Category Archives: Nasional

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan. Penyesuaian kebijakan dilakukan untuk mendukung umat Muslim yang berpuasa, sekaligus memastikan asupan gizi bagi masyarakat luas tetap terpenuhi.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijck Paulus menegaskan bahwa program MBG tetap dilaksanakan dengan skema khusus selama Ramadan.

“Makan bergizi gratis ini tetap diberikan, namun karena bulan puasa, penerima manfaat dapat membawa pulang makanan untuk berbuka,” ujarnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa distribusi MBG akan disesuaikan dengan kondisi daerah. Di wilayah mayoritas Muslim, makanan dapat dibawa pulang untuk berbuka, sementara di daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa, program tetap berjalan seperti biasa di sekolah.

“Kami menyesuaikan mekanisme distribusi agar tetap optimal. Di daerah yang tidak berpuasa, MBG tetap dikonsumsi di sekolah, sementara di daerah yang mayoritas Muslim, makanan bisa dibawa pulang,” jelas Dadan Hindayana.

Pemerintah juga memasukkan buah kurma dalam paket MBG untuk mendukung tradisi berbuka puasa.

Sebagai langkah inovatif, BGN juga tengah menguji ketahanan makanan agar tetap segar hingga waktu berbuka.

“Kami sedang mengembangkan menu yang lebih tahan lama, misalnya dengan menambahkan telur, susu, buah, dan sayuran yang bisa dikonsumsi di sore hari,” tambahnya.

Dalam aspek distribusi, BGN menyiapkan mekanisme ramah lingkungan dengan kantong makanan yang dapat digunakan kembali. Setiap siswa penerima MBG akan mendapatkan dua kantong, di mana kantong kosong dikembalikan ke sekolah untuk diisi ulang keesokan harinya. Langkah ini mendukung keberlanjutan program sekaligus mengurangi limbah kemasan.

Hingga Februari 2025, program MBG telah menjangkau 730 ribu penerima dengan 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 34 provinsi. Pemerintah menargetkan perluasan cakupan agar lebih banyak masyarakat mendapatkan manfaat dari program ini.

Dengan kebijakan yang adaptif dan inovatif, pemerintah memastikan bahwa program MBG tetap berjalan efektif selama Ramadan, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan asupan gizi yang terjamin.

Jakarta – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, pemerintah memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan dalam kondisi aman dan terkendali. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santosa menegaskan bahwa distribusi dan stok sembako di seluruh wilayah Indonesia tetap terjaga dengan baik selama bulan Ramadan hingga Idulfitri.
“Di lapangan, stok sembako sangat terkendali dan tidak ada kelangkaan sama sekali. Semua dalam kondisi aman, dan pemerintah terus memastikan distribusinya berjalan lancar,” ujar Budi Santosa. Ia menekankan bahwa sistem pemantauan yang diterapkan Kementerian Perdagangan berjalan sangat efektif dalam memastikan distribusi sembako tanpa hambatan berarti.
Pemerintah telah mengoptimalkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang tersebar di 128 kabupaten dan kota. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk memantau pergerakan harga secara real-time, memastikan stabilitas harga, serta mengantisipasi potensi kenaikan yang tidak wajar.
“Distribusi pangan diawasi ketat agar tetap lancar, dan kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk menjamin pasokan yang cukup bagi masyarakat. Dengan sistem SP2KP, kita bisa langsung melihat harga-harga yang naik dan segera melakukan langkah antisipasi,” tegasnya.
Pemerintah juga meningkatkan koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha agar stok sembako tetap tersedia dalam jumlah cukup. Mendag menegaskan bahwa pemerintah siap menindak tegas jika ada pihak yang mencoba melakukan spekulasi harga atau penimbunan.
“Kami terus melakukan pengawasan dari pusat, sementara pemerintah daerah juga aktif berperan. Jika ada kenaikan harga, segera ditangani dan dikoordinasikan dengan pemasok agar harga kembali stabil,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan bahwa stok pangan nasional sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Idulfitri. Hingga awal Maret 2025, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 1,9 juta ton, dengan 150 ribu ton dialokasikan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama Ramadan.
“Ketersediaan pangan aman dan mencukupi hingga Idulfitri 1446 Hijriah. Pemerintah sudah mengantisipasi dengan sangat baik, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” jelas Arief Prasetyo Adi.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa kondisi harga dan stok pangan di Jakarta stabil dan terkendali.
“Stok di Pasar Induk Kramat Jati lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Idulfitri, dan masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman tanpa perlu khawatir akan kelangkaan,” ujarnya saat melakukan inspeksi di pasar tersebut.
Pramono Anung juga menyampaikan bahwa harga pangan tetap terjaga dalam batas wajar, meskipun ada sedikit fluktuasi akibat faktor cuaca seperti curah hujan tinggi.
“Harga-harga tetap dalam kendali. Ada sedikit fluktuasi, tetapi secara umum semuanya aman dan tidak mengganggu ketersediaan di pasar,” imbuhnya.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait, pemerintah optimistis masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadan dan menyambut Idulfitri dengan tenang dan nyaman, tanpa kekhawatiran akan pasokan maupun lonjakan harga pangan.

Oleh: Silvia AP )*

Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan sudah berlangsung cukup lama. Dalam beberapa dekade terakhir, korupsi telah menggerogoti sistem pemerintahan dan perekonomian negara ini. Upaya untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan oleh banyak pihak, termasuk oleh para pemimpin bangsa. Salah satu pemimpin yang memiliki komitmen kuat untuk memberantas korupsi adalah Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi tidak hanya dilihat dari ucapan dan janji-janji politiknya. Ia juga menekankan pentingnya memperbaiki sistem administrasi negara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta memperkuat lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Di samping itu, Presiden Prabowo juga menyadari bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari pencegahan dan pembenahan sistem yang ada.

Pada saat peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo kembali menegaskan tekadnya untuk melawan korupsi tanpa pandang bulu. Ia menekankan bahwa pemerintahannya, didukung oleh koalisi yang solid, berkomitmen keras membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipandang sebagai salah satu instrumen yang penting dalam memerangi korupsi. Oleh karena itu, salah satu langkah awal yang diambil oleh Presiden Presiden Prabowo adalah memperkuat kelembagaan KPK, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun kapasitas lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Presiden Prabowo berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap KPK dalam melakukan investigasi dan penindakan terhadap kasus korupsi. Hal ini juga mencakup upaya untuk memperbaiki mekanisme pengawasan internal di KPK agar lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan independen.

Selain itu, penegakan hukum juga menjadi fokus utama dalam kebijakan Presiden Prabowo. Ia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap tindakan korupsi diproses secara adil dan tegas. Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun pejabat negara yang kebal hukum, termasuk dirinya sendiri. Dalam pandangannya, keadilan dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Presiden Prabowo juga menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran serta aktif masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan terhadap praktik-praktik korupsi yang terjadi di lapangan.

Kepala Negara berkomitmen untuk membuka akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat terkait dengan penggunaan anggaran negara dan kebijakan publik. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan memberikan masukan terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, serta melaporkan apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi.

Komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi juga tercermin dalam langkah-langkah strategis pemerintahannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah berupaya memperkuat sistem pengawasan, menegakkan hukum secara tegas, dan membangun budaya antikorupsi di seluruh lapisan masyarakat. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas retorika politik, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata.

Salah satu komitmen penting Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi adalah memastikan bahwa setiap orang yang terbukti terlibat dalam tindakan korupsi, baik pejabat tinggi maupun pejabat rendah, akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi, dan mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sanksi yang tegas dan tidak pandang bulu ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik korupsi di masa yang akan datang. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, penegakan hukum terhadap korupsi diharapkan berjalan lebih konsisten dan adil.

Dalam pemberantasan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Wakil Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Jose mengatakan bahwa hal ini adalah salah satu langkah pemerintah dalam upaya menciptakan tata kelola energi yang lebih baik, ransparan, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Adapun, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa pihaknya optimistis Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, terutama di tengah fenomena kemunduran demokrasi yang terjadi secara global.

Bersama pemerintah yang dipimpin dan didukung oleh Presiden Prabowo Subianto, serta koalisi partai politik yang solid, SBY yakin Presiden saat ini akan melawan korupsi dengan segala upaya yang bisa dilakukan tanpa pandang bulu.

Komitmen Presiden Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia bersih tanpa korupsi ini, merupakan salah satu elemen penting dalam visinya untuk membangun negara yang adil, makmur, dan berkeadilan. Melalui langkah-langkah konkret seperti penguatan KPK, reformasi birokrasi, penerapan sistem teknologi, serta pemberian sanksi yang tegas, Presiden Prabowo berupaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Meski tantangan besar masih ada, namun dengan tekad dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih baik, di mana korupsi tidak lagi menghalangi kemajuan bangsa.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Idea

Oleh : Aristika Utami

Indonesia sebagai negara demokrasi dengan populasi terbesar di Asia Tenggara memiliki tantangan besar dalam hal penegakan hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, perbaikan dalam penegakan hukum telah menjadi isu penting, baik di kalangan pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Seiring dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, banyak yang berharap adanya reformasi dalam sistem hukum yang lebih tegas dan transparan.

Di bawah kepemimpinan Prabowo, sejumlah upaya telah dilakukan untuk meningkatkan sistem hukum dan mendapatkan apresiasi positif dari berbagai kalangan. Kebijakan-kebijakan baru yang disusun untuk memperkuat institusi hukum, pemberantasan korupsi, serta penegakan hak asasi manusia (HAM) menjadi fokus utama. Artikel ini akan membahas beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo dalam penegakan hukum, serta bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut mendapatkan respons positif dari publik.

Kaprodi Magister Hukum Universitas Semarang Dr. Kukuh Sudarmanto mengatakan pihak akademisi hukum mengapresiasi Presiden Prabowo karena berani melangkah secara tegas dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi hingga membongkar judi online. Dalam hal ini, pihak akademisi berharap ketegasan pemerintahan Prabowo – Gibran ini berdampak pada keadilan dan kemakmuran.

Salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kasus korupsi yang sudah menjadi masalah sistemik. Korupsi merusak struktur sosial, ekonomi, dan politik negara, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Presiden Prabowo menyadari bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama. Dalam era pemerintahannya, Prabowo menginstruksikan untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meningkatkan transparansi, dan menutup celah-celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.

Pemerintahannya juga berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada satupun pihak yang kebal hukum, termasuk pejabat tinggi atau tokoh politik. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan adalah pemberian wewenang lebih besar kepada KPK dan lembaga pengawas lainnya untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran negara. Dengan adanya penguatan lembaga antikorupsi ini, publik merasa lebih yakin bahwa sistem hukum di Indonesia semakin adil dan transparan. Apresiasi datang dari berbagai elemen masyarakat yang menganggap langkah ini sebagai terobosan penting dalam menghadapi masalah korupsi yang telah mengakar.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Hukum dan Konstitusi (LKSHK), Ubaidillah Karim mengatakan tidak hanya menyikat para koruptor, kejaksaan di era Pemerintahan pemerintahan Prabowo-Gibran  torehkan prestasi dalam memulihkan kerugian keuangan negara. Kejaksaan RI berhasil memulihkan keuangan Negara sebesar Rp2,4 triliun. Prestasi Kejaksaan ini jadi asa dalam penegakan hukum berkeadilan, dalam menghilangkan budaya koruptif dari negeri ini.

Selain pemberantasan korupsi, perhatian besar juga diberikan oleh pemerintahan Prabowo pada daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian dari segi penegakan hukum, khususnya di daerah terpencil atau pelosok. Prabowo menyadari bahwa adanya kesenjangan dalam distribusi keadilan hukum antara kota besar dan daerah-daerah terpencil seringkali menjadi penyebab ketidakadilan sosial.

Untuk itu, salah satu kebijakan yang dicanangkan adalah penguatan institusi kepolisian dan peradilan di daerah-daerah tersebut. Pemerintah memberikan anggaran lebih untuk pembangunan kantor kepolisian dan pengadilan di daerah-daerah yang kurang terjangkau, serta meningkatkan kualitas pelatihan aparat hukum di tingkat lokal. Selain itu, pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan yang sering terjadi di daerah terpencil, seperti perambahan hutan, penambangan ilegal, dan perdagangan manusia, juga mendapat perhatian serius.

Upaya ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat di daerah-daerah yang sebelumnya merasa diabaikan dalam hal penegakan hukum. Mereka kini merasa lebih aman dan terlindungi, serta lebih percaya pada sistem hukum yang ada. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo memiliki komitmen kuat untuk memastikan bahwa keadilan hukum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah isu yang tak terlepas dari sejarah panjang Indonesia. Selama beberapa dekade, berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia belum mendapatkan penyelesaian yang memadai. Beberapa kasus besar, seperti tragedi 1965, pembunuhan aktivis, hingga konflik-konflik di Papua, masih menyisakan luka bagi banyak pihak.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pendekatan restoratif mulai diterapkan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai perdamaian dan keadilan sosial. Hal ini dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga yang bisa menangani kasus pelanggaran HAM dengan lebih manusiawi dan lebih mendalam. Selain itu, pemerintah juga memperkuat mekanisme hukum internasional yang dapat menuntut pelaku pelanggaran HAM yang berada di luar negeri.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM dengan pendekatan ini mendapat sambutan positif dari publik, terutama keluarga korban yang merasa dihargai dan dipenuhi hak-haknya. Dengan cara ini, diharapkan agar rasa saling memaafkan dan keadilan dapat tercapai, bukan hanya untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi juga untuk membangun rekonsiliasi antarwarga negara.

Sistem peradilan yang bebas dari intervensi politik atau kepentingan tertentu adalah kunci bagi tegaknya hukum yang adil. Dalam pemerintahan Prabowo, ada upaya serius untuk memperkuat independensi lembaga peradilan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu langkah yang diambil adalah memperbaiki proses rekrutmen hakim dan meningkatkan sistem pendidikan serta pelatihan bagi para hakim agar mereka lebih kompeten dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, pemerintah Prabowo juga berfokus pada perbaikan infrastruktur pengadilan, termasuk penerapan teknologi digital untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat terkait proses hukum yang sedang berlangsung. Penggunaan teknologi ini dianggap sangat penting untuk mendorong transparansi, sehingga publik dapat dengan mudah memantau jalannya kasus-kasus hukum dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan fair.

Apresiasi datang dari masyarakat hukum dan praktisi hukum yang merasa bahwa proses peradilan di Indonesia kini semakin transparan dan efisien. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi mereka yang selama ini merasa kesulitan dalam mengakses keadilan karena sistem peradilan yang lambat dan penuh hambatan birokrasi.

Salah satu inovasi yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo dalam penegakan hukum adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Pemerintah mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam pengawasan hukum dan memberikan laporan terkait tindak pidana atau ketidakberesan yang mereka temui di lapangan. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui aplikasi teknologi yang memungkinkan masyarakat melaporkan kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan secara anonim.

Team Hukum Merah Putih (THMP) pun mengapresiasi kinerja pemerintahan ini. Ketua Umum THMP C, Suhadi mengatakan Apresiasi setinggi-tingginya untuk pemerintahan Prabowo Gibran yang mendapatkan tingkat kepuasan masyarakat di atas 80%, ini menunjukkan pemerintah bekerja untuk rakyat dan masyarakat dapat merasakan kerja pemerintah.

Langkah ini mendapat apresiasi karena dianggap sebagai bentuk partisipasi aktif dari rakyat dalam menjaga keadilan dan mendukung penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya saluran pelaporan yang lebih mudah dan aman, banyak kasus yang berhasil terungkap, bahkan sebelum pihak berwenang bertindak. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab bersama untuk menciptakan negara yang lebih adil.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto telah mendapatkan apresiasi luas dari publik, baik di kalangan masyarakat umum maupun praktisi hukum. Kebijakan-kebijakan yang berfokus pada pemberantasan korupsi, peningkatan keamanan di daerah terpencil, penyelesaian pelanggaran HAM, penguatan independensi peradilan, dan peningkatan partisipasi masyarakat telah menciptakan atmosfer hukum yang lebih transparan dan adil. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang lebih adil dan makmur melalui penegakan hukum yang kuat dan berkeadilan.

)* Pengamat kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi secara menyeluruh dan tanpa kompromi.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, “Korupsi adalah penghambat utama kemajuan bangsa. Tidak ada tempat bagi mereka yang merugikan negara dan rakyat.”

Pernyataan ini diperkuat dengan serangkaian langkah konkret yang dirancang untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan efektif di berbagai sektor.

Sebagai bagian dari strategi nasional, pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meluncurkan 15 Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026. Program ini mencakup sektor strategis seperti perizinan dan tata niaga, pengelolaan keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan tahan terhadap praktik korupsi.

Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak sekadar wacana, tetapi menjadi prioritas utama pemerintah.

“Ini bukan hanya soal menindak korupsi, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Tindakan tegas juga terlihat dari langkah Kejaksaan Agung yang berhasil mengungkap kasus besar dengan menangkap empat petinggi anak perusahaan Pertamina yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pengamat politik Agung Baskoro yang menyebutnya sebagai “sinyal kuat bahwa pemerintah benar-benar serius dalam menindak kejahatan korupsi.”

Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Bandung turut mengambil langkah nyata dalam memperkuat pencegahan korupsi.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Arief Prasetya, menegaskan bahwa “kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi adalah kepemimpinan yang berintegritas dan komitmen kuat dari seluruh elemen pemerintahan.”

Langkah proaktif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Dengan berbagai langkah konkret ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari praktik korupsi. Pemberantasan korupsi bukan sekadar janji, melainkan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bebas dari korupsi.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Menyambut Lebaran dan libur panjang adalah momen yang sangat dinanti oleh masyarakat Indonesia. Selain menjadi ajang berkumpul dengan keluarga, Lebaran juga memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, terutama dalam aspek pangan. Ketersediaan pangan yang cukup dan harga yang stabil menjadi salah satu faktor yang sangat diperhatikan, karena lonjakan permintaan selama periode ini seringkali berisiko menyebabkan kelangkaan dan inflasi harga bahan pokok. Untuk itu, pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas stok pangan agar masyarakat dapat merayakan lebaran dan liburan dengan tenang, tanpa ada kekhawatiran terhadap ketersediaan pangan. Pemerintah menjalankan berbagai langkah strategis, mulai dari memastikan pasokan yang cukup hingga mengendalikan harga agar tidak membebani daya beli masyarakat.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Badan Ketahanan Pangan, selalu memantau pasokan pangan di pasar-pasar. Pemantauan ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum Lebaran untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan atau lonjakan harga bahan pangan. Melalui pemantauan yang intensif, pemerintah dapat memastikan bahwa bahan pangan penting seperti beras, daging, minyak goreng, gula, dan sayuran tersedia dengan jumlah yang cukup.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pasokan pangan tetap mencukupi, sementara harga beras dan gabah di tingkat petani maupun konsumen tetap stabil. Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025, yang menunjuk Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa peran Bulog sangat krusial dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah memberikan anggaran Rp16,6 triliun dari APBN dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga cadangan beras pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa dana investasi tersebut harus dikelola dengan tepat, profesional, dan bebas korupsi. Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan petani serta menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan nasional.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya memastikan bahwa petani mendapatkan harga yang layak untuk hasil panen mereka, sementara konsumen tetap dapat mengakses beras dengan harga terjangkau.

Dengan penunjukan Bulog sebagai pengelola CBP, pemerintah berharap dapat memastikan stabilitas pasokan beras nasional, terutama menjelang momen penting seperti Idul Fitri. Bulog akan bertugas membeli beras dan gabah langsung dari petani dengan harga yang telah ditetapkan, sekaligus menjaga cadangan beras pemerintah untuk antisipasi kebutuhan mendesak.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasar. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi antara berbagai pihak terkait.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) juga memastikan kondisi ketersediaan pangan dalam kondisi aman dan mencukupi menjelang hari raya atau lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang dan nyaman.

Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa saat ini stok pangan pokok strategis dalam kondisi cukup. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Perum Bulog per tanggal 3 Maret 2025 berkisar di angka 1,9 juta ton dengan alokasi 150 ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang akan disalurkan sepanjang bulan Ramadan untuk menjaga kestabilan harga.

Sementara itu, Operasi Pasar Pangan Murah di 4.588 titik di seluruh wilayah Indonesia terus dilakukan pemerintah guna memastikan akses pangan murah bagi masyarakat. Berikut realisasi penjualan Operasi Pasar Pangan Murah yaitu beras medium 60.906 kg, Minyakkita 76.096 liter, gula konsumsi 137.428 kg, bawang putih 1.079 kg, daging kerbau beku 5.101 kg, telur ayam ras 5.213 kg, daging ayam ras 2.994 kg, bawang merah 457,5 kg, dan cabai rawit merah 27,5 kg.

Adapun untuk memperkuat ketahanan pangan, panen raya padi pada Maret-April 2025 akan berlangsung di berbagai daerah. Proyeksi produksi beras nasional pada periode Januari – April 2025 menunjukan surplus sebesar 3,59 juta ton, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya lain yang dilakukan ialah identifikasi stok dan kebutuhan pangan setiap daerah, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), mendorong subsidi harga pangan oleh APBD provinsi dan kabupaten/kota, serta pengawasan harga pangan secara intensif.

Menjaga stabilitas stok pangan menjelang Lebaran dan liburan panjang merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Namun, melalui berbagai kebijakan dan langkah strategis, seperti pemantauan pasokan, pengelolaan cadangan pangan, operasi pasar, peningkatan infrastruktur logistik, serta koordinasi antara berbagai pihak, pemerintah berusaha menjaga ketahanan pangan nasional.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat merayakan Lebaran dan liburan dengan aman dan nyaman, tanpa harus khawatir akan kelangkaan atau kenaikan harga bahan pangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak melakukan panic buying, serta memanfaatkan Gerakan Pangan Murah yang telah disediakan di berbagai lokasi. Pemerintah akan terus mengawal distribusi dan ketersediaan pangan agar lebaran Idul Fitri 2025 dapat dirayakan dengan penuh suka cita. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan stabilitas pangan di Indonesia tetap terjaga dengan baik.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Andi Mahesa )*

Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan dengan memperkenalkan dan mengembangkan konsep ekonomi hijau. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, krisis energi, dan ketahanan pangan, pendekatan berbasis ekonomi hijau menjadi salah satu solusi terbaik untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.

Upaya pemerintah yang aktif membangun kerja sama internasional dan mendukung hilirisasi berbasis ekonomi hijau perlu mendapat perhatian lebih dari seluruh masyarakat, mengingat dampaknya yang sangat positif terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Salah satu langkah signifikan yang diambil oleh pemerintah adalah mempererat hubungan bilateral dengan negara-negara mitra strategis. Salah satunya adalah pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, Tô Lâm, di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini bukan hanya menjadi ajang diplomasi yang memperingati 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam, tetapi juga merupakan momentum penting untuk memperkuat kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu ekonomi hijau.

Presiden Prabowo menyambut hangat kedatangan delegasi Vietnam dan mengungkapkan bahwa kerja sama ekonomi hijau antara kedua negara akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Vietnam, yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, tertarik untuk berinvestasi di Indonesia guna memperkuat ketahanan pangan kedua negara.

Hal ini tentu sangat relevan dengan tujuan Indonesia untuk menjadi penyumbang utama pangan dunia. Dengan memanfaatkan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, kedua negara dapat bekerja sama dalam menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien, berkelanjutan, dan tentunya berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mempercepat pengembangan ekonomi hijau, pemerintah juga mengandalkan kebijakan hilirisasi, yang merupakan strategi vital untuk mencapai ketahanan energi dan pangan nasional. Dukungan dari berbagai pihak terhadap hilirisasi ini sangat penting, terutama dari lembaga legislatif.

Anggota Komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu, mendukung langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo, khususnya dalam mempercepat hilirisasi berbasis ekonomi hijau. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor-sektor yang mendukung ekonomi hijau, seperti memanfaatkan energi terbarukan.

Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan potensi hilirisasi dalam berbagai sektor. Dalam konteks ekonomi hijau, hilirisasi ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, dukungan terhadap kebijakan hilirisasi sangat penting agar proses transisi menuju ekonomi berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tidak hanya di tingkat pusat, namun pemerintah daerah juga aktif dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau. Di Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi, Jufri Rahman, baru-baru ini menerima kunjungan dari tim World Agroforestry International Center For Research In Agroforestry (ICRAF), sebuah lembaga penelitian internasional yang berfokus pada agroforestri.

Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun peta jalan pertumbuhan ekonomi hijau di Sulawesi Selatan, yang diharapkan dapat menjadi model bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kerja sama ini tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau di tingkat daerah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi hijau skala nasional.

Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor agroforestri yang ramah lingkungan. Melalui kerja sama dengan ICRAF, Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi pionir dalam implementasi praktek agroforestri yang berkelanjutan, yang dapat meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi deforestasi, dan memperbaiki kualitas ekosistem. Selain itu, program ini juga membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi hijau harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Dukungan ini tidak hanya datang dari pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga dari individu-individu yang memiliki kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup. Masyarakat perlu lebih aktif dalam mendukung kebijakan yang mendorong penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, serta praktek pertanian dan industri yang berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam mendukung ekonomi hijau dapat berupa berbagai hal, mulai dari mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendukung produk ramah lingkungan, hingga berpartisipasi dalam program penanaman pohon dan pengelolaan limbah.

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau. Mulai dari kerja sama internasional dengan negara seperti Vietnam hingga upaya daerah seperti Sulawesi Selatan, Indonesia semakin memperkuat pondasi ekonomi berkelanjutan yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Namun, semua ini tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Karena itu, semua pihak diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam membangun ekonomi hijau yang lebih inklusif demi kesejahteraan generasi masa depan.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Oleh: Bara Winatha*)

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus mendorong transformasi menuju ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Program ekonomi hijau ini tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Salah satu contoh nyata dari keberhasilan program ini adalah sektor energi yang semakin mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam operasionalnya. Direktur Pertamina Energy Terminal, Bayu Prostiyono, menegaskan bahwa penghargaan PROPER Hijau yang diraih oleh Terminal LPG Tanjung Sekong dan Fuel Terminal BBM Baubau menjadi bukti nyata bahwa industri energi dapat berkontribusi pada kelestarian lingkungan sekaligus memberikan dampak ekonomi yang positif. Perusahaan terus berkomitmen menjalankan operasional yang ramah lingkungan serta mengembangkan berbagai program keberlanjutan yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Fuel Terminal BBM Baubau, yang berperan sebagai terminal backbone di wilayah Sulawesi, berhasil meraih PROPER Hijau untuk pertama kalinya melalui berbagai inisiatif, seperti pengembangan aplikasi Panic Button serta program pemberdayaan UMKM Olahan Ikan Katapayi Sulaa Mandiri. Program UMKM ini terbukti mampu meningkatkan perekonomian komunitas lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pencapaian ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang memberikan dukungan penuh terhadap upaya dekarbonisasi dan pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan.

Dukungan terhadap ekonomi hijau juga datang dari sektor properti dan transportasi. Direktur Pengembangan Usaha KAI Properti, Sandy Rudiana, menyatakan bahwa pembukaan Dealer Neta Amarta Bandung di KAI Lifestyle Dago 43 merupakan langkah strategis dalam mendukung pengembangan industri mobil listrik di Indonesia. Melalui kerja sama dengan PT Arimbi Amartapura, perusahaan berupaya memberikan kontribusi nyata dalam upaya pengurangan emisi karbon serta menyediakan kendaraan listrik yang ramah lingkungan bagi masyarakat. Menurutnya, lokasi KAI Lifestyle Dago 43 bukan hanya menjadi pusat gaya hidup modern, tetapi juga pusat inovasi yang mendukung mobilitas ramah lingkungan.

Selain sektor energi dan transportasi, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor kunci dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Deputy Team Leader dan Component Manager Communication Renewable Energy Skills Development (RESD) Pertamina Foundation, Dian Elvira Rosa, menekankan bahwa keberhasilan peralihan menuju energi terbarukan sangat bergantung pada kesiapan tenaga kerja yang mampu mengelola dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Pemerintah telah berperan aktif dalam menyiapkan tenaga kerja terampil melalui berbagai program pelatihan, sertifikasi keahlian, serta kerja sama dengan sektor industri untuk memastikan kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi tantangan transisi energi.

Menurutnya, proses transisi energi tidak hanya membutuhkan kesiapan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri hijau. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan menjadi sangat penting dalam memastikan keberlanjutan ekonomi hijau di Indonesia. Program pelatihan yang berbasis kebutuhan industri ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan energi hijau di Asia Tenggara.

Dampak dari ekonomi hijau juga semakin dirasakan oleh masyarakat luas. Banyak daerah yang kini mulai beralih ke energi terbarukan dan menerapkan prinsip ekonomi sirkular untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Contoh nyata dapat ditemukan pada industri pengelolaan sampah yang berkembang pesat di berbagai kota besar. Dengan konsep ekonomi hijau, limbah yang sebelumnya hanya dibuang kini dapat diolah kembali menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, seperti pupuk organik dan energi biomassa. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi hijau tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Selain itu, investasi dalam ekonomi hijau juga semakin meningkat. Banyak perusahaan yang kini melihat ekonomi hijau sebagai peluang bisnis yang menguntungkan. Dengan adanya insentif dari pemerintah dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan, investasi di bidang energi terbarukan, kendaraan listrik, dan industri ramah lingkungan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan regulasi dan insentif fiskal untuk mendorong investasi di sektor ini, yang semakin memperkuat daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi hijau.

Dari berbagai inisiatif yang telah dijalankan, program ekonomi hijau memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Dukungan dari berbagai sektor, mulai dari energi, transportasi, hingga pengembangan sumber daya manusia, menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan strategi ini. Dengan terus berinovasi dan berinvestasi dalam program keberlanjutan, perusahaan dan pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan sejahtera bagi lingkungan serta masyarakat secara luas.

Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau dengan menciptakan regulasi yang mendukung serta memberikan insentif kepada pelaku industri yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Dengan semakin banyaknya kolaborasi antara sektor publik dan swasta, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi hijau di kawasan. Keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

*) Penulis merupakan pemerhati sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyambut baik peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Vietnam, terutama dalam sektor ekonomi hijau yang kini menjadi perhatian utama kedua negara. Setelah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV), Tô Lâm, di Istana Kepresidenan Jakarta, Prabowo mengungkapkan bahwa Vietnam tertarik untuk berinvestasi dalam berbagai sektor berkelanjutan, termasuk otomotif hijau, ekonomi digital, dan industri teknologi tinggi.
“Kita juga setuju bekerja sama di bidang perikanan, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan dalam industri teknologi tinggi yang akan datang,” ujar Prabowo.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menegaskan bahwa investasi Vietnam di Indonesia, khususnya dalam sektor otomotif dan pertanian, dapat memberikan manfaat besar bagi kedua negara. Selain meningkatkan ketahanan pangan nasional, kerja sama ini juga berpotensi menjadikan Indonesia dan Vietnam sebagai penyumbang pangan bagi dunia.
“Ini akan membantu ketahanan pangan kedua negara dan kita bisa menjadi penyumbang bagi pangan dunia,” tambahnya.
Pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi hijau, termasuk dalam industri kendaraan listrik dan pertanian berkelanjutan. Dengan masuknya investasi Vietnam, diharapkan sektor-sektor berbasis keberlanjutan ini semakin berkembang dan menarik lebih banyak investor asing di masa depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa salah satu bentuk investasi Vietnam yang signifikan adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia melalui perusahaan otomotif Vinfast. Perusahaan asal Vietnam ini berencana membangun infrastruktur charging station hingga 100.000 unit di Indonesia.
“Salah satu investasi Vietnam mendorong mobil listrik Vinfast, dan mereka sudah merencanakan ekosistem charging listrik yang jumlahnya 100.000 unit,” kata Airlangga.
Selain kendaraan listrik, Indonesia juga akan meningkatkan investasinya di Vietnam, salah satunya dalam produksi vaksin hewan. Saat ini, lebih dari 130 proyek investasi Indonesia telah beroperasi di Vietnam, dan kerja sama di sektor ini diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.
“Dari sisi Indonesia, salah satunya adalah investasi dalam produksi vaksin hewan di Vietnam,” ujar Airlangga.
Kesepakatan antara Indonesia dan Vietnam dalam bidang ekonomi hijau menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mendorong keberlanjutan telah memberikan dampak positif. Keberhasilan ini membuktikan bahwa Indonesia semakin menarik bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di sektor-sektor ramah lingkungan.