Category Archives: Nasional

Jakarta – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas kilang minyak guna memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pembangunan kilang minyak dengan kapasitas 1 juta barel per hari akan dilakukan di beberapa wilayah strategis di Indonesia, termasuk Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua.

“Kita akan bangun (kilang minyak) kurang lebih sebesar 1 juta barel, dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua sehingga terjadi pemerataan,” ujarnya. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan kapasitas produksi minyak dalam negeri.

Dengan pembangunan kilang baru yang tersebar di berbagai daerah, pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor energi dan mendorong swasembada energi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan sekaligus mendukung perekonomian negara melalui sektor energi.

“Pembangunan kilang ini sangat penting untuk mewujudkan kemandirian energi nasional, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah,” tambah Bahlil.

Selain itu, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) juga memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan energi nasional. Direktur Utama PHE, Dannif Danusaputro, menekankan pentingnya eksplorasi wilayah baru sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan produksi minyak dan gas.

“Kami berfokus pada eksplorasi wilayah baru, termasuk pengeboran di area laut dalam (deepwater) dan target yang lebih dalam dari sumur konvensional. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan cadangan energi tetap mencukupi di masa depan,” ujarnya.

PHE juga terus berupaya meningkatkan efisiensi produksi melalui teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), yang melibatkan metode waterflood dan steamflood untuk mengoptimalkan hasil produksi dari sumur yang sudah beroperasi lama.

Dengan pencapaian produksi minyak sebesar 553,67 ribu barel per hari pada Januari 2025 dan proyek pengeboran yang terus berlanjut, PHE berkomitmen untuk menjaga ketahanan energi dan memastikan ketersediaan energi nasional secara berkelanjutan. Perusahaan juga gencar dalam mempercepat proyek greenfield dan reaktivasi sumur-sumur yang belum berproduksi

Melalui kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan energi seperti PHE, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada energi dan mengurangi ketergantungan pada impor energi di masa depan. “PHE berupaya untuk selalu mendukung ketersediaan energi dengan cara yang efisien dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik,” tutup Dannif.

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan berencana membangun kilang minyak berkapasitas 1 juta barel per hari (bph), meningkat dari rencana awal yang hanya 500 ribu bph. Langkah ini diharapkan mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan efisiensi energi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Rencana pembangunan ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
“Kami membahas pembangunan refinery yang awalnya direncanakan 500 ribu barel per hari. Karena kita masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari, maka diputuskan untuk membangun kilang dengan kapasitas 1 juta barel per hari di beberapa lokasi,” ujar Bahlil Lahadalia.
Pemerintah telah menetapkan lokasi strategis untuk pembangunan kilang ini, termasuk Pulau Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua, guna memastikan distribusi energi yang lebih merata dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Selain itu, dalam rangka penguatan infrastruktur energi nasional, pemerintah juga akan membangun fasilitas penyimpanan minyak (oil storage) berkapasitas 1 juta barel per hari, sebagai bagian dari strategi ketahanan energi jangka panjang.
“Kami juga akan membangun storage dengan kapasitas 1 juta barel per hari untuk memperkuat cadangan energi nasional,” kata Bahlil Lahadalia.
Dalam Ratas tersebut, pemerintah juga membahas pembangunan Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif pengganti LPG, serta mempercepat hilirisasi di sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan guna meningkatkan nilai tambah industri domestik.
Sektor mineral menjadi salah satu prioritas utama dalam proyek hilirisasi ini. Pemerintah mendorong pengolahan bauksit, nikel, dan timah, serta mengembangkan teknologi baru seperti panel surya dan pemanfaatan pasir kuarsa untuk mendukung transisi energi.
Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh proyek ini akan dijalankan dengan prinsip keberlanjutan, baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan.
“Kami memastikan proyek-proyek ini memiliki dampak positif bagi lingkungan dan mendukung target emisi nol pada tahun 2060,” tegasnya.
Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan swasembada energi sebagai pilar utama Asta Cita. Dengan pembangunan kilang berkapasitas besar dan integrasi energi terbarukan, Indonesia diharapkan dapat mengurangi impor, memperbaiki neraca perdagangan, serta memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan geopolitik global.

Oleh: Nurul Janida )*

Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menetapkan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan energi nasional melalui pembangunan kilang minyak dengan kapasitas 1 juta barel per hari (bph). Proyek ini tidak hanya akan memperkuat sektor energi, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru serta mendukung program hilirisasi sektor-sektor terkait seperti perikanan, perhutanan, dan perkebunan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk membangun kilang minyak dengan kapasitas 1 juta barel per hari ini merupakan langkah penting yang diambil setelah adanya perubahan signifikan dalam perencanaan awal.

Semula, kapasitas kilang yang direncanakan adalah 500 ribu barel per hari, namun setelah evaluasi dan analisis lebih mendalam, kapasitas tersebut dinaikkan menjadi 1 juta barel per hari. Pembangunan kilang ini akan dilakukan di beberapa lokasi yang strategis di Indonesia, termasuk Pulau Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua, untuk memastikan distribusi energi yang merata di seluruh wilayah.

Bahlil juga menekankan bahwa kilang minyak ini bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga sebagai upaya untuk memitigasi dampak dari impor energi yang terus meningkat dari impor sekitar 1 juta barel per hari. Dengan adanya kilang ini, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan energi. Proyek ini juga dilengkapi dengan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak (oil storage) yang dapat menampung 1 juta barel per hari, sehingga meningkatkan kapasitas penyaluran energi secara lebih efisien.

Rencana tersebut berbeda dari konsep awal yang ingin mendirikan kilang pengolahan minyak berkapasitas 500 ribu bph di satu tempat tertentu. Bahlil menyampaikan ada dua perusahaan asal Amerika Serikat (AS) dan Cina yang akan menjadi calon penyedia teknologi untuk kilang minyak tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu melanjutkan, telah meminta pihak perusahaan AS dan Cina untuk mempresentasikan teknologi yang akan digunakan dalam proyek ini pada Senin pekan depan. Bahlil juga menyampaikan belum dapat menghitung nilai investasi pembangunan kilang minyak tersebut.

Pemerintah telah memutuskan untuk membangun tangki penyimpanan minyak dengan kapasitas 1 juta bph di Pulau Nipah, Batam. Proyek ini bertujuan untuk mempertebal pasokan minyak baku domestik selama 30 hari.

Dewi Yustisiana, anggota Komisi XII DPR RI, mengatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah ini dan menilai bahwa pembangunan kilang minyak ini adalah langkah yang tepat untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor BBM dan LPG. Dengan kapasitas kilang yang lebih besar, Indonesia dapat menghemat devisa yang cukup besar. Pembangunan kilang ini diharapkan bisa mengurangi impor BBM secara signifikan.

Dewi menyebutkan bahwa pembangunan kilang minyak ini berpotensi menghemat sekitar USD 16,7 miliar dengan kapasitas kilang sebesar 500 ribu barel per hari, sehingga angka tersebut diperkirakan akan lebih besar lagi jika kilang yang dibangun memiliki kapasitas 1 juta barel per hari.

Menurut Dewi, kesuksesan proyek pembangunan kilang minyak ini sangat penting untuk memastikan ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang. Keberhasilan proyek ini, bersama dengan gasifikasi batu bara, akan menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Dengan langkah ini, Indonesia bisa lebih mandiri dalam hal energi dan tidak lagi terpengaruh oleh fluktuasi harga energi internasional yang sering merugikan perekonomian.

Ketahanan energi bukan hanya sekadar soal ketersediaan energi, tetapi juga melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, efisiensi dalam distribusi, dan pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mencapainya melalui pembangunan infrastruktur energi yang lebih modern dan ramah lingkungan. Selain itu, pembangunan kilang minyak ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang signifikan, mendukung perekonomian lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tambahan, pembangunan kilang minyak ini juga akan membawa dampak positif pada sektor hilirisasi industri, khususnya sektor perikanan, perkebunan, dan perhutanan. Proyek ini membuka peluang besar bagi masyarakat dan pelaku industri untuk mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik. Selain itu, peningkatan kapasitas produksi energi dalam negeri akan mengurangi biaya transportasi dan distribusi energi yang selama ini menjadi tantangan di banyak daerah di Indonesia.

Pembangunan kilang minyak dengan kapasitas 1 juta barel per hari juga sejalan dengan tujuan Indonesia untuk mencapai target-target energi terbarukan. Mengurangi ketergantungan pada energi fosil seperti minyak dan gas adalah salah satu langkah strategis menuju keberlanjutan. Namun, dalam jangka pendek, peningkatan kapasitas kilang minyak ini tetap diperlukan untuk menjamin pasokan energi yang stabil bagi Indonesia.

Dengan adanya kilang minyak ini, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisi strategisnya sebagai salah satu negara produsen energi di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, proyek ini akan memberikan keuntungan ekonomi yang besar, baik dari sisi penghematan devisa maupun penciptaan lapangan pekerjaan baru. Proyek kilang minyak ini juga akan menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade mendatang.

Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah, diharapkan dapat mencapai ketahanan energi yang lebih baik dan lebih mandiri di masa depan. Proyek pembangunan kilang minyak dengan kapasitas 1 juta barel per hari ini bukan hanya sebuah investasi besar, tetapi juga komitmen untuk menjaga masa depan energi Indonesia.

)* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik curang dalam distribusi minyak goreng rakyat, MINYAKITA. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan modus baru yang dilakukan oleh salah satu perusahaan pengepakan (repacker), PT Artha Eka Global Asia (AEGA), yang terbukti melakukan berbagai pelanggaran.

Dalam ekspose yang dilakukan di PT AEGA, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ditemukan berbagai penyimpangan, seperti pengurangan takaran kemasan, penggunaan minyak goreng komersial untuk dikemas sebagai MINYAKITA, serta penyalahgunaan lisensi merek MINYAKITA. Mendag Budi Santoso, yang akrab disapa Mendag Busan, menyebut bahwa PT AEGA tidak hanya mengurangi takaran kemasan 1 liter menjadi sekitar 750—800 mililiter, tetapi juga memberikan lisensi merek MINYAKITA kepada dua perusahaan pengepakan lainnya yang tidak terdaftar.

“Pada ekspose kali ini, kami menemukan modus kecurangan baru. Selain mengurangi takaran, PT AEGA juga menyalahgunakan surat persetujuan penggunaan merek MINYAKITA dengan memberikan lisensi kepada dua perusahaan lain yang tidak terdaftar, dengan imbalan pembayaran kompensasi,” ungkap Mendag Busan.

Dalam pengungkapan ini, tim pengawas berhasil mengamankan barang bukti berupa 32.284 botol kosong berbagai ukuran serta 30 unit tangki pengisian minyak goreng berkapasitas masing-masing 1 ton. Investigasi juga mengungkap bahwa dua perusahaan penerima lisensi MINYAKITA dari PT AEGA tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) dan Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga kualitas dan takaran produk tidak terjamin, serta harga eceran tertinggi (HET) sulit tercapai.

Selain itu, hasil pengawasan juga mendapati bahwa PT AEGA menggunakan minyak goreng non-domestic market obligation (non-DMO) atau minyak goreng komersial, yang memiliki harga lebih tinggi. Untuk menyiasati agar tetap dapat dijual mendekati HET MINYAKITA, perusahaan tersebut mengurangi volume kemasan.

Sebagai langkah tegas, Kemendag akan mencabut izin penggunaan merek MINYAKITA terhadap PT AEGA dan mengeluarkan surat penarikan barang agar produk yang tidak sesuai takaran dapat ditarik dari peredaran.

“Terkait perbuatan pidana, kami serahkan sepenuhnya kepada Kepolisian RI untuk diproses lebih lanjut,” tegas Mendag Busan.

Petugas pengawas Kemendag dan Polri menemukan produk MINYAKITA dari PT AEGA yang tidak sesuai takaran beredar di pasar tradisional Jabodetabek. Saat dilakukan pengawasan ke pabrik PT AEGA di Depok, perusahaan tersebut telah berpindah ke Karawang. Hal ini terungkap bersamaan dengan pengecekan harga oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Pasar Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (8/3), yang menemukan adanya penjualan MINYAKITA dengan takaran tidak sesuai.

Ekspose ini merupakan bagian dari pengawasan rutin Kemendag bersama Polri dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindak pelaku usaha nakal. Sebelumnya, pada 24 Januari 2025, Kemendag telah menyegel PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) di Mauk, Tangerang, Banten, karena menjual MINYAKITA dengan takaran kurang dari 1 liter.

“Waktu itu, takarannya hanya 750 mililiter. Perusahaan sudah kami tutup dan sekarang dalam proses hukum oleh Polri,” ujar Mendag Busan.

Kemendag akan terus bersinergi dengan produsen dan perusahaan pengepakan untuk memastikan pelanggaran serupa tidak terulang. Pengawasan distribusi MINYAKITA juga diperketat, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Lebaran.

“Kami bersama Satgas Pangan Polri dan kementerian terkait akan terus mengawasi peredaran MINYAKITA agar tidak ada lagi praktik curang seperti yang dilakukan PT AEGA,” tegasnya.

Mendag Busan juga menegaskan bahwa MINYAKITA bukanlah minyak subsidi, melainkan produk dari kewajiban domestic market obligation (DMO) bagi produsen minyak kelapa sawit yang ingin mengekspor.

“MINYAKITA bukan minyak subsidi karena tidak dibiayai APBN. Pasokannya berasal dari DMO produsen sawit yang kemudian diolah dan didistribusikan sebagai MINYAKITA,” jelasnya.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga, menambahkan bahwa sejak November 2024 hingga Maret 2025, Kemendag bersama Satgas Pangan Polri telah mengawasi distribusi MINYAKITA terhadap 316 pelaku usaha di 23 provinsi. Sebanyak 66 pelaku usaha di tingkat distributor maupun pengecer telah dikenai sanksi administratif akibat pelanggaran yang ditemukan.

“Kami telah menginstruksikan para pelaku usaha untuk mematuhi peraturan. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan kecurangan dalam distribusi MINYAKITA melalui WhatsApp di nomor +62-853-1111-1010,” ujar Moga.

Dalam ekspose tersebut, Kepala Satgas Pangan, Helfi Assegaf, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan reguler, baik di pusat maupun daerah.

“Kami akan terus mengawasi peredaran minyak goreng dan MINYAKITA secara konsisten agar tidak ada lagi pelanggaran seperti ini,” pungkasnya.

Dengan langkah tegas ini, pemerintah berharap distribusi MINYAKITA dapat berjalan sesuai aturan dan masyarakat bisa mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang wajar.
(*)

Jakarta – Pemerintah semakin tegas dalam memberantas mafia MinyaKita yang telah merugikan masyarakat. Pengamat Politik Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, mengapresiasi langkah Presiden RI Prabowo Subianto dalam menindak pelaku kecurangan tersebut.

Menurut Iwan, ketegasan Prabowo menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di pemerintahannya.

“Ini menunjukkan kesigapan dan kehadiran negara dalam menjaga dan melindungi rakyatnya,” ungkapnya.

Kasus ini juga menegaskan bahwa pemerintah mengambil langkah nyata dalam mengawasi serta menindak praktik spekulatif dan manipulasi harga yang merugikan masyarakat.

Iwan menilai sidak yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap takaran MinyaKita di lapangan adalah bagian dari instruksi langsung Presiden.

“Sidak dan penelusuran yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap takaran MinyaKita di lapangan saya yakin merupakan instruksi dan atensi dari Presiden, sebagaimana atensi Presiden terhadap kasus-kasus mega korupsi yang belakangan ini juga mencuat,” jelasnya.

Iwan menambahkan bahwa langkah tegas pemerintah ini patut diapresiasi.

“Untuk itu saya kira ketegasan dan kesigapan pemerintah ini patut diapresiasi bahwa pemerintah tak main-main dalam hal pangan,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan marah setelah mengetahui bahwa volume MinyaKita yang seharusnya 1.000 mililiter disunat menjadi sekitar 750 hingga 800 mililiter oleh oknum nakal. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono setelah bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

“Ya gimana, masak nggak marah ya kan, orang rakyat banyak, yang marah itu nggak hanya Presiden, kita juga semua marah kan,” ujar Sudaryono.

Kepala Negara juga menegaskan agar tidak ada lagi pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan rakyat.

“Maksudnya begini, jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat yang banyak dikorbankan. Kayak ngurangi timbangan, ngurangi kualitas, ngurangi volume, itu kan sudah jelas kejahatan lah, ya,” Sudaryono.

*

Oleh: Gina Dewi )*

Ketegasan pemerintah dalam memberantas praktik curang yang merugikan masyarakat patut diapresiasi. Baru-baru ini, ditemukan kasus pengurangan isi Minyakita kemasan 1 liter yang ternyata hanya berisi 750-800 mililiter. Temuan ini mencuat setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Praktik kecurangan ini tidak hanya melanggar ketentuan kemasan, tetapi juga mencerminkan ketidakjujuran yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk pangan bersubsidi.

Langkah cepat yang diambil oleh Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi konsumen. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf mengatakan pihaknya telah menyita barang bukti.

Penyitaan barang bukti dan proses penyelidikan yang dilakukan terhadap tiga produsen yang terlibat, yaitu PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara, dan PT Tunas Agro Indolestari, merupakan bukti nyata bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran yang merugikan rakyat.

Selain pengurangan isi, kasus ini juga mengungkap adanya praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga resmi yang seharusnya Rp15.700 per liter dijual dengan harga Rp18.000 per liter. Dalam situasi ekonomi yang semakin menantang, terutama di bulan Ramadan ketika kebutuhan pokok meningkat, praktik ini sangat merugikan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada minyak goreng bersubsidi.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditutup dan izinnya dicabut. Ia menyatakan akan meminta kepada pihak berwenang untuk mencabut izin mereka karena tindakan tersebut jelas merugikan rakyat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan bahwa produsen yang melakukan pemalsuan dan pengurangan takaran Minyakita akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Ia memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam praktik ini akan diproses secara hukum dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, penyelidikan yang dilakukan menunjukkan bahwa kecurangan ini tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi juga di berbagai daerah lainnya. Dengan demikian, penindakan terhadap pelaku harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak terbatas hanya pada produsen, tetapi juga kepada distributor dan pedagang yang ikut memainkan harga di luar ketentuan. Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan pengawasan sejak awal dan akan terus memperketat kontrol terhadap produk-produk pangan bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa pengawasan akan terus ditingkatkan dan memastikan bahwa Minyakita sampai ke masyarakat dengan harga yang sesuai HET.

Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak, terutama pelaku usaha, agar tidak bermain-main dengan kebutuhan pokok rakyat. Ketidakjujuran dalam bisnis, apalagi yang berkaitan dengan pangan, merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mencederai nilai-nilai keadilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan tegas yang diterapkan pemerintah harus terus didukung oleh semua elemen masyarakat.

Selain itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan pengawasan perlu dilengkapi dengan sistem pelaporan yang lebih efektif dari masyarakat. Konsumen harus diberikan akses untuk melaporkan dugaan kecurangan yang mereka temui di lapangan. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, pengawasan dapat lebih optimal dan pencegahan terhadap praktik serupa dapat lebih cepat dilakukan.

Penting juga untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme distribusi dan produksi Minyakita berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada produsen dan distributor terkait standar dan sanksi hukum yang akan diberlakukan jika terjadi pelanggaran. Selain itu, pemantauan yang lebih ketat di tingkat produksi dan distribusi akan membantu mencegah kemungkinan terjadinya kembali pelanggaran serupa.

Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, produsen, distributor, dan masyarakat sangat diperlukan. Keterlibatan semua pihak akan memperkuat sistem pengawasan dan menjamin bahwa produk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

Ke depan, diharapkan penguatan regulasi terhadap produk-produk pangan bersubsidi semakin diperketat. Penggunaan teknologi, seperti sistem pelacakan digital terhadap distribusi barang, dapat menjadi solusi agar ketidaksesuaian antara jumlah produksi dan barang yang beredar di pasaran dapat segera terdeteksi. Selain itu, penerapan sanksi tegas terhadap pelaku yang terbukti bersalah harus memberikan efek jera agar tidak ada lagi pihak yang berani melakukan kecurangan serupa.

Dengan adanya ketegasan pemerintah dalam memberantas pengoplosan Minyakita, diharapkan masyarakat dapat kembali mendapatkan hak mereka atas produk yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap konsumen bukan hanya sekadar retorika, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

*)Penulis merupakan pelaku UMKM

Jakarta – Pemerintah terus memastikan ketersediaan pangan nasional menjelang Idul Fitri melalui kebijakan strategis yang mendukung kesejahteraan petani serta stabilitas harga beras bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pasokan pangan tetap mencukupi, sementara harga beras dan gabah di tingkat petani maupun konsumen tetap terjaga.
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 yang menetapkan Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pihaknya juga menilai Bulog sangat strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Rp 16,6 triliun dari APBN dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga cadangan beras pemerintah,” ujar Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan juga memperkuat perannya dalam kebijakan investasi strategis untuk ketahanan pangan nasional dengan menunjuk Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP). Penunjukan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025 dan menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas harga beras serta penguatan cadangan pangan nasional.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti menegaskan bahwa investasi ini harus dikelola dengan tata kelola yang baik dan akuntabilitas tinggi.
“Dukungan Pemerintah yang telah diberikan sebesar Rp 16,6 triliun agar dapat dimanfaatkan oleh Bulog dalam mendukung program pemerintah untuk kemanfaatan rakyat sebesar-besarnya,” ujar Astera di Jakarta.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban menyatakan investasi pada Bulog bersifat nonpermanen dengan mekanisme revolving fund yang memungkinkan pemanfaatan dana dengan biaya rendah namun berdampak besar bagi program strategis pemerintah.
“Saat ini Pemerintah tengah menjalankan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, Perum Bulog diharapkan juga menjalankan hal yang sama dalam bekerja secara efisien,” ujar Rionald.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Bulog. Novi mengatakan Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Investasi Pemerintah melalui PPA BUN bertanggung jawab memastikan dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.
“Dana investasi ini akan digunakan untuk menyerap produksi beras pada 26 wilayah dan 8 sentra produksi, serta akan dikelola dengan prinsip good governance dan manajemen risiko yang ketat,” tegasnya.
Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Bulog, kebijakan investasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan pemanfaatan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. [^]

Oleh : Andi Mahesa )*

Upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah signifikan dalam memperbaiki kualitas hidup generasi muda Indonesia. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, tetapi juga menghadirkan peluang bagi berbagai sektor untuk berkolaborasi dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal. Kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat, serta dunia pendidikan, menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini.

Pemerintah telah menggandeng berbagai pihak untuk mendukung program ini, termasuk perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dukungan ini tidak hanya berupa pendanaan, tetapi juga mencakup penyediaan bahan pangan dan distribusi makanan yang tepat sasaran. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan, yang tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa implementasi program MBG akan melibatkan pihak swasta sebagai salah satu pilar utama keberhasilan program ini. Menurut Dadan, selain untuk memberikan makan bergizi kepada kelompok sasaran, program ini juga bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi lokal. Dadan menambahkan bahwa pihaknya akan bekerja sama intens dengan koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan berbagai sektor lainnya untuk menjalankan program MBG secara optimal.

Melalui sinergi yang kuat antara sektor publik dan swasta, pemerintah berharap dapat menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan bahan pangan dan distribusinya juga membuka peluang untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan memperkuat ketahanan pangan di daerah-daerah yang membutuhkan. Kolaborasi ini tidak hanya menyasar keberhasilan program dari sisi kesehatan tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru yang melibatkan tenaga kerja lokal.

Founder Kita Indonesia Penggerak (KIP) Foundation, Ari Kusuma, mengatakan pemberdayaan BUMDes adalah salah satu langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan program MBG. Menurutnya, rencana pemberdayaan BUMDesa berbasis ketahanan pangan yang akan dijalankan sepanjang tahun 2025 akan sangat mendukung program MBG, terutama dalam penyediaan bahan baku pangan yang dibutuhkan. KIP Foundation, bersama dengan Sampoerna Untuk Indonesia, siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengembangkan model pengembangan Co-Production yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat desa, pemerintah daerah, hingga sektor swasta.

Dalam hal ini, BUMDes memiliki potensi besar untuk mendukung program MBG. Sebagai lembaga yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, BUMDes dapat menjadi garda terdepan dalam menyediakan bahan pangan lokal yang berkualitas dan terjangkau. Selain itu, melalui pelatihan, pemberdayaan, dan bantuan usaha, BUMDes juga dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat desa, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal secara menyeluruh.

Pemerintah juga memastikan bahwa program MBG dapat memberi dampak yang positif bagi perekonomian lokal. Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa selain memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, program MBG juga akan berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal. Pihaknya menjelaskan bahwa sekitar 80 persen anggaran program MBG dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan, yang mayoritasnya dibeli dari pasar lokal.

Hal ini tentunya menciptakan efek domino yang positif bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak dalam sektor pangan akan memperoleh manfaat langsung dari pembelian bahan baku oleh pemerintah. Dampak positif ini akan berlanjut pada peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan lapangan pekerjaan, dan memperkuat perekonomian daerah. Ini merupakan contoh konkret dari program yang tidak hanya berfokus pada kesehatan tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Dengan pendekatan ini, program MBG dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi yang berhasil, di mana masyarakat setempat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut berkontribusi dalam pelaksanaan program melalui berbagai bentuk kegiatan ekonomi.

Keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada keterlibatan berbagai pihak, tetapi juga pada kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung program ini. Diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat, dunia usaha, serta pemerintah untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Dengan adanya kerja sama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta dengan memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes dan koperasi, program MBG diharapkan tidak hanya dapat menurunkan angka stunting, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta

Oleh: Bara Winatha*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah nyata yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat di Indonesia, dengan fokus khusus pada kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Keberhasilan program ini sangat penting untuk memastikan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang unggul di masa depan, siap bersaing di tingkat global.

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mengungkapkan bahwa tujuan utama dari Program MBG adalah memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan asupan gizi yang berkualitas. Ini penting karena gizi yang optimal akan mendukung perkembangan fisik dan mental anak-anak Indonesia, menciptakan generasi yang tidak hanya sehat, tetapi juga cerdas dan tangguh. Program ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta, untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan efektif dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai pusat penyediaan makanan bergizi di berbagai daerah. Hingga saat ini, lebih dari 726 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia dan jumlah ini terus bertambah, seiring dengan ekspansi program yang dilakukan secara bertahap.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Enny Indarti, menekankan bahwa keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan masyarakat sekitar untuk berperan dalam penyediaan makanan bergizi. Hal ini tidak hanya membantu memastikan keberlanjutan program, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Setiap dapur SPPG yang beroperasi dapat menyerap 45-50 tenaga kerja, yang terdiri dari juru masak, penyedia bahan baku, hingga tenaga distribusi. Ini menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat, selain dampak positif dalam hal peningkatan status gizi.

Selain itu, SPPG juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengurangi angka pengangguran di berbagai daerah. Melalui program ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat dalam hal gizi yang lebih baik, tetapi juga kesempatan untuk membangun perekonomian lokal. Pemerintah, melalui kementerian terkait, telah menyediakan pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat agar mereka dapat mengelola SPPG dengan baik dan memastikan bahwa makanan yang disajikan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan berkualitas.

Dalam menjalankan program ini, pemerintah juga menargetkan empat kelompok prioritas, yaitu balita, pelajar SD hingga SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan mencakup kelompok-kelompok tersebut, MBG diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih sehat yang siap menghadapi tantangan masa depan, terutama menjelang Bonus Demografi 2045, di mana diperkirakan sekitar 60% dari populasi Indonesia akan berada di usia produktif. Pemenuhan gizi yang baik sejak dini akan memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan fisik dan mental anak-anak, yang pada gilirannya akan mendukung kemajuan bangsa di masa depan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, juga menekankan pentingnya Program MBG dalam mengurangi angka stunting di Indonesia. Angka stunting yang tinggi menjadi masalah besar yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan daya saing anak-anak Indonesia. Menurutnya, dengan pemenuhan gizi yang baik, Indonesia dapat mengatasi masalah stunting, yang saat ini masih cukup tinggi di Asia Tenggara. Program MBG hadir sebagai solusi strategis untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan nutrisi yang cukup, agar mereka dapat tumbuh dengan sehat dan siap bersaing di dunia yang semakin kompetitif.

Program MBG tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi yang ada saat ini, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Dengan memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup, Indonesia dapat mencetak generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing di tingkat global. Dengan begitu, Indonesia dapat lebih cepat mewujudkan cita-cita besar untuk menjadi negara maju di tahun 2045.

Pemerintah juga berencana untuk memperluas cakupan MBG ke sektor-sektor lain, seperti panti asuhan, pondok pesantren, dan komunitas-komunitas rentan lainnya, agar manfaat dari program ini dapat dirasakan oleh lebih banyak kelompok masyarakat yang membutuhkan. Program ini juga akan terus diperluas dan diperbaiki agar dapat menjangkau lebih banyak daerah dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat berupaya mewujudkan generasi emas Indonesia yang sehat, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global. Melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mencapai cita-cita besar menjadi negara yang kuat dan mandiri di masa depan. Gotong royong antara berbagai pihak akan menjadi kunci sukses bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

*) Penulis merupakan pemerhati sosial dan kemasyarakatan.