Oleh: Bagus Adiyatma )*

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa gejolak politik dunia yang kian meningkat tidak menggoyahkan stabilitas ekonomi nasional. Di tengah tekanan global yang ditandai oleh konflik geopolitik dan volatilitas pasar keuangan, pemerintah memastikan bahwa kondisi ekonomi domestik tetap berada pada jalur yang kuat dan terkendali. Langkah-langkah strategis terus disiapkan sebagai bentuk respons adaptif terhadap dinamika global yang berkembang cepat.

Komitmen tersebut tercermin dari koordinasi kebijakan yang solid antar kementerian serta respons cepat terhadap arahan Presiden dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah memandang bahwa stabilitas ekonomi bukan hanya soal menjaga angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan daya tahan ekonomi dalam menghadapi tekanan eksternal yang kompleks.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa pemerintah bergerak cepat untuk memastikan ekonomi nasional tetap stabil. Ia menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi kokoh, ditopang oleh stabilitas fiskal yang terjaga serta ketersediaan energi yang aman. Dalam pandangannya, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mempertahankan ketahanan di tengah tekanan global yang tidak menentu.

Lebih jauh, Airlangga melihat situasi global yang penuh tantangan bukan sebagai hambatan, melainkan peluang untuk melakukan percepatan transformasi ekonomi. Pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk mendorong perubahan menuju sistem kerja yang lebih modern dan efisien. Pendekatan tersebut dinilai penting agar Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing di tengah perubahan global.

Optimisme serupa juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang memastikan bahwa kondisi fiskal negara tetap sehat. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara hati-hati dan terukur sehingga tetap mampu menghadapi potensi guncangan ekonomi global. Ruang fiskal yang tersedia dinilai cukup untuk menjadi bantalan apabila terjadi tekanan dari luar.

Purbaya menjelaskan bahwa hingga akhir tahun, kondisi anggaran negara tetap berada dalam posisi terkendali dengan defisit yang dijaga sesuai batas yang telah ditetapkan. Pemerintah juga telah memperhitungkan berbagai skenario untuk memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga. Dengan perencanaan yang matang, masyarakat diminta tidak perlu khawatir terhadap kondisi keuangan negara.

Upaya menjaga stabilitas ekonomi juga diperkuat melalui pengelolaan makroekonomi yang disiplin. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan bahwa pemerintah terus mencermati perkembangan global sekaligus memastikan kondisi domestik tetap kuat. Ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap resilien dan mampu menghadapi tekanan eksternal.

Kinerja ekonomi nasional menunjukkan hasil yang positif. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,11 persen secara tahunan, angka yang relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara lain. Di sisi lain, inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran yang telah ditetapkan, mencerminkan efektivitas kebijakan pengendalian harga yang dijalankan pemerintah.

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Berbagai stimulus fiskal dan program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat. Kondisi ini memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan global.

Sektor riil juga menunjukkan ketahanan yang kuat, khususnya industri manufaktur. Aktivitas manufaktur berada dalam fase ekspansi dengan capaian indeks yang menunjukkan pertumbuhan dalam dua tahun terakhir. Hal ini mencerminkan bahwa sektor industri tetap bergerak dan mampu menopang perekonomian nasional di tengah tantangan eksternal.

Ketahanan fiskal semakin diperkuat oleh kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang solid. Hingga Februari 2026, penerimaan pajak mencatat pertumbuhan yang signifikan. Reformasi perpajakan serta digitalisasi melalui sistem Coretax menjadi faktor penting dalam memperkuat basis penerimaan negara sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, ketahanan ekonomi nasional juga didukung oleh penguatan sektor pangan dan energi. Indonesia telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas utama serta mencatat surplus produksi energi melalui program biodiesel. Kondisi ini memberikan bantalan yang kuat dalam menghadapi gejolak global, terutama yang berkaitan dengan kenaikan harga energi dan gangguan pasokan.

Pemerintah juga terus mendorong transformasi ekonomi sebagai strategi jangka panjang. Hilirisasi industri, penguatan investasi, serta akselerasi digitalisasi menjadi fokus utama dalam menciptakan sumber pertumbuhan baru. Pengembangan kendaraan listrik dan energi terbarukan juga menjadi bagian penting dari upaya membangun ekonomi yang berkelanjutan.

Di tengah ketidakpastian global, pemerintah memilih pendekatan yang terukur dan berhati-hati dalam merespons setiap perkembangan. Kebijakan yang diambil tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi untuk jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bersifat reaktif, melainkan strategis dalam menghadapi tantangan global.

Ke depan, pemerintah tetap optimistis bahwa perekonomian Indonesia mampu tumbuh sekitar 5,4 persen pada tahun 2026. Optimisme tersebut didasarkan pada stabilitas yang terjaga serta reformasi struktural yang terus berjalan. Dengan kombinasi kebijakan yang adaptif dan fundamental ekonomi yang kuat, Indonesia diyakini mampu mempertahankan pertumbuhan positif.

Ketegangan geopolitik global memang menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Namun, dengan koordinasi kebijakan yang solid, pengelolaan fiskal yang disiplin, serta penguatan sektor domestik, Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonominya. Pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi nasional.

)* Pengamat Kebijakan Ekonomi

Oleh: Kirana Maheswari )*

Ketangguhan ekonomi sebuah bangsa tidak lahir dari ruang hampa, melainkan hasil dari orkestrasi kebijakan yang presisi dan daya adaptasi yang tinggi terhadap guncangan eksternal. Di tengah peta geopolitik dunia yang kian terfragmentasi dan ketidakpastian pasar keuangan global, Indonesia berhasil menunjukkan performa yang melampaui ekspektasi banyak pengamat. Fondasi ekonomi nasional saat ini terbukti memiliki daya tahan atau resiliensi yang kuat, yang tidak hanya bersandar pada keberuntungan pasar, tetapi pada strategi hilirisasi dan penguatan sektor domestik yang konsisten dijalankan oleh pemerintah. Langkah-langkah terukur dalam merespons gangguan rantai pasok global menjadi bukti bahwa Indonesia bukan lagi sekadar penonton dalam dinamika internasional, melainkan pemain yang mampu menjaga stabilitas internalnya dengan sangat baik.

Stabilitas makroekonomi yang terjaga menjadi narasi utama dalam melihat arah kebijakan ekonomi saat ini. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengungkapkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap berada pada posisi yang kokoh untuk menghadapi berbagai tekanan eksternal. Menurut Haryo Limanseto, pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen secara tahunan pada 2025 menjadi indikator nyata bahwa mesin pertumbuhan tetap bekerja optimal meski di bawah bayang-bayang perlambatan global. Capaian ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan refleksi dari efektivitas kebijakan pengendalian harga dan stabilisasi pasar yang mampu menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan. Sinergi antara otoritas moneter dan fiskal memastikan bahwa daya beli masyarakat tidak tergerus oleh fluktuasi harga komoditas global yang tidak menentu.

Keberhasilan mempertahankan momentum pertumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid sebagai motor penggerak utama. Pemerintah menyadari bahwa menjaga optimisme masyarakat adalah kunci, sehingga stimulus fiskal dan program bantuan sosial dialokasikan secara tepat sasaran untuk memastikan roda ekonomi di tingkat akar rumput tetap berputar. Dengan menjaga bantalan sosial tersebut, pemerintah berhasil menciptakan lingkungan domestik yang stabil, yang pada gilirannya memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha untuk terus melakukan ekspansi. Aktivitas manufaktur nasional yang terus berada dalam zona ekspansi mempertegas kondisi ini, di mana Purchasing Managers Index yang menyentuh angka 53,8 menunjukkan bahwa sektor produksi Indonesia memiliki fleksibilitas tinggi dalam beradaptasi dengan tantangan logistik maupun kenaikan biaya input produksi.

Di sisi lain, sektor eksternal terus memberikan kontribusi yang signifikan melalui performa neraca perdagangan yang impresif. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada Februari 2026, Indonesia kembali membukukan surplus sebesar 1,27 miliar dolar AS. Prestasi ini memperpanjang tren surplus selama 70 bulan berturut-turut, sebuah pencapaian yang jarang terjadi di tengah kondisi ekonomi dunia yang sedang mengalami kontraksi. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menilai bahwa kenaikan harga komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit mentah dan batu bara menjadi katalis positif bagi nilai ekspor nasional. Menurut Budi Santoso, tingginya permintaan global terhadap komoditas tersebut, ditambah dengan hambatan produksi di beberapa negara pesaing, membuka peluang lebar bagi Indonesia untuk memperluas pangsa pasar internasional secara berkelanjutan.

Strategi yang diambil pemerintah dalam memanfaatkan celah pasar global ini menunjukkan kecerdikan dalam melihat peluang di tengah krisis. Budi Santoso memandang bahwa meskipun biaya logistik membengkak akibat konflik di berbagai belahan dunia, kenaikan harga komoditas global masih mampu mengompensasi beban tersebut sehingga daya saing ekspor Indonesia tetap terjaga. Selain itu, kebijakan pungutan ekspor yang dikelola secara hati-hati memastikan bahwa kepentingan penerimaan negara dan keberlangsungan usaha tetap berjalan beriringan. Fokus pemerintah tidak hanya berhenti pada ekspor bahan mentah, tetapi secara masif mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri. Langkah ini menjadi krusial untuk mengubah struktur ekonomi agar lebih berbasis pada nilai tambah, sehingga ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas mentah dapat diminimalisasi di masa depan.

Hilirisasi industri melalui pengolahan mineral dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik kini menjadi fondasi utama dalam memperkuat struktur industri nasional serta menciptakan benteng pertahanan yang solid terhadap gangguan rantai pasok global. Strategi ini dikombinasikan dengan akselerasi digitalisasi dan integrasi teknologi di sektor UMKM guna meningkatkan produktivitas serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, komitmen terhadap pengembangan energi baru terbarukan semakin memperkokoh kedaulatan energi dan posisi tawar Indonesia di kancah internasional dalam transisi menuju ekonomi hijau yang stabil. Melalui sinergi kebijakan lintas sektoral yang visioner, pemerintah memastikan ekosistem ekonomi tetap resilien, responsif terhadap dinamika terkini, dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan masa depan secara komprehensif.

Di tengah ketidakpastian dunia, arah kebijakan yang jelas dari pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan penguatan sektor riil telah memberikan kepercayaan bagi pasar dan investor. Indonesia membuktikan bahwa dengan kepemimpinan ekonomi yang strategis, dinamika internasional yang kompleks justru dapat dijadikan momentum untuk mempercepat transformasi struktural. Keberlanjutan dari kebijakan hilirisasi, digitalisasi, dan penguatan domestik akan menjadi penentu utama bagi Indonesia untuk tetap berdiri tegak sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang resilien di kawasan maupun di dunia.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap berada dalam kondisi stabil meski dihadapkan pada dinamika global dan eskalasi konflik geopolitik yang memicu ketidakpastian.

Fundamental ekonomi yang kuat dinilai menjadi penopang utama dalam menjaga ketahanan nasional di tengah tekanan eksternal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa kondisi dalam negeri tetap terkendali, termasuk ketersediaan energi.

Ia menyampaikan bahwa langkah pemerintah merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam mengantisipasi gejolak global sekaligus menjaga iklim investasi.

“Indonesia menunjukkan diri sebagai negara yang adaptif, resilien, dan tangguh. Situasi ini bukan hambatan, melainkan momentum untuk akselerasi perubahan menuju sistem yang lebih modern dan efisien,” ujar Airlangga.

Airlangga juga menekankan bahwa stabilitas fiskal yang terjaga memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan produktif.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan transformasi budaya kerja nasional serta kebijakan sektor energi guna memperkuat ketahanan ekonomi.

“Bapak Presiden, khususnya dalam mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global, dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi dan kebijakan ini disebut dengan 8 butir transformasi budaya kerja nasional, dan nanti ditambah dengan kebijakan energi,” jelasnya.

Di sisi lain, sektor manufaktur nasional menunjukkan ketahanan yang solid. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan bahwa Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia berdasarkan data terbaru berada di level 50,1, yang masih mencerminkan fase ekspansi.

“Kami kaget sekaligus bersyukur bahwa di tengah kondisi yang super berat, baik dari sisi global maupun domestik, rata-rata PMI manufaktur Indonesia masih di atas angka 50. Ini menunjukkan resiliensi yang kuat dari sektor manufaktur tanah air,” ujarnya.

Agus menambahkan bahwa permintaan domestik tetap menjadi penopang utama industri nasional.

“Fundamental industri kita masih kuat. Permintaan dalam negeri tetap menjadi penopang utama, sehingga mampu menahan tekanan eksternal yang cukup besar,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi Indonesia tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat solid, inflasi terkendali, serta konsumsi domestik tetap kuat.

“Kami menghormati berbagai pandangan dari masyarakat, perlu kami tambahkan bahwa pemerintah memastikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat dan resilian,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus menjaga stabilitas melalui kebijakan yang adaptif.

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional menjadi faktor utama dalam menghadapi meningkatnya ketegangan geopolitik dan volatilitas pasar global.

Di tengah dinamika tersebut, fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat dan mampu meredam berbagai tekanan eksternal.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan bahwa pemerintah terus mencermati perkembangan global sembari memastikan kondisi domestik tetap stabil. Ia menegaskan bahwa berbagai pandangan masyarakat menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan.

“Kami menghormati berbagai pandangan dari masyarakat, perlu kami tambahkan bahwa Pemerintah memastikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat dan resilian, ditopang oleh beberapa faktor utama,” ujar Haryo.

Menurutnya, stabilitas makroekonomi tetap terjaga dengan pertumbuhan ekonomi 2025 mencapai 5,11 persen (yoy) dan inflasi yang berada dalam target. Konsumsi domestik masih menjadi motor utama pertumbuhan, diperkuat oleh stimulus fiskal dan program bantuan sosial.

Pemerintah juga memperkuat bantalan ekonomi melalui ketahanan pangan dan energi, termasuk pencapaian swasembada sejumlah komoditas dan surplus energi dari program biodiesel.

Langkah transformasi ekonomi terus didorong melalui hilirisasi industri, investasi, serta pengembangan energi baru terbarukan dan kendaraan listrik.

“Kami akan terus menjaga stabilitas dan memastikan kebijakan yang diambil adaptif terhadap perkembangan global, sehingga perekonomian nasional tetap tumbuh positif dan berkelanjutan,” tegas Haryo.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap mampu menghadapi gejolak global. Ia menekankan bahwa ruang fiskal masih tersedia sebagai bantalan ekonomi.

“Kami selalu menjaga anggaran berkesinambungan dan dengan itu pun kami masih mempunyai ruangan untuk memberi cushion atau bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan bahwa defisit anggaran tetap terkendali hingga akhir tahun.

“Anggaran kita sekarang sampai akhir tahun pun tetap berkesinambungan dan defisitnya masih terkendali,” jelasnya.

Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengantisipasi secara matang seluruh dinamika fiskal hingga akhir tahun, sehingga kondisi anggaran tetap terkendali dan tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik maupun pelaku pasar.

“Teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir defisitnya tidak terkendali dan anggarannya morat-marit. Kita kendalikan dengan baik semuanya dan kita sudah hitung sampai dengan akhir tahun,” pungkasnya.

Oleh: Teguh Prasetyo

Penyesuaian pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari dalam sepekan dipandang sebagai langkah adaptif pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus menjaga efisiensi anggaran tanpa mengurangi mutu layanan bagi masyarakat. Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh lintas kementerian dan lembaga yang menilai bahwa distribusi selama enam hari, termasuk pada hari libur, belum sepenuhnya efektif karena tidak semua penerima manfaat dapat mengaksesnya secara optimal. Melalui skema baru ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan dampak konkret dalam meningkatkan kualitas gizi, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan, sehingga program berjalan lebih tepat guna dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan ini memiliki potensi penghematan anggaran hingga sekitar Rp20 triliun. Angka tersebut dinilai signifikan dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien dan tepat sasaran, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran. Efisiensi ini bukan berarti mengurangi kualitas layanan, melainkan menghindari pemborosan pada distribusi yang tidak efektif.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa perubahan skema distribusi MBG bukan sekadar pengurangan hari, melainkan bagian dari upaya perbaikan sistem agar pelaksanaan program lebih tepat guna. Pemerintah menetapkan bahwa MBG hanya diberikan pada hari sekolah, karena pemberian pada hari libur sebelumnya dinilai kurang memberikan manfaat maksimal. Dengan pola ini, distribusi menjadi lebih terarah sesuai dengan kehadiran siswa, sehingga potensi makanan terbuang dapat diminimalkan.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus terhadap daerah tertentu, seperti wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar serta daerah dengan tingkat stunting yang tinggi. Dalam kondisi tersebut, penyesuaian distribusi tetap dimungkinkan, termasuk penambahan hari jika diperlukan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menerapkan pendekatan yang seragam, melainkan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar program tetap relevan dan berdampak bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana memastikan bahwa distribusi MBG tetap berjalan bagi kelompok rentan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini tetap menerima manfaat program selama enam hari dalam sepekan tanpa terpengaruh oleh kalender libur sekolah. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah menempatkan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai prioritas utama dalam kebijakan gizi nasional.

Selain itu, siswa dan santri juga tetap memiliki akses terhadap MBG selama masa libur melalui mekanisme khusus, terutama bagi sekolah atau pesantren yang bersedia membuka layanan distribusi. Pendekatan ini memperlihatkan fleksibilitas kebijakan yang dirancang agar tetap adaptif terhadap berbagai situasi, tanpa menghentikan manfaat program secara keseluruhan.

Dalam aspek pengawasan, Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas dengan memberikan peringatan kepada 2.100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi serta menghentikan sementara operasional 1.789 unit yang belum memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut mencakup kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi serta ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga standar kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dadan Hindayana menegaskan bahwa penghentian sementara tersebut bukanlah bentuk sanksi permanen, melainkan bagian dari proses pembinaan. Setiap unit diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan yang ada sebelum kembali beroperasi. Dengan demikian, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh penyedia layanan MBG mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Temuan adanya puluhan unit yang menghasilkan menu tidak sesuai ketentuan selama bulan Ramadhan juga menjadi catatan penting dalam evaluasi program. Pemerintah merespons temuan tersebut dengan menghentikan sementara operasional unit terkait agar dapat melakukan perbaikan. Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas layanan serta merespons cepat berbagai persoalan di lapangan.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat sejumlah capaian positif dalam pelaksanaan MBG. Cakupan penerima manfaat terus meningkat, distribusi semakin merata, dan koordinasi antarinstansi semakin solid. Selain itu, intervensi gizi melalui program ini juga mulai menunjukkan dampak terhadap penurunan angka stunting di beberapa daerah prioritas, yang menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan ini.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem distribusi, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memastikan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG.

Dengan berbagai penyesuaian dan capaian yang telah diraih, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk terus menyempurnakan program MBG. Kebijakan lima hari bukan sekadar langkah penghematan, tetapi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan.

Ke depan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi pengawasan, kesiapan infrastruktur, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif semua pihak untuk turut mengawal dan memastikan program MBG berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia dapat terwujud secara berkelanjutan.

*) Kolumnis Kebijakan Pemerintah

Oleh: Bayu Kurniawan

Langkah pemerintah dalam mengoptimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari dalam sepekan mencerminkan upaya serius dalam menjaga keseimbangan antara kualitas pelayanan publik dan efisiensi pengelolaan anggaran negara. Kebijakan ini hadir di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks, sekaligus kebutuhan untuk memastikan program sosial tetap menjangkau masyarakat luas secara berkelanjutan. Pendekatan yang diambil pemerintah menunjukkan bahwa efisiensi tidak selalu berarti pengurangan manfaat, melainkan dapat dilakukan melalui penyesuaian sistem yang lebih tepat guna dan terukur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa optimalisasi MBG diarahkan agar program tetap mampu menyediakan makanan segar dan bergizi selama lima hari efektif dalam satu minggu. Ia menilai bahwa langkah ini merupakan bagian dari transformasi kebijakan yang lebih luas, termasuk penguatan budaya kerja serta efisiensi energi yang mulai diberlakukan sejak 1 April 2026. Dengan demikian, perubahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan efektivitas belanja negara.

Meski dilakukan penyesuaian hari distribusi, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus kepada wilayah dan kelompok rentan. Sekolah berasrama, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi tetap mendapatkan layanan enam hari dalam seminggu. Kebijakan afirmatif ini menegaskan bahwa prinsip keadilan tetap menjadi dasar dalam pelaksanaan program, sehingga masyarakat yang paling membutuhkan tetap memperoleh perlindungan maksimal.

Dari sisi anggaran, kebijakan ini diproyeksikan mampu menghasilkan penghematan hingga Rp20 triliun. Angka tersebut menjadi bukti bahwa perbaikan tata kelola dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi fiskal tanpa mengorbankan kualitas program. Pemerintah melihat ruang penghematan ini sebagai peluang untuk mengalokasikan anggaran ke sektor lain yang juga membutuhkan perhatian, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Capaian program MBG hingga awal Maret 2026 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Lebih dari 60 juta penerima manfaat telah terjangkau di berbagai wilayah Indonesia, mencakup anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lanjut usia. Luasnya cakupan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi masyarakat sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Namun demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan dalam pelaksanaan program. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh. Ia menyoroti perlunya percepatan distribusi ke pesantren sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyempurnaan sebelum akhir tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus mendorong perbaikan agar pelaksanaan program semakin optimal.

Selain itu, evaluasi juga difokuskan pada peningkatan standar gizi bagi kelompok prioritas, khususnya balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pemantauan yang lebih komprehensif, tidak hanya melihat aspek distribusi, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan fisik dan kemampuan kognitif anak. Data perkembangan seperti tinggi badan dan indikator kecerdasan menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas program.

Penguatan pengawasan juga dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menjadi ujung tombak pelaksanaan MBG di lapangan. Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap unit yang tidak memenuhi standar kebersihan dan sanitasi. Dari ribuan unit yang dievaluasi, banyak yang harus dihentikan sementara operasionalnya hingga memenuhi persyaratan. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purn Sony Sanjaya menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang tidak boleh mengalami kebocoran dalam bentuk apa pun. Ia menilai bahwa keberhasilan program ini akan sangat menentukan masa depan bangsa, khususnya dalam menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dituntut memiliki integritas dan komitmen yang tinggi.

Sony Sanjaya juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar tidak ada praktik korupsi dalam pelaksanaan MBG. Seluruh anggaran yang dialokasikan harus benar-benar sampai kepada masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Penegasan ini menjadi landasan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas program.

Dalam perspektif yang lebih luas, optimalisasi MBG menjadi lima hari juga mencerminkan keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir dalam melakukan reformasi kebijakan sosial dan pengelolaan anggaran. Berbagai capaian seperti penguatan sistem perlindungan sosial berbasis data, peningkatan efisiensi belanja negara, serta percepatan penurunan angka stunting menunjukkan arah kebijakan yang semakin matang dan terarah. Pemerintah dinilai mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi program dan disiplin fiskal.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya konsisten dalam memperbaiki tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memastikan setiap program berjalan tepat sasaran. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa manfaat kebijakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Pada akhirnya, kebijakan optimalisasi MBG selama lima hari perlu dipahami sebagai langkah strategis dalam memperkuat keberlanjutan program. Pemerintah telah menunjukkan bahwa efisiensi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, program ini diharapkan tidak hanya terus berlanjut, tetapi juga semakin efektif dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi momentum bersama untuk menjaga integritas dan memastikan setiap kebijakan publik benar-benar memberikan dampak nyata bagi masa depan bangsa.

*) Penulis Isu Strategis Nasional

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama lima hari dalam sepekan dengan tetap menjaga kualitas dan akuntabilitas. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran negara tanpa mengurangi tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai generasi masa depan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, menegaskan bahwa program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang harus dijalankan secara optimal tanpa celah penyimpangan. Ia menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan program ini berjalan sesuai tujuan.

“Keberhasilan program tersebut sangat menentukan masa depan bangsa, khususnya dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, integritas dan komitmen semua pihak menjadi kunci utama dalam pelaksanaannya,” ujar Sony.

Sony juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar tidak ada praktik korupsi dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, seluruh anggaran yang telah dialokasikan harus benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh anak-anak sebagai penerima manfaat utama.

Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG kini dioptimalkan menjadi lima hari dalam seminggu.

“Pemerintah mendorong optimalisasi daripada program Makan Bergizi Gratis. Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu,” kata Airlangga.

Meski terjadi pengurangan hari distribusi dari enam menjadi lima hari, pemerintah memastikan bahwa kualitas layanan tidak akan menurun. Bahkan, dalam kondisi tertentu, distribusi tetap dilakukan enam hari, khususnya untuk sekolah berasrama, wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), serta daerah dengan tingkat stunting yang tinggi.

Kebijakan ini mulai diterapkan sejak 1 April 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi energi dan anggaran negara. Melalui penyesuaian tersebut, pemerintah memperkirakan adanya potensi penghematan yang signifikan.

“Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun,” ujar Airlangga.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap pelaksanaan program MBG tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Selain itu, komitmen terhadap transparansi dan pengawasan juga terus diperkuat agar program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.

Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema lima hari dalam sepekan, menyesuaikan dengan hari aktif sekolah. Kebijakan ini diambil sebagai langkah meningkatkan efektivitas penyaluran sekaligus menekan pemborosan anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan kepada penerima manfaat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa kebijakan baru ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program.

“Sebagai upaya peningkatan dan efisiensi pelaksanaan, sebelumnya MBG disalurkan selama enam hari termasuk saat hari libur, namun dinilai belum optimal. Karena itu, kini diputuskan MBG hanya diberikan pada hari sekolah, yakni lima hari saat siswa hadir,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penyaluran pada hari libur, termasuk saat libur panjang seperti Lebaran, tidak memberikan dampak optimal karena siswa tidak berada di sekolah.

“Pada saat libur, termasuk libur Lebaran, penyaluran dinilai tidak berjalan efektif, sehingga distribusi MBG kepada siswa ditiadakan selama periode tersebut,” katanya.

Meski demikian, pemerintah tetap memastikan bahwa program MBG tidak berhenti sepenuhnya saat libur sekolah. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 52.1 Tahun 2025, distribusi tetap dilakukan kepada kelompok rentan. Kelompok yang dimaksud adalah ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang tetap menerima bantuan enam hari dalam sepekan tanpa terpengaruh kalender akademik.

Sementara itu, siswa dan santri masih dapat memperoleh MBG selama masa libur apabila sekolah atau pesantren bersedia memfasilitasi kehadiran untuk distribusi. Hal ini menjadi bentuk fleksibilitas kebijakan agar manfaat program tetap dirasakan secara luas.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan tingkat stunting yang tinggi. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kebijakan MBG dapat disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut.

“Bagi daerah 3T dan wilayah dengan angka stunting tinggi, diterapkan kebijakan khusus. Di luar lima hari sekolah, penyaluran bisa ditambah satu hari apabila diperlukan, mengingat kondisi gizi yang memerlukan perhatian lebih,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap berjalan tanpa perubahan karena dinilai sudah efektif.

“Program untuk ibu hamil, menyusui, dan balita sangat penting karena menentukan masa depan anak-anak kita dan masa depan Indonesia. Sejauh ini tidak ada perubahan,” ujar Zulkifli Hasan.

Untuk menjaga kualitas program, Badan Gizi Nasional juga melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksana di lapangan. Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan kepada ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Sebanyak 2.100 SPPG telah diberikan peringatan, sementara 1.789 lainnya dihentikan sementara operasionalnya,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil karena sejumlah SPPG belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

“Suspensi dilakukan sementara hingga dokumen tersebut terbit. Ini bukan sanksi permanen, melainkan bagian dari pembinaan,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah evaluasi, pengawasan, dan penyesuaian kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa program MBG berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan tetap berkualitas. Kebijakan lima hari dinilai sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas anggaran dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia.

Oleh: Alexander Royce*)

Langkah pemerintah dalam mempercepat penambahan Sekolah Rakyat mencerminkan terobosan kebijakan sosial yang progresif dan terarah dalam agenda pembangunan manusia. Program ini menunjukkan kehadiran negara melalui langkah konkret yang cepat dan tepat sasaran, sekaligus menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam memperluas kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui pendekatan yang terstruktur, Sekolah Rakyat semakin memperkuat peran pendidikan sebagai instrumen strategis dalam mendorong mobilitas sosial. Program ini juga menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang unggul, mandiri, dan berdaya saing, sehingga mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dari rangkaian peninjauan lokasi yang dilakukan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, terlihat bahwa pemerintah bergerak dengan pendekatan yang sangat pragmatis namun tetap visioner. Saat meninjau calon lokasi di PPI dan BP3 Curug, Tangerang, Mensos menilai titik-titik yang disiapkan memiliki kesiapan tinggi untuk segera difungsikan mulai April. Optimisme tersebut bukan tanpa dasar, sebab fasilitas pendidikan, asrama, ruang makan, layanan kesehatan, hingga sarana olahraga sudah tersedia dan hanya memerlukan penyesuaian minor.

Gus Ipul juga melihat kawasan Curug bukan hanya ideal sebagai sekolah rintisan sementara, tetapi berpotensi berkembang menjadi sekolah permanen karena didukung lahan luas dan ekosistem pendidikan yang sudah mapan. Dengan kapasitas tambahan ratusan siswa pada tahap awal, kebijakan ini menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh akses pendidikan berasrama yang layak.

Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono yang menempatkan percepatan pembukaan Sekolah Rakyat tambahan sebagai tindak lanjut langsung arahan Presiden. Dalam konteks kebijakan publik, ini penting karena menunjukkan adanya political will yang kuat dari level tertinggi pemerintahan. Agus Jabo menegaskan bahwa penambahan ini berada di luar tahapan pengembangan yang sebelumnya sudah berjalan, artinya pemerintah memilih memperluas jangkauan lebih cepat dari target awal demi menjawab tingginya kebutuhan masyarakat.

Tahap pertama yang telah menjangkau 166 titik, dilanjutkan pembangunan permanen di lebih dari 100 lokasi, kini diperkuat lagi dengan titik tambahan yang harus beroperasi pada April. Arah kebijakan ini memperlihatkan model pemerintahan yang responsif: ketika kebutuhan sosial meningkat, kapasitas negara segera ditambah, bukan ditunda.

Lebih jauh, penambahan titik baru di Bogor dan kawasan sekitar Jakarta juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program simbolik, melainkan desain besar pemerataan pendidikan nasional. Dengan memanfaatkan aset negara lintas kementerian, mulai dari Kemensos, Kemenhub, hingga dukungan pemerintah daerah, pemerintah menunjukkan efisiensi tata kelola yang patut diapresiasi.

Sinergi antarlembaga ini membuat perluasan akses pendidikan dapat dilakukan tanpa menunggu pembangunan dari nol, sehingga manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat prasejahtera yang selama ini menghadapi hambatan biaya, jarak, dan fasilitas belajar.

Dari sisi infrastruktur, penjelasan Sekretaris Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian PU, Essy Asiah semakin memperkuat optimisme publik. Essy melihat bangunan yang disiapkan secara prinsip sudah sangat layak digunakan, baik dari sisi struktur, ruang kelas, asrama, maupun fasilitas penunjang lainnya. Pembenahan yang dibutuhkan lebih bersifat kosmetik dan teknis ringan seperti retakan kecil, plafon, atau penyempurnaan ruang guru dan ruang makan. Dengan estimasi pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu sekitar dua minggu, kesiapan April menjadi target yang realistis. Pernyataan ini penting karena publik membutuhkan kepastian bahwa ekspansi program sosial pemerintah tetap berpijak pada standar kelayakan, bukan sekadar mengejar kecepatan.

Jika ditarik lebih luas ke situasi terkini, penambahan Sekolah Rakyat juga relevan dengan agenda nasional peningkatan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan menyentuh kelompok yang paling rentan. Pendidikan berasrama untuk masyarakat prasejahtera akan memberi efek ganda, diantaranya meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbaiki gizi dan kedisiplinan siswa, sekaligus menciptakan ruang pembinaan karakter yang lebih kuat. Dalam jangka panjang, model ini berpotensi melahirkan generasi baru dari desa, pinggiran kota, dan keluarga rentan yang mampu naik kelas secara sosial-ekonomi.

Hal yang membuat kebijakan ini menarik adalah negara memanfaatkan aset yang sudah ada, mengonsolidasikan lintas kementerian, mempercepat eksekusi, lalu mengarahkannya pada pemerataan akses pendidikan. Ini adalah contoh bagaimana pemerintahan yang kuat dapat menerjemahkan visi besar Presiden menjadi program konkret yang langsung menjawab kebutuhan rakyat.

Penambahan Sekolah Rakyat bukan hanya soal bertambahnya ruang kelas atau asrama, tetapi tentang diperluasnya harapan bagi ribuan anak Indonesia untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Pemerintah patut diapresiasi karena menunjukkan keberpihakan yang konsisten pada sektor pendidikan sebagai jalan utama pengentasan kemiskinan. Dengan ritme kerja cepat, kolaborasi lintas lembaga, dan kepemimpinan yang tegas, langkah ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintahan saat ini serius memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal dari akses pendidikan yang bermutu.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera melalui percepatan pembukaan tambahan Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, guna memastikan semakin banyak anak Indonesia memperoleh hak pendidikan secara merata.

Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menyampaikan bahwa penambahan Sekolah Rakyat tersebut berada di luar tahapan pengembangan yang telah berjalan sebelumnya. Ia menegaskan percepatan ini menjadi prioritas pemerintah agar target pembukaan pada April dapat terealisasi.

“Ini ada perintah tambahan yang harus kita laksanakan bersama karena ini arahan langsung dari Bapak Presiden Prabowo. Beliau meminta bulan April ini harus sudah buka,” ujar Agus.

Pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan berbagai fasilitas milik kementerian dan lembaga untuk mempercepat operasional Sekolah Rakyat. Menurut Agus, langkah ini melengkapi tahapan yang telah berjalan. Pada tahap pertama, pemerintah telah mengembangkan rintisan di 166 titik dengan memanfaatkan gedung yang tersedia. Selanjutnya, tahap kedua mencakup pembangunan sekolah permanen di 104 lokasi, dan tahap ketiga tengah mempersiapkan sekitar 100 titik tambahan.

“Alhamdulillah dalam proses ini, satu dua hari terakhir Kemenhub memberikan tempat-tempat pelatihan yang nantinya akan digunakan untuk Sekolah Rakyat,” katanya.

Ia menambahkan, percepatan pembukaan Sekolah Rakyat mengedepankan prinsip fungsional dengan memprioritaskan fasilitas utama. “Yang penting ada kelas dulu, ada asrama dulu, terus ada tempat makan. Yang lain-lain nanti bisa menyesuaikan sambil proses belajar mengajar berjalan,” jelas Agus.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menilai program Sekolah Rakyat sebagai bentuk investasi negara dalam menyiapkan generasi masa depan. Ia menegaskan bahwa program ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.

“Saya bangga dan terharu melihat semangat anak-anak di sini. Sekolah Rakyat membuktikan bahwa pendidikan yang ramah anak dan berbasis komunitas bisa berjalan dengan sangat efektif,” ujarnya saat meninjau Sekolah Rakyat di Ponorogo.

Dalam kunjungannya, Menteri PPPA memastikan fasilitas yang tersedia telah mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, mulai dari asrama hingga ruang kelas. Ia juga menyoroti pentingnya lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

“Lokasinya nyaman, udaranya bersih, dan fasilitasnya bagus. Anak-anak dapat belajar dengan nyaman, mereka mendapatkan makan tiga kali sehari serta dua kali snack,” katanya.

Perluasan Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Upaya ini tidak hanya membuka akses yang lebih luas, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkeadilan. Dukungan semua pihak menjadi kunci agar program ini terus berkembang dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi masa depan Indonesia. (*)