Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan hilirisasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus penciptaan lapangan kerja. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di bidang hilirisasi sepanjang 2025 mencapai Rp584,1 triliun atau tumbuh 43,3 persen secara tahunan. Angka tersebut setara dengan 30,2 persen dari total realisasi investasi nasional tahun 2025 yang mencapai Rp1.931,2 triliun dan melampaui target yang ditetapkan pemerintah.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa capaian investasi hilirisasi menunjukkan kepercayaan investor terhadap kebijakan pemerintah yang konsisten mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Menurutnya, hilirisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja Indonesia. “Hilirisasi memberikan dampak ekonomi yang tinggi, menciptakan lapangan pekerjaan, hingga mendorong perekonomian nasional secara berkelanjutan,” ujar Rosan.

Berdasarkan data BKPM, sektor mineral dan batu bara menjadi kontributor terbesar investasi hilirisasi dengan nilai Rp373,1 triliun. Kontribusi tersebut berasal dari komoditas nikel sebesar Rp185,2 triliun, tembaga Rp65,8 triliun, bauksit Rp53,1 triliun, besi dan baja Rp39,2 triliun, timah Rp11,3 triliun, serta komoditas lainnya Rp18,5 triliun. Selain itu, sektor perkebunan dan kehutanan mencatatkan investasi hilirisasi sebesar Rp144,5 triliun, dengan kelapa sawit dan kayu log menjadi penyumbang utama.

Rosan menegaskan bahwa memasuki 2026 pemerintah akan menggeber hilirisasi kelapa sawit dan bauksit karena dinilai memiliki efek berganda yang besar bagi perekonomian dan tenaga kerja. Ia menjelaskan bahwa hilirisasi bauksit hingga menjadi aluminium memerlukan investasi yang signifikan dan berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. “Hilirisasi kelapa sawit akan terus kita dorong, dan di bauksit juga akan meningkat. Tahun ini bauksit akan masuk ke tahap aluminium, dan investasi aluminium cukup besar,” kata Rosan.

Selain sektor mineral dan perkebunan, hilirisasi juga dilakukan di sektor minyak dan gas bumi serta perikanan dan kelautan. Di sektor migas, realisasi hilirisasi mencakup pengolahan minyak dan gas bumi, sementara sektor perikanan meliputi komoditas garam, tuna, cakalang, tongkol, udang, rumput laut, rajungan, hingga tilapia. Diversifikasi sektor ini dinilai mampu memperluas basis industri nasional dan membuka peluang kerja di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, realisasi investasi nasional tahun 2025 meningkat 12,7 persen secara tahunan dan berhasil menyerap 2,71 juta tenaga kerja atau tumbuh 10,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rosan menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bukti konkret bahwa investasi dan hilirisasi berjalan seiring dalam menciptakan lapangan kerja. “Ini adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang tercipta dari total investasi Rp1.931,2 triliun pada tahun 2025,” pungkasnya.

Oleh: Rizky Adiwicaksono *)

Upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja nasional semakin menunjukkan arah yang konsisten melalui penguatan hilirisasi industri, pemberdayaan UMKM, serta percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Ketiga agenda tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling menopang dalam membentuk struktur ekonomi yang lebih produktif, berdaya saing, dan mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan. Di tengah tantangan global yang masih berfluktuasi, strategi ini mencerminkan keberanian pemerintah untuk menggeser orientasi pembangunan dari sekadar pertumbuhan menuju penciptaan nilai tambah dan kesempatan kerja yang nyata bagi masyarakat.

Peresmian PSN Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi gambaran konkret bagaimana pembangunan industri strategis diarahkan langsung pada penguatan ketenagakerjaan nasional. Proyek modernisasi kilang yang telah berjalan sejak 2019 dengan investasi sekitar Rp123 triliun ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menghadirkan efek berlapis terhadap penyerapan tenaga kerja, baik pada tahap konstruksi maupun operasional. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penguatan sektor energi merupakan fondasi kemandirian bangsa, sekaligus prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan dan stabilitas ekonomi nasional.

RDMP Balikpapan memperlihatkan bahwa PSN tidak lagi semata diukur dari kapasitas produksi atau besaran investasi, melainkan dari kemampuannya menggerakkan ekonomi lokal dan membuka ruang kerja yang luas. Puluhan ribu tenaga kerja terlibat selama masa pembangunan, mencakup sektor konstruksi, rekayasa, logistik, hingga jasa pendukung. Ketika memasuki fase operasi, kilang modern berteknologi tinggi ini juga membutuhkan tenaga kerja terampil yang berkelanjutan, sehingga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Penilaian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkuat pandangan tersebut, bahwa beroperasinya RDMP Balikpapan menjadi tonggak penting kemandirian energi sekaligus perluasan dampak ekonomi, termasuk penciptaan pekerjaan di sektor industri energi dan turunannya.

Agenda hilirisasi yang menjadi kerangka besar pembangunan industri nasional semakin mempertegas arah penciptaan lapangan kerja berbasis nilai tambah. Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa sepanjang 2025, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau lebih dari 30 persen total investasi nasional, dengan pertumbuhan tahunan yang signifikan. Angka ini merefleksikan meningkatnya kepercayaan investor terhadap kebijakan pemerintah yang konsisten mendorong pengolahan di dalam negeri, sekaligus menunjukkan potensi besar penciptaan lapangan kerja dari sektor-sektor strategis.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menekankan bahwa sektor mineral dan batu bara masih menjadi tulang punggung investasi hilirisasi, khususnya pada komoditas seperti nikel, tembaga, bauksit, dan besi baja. Namun demikian, arah kebijakan pemerintah tidak berhenti pada sektor ekstraktif. Hilirisasi di bidang perkebunan, kehutanan, migas, hingga perikanan dan kelautan juga terus diperkuat, menciptakan spektrum lapangan kerja yang lebih luas dan inklusif. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa penciptaan kerja tidak terpusat pada satu sektor, melainkan menyebar ke berbagai wilayah dan lapisan ekonomi.

Capaian realisasi investasi nasional sebesar Rp1.931,2 triliun sepanjang 2025 yang melampaui target turut berbanding lurus dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja hingga lebih dari 2,7 juta orang. Fakta ini memperkuat argumen bahwa kebijakan hilirisasi bukan hanya strategi industri, tetapi juga instrumen efektif untuk menjaga dinamika pasar kerja nasional. Dominasi Penanaman Modal Dalam Negeri dalam struktur investasi juga menandakan semakin kuatnya peran pelaku usaha nasional dalam mendukung agenda penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa penciptaan kerja tidak hanya bergantung pada proyek besar dan investasi skala industri, tetapi juga pada keberlangsungan UMKM sebagai penyerap tenaga kerja terbesar. Keberlanjutan Paket Ekonomi pada 2026 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan perlindungan tenaga kerja. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa berbagai insentif fiskal dan program penguatan UMKM terus dimatangkan untuk memastikan daya tahan sektor usaha kecil di tengah dinamika ekonomi.

Perpanjangan insentif PPh Final UMKM, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi sektor padat karya, serta keberlanjutan Program Magang Nasional menunjukkan pendekatan komprehensif pemerintah dalam mengelola pasar tenaga kerja. Kebijakan ini tidak hanya menjaga lapangan kerja yang telah ada, tetapi juga menyiapkan tenaga kerja baru agar lebih siap memasuki dunia kerja. Realisasi Program Magang Nasional yang melampaui target awal menjadi indikator positif bahwa kebijakan ketenagakerjaan pemerintah mulai menyentuh aspek kesiapan dan kualitas sumber daya manusia.

Program padat karya tunai dan perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal turut melengkapi strategi penciptaan kerja yang inklusif. Dengan menyasar sektor-sektor yang rentan, pemerintah memperlihatkan bahwa agenda penciptaan lapangan kerja tidak bersifat eksklusif, melainkan menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Ke depan, pengembangan ekonomi perkotaan dan gig economy berbasis digital di sejumlah kota juga membuka peluang baru bagi UMKM dan pekerja informal untuk beradaptasi dengan perubahan struktur ekonomi.

Secara keseluruhan, sinergi antara PSN, hilirisasi industri, dan penguatan UMKM menegaskan arah kebijakan pemerintah yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih mandiri, inklusif, dan berdaya saing. Dengan konsistensi kebijakan dan penguatan implementasi di lapangan, agenda pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja memiliki pijakan yang kuat untuk terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

*) Analis Ekonomi dan Industri Strategis

Oleh: Rizky Adi Pratama *)

Penciptaan lapangan kerja tetap menjadi isu sentral dalam agenda pembangunan nasional, terutama di tengah tantangan global yang menuntut daya saing ekonomi semakin kuat dan berkelanjutan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah kebijakan yang konsisten dengan menempatkan hilirisasiindustri, penguatan UMKM, dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai tiga pilar utama perluasan kesempatan kerja. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dalam membangun fondasi ekonomi yang produktif dan inklusif.

Arah tersebut tercermin dari penekanan Presiden terhadap pentingnya peran pendidikan tinggi dalam mendukung investasi strategis dan hilirisasi nasional. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai kebijakan ini sebagai langkah krusial untuk memastikan proyek-proyek hilirisasi tidak hanya menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja secara luas dan berkelanjutan. Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana memandang dukungan perguruan tinggi terhadap 18 proyek strategis hilirisasi yang dikelola Danantara sebagai sinyal bahwa pembangunan industri ke depan dirancang semakin terstruktur dan berbasis kesiapan sumber daya manusia.

Menurut pandangan HKI, proyek-proyek hilirisasi tersebut memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, baik pada tahap konstruksi maupun saat industri mulai beroperasi. Lebih dari itu, hilirisasi mendorong terciptanya ekosistem industri yang lebih dalam, mulai dari kegiatan riset terapan, inovasi teknologi, hingga pengembangan talenta lokal. Dengan pendekatan ini, investasi tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, melainkan berlanjut pada penguatan kapasitas nasional yang mampu menopang pertumbuhan jangka panjang.

Keberadaan Danantara sebagai badan pengelola investasi strategis dinilai mempercepat realisasi proyek hilirisasi melalui dukungan pembiayaan yang lebih terarah. Dalam kerangka penciptaan lapangan kerja, kawasan industri memainkan peran sebagai simpul utama yang memastikan proyek dapat segera berjalan melalui kesiapan lahan, utilitas, dan kepastian layanan. Akhmad Ma’ruf Maulana menekankan bahwa hubungan antara Danantara dan kawasan industri bersifat saling melengkapi, di mana pembiayaan dan portofolio proyek strategis bertemu dengan kesiapan lokasi dan ekosistem usaha yang terintegrasi. Sinergi inilah yang mempercepat investasi masuk dan membuka peluang kerja dalam skala besar.

Di saat yang sama, pemerintah tidak mengabaikan peran UMKM sebagai tulang punggung penciptaan lapangan kerja nasional. Penguatan UMKM, khususnya yang dipimpin perempuan, dipandang sebagai strategi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan inklusif. Kerja sama internasional dengan Pemerintah Kanada menjadi contoh konkret bagaimana agenda nasional diperkuat melalui kolaborasi global. Dukungan pendanaan lebih dari 22 juta dolar Kanada untuk lima inisiatif penguatan UMKM di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha, daya saing, serta kemampuan menyerap tenaga kerja.

Pemerintah Indonesia memandang kerja sama ini sebagai bagian dari penguatan ekosistem UMKM secara menyeluruh, mulai dari akses pembiayaan, peningkatan keterampilan, hingga pemanfaatan teknologi yang berorientasi pada keberlanjutan. Menteri Muda Pembangunan Internasional Kanada Randeep Sarai dalam kunjungannya ke Jakarta menyampaikan bahwa dukungan tersebut ditujukan untuk memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara. Bagi Indonesia, kolaborasi ini sejalan dengan agenda nasional dalam mendorong UMKM naik kelas, memperluas pasar ekspor, dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor makanan olahan.

Program seperti Climate Resilient Agri-Food Trade Promotion Support (CRAFTS) dan Economic Linkages for Enhanced Value, Trade and Exports (ELEVaTE) memperlihatkan bagaimana penguatan kapasitas UMKM berkontribusi langsung pada penyerapan tenaga kerja. Ketika UMKM semakin produktif dan terhubung dengan pasar global, peningkatan produksi menjadi keniscayaan, dan kebutuhan tenaga kerja pun bertambah. Pendekatan ini menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja tidak selalu harus bertumpu pada industri besar, tetapi juga dapat tumbuh dari usaha-usaha kecil yang diperkuat secara sistematis.

Selain melalui hilirisasi dan UMKM, pemerintah juga menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan lapangan kerja melalui percepatan PSN. Pembangunan Infrastruktur Energi Terintegrasi di Kilang Balikpapan menjadi contoh nyata bagaimana proyek nasional memberikan dampak langsung bagi penyerapan tenaga kerja dan perekonomian daerah. Proyek yang dijalankan PT Pertamina (Persero) tersebut pada fase konstruksi telah menyerap puluhan ribu tenaga kerja, mayoritas dari dalam negeri, sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

Manfaat PSN tidak berhenti pada angka penyerapan tenaga kerja. Kehadiran ribuan pekerja mendorong tumbuhnya usaha lokal, khususnya UMKM di sekitar proyek. Cerita pelaku usaha kecil di Balikpapan menunjukkan bahwa proyek nasional mampu menciptakan efek berganda yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Vice PresidentCorporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan bahwa PSN Kilang Balikpapan dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi yang luas, tidak hanya pada masa konstruksi, tetapi juga pada fase operasi yang diproyeksikan melibatkan ribuan tenaga kerja secara langsung.

Kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi, memperkuat UMKM, dan mempercepat PSN menunjukkan pendekatan pembangunan yang komprehensif dalam menciptakan lapangan kerja. Sinergi antara investasi strategis, kesiapan SDM, dan penguatan ekonomi lokal membentuk siklus pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan arah kebijakan yang konsisten dan kolaborasi lintas sektor, agenda penciptaan lapangan kerja tidak hanya menjadi target jangka pendek, tetapi fondasi kokoh bagi ketahanan ekonomi nasional di masa depan.

*) Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Salsa Nadya Sintya

Hilirisasi industri kini menjadi salah satu strategi nasional untuk memperkuat fondasi ekonomiIndonesia sekaligus membuka lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Program initidak sekadar menambah nilai pada produk domestik, tetapi juga memastikan rantai nilai industriberjalan terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Komitmen ini terlihat jelas dari arahanPresiden Prabowo Subianto yang menempatkan hilirisasi sebagai agenda prioritas nasional, termasuk melalui 18 proyek strategis yang dikelola oleh badan pengelola investasi strategis, Danantara.

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai langkah ini sebagai fondasi pentingpembangunan industri nasional. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menekankanbahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung proyek-proyek hilirisasi menjadi faktorkrusial untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang terampil, kreatif, dan inovatif. Dengandemikian, proyek hilirisasi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga memperkuat sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung industri masa depan. MenurutMa’ruf, keberhasilan proyek hilirisasi akan menciptakan siklus pertumbuhan yang salingmenguatkan; ketika investasi tumbuh, ekonomi bergerak, dan lapangan kerja tercipta, ekosistemindustri nasional pun semakin berdaya saing.

Selain itu, industri padat karya seperti tekstil dan garmen memegang peran strategis dalampenciptaan lapangan kerja. Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) mengapresiasiperhatian pemerintah terhadap sektor ini, karena industri tekstil dan garmen merupakanpenopang utama ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas sosial di berbagai daerah. KetuaUmum AGTI, Anne Patricia Sutanto, menegaskan bahwa penguatan hilirisasi sektor ini akanmeningkatkan nilai tambah produk domestik sekaligus memperluas kesempatan kerja formal. Hal ini sangat penting mengingat sektor tekstil menyerap ribuan tenaga kerja dan menjadi salah satu pilar industri yang padat karya di Indonesia.

Penguatan rantai pasok menjadi faktor kunci agar hilirisasi memberikan manfaat maksimal. Struktur rantai pasok industri yang panjang membutuhkan kebijakan yang terintegrasi, mulai darihulu hingga hilir, agar industri nasional mampu meningkatkan daya saing dan mengurangiketergantungan pada produk impor. Meskipun impor bahan baku masih diperlukan untukmenjaga kelancaran produksi, AGTI menekankan bahwa proses ini harus efisien dan patuhaturan agar daya saing industri tetap terjaga. Selain itu, penguasaan teknologi dan pengembanganindustri permesinan domestik juga menjadi langkah penting untuk mendorong penerapan Industri4.0, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan kualitas tenaga kerja.

Kawasan industri berperan sebagai simpul eksekusi yang memastikan proyek hilirisasi berjalanefektif. Kesiapan lahan, utilitas memadai, kepastian layanan, dan ekosistem industri yang terintegrasi menjadi faktor utama dalam mempercepat realisasi investasi. Ma’ruf menjelaskanbahwa sinergi antara Danantara dan kawasan industri bersifat saling melengkapi; Danantaramemperkuat sisi pembiayaan dan portofolio proyek strategis, sementara kawasan industrimemastikan kesiapan lokasi dan ekosistem usaha. Dengan demikian, investor memperolehkepastian yang lebih tinggi, dan dampak ekonomi bagi masyarakat dapat dirasakan secara nyata.

Hilirisasi juga mendorong integrasi antara industri dan pendidikan tinggi. HKI telahmenandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sehingga kawasan industri dapatmenjadi laboratorium nyata bagi riset terapan dan pengembangan talenta. Langkah ini diyakinimampu menjembatani kebutuhan industri dengan penyediaan tenaga kerja terampil, sekaligusmemberikan pengalaman praktis bagi lulusan perguruan tinggi agar siap memasuki dunia kerjadengan kompetensi yang relevan.

Keberhasilan hilirisasi akan memperkuat struktur industri nasional, meningkatkan investasistrategis, dan membuka lapangan kerja formal yang berkualitas. Industri padat karya sepertitekstil dan garmen menjadi motor penggerak ekonomi lokal, menjaga stabilitas sosial, dan mendorong pemerataan pembangunan. Dengan dukungan kebijakan terintegrasi dari pemerintahpusat dan daerah, fasilitasi perizinan, ketersediaan energi, serta pembiayaan yang tepat sasaran, agenda hilirisasi akan menjadi pendorong utama menuju Indonesia Maju.

Hilirisasi bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi juga jawaban terhadap tantangan lapangan kerjadi era modern. Dengan investasi yang tumbuh, teknologi yang diadopsi, dan sumber dayamanusia yang terampil, Indonesia siap menghadapi persaingan global sekaligus memberikanmanfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah, badan pengelola proyek, dunia usaha, dan pendidikan tinggi menjadi kunci utama agar Indonesia mampu menciptakan lapangan kerjaberkualitas, meningkatkan daya saing industri nasional, dan menjadikan hilirisasi sebagai solusijangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan fokus yang konsisten, hilirisasi akan membawa Indonesia dari posisi sebagai produsenbahan mentah menjadi pemain global dengan produk bernilai tinggi, menyerap tenaga kerjasecara luas, dan memperkuat stabilitas ekonomi. Program ini membuktikan bahwa pembangunanindustri yang berkelanjutan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi jawaban atas tantangan ketenagakerjaan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hilirisasi menjadi strategi yang tepat untuk menghadirkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

*Penulis adalah Peneliti Lembaga Institute Indonesia Sentris

Oleh : Andika Pratama

Hilirisasi pertanian telah menjadi tonggak strategis dalam penguatan ekonomi nasional di tengah tantangan multidimensional yang dihadapi bangsa. Program-program yang digagas oleh Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah kepemimpinan Menteri Andi Amran Sulaiman sepanjang tahun 2025 menunjukkan bukti nyata bahwa transformasi sektor pertanian bukan sekadar wacana, tetapi langkah konkret yang mampu menciptakan dampak langsung bagi masyarakat. Salah satu indikator penting keberhasilan program ini adalah terciptanya peluang kerja baru yang signifikan.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif ini. Ia menekankan bahwa hilirisasi produk pertanian yang diusung Kementan telah terbukti mampu membuka hingga delapan juta lapangan kerja baru. Angka ini menjadi jawaban nyata terhadap ancaman pengangguran yang tengah membayangi Indonesia, terutama mengingat pada Februari 2025 jumlah pengangguran tercatat mencapai 7,28 juta orang. Hilirisasi bukan sekadar mengolah produk pertanian menjadi barang setengah jadi atau produk siap jual, tetapi juga menstimulasi industri pendukung, manufaktur, dan UMKM, yang semuanya bergerak dari akar rumput untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

Selain tantangan pengangguran, tahun 2025 juga menjadi periode penuh ujian bagi bangsa, terutama akibat bencana di beberapa wilayah Sumatera yang berdampak pada 3,3 juta jiwa. Tekanan terhadap sektor UMKM dan manufaktur pun meningkat akibat gempuran produk impor ilegal. Dalam konteks ini, langkah hilirisasi yang mendorong nilai tambah di tingkat lokal menjadi strategi tepat untuk memulihkan daya saing domestik. Bamsoet menegaskan bahwa sinergi antar-kementerian dan dukungan penuh pemerintah pusat sangat penting untuk melindungi pasar domestik sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas.

Program hilirisasi ini dijalankan dengan investasi besar senilai Rp 371 triliun untuk 14 komoditas strategis, termasuk kelapa sawit, kelapa untuk VCO dan santan, tebu, kakao, kopi, lada, pala, jambu mete, dan gambir. Strategi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah produk hingga ratusan kali lipat, tetapi juga menyerap tenaga kerja sekitar 8,6 juta orang. Dengan hadirnya pabrik pengolahan dekat sentra produksi, petani lokal dapat merasakan langsung manfaat ekonomi dari kerja keras mereka, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi yang berakar pada Pasal 33 UUD 1945.

Mentan Amran menegaskan bahwa hilirisasi adalah kunci kemandirian petani dan bangsa. Kekayaan alam tidak lagi dibiarkan keluar dalam bentuk mentah, melainkan diolah untuk memberikan nilai tambah yang maksimal. Dengan demikian, kesejahteraan petani meningkat, perekonomian daerah tumbuh, dan Indonesia mampu memproduksi barang siap ekspor yang kompetitif di pasar global. Visi besar ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan prinsip ekonomi nasional yang berpihak pada rakyat. Semua kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan dinikmati pihak asing.

Apresiasi terhadap program hilirisasi juga datang dari kepala daerah yang merasakan dampak nyata dari kebijakan ini. Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, menyoroti keberhasilan hilirisasi kakao yang A+ sehingga mampu menarik minat konsumen internasional dari Malaysia hingga Eropa. Dukungan Kementan berupa pembangunan pabrik pengolahan dan penyediaan bahan baku menjadi faktor penting untuk memaksimalkan nilai tambah produk. Begitu pula Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menekankan bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah memperkuat ekosistem pertanian serta membuka peluang ekspor hortikultura ke Singapura. Kedua kepala daerah ini menilai bahwa komitmen Mentan Amran menghadirkan solusi jangka panjang yang nyata bagi pengembangan komoditas unggulan daerah mereka.

Hilirisasi pertanian juga mendorong sektor industri pendukung, termasuk pengadaan alsintan, pompa irigasi, dan penyediaan benih unggul, yang memperkuat kapasitas produksi lokal. Upaya ini memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan UMKM, lapangan kerja informal, serta penguatan ekonomi desa. Dengan membangun pabrik pengolahan di dekat sentra produksi, hilirisasi memastikan setiap nilai tambah tetap berada di tangan petani dan pekerja lokal. Hal ini sekaligus menjawab tantangan penyelundupan dan gempuran produk impor yang menggerus daya saing industri domestik.

Dalam perspektif jangka panjang, hilirisasi pertanian menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan membuka jutaan peluang kerja, mendorong ekspor, dan meningkatkan nilai tambah produk lokal, Indonesia bukan hanya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Program ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan berbasis hilirisasi mampu menjadi solusi strategis untuk masalah pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan daya saing global sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh negeri.

Melihat keberhasilan dan dampak nyata dari hilirisasi, tidak berlebihan jika program ini mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga kepala daerah. Kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, keberanian untuk berinovasi, serta fokus pada pemberdayaan masyarakat dan petani lokal. Hilirisasi pertanian membuktikan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bukan sekadar slogan, tetapi strategi yang mampu membuka pintu masa depan lebih cerah bagi bangsa.

Dengan momentum ini, ke depan diharapkan pemerintah dapat memperluas cakupan hilirisasi ke komoditas lain, terus meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan memperkuat konektivitas antara pusat produksi, pabrik pengolahan, dan pasar domestik maupun internasional. Hilirisasi pertanian tidak hanya menjadi strategi ekonomi, tetapi juga wujud nyata komitmen bangsa untuk memastikan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kemakmuran seluruh rakyat.

*Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh : Naufal Putra Bratajaya )*

Masyarakat Indonesia menunjukkan apresiasi tinggi terhadap kehadiran Sekolah Rakyat sebagai terobosan negara dalam menghadirkan pendidikan yang benar-benar inklusif. Program tersebut dinilai mampu menjawab persoalan klasik akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan yang selama ini terpinggirkan oleh keterbatasan ekonomi dan sosial. Kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya membuka ruang belajar, tetapi juga merajut kembali peluang masa depan anak-anak yang sebelumnya terputus dari sistem pendidikan formal.

Apresiasi luas tersebut muncul karena Sekolah Rakyat dirancang tidak sekadar sebagai sekolah gratis. Pemerintah menghadirkan konsep pendidikan berasrama yang memastikan seluruh kebutuhan dasar siswa terpenuhi selama 24 jam.

Negara menanggung kebutuhan makan bergizi, pakaian, layanan kesehatan, hingga perlengkapan belajar. Pendekatan menyeluruh tersebut membuat pendidikan tidak lagi menjadi beban bagi keluarga prasejahtera, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak bagi anak-anak.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai Sekolah Rakyat telah membawa perubahan nyata dalam waktu relatif singkat. Melalui pendampingan intensif selama enam bulan, kementerian mencatat peningkatan signifikan pada kondisi kesehatan siswa.

Berat badan dan tinggi badan anak-anak bertambah, tingkat kebugaran meningkat, serta angka anemia menurun. Perubahan fisik tersebut bahkan terlihat dari seragam sekolah yang tidak lagi muat hanya dalam beberapa bulan pertama.

Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa perbaikan kesehatan itu berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Siswa menjadi lebih fokus di kelas, tidak mudah mengantuk, serta menunjukkan sikap yang lebih disiplin dan mandiri.

Lingkungan yang aman dan penuh perhatian turut membentuk mental serta perilaku siswa ke arah yang lebih positif. Pendampingan berkelanjutan mendorong sebagian siswa menorehkan prestasi, meskipun sebelumnya menghadapi keterbatasan mendasar.

Perubahan juga tampak pada kemampuan akademik paling dasar. Kementerian Sosial menemukan banyak siswa Sekolah Rakyat yang sebelumnya terkendala kemampuan membaca dan menulis mulai menunjukkan kemajuan berarti.

Saifullah Yusuf menegaskan bahwa ketika anak-anak mendapatkan rasa aman dan perhatian yang memadai, potensi mereka berkembang secara alami. Pendidikan yang manusiawi terbukti mampu mengangkat kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa.

Kisah Muhammad Nazril Kurniawan menjadi gambaran konkret dampak program tersebut. Siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Kota Bekasi itu sempat mengalami kesulitan membaca meski telah berada di jenjang pendidikan menengah.

Melalui ketekunan serta bimbingan guru, Nazril kini membaca lebih lancar, menunjukkan prestasi akademik, dan memandang masa depan dengan optimisme. Perkembangan tersebut mencerminkan keberhasilan pendekatan pendampingan intensif yang diterapkan Sekolah Rakyat.

Nazril merupakan satu dari ribuan siswa yang tidak hanya terkendala faktor ekonomi, tetapi juga kemampuan dasar literasi. Sekolah Rakyat memberikan ruang bagi anak-anak seperti Nazril untuk mengejar ketertinggalan tanpa stigma.

Program tersebut menyasar keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, sehingga memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak luas.

Sebagai program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu. Pendidikan dipadukan dengan berbagai program unggulan pemerintah, mulai dari makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan, jaminan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Pendekatan terintegrasi tersebut memperkuat keyakinan publik bahwa pendidikan menjadi pintu masuk utama untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Apresiasi serupa datang dari pemerintah daerah. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menilai Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret untuk menekan angka anak putus sekolah, khususnya di kalangan masyarakat kurang mampu. Kehadiran program nasional tersebut memberikan jawaban nyata atas persoalan pendidikan yang selama ini dihadapi banyak daerah.

Hasnuryadi menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepedulian besar terhadap masyarakat miskin yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan. Sekolah Rakyat dipandang sebagai pemutus mata rantai kasus putus sekolah sekaligus langkah strategis membangun sumber daya manusia berkualitas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Peluncuran sebanyak ratusan Sekolah Rakyat di berbagai provinsi di Tanah Air telah secara sangat nyata memperlihatkan bagaimana kuatnya komitmen dari negara untuk terus berupaya menghadirkan pendidikan tanpa diskriminasi sama sekali bagi semua generasi penerus bangsa.

Program tersebut telah berhasil membuka kesempatan yang setara bagi seluruh anak bangsa untuk dapat terus belajar dan semakin berkembang, terlepas dari apapun serta bagaimanapun latar belakang sosial ekonomi yang mereka miliki. Dukungan masyarakat, pemerintah pusat, dan daerah memperkuat posisi Sekolah Rakyat sebagai fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan mewujudkan secara nyata konsep pendidikan secara holistik dan adanya keberpihakan pada seluruh kelompok tanpa membedakan, bahkan hingga pada mereka yang paling rentan sekalipun, Sekolah Rakyat dinilai merupakan program pemerintah yang sangat efektif untuk merajut kembali peluang dari seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.

Program tersebut tidak hanya dapat menghidupkan kembali mimpi mereka yang sempat padam, tetapi juga sekaligus semakin menegaskan bahwa pendidikan yang layak merupakan hak bagi setiap anak bangsa sehingga hal itu hendaknya memang bisa dirasakan oleh semua elemen secara inklusif, bukan hanya menjadi privilese bagi segelintir pihak saja. (*)

)* Penulis adalah Lembaga Inti Media

Oleh : Barra Dwi Rajendra )*

Program Sekolah Rakyat tampil sebagai wajah baru pendidikan Indonesia yang menghidupkan kembali harapan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran program tersebut dinilai masyarakat sebagai langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang benar-benar inklusif, setara, dan bebas diskriminasi.

Sekolah Rakyat tidak hanya membuka ruang belajar, tetapi juga memulihkan mimpi anak-anak yang sebelumnya terhenti oleh kemiskinan, keterbatasan lingkungan, dan minimnya dukungan keluarga.

Pemerintah meresmikan 166 Sekolah Rakyat secara serentak di 34 provinsi pada Januari 2026 sebagai penanda keseriusan negara memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan. Program tersebut dirancang dengan konsep sekolah berasrama gratis yang menjamin seluruh kebutuhan peserta didik, mulai dari biaya pendidikan, tempat tinggal, asupan gizi, hingga layanan kesehatan. Pendekatan menyeluruh tersebut menjadikan Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan ekosistem pembinaan anak yang utuh.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan rasa bangga dan haru saat menyaksikan langsung perkembangan siswa Sekolah Rakyat di Banjarbaru. Kepala Negara menilai capaian para siswa mencerminkan potensi besar anak-anak dari latar belakang sederhana ketika negara hadir memberikan fasilitas dan kesempatan yang layak. Dalam waktu relatif singkat, siswa Sekolah Rakyat mampu menunjukkan kepercayaan diri, prestasi akademik, hingga penguasaan bahasa asing yang melampaui ekspektasi awal.

Presiden mengamati langsung siswa yang telah menorehkan prestasi setingkat olimpiade meskipun baru menempuh pendidikan selama enam bulan. Pengalaman tersebut memperkuat keyakinan bahwa keterbatasan ekonomi tidak pernah menjadi ukuran kecerdasan maupun kapasitas anak bangsa.

Keberanian pemerintah membangun Sekolah Rakyat berasrama dinilai menjadi kunci lahirnya capaian tersebut karena anak-anak dapat belajar tanpa dihantui persoalan makan, kesehatan, dan lingkungan yang tidak mendukung.

Lebih jauh, Presiden menegaskan pentingnya negara memberi penghargaan cepat dan nyata atas setiap prestasi yang diraih peserta didik. Pemerintah membuka peluang beasiswa lanjutan, termasuk kesempatan melanjutkan pendidikan ke luar negeri bagi siswa berprestasi. Arah kebijakan tersebut memperlihatkan komitmen menjadikan Sekolah Rakyat sebagai jalur mobilitas sosial yang nyata bagi anak-anak kurang mampu.

Dukungan politik terhadap program tersebut juga datang dari Partai Solidaritas Indonesia. Ketua DPP PSI Bidang Pendidikan Nasional Danik Eka Rahmaningtyas menilai Sekolah Rakyat menyasar akar persoalan ketimpangan pendidikan.

Program tersebut tidak hanya menghapus biaya sekolah, tetapi juga mengatasi persoalan gizi, lingkungan belajar, dan minimnya dukungan keluarga yang selama ini membatasi anak-anak miskin.

Danik memandang Sekolah Rakyat sebagai tangga mobilitas vertikal yang memungkinkan anak-anak keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. Pendekatan komprehensif tersebut dinilai mampu mengoreksi ketimpangan struktural, bukan sekadar membuka pintu formal pendidikan. Negara, melalui Sekolah Rakyat, menghadirkan keadilan substantif dengan memastikan kesempatan yang setara juga menghasilkan hasil yang adil.

Sebagai sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, Sekolah Rakyat menanggung seluruh kebutuhan dasar peserta didik. Program tersebut menjadi bagian dari kebijakan memuliakan keluarga kurang mampu sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang berdaya saing. Target pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 mempertegas visi jangka panjang pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Komitmen tersebut juga ditegaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor. Wapres menilai Sekolah Rakyat berperan penting dalam membuka akses pendidikan setara, membangun karakter, dan menumbuhkan kepercayaan diri generasi muda di wilayah dengan tantangan geografis dan ekonomi. Penguatan kualitas pembelajaran, pemenuhan tenaga pendidik, serta perbaikan sarana prasarana menjadi perhatian utama agar tidak ada anak tertinggal.

Dari sisi pelaksana pendidikan, Kepala Sekolah SRMA 41 Biak Samuel Franklyn Yawan menilai Sekolah Rakyat sebagai harapan besar bagi keluarga kurang mampu di wilayah tersebut.

Program tersebut juga sudah membuka akses pendidikan yang sebelumnya sulit untuk dijangkau oleh anak-anak dari berbagai distrik yang tengah mengalami kesulitan secara ekonomi.

Meski pemenuhan fasilitas dilakukan secara bertahap dan kini masih menghadapi kekurangan guru, namun dari segi operasional sekolah menunjukkan adanya perkembangan yang sangat signifikan dengan juga disertai adanya dukungan pada sarana belajar bagi generasi penerus bangsa yang semakin memadai.

Secara nasional, Sekolah Rakyat telah mampu menjangkau hingga sebanyak ribuan siswa dari berbagai kalangan, khususnya kepada mereka keluarga rentan dengan menghadirkan fasilitas asrama, ruang kelas, dan juga dukungan penuh bagi semua proses pembelajaran yang jauh lebih layak untuk mereka.

Kehadiran program tersebut sekali lagi juga semakin menegaskan bagaimana pentingnya peran secara langsung dari negara dalam memastikan supaya pendidikan memang benar-benar menjadi hak yang mampu diakses secara universal oleh semua kalangan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dan tanpa membedakan latar belakang mereka dalam bentuk apapun.

Salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat ini dinilai oleh berbagai pihak memang telah berhasil menghidupkan kembali harapan dari seluruh anak bangsa yang tengah dalam kondisi kurang mampu sekaligus juga membuktikan bahwa pendidikan yang inklusif akan mampu mengubah bagaimana masa depan mereka secara nyata dan menjadi jauh lebih bermartabat nantinya. (*)

)* Penulis adalah Kontributor Nawasena Institute

Oleh : Mayang Dwi Andaru )*

Survei publik terbaru menunjukkan dukungan yang sangat kuat terhadap program Sekolah Rakyat sebagai terobosan pendidikan inklusif di Indonesia. Data Litbang Kompas mencatat 94,4 persen responden menyatakan setuju terhadap keberadaan dan pengembangan Sekolah Rakyat, dengan 28,2 persen di antaranya menyatakan sangat setuju.

Angka tersebut menegaskan adanya mandat sosial yang besar bagi pemerintah untuk melanjutkan dan memperluas program pendidikan yang menyasar kelompok paling rentan tersebut.

Dukungan publik tersebut tidak muncul tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, ketimpangan akses pendidikan akibat faktor ekonomi, geografis, dan sosial menjadi persoalan laten. Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban atas hambatan itu dengan pendekatan yang lebih membumi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program tersebut dirancang bukan sekadar sebagai institusi pendidikan formal, melainkan sebagai ruang pemulihan kesempatan belajar yang sempat terputus.

Peneliti Litbang Kompas MB Dewi Pancawati menilai tingginya angka dukungan publik mencerminkan optimisme yang nyata. Dukungan tersebut tidak berhenti pada persetujuan normatif, melainkan disertai keyakinan bahwa Sekolah Rakyat mampu memberi peluang pendidikan, menekan angka putus sekolah, dan menjadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan antargenerasi.

Litbang Kompas juga mencatat bahwa optimisme tersebut muncul lintas kelas sosial, tidak hanya dari kelompok bawah sebagai sasaran utama program, tetapi juga dari kelompok menengah dan atas.

Meski demikian, Litbang Kompas mengidentifikasi tantangan pada aspek pemahaman publik. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme dan manfaat rinci Sekolah Rakyat belum sepenuhnya merata.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk memperkuat strategi sosialisasi agar pesan kebijakan tersampaikan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tingkat akar rumput.

Dari perspektif media, Direktur Pemberitaan Kompas TV Yogie Arief Nugroho melihat penerimaan publik terhadap Sekolah Rakyat sebagai sinyal positif. Program tersebut dinilai mudah dipahami masyarakat karena menjawab kebutuhan nyata dan menyentuh persoalan dasar. Model Sekolah Rakyat tidak memposisikan pendidikan sebagai kemewahan, melainkan sebagai hak yang harus dijangkau oleh setiap anak tanpa kecuali.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menempatkan Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis pemutusan rantai kemiskinan. Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut menyasar anak-anak dari keluarga pada desil satu dan dua berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Sekolah Rakyat mengusung konsep pendidikan berasrama dengan dukungan fasilitas lengkap, mulai dari ruang belajar, laboratorium, olahraga, hingga pengembangan keterampilan hidup. Pendekatan tersebut memungkinkan pembentukan karakter, disiplin, dan kemandirian secara lebih menyeluruh.

Kurikulum Sekolah Rakyat dirancang dengan asas kesetaraan dan pengembangan potensi. Sistem multi-entry dan multi-exit memberi ruang bagi setiap anak untuk belajar sesuai kemampuan dan ritme perkembangan masing-masing. Pendekatan tersebut menolak standar tunggal keberhasilan akademik dan mengakui keragaman kecerdasan sebagai modal utama pendidikan inklusif.

Gus Ipul juga menyampaikan optimisme terhadap target pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029. Pemerintah menyiapkan pembangunan sekitar 100 sekolah permanen setiap tahun melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Kementerian Sosial memastikan proses seleksi siswa berjalan ketat, transparan, dan bebas dari praktik titipan atau penyimpangan, sehingga program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.

Hingga awal 2026, Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 lokasi di 34 provinsi dengan hampir 16 ribu siswa, didukung ribuan guru dan tenaga kependidikan. Pembangunan sekolah permanen juga telah dimulai di lebih dari 100 titik. Data tersebut memperlihatkan bahwa program tidak berhenti pada wacana, melainkan telah bergerak dalam skala nasional.

Inovasi lain muncul melalui pemanfaatan Tes Talent DNA berbasis kecerdasan buatan untuk memetakan potensi siswa. Gus Ipul menilai pendekatan tersebut krusial karena Sekolah Rakyat tidak menggunakan seleksi akademik.

Pemetaan berbasis teknologi memungkinkan pendidik memahami bakat siswa secara objektif, sehingga pembelajaran menjadi lebih tepat sasaran. Hasil awal menunjukkan keragaman potensi yang kaya, mulai dari bidang sains dan teknologi, sosial, hingga bahasa.

Perubahan yang sangat positif juga tampak pada berbagai hal lain, seperti pada aspek kesehatan dan karakter siswa. Pemerintah mencatat bahwa telah terjadi peningkatan kebugaran fisik mereka, kemudian adanya penurunan anemia, serta perkembangan sikap disiplin dan kemandirian yang secara nyata dapat dirasakan dan dilihat. Intervensi tidak hanya menyentuh anak, tetapi juga keluarga melalui pemberdayaan ekonomi dan pendampingan sosial.

Dengan sangat derasnya dukungan dari seluruh publik hingga mencapai sebesar 94,4 persen, maka kini Sekolah Rakyat telah berdiri megah sebagai simbol harapan baru untuk mewujudkan keterjangkauan sektor pendidikan secara jauh lebih inklusif bagi semua pihak tanpa membedakan dan tidak ada diskriminasi sama sekali.

Tantangan implementasi tentu masih ada, namun legitimasi sosial yang sangat kuat dari seluruh masyarakat tersebut telah memberi fondasi penting bagi keberlanjutan program pemerintah itu. Pasalnya, memang Sekolah Rakyat tidak hanya sekadar menghadirkan ruang belajar semata, tetapi juga sekaligus membuka kembali masa depan bagi ribuan anak yang selama ini masih berada di pinggir sistem pendidikan nasional agar seluruhnya terjangkau dan mampu mengenyam pendidikan secara layak. (*)

)* Kontributor Lembaga Sadawira Utama

Oleh : Naomi Leah Christine )*

Apresiasi publik terus mengalir deras terhadap kehadiran Sekolah Rakyat sebagai program pendidikan yang dinilai paling inklusif dan berpihak kepada kelompok masyarakat paling rentan.

Sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2026, Sekolah Rakyat langsung memantik harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin dan terpinggirkan yang selama bertahun-tahun tertutup aksesnya terhadap pendidikan layak. Program tersebut dipandang sebagai wujud konkret kehadiran negara dalam memastikan pendidikan benar-benar menjangkau seluruh lapisan tanpa diskriminasi.

Sekolah Rakyat tidak sekadar hadir sebagai institusi pendidikan alternatif, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial jangka panjang. Pemerintah merancang program tersebut untuk merangkul anak-anak dari keluarga prasejahtera pada desil satu dan dua, termasuk anak jalanan serta kelompok rentan lain yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan formal.

Pendekatan tersebut menempatkan kondisi sosial ekonomi sebagai dasar penerimaan siswa, bukan prestasi akademik masa lalu, sehingga peluang belajar terbuka luas bagi mereka yang paling membutuhkan.

Apresiasi datang dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga pendidik, hingga masyarakat luas. Presiden Prabowo secara terbuka menyampaikan penghargaan kepada jajaran kementerian dan pemerintah daerah atas kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan Sekolah Rakyat berdiri dan beroperasi di banyak wilayah. Dukungan tersebut menegaskan bahwa program tersebut bukan proyek sektoral semata, melainkan agenda nasional yang membutuhkan sinergi berkelanjutan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memandang Sekolah Rakyat lahir dari kepedulian mendalam Presiden terhadap kelompok masyarakat yang tertinggal dari arus pembangunan. Menurutnya, negara tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak miskin, tetapi juga menyediakan akomodasi, lingkungan belajar yang berkualitas, serta program pemberdayaan bagi orang tua.

Pendekatan terpadu tersebut dirancang agar pendidikan anak berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas keluarga, sehingga dampaknya tidak berhenti pada individu, tetapi juga mengangkat kesejahteraan rumah tangga secara menyeluruh. Ia menilai program tersebut sebagai strategi pengentasan kemiskinan yang istimewa sekaligus warisan kebijakan sosial yang berorientasi jangka panjang.

Keunggulan Sekolah Rakyat terletak pada konsep holistik yang diterapkan selama dua puluh empat jam. Sekolah tersebut menggunakan sistem berasrama dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Seluruh kebutuhan hidup siswa ditanggung negara, mulai dari tempat tinggal, pakaian, makanan bergizi tiga kali sehari, hingga layanan kesehatan. Pendekatan tersebut memastikan anak-anak dapat belajar tanpa dibebani persoalan dasar yang selama ini kerap menghambat proses pendidikan, seperti kekurangan gizi atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung.

Meski menyasar kelompok miskin, Sekolah Rakyat tidak menurunkan standar kualitas. Pemerintah justru membekali sekolah tersebut dengan kurikulum modern berbasis digital serta metode pengembangan bakat yang adaptif.

Penggunaan pendekatan pemetaan potensi, termasuk metode Talent DNA, memungkinkan pendidik mengenali keunikan setiap siswa dan mengarahkan pembelajaran sesuai kemampuan masing-masing. Konsep tersebut menegaskan bahwa anak dari keluarga miskin memiliki potensi yang sama besarnya untuk berkembang dan berdaya saing.

Dari sisi implementasi, data Kementerian Sosial menunjukkan hingga akhir 2025 telah beroperasi 166 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah dengan hampir 16 ribu siswa. Program tersebut didukung ribuan guru dan tenaga kependidikan.

Evaluasi awal memperlihatkan dampak positif yang signifikan, terutama pada kesehatan dan perkembangan akademik siswa. Sistem asrama dengan pemenuhan gizi terukur mendorong peningkatan kebugaran fisik, konsentrasi belajar, serta kedisiplinan.

Apresiasi yang paling kuat justru datang dari lapangan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 13 Kupang, Felipina Agustina Kale, menilai kehadiran Sekolah Rakyat sebagai perwujudan nyata keadilan sosial.

Menurutnya, program tersebut menunjukkan bahwa negara hadir secara adil bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang ekonomi. Ia mengamati perubahan karakter siswa yang sangat nyata melalui pembinaan intensif di lingkungan asrama, mulai dari kedisiplinan, kepercayaan diri, hingga semangat belajar.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden atas kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat miskin, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

Komitmen pemerintah tidak berhenti pada tahap perintisan. Pemerintah telah memulai pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua di lebih dari seratus lokasi baru. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Ia memastikan proses pembangunan berjalan cepat dan berkualitas sebagai bagian dari komitmen negara dalam membangun sumber daya manusia unggul sejak usia sekolah.

Melihat respons publik dan capaian awal tersebut, Sekolah Rakyat semakin dipersepsikan sebagai program yang benar-benar merangkul semua lapisan. Program tersebut tidak hanya membuka pintu sekolah, tetapi juga membuka kembali masa depan bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan.

Apresiasi yang terus mengalir dari segenap elemen publik tersebut jelas menjadi suatu penanda yang sangat nyata bahwa memang masyarakat Indonesia menaruh harapan yang sangat besar pada terwujudnya pendidikan yang jauh lebih adil, inklusif, dan tanpa diskriminasi sama sekali bagi semua kalangan.

Dalam konteks tersebut, Sekolah Rakyat berdiri sebagai simbol keberpihakan negara kepada rakyat kecil sekaligus fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih setara dan berkeadilan. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Media Inti Nesia

Jakarta – Pemerintah terus menggenjot percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 197 titik lokasi yang akan digunakan untuk relokasi sekaligus pembangunan hunian tetap di tiga provinsi tersebut.

Maruarar menyampaikan, percepatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat terdampak bencana segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.

“Kami bergerak cepat dan telah mengusulkan sejumlah titik lokasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk pembangunan hunian tetap,” kata Maruarar.

Maruarar menambahkan, khusus di Aceh, total lahan relokasi yang diusulkan seluas 473,09 hektare tersebut diproyeksikan mampu menampung pembangunan hingga 28.311 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 titik lahan telah melalui proses verifikasi lapangan dan dinyatakan layak untuk segera dibangun.

“Khusus untuk Aceh, kami mengusulkan 153 titik lahan relokasi dengan total luas 473,09 hektare dan daya tampung mencapai lebih dari 28 ribu unit rumah. Dari jumlah itu, sebagian telah diverifikasi dan dinyatakan layak,” jelasnya.

Menteri PKP menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus aman dari potensi bencana.

“Lokasinya harus aman dari potensi bencana, tidak bermasalah secara hukum, dan dekat dengan sumber kehidupan masyarakat, seperti lahan pertanian, tempat kerja, sekolah, serta pasar,” tegas Maruarar.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengatakan pendataan kerusakan rumah menjadi fondasi utama percepatan pemulihan pascabencana.

“Kunci percepatan bantuan ada pada data yang jelas, mana rumah rusak ringan, sedang, dan berat di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Mendagri.

Lanjut Tito, Presiden memberikan perhatian besar agar layanan dasar masyarakat segera pulih, khususnya bagi warga dengan rumah rusak ringan dan sedang. Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan berupa kompensasi Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang.

“Bantuan ini diharapkan bisa segera dimanfaatkan agar warga mulai beres-beres dan kembali beraktivitas,” kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Untuk rumah rusak berat atau hilang, pemerintah memprioritaskan relokasi permanen melalui pembangunan hunian tetap huntap. Selama proses tersebut, masyarakat difasilitasi hunian sementara dan Dana Tunggu Hunian (DTH).