Oleh : Rivka Mayangsari*)

Upaya memperkuat ketahanan energi nasional kini semakin diarahkan secara strategis dan terukur, dengan Papua ditempatkan sebagai salah satu pilar utama pengembangan energi masa depan Indonesia. Pemerintah memandang Papua bukan hanya sebagai wilayah kaya sumber daya alam, tetapi sebagai simpul penting dalam arsitektur kemandirian energi nasional. Dengan potensi energi terbarukan dan sumber daya migas yang besar, Papua diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan energi yang tidak hanya menopang kebutuhan regional, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan energi nasional secara menyeluruh.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar dan strategis, baik dari energi baru terbarukan maupun dari sektor minyak dan gas bumi. Potensi tersebut dinilai harus dikelola secara optimal, profesional, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan energi tidak lagi terpusat di wilayah barat Indonesia, melainkan diperluas secara adil hingga kawasan timur sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional.

Penekanan penting dari pemerintah adalah bahwa pembangunan energi di Papua tidak semata berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pemerataan manfaat langsung bagi masyarakat. Energi diposisikan sebagai fondasi kesejahteraan mendorong aktivitas ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan demikian, proyek-proyek energi di Papua tidak berdiri sebagai proyek eksklusif industri, melainkan sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi daerah.

Pemerintah secara aktif mendorong pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air sebagai solusi berkelanjutan, khususnya bagi wilayah terpencil. Selama ini, banyak daerah di Papua masih bergantung pada distribusi BBM dengan biaya logistik tinggi dan pasokan yang tidak selalu stabil. Pengembangan pembangkit berbasis surya dan hidro dinilai lebih efisien, ramah lingkungan, serta mampu menjangkau komunitas yang sulit diakses jaringan energi konvensional. Strategi ini sekaligus menurunkan beban subsidi dan biaya distribusi energi jangka panjang.

Langkah tersebut juga sejalan dengan agenda besar swasembada energi nasional. Presiden Prabowo menekankan bahwa kemandirian energi akan memperkuat ketahanan fiskal negara, mengingat nilai impor BBM yang masih mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Dengan memperluas basis produksi energi domestik, termasuk dari Papua, tekanan terhadap neraca perdagangan dan anggaran negara dapat ditekan secara bertahap. Artinya, pembangunan energi di Papua tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga strategis bagi stabilitas ekonomi nasional.

Selain energi surya dan air, pemerintah juga mengarahkan pengembangan bahan bakar nabati berbasis sumber daya lokal. Pendekatan ini menghubungkan agenda energi dengan penguatan sektor pertanian dan perkebunan, sehingga menciptakan efek ganda bagi perekonomian daerah. Papua dinilai memiliki ruang dan potensi untuk mengembangkan komoditas bahan baku energi nabati yang dapat diolah menjadi sumber energi alternatif. Integrasi energi dan pangan menjadi bagian dari strategi besar kedaulatan nasional.

Di sektor energi terbarukan, Kementerian ESDM menargetkan pengembangan bioetanol dari Papua sebagai salah satu sumber energi masa depan. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa Papua diproyeksikan menjadi kontributor penting dalam produksi bioetanol nasional. Target ini menunjukkan bahwa Papua tidak hanya menjadi lokasi proyek, tetapi juga bagian dari rantai nilai industri energi bersih nasional.

Pengembangan bioetanol membuka peluang investasi baru, hilirisasi industri, serta penciptaan lapangan kerja berbasis sumber daya lokal. Dengan dukungan teknologi dan kemitraan industri, Papua berpotensi menjadi pusat inovasi energi nabati di kawasan timur Indonesia. Pendekatan ini sekaligus memperkuat pesan bahwa transisi energi bukan ancaman bagi pertumbuhan, melainkan peluang untuk menciptakan basis ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.

Dukungan terhadap arah kebijakan ini juga datang dari parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo yang menetapkan Papua sebagai kawasan prioritas pengembangan energi berkelanjutan nasional. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai kabar baik yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh PT PLN (Persero) serta seluruh kementerian dan lembaga terkait agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Papua.

Menurutnya, Papua memiliki spektrum potensi energi yang lengkap mulai dari tenaga air, surya, hingga berbagai sumber energi baru terbarukan lainnya. Jika dimanfaatkan secara optimal, potensi tersebut dapat mendorong kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Harapan besar juga diarahkan pada aspek implementasi. Kebijakan yang kuat di tingkat pusat perlu diterjemahkan menjadi program konkret, terukur, dan berkelanjutan di lapangan. Koordinasi lintas kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar proyek tidak berhenti di tahap perencanaan. Pendekatan yang berpihak pada masyarakat daerah, menghormati kearifan lokal, dan membuka partisipasi publik akan memperkuat legitimasi program energi di Papua.

Dengan kombinasi visi nasional, dukungan regulasi, potensi sumber daya, dan keberpihakan pada energi bersih, Papua kini ditempatkan sebagai garda depan ketahanan energi Indonesia. Penguatan produksi dan pengembangan EBT di Papua bukan hanya strategi teknis, melainkan pernyataan arah pembangunan: bahwa masa depan energi Indonesia dibangun secara mandiri, merata, dan berkelanjutan dari seluruh penjuru negeri.

Oleh: Juana Syahril)*

Ketahanan energi kian menjadi isu strategis bagi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi harga energi global. Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, pemerintah menempuh pendekatan realistis dengan memperkuat produksi energi domestik sekaligus mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Keseimbangan antara energi fosil dan energi bersih menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pasokan tanpa mengorbankan agenda transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa ketahanan energi tidak dapat terus bertumpu pada impor. Indonesia harus mampu memproduksi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya energinya sendiri secara optimal. Pendekatan ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas kilang, penguatan cadangan strategis, serta diversifikasi sumber energi menuju bauran yang lebih hijau.

Tiga prinsip menjadi landasan kebijakan energi nasional, yakni kemandirian, ketahanan, dan swasembada energi. Kemandirian dimaknai sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan dari sumber domestik, sementara ketahanan menekankan pada pasokan yang andal dan berkelanjutan. Adapun swasembada diarahkan untuk menekan ketergantungan impor secara bertahap melalui peningkatan produksi dan pemanfaatan EBT.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kilang dan cadangan minyak nasional menjadi prioritas pemerintah. Kilang yang lebih modern dan efisien dinilai mampu mengurangi impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

Capaian lifting minyak yang melampaui target APBN menunjukkan bahwa strategi peningkatan produksi mulai membuahkan hasil. Pemerintah mendorong optimalisasi teknologi di lapangan eksisting serta mengaktifkan kembali sumur-sumur yang sebelumnya tidak beroperasi. Langkah ini mencerminkan pendekatan pragmatis: meningkatkan output tanpa sepenuhnya bergantung pada eksplorasi baru yang berisiko tinggi.

Namun, ketahanan energi tidak cukup hanya ditopang oleh fosil. Transformasi menuju energi terbarukan terus dipercepat, salah satunya melalui implementasi mandatory biodiesel B40. Program ini terbukti memberikan dampak ekonomi, mulai dari penghematan devisa hingga penciptaan jutaan lapangan kerja, sekaligus memperkuat ekosistem energi berbasis sumber daya domestik. Keberhasilan tersebut menjadi pijakan bagi pengembangan B50 yang kini tengah diuji secara teknis.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa uji coba B50 menunjukkan hasil positif melalui pengujian lapangan, sehingga implementasinya diharapkan dapat berlangsung aman dan terukur.

Selain biodiesel, pemerintah mulai mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Dengan potensi tebu dan biomassa yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk mengikuti jejak negara seperti Brasil dan Amerika Serikat. Meski demikian, pengembangan ini perlu diiringi peningkatan produksi bahan baku agar tidak memunculkan ketergantungan impor baru.

Gas bumi juga diproyeksikan sebagai energi transisi yang penting. Penguatan jaringan gas kota bagi rumah tangga dan industri menjadi strategi untuk menekan impor LPG sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas domestik yang relatif lebih bersih dan efisien.

Peran BUMN energi menjadi krusial dalam menopang strategi nasional ini. PT Pertamina (Persero) terus meningkatkan produksi migas sekaligus mempercepat pengembangan energi hijau, terutama panas bumi. Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, menyebut Indonesia memiliki potensi panas bumi lebih dari 24 GW—sekitar 40 persen cadangan dunia—yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam peta energi geothermal global.

Di sektor kelistrikan, PT PLN (Persero) menunjukkan keberpihakan kuat terhadap transisi energi melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dari rencana penambahan kapasitas 69,5 GW, sekitar 42,6 GW berasal dari EBT dan 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi. Porsi ini mencerminkan arah kebijakan yang semakin akomodatif terhadap energi hijau tanpa mengabaikan kebutuhan listrik yang terus meningkat.

Sementara itu, Kementerian Investasi/BKPM melihat tenaga surya sebagai sumber EBT dengan potensi terbesar. Dari total potensi energi terbarukan sekitar 3.700 GW, lebih dari separuhnya berasal dari tenaga surya. Pemerintah pun mendorong hilirisasi industri panel surya agar rantai pasok dapat diproduksi di dalam negeri dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Secara keseluruhan, strategi menggabungkan penguatan produksi migas dengan percepatan EBT menunjukkan bahwa Indonesia tengah menempuh jalur transisi yang realistis. Stabilitas pasokan tetap dijaga, sementara fondasi menuju energi bersih terus dibangun. Pendekatan ini penting agar transisi tidak menimbulkan guncangan ekonomi maupun risiko kekurangan energi.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan terletak pada besarnya potensi, melainkan pada konsistensi kebijakan dan keberlanjutan investasi. Tanpa keduanya, transisi energi berisiko terjebak dalam tarik-menarik kepentingan jangka pendek. Namun jika strategi ini dijalankan secara disiplin dan terintegrasi, Indonesia memiliki peluang bukan hanya mencapai kemandirian energi, tetapi juga tampil sebagai kekuatan regional dalam ekonomi energi masa depan.

)* Penulis adalah Pengamat Energi

Jakarta – Penguatan produksi energi domestik dan percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi fokus strategis pemerintah dalam memperkokoh ketahanan energi nasional. Kebijakan ini mencerminkan visi jangka panjang untuk membangun sistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dengan memastikan pasokan energi yang stabil serta mendorong pemanfaatan sumber energi bersih, pemerintah menegaskan komitmennya dalam mewujudkan kemandirian energi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang ramah lingkungan dan berorientasi masa depan.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (KESDM), Tri Winarno menyampaikan, dalam rangka ketahanan energi nasional pemerintah sudah menetapkan tiga pilar utama, yaitu kemandirian energi, ketahanan energi, dan swasembada energi sehingga KESDM terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi BBM sekaligus mengurani impor.

“Kemudian pada ketahanan energi kita diharapkan dapat meningkatkan kapasitas cadangan energi nasional melalui peningkatan kapasitas storage minyak di Indonesia. Pada swasembada energi, kita berupaya untuk paling tidak menurunkan impor energi melalui beberapa pendekatan,” jelas Tri.

Tak hanya itu, KESDM juga terus mendorong peningkatan potensi area wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data KESDM, dalam dua tahun terakhir potensi area migas nasional sudah mencapai 110 area.

Pemerintah rencananya akan melelang 110 wilayah kerja migas tersebut. Sejauh ini, ia mencatat sudah ada beberapa tawaran dari investor yang hendak terlibat dalam lelang wilayah kerja migas tersebut.

Selain memperkuat produksi dan cadangan migas, KESDM juga aktif menjalankan program mandatory pencampuran BBM solar dengan minyak sawit sebesar 40% atau B40. Program B40 bahkan dinilai sudah mendongkrak devisa negara hingga Rp 130 triliun.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan program tersebut juga sukses membuka lapangan pekerjaan baru yang menjangkau 2 juta pekerja di Indonesia. Sehingga dari suksesnya program B40, pemerintah akan meningkatkan mandatory penggunaan biodiesel menjadi 50% atau B50.

“Uji coba B50 sudah tes lapangan. Sektor otomotif sudah 20.000 kilometer nanti sampai 50.000 km. Selebihnya program lain akan kita dorong,” tegasnya.

Upaya pemerintah dalam memperkuat produksi migas dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) mendapat dukungan dari Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Ia mengapresiasi langkah strategis pemerintah dalam mendorong kemandirian energi nasional, khususnya melalui peningkatan penggunaan biodiesel program B40.

“Indonesia harus terus melangkah menuju kemandirian energi dengan memaksimalkan potensi sumber daya dalam negeri, salah satunya melalui program B40,” ujar Eddy.

Ia juga mendukung pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif dengan mencontoh keberhasilan Brasil dan Amerika Serikat. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan bioetanol berbasis tebu secara berkelanjutan.

“Kita punya potensi besar. Dengan penguatan produksi bahan baku di dalam negeri, bioetanol bisa menjadi pilar penting ketahanan energi nasional,” pungkasnya.

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Papua sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan energi berkelanjutan nasional.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjawab tantangan ketimpangan akses listrik yang selama ini masih dirasakan masyarakat Papua.

“Masih banyak wilayah di Papua yang belum menikmati akses listrik yang layak, padahal daerah ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ini ironi yang tidak boleh terus dibiarkan,” kata Rivqy, Senin (9/2).

Rivqy menekankan bahwa pembangunan energi berkelanjutan harus berjalan seiring dengan upaya pemerataan listrik di seluruh Indonesia. Menurutnya, transisi energi tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi harus menyentuh daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, termasuk Papua.

“Pengembangan energi berkelanjutan bukan hanya soal transisi energi, tetapi juga soal keadilan. Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” lanjutnya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa Papua merupakan salah satu pilar utama dalam strategi kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Presiden Prabowo menyebut Papua memiliki sumber daya energi yang sangat baik, baik dari sektor energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menekankan bahwa pembangunan energi di Papua tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi masyarakat setempat.

Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air sebagai solusi berkelanjutan, khususnya bagi wilayah terpencil yang selama ini masih bergantung pada distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan biaya tinggi.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegasnya.

Selain pengembangan EBT, pemerintah juga mengarahkan produksi energi berbasis sumber daya lokal, termasuk bahan bakar nabati, sebagai bagian dari strategi swasembada energi dan pangan nasional.

Dengan sinergi antara produksi energi, pengembangan EBT, dan pemerataan manfaat, Papua diharapkan menjadi contoh penguatan ketahanan energi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

[w.R]

Oleh : Doni Zulfikar )*

Hilirisasi ayam terintegrasi merupakan salah satu strategi kunci yang relevan dan realistis dalam mewujudkan swasembada protein nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan gizi masyarakat, terutama protein hewani, sektor perunggasan memiliki posisi strategis karena daging ayam dan telur adalah sumber protein paling terjangkau, mudah didistribusikan, serta diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendekatan hilirisasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, industri ayam nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memperkuat kemandirian pangan dan ketahanan ekonomi nasional.

Selama ini, sektor perunggasan kerap menghadapi tantangan klasik seperti fluktuasi harga pakan, ketergantungan impor bahan baku, distribusi yang tidak merata, hingga ketimpangan antara peternak kecil dan pelaku industri besar. Hilirisasi ayam terintegrasi hadir sebagai solusi struktural untuk menjawab persoalan tersebut. Integrasi mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari pembibitan, pakan, budidaya, rumah potong unggas (RPU), pengolahan produk, hingga distribusi dan pemasaran. Dengan sistem ini, efisiensi dapat ditingkatkan, biaya ditekan, dan nilai tambah produk ayam dapat dinikmati lebih luas oleh pelaku usaha dalam negeri.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan hilirisasi ayam terintegrasi merupakan langkah antisipatif negara untuk memastikan ketersediaan pasokan daging ayam dan telur yang aman, berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat, seiring meningkatnya kebutuhan nasional, khususnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari sisi hulu, penguatan industri pembibitan dan pakan menjadi fondasi utama hilirisasi. Ketergantungan pada impor jagung, bungkil kedelai, dan grand parent stock (GPS) selama ini menjadi titik lemah swasembada protein. Melalui kebijakan hilirisasi terintegrasi, negara dapat mendorong peningkatan produksi jagung lokal, diversifikasi bahan pakan alternatif, serta pengembangan teknologi pembibitan nasional. Langkah ini tidak hanya menekan biaya produksi ayam, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian dan agroindustri, sehingga menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional.

Pada tahap budidaya, integrasi memungkinkan peningkatan produktivitas peternak rakyat. Dengan pola kemitraan yang adil dan transparan, peternak kecil dapat memperoleh akses terhadap bibit unggul, pakan berkualitas, pendampingan teknis, serta kepastian pasar. Hilirisasi yang dirancang inklusif akan mengurangi praktik tata niaga yang merugikan peternak dan memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok. Ketika peternak rakyat berdaya, maka produksi protein nasional menjadi lebih stabil dan berkelanjutan.

Di sisi hilir, pengembangan rumah potong unggas modern dan industri pengolahan menjadi kunci peningkatan nilai tambah. Produk ayam tidak lagi terbatas pada karkas segar, tetapi berkembang menjadi produk olahan bernilai tinggi seperti ayam beku, nugget, sosis, hingga makanan siap saji. Hilirisasi ini penting untuk memperpanjang umur simpan produk, menjaga keamanan pangan, serta memenuhi standar kualitas nasional dan internasional. Dengan demikian, ayam sebagai komoditas protein tidak hanya menopang konsumsi dalam negeri, tetapi juga berpotensi menjadi komoditas ekspor yang kompetitif.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pihaknya telah melakukan Groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi Tahun 2026. ​Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan protein hewani yang berkualitas dan terjangkau. Lampung terpilih menjadi salah satu dari enam provinsi tahap pertama (Fase I) di Indonesia yang melaksanakan proyek hilirisasi terintegrasi ini.

Hilirisasi ayam terintegrasi juga berperan besar dalam pemerataan akses protein bagi masyarakat. Dengan sistem distribusi yang efisien dan terkontrol, pasokan ayam dan telur dapat menjangkau wilayah terpencil dengan harga yang lebih stabil. Hal ini berdampak langsung pada perbaikan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Swasembada protein bukan sekadar soal produksi, tetapi juga tentang keadilan akses dan keberlanjutan konsumsi.

Dari perspektif ketahanan nasional, kemandirian protein hewani memiliki dimensi strategis. Ketergantungan pada impor pangan berisiko tinggi terhadap gejolak global, konflik geopolitik, dan perubahan iklim. Hilirisasi ayam terintegrasi memperkuat daya tahan sistem pangan nasional dengan mengandalkan sumber daya domestik, teknologi lokal, dan pasar dalam negeri yang besar. Dengan demikian, Indonesia tidak mudah terguncang oleh krisis global dan mampu menjaga stabilitas sosial-ekonomi.

Keberhasilan hilirisasi ayam terintegrasi tentu membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam menyiapkan regulasi yang berpihak, infrastruktur pendukung, serta insentif investasi. Dunia usaha didorong untuk mengembangkan teknologi, memperluas kapasitas produksi, dan membangun kemitraan yang berkeadilan. Sementara itu, peran riset dan inovasi menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing industri perunggasan nasional.

Hilirisasi ayam terintegrasi bukan hanya agenda ekonomi, melainkan strategi besar menuju swasembada protein nasional yang berdaulat dan berkelanjutan. Dengan memaksimalkan potensi perunggasan dalam negeri, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan gizi rakyatnya, meningkatkan kesejahteraan peternak, memperkuat industri nasional, serta menegaskan kemandirian pangan sebagai pilar penting pembangunan. Inilah jalan nyata menuju Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaulat di bidang protein hewani.

)* Pengamat Gizi Nasional

Oleh: Dewi Lestari Puteri *)

Swasembada protein kini menempati posisi sentral sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional dan menjadi simbol keseriusan negara dalam membangun kemandirian pangan yang berkeadilan. Pemerintah secara tegas mengarahkan agenda pangan nasional tidak hanya berhenti pada kecukupan karbohidrat, tetapi melangkah lebih maju dengan memastikan ketersediaan protein hewani yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat. Langkah ini mencerminkan visi pembangunan pangan yang utuh, yang menempatkan kualitas gizi masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa swasembada protein merupakan kelanjutan strategis dari capaian swasembada beras. Pemerintah memandang sektor pangan sebagai sektor mulia karena menyangkut langsung kehidupan masyarakat luas, khususnya petani, peternak, dan nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Karena itu, pembangunan kampung nelayan, pengembangan budidaya bioflok, serta penguatan peternakan nasional dijalankan secara terencana sebagai wujud keberpihakan negara terhadap pelaku pangan rakyat sekaligus upaya memperkokoh ketahanan pangan nasional.

Narasi swasembada protein juga sejalan dengan agenda besar pembangunan manusia Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah menjadi bukti nyata bahwa negara hadir menjamin hak dasar rakyat atas pangan bergizi. Dengan sasaran lebih dari 82 juta penerima manfaat, program ini membutuhkan pasokan protein hewani yang kuat dan stabil. Pemerintah memandang kebutuhan tersebut sebagai peluang strategis untuk memperkuat produksi dalam negeri, sehingga swasembada protein menjadi instrumen penting dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Dalam kerangka tersebut, Kementerian Pertanian mendorong percepatan hilirisasi peternakan ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kebijakan ini dirancang sebagai fondasi swasembada protein yang berkelanjutan dan merata. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menegaskan bahwa pembangunan ekosistem perunggasan nasional yang terintegrasi merupakan langkah strategis untuk memastikan pasokan daging ayam dan telur nasional tetap aman, stabil, dan berpihak pada peternak rakyat.

Dukungan konkret negara tercermin dari keterlibatan Badan Pengelola Investasi Danantara yang mengalirkan investasi dalam skala besar untuk memperkuat ekosistem peternakan nasional. CEO Danantara Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa hilirisasi pangan, termasuk peternakan ayam terintegrasi, merupakan prioritas nasional yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Investasi ini diposisikan sebagai pengungkit utama agar Indonesia memiliki industri protein hewani yang mandiri, modern, dan berdaya saing tinggi, sekaligus mampu menjawab kebutuhan nasional dalam jangka panjang.

Penguatan swasembada protein tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada keadilan distribusi dan kesejahteraan pelaku usaha rakyat. Pemerintah membuka akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dalam jumlah besar bagi peternak dan koperasi, termasuk melalui skema Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini mempertegas komitmen negara untuk memberdayakan peternak rakyat agar terintegrasi dalam rantai pasok modern dan memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari pembangunan sektor pangan.

Di sisi hilir, peran BUMN pangan menjadi bagian penting dari strategi besar swasembada protein. PT Indonesia Food atau ID Food, dengan Direktur Utama Gimoyo, diberi mandat sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi peternak rakyat. Kehadiran BUMN sebagai penyangga pasar memperkuat stabilitas harga dan memberikan kepastian usaha, sehingga peternak dapat fokus meningkatkan produktivitas tanpa kekhawatiran terhadap fluktuasi pasar. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan peternak ini menjadi gambaran nyata negara hadir secara aktif dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Swasembada protein juga membawa dampak ekonomi dan sosial yang luas. Tambahan produksi daging ayam dan telur dalam skala nasional diproyeksikan menciptakan jutaan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan peternak secara signifikan. Lebih jauh, kecukupan protein hewani diyakini akan mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan, sehingga kebijakan pangan bertransformasi menjadi kebijakan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Selain peternakan ayam, pemerintah juga mendorong diversifikasi sumber protein melalui penguatan sektor perikanan dan budidaya berbasis komunitas. Pembangunan kampung nelayan dan teknologi budidaya seperti bioflok menjadi bagian dari strategi nasional agar swasembada protein tidak bertumpu pada satu komoditas saja. Dengan memaksimalkan potensi maritim dan sumber daya lokal, Indonesia mempertegas jati dirinya sebagai negara agraris dan maritim yang berdaulat atas pangannya sendiri.

Secara keseluruhan, swasembada protein menegaskan arah baru ketahanan pangan nasional yang tidak hanya kuat secara produksi, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Konsistensi kebijakan, dukungan investasi strategis, penguatan peran BUMN pangan, serta pelibatan aktif peternak dan nelayan rakyat membentuk satu ekosistem nasional yang solid. Sinergi lintas sektor yang terbangun hari ini menunjukkan bahwa swasembada protein bukan sekadar agenda teknis, melainkan strategi kebangsaan untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi, memperkuat ekonomi rakyat, dan menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, unggul, serta berdaya saing di masa depan.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pangan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat agenda swasembada protein nasional melalui pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir. Program ini dirancang untuk memastikan ketersediaan daging ayam dan telur yang aman, berkelanjutan, serta merata di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memperkuat posisi peternak rakyat dalam rantai nilai industri perunggasan nasional.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan pemerintah mulai mengimplementasikan hilirisasi ayam terintegrasi di enam daerah strategis. Langkah ini menjadi bagian dari upaya sistematis untuk meningkatkan nilai tambah sektor peternakan sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.

“Pemerintah memperkuat fondasi swasembada protein nasional melalui pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir di enam daerah,” kata Agung.

Menurutnya, program tersebut dirancang untuk menjamin ketersediaan suplai daging ayam dan telur yang berkelanjutan, aman, dan berpihak pada peternak rakyat. Hilirisasi ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan produksi antarwilayah serta menekan disparitas harga.

“Hilirisasi ayam terintegrasi ini untuk memastikan swasembada protein berjalan berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat,” tambahnya.

Ia menjelaskan, ekosistem hilirisasi yang dibangun mencakup penguatan pembibitan ayam dari hulu, mulai dari Grand Parent Stock (GPS), Parent Stock (PS), hingga Final Stock (FS). Pihaknya juga mendorong pengembangan pakan berbasis bahan baku dalam negeri, peningkatan kesehatan hewan, pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), pengolahan daging dan telur, hingga penguatan sistem logistik dan pemasaran.

“Kementan mendukung penuh program hilirisasi sebagai instrumen stabilisasi harga dan kepastian stok daging ayam serta telur,” jelasnya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, menilai program hilirisasi peternakan ayam sebagai langkah strategis yang harus dirancang secara cermat agar berkelanjutan. Menurutnya, ayam dan telur merupakan sumber protein yang memiliki tingkat konsumsi tinggi secara nasional.

“Ayam dan telor adalah sumber protein penting dan dibutuhkan besar secara nasional. Program ini tentunya akan mendukung swasembada protein nasional,” ujar Telisa.

Sementara itu, Direktur Strategy & Sustainability PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo, Ugun Untaryo, menyampaikan pihaknya telah menyiapkan lahan poultry di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, untuk mendukung hilirisasi ayam terintegrasi. Lahan ini difokuskan pada pembangunan fasilitas Parent Stock yang terdiri dari 14 kandang modern berteknologi tinggi dengan sistem closed house.

“PTPN IV PalmCo mengambil peran vital dalam groundbreaking proyek hilirisasi ayam terintegrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur beberapa waktu lalu,” ucap Ugun.

Ia menjelaskan, fasilitas ini dirancang untuk menampung hingga 140.000 ekor indukan ayam dan ditargetkan mampu memproduksi sekitar 10 juta day old chick (DOC) per tahun.

“Kehadiran fasilitas ini krusial untuk memutus ketergantungan pasokan dari Pulau Jawa, sehingga harga daging ayam di luar Jawa lebih kompetitif dan inflasi daerah dapat terkendali,” pungkasnya.

Dengan penguatan hilirisasi ayam terintegrasi, Indonesia menapaki jalur yang semakin kokoh menuju swasembada protein nasional. Langkah strategis tersebut menegaskan kehadiran negara dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan secara berkelanjutan.

JAKARTA – Pemerintah mulai mengakselerasi program swasembada protein nasional melalui pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di sejumlah daerah. Program ini dirancang sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah sektor perunggasan, serta menjaga stabilitas pasokan daging ayam dan telur bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, pemerintah telah memulai hilirisasi ayam terintegrasi di enam daerah sebagai langkah awal pembangunan ekosistem perunggasan nasional dari hulu hingga hilir.

“Pemerintah memperkuat fondasi swasembada protein nasional melalui pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir di enam daerah,” kata Agung.

Groundbreaking pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi fase pertama telah dilakukan di enam titik, dengan pusat kegiatan di Malang, Jawa Timur. Enam lokasi tersebut meliputi Malang (Jawa Timur), Bone (Sulawesi Selatan), Gorontalo Utara (Gorontalo), Paser (Kalimantan Timur), Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), dan Lampung Selatan (Lampung). Tahap awal ini menjadi bagian dari rencana pengembangan nasional di 30 titik.

Menurut Agung, program yang diinisiasi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tersebut merupakan langkah antisipatif negara untuk memastikan ketersediaan daging ayam dan telur yang aman, berkelanjutan, merata, serta berpihak pada peternak rakyat. Kebutuhan nasional protein hewani diperkirakan meningkat seiring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diproyeksikan membutuhkan sekitar 1,1 juta ton daging ayam dan 774 ribu ton telur per tahun.

Ia menegaskan, hilirisasi ayam bukan sekadar peningkatan produksi, tetapi pembangunan ekosistem terintegrasi yang mencakup penguatan pembibitan dari grand parent stock hingga final stock, pengembangan pakan berbasis bahan baku dalam negeri, peningkatan kesehatan hewan, pembangunan rumah potong unggas dan rantai dingin, hingga pengolahan, logistik, dan pemasaran.

“Hilirisasi ayam terintegrasi ini untuk memastikan swasembada protein berjalan berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat,” ujarnya.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah menyiapkan dukungan investasi sekitar Rp20 triliun melalui Danantara. Selain itu, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp50 triliun disiapkan bagi peternak dan koperasi, termasuk melalui skema Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari BUMN. Direktur Strategy & Sustainability PTPN IV PalmCo, Ugun Untaryo, mengatakan pihaknya menyiapkan lahan peternakan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, untuk mendukung hilirisasi ayam terintegrasi sekaligus memperkuat pelaksanaan MBG.

“PTPN IV PalmCo mengambil peran vital dalam groundbreaking proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Paser dengan menyediakan aset lahan strategis yang siap dikonversi menjadi kawasan peternakan modern,” kata Ugun.***

Jakarta – Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih semakin menunjukkan peran strategis dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memperkuat ekonomi desa. Program yang digagas pemerintah ini dirancang sebagai pusat layanan terpadu di tingkat desa, salah satunya melalui penyediaan gerai sembako murah yang langsung menyasar kebutuhan harian warga.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Kopdes Merah Putih Mangga Dua di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan penguatan koperasi desa harus ditopang oleh akses permodalan yang memadai dan tata kelola yang modern. Selain itu, penggunaan sistem digital juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di tingkat desa.

“Sebelum mengajukan permohonan pendanaan, setiap koperasi harus terdaftar pada Sistem Informasi Kopdes Merah Putih (Simkopdes). Akses pembiayaan perlu diiringi dengan kesiapan administrasi digital,” katanya.

Progres pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di wilayah tersebut dilaporkan telah mencapai 98 persen dan ditargetkan rampung pada pekan kedua Februari 2026 sebagai percontohan nasional. Salah satu fokus pengembangan Kopdes Merah Putih Mangga Dua adalah komoditas padi. Dana pembiayaan diarahkan untuk pengadaan alat penggilingan padi mandiri agar petani tidak lagi bergantung pada pihak ketiga. Dengan demikian, nilai tambah hasil pertanian dapat dinikmati langsung oleh masyarakat desa.

Di tempat lain, Kepala Dinas Koperasi Kota Gorontalo, Nurainsyah Kadir mengungkapkan bahwa masyarakat mulai merasakan manfaat langsung gerai sembako murah. Pihaknya memastikan harga barang dan bahan pangan di Gerai Koperasi Merah Putih berada di bawah harga pasar modern karena koperasi bekerja sama langsung dengan distributor.

“Harga di Gerai Koperasi Merah Putih ini di bawah harga market modern, karena kami bekerja sama langsung dengan distributor barang dan bahan pangan,” ujarnya.

Nurainsyah menambahkan bahwa kehadiran koperasi tidak dimaksudkan mematikan usaha kecil. Warung-warung lokal justru diarahkan mengambil pasokan dari gerai koperasi agar memperoleh harga lebih kompetitif.

“Pelaku usaha kecil tetap bisa menjalankan usahanya dan memiliki daya saing, sementara koperasi berperan sebagai penunjang distribusi barang,” imbuhnya.

Dengan skema distribusi yang lebih pendek, dukungan pembiayaan lunak, dan sistem digital, Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi instrumen efektif menjaga daya beli masyarakat. Program ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan, membuka peluang kerja, dan menempatkan koperasi kembali sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

Pemerintah menargetkan pengoperasian 27 ribu Kopdes Merah Putih pada tahap awal April 2026 dan diperluas hingga 80 ribu unit pada akhir tahun. Setiap koperasi disiapkan memiliki tujuh gerai utama, yakni kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, gudang berpendingin, serta sarana logistik. Fasilitas cold storage dinilai krusial bagi desa nelayan dan sentra hortikultura untuk menjaga kualitas hasil panen dan stabilitas harga. [*]

Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih merupakan Program yang digagas Pemerintah ini dirancang sebagai pusat layanan terpadu di tingkat desa, salah satunya melalui penyediaan gerai sembako murah yang langsung menyasar kebutuhan harian warga.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan penguatan koperasi desa harus ditopang oleh akses permodalan yang memadai dan tata kelola yang modern. Selain itu, penggunaan sistem digital juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di tingkat desa.

“Sebelum mengajukan permohonan pendanaan, setiap koperasi harus terdaftar pada Sistem Informasi Kopdes Merah Putih (Simkopdes). Akses pembiayaan perlu diiringi dengan kesiapan administrasi digital,” katanya.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharapkan pengelolaan Kopdes Merah Putih di Papua Pegunungan (Papeg) dengan menerapkan kearifan lokal, untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) di delapan kabupaten daerah setempat.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menyampaikan bahwa faktor lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan OAP di delapan kabupaten di Papua Pegunungan dengan pengelolaan Kopdes Merah Putih yang berkearifan lokal.

“Kami ingin pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten untuk terus menghidupkan Kopdes Merah Putih sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat di Papua Pegunungan,” katanya.

Lebih lanjut Ribka menekankan kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan bisa mendorong perputaran uang di daerah sehingga angka kemiskinan dapat ditekan.
“Jadi bapak Presiden mau, pemerintah daerah wajib Kopdes Merah Putih harus berdiri di setiap kampung di Papua Pegunungan dan dapat mengurusnya dengan baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujarnya.

Diharapkan pemerintah daerah terus mendorong pengembangan Kopdes Merah Putih sebagaimana telah diatur mekanismenya dengan perundang-undangan. Kepada kepala daerah Gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati untuk terus turut memajukan Kopdes Merah Putih untuk membantu laju pertumbuhan ekonomi daerah ini dan sekaligus dapat mengeksplor potensi daerah.

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai alternatif tempat kerja bagi generasi Z dan milenial. Pelaku UMKM dan pemilik merek lokal yang didorong masuk dalam ekosistem koperasi tersebut, berasal dari kalangan generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial. Ferry menambahkan, koperasi desa dan kelurahan memiliki potensi besar menyerap tenaga kerja.

Dengan target pembentukan 80 ribu Kopdes di seluruh Indonesia, setiap koperasi diproyeksikan membutuhkan pengelola dan manajer, sehingga membuka peluang kerja bagi ratusan ribu hingga jutaan orang.