Oleh: Yandi Arya Adinegara )*

Mudik Lebaran merupakan momen penting yang tak hanya menyatukan keluarga, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia dalam mengelola pergerakan jutaan pemudik yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air. Menghadapi lonjakan arus mudik pada Lebaran 2026, pemerintah, melalui berbagai lembaga, telah mempersiapkan serangkaian langkah untuk memastikan kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat. Keberhasilan mudik tahun ini bukan hanya bergantung pada faktor sarana transportasi yang memadai, namun juga pada koordinasi yang terintegrasi antara berbagai sektor.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan kesiapan untuk menghadapi tantangan tersebut dengan mematangkan berbagai program angkutan Lebaran 2026. Kemenhub telah menyiapkan program mudik gratis yang sebelumnya sukses digelar pada periode Natal dan Tahun Baru.

Tahun 2026 ini, ribuan peserta mudik akan dilayani dengan ratusan armada bus yang menjangkau sejumlah tujuan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Sumatera. Ini bukan hanya solusi bagi masyarakat yang kesulitan biaya, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan angkutan mudik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Pentingnya program mudik gratis ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melayani masyarakat secara merata. Sejalan dengan itu, pihak Kemenhub juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi dengan melaksanakan inspeksi kendaraan (rampcheck) sebelum angkutan dioperasikan. Langkah ini menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pemudik selama perjalanan.

Yang tak kalah penting adalah kesiapan infrastruktur transportasi yang dapat mendukung kelancaran mobilitas. Terminal yang merupakan simpul transportasi, kini dilengkapi dengan sistem digital Terminal on System (TOS) yang memungkinkan pemantauan secara daring terhadap status kendaraan, mulai dari uji berkala hingga izin trayek. Hal ini mempermudah proses rampcheck dan memastikan bahwa hanya kendaraan yang memenuhi persyaratan yang diberangkatkan. Sistem ini juga meminimalisir potensi human error dan mempercepat proses verifikasi kendaraan di terminal.

Namun, kebijakan yang mendukung keselamatan pemudik tidak hanya terbatas pada transportasi darat. Pihak Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), akan terus memantau dan memperbaiki jalur-jalur mudik, khususnya yang ada di sepanjang jalur Pantura. Program reservasi jangka panjang telah dilakukan untuk memastikan kondisi jalan selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan. Meski pengerjaan infrastruktur jalan bersifat jangka panjang, pihak Kementerian PU tetap melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti penutupan lubang jalan dan penempatan petugas di sejumlah titik rawan. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah memastikan bahwa kendala infrastruktur yang dapat mengganggu kelancaran mudik dapat diatasi dengan cepat.

Koordinasi antarinstansi juga menjadi kunci dalam pengelolaan arus mudik yang lancar. Pentingnya koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan layanan transportasi mudik berjalan dengan lancar. Dalam rapat koordinasi yang diadakan di Jakarta, pemerintah harus memastikan bahwa semua persiapan dan langkah-langkah yang diambil sudah sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang adil dan merata. Selain itu, perlunya perhatian terhadap kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan difabel juga menjadi perhatian utama dalam perencanaan layanan mudik ini.

Selain itu, sinergi antara Jasa Raharja dan berbagai pihak terkait juga menjadi faktor penentu kelancaran mudik. Pihak Jasa Raharja menyatakan akan memperkuat sinergi dengan kepolisian, pengelola jalan tol, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan keselamatan perjalanan. Dukungan ini sangat penting, terutama untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan fatalitas korban yang sering terjadi pada saat arus mudik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengawasan lebih ketat terhadap lalu lintas serta meningkatkan pengamanan di titik-titik rawan, baik di jalan tol maupun di rest area.

Tentunya, seluruh langkah ini tidak akan berarti banyak tanpa peran aktif masyarakat. Koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama kelancaran mudik. Masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, memperhatikan informasi cuaca dan potensi bencana dari BMKG, serta memilih moda transportasi yang aman dan terjamin keselamatannya. Selain itu, bagi yang menggunakan kendaraan pribadi, Kemenhub juga menyediakan titik-titik istirahat (rest area) agar pemudik dapat beristirahat dan memulihkan fisik selama perjalanan.

Secara keseluruhan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kelancaran mudik 2026, mulai dari program mudik gratis, inspeksi kendaraan, penguatan infrastruktur, hingga sinergi antarinstansi terkait. Semua ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk memastikan setiap perjalanan mudik berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman.

)* Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Andromeda Sucipto (*

Tradisi mudik Lebaran menjadi momentum penting yang menampilkan kapasitas dan kemajuan sistem transportasi serta infrastruktur nasional. Pergerakan jutaan masyarakat menuju kampung halaman setiap tahunnya justru menunjukkan tingginya konektivitas dan mobilitas nasional yang terus diperkuat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah secara konsisten menghadirkan langkah-langkah strategis yang semakin terencana, terpadu, dan berbasis keselamatan. Kesiapan menghadapi mudik Lebaran 2026 mencerminkan kematangan sistem infrastruktur nasional yang kian modern dan adaptif, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, nyaman, dan lancar sebagai bagian dari pelayanan publik yang prima.

Dalam konteks ini, peran infrastruktur jalan tetap menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa kesiapan jalur mudik menjadi perhatian utama pemerintah. Ia menyampaikan bahwa jalur pantura, baik di wilayah barat maupun timur, saat ini ditangani melalui program reservasi jangka panjang. Artinya, penanganan tidak lagi bersifat tambal sulam, melainkan melalui pendekatan sistematis yang berorientasi pada kualitas dan daya tahan jangka panjang. Kebijakan tersebut menunjukkan perubahan paradigma pembangunan infrastruktur, dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif dan berkelanjutan.

Meski program jangka panjang terus berjalan, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipatif menjelang puncak arus mudik. Kementerian PU melakukan berbagai upaya teknis, mulai dari penutupan lubang jalan, penanganan titik rawan, hingga penempatan alat berat dan petugas di ruas-ruas strategis jalur mudik nasional. Setiap tahun, melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, pemerintah juga melakukan pembahasan khusus terkait kesiapan infrastruktur, baik pada momen Natal dan Tahun Baru maupun Lebaran. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen mudik tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi agenda rutin yang dikelola secara profesional.

Di sisi transportasi darat, Kementerian Perhubungan juga menunjukkan kesiapan yang semakin matang. Pelaksana Tugas Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat, Ernita Titis Dewi, menyampaikan bahwa program angkutan Lebaran 2026 telah dipersiapkan sejak dini. Salah satu program unggulan yang kembali disiapkan adalah mudik gratis, yang sebelumnya terbukti efektif mengurangi kepadatan kendaraan pribadi dan meningkatkan keselamatan perjalanan.

Program mudik gratis bukan sekadar fasilitas tambahan, tetapi bagian dari strategi manajemen lalu lintas nasional. Dengan memindahkan sebagian pemudik ke moda angkutan massal, beban jalan raya dapat ditekan, risiko kecelakaan berkurang, dan perjalanan menjadi lebih efisien. Selain itu, Kemenhub juga memastikan kesiapan sarana transportasi melalui inspeksi kendaraan atau rampcheck sebelum dioperasikan. Langkah ini penting untuk memastikan seluruh angkutan umum dalam kondisi laik jalan.

Dari sisi prasarana, terminal sebagai simpul transportasi juga mendapat perhatian khusus. Peningkatan kesiapan terminal menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada jalan raya, tetapi juga pada ekosistem transportasi secara keseluruhan. Terminal yang tertata baik akan meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta ketertiban arus penumpang selama periode mudik.

Aspek keselamatan juga diperkuat melalui peran Jasa Raharja sebagai BUMN yang memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas. Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh pengamanan Lebaran 2026 melalui sinergi berkelanjutan dengan kepolisian, pengelola jalan tol, serta instansi terkait. Upaya tersebut menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat tidak hanya dilakukan secara reaktif, tetapi juga melalui sistem yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kehadiran Jasa Raharja dalam ekosistem mudik mencerminkan pentingnya pendekatan perlindungan sosial dalam sistem transportasi. Infrastruktur yang baik harus diiringi dengan jaminan keselamatan dan perlindungan bagi pengguna jalan. Dengan sinergi antarinstansi, proses penanganan korban kecelakaan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan transparan.

Di sisi lain, aspek pengamanan lalu lintas menjadi tanggung jawab kepolisian, khususnya Korps Lalu Lintas. Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan bahwa pengamanan arus mudik dan balik Idulfitri 2026 merupakan prioritas nasional. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan mudik sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, BUMN, hingga pengelola jalan tol.

Koordinasi lintas sektor ini diwujudkan melalui pelaksanaan Operasi Keselamatan dan Operasi Ketupat 2026. Kesiapan infrastruktur, pengamanan, serta manajemen lalu lintas menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran perjalanan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan bahwa pengelolaan mudik telah berkembang menjadi operasi nasional yang terstruktur, bukan sekadar rutinitas tahunan.

Jika dilihat secara menyeluruh, kesiapan menghadapi mudik Lebaran 2026 mencerminkan transformasi sistem infrastruktur Indonesia. Pemerintah tidak hanya membangun jalan dan fasilitas transportasi, tetapi juga memperkuat manajemen, keselamatan, dan perlindungan sosial. Sinergi antara Kementerian PU, Kemenhub, kepolisian, dan Jasa Raharja menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kini berjalan dalam kerangka sistem yang terintegrasi.

Ke depan, keberhasilan mudik tidak hanya diukur dari kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga dari tingkat keselamatan, kenyamanan, dan kepuasan masyarakat. Infrastruktur yang matang adalah infrastruktur yang mampu melayani mobilitas besar secara aman, tertib, dan efisien.

Oleh karena itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menyukseskan mudik Lebaran 2026. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, pemanfaatan angkutan umum, serta perencanaan perjalanan yang matang akan sangat membantu menjaga kelancaran arus mudik. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, mudik Lebaran tidak hanya menjadi tradisi tahunan, tetapi juga momentum menunjukkan kemajuan sistem infrastruktur nasional yang semakin andal dan berkelas.

(* Penulis merupakan Pengamat Infrastruktur dan Perhubungan

Jakarta – Pemerintah terus mematangkan kesiapan penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran 2026 dengan menempatkan penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan berbagai program strategis, mulai dari mudik gratis, pemeriksaan kelaikan kendaraan, hingga optimalisasi terminal berbasis digital guna memastikan perjalanan pemudik lebih aman, tertib, dan nyaman.

Pelaksana tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Ernita Titis Dewi, mengatakan program mudik gratis kembali digelar karena terbukti efektif dalam mengurai kepadatan dan membantu Masyarakat. Tahun ini, ratusan bus disiapkan untuk melayani ribuan pemudik ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, hingga Sumatera, termasuk penambahan rute baru.

“Koordinasi dengan pemerintah daerah dan operator menjadi kunci agar layanan mudik gratis berjalan lebih terintegrasi,” ungkapnya.

Untuk menjamin keselamatan, Kemenhub melakukan rampcheck atau inspeksi kelaikan kendaraan sebelum beroperasi. Armada yang memenuhi standar teknis dan administrasi diberi stiker laik jalan, sementara kendaraan yang belum memenuhi standar ditandai dan tidak direkomendasikan beroperasi. Langkah ini merupakan bagian dari peningkatan pelayanan berbasis keselamatan.

Di sisi prasarana, penerapan Terminal on System (TOS) di 115 terminal tipe A memperkuat koordinasi berbasis data. Sistem ini memungkinkan pemantauan status uji berkala, perizinan trayek, serta hasil pemeriksaan kendaraan secara real time. Terminal diposisikan sebagai simpul utama layanan mudik dengan prosedur pemeriksaan yang lebih tertib dan transparan.

Kemenhub juga mengoptimalkan pelayanan informasi melalui aplikasi Mitra Darat, sehingga masyarakat dapat mengecek status kelaikan kendaraan angkutan hanya dengan memasukkan nomor pelat. Selain itu, pemudik diimbau memantau informasi cuaca, mematuhi rambu lalu lintas, serta memanfaatkan rest area yang telah disiapkan.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa mudik bukan sekadar mobilitas, tetapi juga ujian pelayanan publik.

“Kita lakukan koordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk memastikan kesiapan serta strategi yang akan diterapkan dalam pengelolaan dan antisipasi lonjakan arus mudik Idulfitri 1447 H mendatang,” ujar Menteri Rini.

Menurut Menteri Rini, Kemenhub tetap menjadi leading sector transportasi, sementara Kementerian PANRB memastikan seluruh layanan memenuhi asas pelayanan publik yang adil, responsif, dan inklusif. Pemerintah berkomitmen menyediakan layanan yang ramah bagi kelompok rentan seperti lansia, difabel, ibu hamil, dan anak-anak.

“Tidak ada warga yang tertinggal dalam pelayanan mudik,” tegasnya.

Dengan koordinasi yang semakin solid dan standar pelayanan yang terus ditingkatkan, pemerintah optimistis Mudik Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan humanis bagi seluruh masyarakat. ***

Oleh : Ricky Rinaldi*

Akses terhadap hunian layak merupakan indikator utama kesejahteraan rakyat sekaligus fondasi pembangunan sosial yang berkelanjutan. Pemerintah menempatkan sektor perumahan sebagai bagian integral dari strategi nasional dalam menekan kemiskinan struktural, memperkecil kesenjangan sosial, serta memperkuat stabilitas masyarakat. Dalam kerangka tersebut, pembiayaan rumah subsidi diposisikan sebagai instrumen utama negara untuk membuka akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara adil dan berkelanjutan.

Negara tidak memandang perumahan sebagai komoditas semata, melainkan sebagai hak dasar warga negara yang wajib dijamin secara sistematis. Kebijakan pembiayaan rumah subsidi dirancang untuk menjawab tantangan struktural sektor perumahan, mulai dari keterbatasan daya beli masyarakat, mahalnya harga tanah, hingga terbatasnya akses terhadap pembiayaan formal. Pemerintah membangun arsitektur kebijakan yang menempatkan negara sebagai fasilitator utama antara kebutuhan rakyat dan mekanisme pasar.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan perumahan rakyat merupakan bagian penting dari agenda besar pembangunan nasional yang berorientasi pada keadilan sosial. Arah kebijakan ini memperlihatkan bahwa hunian layak tidak hanya diposisikan sebagai kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai fondasi stabilitas sosial, produktivitas ekonomi, dan martabat manusia. Negara memastikan bahwa setiap warga negara memiliki peluang yang setara untuk mengakses hunian yang aman, sehat, dan terjangkau.

Skema pembiayaan rumah subsidi dirancang untuk memberikan kepastian, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Melalui dukungan pembiayaan jangka panjang, bunga rendah, serta berbagai bentuk subsidi dan insentif, pemerintah menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif. Kebijakan ini sekaligus memperluas peran sektor perbankan dan lembaga pembiayaan dalam mendukung agenda pembangunan perumahan nasional yang berpihak kepada rakyat kecil.

Peran strategis Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjadi penguat kebijakan negara dalam mempercepat penyediaan rumah subsidi di berbagai wilayah. Pemerintah menekankan bahwa pembangunan perumahan tidak boleh terpusat di wilayah tertentu, tetapi harus merata hingga ke daerah-daerah dengan kebutuhan hunian yang tinggi. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan pembiayaan tidak hanya menghasilkan rumah secara fisik, tetapi juga membangun ekosistem sosial yang lebih adil dan inklusif.

Pembiayaan rumah subsidi juga berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Sektor perumahan memiliki keterkaitan yang luas dengan berbagai sektor lain, seperti konstruksi, industri bahan bangunan, jasa keuangan, serta tenaga kerja lokal. Pemerintah memandang bahwa setiap unit rumah subsidi yang dibangun tidak hanya memberikan tempat tinggal bagi keluarga, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan memperkuat basis industri nasional secara berkelanjutan.

Selain dimensi ekonomi, kebijakan pembiayaan rumah subsidi memiliki dampak sosial yang signifikan. Akses terhadap hunian layak berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, serta stabilitas keluarga. Pemerintah memastikan bahwa rumah subsidi dibangun dalam lingkungan yang aman, terintegrasi dengan fasilitas umum, dan mendukung tumbuhnya komunitas yang sehat, produktif, serta berdaya saing.

Pemerintah juga menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan perumahan nasional. Skema pembiayaan rumah subsidi diarahkan untuk mendorong pembangunan rumah yang ramah lingkungan, efisien energi, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Pendekatan ini mencerminkan komitmen negara untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup, sekaligus memastikan bahwa hunian rakyat tidak menjadi beban ekologis di masa depan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah membangun sinergi kuat antara pusat dan daerah untuk mempercepat realisasi program rumah subsidi. Pemerintah pusat memperkuat regulasi, pembiayaan, dan kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah berperan aktif dalam penyediaan lahan, perizinan, serta pengawasan pembangunan. Pola kolaboratif ini menciptakan mekanisme kerja yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan.

Kebijakan pembiayaan rumah subsidi juga diarahkan untuk menjangkau kelompok rentan, termasuk pekerja informal, buruh, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta kelompok masyarakat lainnya yang selama ini mengalami kesulitan mengakses pembiayaan formal. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan perumahan tidak diskriminatif dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk memperoleh hunian layak sebagai bagian dari hak dasar mereka.

Secara keseluruhan, pembiayaan rumah subsidi bukan sekadar program sektoral, melainkan bagian dari strategi besar negara dalam membangun keadilan sosial, memperkuat ketahanan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Negara hadir sebagai pengarah, penggerak, dan penjamin akses hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kebijakan yang terstruktur, inklusif, dan berorientasi jangka panjang, pemerintah menegaskan bahwa pembiayaan rumah subsidi merupakan kunci utama dalam membuka akses hunian layak. Dengan arah kebijakan ini, negara memastikan bahwa pembangunan perumahan menjadi alat pemersatu bangsa, penguat kesejahteraan rakyat, dan fondasi bagi masa depan Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh: Hendra Setiawan *)

Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan manifestasi konkret dari kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat atas hunian yang layak dan terjangkau. Program ini tidak sekadar soal angka pembangunan, melainkan tentang keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Di tengah tantangan fiskal dan dinamika ekonomi global, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kekuatan skema pembiayaan yang inklusif, adaptif, dan tepat sasaran. Tanpa dukungan pembiayaan yang solid, agenda besar perumahan nasional berisiko berjalan lambat dan tidak optimal. Karena itu, optimalisasi peran lembaga keuangan nasional menjadi kunci utama percepatan realisasi target 3 juta rumah per tahun.

Dalam konteks inilah, peran perbankan nasional khususnya bank dengan mandat kerakyatan menjadi semakin strategis. Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI), menegaskan bahwa keberpihakan pada segmen masyarakat kecil telah menjadi mandat bisnis yang dijalankan secara konsisten oleh BRI. Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi diposisikan bukan sekadar produk pembiayaan, tetapi sebagai instrumen pembangunan nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah mencerminkan komitmen BRI dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendekatan ini menegaskan bahwa fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan seiring dengan agenda keadilan sosial.

Optimisme BRI dalam mendukung program perumahan nasional tidak lahir tanpa dasar. Dengan lebih dari 7.500 unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, BRI memiliki kapabilitas distribusi yang luas dan terintegrasi hingga ke wilayah pelosok. Jaringan ini memungkinkan penyaluran pembiayaan perumahan dilakukan secara lebih merata, menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan formal. Pengalaman panjang BRI dalam melayani segmen mikro dan kecil juga menjadi modal institusional yang krusial. Kombinasi jaringan, pengalaman, dan mandat kerakyatan menjadikan BRI sebagai aktor utama dalam mempercepat implementasi Program 3 Juta Rumah.

Lebih jauh, BRI tidak memandang kepemilikan rumah sebagai tujuan akhir semata. Keberlanjutan kesejahteraan masyarakat pasca memiliki rumah merupakan aspek yang sama pentingnya. Oleh karena itu, pembiayaan perumahan diintegrasikan dengan penguatan ekosistem BRI Group, salah satunya melalui Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Program ini berfokus pada pembiayaan ibu-ibu pra sejahtera produktif, menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi keluarga setelah memiliki hunian. Pendekatan ekosistem ini menunjukkan bahwa kebijakan perumahan idealnya berjalan paralel dengan penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga. Rumah yang layak harus menjadi fondasi produktivitas, bukan beban baru bagi keluarga.

Akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan bagian dari peran strategis BRI sebagai bank-nya rakyat. Penyaluran KPR Subsidi diposisikan sebagai kontribusi nyata dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Respons BRI terhadap tingginya permintaan hunian subsidi tercermin dari peningkatan alokasi pembiayaan KPR FLPP yang signifikan. Mulai dari 17.700 unit, meningkat menjadi 25.000 unit, lalu 32.000 unit, hingga mencapai 33.000 unit pada akhir 2025. Pada 2026, kuota kembali naik menjadi 36.261 unit, sebuah capaian yang menegaskan keseriusan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.

Peningkatan kuota pembiayaan tersebut tidak hanya berdampak pada sektor perumahan semata. Efek pengganda dari pembiayaan perumahan terbukti mampu menggerakkan roda ekonomi di berbagai sektor terkait. Aktivitas konstruksi, industri bahan bangunan, jasa tukang, logistik, hingga UMKM di sekitar kawasan perumahan turut mengalami peningkatan permintaan. Dengan demikian, KPR Subsidi berfungsi sebagai stimulus ekonomi berbasis kebutuhan riil masyarakat. Inilah nilai strategis pembiayaan perumahan yang kerap luput dari perhitungan sempit. Program 3 Juta Rumah, jika ditopang skema pembiayaan yang kuat, dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dari bawah.

Pemerintah memandang optimalisasi skema pembiayaan sebagai elemen krusial dalam memastikan target pembangunan rumah dapat tercapai secara berkelanjutan. Dukungan perbankan, khususnya BRI, dinilai mampu menjembatani kebijakan negara dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Sinergi antara pemerintah dan sektor keuangan ini menunjukkan bahwa agenda perumahan tidak dapat dijalankan secara sektoral. Kolaborasi lintas institusi menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan Program 3 Juta Rumah.

Ke depan, tantangan utama bukan hanya menjaga konsistensi penyaluran pembiayaan, tetapi juga memastikan kualitas hunian dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Optimalisasi skema pembiayaan harus dibarengi dengan tata kelola yang akuntabel dan pengawasan yang ketat. Pemerintah dan perbankan perlu terus menyempurnakan mekanisme penyaluran agar benar-benar menjangkau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Transparansi data, integrasi sistem, serta literasi keuangan masyarakat menjadi faktor pendukung yang tidak boleh diabaikan. Tanpa itu, besarnya alokasi pembiayaan berpotensi tidak menghasilkan dampak yang maksimal.

)* Konsultan Tata Ruang dan Perumahan Rakyat.

Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah, yang menjadi agenda strategis utama dalam pembangunan sosial-ekonomi nasional. Sepanjang awal 2026, berbagai terobosan kebijakan dan sinergi antar pemangku kepentingan telah dilakukan untuk memperkuat skema pembiayaan subsidi dan memperluas akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ini semakin mengokohkan arah kebijakan nasional dalam penyediaan perumahan terjangkau.

Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa penyediaan rumah layak bukan sekadar memasok unit fisik, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi dan mengentaskan ketimpangan sosial di Indonesia.

”Perlunya kolaborasi antara sektor publik dan swasta, termasuk lembaga pembiayaan, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat dalam merealisasikan target 3 juta unit rumah setiap tahun,” kata Presiden Prabowo.

Senada, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan Kombinasi skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta berbagai insentif pemerintah mampu menjawab kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau di seluruh provinsi.

“Penguatan pembiayaan perumahan bersubsidi menjadi tulang punggung pencapaian target program ini. KPR subsidi FLPP adalah andalan kami dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Maruarar.

Di pihak sektor keuangan, dukungan kuat datang dari perbankan nasional melalui ekspansi skema subsidi pembiayaan rumah. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menegaskan posisi BRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam program perumahan.

“Dengan jaringan luas dan pengalaman panjang dalam melayani segmen mikro dan kecil, BRI optimistis dapat berperan aktif dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat,” jelas Hery.

Komitmen bank pemerintah turut direalisasikan melalui penyaluran KPR Subsidi senilai Rp16,16 triliun kepada lebih dari 118 ribu debitur hingga akhir 2025, di mana sekitar 97% disalurkan lewat skema FLPP.

Sejalan dengan semangat kolaborasi, Ketua DPW Deprindo Jawa Tengah, Muhamad Yulianto, berkomitmen membangun 2.500 unit rumah sebagai bagian kontribusi nyata dalam mendukung Program 3 Juta Rumah, khususnya untuk kelompok petani dan nelayan yang sering terpinggirkan dari akses perumahan formal.

“Perlunya kerja kolektif lintas sektor untuk menjangkau masyarakat luas. Kolaborasi lintas profesi adalah kunci agar anggota semakin berdaya dan mandiri,” ucap Yulianto.

Inisiatif terbaru pemerintah juga mencakup pengembangan proyek-proyek strategis seperti pembangunan 141.000 unit rumah subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, yang digadang mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di lokasi tersebut, proses pembebasan lahan telah dilakukan secara transparan dan berkoordinasi dengan pihak berwajib, menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memajukan pembangunan perumahan tanpa kompromi terhadap tata kelola yang baik.

Langkah-langkah ini mencerminkan tekad pemerintah untuk memperkuat skema pembiayaan subsidi perumahan, sekaligus menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan semangat gotong royong antara pemerintah, perbankan, asosiasi industri dan komunitas masyarakat, Program 3 Juta Rumah dipastikan akan terus bergerak maju demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.***

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat skema pembiayaan perumahan subsidi sebagai langkah strategis untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah. Upaya ini dilakukan guna memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti nasional.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan bahwa sebagai bank rakyat di Indonesia, BRI secara konsisten menjalankan mandat bisnis yang berpihak pada segmen masyarakat kecil. Dukungan terhadap pembiayaan perumahan bersubsidi pun menjadi bagian dari peran strategis BRI dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Sepanjang tahun 2025, BRI telah merealisasikan penyaluran KPR Subsidi sebesar Rp16,16 triliun kepada lebih dari 118 ribu debitur di seluruh Indonesia. Dari total tersebut, sekitar 97% disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang berkontribusi langsung dalam mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi MBR.

“Salah satu program prioritas nasional yang kami dukung adalah Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan jaringan yang luas serta pengalaman panjang dalam melayani segmen mikro dan kecil, BRI optimistis dapat berperan aktif dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat,” ujar Hery.

Hery mengatakan, komitmen tersebut ditopang oleh kekuatan jaringan BRI yang saat ini memiliki lebih dari 7.500 unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait juga menyampaikan apresiasinya atas kontribusi BRI dalam penyaluran rumah subsidi nasional.

“BRI itu konstribusinya untuk rumah subsidi naik sekitar 100%. Tahun 2024 itu ada 16 ribu unit yang dibiayai oleh BRI. Tahun 2025 menjadi 32 ribu unit. Ini kenaikan dari presentasi yang terbesar,” kata Maruarar.

Sejalan dengan itu, Ara juga menjelaskan soal torehan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencatatkan sejarah dalam kebijakan rumah bersubsidi di Indonesia.

Pada 2023, capaian FLPP rumah subsidi mencapai 229 ribu unit, jumlah itu merupakan capaian terbesar sejak 2010 silam. Capaian tersebut kembali meningkat signifikan pada masa pemerintahan saat ini.

“Baru setahun pemerintah Presiden Prabowo, tahun 2025, itu kenaikan yang luar biasa yaitu 279 ribu (unit rumah). Jadi ada kenaikan sekitar 50 ribu dalam setahun ini,” jelas Maruarar.

Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pembiayaan perumahan subsidi. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, dan pengembang diharapkan dapat memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan optimal. Dengan pembiayaan yang semakin kuat, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif.

[edRW]

*) Oleh : Mahfud Satria

Gagasan Sekolah Rakyat muncul sebagai harapan baru bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi keluarga yang selama ini merasa tersisih oleh praktik-praktik tidak adil dalam penerimaan peserta didik. Istilah “titipan” sudah lama menjadi bisik-bisik publik yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, terutama sekolah negeri. Ketika akses pendidikan dipengaruhi oleh kedekatan, jabatan, atau kekuatan ekonomi, maka esensi pendidikan sebagai hak dasar warga negara menjadi kabur. Sekolah Rakyat hadir membawa semangat koreksi terhadap praktik tersebut.

Sekolah Rakyat pada dasarnya menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan, tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, maupun relasi orang tuanya. Konsep ini mengembalikan sekolah pada fungsinya sebagai ruang pembelajaran yang adil dan inklusif. Anak-anak dari keluarga kurang mampu, pekerja informal, buruh, petani, hingga masyarakat marginal mendapat kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan demikian, sekolah benar-benar menjadi alat mobilitas sosial, bukan sekadar ruang reproduksi ketimpangan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan larangan keras terhadap praktik titipan dalam proses seleksi siswa Sekolah Rakyat, karena dinilai mencederai prinsip keadilan dan tujuan utama program tersebut. Ia mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan, sehingga seluruh proses seleksi harus berjalan objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan apa pun. Menurutnya, jika praktik titipan masih terjadi, maka kepercayaan publik akan runtuh dan semangat menghadirkan pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil akan kehilangan maknanya.

Dukungan terhadap Sekolah Rakyat tanpa titipan juga berarti memperkuat nilai kejujuran dan integritas sejak dini. Ketika anak diterima di sekolah melalui proses yang transparan dan adil, mereka belajar bahwa keberhasilan tidak harus diraih melalui jalan pintas. Nilai ini penting ditanamkan sejak usia sekolah agar generasi muda tumbuh dengan karakter yang kuat, percaya diri pada kemampuan sendiri, dan menghargai proses. Pendidikan karakter semacam ini sering kali lebih bermakna dibandingkan sekadar capaian akademik.

Selain itu, Sekolah Rakyat dapat mendorong peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh. Tanpa intervensi kepentingan, sekolah memiliki ruang yang lebih bebas untuk fokus pada peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan guru, serta pelayanan kepada peserta didik. Guru pun dapat bekerja secara profesional tanpa tekanan non-akademik. Lingkungan sekolah menjadi lebih sehat, kondusif, dan berorientasi pada prestasi yang wajar serta berkeadilan.

Dari sisi tata kelola, dukungan publik terhadap Sekolah Rakyat mendorong pemerintah dan pengelola pendidikan untuk memperkuat sistem seleksi yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi, keterbukaan informasi, serta pengawasan dari masyarakat menjadi kunci penting. Ketika proses penerimaan siswa dapat diakses dan dipahami oleh publik, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan pun akan meningkat secara perlahan namun pasti.

Bupati Pinrang, Sulawesi Selatan, H.A. Irwan Hamid, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program prioritas nasional tersebut. Menurutnya, Sekolah Rakyat membuka akses pendidikan yang lebih adil bagi masyarakat kurang mampu. Sekolah Rakyat juga memiliki dampak sosial yang luas. Anak-anak yang diterima berdasarkan kebutuhan dan kemampuan akan tumbuh bersama dalam keberagaman latar belakang. Interaksi ini membentuk empati, solidaritas, dan rasa kebersamaan antar siswa. Sekolah menjadi miniatur masyarakat yang plural, tempat anak belajar hidup berdampingan dan saling menghargai. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk membangun kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan larangan titipan juga menjadi sinyal kuat bahwa Sekolah Rakyat tidak boleh tercemar oleh praktik lama yang selama ini merugikan masyarakat kecil. Sekolah ini diharapkan benar-benar menjadi ruang aman dan adil bagi anak-anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas. Dengan seleksi yang bersih, Sekolah Rakyat dapat menjalankan fungsinya sebagai jaring pengaman sosial di bidang pendidikan, sekaligus menjadi contoh bahwa negara hadir secara nyata untuk melindungi hak belajar setiap anak.

Narasi Sekolah Rakyat tanpa titipan juga penting untuk terus disampaikan kepada publik agar tidak menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai mekanisme seleksi, kriteria penerimaan, hingga pengawasan pelaksanaannya akan memperkuat kepercayaan orang tua dan masyarakat luas. Ketika prinsip keadilan dijaga sejak awal, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi program bantuan pendidikan, tetapi juga simbol komitmen bersama dalam membangun sistem pendidikan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada rakyat.

Pada akhirnya, mendukung Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Pendidikan yang bersih, adil, dan inklusif akan melahirkan generasi yang kompeten sekaligus berkarakter. Ketika sekolah benar-benar menjadi milik rakyat, bukan milik segelintir orang dengan akses khusus, maka cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa bukan lagi slogan, melainkan kenyataan yang dirasakan bersama.

*) *Penulis adalah Mahasiswa yang tinggal di Jakarta

Oleh: Bara Winatha*)

Program Sekolah Rakyat (SR) menjadi salah satu terobosan penting pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kehadiran Sekolah Rakyat diposisikan sebagai jaring pengaman sosial di bidang pendidikan yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini tidak hanya menargetkan pembangunan fisik sekolah, tetapi juga menekankan pada tata kelola yang bersih, seleksi yang objektif, serta integrasi dengan sistem perlindungan sosial nasional.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Kementerian Sosial saat ini tengah mematangkan tahapan seleksi peserta Sekolah Rakyat untuk tahun 2026 dengan target menampung hingga 30.000 siswa di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan bahwa realisasi kapasitas tersebut sangat bergantung pada penyelesaian pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang dikebut bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Setiap unit gedung dirancang menampung sekitar 300 peserta didik yang dibagi merata ke dalam tiga jenjang pendidikan, yakni sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

Saifullah menegaskan bahwa program ini secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 serta keluarga miskin pada desil 2. Oleh karena itu, akurasi data dan integritas proses seleksi menjadi kunci utama. Sementara Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar seluruh tahapan seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan bersih dari praktik tidak sehat. Tidak boleh ada titipan, sogok, maupun suap dalam proses penentuan calon siswa, karena hal tersebut akan merusak tujuan utama program.

Proses seleksi SR melibatkan lintas instansi, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga Badan Pusat Statistik (BPS). Keterlibatan banyak pihak ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa data calon penerima manfaat benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan akhir calon siswa juga memerlukan persetujuan kepala daerah, sehingga terdapat mekanisme kontrol berlapis dalam prosesnya.

Pemerintah tidak hanya menyiapkan gedung sekolah, tetapi juga sumber daya manusia pendukung, seperti tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tim khusus yang mengawal seleksi. Dengan pendekatan tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu sekaligus berkeadilan. Bagi pemerintah, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak semata diukur dari jumlah siswa yang tertampung, tetapi dari sejauh mana program ini benar-benar menyasar anak-anak yang paling membutuhkan.

Literasi publik mengenai pentingnya seleksi tanpa titipan, sogok, dan suap menjadi bagian tak terpisahkan dari keberhasilan program. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap bentuk intervensi tidak sah dalam proses seleksi justru akan merugikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang seharusnya menjadi prioritas. Dengan kata lain, menjaga integritas seleksi Sekolah Rakyat sama artinya dengan menjaga hak anak-anak paling rentan atas pendidikan yang layak.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya mengatakan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan ikhtiar negara yang sangat strategis dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Ia menilai program ini memiliki potensi besar menjadi jaring pengaman sosial agar tidak ada anak yang terhambat belajar hanya karena keterbatasan ekonomi. Namun, keberhasilan program sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta integrasinya dengan layanan perlindungan sosial lainnya.

Berdasarkan data BPS awal 2025, angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur masih berada jauh di atas rata-rata nasional. Kondisi ini memperkuat urgensi kehadiran program-program afirmatif seperti Sekolah Rakyat. Atalia juga menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dan sinergi lintas sektor antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, pemerintah daerah, masyarakat, serta sekolah.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo mengatakan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memegang peranan penting dalam memastikan seluruh program pengentasan kemiskinan, termasuk Sekolah Rakyat, berjalan tepat sasaran. DTSEN yang dikelola oleh BPS dan dimutakhirkan melalui Kementerian Sosial menjadi satu-satunya sumber data bagi berbagai program kementerian dan lembaga. Pemutakhiran data yang dinamis dinilai sangat penting untuk menghindari fragmentasi data dan potensi salah sasaran.

Menurut Agus, Sekolah Rakyat merupakan miniatur pengentasan kemiskinan terpadu. Anak-anak yang dapat mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat adalah mereka yang berasal dari desil 1–2 DTSEN. Tidak hanya pendidikan gratis, orang tua siswa juga berpotensi menerima bantuan usaha atau renovasi rumah tidak layak huni jika hasil asesmen menunjukkan kebutuhan tersebut. Tujuan akhirnya adalah memperbaiki kualitas hidup keluarga penerima manfaat secara menyeluruh. Program Sekolah Rakyat ini menunjukkan bahwa negara telah hadir melalui sistem yang adil dan berintegritas.

Sekolah Rakyat telah mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Literasi publik mengenai pentingnya seleksi tanpa titipan, sogok, dan suap perlu terus diperkuat agar masyarakat turut mengawasi jalannya program. Dengan dukungan semua pihak, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi pintu masuk bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk meraih masa depan yang lebih baik, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi upaya pengentasan kemiskinan nasional.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan secara adil, bersih, dan tepat sasaran tanpa praktik titipan maupun suap. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Gus Ipul mengimbau seluruh petugas seleksi siswa Sekolah Rakyat agar menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Ia menekankan bahwa proses seleksi harus bebas dari kepentingan pribadi maupun intervensi pihak tertentu yang berpotensi merusak tujuan mulia program tersebut. “Jadi kami berharap tim seleksi untuk tidak main-main, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap,” kata Gus Ipul. Ia menegaskan bahwa hanya anak-anak yang benar-benar memenuhi kriteria yang berhak diterima di Sekolah Rakyat. “Tapi benar-benar mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Itu adalah jelas arahan Presiden,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam proses seleksi agar penerimaan siswa benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Ia berharap tim seleksi di lapangan mampu berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik di daerah masing-masing. “Kita ingin petugas di lapangan benar-benar konsisten, bekerja sama dengan Dinsos setempat, Dikdasmen setempat, dan BPS setempat untuk menyasar mereka yang berada di Desil 1 dan Desil 2,” ujarnya.

Penegasan pemerintah tersebut mendapat dukungan dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, meminta agar Program Sekolah Rakyat dilaksanakan secara selektif dan tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah siswa yang diterima, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan.

Singgih juga menyoroti pentingnya penguatan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pekerja sosial lainnya. Ia menilai, para pendamping sosial harus aktif turun langsung ke lapangan untuk mendeteksi secara dini kerentanan keluarga, termasuk tekanan psikologis yang dialami anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal tersebut dinilai krusial agar intervensi negara melalui Sekolah Rakyat benar-benar menyentuh aspek kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Selain itu, Singgih mengingatkan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berbasis pada data kemiskinan yang mutakhir dan terverifikasi. Program ini, menurutnya, tidak boleh sekadar mengejar target fisik atau administratif, melainkan harus berorientasi pada keberlanjutan masa depan generasi muda. “Masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anak hari ini,” kata Singgih.

Dengan komitmen kuat pemerintah dan dukungan parlemen, Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial. (*)