Jakarta — Danantara menegaskan komitmennya dalam mendorong pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis teknologi tinggi. Inisiatif ini tidak hanya menjadi solusi konkret atas persoalan sampah perkotaan, tetapi juga membuka potensi ekonomi baru yang berkelanjutan.

Lead of Waste-to-Energy Danantara Investment Management Fadli Rahman mengungkapkan fokus Danantara Indonesia adalah memastikan tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko.

“Fokus ini menjadi penting untuk memastikan pengembangan WtE berjalan berkelanjutan, aman, dan dapat diterima publik sebagai bagian dari solusi nasional pengelolaan sampah,” ujar Fadli.

Menurut Fadli, keberhasilan WtE tidak hanya ditentukan oleh pilihan teknologi, tetapi sangat bergantung pada kualitas tata kelola sejak fase perencanaan. Karena itu, Danantara juga menaruh perhatian besar pada pemilihan teknologi yang digunakan agar sejalan dengan standar perlindungan lingkungan dan kesehatan publik.

“Kami memastikan teknologi yang digunakan adalah teknologi WtE termutakhir. Indonesia tidak lagi menggunakan insinerator lama, melainkan mechanical-grade incinerator dengan sistem penyaringan berlapis untuk menangkap residu emisi, sehingga udara yang dilepas memenuhi standar kesehatan internasional, termasuk rujukan WHO,” jelasnya.

Selain teknologi, aspek operasional juga menjadi bagian krusial dalam tata kelola WtE. Pengelolaan sampah tidak berhenti pada proses pembakaran, tetapi mencakup seluruh rantai operasi yang harus diawasi secara ketat.

“Mulai dari proses pengeringan sampah untuk menurunkan kadar air dan air lindi, hingga pengelolaan residu dan pengawasan operasional. Seluruhnya kami dorong sebagai satu kesatuan tata kelola agar WtE benar-benar aman, berkelanjutan, dan menjadi solusi nasional pengelolaan sampah,” kata Fadli.

Sementara itu, Senior Researcher Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman, menambahkan bahwa efektivitas PSEL telah terbukti di mancanegara.

Ia mencontohkan Swedia yang berhasil menekan angka sampah di TPA hingga di bawah satu persen, serta Singapura dan China yang sukses mengintegrasikan teknologi WtE secara luas.

“Saat ini, 66,26 persen sampah di Indonesia masih berakhir di TPA dengan sistem open dumping yang memicu masalah kesehatan dan emisi gas rumah kaca. PSEL bukan sekadar teknologi, tapi instrumen krusial bagi transisi energi dan perbaikan tata kelola lingkungan,” pungkas Intan.

Melalui pengembangan PSEL berteknologi tinggi, Danantara optimistis dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan pengelolaan sampah modern, mendukung ketahanan energi nasional, serta memperkuat arah pembangunan berkelanjutan Indonesia ke depan.

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Bencana alam, khususnya banjir bandang dan tanah longsor, sering kali menghadirkan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Tidak hanya mengakibatkan kerusakan material, bencana juga merenggut nyawa dan meninggalkan luka mendalam di hati keluarga korban. Namun, di tengah kesedihandan kesulitan yang dihadapi para korban, ada secercah harapan yang diberikan oleh negara. Komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat, terutama korban bencana, kembali ditegaskan dengan penyaluran kompensasi yang sangat berarti.

Pada Januari 2026, Kementerian Sosial (Kemensos) Indonesia melalui kerja samadengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah, telah menyalurkan dana santunan kepada 355 ahli waris korban yang meninggalakibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Santunan sebesar Rp15 juta per korban meninggaldunia dan Rp5 juta bagi korban luka berat adalah bagian dari upaya pemulihan bagikeluarga yang ditinggalkan.

Penyaluran kompensasi ini bukan hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga menunjukkan tekad pemerintah untuk memberikan perlindungan nyata kepadawarganya, khususnya mereka yang terdampak bencana alam. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa penyaluran dana santunan ini akan terusberlanjut, bahkan jumlah penerima santunan berpotensi bertambah seiring proses validasi data yang sedang dilakukan.

Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Amran menjelaskan bahwa proses validasi data ini penting untukmemastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tepatwaktu. Validasi melibatkan berbagai lembaga, seperti BNPB, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Pusat Statistik, untukmemastikan data yang digunakan adalah data yang sah dan sesuai. Amran menargetkan bahwa proses validasi data ini akan rampung paling lambat tanggal 31 Januari 2026, sehingga bantuan dapat segera disalurkan kepada para korban.

Selain santunan untuk ahli waris korban meninggal dunia, pemerintah juga telahmenetapkan skema kompensasi yang lebih komprehensif bagi masyarakat yang rumahnya terdampak bencana. Kerusakan ringan pada rumah akan mendapatkankompensasi sebesar Rp15 juta, kerusakan sedang Rp30 juta, dan kerusakan beratsebesar Rp60 juta. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan berupauang untuk perbaikan perabotan rumah tangga dan peningkatan ekonomi keluarga, masing-masing sebesar Rp3 juta per kepala keluarga.

Skema kompensasi yang ditetapkan ini menunjukkan perhatian serius pemerintahdalam memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang terkena bencana. Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan untuk membangun kembali rumahyang rusak, tetapi juga memperhatikan aspek ekonomi keluarga yang terdampak, agar mereka dapat bangkit dan melanjutkan kehidupan mereka. Sebagai langkahpemulihan jangka panjang, bantuan berupa peningkatan ekonomi ini penting untukmendukung masyarakat agar kembali produktif dan mandiri setelah bencana.

Skala bencana yang melanda Sumatra tahun ini memang sangat besar, dengan 52 daerah yang terdampak, namun pemerintah tetap menunjukkan komitmennya untuktidak mengabaikan satu pun daerah yang terkena dampak. Dalam fokus pemulihan, ada 36 kabupaten kota yang menjadi prioritas utama, namun hal ini tidak berartidaerah lainnya dikesampingkan. Pemerintah menjamin bahwa proses pemulihanakan terus berlangsung secara merata di seluruh wilayah yang terdampak bencana.

Keberhasilan penyaluran kompensasi ini juga tidak terlepas dari kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, BNPB, Kemensos, dan pemerintah daerah. Kerjasama ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif dalammembantu masyarakat yang membutuhkan. Validasi data yang cermat juga memperlihatkan ketelitian pemerintah dalam memastikan bantuan sampai ke tanganyang tepat. Selain itu, proses ini juga menunjukkan transparansi dan akuntabilitasyang sangat penting dalam pengelolaan dana bantuan publik.

Tidak bisa dipungkiri, bencana alam dapat datang kapan saja dan tanpa terduga. Namun, apa yang telah dilakukan pemerintah melalui kompensasi inimemperlihatkan bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat dalam segalakondisi. Dengan adanya bantuan yang tepat sasaran, masyarakat dapat merasalebih tenang dan yakin bahwa mereka tidak akan ditinggalkan begitu saja oleh pemerintah dalam menghadapi kesulitan akibat bencana.

Kompensasi yang diberikan ini bukan hanya soal angka nominal, tetapi juga mengandung pesan penting bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di saat-saat sulit. Komitmen initidak hanya dalam bentuk bantuan darurat, tetapi juga dalam jangka panjang, melalui skema pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan, kita semakin yakin bahwa negara hadiruntuk masyarakat. Kompensasi bagi korban bencana di Sumatra adalah buktikonkret dari komitmen pemerintah untuk melindungi warganya, tidak hanya dariancaman bencana alam, tetapi juga dari ketidakpastian dan kesulitan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, kita patut memberikan apresiasi kepada pemerintahatas langkah nyata yang telah diambil, dan berharap agar upaya pemulihan ini dapatberjalan lancar dan membawa dampak positif bagi masyarakat yang terdampakbencana.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Dirman Alaika Soleh (*

Upaya pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memasuki fase yang semakin konkret melalui penetapan skema kompensasi bagi masyarakat terdampak. Kebijakan ini menandai langkah strategis untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan warga. Dalam konteks bencana hidrometeorologi yang semakin intens di kawasan Sumatra, langkah pemerintah ini merupakan bukti hadirnya negara dalam menjamin keselamatan dan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.

Juru Bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Aceh–Sumatra, Amran, menjelaskan bahwa skema kompensasi telah disusun secara sistematis dan proporsional sesuai tingkat kerusakan yang dialami warga. Untuk kerusakan rumah kategori ringan, pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp15 juta, kerusakan sedang Rp30 juta, dan kerusakan berat Rp60 juta per kepala keluarga.

Selain itu, ada pula bantuan tambahan berupa dukungan pemulihan ekonomi serta kompensasi pengadaan perabotan rumah sebesar Rp3 juta, yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Skema berlapis ini menunjukkan orientasi jangka panjang pemerintah: tidak hanya mengembalikan kondisi rumah warga, tetapi juga memulihkan daya beli, stabilitas keluarga, dan kesinambungan aktivitas ekonomi.

Satgas mencatat bahwa bantuan tahap awal akan difokuskan pada 16 kabupaten/kota yang mengalami kerusakan paling serius dan menjadi pusat koordinasi pemulihan. Untuk Aceh, daerah prioritas tersebut mencakup Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Bireuen. Sementara itu, untuk wilayah Sumatera Utara, bantuan diarahkan ke Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, serta kawasan di sekitar Langkat dan Sibolga. Namun Amran menegaskan bahwa prioritas bukanlah pengabaian. Sebanyak 52 kabupaten/kota terdampaktetap berada dalam radar pemantauan pemerintah pusat. Pendekatan bertahap ini diperlukan agar penyaluran bantuan dilakukan secara valid, akuntabel, dan tidak tumpang-tindih.

Saat ini, sinkronisasi dan validasi data tengah dilakukan secara lintas sektoral, melibatkan BNPB serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Proses verifikasi fisik bangunan dilakukan melalui survei lapangan berjenjang untuk memastikan akurasi data penerima. Model ini sejalan dengan praktik internasional dalam manajemen rehabilitasi pascabencana yang menuntut transparansi dan data-driven decision making. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan kooperatif karena seluruh wilayah terdampak akan mendapatkan penanganan sesuai ketentuan teknis dan hasil verifikasi.

Di tingkat kebijakan makro, Ketua Satgas sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa skema kompensasi adalah bagian dari strategi percepatan pemulihan nasional yang menempatkan pengurangan jumlah pengungsi sebagai indikator utama. Menurutnya, semakin cepat warga kembali ke rumah atau hunian layak, semakin cepat pula kondisi sosial kembali stabil dan perekonomian lokal pulih. Tito menyampaikan bahwa validasi pemerintah kabupaten dan kota menjadi kunci keberhasilan implementasi skema bantuan, karena pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami karakteristik kerusakan di wilayah masing-masing.

Lebih jauh, pernyataan Tito selaras dengan konsep early recoveryyang menjadi standar global dalam penanganan bencana. Pengembalian fungsi dasar kehidupan warga bukan hanya soal membangun kembali struktur fisik, tetapi juga mengembalikan rasa aman, kepastian hidup, dan stabilitas psikososial. Dengan kompensasi yang terstruktur, pemerintah menunjukkan komitmen bahwa pemulihan tidak boleh tertunda oleh hambatan administratif.

Di sisi lain, kementerian teknis seperti Kementerian Pekerjaan Umum juga memainkan peran krusial dalam percepatan pemulihan. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa skema Padat Karya diterapkan untuk memastikan masyarakat tetap produktif sambil mempercepat proses rehabilitasi. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan kembali infrastruktur bukan hanya meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan solidaritas lokal. Sejak pertengahan Desember 2025, program padat karya dilakukan secara intensif selama 24 jam melalui kerja sama antara Kementerian PU, TNI, Polri, dan kelompok masyarakat.

Dody menambahkan bahwa mandat Presiden Prabowo Subiantomenekankan prinsip Build Back Better sebagai fondasi pemulihan. Artinya, infrastruktur yang dibangun tidak hanya dikembalikan seperti semula, tetapi ditingkatkan agar lebih tahan terhadap risiko bencana di masa depan. Dalam 52 hari sejak kejadian bencana, Kementerian PU telah memobilisasi 1.332 personel, termasuk 402 generasi muda kementerian, serta dukungan dari TNI, Polri, dan 1.366 warga setempat. Selain itu, sebanyak 1.854 alat berat dan 467 sarana pendukung telah dikirimkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memulihkan akses jalan, jembatan, dan layanan sumber daya air. Keberadaan balai teknis di seluruh provinsi membuat respons cepat tersebut memungkinkan.

Sinergi lintas sektor ini bukan hanya menunjukkan efektivitas koordinasi pemerintah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kebijakan kompensasi diposisikan sebagai katalis pemulihan ekonomi dan rekonstruksi sosial. Dengan pendekatan terintegrasi yakni menggabungkan bantuan finansial, padat karya, validasi data, dan pembangunan infrastruktur, pemerintah menunjukkan respons komprehensif yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas.

Pada akhirnya, keberhasilan pemulihan pascabencana di Sumatra tidak hanya bergantung pada kerja pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Sudah saatnya publik memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan skema kompensasi ini, karena pemulihan yang cepat dan tepat sasaran hanya bisa tercapai melalui kolaborasi erat antara negara dan warganya. Dengan mengedepankan semangat gotong royong, masyarakat Sumatra dapat bangkit lebih kuat, sementara pemerintah terus bekerja memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan.

(* Analis Kebijakan Publik Bidang Kebencanaan dan Lingkungan Hidup

Jakarta – Pemerintah pusat memastikan penyaluran kompensasi bagi masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Sumatra dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Skema bantuan tersebut telah ditetapkan melalui koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh Sumatra, Amran, menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan besaran kompensasi berdasarkan tingkat kerusakan rumah atau bangunan yang dialami masyarakat. Untuk kerusakan ringan, pemerintah memberikan kompensasi sebesar Rp15 juta, kerusakan sedang Rp30 juta, dan kerusakan berat Rp60 juta.

“Skema ini dibuat agar adil dan proporsional sesuai dengan dampak yang dialami masyarakat. Penilaian kerusakan dilakukan melalui pendataan dan verifikasi di lapangan,” kata Amran.

Selain uang kompensasi perbaikan rumah, pemerintah juga memberikan bantuan tambahan berupa pembiayaan perabotan rumah tangga serta dukungan peningkatan ekonomi keluarga. Setiap kepala keluarga akan menerima bantuan perabotan rumah dari Kemensos sebesar Rp3.000.000.

“Kemudian juga ada uang pembiayaan isi rumah atau perabotan dari Kemensos sebesar Rp3.000.000, kemudian juga ada uang untuk ekonomi oleh Kemensos. Kemudian uang pembiayaan perabotan dan juga pengikatan ekonomi keluarga sama dengan yang rusak ringan,” ujar Amran. Ia menambahkan, untuk rumah rusak berat, besaran bantuan perabotan dan penguatan ekonomi keluarga disamakan dengan kategori rusak sedang.

Menurut Amran, dana bantuan tersebut akan disalurkan terlebih dahulu kepada 16 kabupaten/kota yang menjadi fokus utama pemulihan pascabencana. Ia menegaskan, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terus memperbarui data setiap hari guna memastikan validitas penerima bantuan.

“Secepatnya. Begitu data sudah valid semuanya. Ini kan percepatan. Satgas setiap hari meng-update dan kita berharap tidak perlu menunggu sampai akhir bulan. Begitu data akurat dan valid, maka akan segera dibayarkan,” tegasnya.

Di sisi lain, Kementerian Sosial juga mengintensifkan pemulihan sosial dengan menyalurkan santunan duka bagi korban meninggal dunia dan bantuan bagi korban luka berat akibat bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, besaran santunan telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ahli waris menerima sebesar Rp15 juta per korban meninggal, sementara yang luka berat adalah Rp5 juta,” kata Gus Ipul.

Kemensos mencatat, proses pendataan dan verifikasi masih terus berjalan sehingga jumlah penerima santunan berpotensi bertambah. Saat ini, ajuan santunan bagi 62 korban di Aceh dan 118 korban di Sumatra Utara tengah diproses melalui sistem perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh bantuan tersalurkan secara transparan demi pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

Bantuan dan kompensasi pascabencana di Sumatra tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak korban, tetapi juga pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pendataan yang akurat serta pengawasan berlapis diharapkan mampu memastikan hak masyarakat terdampak terpenuhi dan proses pemulihan dapat berjalan optimal.

Jakarta — Pemerintah menetapkan skema kompensasi bagi korban bencana di wilayah Sumatra sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur pascabencana. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh kepastian bantuan yang adil, terukur, dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam melindungi warganya dari dampak bencana alam yang terjadi secara berulang.

Penetapan skema kompensasi tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya intensitas bencana alam di Sumatra dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari banjir bandang dan tanah longsor hingga bencana hidrometeorologi lainnya. Dampak bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik pada permukiman dan infrastruktur, tetapi juga memicu persoalan sosial yang kompleks, termasuk meningkatnya jumlah pengungsi dan terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra telah menyusun rencana pemberian kompensasi rumah bagi para korban banjir bandang dan tanah longsor. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemulihan di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai ketua satuan tugas menjelaskan bahwa inisiatif ini memiliki fokus utama pada pengurangan jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda-tenda penampungan darurat.

“Rencana kompensasi ini dianggap krusial sebagai simbol percepatan pemulihan kondisi pascabencana di ketiga provinsi tersebut.” ujar Tito

Ia juga menekankan pentingnya realisasi skema ini sesegera mungkin dengan tujuan untuk secara signifikan mengurangi jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda-tenda darurat.

Skema kompensasi yang disiapkan pemerintah disusun dengan pendekatan berbasis data dan tingkat kerusakan yang dialami masyarakat. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Sosial telah menetapkan mekanisme kompensasi yang mengacu pada hasil pendataan lapangan yang tervalidasi.

Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan bahwa bantuan disalurkan secara proporsional dan sesuai kebutuhan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan sasaran dalam pelaksanaan di lapangan.

Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Aceh Sumatra, Amran Jamaludin mengatakan bahwa besaran kompensasi diberikan sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami oleh masing-masing korban.

“Selain mendapatkan uang kompensasi, pemerintah juga bakal memberikan uang peningkatan ekonomi serta mengisi perabotan rumah sebesar Rp3.000.000 per kepala keluarga.” Ungkap Amran

Skema ini dirancang untuk memastikan bahwa korban bencana tidak hanya memperoleh hunian yang layak, tetapi juga memiliki dukungan awal untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi rumah tangga.

Oleh: Zikry Pangestu Hanif )*

Ketahanan pangan nasional terus menunjukkan penguatan seiring konsistensi kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tantangan global yang semakin kompleks, sektor pangan ditempatkan sebagai fondasi strategis bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan nasional.

Arah kebijakan yang tegas ini tercermin dari upaya memperkuat seluruh rantai pasokpangan, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Pemerintah memandang bahwa ketahanan pangan tidak dapat hanya bertumpu pada peningkatan produksi semata, tetapi juga membutuhkan jaminan ketersediaan sarana produksi, distribusi yang efisien, serta pengelolaan cadangan pangan yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam konteks sektor hulu, ketersediaan pupuk menjadi salah satu penopang utama keberhasilan swasembada pangan. PT Pupuk Indonesia (Persero) mengambil peran strategis dengan memastikan pasokan bahan baku pupuk tetap aman demi menjaga kelancaran produksi. Langkah ini dinilai krusial mengingat pupuk merupakan faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian nasional.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa kerja sama dengan perusahaan tambang fosfat asal Aljazair, Somiphos, menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengamankan pasokan rock phosphate. Bahan baku ini merupakan komponen utama dalam industri pupuk dan hanya dapat diperoleh melalui kegiatan pertambangan, sehingga kepastian pasokannya sangat menentukan keberlanjutan produksi pupuk dalam negeri.

Melalui kesepakatan tersebut, Pupuk Indonesia memperoleh dukungan pasokan hingga satu juta ton rock phosphate per tahun. Selain menjamin kebutuhan domestik, kerja sama ini juga membuka peluang pengembangan industri pupuk berbasis fosfat yang terintegrasi, termasuk penjajakan investasi bersama dalam eksploitasi dan pengolahan fosfat di Aljazair. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan BUMN dalam mengamankan sektor strategis pangan dari hulu.

Langkah penguatan sektor pupuk ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin pupuk tersedia tepat waktu dan dengan harga terjangkau.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menilai kerja sama internasional tersebut merupakan implementasi nyata dari kebijakan nasional untuk memperkuat struktur biaya industri pupuk agar lebih efisien dan berpihak pada petani.

Sudaryono menekankan bahwa ketergantungan terhadap bahan baku impor selama ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga pupuk di tingkat petani. Dengan mengamankan pasokan bahan baku melalui kemitraan jangka panjang, biaya produksi diharapkan dapat ditekan sehingga harga pupuk menjadi lebih terjangkau. Kondisi ini diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Efisiensi di sektor hulu kemudian diperkuat dengan kebijakan pengelolaan cadangan pangan yang terukur di sektor hilir. Perum Bulog menjalankan peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya beras, sebagai komoditas strategis nasional. Keberhasilan mencapai swasembada beras pada 2025 menjadi bukti nyata efektivitas kebijakan pangan yang dijalankan secara konsisten.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan bahwa selama kondisi swasembada pangan terjaga, impor beras tidak akan dilakukan. Fokus Bulog diarahkan pada optimalisasi penyerapan hasil panen petani dalam negeri guna memperkuat cadangan beras pemerintah sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani.

Pada 2026, Bulog ditugaskan untuk menyerap hingga 4 juta ton beras sebagai cadangan beras pemerintah. Selain beras, penugasan juga mencakup penyerapan komoditas strategis lain seperti jagung dengan target 1 juta ton serta kedelai sebesar 70 ribu ton. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan pasokan, menstabilkan harga, dan memperkuat posisi petani dalam rantai pangan nasional.

Ahmad Rizal juga menyampaikan bahwa ketahanan stok pangan nasional yang semakin kuat membuka peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi di tingkat global. Pemerintah menugaskan Bulog menyiapkan stok beras khusus yang direncanakan untuk bantuan internasional, terutama bagi negara-negara di kawasan ASEAN maupun wilayah yang mengalami krisis pangan. Langkah ini mencerminkan kepercayaan diri nasional terhadap ketahanan pangan yang telah terbangun.

Peningkatan target penyerapan dan penguatan cadangan pangan ini dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Dengan stok yang memadai, pemerintah memiliki ruang intervensi yang cukup untuk meredam gejolak harga sekaligus memastikan akses pangan yang adil bagi masyarakat.

Sinergi lintas sektor juga menjadi kunci keberhasilan kebijakan pangan nasional. Bulog terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan, TNI, Polri, serta kementerian dan pemerintah daerah guna memastikan stabilisasi pangan berjalan efektif dari pusat hingga daerah. Kolaborasi ini memperkuat pengawasan distribusi dan mencegah potensi gangguan pasokan.

Secara keseluruhan, konsistensi kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan terlihat dari keberanian mengambil langkah strategis, baik melalui kerja sama internasional di sektor hulu maupun penguatan cadangan pangan nasional di sektor hilir.

Dengan dukungan BUMN, kementerian terkait, dan seluruh pemangku kepentingan, ketahanan pangan nasional terus menguat sebagai fondasi utama stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Dara Afmajaya )*

Ketahanan pangan kembali menjadi fokus utama dalam arah pembangunan nasional. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar membutuhkan sistem pangan yang kuat, berkelanjutan, dan mampu menopang stabilitas ekonomi serta sosial di seluruh wilayah.

Pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap inflasi, daya beli masyarakat, dan kesejahteraan petani. Ketika pasokan terganggu, risiko gejolak ekonomi dan sosial akan meningkat secara signifikan.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas strategis nasional. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan fondasi utama bagi kedaulatan bangsa dan ketahanan nasional jangka panjang.

Komitmen Presiden Prabowo diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian dan pangan secara menyeluruh. Pangan dipandang bukan semata komoditas ekonomi, melainkan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani.

Arah kebijakan tersebut selaras dengan strategi ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa ketahanan pangan menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk program-program sosial dan pengendalian inflasi.

Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga untuk memperkuat ekosistem pangan nasional. Skema pembayaran di awal memberikan kepastian pasar bagi produsen dan mendorong keterlibatan dunia usaha.

Kinerja produksi pangan nasional menunjukkan hasil positif. Pada 2025, produksi beras nasional tercatat mencapai lebih dari 34 juta ton, menjadikan Indonesia berada pada posisi surplus yang cukup kuat dalam memenuhi kebutuhan domestik.

Surplus produksi beras berdampak langsung pada stabilitas harga. Airlangga Hartartomenilai kondisi ini turut berkontribusi pada peningkatan nilai tukar petani yang berada di level tinggi, mencerminkan membaiknya kesejahteraan pelaku sektor pertanian.

Stabilitas harga pangan juga menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi nasional. Pasokan yang terjaga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen di tengah dinamika ekonomi global.

Dukungan anggaran pada 2026 semakin memperkuat fondasi sektor pangan. Alokasi dana difokuskan pada peningkatan produksi, penguatan cadangan pangan, serta pemberdayaan UMKM perdesaan yang menjadi bagian penting dari rantai pasokpangan nasional.

Penguatan sistem logistik turut menjadi perhatian. Kelancaran distribusi pangan dan pelaksanaan operasi pasar diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga, terutama di wilayah dengan akses terbatas.

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto mencapai lebih dari 14 persen dan menyerap hampir sepertiga tenaga kerja Indonesia, menjadikannya tulang punggung ekonomi rakyat.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya modernisasi pertanian untuk menjaga keberlanjutan produksi. Pemanfaatan teknologi, mekanisasi, dan inovasi dinilai menjadi kunci meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi.

Pendekatan modern juga diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman dan efisiensi lahan. Strategi ini penting agar produksi pangan tetap stabil di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin tidak menentu.

Pengalaman pada 2024, ketika fenomena El Niño dan La Niña terjadi hampir bersamaan, menjadi pengingat bahwa sektor pertanian membutuhkan sistem adaptasi yang kuat. Ketahanan pangan harus dibangun dengan perencanaan berbasis risiko.

Selain fokus pada produksi, pengelolaan pascapanen juga menjadi perhatian serius. Tingginya angka kehilangan dan pemborosan pangan mendorong perlunya sistem pangan yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan kebijakan pangan nasional. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penguatan kebijakan ekonomi oleh Airlangga Hartarto, serta transformasi pertanian yang didorong Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusan negara menjaga stabilitas nasional melalui pangan.

Penguatan ketahanan pangan pada akhirnya tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menjadi investasi strategis bagi masa depan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera.

Keseluruhan langkah ini menegaskan arah kebijakan pangan nasional yang semakin terukur dan berorientasi jangka panjang. Dengan sinergi lintas kementerian, dukungan anggaran yang kuat, serta pemanfaatan inovasi teknologi, fondasi ketahanan pangan terus diperkuat sebagai penyangga utama stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan ketahanan pangan juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Ketika kebutuhan pokok dapat dipenuhi dari dalam negeri, tekanan terhadap neraca perdagangan dapat ditekan secara lebih berkelanjutan.

Kemandirian pangan memberi ruang kebijakan yang lebih luas bagi pemerintah. Negara tidak mudah terdampak gejolak harga global atau gangguan rantai pasok internasional yang kerap bersifat tidak terduga.

Di tingkat daerah, peran pemerintah lokal menjadi semakin penting. Optimalisasi lahan tidur, penguatan irigasi, dan pendampingan petani menjadi bagian dari strategi memperkuat produksi berbasis wilayah.

Kolaborasi dengan pelaku usaha juga terus diperluas. Dunia usaha dilibatkan dalam pembiayaan, pengolahan hasil, hingga distribusi pangan agar rantai pasok berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

Pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan. Ketergantungan pada satu komoditas dinilai berisiko, sehingga pengembangan sumber pangan lokal menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Komoditas seperti jagung, sorgum, dan umbi-umbian mulai kembali didorong. Selain adaptif terhadap iklim, komoditas tersebut berpotensi memperkuat ketahanan pangan di daerah rawan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan pangan nasional menunjukkan keberpihakan yang jelas pada kemandirian, kesejahteraan petani, dan stabilitas harga. Sinergi antarkementerian, dukungan dunia usaha, serta peran aktif pemerintah daerah memperkuat ekosistem pangan yang lebih tangguh dan adaptif terhadap dinamika global.

) *penulis adalah pengamat kebijakan publik

Jakarta – Pemerintah menegaskan optimisme bahwa swasembada pangan nasional tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga siap memasuki fase ekspor.

Di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026, Presiden menyampaikan capaian strategis nasional berupa percepatan target swasembada beras.

Target yang sebelumnya diproyeksikan tercapai dalam empat tahun, berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun. Capaian ini menjadi pijakan untuk memperluas swasembada ke komoditas pangan lain.

“Saya yakin dalam empat tahun ke depan, kita akan swasembada dalam produk pangan lainnya, jagung, gula, protein,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia tidak takut terhadap integrasi ekonomi global.

Menurut Prabowo, keterbukaan perdagangan justru sejalan dengan sejarah Indonesia sebagai bangsa niaga.

“Kita adalah negara perdagangan selama ratusan tahun. Kita sekarang menyimpulkan perjanjian perdagangan, bukan karena itu sedang tren, tetapi kita menganggapnya perlu. Kita percaya pada konsep saling menguntungkan,” ujarnya.

Prabowo menilai perdagangan yang adil bukan ancaman bagi kedaulatan negara. Ia menuturkan Indonesia memiliki visi menjadi negara modern yang terintegrasi dengan ekonomi global dan bebas dari kemiskinan melalui tata kelola yang baik.

“Dan pada akhirnya, kita harus memiliki administrasi publik yang efisien,” lanjut Presiden. Ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, serta investasi pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Presiden menambahkan bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi asing dan domestik. “Kita menyadari bahwa prasyarat investasi adalah stabilitas, kepastian hukum, dan pemerintahan yang kuat serta bersih,” kata Prabowo.

Sejalan dengan arahan Presiden, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan keberlanjutan swasembada beras yang telah dicapai pada 2025 diarahkan menuju ekspor.

“Kemarin sudah diumumkan adalah swasembada pangan (komoditas beras) di 2025 dan itu kita pertahankan dan targetnya bukan hanya swasembada, tapi bisa ekspor,” kata Sudaryono di Jakarta.

Ia menyampaikan optimisme tersebut usai Rapat Serap Gabah 2026 bersama Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk menyepakati target penyerapan gabah setara beras 4 juta ton sepanjang 2026.

Menurutnya, capaian 2025 dijadikan dasar untuk menjaga swasembada sekaligus membuka peluang ekspor.

“Apa yang sudah berhasil di tahun 2025 itu kemudian bagaimana itu menjadi autopilot,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan ekspor beras dengan menyiapkan 1 juta ton beras premium.

“Bulog sudah menyiapkan 1 juta ton untuk ekspor nanti itu dengan kualitas premium,” kata Rizal.

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan melalui penguatan serapan gabah dan beras nasional pada 2026.

Target serapan ditetapkan mencapai 4 juta ton, didukung penambahan anggaran sebesar Rp39 triliun.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa target tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga dan ditopang oleh kondisi produksi yang dinilai kuat.

“Target serapan gabah dan beras tahun 2026 sebesar 4 juta ton merupakan target Bulog yang kita dukung bersama. Insya Allah, dengan kerja sama yang solid, target ini dapat tercapai dan akan menjadi catatan sejarah baru bagi ketahanan pangan Indonesia,” ujar Amran.

Amran menjelaskan, optimisme tersebut didukung peningkatan luas tanam padi pada Oktober–Desember 2025 yang lebih tinggi sekitar 500 ribu hektare dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan kondisi tersebut, produksi gabah nasional diproyeksikan meningkat sepanjang tidak terjadi gangguan signifikan.

“Dengan peningkatan luas tanam dan sinergi yang kuat, kami optimistis produksi tahun ini akan lebih besar dibandingkan tahun lalu,” tambahnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,7 juta ton atau meningkat 13,5 persen dibandingkan 2024 sebesar 30,34 juta ton.

Sementara stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di akhir 2025 berada di angka 3,25 juta ton, setelah sempat menyentuh 4,2 juta ton pada Juli 2025, tertinggi sejak Bulog mendapat penugasan pada 1969.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan kesiapan pihaknya menindaklanjuti arahan Presiden terkait target swasembada pangan nasional.

“Kami akan memaksimalkan seluruh fungsi Bulog dalam penyerapan gabah dan beras petani, pengolahan, hingga penyaluran. Upaya ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap cita-cita Presiden dan Menteri Pertanian untuk menjaga swasembada pangan secara berkelanjutan,” jelas Rizal.

Sebagai penguatan jangka panjang, Kementerian Pertanian membentuk 33 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di 33 provinsi melalui Permentan Nomor 39 Tahun 2025.

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Fadjry Djufry mengatakan keberadaan balai ini memperkuat modernisasi pertanian berbasis teknologi.

“Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian hadir untuk memastikan ketersediaan benih dan bibit sumber yang bermutu dan tersertifikasi sebagai fondasi peningkatan produktivitas pertanian,” kata Fadjry.*

Oleh: Juana Syahril)*

Nilai tukar rupiah sempat melemah mendekati level psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dalam beberapa waktu terakhir. Pergerakan tersebut langsung memantik perhatian publik karena angka itu dianggap sebagai batas yang sensitif, sekaligus menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap perekonomian domestik. Namun, otoritas moneter dan fiskal menegaskan bahwa kondisi ini masih berada dalam pengawasan ketat dan tidak perlu direspons dengan kepanikan. Pemerintah memastikan seluruh perangkat kebijakan tetap berjalan untuk menjaga stabilitas serta mendukung penguatan rupiah ke depan.

Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah yang terjadi bersifat sementara dan merupakan bagian dari dinamika pasar keuangan global. Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia menegaskan bahwa rupiah memiliki ruang untuk kembali menguat, terutama setelah pasar menemukan titik keseimbangan baru. Pergerakan nilai tukar pada dasarnya dipengaruhi banyak faktor, mulai dari sentimen global, kebijakan suku bunga negara maju, hingga aliran modal internasional. Namun, dalam situasi seperti ini, ketahanan fundamental ekonomi domestik menjadi penentu utama, dan Indonesia dinilai berada pada jalur yang solid.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan bahwa pelemahan rupiah sudah mencapai fase yang wajar sebelum memasuki tahap penguatan. Penilaian tersebut memperlihatkan bahwa Bank Indonesia memantau pergerakan rupiah secara komprehensif dan mengandalkan indikator yang terukur. Dalam pandangan otoritas moneter, rupiah bukan hanya bergerak mengikuti persepsi pasar, tetapi juga akan kembali menyesuaikan diri dengan kondisi fundamental serta dukungan kebijakan yang tepat.

Lebih jauh, Destry Damayanti menekankan bahwa optimisme itu didukung oleh langkah-langkah operasi moneter yang sedang dijalankan melalui strategi yang dikenal sebagai smart intervention. Strategi ini dirancang bukan sekadar untuk merespons gejolak sesaat, tetapi untuk menata ekspektasi pasar agar stabilitas dapat terjaga secara konsisten. Dengan pendekatan tersebut, Bank Indonesia berupaya meminimalkan risiko peningkatan volatilitas yang berlebihan, sehingga rupiah tetap bergerak dalam koridor yang sehat dan terkendali.

Smart intervention yang dilakukan Bank Indonesia melibatkan sejumlah instrumen penting, antara lain operasi di pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), pasar spot, serta pasar surat berharga negara (SBN). Pemanfaatan instrumen ini memperlihatkan kesiapan otoritas moneter dalam merespons dinamika pasar secara cepat dan presisi. DNDF, misalnya, berperan untuk membantu pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai, sekaligus menjaga agar tekanan di pasar valas tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan. Sementara operasi di pasar spot menjaga ketersediaan likuiditas, dan intervensi di pasar SBN membantu menstabilkan aliran modal yang berkaitan dengan investasi portofolio.

Selain langkah Bank Indonesia, koordinasi antarotoritas menjadi faktor yang memperkuat keyakinan publik bahwa rupiah tidak berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Tiga komponen ini saling terkait dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ketika kebijakan fiskal mendukung pertumbuhan melalui pengelolaan anggaran yang kredibel, kebijakan moneter menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, sementara sektor riil menjadi penggerak produktivitas, maka perekonomian memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi tekanan eksternal.

Keyakinan serupa juga disampaikan dari sisi pemerintah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa pelemahan rupiah yang hampir menyentuh Rp17.000 per dolar AS tidak serta-merta menjadi sinyal krisis ekonomi dalam negeri. Ia menilai bahwa indikator fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang sangat baik, sehingga tekanan nilai tukar tidak perlu diterjemahkan sebagai ancaman besar. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah memandang situasi secara rasional dengan dasar data dan proyeksi ekonomi, bukan semata-mata dipengaruhi fluktuasi harian di pasar.

Menurut Purbaya Yudhi Sadewa kondisi fundamental yang kuat juga tercermin dari prospek pertumbuhan ekonomi yang dinilai akan bergerak lebih cepat ke depan. Proyeksi ini memberikan sinyal positif bagi pelaku pasar, sebab pertumbuhan ekonomi yang terjaga akan meningkatkan optimisme terhadap kinerja korporasi, stabilitas fiskal, serta kemampuan negara dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Dalam situasi global yang penuh tantangan, narasi optimistis yang berbasis kebijakan dan indikator nyata menjadi penyangga psikologis yang penting bagi pasar keuangan domestik.

Selain itu, optimisme terhadap arus investasi masuk juga didorong oleh indikator pasar modal. Kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) menjadi salah satu cerminan kepercayaan investor terhadap fondasi ekonomi nasional. Penguatan pasar modal kerap dipandang sebagai sinyal bahwa pelaku pasar melihat peluang pertumbuhan di masa depan. Ketika IHSG bergerak positif, Indonesia menjadi lebih menarik bagi investor global, baik dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi langsung atau foreign direct investment (FDI), yang pada akhirnya memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.

Dengan langkah-langkah yang sudah ditempuh Bank Indonesia melalui smart intervention, ditambah koordinasi yang erat dengan pemerintah, rupiah dinilai memiliki ruang untuk menguat kembali seiring meredanya tekanan pasar. Situasi ini menunjukkan bahwa negara hadir melalui kebijakan yang terukur dan komunikasi yang menenangkan. Masyarakat dan pelaku usaha pun diharapkan tetap tenang, tidak terjebak spekulasi, dan tetap fokus pada aktivitas produktif yang mendukung perekonomian nasional. Dalam iklim yang terjaga stabil, kepercayaan akan tumbuh, investasi akan mengalir, dan rupiah akan kembali menemukan momentum penguatan yang lebih sehat.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta