Jakarta – Pemerintah melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis memperkuat tata kelola perdagangan komoditas nasional melalui skema ekspor satu pintu SDA guna meningkatkan pengawasan, transparansi, dan optimalisasi nilai ekspor. Kebijakan tersebut dituangkan dalam PP Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang mewajibkan ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal.

Dalam pidatonya saat penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tata niaga komoditas global.

“Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam,” ujar Prabowo.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal” imbuh kepala Negara.

Menurut Prabowo, skema ekspor satu pintu tersebut bukan bertujuan mengambil alih kegiatan usaha para pelaku industri, melainkan memperkuat fungsi pengawasan dan monitoring terhadap transaksi ekspor nasional. Pemerintah memastikan hasil penjualan tetap diteruskan kepada para pelaku usaha pengelola komoditas terkait melalui mekanisme yang lebih terintegrasi.

“Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility,” jelas Prabowo.

Implementasi kebijakan tersebut nantinya akan dijalankan melalui perusahaan baru bentukan Danantara Indonesia, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Kehadiran DSI diharapkan menjadi instrumen strategis pemerintah dalam membangun tata kelola ekspor yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pembentukan DSI dilakukan untuk menyempurnakan sistem ekspor komoditas strategis Indonesia dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.

“Nah oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka, dengan menjunjung good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini,” ujar Rosan.***

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui reformasi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA). Upaya ini dinilai penting untuk memastikan devisa hasil ekspor dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompetitif. Fokus pembenahan diarahkan pada peningkatan transparansi, pengawasan, dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor SDA.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan ekspor SDA harus dilakukan secara lebih tertib dan berpihak pada kepentingan nasional. Reformasi tata kelola dinilai menjadi langkah strategis agar potensi kekayaan alam Indonesia tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga mampu memperkuat cadangan devisa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki rantai distribusi dan meminimalkan kebocoran dalam proses ekspor. Tujuan utamanya memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar, under-invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor,” katanya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola ekspor SDA dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Menurutnya, penguatan regulasi dan sistem pengawasan akan membantu menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Pengelolaan devisa hasil ekspor yang lebih tertib akan memperkuat fundamental ekonomi nasional dan meningkatkan daya tahan Indonesia menghadapi tekanan global,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah kalangan menilai reformasi tata kelola ekspor SDA merupakan momentum penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Pengawasan terhadap arus ekspor dinilai perlu diperketat agar hasil sumber daya alam benar-benar tercatat secara akurat dan memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara.

Di sisi lain, pemerintah mendorong sinergi koordinatif antara kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum untuk memastikan reformasi tata kelola ekspor SDA tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi juga diterapkan secara efektif dan konsisten di lapangan, sehingga diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara ekonomi sekaligus mampu memanfaatkan kekayaan alam secara berkelanjutan.

Oleh Ardianto Malik )*

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mewajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal menandai babak baru dalam tata kelola perdagangan Indonesia. Langkah yang diumumkan dalam Sidang Paripurna DPR RI tahun sidang 2025–2026 tersebut tidak sekadar menjadi kebijakan administratif perdagangan, tetapi mencerminkan strategi besar pemerintah dalam mengembalikan kendali negara terhadap kekayaan alam nasional. Melihat kondisi global yang semakin kompetitif dan penuh ketidakpastian, kebijakan ini menjadi upaya serius pemerintah untuk memastikan bahwa hasil sumber daya alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.

Selama bertahun-tahun, sektor ekspor komoditas Indonesia menghadapi berbagai persoalan, mulai dari praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang sangat besar. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kerugian akibat praktik under-invoicing selama puluhan tahun mencapai ribuan triliun rupiah. Angka tersebut menggambarkan betapa seriusnya persoalan kebocoran dalam tata niaga ekspor nasional.

Karena itu, keputusan pemerintah menunjuk BUMN sebagai eksportir tunggal pada tahap awal untuk komoditas strategis seperti CPO, batu bara, dan bijih besi dapat dipahami sebagai bentuk penguatan peran negara dalam mengawasi arus perdagangan internasional. Negara ingin memastikan bahwa transaksi ekspor tercatat dengan baik, transparan, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan nasional.

Strategi baru ini sesungguhnya menunjukkan keberanian pemerintah dalam membenahi struktur perdagangan komoditas yang selama ini cenderung dikuasai mekanisme pasar tanpa kontrol yang memadai. Di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional, optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam menjadi keharusan. Apalagi Indonesia merupakan negara yang kaya akan komoditas unggulan dunia, mulai dari sawit, batu bara, hingga mineral strategis.

Kebijakan yang akan diterapkan secara bertahap mulai Juni hingga September 2026 itu juga memperlihatkan bahwa pemerintah berupaya menjaga proses transisi agar tidak menimbulkan guncangan mendadak bagi pelaku usaha. Pada tahap awal, perusahaan eksportir masih diberi ruang untuk mengalihkan transaksi dagang kepada BUMN dalam masa transisi. Selanjutnya, seluruh kontrak dan transaksi ekspor akan berada di bawah koordinasi BUMN yang ditunjuk pemerintah. Pendekatan bertahap ini penting agar dunia usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan diri terhadap sistem baru yang diterapkan pemerintah.

Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari berbagai kalangan. Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, Sari Esayanti, menilai penguatan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam merupakan langkah yang penting agar manfaat sektor tambang dapat dirasakan lebih optimal oleh negara dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa industri pertambangan pada prinsipnya siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat tata kelola sektor minerba.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kalangan industri memahami pentingnya reformasi tata niaga ekspor demi menciptakan sistem yang lebih sehat dan akuntabel. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tetap memberikan kepastian usaha sehingga daya saing Indonesia di pasar internasional tetap terjaga. Keseimbangan antara penguatan kontrol negara dan kepastian investasi menjadi faktor penting agar kebijakan ini dapat berjalan efektif tanpa mengurangi minat investor.

Pandangan positif terhadap kebijakan ini juga disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Ia menilai kebijakan pemerintah dapat menjadi langkah korektif agar Indonesia tidak kembali mengulangi kesalahan masa lalu ketika ekspor SDA dilakukan secara masif tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasional jangka panjang. Perspektif ini penting karena pengelolaan SDA tidak hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi sesaat, tetapi juga menyangkut keberlanjutan dan kedaulatan ekonomi nasional.

Lebih jauh, kebijakan ini juga dapat membuka peluang terciptanya sistem perdagangan yang lebih adil. Dengan pengaturan yang lebih terpusat dan transparan, pemerintah memiliki peluang menciptakan mekanisme perdagangan yang lebih merata dan kompetitif. Hal ini penting agar manfaat ekonomi dari sektor sumber daya alam tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian nasional.

Namun demikian, keberhasilan strategi baru pengelolaan ekspor ini tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan transaksi perdagangan. Pemerintah juga perlu memperkuat agenda hilirisasi agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah. Dengan hilirisasi, komoditas SDA dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan industri domestik, dan memperbesar kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai tata kelola baru ekspor SDA menunjukkan arah baru strategi ekonomi Indonesia yang lebih berorientasi pada penguatan kedaulatan negara. Langkah ini mencerminkan tekad pemerintah untuk menutup kebocoran ekonomi, memperkuat penerimaan negara, dan memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar menjadi instrumen kemakmuran rakyat. Tantangan implementasi tentu tidak ringan, namun apabila dijalankan secara konsisten, transparan, dan tetap memperhatikan kepastian usaha, kebijakan ini berpotensi menjadi tonggak penting dalam reformasi pengelolaan sumber daya alam Indonesia menuju ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Oleh: Syahrul Azzam Firdaus )*

Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif, pengelolaan ekspor sumber daya alam (SDA) menjadi isu strategis yang menentukan kekuatan ekonomi nasional. Indonesia sebagai negara kaya komoditas tambang, perkebunan, dan energi selama bertahun-tahun menghadapi tantangan berupa kebocoran devisa hasil ekspor. Sebagian keuntungan perdagangan komoditas strategis tidak sepenuhnya masuk ke sistem keuangan domestik sehingga manfaat ekonomi yang diterima negara belum optimal. Karena itu, penguatan tata kelola ekspor SDA dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan memastikan kekayaan alam benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan nasional.

Pemerintah mengambil langkah besar dalam memperkuat tata kelola ekspor nasional. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA), pemerintah membentuk badan ekspor khusus yang bertujuan menekan kebocoran penerimaan negara akibat praktik manipulasi perdagangan komoditas strategis.

Kebijakan ini menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertentu sebagai pengekspor tunggal komoditas SDA strategis. Pada tahap awal, aturan tersebut akan diberlakukan untuk ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy. Presiden Prabowo menegaskan, seluruh penjualan ekspor komoditas tersebut nantinya wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.

Meski demikian, hak dan keuntungan pelaku usaha tetap dijamin karena hasil penjualan ekspor akan diteruskan kepada perusahaan pengelola komoditas terkait. Menurut Presiden Prabowo, langkah ini merupakan upaya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten demi memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Kebijakan tersebut menunjukkan perubahan paradigma pengelolaan SDA nasional. Jika sebelumnya orientasi hanya berfokus pada peningkatan volume ekspor, kini perhatian pemerintah mulai bergeser pada kualitas manfaat ekonomi yang diterima negara. Ekspor tidak lagi dipandang sekadar aktivitas perdagangan internasional, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional yang harus mendukung hilirisasi, penguatan industri domestik, dan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Di tengah kebutuhan pembiayaan industrialisasi, keberadaan devisa hasil ekspor di dalam negeri menjadi sangat penting. Selama ini sebagian besar keuntungan perdagangan komoditas strategis lebih banyak berputar di pusat keuangan luar negeri dibanding masuk ke sistem perbankan nasional. Akibatnya, likuiditas valuta asing domestik tidak berkembang optimal dan ruang pemerintah menjaga stabilitas ekonomi menjadi lebih terbatas.

Menurut Menteri Airlangga Hartarto langkah tersebut penting karena sekitar 60 persen total ekspor nasional berasal dari sektor SDA. Airlangga menyampaikan praktik mis invoicing selama ini tidak hanya mengurangi devisa ekspor, tetapi juga memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah dan akurasi data perdagangan nasional.

Kebocoran devisa bukan hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga dapat memengaruhi ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan. Praktik under invoicing, transfer pricing, hingga manipulasi nilai ekspor selama bertahun-tahun dinilai menyebabkan potensi penerimaan negara tidak maksimal.

Penguatan tata kelola ekspor melalui penunjukan eksportir tunggal juga memperlihatkan upaya negara membangun sistem perdagangan yang lebih terintegrasi dan transparan. Dengan pengawasan yang lebih terpusat, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk memantau aliran devisa, mencegah manipulasi harga ekspor, serta memastikan transaksi perdagangan berjalan sesuai kepentingan nasional.

CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, mulai Juni hingga Desember 2026 seluruh transaksi ekspor wajib dilaporkan secara menyeluruh kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk diuji kewajarannya berdasarkan indeks harga pasar global. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis sekaligus memastikan tidak terjadi manipulasi harga yang merugikan negara. Di era digital, penguatan integrasi data perdagangan menjadi penting agar pengawasan devisa dan transaksi ekspor berjalan lebih efektif.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, selama ini praktik under-invoicing dan transfer pricing menjadi persoalan serius yang merugikan negara. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pengelolaan SDA tidak hanya berkaitan dengan produksi dan ekspor, tetapi juga menyangkut integritas sistem perdagangan nasional. Karena itu, reformasi tata kelola ekspor dipandang sebagai bagian dari agenda besar modernisasi ekonomi Indonesia.

Selain memperkuat cadangan devisa, dana hasil ekspor yang tersimpan di dalam negeri juga berpotensi meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor produktif. Perbankan nasional akan memiliki likuiditas lebih besar untuk mendukung investasi industri, pembangunan infrastruktur, dan proyek hilirisasi strategis. Dengan demikian, perputaran uang hasil ekspor dapat memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi domestik.

Hilirisasi sendiri memungkinkan Indonesia memperoleh nilai tambah lebih besar dibanding hanya mengekspor bahan mentah. Komoditas seperti sawit, batu bara, dan mineral tidak lagi sekadar dijual sebagai bahan baku, tetapi mulai diolah menjadi produk bernilai tinggi yang menopang industri nasional. Langkah ini dinilai penting agar Indonesia tidak terus berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah bagi negara lain.

Di tengah persaingan global yang semakin ketat, kemampuan menjaga devisa dan mengolah SDA di dalam negeri akan menjadi salah satu penentu kekuatan ekonomi Indonesia di masa depan. Kebijakan penguatan tata kelola ekspor, pengawasan devisa, dan hilirisasi menunjukkan upaya negara membangun model pembangunan yang lebih mandiri, berdaulat, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin efisien, tepat sasaran, dan akuntabel.

Langkah tersebut ditunjukkan melalui penyesuaian anggaran MBG tahun 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih optimal tanpa mengurangi manfaat program bagi masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan efisiensi dilakukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan manajemen dan mekanisme belanja program prioritas nasional tersebut.

Menurutnya, pemerintah tengah menghitung skema penghematan terbaik agar efektivitas pemberian makanan bergizi kepada peserta didik tetap terjaga.

“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah,” ujar Purbaya.

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal.

Program tersebut telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Pemerintah menilai capaian itu menunjukkan program MBG tetap berjalan masif sekaligus menjadi instrumen penguatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Selain efisiensi, pemerintah juga memperkuat pengawasan agar pelaksanaan MBG semakin transparan dan bebas dari praktik penyimpangan.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan pihaknya akan mengawal ketat program unggulan Presiden tersebut bersama Badan Gizi Nasional.

“Tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titip atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus,” ujar Dudung.

Dudung juga memastikan pengawasan dilakukan untuk mencegah adanya oknum yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dalam pelaksanaan program.

Pemerintah bahkan melibatkan pakar gizi dan tenaga profesional guna memperbaiki sistem pengelolaan dapur MBG agar semakin baik ke depan.

Dukungan terhadap penguatan tata kelola MBG juga datang dari kalangan akademisi.

Guru Besar bidang Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai MBG merupakan investasi strategis negara dalam membangun kualitas SDM sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting nasional.

Menurut Trubus, penguatan regulasi dan transparansi menjadi kunci agar program berskala nasional tersebut semakin berkelanjutan dan dipercaya publik.

“Program MBG merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas SDM dan menurunkan stunting. Karena itu urgensi pembentukan regulasi yang kuat menjadi sangat penting agar penyelenggaraan program MBG bersifat nasional dan berkelanjutan,” jelas Trubus.

Oleh: Putu Mahendra)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perhatian pemerintah sebagai salah satu program strategis nasional yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi peserta didik, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah terus melakukan berbagai langkah penyempurnaan agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap sejalan dengan upaya menjaga stabilitas fiskal negara. Pendekatan efisiensi yang diterapkan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap anggaran yang dialokasikan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono mengatakan Program MBG memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi rakyat apabila dikelola dengan tata kelola yang adaptif dan efisien. Menurutnya, progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah mencapai sekitar 90 persen dari target nasional menjadi indikator positif bahwa program tersebut berjalan dengan arah yang baik. Dari target 30 ribu unit dapur, sebanyak 27 ribu unit telah siap beroperasi dan diproyeksikan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru di berbagai daerah.

Keberadaan dapur MBG memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian, perdagangan, dan pelaku usaha kecil. Kebutuhan bahan pangan untuk operasional dapur mendorong peningkatan transaksi di pasar tradisional dan memperkuat rantai pasok pangan lokal. Dengan demikian, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam konteks efisiensi fiskal, penyempurnaan pelaksanaan program menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan anggaran negara dan keberlanjutan manfaat program. Menurutnya salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan penyesuaian frekuensi pemberian makanan tanpa mengurangi cakupan penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan pengurangan wilayah sasaran ataupun pembatasan penerima program.

Penyesuaian frekuensi distribusi makanan dipandang sebagai strategi yang mampu menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus mempertahankan keberlangsungan aktivitas ekonomi yang telah terbentuk melalui Program MBG. Dengan mekanisme yang lebih efisien, operasional dapur tetap berjalan sehingga penyerapan tenaga kerja, distribusi bahan pangan, dan aktivitas perdagangan masyarakat tetap terjaga. Pendekatan tersebut juga memperlihatkan upaya pemerintah dalam menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran negara secara hati-hati dan terukur.

Selain aspek efisiensi, penyempurnaan kualitas pelaksanaan program juga menjadi perhatian utama. Pengawasan lapangan perlu terus diperkuat untuk memastikan standar kualitas makanan, kebersihan dapur, dan tata kelola distribusi berjalan sesuai ketentuan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG sekaligus memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.

Riandy menegaskan bahwa kualitas nutrisi dalam Program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan. Meskipun dampak terhadap produktivitas ekonomi belum dapat dirasakan secara instan, manfaat jangka panjang dari peningkatan kualitas gizi diyakini akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional.

Pemerintah sendiri terus melakukan evaluasi untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan efisien. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyesuaian anggaran Program MBG tahun 2026 dari sebelumnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi fiskal agar penggunaan anggaran dapat lebih optimal tanpa mengurangi tujuan utama program.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan langkah efisiensi tersebut merupakan arahan Presiden untuk memastikan dana Program MBG digunakan secara lebih tepat guna dan efisien. Pemerintah terus menghitung skema terbaik agar penghematan yang dilakukan tidak mengganggu efektivitas program dalam menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program dan stabilitas keuangan negara.

Langkah efisiensi anggaran juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada besarnya belanja negara, tetapi juga pada kualitas pengelolaan dan hasil yang diperoleh dari setiap program prioritas. Penyempurnaan tata kelola dan optimalisasi penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam menciptakan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Program MBG dinilai memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional. Aktivitas pengadaan bahan pangan, distribusi logistik, serta operasional dapur mampu menciptakan perputaran ekonomi yang melibatkan banyak sektor. Hal tersebut menjadi bukti bahwa program sosial yang dikelola dengan baik dapat sekaligus menjadi instrumen penguatan ekonomi nasional.

Melalui langkah efisiensi fiskal dan penyempurnaan tata kelola yang terus dilakukan, Program MBG memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi program nasional yang semakin efektif, akuntabel, dan berdampak luas bagi masyarakat. Dukungan seluruh pihak, baik pemerintah, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat, menjadi kunci penting dalam memastikan program ini mampu memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah pelaksanaan program berskala besar yang menjangkau puluhan juta masyarakat setiap hari, pemerintah menegaskan bahwa evaluasi dan pembenahan berkelanjutan menjadi kunci utama agar manfaat program benar-benar dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada perluasan cakupan program, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaannya di lapangan. Menurut Presiden, keberhasilan program MBG tidak dapat diukur semata dari jumlah penerima manfaat, melainkan juga dari ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, serta transparansi dalam pengelolaannya.

Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Jumlah tersebut menunjukkan skala besar komitmen negara dalam memberikan perlindungan sosial dan pemenuhan gizi masyarakat. Cakupan program meliputi berbagai kelompok rentan yang selama ini membutuhkan perhatian khusus dari negara, mulai dari 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, hingga 868 ribu ibu hamil.

Tidak berhenti di situ, pemerintah juga berencana memperluas program bantuan pangan tersebut kepada sekitar setengah juta warga lanjut usia yang hidup tanpa pendamping. Langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan kelompok paling rentan tetap mendapatkan perlindungan dan akses terhadap kebutuhan gizi yang layak.

Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo secara terbuka mengakui adanya dinamika dan kekurangan di lapangan. Sikap terbuka tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program. Sebaliknya, pemerintah memilih melakukan evaluasi secara agresif agar setiap kelemahan dapat segera diperbaiki.

Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah telah menghentikan operasional ribuan unit penyedia layanan yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas. Langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak mentoleransi penyimpangan ataupun kelalaian yang dapat merugikan masyarakat. Program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus dijalankan dengan standar tinggi dan pengawasan ketat.

Presiden juga mengajak seluruh elemen pengawas, termasuk legislatif dan kepala daerah, untuk terlibat aktif dalam mengawal jalannya program MBG. Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pihak agar pengawasan berjalan efektif dan transparan.

Langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah mencerminkan keseriusan dalam menjaga akuntabilitas program perlindungan sosial. Pemerintah ingin memastikan amanat konstitusi terkait perlindungan masyarakat miskin benar-benar terlaksana secara nyata dan tepat sasaran. Transparansi dan pengawasan menjadi fondasi penting agar kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah tetap terjaga.

Komitmen penguatan program MBG juga terlihat dari langkah aktif Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang memanggil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, untuk membahas pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pelaksanaan program MBG. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi lintas lembaga guna memastikan program berjalan lebih efektif.

Dalam pembahasan tersebut, Gibran menyoroti pentingnya pembenahan internal di tubuh BGN agar pelaksanaan program semakin profesional dan terukur. Pemerintah menyadari bahwa program berskala nasional memerlukan sistem manajemen yang kuat serta sumber daya manusia yang kompeten agar implementasinya berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Dudung Abdurachman, salah satu langkah yang tengah dipersiapkan pemerintah adalah mendatangkan para ahli untuk memperkuat sistem pengelolaan gizi dan dapur dalam program MBG. Kehadiran tenaga ahli diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, standar keamanan pangan, hingga efektivitas distribusi makanan kepada masyarakat penerima manfaat.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas distribusi bantuan, tetapi juga kualitas gizi dan sistem pengelolaan yang profesional. Dengan penguatan manajemen dan pendampingan para ahli, program MBG diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi Indonesia.

Setelah bertemu Wakil Presiden, Dudung juga menggelar pembahasan bersama Kepala BGN, Dadan Hindayana, terkait situasi terkini di lembaga tersebut. Dalam pertemuan itu, Dadan melaporkan berbagai perkembangan mengenai mekanisme kerja hingga sejumlah persoalan yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh proses pelaksanaan program.

Dudung menegaskan bahwa sinergi antara KSP dan BGN selama ini berjalan baik dan akan terus diperkuat demi mendukung keberhasilan program MBG secara nasional. Pemerintah menyadari bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan selaras dan tepat sasaran.

Program MBG bukan sekadar bantuan pangan biasa, melainkan investasi besar negara untuk membangun generasi yang sehat, kuat, dan produktif. Karena itu, evaluasi berkelanjutan menjadi langkah penting agar program ini terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Dengan komitmen kuat pemerintah, dukungan pengawasan lintas lembaga, serta pembenahan sistem secara konsisten, Program Makan Bergizi Gratis diyakini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing di masa depan.

*) Pemerhati kebijakan publik

Jakarta – Guna memastikan manfaat optimal tersalurkan dengan tepat, Pemerintah terus mematangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui evaluasi berkala dan penguatan pengawasan di lapangan. Upaya ini menjadi komitmen nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kualitas gizi pelajar dan kelompok rentan.

Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa efisiensi ketat pada program MBG diterapkan untuk memperbaiki manajemen belanja negara agar anggaran nasional berjalan lebih optimal serta akuntabel.

“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan Presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien,” kata Purbaya.

Ia menambahkan bahwa saat ini pemerintah terus memperbaiki sistem pengelolaan program, termasuk pola belanja dan mekanisme distribusi yang dijalankan Badan Gizi Nasional. Langkah pembenahan tersebut diyakini akan memperkuat transparansi serta meningkatkan kualitas pelayanan program di lapangan.

Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya evaluasi dalam menjaga kualitas pelaksanaan program MBG. Presiden juga mengumumkan penutupan lebih dari 3.000 dapur MBG yang dinilai memiliki berbagai kekurangan dalam pengelolaan. Kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak mentoleransi pelaksanaan program yang tidak sesuai standar pelayanan.

“Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur,” ungkapnya.

Presiden juga meminta seluruh unsur pemerintah daerah, anggota DPR, hingga masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan terhadap operasional dapur MBG. Pemerintah menilai partisipasi publik sangat penting agar kualitas makanan, distribusi, dan pelayanan kepada penerima manfaat tetap terjaga secara konsisten.

“Langkah evaluasi dan penguatan pengawasan menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada perluasan program, tetapi juga memastikan kualitas tata kelola berjalan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan,” tegas Presiden Prabowo.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan melakukan efisiensi anggaran program MBG tahun 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Meski demikian, pemerintah memastikan pengurangan anggaran tersebut tidak akan mengurangi kualitas maupun cakupan pelayanan program.

Dengan penyempurnaan yang terus dilakukan, program MBG diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing di masa depan.

Jakarta – Upaya pemberantasan korupsi kembali menjadi perhatian utama pemerintah dan lembaga negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan aparat negara yang terlibat praktik ilegal maupun penyalahgunaan wewenang harus ditindak tegas, termasuk oknum TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak memberikan pelayanan publik secara optimal.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di kompleks parlemen. Presiden menilai masyarakat menginginkan birokrasi yang cepat, efektif, dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Merespons hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Abdullah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap aparat negara dan birokrat agar penyimpangan kekuasaan dapat dicegah sejak dini.

“Kami memberikan dukungan penuh terhadap ketegasan Presiden Prabowo sebagai bentuk keseriusan menghadirkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Abdullah.

Menurut Abdullah, pengawasan dari lembaga eksternal sangat diperlukan karena berbagai kasus penyalahgunaan wewenang kerap terungkap setelah menjadi perhatian masyarakat dan media massa. Ia juga menilai sistem pengawasan internal di sejumlah kementerian dan lembaga masih perlu diperkuat agar pelanggaran tidak terus berulang.

“Sistem merit harus dijadikan landasan utama dalam proses pengangkatan, promosi, hingga penempatan jabatan di kementerian maupun lembaga negara,” jelasnya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia terus memperkuat sinergi pencegahan korupsi melalui Pelatihan Penguatan Integritas dan Antikorupsi Mahkamah Agung (PRISMA) yang berlangsung di Bogor. Program tersebut diikuti pimpinan pengadilan dari berbagai daerah sebagai langkah memperkuat integritas aparat penegak hukum.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengatakan penguatan integritas menjadi fondasi penting dalam membangun sistem hukum yang dipercaya publik.

“Ketiga strategi tersebut menjadi bagian penting untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih serta menjunjung tinggi integritas,” kata Ibnu.

Di sisi lain, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Dwiarso Budi Santiarto, menegaskan reformasi integritas harus terus diperkuat agar profesionalisme dan independensi lembaga peradilan tetap terjaga.

“Para hakim dituntut tidak hanya memahami hukum, tetapi juga menjaga etika profesi dan independensi dalam setiap pengambilan keputusan,” tutur Dwiarso.

Melalui penguatan pengawasan, reformasi birokrasi, serta pendidikan antikorupsi, pemerintah dan lembaga penegak hukum berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang adil bagi masyarakat.

JAKARTA – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih kembali ditegaskan melalui instruksi tegas kepada seluruh jajaran kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi, pungutan liar (pungli), dan praktik beking ilegal yang selama ini menjadi hambatan bagi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam pidatonya di hadapan DPR RI saat penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027, Presiden Prabowo secara terbuka mengingatkan seluruh pimpinan kementerian dan lembaga agar tidak ragu melakukan pembenahan internal.

Menurut Presiden, birokrasi yang bersih merupakan syarat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan daya saing nasional, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

“Saya ingatkan kepada kepala badan, menteri, pemimpin-pemimpin lembaga negara pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasinya masing-masing, jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak,” tegas Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa seluruh institusi pemerintah harus berfungsi secara optimal dan tidak boleh memberikan ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang membebani warga maupun dunia usaha. Karena itu, langkah pemberantasan korupsi dan pungli harus dilakukan secara konsisten dari pusat hingga daerah.

Ketegasan Presiden tersebut mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk DPR RI. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai arahan Presiden harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan, terutama terhadap oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangannya untuk melindungi pelaku kejahatan maupun praktik korupsi.

“Jangan ragu lakukan PTDH (Pemecatan Tidak Dengan Hormat) dan proses pidana terhadap setiap oknum yang masih nekat jadi beking,” kata Sahroni.

Menurut Sahroni, dukungan terhadap langkah tegas Presiden menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ia menegaskan bahwa apabila pimpinan tertinggi negara dan pimpinan institusi penegak hukum telah menunjukkan komitmen kuat, maka seluruh jajaran di bawahnya harus memiliki keberanian yang sama untuk menindak pelanggaran tanpa pandang bulu.

Sejumlah perkembangan terbaru juga menunjukkan semakin kuatnya arah kebijakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola negara. Berbagai upaya penertiban, pengawasan berbasis teknologi, peningkatan transparansi pelayanan publik, hingga penguatan koordinasi antarlembaga terus dilakukan untuk menutup celah korupsi dan praktik pungli yang merugikan masyarakat serta menghambat investasi.