Surabaya – Pemerintah terus memperkuat langkah pengendalian harga bahan pokok nasional menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri melalui Gerakan Pasar Murah yang digelar secara masif di berbagai daerah. Program ini menjadi instrumen utama pemerintah untuk memastikan harga pangan tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga di tengah potensi lonjakan permintaan saat hari besar keagamaan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Presiden RI memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok. Pemerintah bahkan mendorong agar harga pangan tidak hanya terkendali, tetapi juga dapat ditekan agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Bapak Presiden selalu menekankan agar harga-harga menjelang hari raya tidak boleh naik. Bahkan beliau ingin harga-harga turun. Alhamdulillah, pada Natal dan Tahun Baru serta Lebaran tahun lalu, harga bisa kita kendalikan,” ujar Zulkifli Hasan.

Menghadapi puasa dan Lebaran tahun ini, pemerintah memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman. Selain pengamanan pasokan, pasar murah digencarkan sebagai langkah konkret menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Sekarang yang paling penting stok cukup dan harga terkendali. Tidak boleh naik. Karena itu kita lakukan pasar murah, misalnya beras diskon 10 persen, telur diskon 10 persen,” jelasnya.

Menurut Zulkifli Hasan, pasar murah bersifat antisipatif dan berkelanjutan, dilaksanakan setiap hari di sejumlah wilayah untuk meredam gejolak harga akibat peningkatan permintaan.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut mengambil peran strategis. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung menggelar pasar murah keenam sejak awal 2026 sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah.
“Awal tahun ini kita langsung bergerak. Pasar murah adalah bagian dari ikhtiar Pemprov Jawa Timur untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, agar masyarakat tetap bisa mengakses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau,” tegas Khofifah.

Ia menilai pasar murah efektif karena menghadirkan harga pembanding di bawah harga pasar, tanpa mengganggu ekosistem pasar tradisional. “Kita tempatkan pasar murah ini di titik-titik yang tidak berdekatan dengan pasar tradisional, supaya tidak mengganggu ekosistem pasar yang sudah ada,” jelasnya.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Timur Langgeng Wisnu Adinugroho memastikan stok pangan di wilayahnya berada pada posisi sangat aman.
“Kami sangat siap. Stok 796 ribu ton itu cukup untuk 14 bulan ke depan,” ungkapnya. Bulog Jatim juga aktif menyerap hasil panen petani dan bersinergi dengan Satgas Pangan untuk pemantauan harian, guna memastikan stabilitas harga tetap terjaga.

Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan Bulog, Gerakan Pasar Murah diharapkan menjadi benteng utama menjaga stabilitas harga pangan nasional. (*)

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemerataan layanan kesehatan nasional dengan menyiapkan insentif tambahan hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Kebijakan ini juga disertai penyediaan hunian serta fasilitas pendukung sebagai bentuk dukungan menyeluruh bagi tenaga medis di wilayah prioritas.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada Januari 2026. Insentif diberikan di luar gaji pokok, jasa pelayanan, dan tunjangan lain yang melekat, sehingga total penghasilan dokter spesialis di daerah dapat mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan.

“Kami memberikan tambahan sekitar Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bersedia mengabdi di daerah terpencil sebagai bentuk apresiasi,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Menurut Menteri Kesehatan, kebijakan ini difokuskan pada wilayah yang selama ini masih kekurangan dokter spesialis, seperti Nias, Maluku, Papua, serta daerah terpencil lainnya. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas nonfinansial berupa rumah dinas dan kendaraan operasional.

“Tidak hanya insentif uang, kami lengkapi juga dengan rumah dan fasilitas agar dokter merasa aman dan nyaman saat bertugas,” katanya.

Budi Gunadi Sadikin menilai pemerataan distribusi dokter spesialis masih menjadi tantangan besar. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa dan lulusan dokter spesialis yang hanya sekitar 2.700 orang per tahun, percepatan kebijakan dinilai sangat diperlukan.

“Kalau mengandalkan jalur pendidikan normal yang memakan waktu 4 sampai 8 tahun, pemerataan akan berjalan lambat. Karena itu kami dorong skema fellowship satu tahun,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan alat kesehatan di lokasi penempatan.

“Pengiriman dokter harus sejalan dengan kesiapan alat. SDM dan peralatan wajib berjalan bersamaan agar pelayanan maksimal,” tegasnya.

Kebijakan insentif ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis dan Subspesialis di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Melalui aturan tersebut, pemerintah menetapkan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan yang akan diberikan kepada lebih dari 1.100 dokter spesialis pada tahap awal.

Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Ketua Lembaga Kesehatan MUI, Dr. dr. Bayu Wahyudi, menilai langkah pemerintah sangat positif dan strategis.

“Perpres ini merupakan terobosan penting untuk menjawab ketimpangan distribusi dokter spesialis di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Dr. dr. Bayu Wahyudi, SpOG, insentif tersebut diharapkan mendorong lebih banyak dokter untuk bertugas di wilayah DTPK sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat.

Ia menambahkan, dukungan fasilitas, kolaborasi antar tenaga kesehatan, serta sistem monitoring yang baik akan semakin memperkuat dampak kebijakan ini secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat layanan kesehatan nasional, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Upaya tersebut diwujudkan melalui kebijakan pemberian insentif sebesar Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah 3T. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan ketimpangan distribusi tenaga medis sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah yang selama ini minim akses.

Selama ini, keterbatasan dokter spesialis di daerah 3T menjadi salah satu persoalan krusial dalam sistem kesehatan nasional. Banyak masyarakat harus menempuh jarak jauh ke kota besar hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan rujukan. Melalui insentif yang kompetitif, pemerintah berharap dapat menarik minat dokter spesialis agar bersedia mengabdi di daerah-daerah prioritas tersebut, sehingga pelayanan kesehatan yang lebih merata dapat segera terwujud.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang sebagai solusi konkret atas ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya menuntut pengabdian tenaga medis, tetapi juga memberikan penghargaan yang layak atas dedikasi mereka.

“Pemerintah menyiapkan insentif Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bertugas di wilayah 3T. Ini adalah bentuk apresiasi sekaligus upaya agar masyarakat di daerah terpencil bisa mendapatkan layanan kesehatan yang setara dengan daerah lain,” ujar Budi.

Lebih lanjut, Menkes menekankan bahwa kehadiran dokter spesialis di wilayah 3T akan berdampak langsung pada penurunan angka rujukan ke kota besar serta peningkatan kualitas penanganan penyakit di daerah. Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional yang menitikberatkan pada pemerataan akses dan penguatan layanan primer hingga rujukan.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menyampaikan bahwa penyaluran insentif tersebut telah mulai dilakukan secara bertahap. Ia memastikan seluruh proses berjalan transparan dan tepat sasaran.

“Kementerian Kesehatan mulai menyalurkan insentif Rp30 juta bagi dokter yang bertugas di wilayah 3T. Insentif ini diberikan setiap bulan sebagai dukungan nyata pemerintah agar pelayanan kesehatan di daerah terpencil semakin optimal,” kata Aji.

Aji menambahkan, pemerintah juga terus melakukan pendampingan serta evaluasi berkala untuk memastikan para dokter dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Selain insentif finansial, Kemenkes turut memperhatikan aspek fasilitas kesehatan, ketersediaan alat medis, serta dukungan dari pemerintah daerah agar program ini berjalan berkelanjutan.

Kebijakan ini sejalan dengan berbagai program prioritas pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas layanan publik. Di tengah tantangan global dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, langkah progresif ini dinilai sebagai bentuk kehadiran negara yang nyata di seluruh penjuru Tanah Air.

Dengan dukungan insentif yang memadai, penguatan fasilitas, serta sinergi lintas sektor, pemerintah optimistis pemerataan layanan kesehatan dapat segera terwujud. Kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga fondasi penting menuju sistem kesehatan nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.***

*) Oleh: Syamsul Huda

Insentif Dokter 3T mencerminkan komitmen kuat negara dalam membangun Indonesia yang inklusif dan berkeadilan. Kehadiran dokter di wilayah 3T tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, tetapi juga memperkokoh persatuan nasional melalui pelayanan publik yang merata. Dengan kebijakan ini, negara hadir secara nyata, memastikan bahwa setiap warga negara, di mana pun berada, memperoleh hak kesehatan yang sama sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.

Langkah pemerintah menyiapkan insentif tambahan hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah 3T merupakan terobosan penting. Kebijakan ini tidak hanya menjawab persoalan ekonomi yang kerap menjadi pertimbangan utama tenaga medis, tetapi juga menunjukkan keberpihakan negara terhadap wilayah pinggiran. Insentif tersebut diberikan di luar gaji, jasa pelayanan, dan tunjangan lainnya, sehingga total penghasilan dokter dapat mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan. Pendekatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan daya tarik yang realistis dan kompetitif. Dengan skema ini, penugasan di daerah terpencil tidak lagi dipersepsikan sebagai pengorbanan sepihak.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kebijakan insentif ini mulai diterapkan pada Januari 2026. Menurutnya, program ini menyasar wilayah-wilayah yang selama ini kekurangan dokter spesialis, seperti Nias, Maluku, Papua, dan daerah terpencil lainnya. Selain insentif finansial, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa rumah dinas dan kendaraan untuk menunjang mobilitas dokter. Hal ini penting mengingat tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur di wilayah 3T. Dengan dukungan menyeluruh tersebut, dokter diharapkan dapat bekerja secara optimal dan fokus pada pelayanan pasien.

Kebijakan ini sejatinya merupakan implementasi konkret dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto. Melalui regulasi tersebut, negara memberikan tunjangan khusus sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pada tahap awal, sebanyak 1.100 dokter menjadi penerima manfaat, khususnya mereka yang praktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Penetapan wilayah penerima dilakukan berdasarkan kriteria objektif seperti keterbatasan akses dan kekurangan tenaga medis. Dengan demikian, kebijakan ini dirancang berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Lebih dari sekadar insentif finansial, pemerintah juga menyiapkan skema pengembangan kapasitas dan karier bagi para dokter. Kesempatan pelatihan berjenjang dan pembinaan karier menjadi bagian penting dari kebijakan ini agar penugasan di daerah 3T tidak menghambat profesionalisme tenaga medis. Pemerintah pusat juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan anggaran pendukung, logistik, dan fasilitas penunjang. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Tanpa dukungan daerah, insentif sebesar apa pun tidak akan berjalan optimal.

Langkah Presiden Prabowo ini mendapat sambutan positif dari kalangan profesi kedokteran, termasuk Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Ketua Umum PP IDAI, DR. Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K), menilai insentif Rp30 juta per bulan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dokter spesialis yang bertugas di wilayah dengan akses kesehatan terbatas. Menurutnya, negara akhirnya hadir secara nyata untuk mengapresiasi pengabdian tenaga medis di garis depan pelayanan. Apresiasi ini penting untuk menjaga semangat dan motivasi dokter yang bekerja dalam kondisi serba terbatas. Pengakuan negara menjadi simbol bahwa pengabdian di daerah 3T memiliki nilai strategis nasional.

Namun demikian, IDAI juga menyampaikan tiga catatan penting agar kebijakan ini berjalan efektif dan berkelanjutan. Pertama, penugasan dokter harus disertai jaminan keamanan dan perlindungan hukum yang memadai. Kedua, fasilitas kesehatan di daerah 3T perlu ditingkatkan agar dokter dapat bekerja sesuai standar profesi. Ketiga, perlu ada kepastian jenjang karier dan keberlanjutan program agar tidak bersifat temporer. Catatan ini menunjukkan bahwa dukungan profesi bersifat konstruktif dan bertujuan memperkuat kebijakan pemerintah. Pemerintah pun perlu menjadikan masukan ini sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan.

Jika dijalankan secara konsisten, kebijakan insentif dokter 3T berpotensi mengubah wajah layanan kesehatan nasional. Kehadiran dokter spesialis di daerah terpencil akan meningkatkan kualitas diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga dapat menekan biaya rujukan dan memperkuat sistem kesehatan daerah. Lebih jauh, pemerataan layanan kesehatan merupakan fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia. Tanpa kesehatan yang merata, bonus demografi hanya akan menjadi slogan tanpa substansi.

Kebijakan ini juga memperlihatkan paradigma baru pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Negara tidak lagi menunggu daerah mengejar ketertinggalan sendiri, melainkan hadir secara aktif melalui intervensi afirmatif. Insentif dokter 3T menjadi bukti bahwa keadilan sosial diterjemahkan dalam kebijakan konkret dan terukur. Pendekatan ini patut diapresiasi sebagai bentuk keberanian politik dalam menjawab masalah klasik yang selama ini terabaikan. Negara hadir bukan hanya di pusat kekuasaan, tetapi hingga ke ujung negeri.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Oleh: Surya Ismail Anshar (*

Kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif tambahan hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah terpencil menandai babak baru dalam upaya pemerataan layanan kesehatan. Kebijakan yang mulai diterapkan pada Januari 2026 ini tidak hanya dirancang sebagai dorongan finansial, tetapi menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk memperkuat akses pelayanan medis di wilayah-wilayah yang selama ini mengalami kekurangan tenaga kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa insentif tersebut diberikan di luar gaji, jasa pelayanan, dan tunjangan lain, sehingga dokter spesialis di daerah terpencil dapat memperoleh total penghasilan antara Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan. Kebijakan ini menyasar daerah yang selama bertahun-tahun kekurangan tenaga medis spesialis, seperti Nias, Maluku, Papua, dan sejumlah wilayah terluar lainnya. Selain insentif tunai, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa rumah dinas dan kendaraan operasional sebagai bentuk dukungan nyata terhadap tugas kedinasan di lapangan.

Budi menilai distribusi dokter spesialis masih menjadi tantangan serius dalam sistem pelayanan kesehatan Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, kapasitas lulusan dokter spesialis yang hanya sekitar 2.700 orang per tahun dinilai tidak cukup untuk menutup kebutuhan nasional. Oleh karena itu, pemerintah mempercepat berbagai program, termasuk fellowship dan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, sebagai cara untuk memperluas akses pelatihan dan mempercepat ketersediaan tenaga medis yang kompeten. Ia juga menegaskan bahwa penempatan dokter spesialis harus diiringi penyediaan alat kesehatan yang memadai agar pelayanan dapat berjalan optimal.

Sejalan dengan itu, perhatian terhadap tenaga medis sebagai pilar ketahanan nasional menjadi sorotan dari legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa profesi ilmu penyakit dalam tidak sekadar pekerjaan teknis, melainkan elemen penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan kesehatan masyarakat. Ia menekankan perlunya negara memastikan bahwa transformasi kesehatan bukan hanya persoalan menambah jumlah dokter, tetapi juga menjamin kualitas layanan dan keselamatan tenaga medis yang bekerja di berbagai kondisi, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

Menurut Achmad Ru’yat, negara harus hadir sebagai pelindung profesional kesehatan, sekaligus memastikan bahwa rakyat kecil tetap mendapatkan layanan terbaik. Sikap tersebut dianggap penting agar kebijakan transformasi kesehatan benar-benar menyentuh aspek yang esensial, yakni pemerataan akses dan perlindungan terhadap tenaga medis yang mengabdikan diri di wilayah dengan fasilitas terbatas.

Dukungan terhadap kebijakan insentif ini juga datang dari kalangan organisasi keagamaan dan akademisi kesehatan. Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia (LK-MUI) melalui Ketua LK-MUI, Dr. dr. Bayu Wahyudi SpOG sebelumnya menyatakan bahwa insentif sebesar Rp30 juta per bulan diharapkan mampu mendorong lebih banyak dokter bersedia bertugas di wilayah yang selama ini kekurangan layanan medis. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai simbol komitmen negara dalam memenuhi hak atas kesehatan, yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Namun, Bayu mengingatkan bahwa insentif finansial tidak boleh menjadi satu-satunya fokus. Ia menekankan perlunya ekosistem pendukung yang komprehensif, mulai dari jaminan perlindungan hukum, keamanan tenaga medis, hingga ketersediaan fasilitas medis yang layak. Menurutnya, tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, insentif sebesar apa pun berpotensi tidak memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan.

Lebih jauh, Bayu menjelaskan bahwa banyak rumah sakit dan puskesmas di daerah tertinggal, terpencil, dan kepulauan (DPTK) masih menghadapi berbagai keterbatasan. Beberapa di antaranya belum memiliki alat medis yang memadai, ruang operasi yang steril, pasokan listrik yang stabil, atau akses air bersih yang konsisten. Kondisi demikian dapat membatasi kapasitas dokter spesialis dalam memberikan layanan optimal, sekaligus meningkatkan risiko dalam praktik medis. Oleh karena itu, ia menilai kebijakan insentif harus dibarengi dengan peningkatan infrastruktur kesehatan secara menyeluruh.

Kebijakan pemberian insentif ini juga memiliki implikasi strategis terhadap percepatan transformasi kesehatan nasional. Dengan meningkatnya minat dokter spesialis untuk bertugas di daerah terpencil, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan lanjutan dapat meningkat signifikan. Warga di berbagai wilayah yang sebelumnya harus melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan spesialis berpotensi memperoleh layanan yang lebih cepat, efisien, dan berkualitas. Hal ini dapat berdampak pada penurunan angka kematian akibat penyakit berat, peningkatan deteksi dini, serta penyebaran layanan promotif dan preventif yang lebih efektif.

Secara sistemik, kebijakan ini juga dapat mengurangi beban fasilitas kesehatan di kota besar yang selama ini menampung pasien rujukan dari berbagai daerah. Dengan pemerataan tenaga medis, aliran pasien dapat lebih seimbang sehingga sistem kesehatan bekerja lebih efisien. Selain itu, peningkatan kapasitas layanan di daerah juga membuka peluang pengembangan riset, pendidikan kedokteran, dan penguatan jejaring kesehatan antarwilayah.

Kebijakan insentif bagi dokter spesialis ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah terhadap pemerataan dan keadilan layanan kesehatan. Upaya tersebut layak mendapat dukungan luas dari masyarakat, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kerja bersama dan apresiasi terhadap langkah progresif ini, Indonesia dapat bergerak menuju sistem kesehatan yang lebih merata, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

(* Penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta — Kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi global terus menguat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini Indonesia menyiapkan langkah untuk memperkuat posisinya sebagai jangkar investasi global. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan Indonesia Economic Summit (IES) 2026 yang digagas Indonesian Business Council (IBC) dan ditargetkan menjadi ajang pertemuan strategis antara investor dunia dan para pengambil kebijakan di Tanah Air.

Ketua Dewan Pengawas (Board of Trustees) IBC Arsjad Rasjid mengatakan, IES 2026 akan mempertemukan lebih dari 100 investor global dengan pemangku kepentingan strategis Indonesia.

“Keadaan uncertainty di dunia ini, dan juga dengan adanya perebutan modal, membuat kita harus memikirkan bagaimana making Indonesia an anchor for global investment,” ujar Arsjad.

“Kalau kita ingin Indonesia menjadi anchor, kita harus berkompetisi dengan yang lain. We want to make sure bahwa investor datang ke Indonesia,” ungkapnya.

Arsjad menilai, untuk membawa Indonesia menjadi pusat kepercayaan investor global, perlu strategi komprehensif dalam mengatasi berbagai kendala struktural yang selama ini membatasi pertumbuhan ekonomi.

“Ini termasuk strategi untuk mengatasi kendala struktural yang membatasi pertumbuhan,” ujarnya.

Ia mengaitkan langkah tersebut dengan pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum yang menekankan konsep 3C, yakni certainty, capability, dan capital. Dari sisi certainty, Arsjad menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi prasyarat utama bagi masuknya investasi.

“Kalau kita bicara certainty, itu kita bicara mengenai bagaimana kepastian hukum, karena investasi akan datang bila ada kepastian hukum,” kata Arsjad.

Menurut dia, kepastian hukum akan memberikan rasa aman bagi investor untuk menanamkan modal dalam jangka panjang, sekaligus menjadi fondasi bagi peningkatan daya saing Indonesia di tengah kompetisi global.

Sementara itu, Chief Executive Officer Indonesian Business Council (IBC), Sofyan Djalil mengatakan strategi pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya bertumpu pada investasi negara, terlebih di tengah dinamika global yang semakin volatil dan percepatan teknologi yang sangat cepat.

“Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi tentu tidak cukup kita mengarahkan kepada investasi negara,” kata Sofyan.

“Kalau kita tidak meningkatkan produktivitas maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi tantangan. Karena kunci sebuah kemajuan bangsa adalah produktivitas,” tambahnya.

Dengan fondasi ekonomi yang semakin kokoh dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa, Indonesia di bawah Presiden Prabowo kian menegaskan posisinya sebagai destinasi investasi global yang menjanjikan, inklusif, dan berkelanjutan.

JAKARTA – Indonesia kian mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tujuan investasi paling menjanjikan di kawasan emerging markets. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, strategi pembangunan ekonomi nasional dinilai semakin terarah, kredibel, dan mampu menjawab ekspektasi investor global yang menuntut kepastian kebijakan serta stabilitas jangka panjang.

Chief Economist IQI Global, Shan Saeed, menilai partisipasi aktif Indonesia dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) Davos 2026 mencerminkan kepercayaan global terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Kehadiran Indonesia di forum elite tersebut menunjukkan bahwa visi pembangunan pemerintah tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan telah diterjemahkan ke dalam kerangka ekonomi yang dapat dieksekusi dan diukur.

“Alokator modal global merespons eksekusi yang terlembaga, bukan sekadar sinyal retoris. Pendekatan Indonesia memperlihatkan bagaimana niat kebijakan diterjemahkan menjadi platform investasi yang bisa dijalankan,” ujar Shan Saeed .

Ia menjelaskan, kekuatan strategi investasi Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama, yakni platform, pipeline, dan kredibilitas. Dari sisi platform, pembentukan Danantara sebagai jangkar ko-investasi dinilai sebagai terobosan strategis dalam memobilisasi modal institusional. Rencana penempatan dana hingga USD 14 miliar pada 2026, yang bersumber dari dividen portofolio dan dialokasikan ke dalam negeri, mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

“Saya melihat ini sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia serius membangun mesin pertumbuhan berbasis modal jangka panjang,” kata Shan Saeed.

Pada aspek pipeline, pemerintah secara konsisten memprioritaskan sektor-sektor unggulan seperti energi terbarukan, infrastruktur digital, kesehatan, dan ketahanan pangan. Fokus tersebut dinilai tepat karena selaras dengan kebutuhan struktural ekonomi nasional sekaligus tren permintaan global yang terus meningkat.

“Sektor-sektor ini cocok bagi investor jangka panjang yang mencari stabilitas dan nilai berkelanjutan,” ujarnya.

Dari sisi kredibilitas, Indonesia menunjukkan disiplin kebijakan melalui penerbitan obligasi Patriot, penjagaan peringkat kredit di level BBB, serta kemitraan investasi bernilai sekitar USD 45 miliar. Langkah-langkah ini memperkuat kepercayaan terhadap transparansi dan ketahanan institusi ekonomi Indonesia.

Optimisme global tersebut sejalan dengan pandangan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dan tercermin dalam kinerja pasar keuangan domestik.

“IHSG adalah cerminan arah ekonomi kita. Fundamentalnya kuat, dan prospeknya sangat menjanjikan,” ujar Purbaya.

Dengan stabilitas makroekonomi, inflasi yang terkendali, serta strategi investasi yang terstruktur, Indonesia dinilai telah bertransformasi menjadi destinasi investasi inti yang kredibel, berdaya saing, dan berkelanjutan di mata dunia.

Oleh: Bara Winatha*)

Indonesia kian memantapkan posisinya sebagai salah satu tujuan investasi paling menarik di kawasan dan di antara negara-negara pasar berkembang dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, stabilitas politik dan ekonomi nasional dikelola secara aktif sebagai modal strategis untuk mendorong transformasi ekonomi jangka menengah dan panjang. Pendekatan tersebut tercermin dari meningkatnya kepercayaan investor global, menguatnya arus modal asing, serta pengakuan berbagai pihak internasional terhadap konsistensi arah kebijakan Indonesia. Stabilitas yang terbangun menjadi fondasi yang memungkinkan Indonesia naik kelas menjadi destinasi investasi yang matang, sistemik, dan berkelanjutan.

Chief Economist IQI Global, Shan Saeed, mengatakan keterlibatan Indonesia dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) Davos 2026 menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar mengirimkan sinyal politik, melainkan membawa narasi kebijakan yang dapat diterjemahkan menjadi arsitektur ekonomi yang dapat dieksekusi. Ia memandang pasar global saat ini semakin selektif dan cenderung merespons eksekusi kebijakan yang terinstitusionalisasi dibandingkan retorika. Indonesia dinilai mampu menunjukkan bagaimana visi kebijakan nasional diterjemahkan menjadi platform investasi yang konkret dan dapat dijalankan oleh pelaku pasar.

Shan Saeed menilai strategi investasi Indonesia dapat dibaca melalui tiga kerangka utama, yakni platform, pipeline, dan kredibilitas. Pada sisi platform, pemerintah dinilai berhasil membangun mekanisme mobilisasi modal institusional melalui kehadiran Danantara sebagai jangkar ko-investasi. Rencana penempatan dana hingga sekitar US$14 miliar pada 2026, yang sebagian besar berasal dari dividen portofolio dan dialokasikan kembali ke pasar domestik, dipandang sebagai langkah penting menuju pembentukan modal yang berulang dan berskala besar. Pendekatan ini mampu menurunkan friksi transaksi, memperjelas jalur ko-investasi antara negara dan swasta, serta memperkuat penyelarasan antara kapasitas negara dan kepentingan investor.

Dari sisi pipeline, Shan Saeed menilai fokus kebijakan Indonesia pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan struktural, seperti energi terbarukan, infrastruktur digital, kesehatan, dan ketahanan pangan, merupakan pilihan strategis. Sektor-sektor tersebut memiliki permintaan jangka panjang, sejalan dengan arah kebijakan nasional, serta menawarkan profil intensitas modal yang menarik bagi investor. Sektor-sektor ini relatif lebih tahan terhadap volatilitas siklus ekonomi dan cocok bagi modal jangka panjang yang berorientasi pada stabilitas imbal hasil. Dengan demikian, visibilitas arus kas menjadi lebih baik dan keyakinan terhadap profil imbal hasil jangka menengah turut meningkat.

Optimisme serupa juga tercermin dari dinamika yang terjadi dalam rangkaian WEF Davos 2026. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan investor global memandang Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan prospektif. Hal tersebut terlihat dari tingginya respons positif terhadap kehadiran Indonesia Pavilion yang diresmikan sebagai bagian dari diplomasi investasi Indonesia di panggung global.

Antusiasme investor yang hadir mencerminkan kepercayaan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi dan fragmentasi geopolitik dunia. Selera atau appetite investor terhadap peluang investasi di Indonesia berada pada level yang sangat baik. Investor melihat Indonesia tidak hanya memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, tetapi juga indikator-indikator makro yang positif. Selain itu, sektor-sektor seperti ketahanan pangan dan transisi energi mendapatkan perhatian tinggi, sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Indonesia Pavilion di Davos menjadi etalase komprehensif yang menampilkan pembaruan kebijakan, regulasi, serta peluang investasi yang perlu diketahui investor global. Kehadiran terpadu antara pemerintah, dunia usaha, dan perwakilan diplomatik dinilai memperkuat pesan bahwa Indonesia siap menjadi mitra dialog dan investasi yang kredibel serta konsisten. Tema Indonesia Endless Horizons yang diusung juga mencerminkan narasi bahwa Indonesia memiliki horizon peluang yang luas dan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Hukum dan HAM DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kamaruddin mengatakan kepercayaan investor terhadap Indonesia menguat seiring stabilitas politik dan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Ia menilai stabilitas politik menjadi faktor pertama dan paling fundamental yang mendorong investor merasa percaya diri menanamkan modalnya di Indonesia.

Kamaruddin mengatakan situasi politik Indonesia yang stabil merupakan modal penting untuk menarik investasi asing. Stabilitas tersebut memberikan kepastian bahwa arah kebijakan tidak mudah berubah dan risiko politik relatif terkendali. Selain faktor politik, ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai masih cukup kokoh. Fundamental ekonomi domestik dipandang tetap kuat, ditopang oleh stabilitas ekonomi makro dan inflasi yang terkendali.

Kamaruddin juga menyoroti kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang dilakukan secara masif sebagai salah satu daya tarik utama bagi investor. Kebijakan ini dinilai tidak hanya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, tetapi juga menciptakan ekosistem industri yang lebih terintegrasi. Selain itu, reformasi struktural dan kepastian hukum yang semakin terjamin dipandang menjadi sinyal positif bagi investor dalam melihat prospek jangka panjang Indonesia.

Ke depan, konsistensi implementasi kebijakan akan menjadi kunci untuk menjaga momentum. Selama pemerintah mampu mempertahankan disiplin fiskal, memperkuat kualitas belanja, mempercepat reformasi struktural, serta menjaga iklim politik yang kondusif, Indonesia berpeluang besar untuk terus naik kelas sebagai destinasi investasi utama. Kepercayaan investor global yang menguat hari ini menjadi modal penting untuk mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa depan.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh : Erika Carolina)*

Di tengah perlambatan ekonomi global yang terus membayangi, Indonesia justru tampil percaya diri menegaskan posisinya sebagai tujuan investasi strategis. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memastikan fondasi baru kepercayaan investasi Indonesia dibangun secara lebih kokoh, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Pesan tersebut tercermin kuat dalam rangkaian diplomasi ekonomi Indonesia pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, sekaligus diperkuat oleh optimisme fiskal, moneter, dan fundamental ekonomi domestik.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menuntaskan peran sentralnya dalam ajang bergengsi tersebut dengan memimpin Indonesia Pavilion sejak 19 Januari 2026. Bekerja sama dengan Danantara Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Indonesia Pavilion menjadi etalase utama arah baru investasi nasional mulai dari energi hijau, hilirisasi industri, pengembangan sumber daya manusia, ketahanan pangan, ekonomi digital, hingga sektor kesehatan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, menegaskan bahwa kehadiran Indonesia di Davos bukan sekadar simbolik, melainkan strategi konkret membuka ruang dialog dan peluang. Pihaknya menampilkan rencana Indonesia ke depan, bagaimana agar semakin terbuka dari segi kebijakan dan regulasi. Selain itu, menampilkan berbagai peluang prioritas, terutama di bidang energi baru terbarukan, sumber daya manusia, dan keuangan.

Diplomasi tersebut semakin kuat dengan kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan special address bertajuk Indonesia’s Story: Stability and Growth di forum utama WEF. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa stabilitas bisnis, politik, dan ekonomi merupakan kekuatan utama Indonesia yang harus terus dijaga sebagai prasyarat investasi berkelanjutan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa stabilitas bisnis merupakan kekuatan kita yang berdampak positif bagi perekonomian, investasi, dan politik.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Indonesia Pavilion menegaskan komitmen pemerintah menjadikan forum global sebagai ruang nyata promosi dan negosiasi strategis. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama BKPM, Rudy Salahuddin, mencatat capaian konkret sepanjang WEF 2026. Terdapat 9 seminar dan diskusi panel, 4 pertemuan pemerintah dengan pemerintah (G-to-G), 9 pertemuan pemerintah dengan pelaku usaha global (G-to-B), serta puluhan pertemuan antar pelaku usaha (B-to-B).

Hasilnya pun terukur, mulai dari penandatanganan framework agreement dengan Pemerintah Yordania hingga pertemuan strategis dengan Pemerintah Swiss dan Bahrain. Diskusi intensif juga dilakukan dengan perusahaan global seperti Apple, Sumitomo, ACWA, Embraer, dan Bosaq, yang menegaskan minat serius terhadap peluang investasi berkualitas di Indonesia.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Nurul Ichwan, menilai kehadiran Indonesia di Davos krusial untuk memastikan Indonesia masuk dalam radar pengambilan keputusan global. WEF adalah ruang di mana pemimpin dunia menyerap masukan sebelum menentukan arah investasi. Kehadiran Indonesia menampilkan wajah kebijakan, stabilitas, dan peluang investasi secara utuh. Ia berharap pesan yang disampaikan Presiden dan delegasi Indonesia terdiseminasi luas ke jejaring perusahaan global, memperkuat persepsi Indonesia sebagai mitra investasi yang kredibel.

Sebagai bagian dari diplomasi ekonomi tersebut, Indonesia juga kembali menggelar Indonesia Night yang dihadiri lebih dari 1.000 pemimpin global, pejabat pemerintah, dan komunitas WEF. Forum ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara terbuka, stabil, dan berorientasi jangka panjang dalam membangun kemitraan investasi.

Menutup rangkaian WEF 2026, Rosan menyampaikan tiga pesan utama dari forum tersebut: persaingan global yang semakin ketat, teknologi dan energi sebagai fondasi investasi masa depan, serta pentingnya hilirisasi berbasis investasi berkualitas. Indonesia berada dalam posisi strategis untuk merespons dinamika tersebut dengan stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga, serta komitmen kuat pemerintah menciptakan iklim investasi kondusif.

Optimisme serupa juga datang dari sisi fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak investor tetap percaya diri menanamkan modal di Indonesia. Ia menilai kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencerminkan arah ekonomi nasional yang solid. Purbaya memprediksi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 menembus 5,5 persen, didorong percepatan belanja pemerintah dan momentum Lebaran. Inflasi yang terkendali di level 2,92 persen memberi ruang bagi pemerintah mendorong ekonomi lebih agresif. Pihaknya ingin mendorong ekonomi ke arah 6 persen. Kalau itu terjadi, kita sudah breakout dari kutukan 5 persen.

Dari perspektif global, proyeksi Bank Dunia menunjukkan perlambatan pertumbuhan dunia ke 2,6 persen pada 2026. Namun Indonesia diperkirakan tetap solid di sekitar 5 persen. Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Hosianna Evalita Situmorang, menilai Indonesia memasuki 2026 dengan fondasi kuat: inflasi terkendali, kebijakan moneter akomodatif, likuiditas perbankan tinggi, serta investasi yang tumbuh 12,7 persen sepanjang 2025 hingga mencapai Rp1.931 triliun.

Hilirisasi menjadi motor utama, dengan kontribusi Rp584 triliun dan penciptaan jutaan lapangan kerja. Ke depan, pemerintah menargetkan investasi Rp2.175 triliun pada 2026 dengan fokus hilirisasi mineral, energi baru terbarukan, dan ekonomi digital. Danantara Indonesia sebagai sovereign wealth fund juga memastikan 18 proyek hilirisasi senilai Rp600 triliun siap dijalankan tahun ini.

Seluruh langkah tersebut bermuara pada satu pesan utama: di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia tidak hanya menawarkan peluang, tetapi juga kepastian. Fondasi baru kepercayaan investasi dibangun di atas stabilitas, keberlanjutan, dan keberanian melakukan transformasi ekonomi, menjadikan Indonesia tetap relevan dan kompetitif di tengah ketidakpastian global.

)* Pengamat Ekonomi

JAKARTA – Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua terus menunjukkan peran strategis sebagai instrumen negara dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Melalui penguatan kebijakan afirmasi, pemerintah berupaya memastikan pembangunan berjalan lebih adil, merata, dan sesuai dengan karakteristik wilayah Papua yang unik dari sisi geografis maupun sosial.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam sebuah acara diskusi di Jakarta 27 Januari 2026 menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap percepatan kesejahteraan masyarakat Papua melalui Otsus. Kebijakan ini ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan yang berpihak pada OAP dan memperkuat peran pemerintah daerah.

“Kebijakan afirmasi dalam otonomi khusus Papua saat ini merupakan esensi dari pelaksanaan undang-undang otonomi khusus di Papua. Amanat dari konstitusi UUD 1945 serta UU Nomor 21 Tahun 2001 dan UU Nomor 2 Tahun 2021,” ujar Ribka Haluk.

Pendekatan afirmatif tersebut, lanjut Ribka, diwujudkan melalui pemberian kewenangan desentralisasi yang luas kepada pemerintah daerah. Dengan ruang kebijakan yang lebih besar, daerah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua.

“Inti dari kebijakan afirmasi Otonomi Khusus Papua adalah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah agar pelayanan publik, terutama bagi orang asli Papua, dapat berjalan lebih optimal,” tambah Ribka Haluk.

Berbagai langkah konkret juga telah ditempuh pemerintah pusat melalui penguatan regulasi dan kelembagaan. Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), hingga pengangkatan DPRK menjadi bagian dari desain afirmasi politik. Selain itu, peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terus didorong untuk menjawab ketimpangan layanan dasar.

“Afirmasi juga tampak pada aturan bahwa untuk menjadi gubernur di Papua harus orang asli Papua,” tegas Ribka Haluk.

Ribka turut menyoroti tantangan besar Papua yang memiliki luas wilayah sekitar tiga kali Pulau Jawa dengan keterbatasan konektivitas darat. Kondisi tersebut menuntut pendekatan pembangunan yang berbeda, termasuk dukungan transportasi udara dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di daerah.

“Pada akhir tahun 2025, pemerintah daerah berhasil merealisasikan dana pembangunan Otsus sebesar 100 persen, sebuah capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya,” pungkas Ribka Haluk.

Dari perspektif daerah, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menilai kebijakan afirmatif Otsus telah menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemekaran wilayah menjadi enam provinsi dipandang sebagai langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan.

“Kebijakan tersebut sudah berjalan dengan cukup baik dan hasilnya mulai dirasakan, terutama di berbagai sektor yang menjadi atensi,” ujar Apolo Safanpo.

Apolo menambahkan bahwa fokus pembangunan di Papua diarahkan pada empat sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian daerah sekaligus memastikan manfaat Otsus dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Upaya percepatan pembangunan harus terus dilanjutkan agar kesejahteraan masyarakat Papua meningkat secara berkelanjutan,” tutup Apolo Safanpo.

Otsus diharapkan terus menjadi instrumen efektif dalam menjawab tantangan Papua yang kompleks. Keberlanjutan komitmen pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar percepatan pembangunan benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara nyata dan inklusif.