Oleh Juliana Amartha )*

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini memasuki tahun kedua pelaksanaannya patut mendapatkan dukungan luas dari seluruh elemen bangsa. Program ini bukan sekadar kebijakan populis di sektor kesehatan, melainkan langkah strategis negara dalam memastikan hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang adil dan merata. Memasuki tahun 2026, arah kebijakan CKG yang difokuskan pada tata laksana dan penanganan hasil pemeriksaan menandai kematangan desain program, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Selama ini, banyak program skrining kesehatan berhenti pada tahap deteksi. Masyarakat diberi tahu kondisi kesehatannya, tetapi tidak selalu diikuti dengan penanganan yang jelas dan terjangkau. Oleh karenanya, kebijakan Kementerian Kesehatan RI untuk mengintegrasikan CKG dengan layanan lanjutan menjadi terobosan penting. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa CKG tidak boleh berhenti pada proses pemeriksaan, melainkan harus berujung pada pencegahan dan pengobatan yang terintegrasi tanpa biaya. Pendekatan ini mencerminkan keberpihakan negara kepada kelompok rentan yang selama ini kerap terkendala biaya dan akses layanan kesehatan.

Jaminan pengobatan gratis selama 15 hari pertama bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan melalui CKG menunjukkan komitmen nyata pemerintah. Skema lanjutan melalui Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta BPJS Kesehatan aktif juga memperkuat kesinambungan layanan. Sementara itu, masyarakat yang belum terdaftar diarahkan untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, CKG tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi pintu masuk menuju sistem jaminan kesehatan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Urgensi program ini semakin terlihat dari data evaluasi CKG 2025 yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Maria Endang Sumiwi. Tantangan kesehatan di berbagai kelompok usia masih sangat nyata, mulai dari bayi dengan berat badan lahir rendah, tingginya angka gigi berlubang pada balita, tekanan darah di atas normal pada remaja, obesitas sentral pada orang dewasa, hingga hipertensi yang dialami lebih dari separuh lansia. Data ini menegaskan bahwa masalah kesehatan masyarakat bersifat lintas usia dan membutuhkan intervensi sistematis sejak dini, bukan penanganan reaktif saat penyakit sudah parah.

Fokus baru CKG pada 2026 yang menekankan penanganan hasil pemeriksaan diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. Dengan memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang tepat, cepat, dan berkelanjutan, CKG berpotensi menekan beban penyakit tidak menular yang selama ini menjadi penyumbang terbesar biaya kesehatan nasional. Lebih dari itu, pendekatan ini sejalan dengan upaya membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Perluasan CKG yang mengintegrasikan layanan kesehatan mata menjadi langkah strategis lain yang patut diapresiasi. Kementerian Kesehatan mencatat tren peningkatan gangguan penglihatan di Indonesia, termasuk jutaan anak dengan kelainan refraksi yang belum terkoreksi. Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, menyampaikan bahwa target skrining kesehatan mata terhadap sekitar 140 juta penduduk pada 2026 merupakan upaya ambisius namun krusial. Gangguan penglihatan yang tidak tertangani sejak dini berpotensi menghambat tumbuh kembang anak, prestasi belajar, hingga produktivitas di usia dewasa.

Evaluasi sepanjang 2025 yang menunjukkan sekitar 17 persen dari 55 juta penduduk yang diskrining mengalami gangguan penglihatan menjadi alarm serius. Penguatan deteksi dini di layanan kesehatan primer hingga ke pelosok negeri menjadi keniscayaan. Dukungan internasional melalui inisiatif global SPECS 2030 dari World Health Organization, serta kemitraan dengan OneSight EssilorLuxottica Foundation, memperlihatkan bahwa Indonesia berada pada jalur yang tepat dalam upaya eliminasi gangguan penglihatan yang dapat dicegah. Pelatihan tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk pemeriksaan dasar mata juga memperkuat kapasitas layanan di tingkat akar rumput.

Aspek pemerataan menjadi kunci keberhasilan CKG. Kehadiran patient center di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Seribu juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Tanpa upaya afirmatif semacam ini, kesenjangan akses layanan kesehatan akan terus melebar. Oleh karena itu, integrasi layanan dan perluasan jangkauan CKG harus terus dikawal agar benar-benar menyentuh seluruh populasi Indonesia.

Dukungan daerah terhadap CKG juga menjadi faktor penentu. Peluncuran CKG di satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Maluku Utara oleh Gubernur Sherly Tjoanda Laos menunjukkan bagaimana kebijakan nasional dapat diakselerasi melalui kepemimpinan daerah. Komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menuntaskan skrining kesehatan bagi sekitar 70.000 siswa dalam waktu singkat mencerminkan keseriusan dalam memastikan standar kesehatan nasional terpenuhi sejak bangku sekolah. Koordinasi lintas sektor antara dinas kesehatan, satuan pendidikan, serta pemerintah kabupaten dan kota menjadi contoh praktik baik yang layak direplikasi di daerah lain.

Program Cek Kesehatan Gratis bukan sekadar agenda sektor kesehatan, melainkan investasi jangka panjang bangsa. Dukungan publik, sinergi pusat dan daerah, serta konsistensi kebijakan akan menentukan keberhasilannya dalam menjangkau seluruh populasi Indonesia. Dengan memastikan setiap warga negara mendapatkan akses pemeriksaan dan penanganan kesehatan yang layak, CKG menjadi fondasi penting bagi terwujudnya Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berkeadilan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan pengembangan energi terbarukan di Papua sebagai bagian dari upaya besar pemerintah mencapai swasembada energi dan swasembada pangan.

Papua dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan bioenergi berbasis komoditas lokal, seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong.

Menurut Presiden, pemanfaatan komoditas tersebut dapat menghasilkan bahan bakar minyak dan etanol, sekaligus mendorong kemandirian daerah dalam jangka menengah.

“Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol, sehingga kita rencanakan dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” kata Prabowo.

Presiden menilai, integrasi pengembangan bioenergi dengan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air akan memberikan dampak besar bagi efisiensi anggaran negara.

“Kalau kita bisa menanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” ujarnya.

Prabowo juga menyoroti beban impor energi yang masih tinggi. Setiap tahun, impor BBM mencapai sekitar Rp520 triliun. Jika ketergantungan tersebut dapat dihapus, ruang fiskal nasional akan semakin luas.

Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan Presiden telah memerintahkan penyusunan strategi komprehensif untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.

“Ada empat fokus Bapak Presiden, yang pertama itu adalah kedaulatan energi, yang kedua ketahanan energi, yang ketiga penguatan kemandirian energi, dan yang keempat adalah swasembada,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan, ketahanan energi nasional yang saat ini sekitar 21 hari ditargetkan meningkat hingga tiga bulan melalui pembangunan infrastruktur penyimpanan.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari putra asli Papua, Yance Mote.

Ia menilai arah kebijakan pemerintah sejalan dengan kebutuhan masyarakat Papua untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Kesejahteraan masyarakat Papua menjadi hal yang utama diperhatikan oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Yance menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam mengelola tanah adat secara berkelanjutan.
“Bagi kami, sudah saatnya masyarakat Papua naik kelas. Dari yang tadinya sebagai obyek menjadi subyek,” katanya.

Ia menambahkan, pengembangan komoditas lokal yang terintegrasi dengan hilirisasi nasional diyakini mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

JAKARTA – Pemerintah menargetkan investasi sektor energi baru terbarukan (EBT) mencapai Rp1.682 triliun dalam satu dekade ke depan sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional. Target ambisius tersebut sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dan menjadi salah satu pilar penting dalam agenda transisi energi Indonesia menuju net zero emission pada 2060.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan bahwa sebagian besar investasi tersebut diharapkan berasal dari sektor swasta. Menurutnya, skema pembiayaan yang melibatkan dunia usaha menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan pembangkit energi bersih di berbagai daerah.

“Waktu itu Pak Menteri mengeluarkan keputusan Menteri untuk RUPTL 10 tahun itu kita harapkan investasi sampai dengan Rp1.682 triliun dan ini 70%-nya dari swasta,” kata Eniya.

Ia menjelaskan, realisasi investasi tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan pasokan energi bersih, tetapi juga membuka peluang kerja baru dalam skala besar. Pemerintah memperkirakan sektor EBT dapat menciptakan sekitar 760 ribu lapangan kerja hijau yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

“Kita harapkan green jobs juga terdorong lahir dan kita memerlukan SDM-SDM yang punya skill yang baik. Jadi kita harapkan kira-kira ada 760 ribu orang yang mempunyai skill di wilayah green jobs,” ujarnya.

Komitmen pemerintah dalam mempercepat transisi energi, lanjut Eniya, diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025. Regulasi tersebut membuka ruang bagi berbagai teknologi rendah emisi, termasuk co-firing, pengurangan penggunaan bahan bakar minyak, serta penggantian pembangkit diesel.

Sepanjang 2025, pemerintah berhasil menambah kapasitas energi hijau sebesar 1,3 gigawatt (GW). Capaian tersebut mendorong porsi energi bersih dalam bauran listrik nasional melampaui 16 persen dan berkontribusi pada penurunan emisi hingga 82,47 juta ton.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan, dekarbonisasi industri seharusnya tidak dilihat sebagai beban biaya, melainkan peluang ekonomi baru. Ia menyebut pengembangan energi bersih berpotensi mendorong investasi lebih dari Rp1.680 triliun, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, sekaligus menurunkan emisi karbon secara signifikan.

“Pengembangan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pasokan energi bersih, tetapi juga memberikan penambahan ekonomi yang signifikan. Antara lain mendorong investasi sekitar Rp1.680 triliun lebih, menciptakan lebih dari 700.000 lapangan kerja green job dan juga ini akan mengurangi emisi sekitar 120 sampai dengan 130 juta ton karbondioksida,” kata Yuliot.

Ia menekankan pentingnya skema pembiayaan inovatif, seperti blended finance, untuk meningkatkan kelayakan proyek energi hijau dan menarik minat investor. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, sektor swasta, dan lembaga keuangan dinilai menjadi kunci terciptanya ekosistem investasi yang sehat.

Menurut Yuliot, transisi energi merupakan upaya kolektif yang akan memperkuat daya saing industri nasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan strategi yang tepat, investasi energi bersih diharapkan tidak hanya memenuhi target penurunan emisi, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan energi Indonesia di masa depan.

Oleh: Raka Aditya )*

Pemerintah menetapkan Papua sebagai salah satu poros strategis dalam peta jalan swasembada energi nasional. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian energi berbasis potensi sumber daya dalam negeri, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.

Papua dinilai memiliki kekayaan sumber daya energi yang sangat besar dan beragam. Pemerintah menegaskan bahwa potensi tersebut tidak boleh hanya tercatat dalam dokumen perencanaan, melainkan harus dikelola secara nyata agar mampu memenuhi kebutuhan energi masyarakat Papua sekaligus menopang sistem energi nasional.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan energi kepada daerah penghasil. Pemerintah memastikan bahwa manfaat produksi energi di Papua harus dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, sehingga pembangunan energi tidak hanya berorientasi pada pasokan nasional, tetapi juga pada keadilan dan pemerataan.

Arah kebijakan energi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini difokuskan pada percepatan pemanfaatan energi terbarukan. Papua diposisikan sebagai wilayah prioritas karena tantangan geografisnya yang selama ini membuat ketergantungan terhadap pasokan bahan bakar minyak dari luar daerah menjadi sangat tinggi.

Pemerintah menilai tenaga surya dan tenaga air sebagai solusi paling relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Perkembangan teknologi telah membuat pembangkit listrik tenaga surya semakin ekonomis dan mudah diterapkan, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dinilai selaras dengan kondisi alam Papua yang memiliki banyak aliran sungai.

Melalui pengembangan energi terbarukan, pemerintah menargetkan pengurangan signifikan terhadap biaya logistik energi yang selama ini membebani negara. Ketergantungan pada pengiriman bahan bakar minyak jarak jauh dipandang tidak lagi efisien, baik dari sisi ekonomi maupun ketahanan energi.

Selain energi terbarukan, pemerintah juga mendorong pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui bahan bakar nabati. Presiden Prabowo mengarahkan pemanfaatan komoditas seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong sebagai bahan baku bioenergi untuk menghasilkan biodiesel dan bioetanol.

Strategi tersebut dirancang sebagai bagian dari agenda jangka menengah pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi dan swasembada pangan secara merata dalam lima tahun ke depan. Papua diharapkan tidak hanya menjadi wilayah produksi energi, tetapi juga pusat pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan industri energi hijau.

Presiden Prabowo memandang kemandirian energi sebagai fondasi penting bagi penguatan fiskal negara. Impor bahan bakar minyak yang saat ini mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun dinilai terlalu besar dan membatasi ruang fiskal untuk pembangunan yang lebih produktif.

Pemerintah menghitung bahwa setiap penurunan ketergantungan impor energi akan membuka ruang anggaran yang signifikan. Dana yang selama ini terserap untuk subsidi dan impor dapat dialihkan untuk memperkuat pembangunan daerah, termasuk peningkatan layanan dasar dan infrastruktur di Papua.

Sebagai wujud komitmen konkret, pemerintah menetapkan target penghentian impor solar mulai tahun depan. Selanjutnya, dalam kurun waktu empat tahun, impor bensin ditargetkan dapat dihentikan secara bertahap melalui peningkatan kapasitas produksi energi dalam negeri.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Presiden Prabowo mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah. Gubernur dan bupati di Papua diminta memperkuat koordinasi dengan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian dan lembaga terkait.

Dalam konteks transisi energi nasional, Anggota Dewan Energi Nasional periode 2026–2030, Satya Widya Yudha, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Ia memandang bahwa percepatan energi bersih harus selaras dengan rencana pengembangan infrastruktur agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.

Satya juga menilai bahwa kepastian arah kebijakan menjadi faktor krusial dalam menarik investasi energi terbarukan. Menurutnya, konsistensi regulasi akan menentukan keberhasilan transformasi energi sekaligus menjaga kepercayaan pelaku usaha.

Dari sisi teknis sistem kelistrikan, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero), Edwin Nugraha Putra, menyoroti pentingnya penguatan jaringan listrik nasional. Ia menilai integrasi energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan membutuhkan percepatan investasi pada jaringan transmisi dan perencanaan sistem yang adaptif.

Edwin memandang Papua sebagai wilayah strategis yang memerlukan pendekatan khusus dalam pengembangan jaringan listrik. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi kunci agar potensi energi terbarukan di Papua dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Indonesia saat ini berada pada fase penting dalam transisi energi global. Melalui forum Energy Outlook 2026, pemerintah bersama regulator, BUMN, dan sektor swasta menyelaraskan visi menuju sistem energi yang lebih bersih dan mandiri.

Dengan potensi energi surya yang sangat besar, ditambah cadangan panas bumi dan energi angin, pemerintah melihat peluang besar bagi Indonesia untuk memimpin pengembangan energi hijau di kawasan.

Bagi pemerintah, Papua bukan sekadar wilayah pengembangan energi, melainkan simbol perubahan paradigma pembangunan nasional. Melalui kebijakan yang terarah dan berkeadilan, Papua didorong menjadi poros swasembada energi nasional yang memperkuat ketahanan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh: Rizky Mahendra

Swasembada energi kembali mengemuka sebagai agenda strategis nasional. Di tengah fluktuasi harga energi global, transisi menuju energi berkelanjutan, serta komitmen menekan impor bahan bakar minyak, Indonesia dihadapkan pada satu kenyataan penting: kedaulatan energi tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan konsistensi kebijakan hilirisasi energi. Dua hal inilah yang kini menjadi fondasi utama menuju swasembada energi.

Penegasan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengenai pentingnya penguatan kompetensi sumber daya manusia sektor hilir migas patut dibaca sebagai sinyal strategis. SDM tidak lagi diposisikan semata sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai motor penggerak yang menentukan arah dan keberlanjutan kebijakan energi nasional. BPH Migas memandang generasi muda yang unggul secara akademik, adaptif terhadap teknologi, dan memahami kebutuhan riil industri sebagai kunci untuk menjaga kedaulatan energi di tengah perubahan zaman.

Pendekatan ini relevan dengan tantangan yang dihadapi sektor energi saat ini. Transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan, pemeliharaan infrastruktur migas yang menua, hingga disrupsi digital melalui pemanfaatan kecerdasan buatan dan Internet of Things menuntut kompetensi baru. Industri tidak lagi cukup ditopang oleh keahlian operasional semata, tetapi juga oleh kemampuan kepemimpinan, inovasi, serta adaptasi terhadap perubahan regulasi dan teknologi.

Karena itu, gagasan membangun ekosistem pengembangan SDM secara terintegrasi—melalui kolaborasi regulator, industri, dan akademisi—menjadi krusial. Kurikulum pendidikan vokasi yang disusun berbasis kebutuhan pengawasan dan operasional nyata, dilengkapi pendekatan studi kasus serta keterlibatan praktisi industri, merupakan langkah konkret untuk menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja. Upaya ini menegaskan bahwa swasembada energi tidak lahir secara instan, melainkan melalui investasi jangka panjang pada manusia.

Namun, SDM unggul saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kebijakan energi yang konsisten dan berorientasi kemandirian. Di sinilah program biodiesel berbasis kelapa sawit mengambil peran penting. Selama hampir dua dekade, kebijakan pencampuran bahan bakar nabati dalam solar telah menjadi instrumen utama untuk menekan impor dan menyerap produksi domestik sawit. Dimulai dari B20, kemudian meningkat ke B30, B35, hingga B40, pemerintah kini menargetkan B50 sebagai lompatan besar menuju swasembada energi.

Target tersebut memang ambisius, tetapi bukan tanpa tantangan. Stagnansi produktivitas sawit di sektor hulu dan keterbatasan kapasitas industri biofuel di sektor hilir menjadi kendala nyata. Uji jalan berbagai moda transportasi untuk penerapan B50 pun masih berlangsung, menandakan kehati-hatian pemerintah agar kebijakan ini berjalan aman dan berkelanjutan. Pilihan mempertahankan B40 sambil menunggu hasil uji teknis mencerminkan pendekatan realistis tanpa meninggalkan visi jangka panjang.

Di sisi lain, dilema antara pemenuhan kebutuhan biodiesel dalam negeri dan potensi penurunan ekspor sawit juga tidak bisa diabaikan. Jika pasokan bahan baku dialihkan sepenuhnya untuk kebutuhan domestik tanpa peningkatan produktivitas, penerimaan negara berpotensi tertekan. Karena itu, peningkatan produktivitas sawit menjadi kata kunci. Upaya peremajaan tanaman, pemanfaatan teknologi, hingga penggunaan serangga penyerbuk untuk meningkatkan hasil panen menunjukkan bahwa industri sawit mulai bergerak ke arah intensifikasi yang lebih berkelanjutan, bukan ekspansi lahan.

B50, dalam konteks ini, layak dipandang sebagai pengubah permainan. Ketika impor solar dapat ditekan, devisa dihemat, emisi diturunkan, dan ketahanan energi diperkuat, manfaatnya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga strategis. Tentu, prasyaratnya adalah tata kelola yang berkelanjutan, insentif yang tepat, serta sinergi multipihak yang konsisten dari hulu hingga hilir.

Pada akhirnya, swasembada energi adalah proyek kebangsaan yang menuntut kesabaran dan konsistensi. Penguatan SDM hilir migas dan keberlanjutan program biodiesel sawit merupakan dua pilar yang saling melengkapi. SDM unggul memastikan kebijakan dan teknologi dijalankan secara efektif, sementara biodiesel menyediakan solusi konkret untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil. Jika keduanya dikelola dalam satu tarikan napas kebijakan jangka panjang, cita-cita swasembada energi bukan sekadar slogan, melainkan keniscayaan yang dapat diwujudkan.

Konsultan Hilirisasi Migas dan Bioenergi

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengenalan tersebut disampaikan Prabowo dalam forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.

Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada perdamaian dan stabilitas, tetapi juga pada tata kelola negara yang baik serta pengelolaan modal yang efisien, khususnya dalam alokasi dan realokasi investasi.

“Pada Februari lalu, kami membentuk sovereign wealth fund kami, Danantara Indonesia,” kata Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan Danantara dirancang sebagai energi penggerak masa depan Indonesia dengan total aset kelolaan yang mencapai sekitar 1 triliun dolar AS.

Menurut Presiden, keberadaan Danantara menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih sejajar dalam percaturan ekonomi global.

“Dengan Danantara, saya dapat berdiri di hadapan Anda semua sebagai mitra yang setara,” ujarnya.

Presiden juga menilai Indonesia kini tidak hanya dipandang sebagai negara yang damai dan stabil, tetapi juga semakin dikenal sebagai negara dengan peluang ekonomi yang besar.

“Indonesia kini bukan hanya negeri yang damai dan stabil. Indonesia semakin menjadi negeri penuh peluang,” kata Prabowo.

Ia menambahkan, Danantara dirancang sebagai instrumen investasi untuk membiayai industri-industri masa depan seiring dengan upaya percepatan industrialisasi nasional.

Untuk menjaga profesionalisme, Prabowo menegaskan Danantara dibangun dengan sistem pengawasan yang kuat dan tanggung jawab institusional yang jelas.

Saat ini, Danantara mengelola 1.044 badan usaha milik negara (BUMN) yang ke depan akan dirasionalisasi menjadi sekitar 300 perusahaan.

Prabowo juga membuka peluang perekrutan eksekutif terbaik, termasuk dari luar negeri, demi pengelolaan berkelas global.

Sejalan dengan itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyampaikan konsolidasi aset BUMN melalui Danantara bertujuan menyatukan pengelolaan lebih dari seribu perusahaan negara dalam satu kerangka strategis.

“Kami mengonsolidasikan seluruh aset BUMN di bawah Danantara, mencakup lebih dari 1.000 perusahaan,” ujar Rosan.

Menurut Rosan, struktur tersebut memungkinkan dividen BUMN diinvestasikan kembali tanpa bergantung sepenuhnya pada APBN.

“Dana yang berasal dari dividen bisa kami investasikan kembali, termasuk untuk berinvestasi bersama investor asing,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai pembentukan Danantara sebagai langkah positif meski masih memerlukan waktu untuk dinilai dampaknya.

“Karena itu BUMN dibuat bertindak seperti private sector. Harusnya sih bagus,” ujarnya.

Jakarta – Target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mendekati delapan persen dalam beberapa tahun ke depan dinilai sangat bergantung pada percepatan investasi berskala besar yang diiringi dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Tanpa dorongan investasi yang kuat, ambisi pertumbuhan tinggi dinilai sulit tercapai secara berkelanjutan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyebut kebutuhan investasi Indonesia dalam lima tahun ke depan diperkirakan mencapai sekitar USD800 miliar atau setara Rp13.478 triliun hingga 2029.

Angka tersebut menjadi prasyarat penting untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional.

“Untuk lima tahun ke depan kita perlu mencapai investasi sebesar sekitar USD800 miliar pada 2029 jika kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar sekitar delapan persen,” ujar Rosan.

Rosan menegaskan, investasi tidak hanya berfungsi sebagai motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.

Rosan menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa peningkatan kualitas pekerjaan tidak akan berdampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

“Investasi memainkan peran yang sangat penting dan kita tidak hanya membutuhkan investasi, tetapi juga pekerjaan berkualitas,” katanya.

Dalam upaya memperkuat arus investasi, Indonesia dan Australia menandatangani memorandum of understanding (MoU) kerja sama investasi.

Penandatanganan dilakukan oleh Rosan Roeslani dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Negara.

Rosan menyampaikan, MoU tersebut menjadi kerangka kolaborasi terstruktur untuk memperdalam hubungan investasi bilateral melalui kemitraan dengan lembaga pendanaan dan institusi investasi Australia.

Kerja sama ini juga mencakup pembangunan kapasitas jangka panjang melalui pendidikan, pengembangan keahlian, dan pertukaran talenta.

“Di luar mobilisasi modal, kerja sama ini juga menekankan pembangunan kapasitas jangka panjang melalui kolaborasi di bidang pendidikan, pengembangan keahlian, dan pertukaran talenta,” ujar Rosan.

Selain itu, Danantara juga mendorong penguatan sektor industri strategis nasional. Badan Pengelola Investasi Danantara mempercepat transformasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk melalui pengembangan sektor hulu dengan penambahan kapasitas produksi sekitar 3 juta ton yang akan segera memasuki tahap groundbreaking.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyatakan langkah tersebut bertujuan memperkuat ketahanan industri baja nasional dan mengurangi ketergantungan impor.

“Krakatau Steel hari ini sudah memasuki fase menuju sehat secara finansial,” ujar Dony.

Oleh: Dinda Amalia Dewi )*

Pemerintah terus memperkuat peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara sebagai instrumen utama dalam pengelolaan aset strategis nasional. Langkah ini ditempuh untuk memastikan aset negara dikelola secara profesional, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menempatkan Danantara sebagai bagian penting dari strategi besar pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. Dalam berbagai agenda bilateral dan internasional, Presiden menegaskan pentingnya pengelolaan aset negara yang modern, kredibel, dan mampu menjadi penggerak investasi produktif, khususnya di sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Kepresidenan, Presiden mendorong penguatan kerja sama investasi di sektor hilirisasi. Pemerintah membuka peluang bagi Australia untuk berpartisipasi dalam pengolahan mineral kritis di Indonesia, seperti nikel, tembaga, bauksit, dan emas.

Pada saat yang sama, Indonesia juga mendorong perusahaan nasional untuk berinvestasi pada sektor mineral kritis di Australia, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.

Presiden juga menegaskan kesiapan Danantara untuk menjadi mitra strategis dalam menjajaki berbagai skema investasi bersama. Pemerintah memandang Danantara sebagai kendaraan investasi negara yang mampu menjembatani kepentingan nasional dengan mitra global melalui pendekatan co-investment dan kemitraan jangka panjang.

Sebagai tindak lanjut, Danantara menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Luar Negeri Australia. Dalam keterangan resminya, Danantara menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut menetapkan kerangka kolaborasi yang terstruktur untuk memperkuat hubungan investasi bilateral secara berkelanjutan.

Kerja sama difokuskan pada penguatan kemitraan dengan lembaga pendanaan dan institusi investasi Australia guna memperluas akses pembiayaan dan memperdalam arus investasi dua arah.

Selain mobilisasi modal, kolaborasi tersebut juga diarahkan pada pembangunan kapasitas jangka panjang. Danantara menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai elemen penting, melalui kerja sama di bidang pendidikan, peningkatan keahlian, serta pertukaran talenta. Pendekatan ini dipandang sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat profesionalisme dan produktivitas tenaga kerja nasional dalam menghadapi persaingan global.

Kerja sama Indonesia dan Australia juga mencakup penjajakan peluang investasi di berbagai sektor prioritas, termasuk infrastruktur, energi, pertambangan, kesehatan, ekonomi digital, serta pangan dan agribisnis. Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, kedua pihak sepakat membentuk kelompok kerja dan rencana aksi yang akan dievaluasi secara berkala.

Di tengah dinamika global, pemerintah juga menunjukkan respons cepat terhadap perubahan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat komunikasi dengan pasar internasional dan lembaga pemeringkat terkait peran dan tata kelola Danantara. Langkah ini dipandang penting karena masih banyak pelaku pasar global yang belum sepenuhnya memahami fungsi Danantara sebagai sovereign wealth fund.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah kini membedakan secara tegas peran pembiayaan antara APBN dan Danantara. Investasi jangka panjang dan pengelolaan aset strategis diarahkan melalui Danantara, sementara APBN difokuskan pada pembiayaan program prioritas Presiden dan pelayanan publik. Pemisahan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara serta menjaga disiplin fiskal.

Pemerintah menegaskan bahwa Danantara dibangun dengan prinsip tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan praktik terbaik sovereign wealth fund di berbagai negara. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mendorong reformasi BUMN agar lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi kinerja.

Di sisi makroekonomi, pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga stabilitas fiskal. Defisit anggaran tetap dijaga dalam batas aman, rasio utang terkendali, inflasi stabil, serta cadangan devisa berada pada level yang kuat. Fondasi ekonomi yang solid ini dinilai menjadi penopang penting bagi peran Danantara dalam mengelola aset strategis secara optimal.

Penguatan peran Danantara juga tercermin dalam percepatan program hilirisasi. CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa Danantara telah memulai fase pertama proyek hilirisasi melalui pelaksanaan groundbreaking sejumlah proyek strategis di berbagai lokasi. Hilirisasi diposisikan sebagai program prioritas Presiden karena memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, dan pertumbuhan ekonomi.

Rosan menekankan bahwa kontribusi investasi hilirisasi terus menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2025, investasi di sektor ini menyumbang porsi besar terhadap total realisasi investasi nasional, mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam.

Pemerintah memandang hilirisasi sebagai instrumen penting untuk memperkuat struktur ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Melalui Danantara, proyek-proyek hilirisasi diarahkan agar dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan mampu menarik partisipasi investor global.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat peran Danantara dalam pengelolaan aset strategis negara. Danantara diposisikan bukan sekadar sebagai pengelola investasi, melainkan sebagai pilar transformasi ekonomi nasional yang mendukung stabilitas, pertumbuhan, dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Oleh: Dimas Aditya Wiguna )*

Pemerintah menempatkan optimalisasi aset badan usaha milik negara sebagai salah satu strategi utama dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, negara mendorong konsolidasi dan transformasi pengelolaan BUMN agar lebih efisien, terarah, dan mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perekonomian.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat memerlukan tata kelola negara yang solid serta pengelolaan modal yang efisien. Dalam berbagai forum internasional, Presiden menyampaikan bahwa Danantara dibentuk sebagai instrumen strategis untuk mengelola aset negara secara profesional dan modern, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem investasi global.

Presiden memandang kehadiran Danantara sebagai langkah penting untuk mengonsolidasikan kekuatan ekonomi nasional. Dengan aset BUMN yang nilainya sangat besar, pengelolaan yang terintegrasi dinilai mampu menjadikan Indonesia mitra ekonomi yang lebih setara di tingkat global, sekaligus membuka peluang kerja sama investasi jangka panjang dengan berbagai negara.

Dalam kerangka kebijakan nasional, Danantara dirancang untuk membiayai industri-industri masa depan yang memiliki nilai tambah tinggi. Pemerintah melihat pengelolaan aset BUMN bukan sekadar upaya korporasi, melainkan bagian dari agenda besar percepatan industrialisasi, hilirisasi, dan penguatan struktur ekonomi nasional.

Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa Danantara dibentuk untuk menyatukan pengelolaan lebih dari seribu BUMN dalam satu kerangka strategis. Menurutnya, konsolidasi tersebut memungkinkan keputusan investasi dilakukan secara lebih terukur, terkoordinasi, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Rosan menilai bahwa struktur pengelolaan yang terpusat memberi ruang optimalisasi dividen BUMN agar dapat diinvestasikan kembali tanpa ketergantungan penuh pada APBN. Pendekatan ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas pembiayaan proyek-proyek strategis, sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor global melalui skema investasi bersama.

Rosan juga menekankan bahwa konsolidasi aset BUMN merupakan bagian dari transformasi kelembagaan agar perusahaan negara lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global. Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, efisiensi operasional diharapkan meningkat, sementara tumpang tindih investasi antar-BUMN dapat ditekan secara signifikan.

Di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan jangka menengah yang terus meningkat, pemerintah memandang optimalisasi aset BUMN sebagai sumber pendanaan alternatif yang kredibel. Langkah ini memungkinkan kesinambungan pembangunan infrastruktur, pengembangan energi bersih, dan percepatan hilirisasi industri tanpa menambah tekanan berlebihan pada ruang fiskal negara.

Danantara juga menegaskan bahwa reformasi BUMN akan memasuki fase yang lebih intensif mulai 2026. Agenda tersebut mencakup perbaikan operasional, penguatan struktur keuangan, optimalisasi aset, serta penyederhanaan jumlah entitas agar BUMN menjadi lebih fokus dan produktif. Presiden Prabowo sendiri telah menetapkan arah kebijakan untuk merampingkan jumlah BUMN secara bertahap sebagai bagian dari transformasi jangka panjang.

Dalam Danantara Economic Outlook 2026, lembaga ini mencatat bahwa sejumlah BUMN besar menunjukkan prospek pemulihan kinerja yang kuat. Bank-bank milik negara dinilai berada pada posisi yang solid seiring perbaikan biaya dana dan pertumbuhan penyaluran kredit, sementara Telkom Indonesia dipandang siap menciptakan nilai tambah melalui optimalisasi aset dan penguatan bisnis digital.

Kemajuan restrukturisasi juga tercatat pada sejumlah BUMN strategis seperti Garuda Indonesia, Krakatau Steel, dan Timah. Capaian tersebut memperkuat kredibilitas Danantara sebagai pengelola investasi negara sekaligus agen transformasi BUMN yang berorientasi pada kinerja dan keberlanjutan.

Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa penataan aset juga mencakup pengembalian fokus bisnis Danareksa sebagai perusahaan manajemen aset. Menurutnya, langkah ini bertujuan memastikan setiap entitas BUMN beroperasi sesuai kompetensi inti, sehingga pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara lebih optimal dan profesional.

Dony juga menyoroti penataan ulang bisnis kawasan industri BUMN yang berada di bawah Danantara. Saat ini, Danantara mengelola sejumlah kawasan industri aktif, dengan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagai proyek prioritas. Rencana integrasi lahan tambahan ke kawasan tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas industri nasional dan memperkuat daya tarik investasi.

Selain perluasan kawasan, model bisnis juga diarahkan pada pengembangan pendapatan berulang melalui penyediaan utilitas dan layanan pendukung. Pergeseran ini dinilai penting untuk menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi kawasan industri terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan total aset BUMN yang mencakup lebih dari separuh PDB nasional, pemerintah meyakini bahwa setiap peningkatan tata kelola dan efisiensi pengelolaan akan berdampak luas. Melalui Danantara, optimalisasi aset BUMN diarahkan untuk memperkuat stabilitas ekonomi, menciptakan nilai tambah, serta memastikan pertumbuhan nasional yang inklusif dan berdaya saing jangka panjang.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyiapkan berbagai paket insentif untuk mendukung mobilitas masyarakat serta menjaga daya beli selama periode Ramadan dan libur Lebaran 2026.

Insentif tersebut mencakup diskon tarif transportasi, potongan tarif tol, hingga penyaluran bantuan sosial pangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, stimulus Lebaran 2026 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni pemberian diskon transportasi sekaligus pengguliran program bantuan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah telah menargetkan jumlah serta skema diskon untuk berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api, transportasi laut, penyeberangan ASDP, hingga penerbangan.

“Kita sudah mentargetkan jumlah-jumlahnya mulai dari yang kereta api, kemudian yang laut, penyeberangan ASDP, dan udara. Konsep skemanya hampir sama yang lalu,” tegas dia.

Terkait insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) untuk tiket pesawat, Susiwijono menyebut pemerintah menginginkan skema yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal tersebut didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Bruto (PDB).

“BPS itu berapa kali merilis data PDB, ternyata mobilitas orang itu kontribusinya besar. Karena itu kita tetap ingin mengusulkan. Bahkan kalau bisa, misalkan pesawat kan waktu itu antara 13-14 persen, ada yang 16 persen. Kita mengusulkan kalau bisa lebih lagi. Tapi dengan alternatif usulan banyak lah,” ungkapnya.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah menetapkan target anggaran insentif dan diskon untuk periode Ramadan dan Lebaran Idulfitri 2026.

“Kisarannya Rp13 triliun,” kata Airlangga.

Ia menjelaskan, paket kebijakan tersebut secara umum akan mencakup diskon transportasi, potongan tarif tol, serta penyaluran bantuan sosial pangan berupa beras dan Minyak Kita.

Kendati demikian, rincian lebih lanjut mengenai besaran masing-masing insentif masih dalam tahap pematangan.

“Seperti sebelumnya. Kemudian mungkin jumlahnya (insentif) akan lebih banyak, akan lebih besar,” ujar Airlangga.

Dengan berbagai capaian tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk kembali menyiapkan insentif selama libur Lebaran 2026 sebagai bentuk kehadiran negara dalam memfasilitasi mobilitas masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

[w.R]