningkatkan daya saing global dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dua aspek utama yang menjadi kunci dalam industri hilir sawit adalah optimalisasi kerja sama internasional, termasuk BRICS, serta peningkatan investasi di sektor hilirisasi. Indonesia yang resmi menjadi anggota ke-10 BRICS, memiliki peluang besar untuk memperluas ekspor produk sawit tanpa hambatan dagang di dalam kelompok tersebut.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), Rapolo Hutabarat, mengatakan bahwa kerja sama ekonomi bilateral Indonesia dengan berbagai negara masih kurang memanfaatkan potensi produk sawit secara maksimal. Beberapa insentif yang tersedia belum sepenuhnya dikenal oleh dunia usaha di dalam negeri, sehingga perlu sosialisasi lebih lanjut.

Menurutnya, keanggotaan Indonesia di BRICS dapat menjadi daya tarik bagi investasi di sektor hilirisasi sawit. Dengan populasi BRICS yang mencapai 3,9 miliar jiwa atau 48 persen dari total populasi dunia, Indonesia memiliki pasar yang sangat besar untuk produk turunannya. Hal ini harus dimanfaatkan dengan optimal agar industri sawit dalam negeri bisa berkembang lebih jauh.

Lebih lanjut, Rapolo menegaskan bahwa pengembangan produk bernilai tambah dari sawit seperti fitonutrien, betakaroten, tokoferol, dan tokotrienol masih belum dimaksimalkan. Padahal, dalam tiga tahun terakhir, pangsa pasar produk tersebut mencapai US$10 miliar. Potensi ini bahkan bisa meningkat hingga US$15 miliar per tahun, setara dengan 50 persen dari total ekspor sawit Indonesia yang mencapai US$30 miliar.

Peningkatan investasi di sektor hilirisasi juga harus didukung oleh insentif pemerintah serta alih teknologi yang memungkinkan industri dalam negeri memproduksi produk-produk bernilai tinggi. Hilirisasi juga perlu diperluas ke sektor biomassa sawit yang masih belum digarap secara optimal, padahal memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung industri pertanian secara keseluruhan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, mengatakan pentingnya kepastian regulasi dalam industri sawit nasional. Dia menyoroti Perpres 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang dikhawatirkan dapat menghambat industri sawit dan sektor terkait yang bergantung pada pemanfaatan lahan.

Menurut Sahat, jika ada perusahaan yang operasionalnya berada di luar Hak Guna Usaha (HGU), sebaiknya pemerintah menyelesaikan persoalan administrasi tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum. Kejelasan regulasi menjadi krusial agar iklim investasi tetap kondusif dan mendukung pertumbuhan industri sawit di dalam negeri.

Dia juga mengusulkan agar program Minyakita dihentikan karena dinilai menimbulkan dualisme harga dalam satu jenis produk. Sahat menyarankan agar subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dilakukan melalui skema yang lebih terfokus, seperti program dari Kementerian Sosial yang dananya dapat diambil dari levy industri sawit tanpa membebani APBN.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Ernest Gunawan, menegaskan bahwa industri biodiesel telah mendukung program B35 dengan realisasi penyaluran mencapai 13,1 juta KL pada tahun 2024. Untuk mencapai target B50, diperlukan peningkatan kapasitas produksi dari 19,6 juta KL saat ini menjadi sekitar 24-25 juta KL.

Untuk mendukung ekspansi tersebut, investasi tambahan sekitar 4-5 juta KL kapasitas terpasang masih dibutuhkan. Namun, menurut Ernest, investasi ini hanya akan terjadi jika ada jaminan kepastian hukum serta kenyamanan berusaha bagi para investor. Saat ini, masih ada beberapa perusahaan anggota APROBI yang sedang dalam pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung, sehingga kondisi ini perlu segera mendapatkan kejelasan.

Secara keseluruhan, hilirisasi sawit tidak hanya berperan dalam peningkatan ekonomi tetapi juga dalam pencapaian swasembada pangan dan energi. Dengan memanfaatkan potensi produk bernilai tambah tinggi serta memperluas ekspor ke negara-negara BRICS, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri sawit global.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan insentif fiskal dan teknologi guna mempercepat pengembangan industri hilir sawit. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya akan meningkatkan nilai ekspor tetapi juga menciptakan lapangan kerja serta menekan impor produk pangan dan energi.

Hilirisasi berpotensi meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan produk turunan sawit sebagai bahan baku industri pangan. Dengan demikian, ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi secara bertahap.

Selain itu, pengembangan industri biomassa dari kelapa sawit dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus ekonomi. Pemanfaatan limbah sawit untuk pupuk organik dan energi terbarukan dapat menjadi solusi dalam mengurangi jejak karbon sekaligus meningkatkan efisiensi sektor perkebunan.

Dalam jangka panjang, hilirisasi sawit dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat industri berbasis sawit global. Dengan langkah strategis yang tepat dapat memanfaatkan keunggulan komparatifnya untuk mendominasi pasar dunia.

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan investor sangat diperlukan untuk mendorong percepatan hilirisasi sawit. Dengan demikian, target swasembada pangan dan energi serta pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah dapat tercapai dengan lebih cepat dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah mahasiswa Palembang tinggal di Jakarta

Oleh : Aristika Utami

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan setiap individu. Namun, seringkali masalah kesehatan baru disadari ketika sudah memasuki tahap yang lebih parah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan dan deteksi dini terhadap berbagai penyakit. Program ini diharapkan dapat melayani masyarakat dengan cakupan yang luas, mulai dari anak-anak hingga lansia, dan memberikan manfaat kesehatan yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Program Cek Kesehatan Gratis bertujuan untuk mencegah berkembangnya berbagai penyakit dengan melakukan deteksi dini. Deteksi penyakit pada tahap awal dapat membantu dalam penanganan lebih cepat dan lebih efektif, mengurangi risiko komplikasi, serta mengurangi biaya pengobatan yang tinggi. Selain itu, program ini juga dirancang untuk menggantikan pendekatan kuratif (pengobatan setelah sakit) dengan pendekatan preventif (pencegahan), yang sangat penting dalam menjaga kesehatan jangka panjang masyarakat.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan layanan program CKG harus dapat menjangkau semua kalangan. Karena itu, selain sosialisasi Wapres mengingatkan pentingnya kemudahan proses pendaftaran dari berbagai kanal yang dapat diakses masyarakat.

Program CKG ini dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, yang tersedia di platform Android dan iOS. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk memilih waktu dan lokasi puskesmas yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, program ini juga dapat diakses melalui layanan chatbot WhatsApp. Masyarakat cukup menghubungi nomor yang telah disediakan, dan mengikuti instruksi yang diberikan untuk mendaftar. Bagi mereka yang tidak memiliki akses ke teknologi digital, pendaftaran juga dapat dilakukan dengan mendatangi puskesmas terdekat dengan membawa identitas diri seperti KTP atau Kartu Keluarga (KK).

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes RI, dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan Program cek kesehatan gratis ke depannya tidak hanya dilakukan di puskesmas, tetapi juga perkantoran. Langkah ini demi memudahkan akses dan memperluas sasaran penerima cek kesehatan gratis.

Manfaat dari program Cek Kesehatan Gratis ini akan terasa dalam jangka panjang. Dengan dilakukannya pemeriksaan kesehatan secara rutin, masyarakat akan lebih mudah mendeteksi penyakit sejak dini, yang memungkinkan tindakan pencegahan atau pengobatan yang lebih efektif. Deteksi dini juga berpotensi mengurangi angka kematian akibat penyakit yang seharusnya bisa dicegah atau ditangani lebih cepat.

Program ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, tidak hanya saat sakit, tetapi juga dengan menjalani pola hidup sehat setiap hari. Hal ini tentunya dapat menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan diketahui minat masyarakat terhadap cek Kesehatan gratis yang disediakan pemerintah sangat tinggi.

Program cek kesehatan gratis sangat dibutuhkan di tengah kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan yang ada di masyarakat. Banyak individu yang merasa kesulitan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena faktor ekonomi. Biaya untuk melakukan cek kesehatan di fasilitas kesehatan yang memadai cukup tinggi, dan bagi sebagian orang, ini menjadi hambatan besar.

Selain itu, ada juga kelompok masyarakat yang tidak menyadari pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Masyarakat seringkali merasa bahwa selama tidak ada keluhan atau gejala penyakit, mereka tidak perlu memeriksakan diri. Padahal, deteksi dini terhadap penyakit serius seperti kanker atau penyakit jantung sangat bergantung pada pemeriksaan rutin, meskipun seseorang merasa sehat-sehat saja.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi mengatakan Program CKG dapat mencakup skrining ginjal terutama bagi pasien berisiko yakni pasien dengan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan obesitas. Skrining ini dilakukan di puskesmas bukan di rumah sakit, artinya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Tujuan skrining adalah mengintervensi lebih dini

Program cek kesehatan gratis menawarkan solusi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses ke layanan kesehatan berkualitas. Melalui program ini, masyarakat bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa perlu khawatir tentang biaya. Pemeriksaan ini biasanya mencakup berbagai tes penting, seperti pengukuran tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, serta tes lainnya yang bisa memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan seseorang. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendeteksi penyakit lebih awal, sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan penanganan yang lebih tepat.

Program cek kesehatan gratis memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya pemeriksaan kesehatan. Program ini memberikan banyak manfaat, seperti pencegahan penyakit, deteksi dini, peningkatan kesadaran kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar dari pemerintah, organisasi sosial, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas program ini dan memastikan bahwa lebih banyak orang dapat merasakan manfaatnya.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Manado – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan bahwa percepatan swasembada pangan harus dilakukan dengan optimalisasi lahan, penyediaan pupuk, serta infrastruktur pendukung seperti irigasi. Ia menyoroti fakta bahwa setelah Orde Baru, pembangunan irigasi di Indonesia cenderung stagnan, padahal keberadaannya sangat krusial untuk meningkatkan hasil panen.

“Kami diperintahkan untuk mengawal visi Presiden Prabowo Subianto, mengawal Menteri Pertanian, serta Menko Pangan agar swasembada pangan bisa tercapai dalam dua tahun. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya perhatian terhadap irigasi. Padahal, jika ini dioptimalkan, kita bisa mencapai produksi 30 juta ton beras per tahun,” ujar Bima Arya.

Ia menjelaskan bahwa dalam beberapa kunjungan ke 15 provinsi, ditemukan bahwa banyak irigasi yang sudah lama tidak diperbarui. Sebagian besar sistem irigasi yang masih berfungsi saat ini dibangun pada masa kolonial Belanda atau Orde Baru. Sayangnya, irigasi-irigasi tersebut banyak yang terbengkalai akibat minimnya pemeliharaan dan kurangnya tenaga pengatur air.

Bima Arya menggarisbawahi bahwa kepala daerah memiliki peran penting dalam mengawal program ini di lapangan. Menurutnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk sektor pertanian tidak akan berdampak signifikan jika tidak ada pengawalan dan koordinasi yang baik di tingkat daerah.

“Masalahnya adalah apakah kepala daerah cukup paham dan mampu untuk mengawal ini. Banyak kepala daerah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap program ini, namun ada juga yang masih kurang peduli. Jika pengawalan dari kepala daerah lemah, visi besar ini tidak akan terwujud dengan maksimal,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengajak para kepala daerah untuk lebih aktif dalam memastikan seluruh program percepatan swasembada pangan berjalan dengan baik dari hulu ke hilir. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan swasembada pangan dapat tercapai dalam waktu yang lebih singkat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Jawa Timur Tahun 2025 di Surabaya, Jumat. AHY menekankan bahwa infrastruktur memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan di Indonesia.

“Bendungan harus memberikan dampak nyata. Kita harus memastikan ada sambungan irigasi primer, sekunder, hingga tersier agar lahan pertanian dapat diairi dengan optimal dan meningkatkan produktivitas,” kata AHY.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta Kementerian Perhubungan untuk memastikan pembangunan infrastruktur mendukung sektor pertanian secara maksimal.

Oleh : Khamdan Kurniaji )*

Indonesia tengah mengambil langkah nyata untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan sejahtera melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bukan sekadar inisiatif pemberian makanan, melainkan strategi komprehensif untuk mencegah stunting, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat perekonomian nasional.

Masalah stunting masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi guna memastikan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Indonesia. Kekurangan gizi pada masa pertumbuhan berisiko menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan kognitif yang dapat berdampak pada produktivitas generasi mendatang. Oleh karena itu, MBG hadir sebagai solusi dengan memastikan kelompok rentan, seperti anak sekolah dan ibu hamil, mendapatkan nutrisi berkualitas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan optimal mereka.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk tahap awal pada 2025, yang ditargetkan dapat menjangkau 15 juta penerima manfaat. Namun, manfaat MBG tidak terbatas pada aspek gizi saja. Program ini juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 2,5 juta orang di berbagai sektor, termasuk kuliner, distribusi pangan, dan pertanian. Dengan demikian, MBG tidak hanya membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Untuk mendukung distribusi program ini, pemerintah telah merencanakan pembangunan 5.000 dapur umum yang akan diperluas menjadi 30.000 dapur hingga 2027. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa makanan bergizi dapat terdistribusi dengan merata ke seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Infrastruktur ini juga akan membuka peluang kerja baru serta mempercepat proses produksi dan distribusi makanan sehat secara luas.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan MBG memerlukan sinergi berbagai sektor dalam mendukung program prioritas pemerintah. Ia menekankan bahwa MBG bukan hanya tentang pembagian makanan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap gizi yang baik, Indonesia dapat mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, juga menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan gratis, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan produktivitas bangsa. Dengan memberikan akses makanan bergizi secara luas, diharapkan setiap anak Indonesia dapat tumbuh optimal dan memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih kesuksesan di berbagai bidang.

Komitmen pemerintah dalam mempercepat implementasi MBG juga tercermin dalam tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Maret 2025. Investasi besar ini bertujuan untuk memperluas cakupan program hingga mencakup lebih dari seperempat populasi Indonesia pada akhir 2025. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan pembangunan sumber daya manusia unggul sebagai fondasi kemajuan bangsa.

Selain manfaat langsung bagi masyarakat, program ini juga menciptakan efek domino yang positif bagi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Permintaan yang meningkat terhadap bahan pangan berkualitas tinggi akan mendorong pertumbuhan sektor produksi lokal, sehingga petani, peternak, dan nelayan dapat memperoleh keuntungan lebih besar. Hal ini juga membantu memperkuat ketahanan pangan nasional serta menciptakan rantai ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Implementasi MBG juga didukung oleh kebijakan yang memastikan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan pendekatan berbasis kolaborasi ini, diharapkan program dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Pendekatan ini juga memastikan bahwa program tetap transparan dan akuntabel dalam pelaksanaannya.

Di sisi lain, keberhasilan MBG sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga pola makan sehat dan memanfaatkan program ini dengan baik. Masyarakat diharapkan tidak hanya menerima manfaat dari program ini, tetapi juga terlibat aktif dalam mendukung distribusi dan pengelolaan makanan bergizi di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, keberlanjutan program dapat lebih terjamin dan dampaknya akan lebih maksimal.

Dalam skala yang lebih luas, MBG merupakan bagian dari upaya membangun sistem kesehatan yang lebih kokoh di Indonesia. Dengan menekan angka stunting dan meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat sejak dini, program ini dapat mengurangi beban sistem kesehatan dalam jangka panjang. Hal ini akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan mengurangi ketergantungan pada layanan kesehatan akibat masalah gizi buruk.

Sebagai langkah strategis menuju masa depan yang lebih baik, MBG tidak hanya mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk membangun generasi yang lebih cerdas dan kompetitif. Dengan adanya program ini, diharapkan setiap individu, terutama anak-anak, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tentu memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat luas. Oleh karena itu, mari bersama-sama mendukung dan menyukseskan program ini agar dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kerja sama yang solid, kita dapat mewujudkan generasi yang lebih sehat, sejahtera, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Nina Herlina Pitaloka )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perkembangan signifikan dengan cakupan yang semakin luas di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, program tersebut telah berjalan di 38 provinsi dan menjangkau lebih dari dua juta penerima manfaat. Langkah ini menjadi wujud nyata pemerataan akses gizi bagi masyarakat serta bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan generasi penerus bangsa.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama berbagai pihak dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan dengan optimal. Dadan mengungkapkan seiring dengan terus bertambahnya satuan pelayanan pemenuhan gizi, program ini akan semakin menjangkau lebih banyak penerima manfaat, termasuk di wilayah-wilayah yang sebelumnya belum tersentuh. Dengan adanya 693 satuan pelayanan yang aktif, distribusi makanan bergizi semakin merata dan efektif dalam memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah.

Pemerintah juga memastikan bahwa program MBG tetap berjalan selama bulan Ramadan (puasa) dengan menyesuaikan mekanisme pendistribusian makanan. Penyesuaian ini dilakukan agar anak-anak yang berpuasa dapat mengonsumsi makanan bergizi pada waktu berbuka, sementara yang tidak berpuasa tetap mendapatkan manfaat sesuai dengan kebutuhan gizi mereka. Jenis makanan yang diberikan juga disesuaikan agar lebih tahan lama, termasuk susu, telur rebus, kurma, kue kering, dan buah, tanpa mengesampingkan keseimbangan kandungan protein, karbohidrat, dan serat.

Di berbagai daerah, program MBG mendapatkan respons positif dan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat. Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak sekolah di wilayahnya. Meskipun menuntut anggaran yang besar, program ini dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Di Jawa Barat sendiri, persiapan perluasan program MBG telah memasuki tahap optimal dengan pemantauan ketat guna memastikan standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional dapat diterapkan dengan baik.

Buky juga menyoroti dampak ekonomi dari program ini, di mana setiap dapur makan bergizi yang beroperasi wajib memberdayakan sumber bahan makanan dari masyarakat setempat dalam radius empat kilometer. Kebijakan ini tidak hanya menjamin keberlanjutan pasokan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal dengan melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha kecil.

Di Kalimantan Barat, program MBG juga telah menyasar 154 sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Rita Hastarita, menyampaikan bahwa program ini telah hampir merata di seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Dengan beroperasinya 28 dapur yang mendukung program MBG di Kalbar, harapannya seluruh pelajar di provinsi tersebut dapat segera merasakan manfaat dari program ini. Evaluasi berkala terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program serta memastikan seluruh dapur yang beroperasi mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak secara optimal.

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen penuh dalam memastikan keberlanjutan dan perluasan program MBG sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas. Dengan memberikan akses makanan bergizi kepada anak-anak sejak dini, program ini tidak hanya berkontribusi dalam menekan angka malnutrisi tetapi juga dalam membangun generasi yang lebih produktif dan kompetitif di masa depan.

Selain sebagai bentuk pemenuhan gizi bagi anak-anak, program MBG juga memiliki peran edukatif dalam mengajarkan pentingnya pola makan sehat. Melalui berbagai inisiatif, seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan yang harus ditukar setiap hari, anak-anak diajarkan untuk lebih disiplin dan peduli terhadap lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat menanamkan kebiasaan baik yang akan mereka bawa hingga dewasa.

Tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah memastikan ketersediaan anggaran dan infrastruktur yang memadai di seluruh daerah. Pemerintah daerah di berbagai provinsi terus berupaya mengoptimalkan anggaran dan sumber daya yang ada agar program MBG dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, tantangan ini diyakini dapat diatasi secara bertahap.

Keberhasilan program MBG sejauh ini membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat menciptakan solusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia. Dukungan penuh dari semua pihak menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan program ini. Oleh karena itu, diharapkan semakin banyak pihak yang turut serta dalam menyukseskan inisiatif ini, baik melalui kontribusi langsung maupun dukungan kebijakan yang memperkuat implementasi program di berbagai daerah.

Dengan cakupan yang terus meluas, program MBG tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan. Program ini menjadi bukti nyata bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan akses terhadap makanan sehat dan bergizi, tanpa terkecuali. Ke depan, diharapkan jangkauan MBG dapat semakin luas hingga benar-benar menjangkau seluruh anak-anak yang membutuhkan di seluruh pelosok negeri.

)* Penulis Adalah Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran membentuk Kementerian Koperasi secara terpisah sebagai upaya mengembalikan peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi bangsa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih.

Program ini dirancang untuk membantu desa-desa di seluruh Indonesia agar lebih maju dan sejahtera. Pemerintah menargetkan koperasi ini hadir di 70.000 hingga 80.000 desa, dengan harapan bisa meningkatkan perputaran ekonomi hingga Rp 7 miliar per desa per tahun.

“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu, yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya,” ujar Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.

Koperasi Desa Merah Putih terus berinovasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat melalui berbagai program dan strategi yang diterapkan di berbagai sektor. Dengan visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, koperasi ini telah mengimplementasikan langkah-langkah progresif dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, serta digitalisasi layanan keuangan.

Adapun, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) dan CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR), Suroto mengatakan keberhasilan koperasi desa ini tetap bergantung pada beberapa faktor kunci, di antaranya koperasi harus memiliki tata kelola yang profesional dan transparan.

”Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap koperasi memiliki sistem manajemen yang baik, didukung oleh sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki akses terhadap pendampingan teknis yang berkelanjutan.” tegas Suroto.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga menekankan pentingnya peran desa dalam perekonomian nasional. Saat ini, sekitar 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa.

”Tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi. Oleh karena itu, koperasi ini diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang dapat memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” ujarnya

Sebagai langkah selanjutnya, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta berbagai asosiasi terkait guna memastikan pemahaman yang seragam mengenai program ini. Dengan berbagai program yang mendukung UMKM, sektor pertanian, serta digitalisasi keuangan, koperasi ini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas.

Maka, Koperasi Desa Merah Putih, dapat menjadi perantara agar setiap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga ketahanan pangan. Program ini direncanakan akan segera diterapkan di seluruh desa di Indonesia dalam waktu dekat.

***

Oleh: Sukmana Lestari Dhiyara )*

Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan dan mengurangi kemiskinan di pedesaan, pemerintah tengah menyiapkan program ambisius: pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, inisiatif ini berpotensi menjadi solusi konkret dalam memperkuat ekonomi lokal dan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan nasional.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyambut baik dan optimistis terhadap peluncuran program ini karena Kopdes Merah Putih sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya pada poin nomor dua, tiga, dan enam yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi rakyat dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya 70.000 koperasi di desa-desa, akan tercipta kesempatan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi tingkat kemiskinan.

Khofifah menegaskan bahwa program ini akan resmi diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Puncak Hari Koperasi Nasional. Momentum ini diharapkan menjadi titik awal kebangkitan koperasi di Indonesia dan memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi nasional.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan koperasi adalah akses terhadap pembiayaan yang memadai. Menyadari hal ini, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) siap memberikan dukungan penuh bagi kelangsungan Kopdes Merah Putih. Direktur Utama LPDB, Supomo, menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait guna memastikan koperasi desa dapat berkembang secara optimal.

Sebagai lembaga pembiayaan koperasi, LPDB melihat inisiatif ini sebagai angin segar bagi penguatan ekonomi desa. Pihaknya siap memberikan akses permodalan bagi koperasi-koperasi desa, sehingga mereka bisa mandiri dan menjadi motor penggerak perekonomian lokal. Dengan skema pembiayaan yang inklusif dan terjangkau, koperasi desa dapat mengembangkan usaha produktif yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat.

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menekankan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di daerah. Menurutnya, koperasi selama ini kurang mendapat perhatian, padahal koperasi adalah model ekonomi paling sesuai dengan karakteristik ekonomi rakyat Indonesia.

Keberhasilan koperasi desa dalam mendongkrak ekonomi lokal sangat bergantung pada pengelolaan yang profesional dan inovatif. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan, pelatihan, serta penguatan tata kelola koperasi agar dapat berjalan secara efektif. Model koperasi yang kuat tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan anggota, tetapi juga mampu menciptakan dampak sosial yang lebih luas bagi komunitasnya.

Selain itu, kolaborasi antara koperasi desa dengan sektor swasta, BUMDes, dan pemerintah daerah juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan sinergi yang baik, koperasi dapat mengembangkan sektor usaha unggulan seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan pariwisata berbasis desa. Produk-produk desa yang dikelola koperasi pun dapat memiliki daya saing lebih tinggi di pasar nasional maupun internasional.

Di sektor pertanian, koperasi dapat membantu petani dalam mendapatkan akses terhadap pupuk bersubsidi, alat pertanian modern, dan jaringan distribusi yang lebih luas. Dengan adanya koperasi, petani tidak lagi harus menjual hasil panennya dengan harga murah kepada tengkulak, tetapi bisa langsung menyalurkannya ke pasar dengan harga yang lebih menguntungkan.

Di sektor perikanan, koperasi dapat membantu nelayan dalam mendapatkan akses terhadap alat tangkap yang lebih baik serta teknologi pengolahan hasil laut. Dengan demikian, produk perikanan dari desa bisa memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan.

Sementara itu, sektor kerajinan dan industri kreatif juga berpotensi dikembangkan melalui koperasi desa. Dengan pelatihan dan pendampingan, para perajin dapat meningkatkan kualitas produk mereka serta menjangkau pasar yang lebih luas melalui e-commerce dan jaringan distribusi nasional.

Pariwisata berbasis desa juga menjadi salah satu sektor yang bisa didorong oleh koperasi desa. Dengan mengembangkan potensi wisata alam, budaya, dan kuliner khas daerah, desa-desa bisa menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Koperasi dapat berperan dalam pengelolaan homestay, paket wisata, serta pemasaran destinasi wisata, agar lebih terorganisir dan menguntungkan bagi masyarakat setempat.

Dalam menghadapi era digital, koperasi desa juga harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Penggunaan aplikasi digital untuk pencatatan keuangan, pemasaran online, serta layanan keanggotaan dapat membantu koperasi menjadi lebih transparan dan modern.

Peluncuran 70.000 Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya program pemerintah, tetapi juga gerakan bersama dalam membangun kemandirian ekonomi desa. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan semangat gotong royong untuk memastikan koperasi desa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Dengan potensi yang besar, Kopdes Merah Putih dapat menjadi katalisator perubahan yang menggerakkan ekonomi dari desa ke kota. Ini adalah saatnya kita semua bersatu mendukung koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dan memastikan kesejahteraan merata hingga pelosok negeri. Bersama, kita bisa membangun Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera melalui koperasi desa!

)* Penulis merupakan konsultan publik asal Jawa Barat