Jakarta – Pemerintah terus mempercepat realisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini telah berjalan di 38 provinsi dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai mampu memperkuat kelembagaan ekonomi desa sekaligus memperluas akses pembiayaan dan usaha produktif masyarakat.

Perwakilan Asosiasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Se-Indonesia, Zainuddin mengatakan Asosiasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Se-Indonesia mulai menguatkan langkah untuk mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh Tanah Air.

“Kami sudah memiliki jaringan di 38 provinsi yang akan masuk dalam struktur DPW. Selanjutnya kami akan melakukan audiensi ke DPR RI dan Kementerian Koperasi agar asosiasi bisa berperan aktif mempercepat kegiatan KDMP di seluruh Indonesia,” kata Zainuddin.

Asosiasi juga menyatakan dukungan terhadap program pemerintah, termasuk kolaborasi KDMP dengan MBG. Kolaborasi ini diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi desa dan kelurahan secara lebih masif.

“Harapannya, kerja sama Koperasi Merah Putih dengan MBG bisa menghidupkan ekonomi desa dan kelurahan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” lanjutnya.

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat dan pemerataan pembangunan. Koperasi desa harus menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang sehat, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil.

“Koperasi desa adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Pemerintah akan memastikan koperasi dikelola secara profesional dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Presiden.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa percepatan realisasi Koperasi Desa Merah Putih dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan regulasi dan pembiayaan. Menurutnya, program ini dirancang untuk mendorong produktivitas desa sekaligus memperkuat ekosistem usaha rakyat di seluruh wilayah.

“Koperasi desa akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Zulkifli menambahkan bahwa implementasi Koperasi Desa Merah Putih di 38 provinsi menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi dari desa sebagai fondasi pertumbuhan nasional.

“Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah,” ucapnya.

Pemerintah menilai bahwa apresiasi dari berbagai pihak menjadi dorongan positif untuk terus mempercepat implementasi program ini. Dengan penguatan kelembagaan koperasi desa, diharapkan masyarakat desa semakin berdaya, mandiri secara ekonomi, dan mampu meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan Koperasi Desa Merah Putih berjalan efektif dan berkelanjutan. Program ini menegaskan kehadiran negara dalam membangun ekonomi rakyat dari desa sebagai pilar utama pembangunan nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Jawa Tengah – Penguatan tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus menjadi perhatian pemerintah di berbagai daerah seiring pengembangannya yang telah menjangkau 38 provinsi di Indonesia. Upaya ini dinilai penting agar koperasi benar-benar menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus menghindari persoalan manajerial yang pernah terjadi pada model koperasi sebelumnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa tata kelola Koperasi Merah Putih harus mendapat perhatian serius dari seluruh pemerintah daerah. Ia meminta para sekretaris daerah kabupaten dan kota untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara konsisten agar koperasi dapat berjalan profesional dan berpihak pada kepentingan anggota.

“KDKMP harus jadi perhatian. Jangan sampai mengulang pengalaman Koperasi Unit Desa dulu yang rontok karena problem manajemen,” kata Sumarno saat Rapat Koordinasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Komisariat Wilayah Jawa Tengah di Kota Tegal. Ia juga menyampaikan bahwa forum koordinasi antarsekda menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, termasuk dalam pembinaan koperasi.

Data Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah per Oktober 2025 mencatat terdapat 8.523 unit Koperasi Merah Putih berbadan hukum, dengan 3.891 unit telah beroperasi dan jumlah anggota mencapai 136.112 orang. Angka tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap model koperasi ini sebagai sarana penguatan ekonomi lokal.

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menekankan pentingnya keselarasan antara kepala daerah dan sekretaris daerah dalam mengawal program strategis, termasuk koperasi. Menurutnya, komunikasi terbuka akan mencegah munculnya sekat birokrasi yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. “Yang penting kepala daerah dan sekda satu frekuensi. Kalau tidak pas, saling mengingatkan supaya kebijakan berjalan baik,” ujar Dedy.

Dari sisi akademik, dukungan terhadap penguatan tata kelola juga disampaikan oleh Akademisi Universitas Muhammadiyah Pontianak, Edi Suprianto. Ia menilai pembentukan kepengurusan Koperasi Merah Putih telah melalui mekanisme yang tepat karena diputuskan lewat musyawarah desa yang melibatkan anggota dan perangkat desa. Menurutnya, model partisipatif ini menjadi fondasi penting bagi tata kelola koperasi yang sehat.

“Pengurus yang ditunjuk diyakini mampu menjalankan sistem bisnis koperasi yang telah dibangun, termasuk dalam aspek pengelolaannya,” kata Edi.

Dengan sinergi pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan tidak hanya tumbuh secara kuantitas di seluruh provinsi, tetapi juga kuat secara tata kelola sehingga benar-benar menjadi pilar kemandirian ekonomi masyarakat.

Oleh: Kuswara Adi Sucipto (*

Transformasi pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat paling rentan. Pendidikan bukan sekadar instrumen peningkatan angka partisipasi sekolah, melainkan fondasi utama untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Dalam konteks inilah, kehadiran program Sekolah Rakyat menjadi salah satu terobosan kebijakan yang patut diapresiasi sebagai jalan terang transformasi pendidikan Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto berpesan melalui taklimat yang diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yakni secara tegas menempatkan kualitas hidup rakyat sebagai tujuan utama pembangunan nasional. Orientasi pembangunan tidak semata mengejar status negara berpendapatan tinggi, tetapi memastikan kesejahteraan rakyat benar-benar meningkat. Dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia, Presiden memaparkan Sekolah Rakyat sebagai inovasi strategis yang relatif jarang diterapkan di banyak negara. Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari kelompok paling tidak mampu untuk disekolahkan di sekolah berasrama, sehingga mereka benar-benar dikeluarkan dari lingkaran kemiskinan antargenerasi.

Pendekatan berasrama menjadi nilai tambah yang signifikan. Anak-anak dari keluarga sangat rentan tidak hanya mendapatkan akses pendidikan formal, tetapi juga lingkungan belajar yang aman, terkontrol, dan mendukung pembentukan karakter. Pemerintah memastikan bahwa mereka memperoleh pendidikan terbaik, sekaligus menghapus realitas pahit anak-anak yang terpaksa hidup di jalanan tanpa sekolah. Lebih jauh, Sekolah Rakyat dirancang sebagai miniatur program pengentasan kemiskinan. Orang tua siswa tidak ditinggalkan, melainkan diberdayakan dan dilibatkan dalam berbagai program prioritas nasional agar dampak kebijakan ini bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

Data yang disampaikan Presiden menunjukkan bahwa hingga kini Sekolah Rakyat rintisan telah berjalan di 166 lokasi pada 131 kabupaten/kota di 34 provinsi. Sebarannya merata, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali–Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Pemerintah bahkan menargetkan pada 2029 sebanyak 500 Sekolah Rakyat beroperasi secara nasional dengan daya tampung hingga 500.000 anak dari keluarga paling rentan. Target ambisius ini mencerminkan keseriusan negara dalam menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama keadilan sosial.

Keberhasilan program ini tentu tidak dapat dilepaskan dari dukungan infrastruktur yang memadai. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan percepatan pembangunan permanen Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh sebagai bagian dari pemulihan pascabencana banjir bandang sekaligus upaya memutus mata rantai kemiskinan. Pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut menjadi manifestasi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang layak, cepat, tepat, dan berkualitas.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Aceh yang didanai APBN Tahun Anggaran 2025–2026 dengan nilai sekitar Rp1,53 triliun menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata. Penyediaan sarana pendidikan yang representatif merupakan fondasi penting untuk mencetak generasi unggul dan berdaya saing. Infrastruktur yang kuat memastikan proses belajar-mengajar berlangsung optimal dan bermartabat, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan yang selama ini terpinggirkan.

Dukungan akademisi turut menguatkan legitimasi kebijakan ini. Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Dr. Elfahmi Lubis, menilai Sekolah Rakyat sebagai langkah konkret dan berpihak langsung kepada masyarakat kecil. Program ini dinilai pro rakyat karena menyentuh kebutuhan dasar warga negara, yakni hak atas pendidikan yang layak. Ia juga mendorong agar sosialisasi Sekolah Rakyat dilakukan secara masif dan merata agar masyarakat yang berhak memperoleh manfaat tidak tertinggal informasi.

Dari perspektif pengamat pendidikan, Sekolah Rakyat bukan sekadar program sektoral, melainkan simbol transformasi paradigma pembangunan pendidikan nasional. Negara tidak lagi menunggu masyarakat mengejar akses pendidikan, tetapi aktif menjemput dan melindungi anak-anak paling rentan agar masa depan mereka tidak ditentukan oleh kemiskinan orang tuanya.

Pada akhirnya, keberhasilan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kepercayaan dan dukungan publik. Sinergi pemerintah pusat dan daerah, partisipasi masyarakat, serta pengawasan berkelanjutan menjadi kunci agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan. Sudah saatnya seluruh elemen bangsa mendukung dan percaya bahwa Sekolah Rakyat adalah jalan terang transformasi pendidikan. Hal ini merupakan sebuah ikhtiar nyata untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan yang bermutu dan inklusif bagi seluruh anak Indonesia.

(* Penulis merupakan Konsultan Pendidikan Wilayah Jawa-Bali

Oleh: Jaya Abdi Keningar *)

Sekolah Rakyat tidak lahir sebagai proyek pendidikan biasa. Ia hadir sebagai jawaban atas persoalan yang selama puluhan tahun menjadi simpul ketimpangan pembangunan manusia Indonesia: kemiskinan ekstrem yang diwariskan lintas generasi melalui keterbatasan akses pendidikan bermutu. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi belajar, melainkan ruang perubahan, tempat negara secara sadar mencoba memutus rantai ketertinggalan dari hulunya.

Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan yang menyentuh akar persoalan sosial. Pendekatan ini menjelaskan mengapa leading sector program ini berada di Kementerian Sosial, bukan semata di kementerian pendidikan. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai desain tersebut sebagai pilihan kebijakan yang logis karena sasaran utama Sekolah Rakyat adalah kelompok desil satu dan dua, masyarakat miskin ekstrem yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan reguler. Menurutnya, orientasi ini menegaskan bahwa pendidikan diposisikan sebagai instrumen mobilitas sosial, bukan hanya pemenuhan administratif.

Dalam perspektif pendidikan, kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma negara. Pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai strategi intervensi struktural untuk memperbaiki kualitas hidup. Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan, menekankan bahwa tujuan pembangunan bukanlah mengejar status negara berpendapatan tinggi, melainkan memastikan rakyat hidup layak, makan cukup, sehat, dan anak-anak memperoleh pendidikan yang baik. Penempatan Sekolah Rakyat dalam kerangka besar Asta Cita menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sejajar dengan swasembada pangan dan energi sebagai fondasi kedaulatan bangsa.

Namun, tantangan terbesar Sekolah Rakyat justru terletak pada kualitas proses belajar itu sendiri. Banyak anak yang masuk ke Sekolah Rakyat membawa beban ketertinggalan literasi yang serius. Dalam dialog publik bertema “Menjaga Literasi Sekolah Rakyat” di TVRI, Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz menegaskan bahwa literasi tidak boleh dipersempit hanya pada kemampuan membaca teks, melainkan kemampuan mengolah informasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup. Pandangan ini menegaskan bahwa literasi adalah inti dari transformasi, bukan pelengkap kebijakan.

Di sinilah perpustakaan Sekolah Rakyat mengambil peran strategis. Perpustakaan tidak lagi diposisikan sebagai ruang sunyi penyimpanan buku, tetapi sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk belajar tanpa stigma. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa ketika perpustakaan dikelola secara aktif, dengan kegiatan membaca bersama, diskusi buku, dan kelas menulis, anak-anak yang semula pasif mulai berani menyampaikan pendapat. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat dalam angka, tetapi sangat menentukan arah masa depan mereka.

Pendekatan hibrida yang menggabungkan buku cetak dan teknologi digital juga menjadi kunci adaptasi Sekolah Rakyat dengan realitas zaman. Anak-anak hari ini hidup di dunia gawai. Menjauhkan mereka dari teknologi bukan solusi, melainkan ilusi. Dengan anjungan baca digital dan ruang publikasi karya siswa, literasi digital justru dapat diarahkan menjadi alat pemberdayaan. Anak tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi produsen pengetahuan. Inilah literasi yang membebaskan.

Aspek pembentukan karakter juga menjadi bagian integral dari Sekolah Rakyat, terutama melalui sistem berasrama. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Medan, menekankan bahwa kehidupan berasrama melatih disiplin, ketangguhan, dan kemampuan hidup bersama dalam perbedaan. Ia mengakui bahwa proses adaptasi tidak selalu mudah, namun kebersamaan yang terbangun justru menjadi fondasi penting bagi pembentukan kepribadian anak.

Dari sudut pandang kebijakan publik, Sekolah Rakyat juga tidak berdiri sendiri. Ia berjalan beriringan dengan Sekolah Garuda, yang dirancang sebagai inkubator bagi siswa berbakat untuk menembus pendidikan tinggi kelas dunia, khususnya di bidang STEM. Abdul Fikri Faqih menilai kombinasi ini sebagai upaya simultan negara: satu jalur untuk memutus kemiskinan ekstrem, jalur lain untuk mengejar ketertinggalan teknologi global. Dua kebijakan berbeda, namun berangkat dari visi yang sama—mengejar keadilan dan daya saing.

Meski demikian, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak bisa diukur dari seberapa sering ia dipuji di ruang publik. Ukuran sejatinya adalah apakah anak-anak benar-benar berubah: dari tidak percaya diri menjadi berani bermimpi, dari pasif menjadi kritis, dari terpinggirkan menjadi subjek pembangunan. Literasi, dalam arti yang paling substantif, adalah alat emansipasi. Tanpa literasi yang hidup, Sekolah Rakyat berisiko berhenti sebagai program administratif.

Sekolah Rakyat harus dijaga sebagai ruang perubahan yang konsisten. Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek lima tahunan, Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang bangsa yang nyata. Kini, literasi benar-benar dijadikan fondasi, dan makin yakin ke depan Sekolah Rakyat tidak hanya akan meluluskan siswa, Sekolah Rakyat akan melahirkan generasi yang mampu keluar dari kemiskinan dengan martabat, daya pikir kritis, dan kepercayaan diri untuk menentukan masa depannya sendiri.

*) pemerhati pendidikan

Bogor – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan akses pendidikan yang merata dan inklusif melalui penambahan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah titik strategis di berbagai daerah. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya negara untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu dan wilayah tertinggal, dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bukan semata mengejar status negara berpendapatan tinggi, melainkan memastikan kualitas hidup rakyat benar-benar meningkat.

Penegasan ini disampaikan presiden di hadapan para peserta Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Centre (SICC).

“Kriteria kita adalah maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi hidup seperti negara lain. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup dengan kualitas yang baik,” kata Prabowo.

Dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia, Presiden Prabowo secara khusus menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat sebagai inovasi yang jarang dilakukan di banyak negara. Program ini menyasar anak-anak dari kelompok paling tidak mampu untuk disekolahkan di sekolah berasrama, agar mereka benar-benar dikeluarkan dari jerat kemiskinan. Sebagai miniatur program pengentasan kemiskinan, orang tua siswa Sekolah Rakyat juga diberdayakan dan dilibatkan dalam program-program prioritas nasional.

“Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah,” tegas Prabowo.

Hingga saat ini Sekolah Rakyat rintisan telah berjalan di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Sebaran Sekolah Rakyat tersebut meliputi Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali–Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Pada tahun 2029, pemerintah menargetkan 500 Sekolah Rakyat beroperasi secara nasional, dengan daya tampung hingga 500.000 anak dari keluarga paling rentan.

Menurut Presiden Prabowo, perluasan ini hanya dapat berjalan jika didukung oleh kerja bersama pemerintah pusat dan daerah, mulai dari penyiapan lokasi, dukungan layanan dasar, hingga penguatan ekosistem sosial di sekitar sekolah.

Pemerintah menegaskan akan terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap program Sekolah Rakyat agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pemerataan akses pendidikan yang lebih luas, diharapkan kesenjangan sosial dapat ditekan dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud secara nyata.

JAKARTA – Program Sekolah Rakyat menjadi simbol kehadiran negara dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak dasar atas pendidikan yang bermutu. Melalui program ini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya diukur dari capaian ekonomi, tetapi dari seberapa jauh kualitas hidup rakyat dapat ditingkatkan secara adil dan merata.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan bahwa tujuan utama pembangunan adalah memastikan seluruh rakyat hidup dengan kualitas yang baik.

“Kriteria kita adalah maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup dengan kualitas yang baik,” ujar Presiden.

Menurutnya, kualitas hidup mencakup kecukupan pangan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan yang layak, serta penghasilan yang memadai.

Dalam kerangka itulah Sekolah Rakyat dihadirkan sebagai solusi konkret untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Presiden menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan anak-anak kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi.

“Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah,” tegasnya.

Hingga kini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di ratusan titik di seluruh Indonesia dan menjangkau berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal dan terluar. Ke depan, pemerintah menargetkan pengembangan Sekolah Rakyat secara masif agar ratusan ribu anak dari keluarga paling rentan memperoleh akses pendidikan berkualitas yang setara.

Komitmen inklusivitas menjadi ruh utama Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam proses belajar mengajar.

“Di sini gabung. Jadi satu, inklusif, tidak dibeda-bedakan, tetap diberi pembelajaran secara bersama-sama,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, memiliki potensi yang harus dikembangkan.

“Anak ini pasti punya keunggulan, pasti ada kehebatannya. Tugas guru adalah memperkuat keistimewaan itu.”

Nilai toleransi dan kemanusiaan juga ditanamkan secara kuat.

“Tidak boleh ada intoleransi, tidak boleh ada kekerasan fisik dan seksual, dan juga tidak boleh ada perundungan atau bullying. Anak-anak harus dididik untuk bisa rukun sebagai sesama manusia dan sesama warga bangsa,” tegas Saifullah Yusuf.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya kesiapan menghadapi perubahan zaman.

“Zaman selalu berubah dan berkembang. Sekolah Rakyat harus bisa mengasesmen perkembangan zaman agar anak-anak benar-benar siap menghadapi masa depan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pendidikan di Sekolah Rakyat harus memiliki kualitas unggul agar lulusan mampu mengangkat derajat diri dan keluarga.

Dengan pendekatan inklusif, adaptif, dan berorientasi masa depan, Sekolah Rakyat tidak hanya menghadirkan akses pendidikan, tetapi juga menumbuhkan literasi, karakter, dan harapan baru bagi generasi penerus bangsa. Program ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir, bekerja, dan berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia.

Oleh : Rivka Mayangsari )*

Langkah Indonesia menuju swasembada energi kini semakin nyata dan terukur. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu fondasi utama transformasi ekonomi nasional. Arah kebijakan tidak lagi sekadar menjaga pasokan, tetapi membangun kekuatan domestik agar Indonesia terbebas dari ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Strategi ini dipandang sebagai lompatan besar untuk memperkuat kedaulatan nasional sekaligus memperkokoh daya tahan ekonomi menghadapi dinamika global.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas kepada Dewan Energi Nasional (DEN) untuk secara bertahap menghentikan impor BBM hingga Indonesia benar-benar mencapai swasembada energi. Instruksi tersebut menjadi penanda dimulainya fase baru kebijakan energi nasional yang lebih berani, mandiri, dan berorientasi jangka panjang. Energi tidak lagi dipandang semata sebagai komoditas, tetapi sebagai instrumen strategis penentu kemakmuran bangsa.

Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa arahan Presiden menegaskan sektor energi sebagai fokus utama pembangunan nasional. Menurutnya, kebijakan energi ke depan dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global agar tidak bergantung pada pihak luar. Dalam kerangka ini, DEN memegang peran sentral dalam merumuskan arah kebijakan energi jangka panjang yang terintegrasi lintas sektor.

Pemerintah juga telah menyiapkan peta jalan kebijakan energi nasional yang kini memasuki tahap implementasi. Peta jalan tersebut mencakup penguatan produksi dalam negeri, modernisasi infrastruktur energi, kerja sama strategis dengan sejumlah negara, serta penataan kelembagaan pendukung sektor energi. Untuk mempercepat pelaksanaannya, pemerintah tengah menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden sebagai payung hukum percepatan swasembada energi. Dengan kerangka regulasi yang kuat, pelaksanaan program diharapkan lebih konsisten dan terukur.

Optimisme menuju swasembada energi juga diperkuat oleh berbagai proyek strategis di sektor pengolahan migas. Salah satu yang paling menonjol adalah pengembangan kilang melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Proyek ini menjadi simbol kebangkitan kapasitas pengolahan energi nasional, sekaligus bukti keseriusan pemerintah membangun fondasi industri energi dari hulu hingga hilir.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menilai peningkatan kapasitas kilang dan efisiensi pengolahan bahan bakar dari proyek RDMP Balikpapan akan berdampak langsung pada penurunan ketergantungan impor BBM. Selama ini, impor energi menjadi salah satu faktor yang membebani neraca perdagangan dan fiskal negara. Dengan kapasitas pengolahan dalam negeri yang semakin besar, tekanan tersebut dapat dikurangi secara bertahap.

Menurut Hendry, peningkatan kapasitas kilang Balikpapan yang kini mampu mengolah lebih dari 300 ribu barel per hari menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Produksi BBM dalam negeri yang meningkat akan membuat pasokan lebih terjamin, distribusi lebih stabil, dan harga lebih terkendali. Dampaknya tidak hanya terasa di sektor energi, tetapi juga merambat ke stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Lebih jauh, keberhasilan proyek RDMP Balikpapan juga memberikan efek psikologis positif bagi iklim investasi. Proyek energi berskala besar yang berjalan dan menunjukkan hasil akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kapasitas Indonesia dalam mengeksekusi proyek strategis. Ini memperkuat pesan bahwa Indonesia bukan hanya pasar energi, tetapi juga pusat produksi dan pengolahan energi yang kompetitif.

Penguatan kapasitas kilang domestik juga membuat perekonomian nasional lebih tahan terhadap gejolak harga energi global. Ketika harga minyak dunia berfluktuasi tajam, negara dengan ketergantungan impor tinggi akan lebih rentan. Sebaliknya, dengan kapasitas produksi dan pengolahan sendiri, Indonesia memiliki bantalan yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri.

Arah kebijakan swasembada energi juga berjalan seiring dengan agenda transisi energi dan keberlanjutan. Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber energi domestik yang lebih beragam, termasuk gas alam dan energi baru terbarukan, untuk memperkuat bauran energi nasional. Diversifikasi ini penting agar swasembada tidak hanya dicapai dari sisi volume, tetapi juga dari sisi kualitas dan keberlanjutan lingkungan.

Langkah menghentikan impor BBM secara bertahap bukan sekadar target teknis, melainkan simbol kemandirian bangsa. Selama puluhan tahun, ketergantungan pada energi impor menjadi titik lemah yang membatasi ruang gerak ekonomi. Kini, dengan strategi terpadu, penguatan kilang, regulasi pendukung, serta koordinasi lintas lembaga, fondasi menuju kemandirian energi dibangun semakin kokoh.

Kepercayaan diri nasional pun meningkat. Publik melihat adanya arah yang jelas, program yang konkret, dan eksekusi yang berjalan. Swasembada energi tidak lagi sekadar slogan, tetapi menjadi agenda kerja dengan tahapan yang terukur. Sinergi antara pemerintah, BUMN energi, lembaga kebijakan, dan kalangan akademisi memperkuat keyakinan bahwa target tersebut realistis untuk dicapai.

Dengan kombinasi kepemimpinan yang tegas, perencanaan strategis, dan proyek-proyek penguatan kapasitas dalam negeri, Indonesia berada di jalur yang semakin mantap menuju swasembada energi. Kemandirian ini diharapkan menjadi pengungkit besar bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Indonesia pun makin percaya diri menatap masa depan sebagai bangsa yang berdaulat di bidang energi.

)* Pemerhati masalah Energi

Oleh: Eza Bagaskara )*

Pemerintah terus memantapkan arah kebijakan ketahanan energi nasional dengan menempatkan optimalisasi sumber daya lokal sebagai strategi utama. Pendekatan ini dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan energi, menekan ketergantungan impor, serta memastikan keberlanjutan pasokan energi di tengah tantangan global yang semakin dinamis.

Komitmen tersebut tercermin dari penguatan peran Dewan Energi Nasional periode 2026–2030 yang dilantik Presiden Prabowo Subianto. DEN diposisikan sebagai simpul strategis negara dalam menyinergikan kebijakan lintas sektor agar pengelolaan energi nasional berjalan terarah dan konsisten dengan kepentingan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang bergabung sebagai anggota DEN, menilai sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional. Pemerintah melihat potensi besar komoditas pertanian sebagai basis pengembangan energi hijau sekaligus penggerak transisi menuju energi terbarukan berbasis sumber daya dalam negeri.

Sebagai negara agraris, Indonesia dinilai memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan bioenergi. Komoditas seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong dipandang mampu menjadi tulang punggung energi terbarukan nasional sekaligus memperkuat kemandirian energi dan perekonomian rakyat.

Pemerintah selama ini telah mengembangkan kelapa sawit dan tebu sebagai sumber utama biofuel nasional. Ke depan, singkong diproyeksikan menjadi alternatif baru dengan potensi besar untuk memperluas basis energi hijau. Optimalisasi komoditas tersebut sejalan dengan upaya memperluas manfaat ekonomi sektor pertanian.

Dalam kerangka kebijakan, pemerintah juga memperkuat mandatori biodiesel hingga B50. Kebijakan ini diproyeksikan menekan impor solar secara signifikan dan meningkatkan serapan bahan bakar nabati produksi dalam negeri, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Sinergi antara sektor pertanian dan energi terus diperkuat melalui program hilirisasi dan perluasan budidaya tanaman penghasil biofuel. Pemerintah mendorong integrasi dari hulu hingga hilir agar nilai tambah dapat dinikmati langsung oleh petani dan pelaku usaha domestik.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus mengarahkan kebijakan energi nasional pada empat tujuan utama sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa ketahanan, kedaulatan, kemandirian, dan swasembada energi menjadi fondasi utama seluruh strategi pemerintah di sektor energi.

Pemerintah mencermati masih adanya kesenjangan antara kebutuhan dan produksi energi domestik, khususnya untuk solar. Untuk menutup celah tersebut, pemerintah memanfaatkan intervensi kebijakan melalui campuran biodiesel berbasis Crude Palm Oil yang dinilai mampu mengurangi ketergantungan impor secara bertahap.

Arahan Presiden Prabowo kepada DEN juga menekankan pentingnya penghentian impor BBM secara bertahap. Langkah ini dibarengi dengan penguatan cadangan energi domestik agar Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap fluktuasi pasokan global.

Salah satu fokus utama pemerintah adalah peningkatan kapasitas cadangan strategis nasional. Pemerintah menargetkan ketahanan energi yang semula hanya mencukupi kebutuhan dalam waktu singkat dapat ditingkatkan hingga beberapa bulan melalui pembangunan fasilitas penyimpanan energi di berbagai wilayah.

Upaya ini dilengkapi dengan penyempurnaan regulasi dan percepatan implementasi kebijakan. Pemerintah memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai peta jalan energi nasional agar dampaknya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Selain bioenergi dan BBM, pemanfaatan gas bumi juga menjadi pilar penting ketahanan energi. PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai subholding gas Pertamina menegaskan komitmennya memperluas jaringan gas bumi rumah tangga di berbagai daerah.

Direktur Komersial PGN, Aldiansyah Idham, memandang pembangunan jargas sebagai kontribusi konkret dalam menekan laju impor energi sekaligus menyediakan energi bersih, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Perluasan jargas juga dinilai berperan dalam memperbaiki keseimbangan neraca migas nasional.

PGN secara aktif membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah, pengembang perumahan, dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi. Pendekatan kemitraan ini dipandang strategis untuk memperluas pemanfaatan gas domestik secara merata.

Dengan pengalaman panjang dalam pembangunan jaringan pipa dan pengelolaan jargas, PGN siap mendukung seluruh tahapan pengembangan, mulai dari desain hingga pemeliharaan. Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.

Secara keseluruhan, kebijakan optimalisasi sumber daya lokal menjadi benang merah strategi energi pemerintah. Melalui penguatan sektor pertanian, kebijakan energi nasional yang terarah, serta perluasan infrastruktur gas bumi, pemerintah menegaskan langkah konkret menuju ketahanan dan kedaulatan energi yang berkelanjutan.

Dengan konsistensi kebijakan dan sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, pemerintah optimistis ketahanan energi berbasis sumber daya lokal dapat diwujudkan secara bertahap. Langkah ini tidak hanya menjamin ketersediaan energi nasional, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Keberlanjutan kebijakan ini juga diproyeksikan mendorong investasi energi domestik dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah. Pemerintah menilai ketahanan energi berbasis sumber daya lokal bukan sekadar agenda sektoral, melainkan fondasi pembangunan nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi jangka panjang.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk mewujudkan swasembada energi nasional yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Langkah konkret terbaru ditandai dengan pelantikan 15 anggota Dewan Energi Nasional (DEN) oleh Presiden di Istana Negara, yang diharapkan mampu mempercepat proses menuju kemandirian energi Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pembentukan dan penguatan peran DEN menjadi bagian penting dalam mengorkestrasi berbagai kebijakan lintas sektor di bidang energi. Menurutnya, secara teknis sejumlah program menuju swasembada energi telah dijalankan oleh kementerian terkait, namun kehadiran DEN diharapkan mampu mempercepat proses persiapan secara menyeluruh dan terintegrasi.

“Secara teknis, beberapa program untuk mencapai swasembada energi sudah dilakukan kementerian. Dengan dilantiknya Dewan Energi Nasional diharap bisa mempercepat proses-proses persiapan menuju swasembada energi,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, sejumlah program prioritas telah disiapkan pemerintah, mulai dari peningkatan lifting minyak dan gas bumi hingga pengalihan sumber daya energi ke energi baru dan terbarukan, seperti biofuel dan tenaga surya.

“Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus memperkuat ketahanan nasional.” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa arah kebijakan energi Presiden Prabowo berfokus pada kedaulatan energi, ketahanan energi, dan swasembada energi. Salah satu instrumen utama untuk mencapai target tersebut adalah penyusunan roadmap kebijakan energi nasional yang dibangun bersama Dewan Energi Nasional. Menurutnya, DEN telah bekerja mempersiapkan berbagai tahapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), termasuk pembangunan energi baru dan terbarukan serta pengembangan pemanfaatan tenaga nuklir.

“Untuk kemandirian energi, pemanfaatan B50 akan mengurangi impor BBM. Saat ini impor kita masih sekitar 30 juta kiloliter,” kata Bahlil.

Dukungan terhadap agenda swasembada energi juga datang dari sektor hulu migas. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai capaian produksi minyak PGN SAKA di Wilayah Kerja Pangkah sepanjang 2025 yang melampaui target APBN sebagai kontribusi nyata dalam menjaga pasokan energi nasional. Ia menegaskan arahan Presiden agar tidak ada kebocoran sumber daya alam dan capaian tersebut terus ditingkatkan demi swasembada energi yang berkelanjutan.

Dewan Energi Nasional terdiri atas unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Dari unsur pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Ketua Harian DEN, dengan anggota antara lain Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup, hingga Menteri PPN/Bappenas. Sementara dari unsur pemangku kepentingan, DEN melibatkan perwakilan akademisi, industri, teknologi, lingkungan hidup, serta konsumen, guna memastikan kebijakan energi disusun secara komprehensif dan inklusif.

Pemerintah terus memperkuat fondasi energi berkelanjutan sebagai bagian dari strategi jangka panjang menjaga kemandirian energi sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Kebijakan ini sejalan dengan visi Asta Cita serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca melalui target Nationally Determined Contribution (NDC).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan transisi hijau dijalankan secara terukur melalui pengembangan energi bersih, penguatan ekonomi hijau, dan penciptaan lapangan kerja hijau.

Menurut Airlangga, arah kebijakan tersebut ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid.

“Transformasi menuju ekonomi hijau membutuhkan landasan ekonomi makro yang kuat agar berkelanjutan,” ujar Airlangga.

Ia menyampaikan perekonomian nasional tetap resilien dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi yang terkendali, serta kinerja perdagangan dan investasi yang positif.

Kondisi tersebut memberi ruang fiskal untuk mendukung investasi strategis, termasuk pengembangan energi bersih. Airlangga juga menekankan besarnya potensi Energi Baru dan Terbarukan Indonesia yang mencapai 3.686 GW, dengan Kalimantan menyumbang sekitar 517 GW.

“Pemerintah mendorong pembangunan green super grid, pengembangan biofuel B40–B50, dan bahan bakar ramah lingkungan sebagai bagian dari kedaulatan energi,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti peran sektor hulu migas dalam menjaga pasokan energi nasional.

Zulkifli mengapresiasi capaian produksi PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka) yang melampaui target sepanjang 2025.

“Presiden menekankan agar tidak ada kebocoran sumber daya alam. Capaian PGN Saka dalam mendukung swasembada energi harus terus ditingkatkan,” ujar Zulkifli.

Zulkifli menilai kinerja tersebut menunjukkan pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan bertanggung jawab tetap relevan dalam masa transisi energi, terutama untuk menjamin ketersediaan energi domestik secara andal.

Dari sisi pelaku usaha, Direktur Utama PGN Saka, Intan Fauzi, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor energi.

“PGN Saka berkomitmen memperkuat kemandirian energi nasional melalui peningkatan produksi hulu migas, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial,” katanya.

Ia menambahkan, PGN Saka akan terus mengoptimalkan aset eksisting serta menjalankan eksplorasi dan pengembangan secara bertanggung jawab dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), guna memastikan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. ****

Alexander R