Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memperkuat perannya sebagai motor penggerak investasi nasional dengan mempercepat penempatan dana di pasar modal. Langkah agresif ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mendorong pendalaman pasar keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia sepanjang 2026.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa sekitar 50 persen dari total pendanaan investasi Danantara tahun ini akan dialokasikan ke pasar modal. Dari target penyaluran investasi sebesar USD14 miliar sepanjang 2026 atau setara Rp235 triliun, sekitar USD7 miliar atau sekitar Rp117,5 triliun direncanakan masuk ke instrumen publik.

“Jadi mungkin untuk tahun ini bisa dibilang dari pendanaan Danantara setengah akan masuk ke public market,” ujarnya.

Menurut Pandu, strategi ini dijalankan secara terukur melalui manajer investasi yang ditunjuk, dengan fokus pada saham berlikuiditas tinggi, fundamental kuat, serta memiliki arus kas yang sehat. Danantara juga telah menyiapkan kriteria saham prioritas yang menjadi target akumulasi secara bertahap.

“Kami ingin menarik partisipasi para pemain yang sudah ada. Kami memberi arahan kepada manajer investasi yang kami tunjuk agar membeli saham dengan pertumbuhan baik, fundamental kuat, likuiditas tinggi, dan arus kas sehat,” tuturnya.

Danantara sendiri telah mulai masuk ke pasar modal Indonesia sejak akhir Desember 2025 dan akan terus meningkatkan aktivitas investasinya secara konsisten. Pandu menegaskan pendekatan ini penting agar setiap keputusan investasi memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami akan terus berinvestasi sepanjang minggu depan, mulai Senin hingga Kamis, karena kami melihat ada nilai yang baik dalam banyak bisnis di Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Danantara akan menjadi pelaku pasar aktif baik di pasar saham maupun obligasi, sejalan dengan komunikasi dan koordinasi bersama OJK serta Bursa Efek Indonesia.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menekankan bahwa penguatan pasar modal memiliki dampak strategis terhadap arus investasi yang lebih luas, termasuk investasi langsung asing atau foreign direct investment (FDI).

“Kepercayaan terhadap investasi, terutama FDI, salah satu indikator utamanya adalah kepercayaan kepada pasar modal terlebih dahulu,” kata Rosan.

Ia menjelaskan bahwa pasar modal kerap menjadi pintu masuk awal investor global karena tingkat likuiditasnya lebih tinggi dibandingkan investasi langsung jangka panjang. Karena itu, penguatan kualitas pasar menjadi agenda utama selain pertumbuhan ukuran kapitalisasi.

“Yang paling penting adalah di tahap berikutnya bagaimana kita memastikan pasar modal kita ini terus berkembang, tapi dengan standar kualitas yang baik, yang mempunyai dampak positif dan dampak yang sangat besar,” ujarnya.

Dengan kontribusi investasi yang mencapai sekitar 28–29 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, langkah Danantara mempercepat penempatan dana di pasar modal dinilai sebagai strategi konkret memperkuat ekosistem pembiayaan. Kebijakan ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah membangun pasar keuangan yang likuid, transparan, dan berdaya saing global.

JAKARTA — Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dicanangkan pemerintah mulai menunjukkan hasil konkret. Sebanyak 19 kampung nelayan telah rampung dibangun dan kini beroperasi. Bahkan, sebagian di antaranya sudah mampu mengekspor hasil perikanan, menandai penguatan ekosistem usaha nelayan berbasis kawasan.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Humas dan Komunikasi Media, Doni Ismanto, mengatakan kampung-kampung tersebut telah menjalankan aktivitas produksi dan distribusi hasil tangkapan secara terintegrasi.

“19 saja sudah operasi. Kan sudah ada yang ekspor,” ujar Doni.

Sebanyak 19 Kampung Nelayan Merah Putih itu tersebar di Bumiharjo, Jepara; Pujiharjo, Malang; Lebetawi, Maluku; Gebang Mekar, Cirebon; Karangduwur, Kebumen; serta Poncosari, Bantul. Keseluruhannya merupakan bagian dari proyek tahap pertama yang dikerjakan di 65 titik di berbagai daerah.

Doni menambahkan, pembangunan 46 Kampung Nelayan Merah Putih lainnya kini telah mencapai progres sekitar 80 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Januari.

“Sudah 80-an persen itu tinggal cuman paling bersih-bersih jalan,” katanya.

Setiap kampung nelayan dirancang memiliki komoditas unggulan yang disesuaikan dengan potensi lokal. Pemerintah membangun ekosistem bisnis nelayan secara terintegrasi, mulai dari penangkapan ikan, penyimpanan melalui cold storage, hingga penjualan. Model tersebut telah berjalan di Kampung Samber dan Kampung Binyeri di Pulau Biak, Papua, yang menjadi proyek percontohan.

“Kalau di Biak itu dia sudah ke Semarang terus dia ekspor, sudah jalan. Kan pilot project-nya di Biak,” jelas Doni.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan langkah konkret negara agar nelayan dapat bekerja lebih produktif dan aman, serta memperoleh penghidupan yang lebih layak.

“Program Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan hanya membangun fasilitas, tapi bagaimana nelayan kita bisa bekerja lebih produktif, lebih aman, dan pada akhirnya bisa tersenyum karena penghidupannya semakin membaik,” kata Qodari.

Ia menjelaskan, fasilitas yang disediakan meliputi tempat sandar kapal, tempat pelelangan ikan, kios usaha, cold storage, hingga bengkel mesin. Qodari pun berharap pembangunan tersebut tidak hanya menghadirkan perubahan fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.

“Di sini ada kios-kios, nelayan kita nanti bisa jualan. Kemudian ada tempat pelelangan, tempat sandar ikan, cold storage, bahkan musala dan masjidnya juga bagus. Kelihatan nyata program ini membawa suasana baru,” ujarnya.

“Mudah-mudahan bukan hanya suasana baru, tetapi juga membawa tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi masyarakat nelayan,” kata dia.

Ia menilai, antusiasme dan kebahagiaan warga nelayan menjadi sinyal positif bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir.

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat realisasi Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari agenda besar pemerataan akses pendidikan nasional. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia beberapa waktu lalu.

Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Pemerintah menargetkan perluasan daya tampung secara bertahap hingga ratusan ribu siswa dalam beberapa tahun ke depan.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa dengan beroperasinya 166 Sekolah Rakyat pada tahun ini, jumlah siswa akan meningkat signifikan hingga akhir 2026. Saat ini, jumlah siswa Sekolah Rakyat tercatat sekitar 15.000 anak dan diproyeksikan mencapai 30.000 siswa pada akhir tahun ini.

“Kalau hari ini baru sampai 15.000, tapi saya dilaporkan akhir tahun ini capai 30.000, tapi ujungnya sasaran kita adalah tiap kampus Sekolah Rakyat adalah 1.000 murid, jadi sasaran kita 500.000 murid,” tutur Prabowo.

Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang negara untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa target akhir program ini adalah membangun ekosistem Sekolah Rakyat yang mampu menampung hingga 500.000 siswa secara nasional.

Setiap unit Sekolah Rakyat dirancang berkapasitas sekitar 1.000 murid dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan berorientasi pada pembentukan karakter, kompetensi, serta kemandirian siswa.

Pemerintah memastikan pembangunan fisik dan sistem pembelajaran dilakukan secara bertahap namun terukur, agar kualitas pendidikan tetap terjaga seiring dengan perluasan jumlah sekolah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa Kementerian Sosial saat ini tengah mempersiapkan proses seleksi peserta didik Sekolah Rakyat untuk tahun berjalan. Ia memastikan alokasi kuota 30.000 siswa telah disiapkan dan akan segera direalisasikan seiring selesainya pembangunan gedung permanen.

“Kita lagi persiapan untuk seleksi tahun ini. Memang ada alokasi 30 ribu siswa tahun ini. Kalau semua gedung permanennya selesai, Insya Allah 30 ribu itu bisa ditampung,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan bahwa sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil-1) dan miskin (desil-2), dengan penetapan calon siswa melalui keputusan kepala daerah.

Dukungan terhadap Program Sekolah Rakyat juga datang dari pemerintah daerah. Bupati Pinrang, Sulawesi Selatan, H.A. Irwan Hamid, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program prioritas nasional tersebut. Menurutnya, Sekolah Rakyat membuka akses pendidikan yang lebih adil bagi masyarakat kurang mampu.

“Keberadaan Sekolah Rakyat nantinya diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga dapat menciptakan kesempatan yang lebih adil dalam memperoleh pendidikan yang layak,” tegas Irwan.

Irwan menambahkan, Sekolah Rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral.

“Melalui Sekolah Rakyat, kita berharap lahir generasi muda yang intelek, adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap menjunjung tinggi etika dan akhlak yang baik. Ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan masyarakat Pinrang,” pungkasnya.

Sekolah Rakyat dinilai menjadi manifestasi keberpihakan negara terhadap masa depan anak-anak dari keluarga paling rentan. Akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan ditempatkan sebagai prioritas utama Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis memutus rantai kemiskinan sekaligus menyiapkan generasi yang berdaya saing dan berkarakter.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi rakyat sekaligus ruang tumbuh berdaya bagi masyarakat desa. Program ini dinilai strategis karena terintegrasi langsung dengan agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari satu kesatuan kebijakan nasional yang saling terkait. Menurutnya, swasembada pangan menjadi fondasi utama agar Indonesia tidak bergantung pada impor bahan pangan dalam jumlah besar.

“Jadi, programnya Bapak Presiden itu satu dengan yang lain terkait. Pertama, swasembada pangan. Karena kalau tidak swasembada, kita akan tergantung dari impor besar-besaran,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia menjelaskan, ke depan Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan menjadi pemasok bahan pokok bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung program MBG. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional.

Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan gerai Koperasi Merah Putih hingga akhir 2026. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), upaya percepatan terus dilakukan untuk mengejar target pembangunan. Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Koperasi Merah Putih Provinsi NTB Lalu Moh. Faozal mengatakan pihaknya aktif mengecek kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat proses pembangunan gerai koperasi. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi target tahap pertama yang ditetapkan.

“Kita juga mengecek kesiapan kabupaten/kota mempercepat proses pembangunan gerai ini, akhir bulan Februari paling tidak untuk tahap I sudah terbangun. Jumlah gerainya sekitar 600 gerai Koperasi Merah Putih harus terbangun sampai akhir Februari,” kata Faozal.

Di sisi lain, untuk memastikan koperasi berjalan sehat dan sesuai prinsip, Kementerian Koperasi menyiapkan tiga skema pengawasan. Deputi Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert Siagian menjelaskan, pengawasan dilakukan melalui partisipasi anggota dan masyarakat, pembentukan sistem deteksi dini, serta penguatan pengawas internal koperasi.

“Paling tidak ada tiga hal terkait pengawasan yang kita siapkan untuk Koperasi Desa Merah Putih ini. Pertama, kita mendorong pengawasan berbasis partisipasi anggota dan masyarakat,” ujar Herbert.

Ia menambahkan, masyarakat dan anggota koperasi dapat melaporkan dugaan kejanggalan operasional melalui Sistem KOPDES yang terhubung langsung dengan Kementerian Koperasi. Untuk mendukung efektivitas pengawasan, Kemenkop juga melakukan edukasi mengenai prinsip dan tata kelola koperasi, sekaligus membuka berbagai kanal pengaduan agar koperasi benar-benar menjadi ruang tumbuh yang berdaya dan berintegritas. (*)

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi kolektif dari tingkat desa hingga perkotaan. Program strategis ini menjadi salah satu prioritas nasional dalam mendorong pemerataan kesejahteraan, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta membuka akses usaha yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

Hingga awal Februari 2026, pembentukan koperasi Merah Putih menunjukkan progres signifikan. Puluhan ribu unit koperasi telah berdiri di berbagai daerah, mencakup desa, kelurahan, hingga kawasan pinggiran kota. Sejumlah koperasi bahkan telah memasuki tahap operasional, ditandai dengan berdirinya gerai ritel desa, distribusi bahan pokok, layanan simpan pinjam produktif, hingga dukungan pemasaran produk UMKM setempat.

Pemerintah memandang koperasi bukan sekadar entitas bisnis, melainkan wadah gotong royong ekonomi masyarakat. Melalui model usaha berbasis anggota, koperasi dinilai mampu memperpendek rantai distribusi, menekan harga kebutuhan pokok, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pemilik dan penggerak usaha bersama.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebangkitan koperasi merupakan langkah nyata dalam membangun kemandirian ekonomi nasional.

“Koperasi Merah Putih adalah instrumen strategis untuk memastikan ekonomi tumbuh dari bawah. Kita ingin kekuatan ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi hidup di desa-desa. Dari sanalah kesejahteraan rakyat dibangun secara kolektif”, jelasnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menekankan bahwa pemerintah menargetkan koperasi Merah Putih menjadi pusat aktivitas ekonomi komunitas.

“Koperasi Merah Putih harus menjadi rumah besar bagi UMKM dan masyarakat. Di sinilah produksi, distribusi, dan pembiayaan bertemu. Kita ingin koperasi hadir sebagai solusi nyata, bukan sekadar formalitas kelembagaan,” ujarnya.

Sejumlah daerah melaporkan dampak positif, mulai dari peningkatan omzet pelaku UMKM, stabilisasi harga bahan pokok, hingga terbukanya lapangan kerja baru. Koperasi juga menjadi ruang kolaborasi bagi petani, nelayan, pedagang, serta pelaku usaha mikro untuk meningkatkan daya tawar mereka di pasar.

Pemerintah optimistis, dengan penguatan kelembagaan dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi Merah Putih akan menjadi pilar utama ekonomi nasional. Dari desa hingga kota, semangat kolektivitas diyakini mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa, koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya membangkitkan ekonomi lokal, tetapi juga memperkokoh ketahanan ekonomi Indonesia secara menyeluruh.

Jakarta – Negara terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan kesempatan belajar. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan pemerintah tengah mempersiapkan proses seleksi Program Sekolah Rakyat (SR) yang ditargetkan mampu menampung hingga 30 ribu siswa pada tahun ini.

“Kita lagi persiapan untuk seleksi tahun ini. Memang ada alokasi 30 ribu siswa tahun ini. Kalau semua gedung permanennya selesai, Insya Allah 30 ribu itu bisa ditampung,” ujar Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Ia mengungkapkan, setiap gedung permanen Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung sekitar 300 siswa.

Komposisi tersebut terdiri atas 100 siswa jenjang sekolah dasar (SD), 100 siswa jenjang sekolah menengah pertama (SMP), dan 100 siswa jenjang sekolah menengah atas (SMA).

Selain menyiapkan bangunan fisik, pemerintah juga mempersiapkan berbagai aspek pendukung lainnya, seperti ketersediaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tim seleksi siswa.

Proses seleksi akan melibatkan banyak pihak, antara lain Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik (BPS), guna memastikan data calon siswa benar-benar akurat dan tepat sasaran.

Gus Ipul menegaskan bahwa sasaran utama program Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil-1) dan keluarga miskin (desil-2).

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar proses seleksi dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik kecurangan.

“Jadi, kami berharap tim seleksi untuk tidak main-main, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tapi benar-benar mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Itu adalah jelas arahan Presiden,” ucapnya.

Komitmen pemerintah dalam memperluas Sekolah Rakyat juga ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi.

Presiden juga menekankan, dengan hadirnya 166 Sekolah Rakyat pada tahun ini, maka jumlah siswa pada akhir 2026 diperkirakan mencapai sekitar 30 ribu anak, meningkat dari sekitar 15 ribu siswa saat ini.

“Kalau hari ini baru sampai 15.000, tapi saya dilaporkan akhir tahun ini capai 30.000, tapi ujungnya sasaran kita adalah tiap kampus Sekolah Rakyat adalah 1.000 murid, jadi sasaran kita 500.000 murid,” tutur Prabowo.

[w.R]*Pemerintah Siapkan Kuota 30 Ribu Siswa Sekolah Rakyat*

Jakarta – Negara terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan kesempatan belajar. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan pemerintah tengah mempersiapkan proses seleksi Program Sekolah Rakyat (SR) yang ditargetkan mampu menampung hingga 30 ribu siswa pada tahun ini.

“Kita lagi persiapan untuk seleksi tahun ini. Memang ada alokasi 30 ribu siswa tahun ini. Kalau semua gedung permanennya selesai, Insya Allah 30 ribu itu bisa ditampung,” ujar Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Ia mengungkapkan, setiap gedung permanen Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung sekitar 300 siswa.

Komposisi tersebut terdiri atas 100 siswa jenjang sekolah dasar (SD), 100 siswa jenjang sekolah menengah pertama (SMP), dan 100 siswa jenjang sekolah menengah atas (SMA).

Selain menyiapkan bangunan fisik, pemerintah juga mempersiapkan berbagai aspek pendukung lainnya, seperti ketersediaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tim seleksi siswa.

Proses seleksi akan melibatkan banyak pihak, antara lain Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik (BPS), guna memastikan data calon siswa benar-benar akurat dan tepat sasaran.

Gus Ipul menegaskan bahwa sasaran utama program Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil-1) dan keluarga miskin (desil-2).

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar proses seleksi dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik kecurangan.

“Jadi, kami berharap tim seleksi untuk tidak main-main, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tapi benar-benar mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Itu adalah jelas arahan Presiden,” ucapnya.

Komitmen pemerintah dalam memperluas Sekolah Rakyat juga ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi.

Presiden juga menekankan, dengan hadirnya 166 Sekolah Rakyat pada tahun ini, maka jumlah siswa pada akhir 2026 diperkirakan mencapai sekitar 30 ribu anak, meningkat dari sekitar 15 ribu siswa saat ini.

“Kalau hari ini baru sampai 15.000, tapi saya dilaporkan akhir tahun ini capai 30.000, tapi ujungnya sasaran kita adalah tiap kampus Sekolah Rakyat adalah 1.000 murid, jadi sasaran kita 500.000 murid,” tutur Prabowo.

[w.R]

*) Oleh : Evi Maryati

Pembangunan desa terus bergerak menuju pendekatan yang semakin komprehensif dengan menempatkan penguatan ekonomi warga sebagai pilar utama kemajuan. Desa memiliki potensi ekonomi yang besar dan beragam, yang dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara terstruktur dan berkelanjutan. Optimalisasi potensi tersebut membutuhkan kelembagaan yang solid, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam konteks ini, Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi desa melalui semangat gotong royong dan kemandirian. Keberadaan koperasi ini mencerminkan komitmen negara dalam mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat yang tangguh, produktif, dan berdaya saing.

Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar badan usaha, melainkan wadah ekonomi rakyat yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat desa. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan melalui koperasi, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok usaha kecil lainnya dapat berhimpun untuk meningkatkan posisi tawar, menekan biaya produksi, serta memperluas akses pasar. Prinsip kekeluargaan yang menjadi ruh koperasi menjadikannya berbeda dengan korporasi besar yang berorientasi pada akumulasi keuntungan semata. Keuntungan koperasi dikembalikan kepada anggota dan desa, sehingga perputaran ekonomi benar-benar dirasakan di tingkat lokal.

Optimalisasi ekonomi desa melalui koperasi juga berarti memperpendek rantai distribusi yang selama ini merugikan produsen desa. Banyak komoditas desa dijual dengan harga murah di tingkat petani, namun melambung tinggi di pasar konsumen akibat panjangnya mata rantai perdagangan. Koperasi Desa Merah Putih dapat berperan sebagai agregator hasil produksi, pengelola logistik, hingga pemasar produk desa secara kolektif. Dengan demikian, nilai tambah tidak lagi bocor ke luar desa, melainkan terakumulasi untuk kesejahteraan warga desa itu sendiri.

Sementara itu, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menjelaskan koperasi desa memiliki peluang besar untuk mengembangkan layanan keuangan inklusif. Akses permodalan masih menjadi persoalan klasik di desa, di mana masyarakat kerap bergantung pada tengkulak atau pinjaman informal dengan bunga tinggi. Koperasi Desa Merah Putih dapat menyediakan simpan pinjam yang adil, transparan, dan mudah diakses oleh anggota. Skema pembiayaan berbasis kepercayaan sosial ini tidak hanya membantu pengembangan usaha, tetapi juga mengurangi praktik ekonomi yang eksploitatif.

Kehadiran koperasi desa juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja lokal. Unit-unit usaha koperasi, seperti pengolahan hasil pertanian, perdagangan, jasa, hingga ekonomi kreatif, membuka ruang kerja bagi generasi muda desa. Hal ini penting untuk menekan arus urbanisasi yang selama ini menguras sumber daya manusia desa. Ketika desa mampu menyediakan peluang ekonomi yang layak, anak muda tidak lagi harus meninggalkan kampung halaman demi mencari penghidupan di kota.

Dari sisi tata kelola, Koperasi Desa Merah Putih mendorong praktik ekonomi yang transparan dan partisipatif. Setiap anggota memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, sehingga arah usaha koperasi ditentukan secara kolektif. Mekanisme ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki, tetapi juga melatih masyarakat desa dalam praktik demokrasi ekonomi. Dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel, koperasi dapat menjadi contoh kelembagaan desa yang sehat dan dipercaya oleh masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengjelaskan optimalisasi koperasi desa tentu membutuhkan dukungan ekosistem yang memadai. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi yang berpihak, pendampingan manajerial, serta akses terhadap pasar dan teknologi. Di sisi lain, masyarakat desa perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar koperasi tidak berjalan secara tradisional semata. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan sektor swasta juga menjadi kunci untuk mendorong koperasi desa naik kelas dan berdaya saing.

Pada akhirnya, Koperasi Desa Merah Putih merupakan cerminan semangat kemandirian ekonomi yang berakar dari nilai-nilai kebangsaan. Ketika desa kuat secara ekonomi, maka ketahanan nasional pun ikut menguat. Optimalisasi ekonomi desa melalui koperasi bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang membangun keadilan sosial, memperkuat solidaritas, dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar berangkat dari bawah. Desa yang berdaulat secara ekonomi adalah fondasi bagi Indonesia yang maju dan berkeadilan.

Sebagai penutup, optimalisasi ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus bertumpu pada kekuatan lokal dan partisipasi warga. Koperasi menjadi sarana strategis untuk mengonsolidasikan potensi ekonomi desa, menciptakan nilai tambah, serta memastikan hasil pembangunan dirasakan secara merata oleh masyarakat. Dengan pengelolaan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan bersama, koperasi desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang tangguh di tengah tantangan perubahan ekonomi nasional maupun global.

Ke depan, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat ditentukan oleh konsistensi komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengurus koperasi, hingga masyarakat desa itu sendiri. Penguatan kapasitas, inovasi usaha, dan kolaborasi lintas sektor perlu terus didorong agar koperasi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan berdaya saing. Dengan demikian, koperasi desa tidak sekadar menjadi simbol ekonomi kerakyatan, melainkan benar-benar menjelma sebagai pilar utama kemandirian dan kesejahteraan desa.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen strategis untuk mendorong produk lokal naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas. Kebijakan ini dirancang bukan sekadar sebagai program administratif, tetapi sebagai strategi nasional untuk memperkuat struktur ekonomi desa, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Negara menempatkan koperasi sebagai tulang punggung distribusi, produksi, dan pemasaran produk unggulan desa agar tidak lagi terjebak dalam rantai pasok yang timpang.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus dimulai dari desa sebagai basis kekuatan sosial dan ekonomi bangsa. Ia memandang bahwa koperasi bukan hanya wadah usaha, tetapi juga instrumen kedaulatan ekonomi yang mampu melindungi petani, nelayan, perajin, dan pelaku usaha kecil dari praktik perdagangan yang tidak adil. Dalam berbagai arah kebijakan, Presiden menekankan pentingnya memperkuat kelembagaan ekonomi desa agar masyarakat tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga mampu mengelola, mengemas, dan memasarkan produk secara mandiri dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Menurut Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang terintegrasi, mulai dari pengadaan sarana produksi, pengolahan hasil, hingga distribusi dan pemasaran. Ia menilai bahwa selama ini banyak produk desa yang berkualitas tinggi namun tidak mampu bersaing di pasar karena keterbatasan akses modal, teknologi, dan jaringan distribusi. Melalui koperasi yang kuat dan profesional, negara hadir untuk memastikan bahwa produk lokal tidak lagi terpinggirkan, tetapi justru menjadi bagian utama dari rantai pasok nasional.

Presiden juga menyoroti pentingnya transformasi tata kelola koperasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ia menilai bahwa koperasi harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu membangun kepercayaan anggota serta mitra usaha. Pemerintah akan terus memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, pembiayaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi agar koperasi desa benar-benar menjadi institusi ekonomi yang modern, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.

Lebih jauh, Presiden Prabowo Subianto memandang bahwa penguatan koperasi desa merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Ketahanan ekonomi bangsa tidak dapat hanya bertumpu pada sektor industri besar dan perkotaan, tetapi harus ditopang oleh ekonomi rakyat yang kuat, mandiri, dan terorganisasi. Dalam konteks ini, Koperasi Desa Merah Putih diposisikan sebagai simpul penting yang menghubungkan produksi desa dengan kebutuhan nasional, sekaligus sebagai benteng ekonomi rakyat dari guncangan global dan ketidakpastian pasar internasional.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan bahwa Koperasi Desa Merah Putih juga memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan di desa. Ia menilai bahwa koperasi dapat menjadi ruang aman dan produktif bagi perempuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, serta memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam berbagai kebijakan lintas sektor, kementeriannya mendorong agar koperasi desa secara aktif melibatkan perempuan dalam struktur pengelolaan maupun dalam kegiatan produksi dan pemasaran.

Arifah Fauzi memandang bahwa produk lokal yang dihasilkan oleh perempuan, seperti hasil olahan pangan, kerajinan tangan, dan produk kreatif, memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar yang lebih luas jika didukung oleh sistem koperasi yang kuat. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan bukan hanya berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup anak dan penguatan ketahanan sosial masyarakat desa. Dengan demikian, koperasi desa tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana perlindungan dan pemberdayaan keluarga.

Menurut Arifah Fauzi, penguatan koperasi desa harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama bagi perempuan pelaku usaha. Pemerintah mendorong agar koperasi menyediakan pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, manajemen usaha, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk. Dengan dukungan ini, perempuan desa tidak hanya menjadi tenaga kerja, tetapi juga menjadi pelaku usaha yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing.

Dalam konteks perlindungan anak, Arifah Fauzi juga menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan keluarga melalui koperasi berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak anak. Ketika ekonomi keluarga menguat, risiko anak putus sekolah, bekerja di usia dini, atau mengalami kerentanan sosial dapat ditekan secara signifikan. Oleh karena itu, kementeriannya memandang Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari strategi nasional dalam membangun keluarga tangguh dan generasi unggul.

Dengan arah kebijakan yang jelas, dukungan lintas sektor, serta komitmen kuat dari pemerintah, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi motor penggerak utama transformasi ekonomi desa. Produk lokal tidak lagi diposisikan sebagai komoditas kelas dua, tetapi sebagai aset nasional yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan bangsa. Negara hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator dan pelindung bagi ekonomi rakyat.

Jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, maka desa tidak hanya akan menjadi basis produksi, tetapi juga pusat inovasi dan kewirausahaan. Produk lokal akan naik kelas, koperasi akan semakin kuat, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara nyata. Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan bukan sekadar wacana, tetapi sedang diwujudkan secara nyata di tengah-tengah masyarakat.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah terus mendorong percepatan swasembada energi nasional melalui penguatan pengelolaan komoditas strategis, termasuk minyak dan gas bumi, batu bara, serta energi baru dan terbarukan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian energi dan memperkuat ketahanan nasional.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa swasembada energi merupakan prasyarat utama bagi kedaulatan bangsa dan keberlanjutan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa pemanfaatan komoditas strategis harus dilakukan secara optimal, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat, “Kita harus mengelola sumber daya energi kita sendiri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah fokus mempercepat peningkatan produksi energi nasional melalui optimalisasi lapangan migas, penguatan hilirisasi batu bara, serta percepatan pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, langkah ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja, “Swasembada energi adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya saing nasional,” ujarnya.

Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa pemerintah juga memperkuat kebijakan investasi di sektor energi, termasuk penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian hukum, guna menarik minat investor dalam pengembangan komoditas strategis. Hal ini dilakukan agar pengelolaan energi nasional berjalan berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa, katanya.

Pemerintah menilai bahwa dukungan publik dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam keberhasilan agenda swasembada energi. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha, pemanfaatan komoditas strategis diharapkan mampu mempercepat transformasi sektor energi nasional.

Dengan langkah konkret melalui penguatan komoditas strategis, hilirisasi sektor energi, serta konsolidasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan ketahanan energi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kebijakan ini memperkuat posisi negara dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju swasembada energi nasional dengan menjadikan komoditas strategis sebagai pilar utama kebijakan energi berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam unggulan dalam negeri dinilai menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu.

Sejumlah komoditas strategis seperti batu bara, gas bumi, minyak bumi, minyak sawit, bioenergi, serta mineral kritis dan logam tanah jarang kini diarahkan tidak hanya sebagai sumber devisa, tetapi juga sebagai fondasi transisi energi nasional. Pemerintah mendorong optimalisasi nilai tambah melalui hilirisasi dan pemanfaatan teknologi agar komoditas tersebut dapat mendukung kebutuhan energi domestik secara berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada energi menjadi bagian penting strategi kemandirian nasional. Dalam arahannya di Rakor Pemerintah Pusat dan Daerah, ia menyebut Indonesia memiliki keunggulan besar pada komoditas kelapa sawit serta pengembangan bioenergi. Pihaknya menjelaskan kelapa sawit bukan hanya komoditas pangan, tetapi bahan baku energi strategis. Produk turunan sawit dinilai mampu menopang kebutuhan bahan bakar nasional

“Kelapa sawit tidak hanya untuk minyak goreng. Oleh karena itu, biodiesel bebas dari ketergantungan luar”, ujarnya.

Dalam konteks energi fosil, pemerintah menegaskan komitmen menjaga pasokan batu bara dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik nasional dan industri strategis. Di saat yang sama, pengembangan bioenergi berbasis komoditas perkebunan dan pertanian seperti kelapa sawit, tebu, dan biomassa terus diperluas guna mendukung bauran energi nasional yang lebih ramah lingkungan.

Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandi Arif menjelaskan komoditas mineral strategis seperti nikel, kobalt, dan logam tanah jarang diposisikan sebagai elemen penting dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, khususnya untuk baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global energi masa depan.

“Kita punya tantangan mendasar, meningkatkan aktivitas eksplorasi untuk memastikan _sustainability_ cadangan dan daya saing jangka panjang. Di sisi lain, _demand_ akan sejumlah produk mineral kritis juga harus dimanfaatkan,” ujarnya saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari kementerian teknis, BUMN, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah, agar pengelolaan komoditas strategis berjalan efektif dan berkelanjutan. Penguatan regulasi, peningkatan investasi, serta penguasaan teknologi menjadi faktor kunci dalam memastikan pemanfaatan sumber daya energi nasional dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Melalui pengelolaan komoditas strategis yang terencana dan berorientasi jangka panjang, pemerintah optimistis target swasembada energi dapat tercapai. Tidak hanya untuk menjamin ketersediaan energi nasional, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat kedaulatan energi Indonesia di masa depan.