Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi sebagai fondasi strategis untuk meningkatkan daya saing nasional sekaligus membuka peluang lapangan kerja berskala besar.

Kementerian ESDM mengungkapkan perkembangan terbaru terkait setidaknya 18 proyek hilirisasi yang telah diajukan kepada Danantara. Pemerintah menargetkan percepatan penyelesaian studi kelayakan agar keputusan mengenai proyek mana yang akan diprioritaskan dapat ditetapkan pada akhir tahun.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, menyampaikan bahwa pertemuan lanjutan akan dilaksanakan bersama Danantara pada pekan depan guna mengevaluasi perkembangan studi yang sedang berjalan serta berkoordinasi dengan Sekretariat Kabinet.

“Pertemuan kita dengan Setkab membahas itu lagi, terus akan ada pertemuan dengan Danantara untuk melihat perkembangan terakhir mengenai FS yang sudah dikerjakan di sana dan apa saja yang kira-kira bisa dilakukan percepatan untuk proyek hilirisasi ini,” kata Erani.

Erani menjelaskan bahwa pemerintah ingin mengetahui secara rinci progres yang telah dicapai Danantara setelah menerima pra-studi kelayakan beberapa bulan lalu. Laporan tersebut akan menjadi dasar penentuan prioritas proyek yang berpotensi segera dimulai.

“Kita ingin mendengarkan dari Danantara juga. Kita ingin tahu selama beberapa bulan terakhir ini setelah kita menyerahkan pra-FS-nya itu apa saja yang sudah dikerjakan dan sampai sejauh mana perkembangan untuk FS ini pada masing-masing proyek tadi itu,” ungkapnya.

Total potensi lapangan kerja dari keseluruhan proyek hilirisasi yang direncanakan mencapai lebih dari 276.000 tenaga kerja baru, menggambarkan besarnya dampak hilirisasi yang menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga melihat hilirisasi sebagai peluang strategis. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa ketergantungan pada ekspor bahan mentah harus dihentikan agar daerah mampu memperoleh nilai tambah maksimal dari potensi sumber daya alamnya.

“Hilirisasi mampu mengangkat nilai ekonomi daerah karena bahan mentah diproses menjadi produk bernilai tinggi, sehingga kontribusi bagi pendapatan masyarakat dan pemerintah lebih besar,” ujar Seno Aji.

Strategi hilirisasi sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan industri dalam negeri, ekspor luar negeri, serta peningkatan investasi di sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat daya saing nasional, mendorong industrialisasi berkelanjutan, dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru bagi masyarakat di berbagai daerah.

Presiden Prabowo Subianto mengharapkan agar sejumlah dokumen studi kelayakan dapat rampung pada Desember sehingga pemerintah dapat segera mengambil keputusan eksekusi proyek.

JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat agenda hilirisasi mineral sebagai langkah strategis memperkuat struktur industri nasional. Fokus utama diarahkan pada komoditas nikel yang memiliki peran penting dalam rantai pasok global kendaraan listrik.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Desember 2025 mencatat, sebanyak 79 smelter nikel kini telah beroperasi di Indonesia. Ditambah 74 smelter yang tengah dalam tahap konstruksi serta 17 unit dalam proses perencanaan dan perizinan, jumlah fasilitas pengolahan nikel diproyeksikan mencapai 170 unit.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan, percepatan pembangunan smelter bertujuan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperluas lapangan kerja. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 365 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang tersebar di enam provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya.

“Akselerasi hilirisasi akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai industri nikel dunia,” ujar Yuliot.

Terkait hal tersebut, lima DPRD provinsi di kawasan timur Indonesia resmi membentuk Forum DPRD Penghasil Nikel. Forum yang beranggotakan DPRD Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Ketua DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim, menegaskan bahwa forum tersebut dibentuk untuk memperjuangkan optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) nikel yang dinilai masih belum proporsional bagi daerah penghasil.

“Meski pendapatan negara dari sektor nikel mencapai sekitar Rp570 triliun, Sulteng hanya menerima DBH sekitar Rp200 miliar per tahun,” ucap Arus.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menyampaikan komitmen untuk segera berkoordinasi dengan investor demi mempercepat pemulihan industri nikel di Morowali. Ia menegaskan pentingnya keberlanjutan komitmen kerja sama yang telah dituangkan dalam MoU antara perusahaan dan pemerintah daerah.

“PT Wangsiang memiliki peran strategis dalam hilirisasi nikel di Sulteng. Kami berharap aktivitas produksi dapat segera kembali berjalan,” kata Anwar.

Pemerintah optimistis percepatan pembangunan 170 smelter serta penguatan peran daerah melalui forum legislator penghasil nikel akan memperkokoh pondasi transformasi industri nasional, sekaligus menjaga Indonesia tetap menjadi pemain utama dalam industri nikel global.

Oleh Wiratama Andrayudha )*

Pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus menjadi prioritas strategis pemerintah. Di tengah meningkatnya kebutuhan perumahan nasional, program rumah subsidi hadir bukan semata sebagai upaya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga sebagai langkah konkret memperkuat akses hunian yang berkualitas bagi warga. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rumah yang dibangun benar-benar memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kualitas hidup para penerimanya.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menilai bahwa penyediaan hunian bagi MBR tidak bisa lagi hanya berfokus pada kuantitas. Ia menegaskan pentingnya memastikan kualitas bangunan, lingkungan yang tertata, serta kenyamanan bagi penghuni sebagai bagian dari standar baru pembangunan perumahan nasional. Dalam berbagai kunjungan lapangan, ia menemukan bahwa banyak proyek rumah subsidi telah dikelola dengan baik dan mampu memberikan pengalaman tinggal yang layak bagi penerimanya. Penilaiannya tersebut menunjukkan bahwa transformasi penyediaan hunian memang tengah bergerak ke arah yang lebih baik.

Qodari juga menekankan bahwa kualitas perumahan subsidi harus menjadi rujukan bagi pembangunan di seluruh Indonesia. Ia menilai kepercayaan publik terhadap program pemerintah akan meningkat apabila setiap proyek perumahan mampu menunjukkan pengelolaan yang profesional dan memberikan kenyamanan nyata bagi warga. Ia mengingatkan bahwa program perumahan subsidi bukan hanya tentang membangun unit rumah, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan tempat tumbuhnya masyarakat yang lebih baik, sehat, dan berdaya.

Lebih jauh, Qodari menilai keberhasilan program perumahan tidak bergantung pada satu lembaga saja, melainkan merupakan hasil dari sinergi seluruh pihak yang terlibat. Pembangunan hunian MBR, menurutnya, merupakan kerja kolaboratif yang membutuhkan koordinasi erat antara kementerian teknis, pemerintah daerah, para pengembang, hingga perbankan sebagai penyedia akses pembiayaan. Ia menilai bahwa ekosistem perumahan memiliki skala besar dan kompleks, sehingga memerlukan kepemimpinan yang kuat serta kerja sama lintas sektor yang solid. Karena itu, ia memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak.

Dukungan terhadap program perumahan nasional juga datang dari sektor industri properti. Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan bahwa industri properti merupakan lokomotif penting bagi perekonomian nasional. Dengan keterkaitan lebih dari 185 industri ikutan, aktivitas pembangunan perumahan memberikan dampak ekonomi yang luas sehingga secara langsung mendukung pergerakan ekonomi daerah maupun nasional. Ia melihat perhatian besar pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto melalui program tiga juta rumah sebagai bukti nyata komitmen negara terhadap pemenuhan kebutuhan permukiman rakyat sekaligus sebagai stimulus bagi industri untuk bergerak lebih dinamis.

Selain itu, sektor pembiayaan memegang peran sentral dalam memastikan program tiga juta rumah berjalan sesuai target. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai bank yang memiliki mandat kuat dalam pembiayaan perumahan menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh program prioritas tersebut. Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan serangkaian dukungan pembiayaan baik di sisi suplai maupun demand. BTN menjadi kontributor utama dalam menyediakan pembiayaan bagi masyarakat, khususnya melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), KPR Subsidi, hingga Kredit Bangun Rumah.

BTN tidak hanya berfokus pada penyediaan pembiayaan untuk rumah baru, tetapi juga untuk menjawab tantangan jangka panjang dalam sektor perumahan dengan menyalurkan dukungan permodalan bagi renovasi rumah tak layak huni (RTLH). Upaya ini sejalan dengan arahan pemerintah bahwa program tiga juta rumah mencakup pembangunan baru sekaligus perbaikan kualitas hunian masyarakat kurang mampu. Dukungan terhadap renovasi RTLH menjadi sangat penting karena masih banyak warga yang secara fisik memiliki rumah namun tidak memenuhi standar kelayakan. BTN memandang bahwa peningkatan kualitas rumah juga menjadi bagian dari solusi besar dalam pemenuhan kebutuhan permukiman nasional.

Secara keseluruhan, program rumah subsidi telah berkembang menjadi instrumen strategis pembangunan nasional. Kehadiran rumah layak huni yang terjangkau bukan hanya menjawab kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hunian yang nyaman dan lingkungan yang sehat memungkinkan masyarakat hidup lebih produktif, stabil secara sosial, dan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan maupun kesempatan ekonomi.

Ke depan, kesuksesan program ini sangat bergantung pada konsistensi pengawasan kualitas, peningkatan kapasitas pengembang, dan penguatan ekosistem pembiayaan. Dengan sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri properti, lembaga keuangan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat, pembangunan hunian bagi MBR akan terus bergerak maju. Program rumah subsidi bukan sekadar penyediaan unit rumah, tetapi merupakan langkah konkret membangun masa depan pemukiman nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan komitmen seluruh pemangku kepentingan, program perumahan nasional diharapkan mampu menjadi motor pemerataan pembangunan sekaligus simbol kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya. Program rumah subsidi dan target tiga juta rumah adalah bukti bahwa negara hadir bukan hanya dengan rencana, tetapi dengan langkah nyata yang memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh: Nur Utunissa

Rumah subsidi lahir dari kebutuhan mendasar setiap manusia untuk memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan stabil. Di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang tidak selalu bersahabat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), kehadiran rumah subsidi memberikan titik terang baru yang memperlihatkan bahwa memiliki hunian bukan lagi mimpi yang terlampau jauh untuk dicapai. Rumah bukan sekadar bangunan dengan dinding dan atap, melainkan ruang hidup yang melahirkan harapan, membangun masa depan, dan menjadi fondasi bagi kesejahteraan sebuah keluarga.

Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan rumah subsidi berkembang sebagai salah satu strategi untuk memperluas akses hunian bagi kelompok masyarakat dengan kemampuan finansial terbatas. Kehadiran berbagai skema pembiayaan yang lebih terjangkau dibanding harga pasar membuat banyak keluarga MBR akhirnya bisa memiliki rumah pertama mereka. Hal ini bukan hanya menyangkut persoalan tempat tinggal, melainkan soal kehidupan yang berubah lebih baik. Memiliki rumah pribadi memberi ruang bagi keluarga untuk membangun stabilitas ekonomi karena pengeluaran jangka panjang dapat lebih terukur.

Rumah subsidi bukan hanya sebuah fasilitas fisik, melainkan simbol kesempatan. Banyak keluarga yang sebelumnya hidup di tempat hunian padat dan tidak layak kini dapat merasakan ruang privasi yang lebih manusiawi. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati mengatakan bahwa rumah adalah hak rakyat. Ketika sebuah keluarga manfaatnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah bekerja dengan baik. Kementerian PKP berkomitmen terus memberi harapan baru bagi masyarakat dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menghadirkan keadilan sosial melalui hunian layak.

Anak-anak dapat tumbuh dengan lebih aman, memperoleh ruang belajar yang tenang, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Lingkungan perumahan subsidi yang dikelola baik juga semakin dilengkapi sarana dasar seperti jalan yang memadai, akses air bersih, listrik, hingga ruang interaksi warga. Semua ini menjadi bagian penting dari proses peningkatan kualitas hidup. Ketika keluarga memiliki ruang yang layak, kesehatan fisik meningkat, produktivitas bertambah, dan suasana psikologis di dalam rumah menjadi lebih nyaman dan kondusif.

Ketersediaan rumah subsidi juga berdampak pada persebaran pertumbuhan wilayah. Ketika perumahan terbangun di berbagai daerah, roda ekonomi lokal ikut bergerak. Usaha kecil mulai berkembang, warung dan toko kelontong tumbuh di sekitar kawasan hunian, transportasi umum semakin dibutuhkan, dan lapangan kerja baru terbuka dalam pembangunan hingga pengelolaan kawasan. Pembangunan rumah subsidi tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima hunian, tetapi juga untuk perekonomian daerah secara lebih luas. Infrastruktur yang dibangun di sekitar perumahan turut meningkatkan konektivitas antarwilayah sehingga pertumbuhan pemerataan ekonomi menjadi lebih terbuka. Rumah subsidi menjadi stimulus bagi berkembangnya kawasan yang sebelumnya belum terintegrasi dalam arus pertumbuhan wilayah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan sebanyak kurang lebih 200 keluarga menerima kunci rumah secara langsung, sedangkan ribuan lainnya dilakukan secara daring. Program rumah subsidi bersanitasi baik ini menjadi bagian dari Program Quick Wins pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan MBR melalui kepemilikan rumah layak, sehat, dan terjangkau. Rumah subsidi juga mencerminkan bagaimana negara hadir dalam memenuhi salah satu hak dasar warganya. Hak untuk menempati rumah yang layak merupakan bagian dari kesejahteraan sosial yang tidak boleh diabaikan.

Ketika negara mampu memberikan akses hunian yang lebih terjangkau, maka keadilan sosial semakin terasa nyata bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari kepemilikan rumah. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Didyk Choirul, program ini tidak hanya menyasar pada aspek fisik berupa rumah, tetapi memiliki dimensi strategis dalam menggerakkan ekonomi nasional. Program rumah subsidi menjadi bagian dari visi jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Ini adalah bukti bahwa pembangunan tidak hanya bicara tentang infrastruktur besar dan pertumbuhan ekonomi di atas kertas, tetapi menyentuh langsung kehidupan warga kelas bawah yang sangat membutuhkan dukungan konkret.

Program rumah subsidi juga dapat menjadi penguat generasi masa depan. Anak-anak dari keluarga MBR yang tumbuh dengan hunian layak memiliki peluang pendidikan dan masa depan karier yang lebih baik. Lingkungan yang kondusif membuat mereka lebih fokus belajar tanpa terganggu oleh kondisi tempat tinggal yang tidak nyaman. Dengan dukungan komunitas, ruang terbuka yang aman, serta fasilitas publik memadai, rumah subsidi menjadi tempat yang melahirkan generasi baru dengan daya saing yang lebih kuat. Di sinilah rumah subsidi tidak hanya dilihat sebagai program perumahan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Rumah subsidi mengubah mimpi menjadi nyata. Ketika rumah hadir dengan harga terjangkau dan dilengkapi fasilitas yang layak, maka keluarga dapat membangun kehidupan yang lebih stabil, produktif, dan sejahtera. Dari ruang kecil yang penuh kebersamaan, lahirlah kekuatan keluarga Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Hunian layak adalah hak setiap warga, dan rumah subsidi adalah langkah nyata menuju keadilan serta kesejahteraan sosial bagi semua.

*) Penulis adalah Penulis adalah Pegiat Literasi pada Narasi Nusa Institute

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program rumah subsidi yang dirancang memenuhi standar kualitas bangunan serta kenyamanan lingkungan. Upaya tersebut kembali ditegaskan dalam peninjauan yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, sebagai bagian dari persiapan akad massal 50 ribu unit rumah yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto pada 18 Desember 2025.

Qodari meninjau langsung kondisi fisik bangunan, infrastruktur pendukung, serta tata lingkungan kawasan. Ia juga berdialog dengan sejumlah warga yang telah menghuni kawasan tersebut selama empat hingga lima bulan. Setelah melihat secara langsung, Qodari menilai kualitas rumah subsidi di lokasi tersebut memenuhi standar yang diharapkan pemerintah.

“Ini persiapan acara akad massal 50 ribu rumah yang insya Allah akan dihadiri Presiden. Jadi ini rapat persiapan menuju acara tersebut,” katanya.

Qodari menegaskan bahwa pemerintah menginginkan rumah subsidi tidak hanya sekadar tersedia, tetapi juga benar-benar layak dihuni dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi MBR. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan perumahan nasional terus meningkat sehingga kualitas menjadi faktor utama yang harus dijaga.
“Kebutuhan perumahan kita tinggi dan ritmenya terus naik. Tadi sudah datang, lihat perumahannya, hemat saya bagus, tertata dengan baik, kualitas juga bagus,” ujar Qodari.

Selain meninjau fasilitas dan bangunan, Qodari juga berbincang dengan warga, salah satunya Iman Mutaqin (29), seorang sopir ekspedisi yang telah menempati rumah subsidi dengan skema KPR dan cicilan sebesar Rp1,2 juta per bulan selama 15 tahun. Ia menilai lokasi dan kualitas hunian tersebut sangat membantu pekerja seperti dirinya. Menurut Qodari, testimoni positif dari penghuni menjadi indikator bahwa program perumahan subsidi berjalan sesuai harapan.

“Namanya Pak Iman, driver logistik. Kerjanya sekitar 3 kilometer dari sini, naik motor 15 menit kalau slow,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Qodari juga menyampaikan harapan agar kualitas perumahan subsidi di Banten dapat menjadi rujukan bagi proyek serupa di wilayah lain. Ia optimistis bahwa jika seluruh pemangku kepentingan menjaga standar kualitas, maka MBR akan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari program ini.

“Mudah-mudahan apa yang sudah dilihat hari ini bisa menjadi contoh bagi perumahan-perumahan lain supaya semua perumahan subsidi berkualitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya,” ucapnya.

Qodari juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan perumahan MBR membutuhkan kerja sama menyeluruh antara kementerian teknis, pengembang, dan pemerintah daerah. Ia menyebut Kementerian PKP sebagai pihak yang mengoordinasikan implementasi program tersebut bersama BP Tapera dan para pengembang.

“Ini semua adalah kerja keras, sebuah ekosistem perumahan yang besar. Dirijennya adalah Kementerian PKP yang dipimpin Pak Maruarar Sirait, dan semua pihak di tempat ini,” tuturnya.

Peninjauan Kepala Staf Kepresidenan juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian PKP, Komisaris BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Direktur Utama PT Kawah Anugrah Properti, Muhammad Ridwan, sebagai pihak pengembang. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan bahwa pemerintah memastikan rumah subsidi tidak hanya terbangun secara kuantitas, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang layak bagi MBR dalam jangka panjang.

Jakarta – Pemerintah terus memperluas penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui percepatan program rumah subsidi. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan hunian layak sekaligus menekan backlog perumahan nasional yang masih tinggi. Penyediaan rumah subsidi diproyeksikan mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga MBR melalui kepastian tempat tinggal yang aman, sehat, dan terjangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pemerintah fokus memastikan pembangunan dan penyaluran unit rumah subsidi berlangsung tepat sasaran. Ia menyampaikan bahwa percepatan akses hunian bagi keluarga berpenghasilan rendah menjadi salah satu prioritas utama.

“Kami ingin memastikan setiap keluarga MBR mendapatkan kesempatan memiliki rumah yang layak dengan skema pembiayaan yang benar-benar bisa dijangkau,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas konstruksi dan penataan lingkungan menjadi bagian penting dari kebijakan perumahan rakyat.

“Standar teknis rumah subsidi diperketat agar penghuni merasa aman, nyaman, dan terlindungi,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa perluasan pembiayaan perumahan bagi MBR terus dilakukan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Skema ini dirancang untuk memberikan cicilan ringan dengan bunga tetap sehingga keluarga dapat mengalihkan pengeluaran sewa menjadi investasi hunian.

“Skema FLPP kami siapkan agar cicilan rumah subsidi lebih terjangkau dibanding biaya kontrak yang selama ini membebani keluarga MBR,” paparnya.

Heru Pudyo Nugroho juga memastikan bahwa BP Tapera terus memperkuat kolaborasi dengan perbankan dan pengembang agar penyaluran unit berjalan lebih cepat.

“Kami memperluas jaringan kemitraan agar seluruh proses pembiayaan dan akad bisa dipercepat bagi masyarakat yang memenuhi kriteria,” katanya.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap program rumah subsidi dapat menjadi pendorong pemerataan kesejahteraan sekaligus fondasi bagi stabilitas kehidupan keluarga MBR. Penyediaan hunian layak menjadi komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan hidup yang aman dan bermartabat.

Jakarta – Masyarakat kembali diimbau menjauhi berbagai situs judi daring, termasuk jaringan seperti kingdom group, demi mencegah penyalahgunaan bantuan sosial dan menjaga keamanan finansial keluarga.

Dompet digital OVO menegaskan komitmennya memberantas praktik judi daring melalui program Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (Gebuk Judol).

Program yang digelar dua ronde sepanjang 2025 itu diklaim berhasil menekan aktivitas transaksi judol secara signifikan.

Chief Operating Officer OVO, Eddie Martono, menyebut bahwa situasi judi online kini sudah masuk kategori darurat dan menyasar kelompok paling rentan.

“Kita melihat problem judol itu benar dan sangat problematik. Komentar-komentar yang masuk sangat miris, dan jelas menyasar segmen yang kurang memahami risiko sehingga sampai terlibat,” ujar Eddie.

Ia menegaskan, pemberantasan judi online tidak mungkin dilakukan sendirian. Karena itu, OVO mendorong kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan mitra strategis untuk memperkuat pengawasan digital.

Program Gebuk Judol yang berlangsung pada Februari–Maret 2025 (ronde 1) dan Juli–Agustus 2025 (ronde 2) akan dilanjutkan tahun berikutnya.

Dampaknya disebut signifikan. Berdasarkan data internal, 7.000 akun yang disalahgunakan untuk judi online berhasil diblokir pada ronde pertama.

“Di ronde pertama kita berhasil memblokir lebih dari 7.000,” ungkapnya.

OVO juga mencatat penurunan transaksi judi daring hingga 97%, hasil gabungan dari Gebuk Judol, patroli siber, dan sistem monitoring konsumen yang diperkuat. Tingkat validitas laporan masyarakat pada ronde kedua mencapai 91%.

Ia menambahkan pentingnya kolaborasi untuk memberantas judi daring.

“Kita tidak bisa sendiri, kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi” tuturnya.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan nilai transaksi judi online turun dari Rp359 triliun pada 2024 menjadi Rp155 triliun hingga kuartal III 2025.

“Dengan kolaborasi kuat di bawah arahan Presiden, terjadi penurunan 57% transaksi terkait judi online,” ujarnya.

Nilai deposit pemain juga turun lebih dari 45%, dari Rp51 triliun pada 2024 menjadi Rp24,9 triliun pada 2025.

Menurut Ivan, penurunan ini merupakan bukti kuat bahwa akses masyarakat terhadap situs judi berhasil ditekan hingga 70%.

Sementara itu, Pemkab Bantul melayangkan surat ke Pemprov DIY terkait 1.711 KPM yang terindikasi terlibat judi daring.

Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Bantul, Tri Galih Prasetya mengatakan terus berupaya mencegah penyalahgunaan Bansos untuk judi daring melalui verifikasi data.

“Data ini hasil penyandingan Kemensos dengan PPATK. Kami masih menunggu ‘by name’ agar bisa menindaklanjuti dan menangani aduan KPM” tuturnya.***

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah pengawasan ruang digital untuk menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk judi daring yang semakin menyasar kelompok rentan seperti anak dan remaja.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di mana Meutya memaparkan bahwa ekosistem digital Indonesia membutuhkan fondasi pengaturan yang lebih kuat agar mampu menjawab kompleksitas risiko yang berkembang dengan sangat cepat.

Menurut Meutya, terdapat dua tantangan terbesar yang kini menonjol: derasnya arus disinformasi serta maraknya kejahatan digital yang memanfaatkan ketidaksiapan masyarakat dalam berinteraksi di dunia maya.

Judi daring, penipuan digital, eksploitasi anak, dan manipulasi informasi menjadi ancaman nyata yang dapat menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi dalam jangka panjang.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Komdigi menitikberatkan langkah pada tiga pilar utama, yakni penguatan regulasi, pembangunan jaringan komunikasi publik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan literasi digital masyarakat.

Ketiga aspek ini dirancang untuk memperkuat ketahanan digital nasional, termasuk dalam melindungi anak dari paparan konten berbahaya dan aktivitas ilegal berbasis teknologi.

Melalui berbagai regulasi, platform digital diwajibkan menerapkan teknologi verifikasi usia sehingga anak-anak di bawah batas tertentu tidak dapat membuat akun secara bebas.

“Sekali lagi, pada dasarnya aturan ini adalah mengatur agar penyelenggara sistem elektronik tidak secara teknis membiarkan anak-anak di usia tertentu masuk ke dalam ranah PSE-nya,” tegas Meutya.

Upaya pemerintah dalam memberantas judi daring turut diperkuat melalui sinergi lintas lembaga. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan bahwa intervensi Komdigi bersama PPATK, OJK, Bank Indonesia, dan Kepolisian RI menargetkan penurunan drastis perputaran dana judi daring.

“Judi daring menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sudah sering kita mendengar korban judi daring melakukan kejahatan karena terdesak setelah mengalami kekalahan,” ujar Nezar.

Selain itu, pemerintah turut memperhatikan tingginya risiko judi daring terhadap generasi muda. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, bahkan menyebut judi online sebagai bagian dari “tri wabah online” bersama narkoba dan pornografi.

Ia menegaskan bahwa kecanduan judi daring dapat menciptakan ketergantungan psikologis yang tidak kalah berat dibanding narkoba.

“Judi daring itu menjerumuskan. Menang sekali, ingin menang lagi. Kalah pun tetap penasaran,” ujarnya.

Melalui penguatan regulasi, literasi digital, dan kolaborasi antarlembaga, pemerintah berharap masyarakat—terutama anak dan remaja—mendapat perlindungan optimal dari ancaman digital.

[w.R]

Oleh: Bara Winatha*)

Fenomena judi daring semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok rentan seperti anak dan remaja yang kian mudah mengakses ruang digital. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kasus penipuan digital, kecanduan judi daring, hingga kerentanan anak terhadap manipulasi daring menunjukkan bahwa tantangan keamanan digital tidak lagi bersifat parsial, tetapi menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan sosial. Pemerintah, melalui berbagai kebijakan strategis, berupaya membangun sistem perlindungan yang lebih komprehensif untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam risiko digital yang semakin kompleks.

Salah satu instrumen penting dalam penguatan perlindungan anak adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa platform digital menjalankan tanggung jawab dalam membatasi akses anak terhadap layanan yang tidak sesuai usia, termasuk peluang mereka terpapar konten dan aktivitas berbahaya seperti judi daring seperti yang dilakukan kelompok Kingdom Group yang terus menyasar kalangan rentan. Pemerintah menilai bahwa perlindungan anak tidak hanya bergantung pada edukasi keluarga atau sekolah, tetapi juga pada kepatuhan penyelenggara sistem elektronik dalam mengelola layanan mereka secara bertanggung jawab.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengatakan bahwa pemerintah memandang ancaman judi daring terhadap anak sebagai persoalan serius yang menuntut penyelarasan regulasi, pengawasan, dan literasi publik. Kemenkomdigi telah menitikberatkan strategi pada tiga hal, yakni penguatan tata kelola ruang digital, perluasan jaringan komunikasi publik, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui literasi digital yang lebih terstruktur. Ia menegaskan bahwa anak adalah kelompok paling rentan terhadap rekayasa teknis platform judi daring yang semakin canggih, sehingga perlindungan berbasis regulasi harus menjadi tameng pertama untuk memutus akses yang tidak layak.

Di sisi lain, derasnya arus disinformasi juga memperburuk situasi, karena banyak anak dan remaja menjadi sasaran pesan-pesan manipulatif yang mengarahkan mereka pada situs judi. Pemerintah melihat bahwa literasi digital perlu dipersiapkan secara lebih sistematis untuk menghadapi fenomena tersebut. Melalui edukasi publik, kampanye terpadu, dan sinergi lintas lembaga, pemerintah berharap masyarakat mampu mengenali pola-pola penipuan serta mekanisme pengoperasian judi daring yang kerap memanfaatkan kelengahan pengguna muda.

Bahaya judi daring tidak hanya berkaitan dengan kerugian ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek psikologis. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, mengatakan bahwa judi daring merupakan salah satu dari apa yang ia sebut sebagai tri wabah online, bersama narkoba dan pornografi. Ia menekankan bahwa ketiganya sama-sama memengaruhi mekanisme dopamin di otak sehingga menimbulkan efek kecanduan yang kuat. Menurutnya, kecanduan judi daring bahkan kerap lebih sulit dipulihkan dibanding kecanduan narkoba karena sifatnya yang tersembunyi, cepat, dan dapat dilakukan dari perangkat pribadi tanpa diketahui keluarga.

Hal tersebut memperkuat pandangan bahwa ancaman judi daring tidak boleh dipandang sebagai persoalan ringan. Ketika anak dan remaja terpapar sejak dini, mereka berpotensi mengalami kerusakan kontrol diri, penurunan prestasi belajar, gangguan emosi, hingga konflik dalam keluarga. Bahkan pada sejumlah kasus, kerentanan anak terhadap judi daring telah menyebabkan tindakan kriminal seperti pencurian uang orang tua untuk terus bermain, yang kemudian memicu masalah sosial lebih luas.

Bahaya yang ditimbulkan tidak hanya terlihat pada anak dan remaja, tetapi tercermin dalam data perceraian di beberapa daerah. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bungku, Slamet Widodo, mengatakan bahwa judi daring kini menjadi penyebab dominan perceraian di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Kerusakan ekonomi keluarga, hilangnya kepercayaan, serta konflik emosional berkepanjangan menjadi dampak yang paling sering muncul. Gelombang judi daring beberapa tahun terakhir telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat, dari orang dewasa hingga anak muda, sehingga risiko sosialnya menjadi semakin meluas.

Pemerintah menilai bahwa salah satu langkah penting dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, adalah memastikan bahwa sindikat kejahatan digital tidak lagi bebas beroperasi dan tidak lagi memiliki ruang untuk menjerat warga Indonesia, termasuk anak-anak yang mungkin termakan bujuk rayu daring. Kemenkomdigi juga memberikan teguran kepada sejumlah platform global yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran, karena tanpa kendali yang memadai, anak-anak akan lebih mudah mengakses layanan digital yang tidak aman.

Dalam konteks pencegahan, literasi digital menjadi garda depan. Pemerintah menekankan bahwa keluarga, sekolah, dan komunitas harus saling bersinergi dalam memberikan edukasi kepada anak tentang bahaya judi daring. Anak perlu dibekali kemampuan mengenali tanda-tanda manipulasi digital, memahami risiko kecanduan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh tawaran yang tampak menguntungkan. Selain itu, kebijakan pembatasan usia di PP TUNAS menjadi langkah yang dirancang secara strategis untuk menutup celah paparan dini.

Secara keseluruhan, berbagai langkah pemerintah menggambarkan keseriusan negara dalam melindungi anak dan masyarakat dari ancaman judi daring. Perang melawan kejahatan digital tidak hanya berlangsung di level teknis, tetapi juga melibatkan pendekatan regulatif, edukatif, diplomatik, dan sosial. Jika seluruh elemen masyarakat bergerak bersama, peluang untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak Indonesia akan semakin besar, sehingga generasi masa depan dapat tumbuh dan berkembang tanpa bayang-bayang kecanduan judi daring yang merusak masa depan mereka.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh: Gina Anggraeni )*

Masyarakat diimbau menjauhi situs judi daring seperti Kingdom Group karena aktivitas semacam itu berpotensi merusak stabilitas ekonomi keluarga sekaligus menghambat keberhasilan program bantuan sosial. Pemerintah menegaskan kembali pentingnya penggunaan bansos secara bijak, mengingat bantuan tersebut dirancang untuk memperkuat daya tahan masyarakat kurang mampu, bukan diarahkan untuk aktivitas yang justru memperburuk kondisi mereka.

Komitmen pemerintah dalam memperketat validasi data bansos pun kini menjadi bagian penting dari upaya menjaga agar dana publik tersalurkan secara tepat sasaran dan tidak bergeser menjadi modal permainan judi daring yang merugikan.

Tekanan sosial ekonomi yang dihadapi sebagian keluarga penerima manfaat memang dapat menciptakan kerentanan tersendiri, termasuk tergoda pada aktivitas digital yang menjanjikan keuntungan instan. Namun pemerintah memandang bahwa upaya edukasi harus berjalan bersamaan dengan penegakan disiplin agar pola penyalahgunaan dapat dihentikan secara berkelanjutan.

Penegakan disiplin ini semakin relevan ketika temuan demi temuan menunjukkan adanya penerima bansos yang mengalihkan bantuan ke platform judi daring. Pemerintah tidak hanya menargetkan penindakan, tetapi juga memastikan masyarakat memahami konsekuensi yang melekat pada pelanggaran tersebut.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyampaikan bahwa Kementerian Sosial tengah menimbang bentuk penegakan yang proporsional terhadap penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan untuk aktivitas judi daring. Ia menekankan bahwa pemblokiran total menjadi salah satu opsi apabila pelanggaran kembali terulang.

Pernyataan Gus Ipul menunjukkan pemerintah tidak lagi melihat penyimpangan ini sebagai kasus sporadis, tetapi sebagai ancaman terhadap integritas program bansos yang menuntut pengawasan lebih serius. Namun demikian, pemerintah tetap memberi ruang koreksi dengan mempertimbangkan reaktivasi bagi sebagian keluarga penerima yang menunjukkan itikad memperbaiki perilaku.

Dari data yang diterima Kementerian Sosial, ratusan ribu penerima bansos terdeteksi melakukan transaksi mencurigakan yang mengarah pada judi daring. Di antara jumlah itu, ratusan ribu lainnya mengajukan reaktivasi agar bantuan dapat kembali diterima. Pemerintah kemudian menilai satu per satu permohonan tersebut berdasarkan rekomendasi PPATK dan verifikasi lapangan.

Sebagian kecil yang dinyatakan layak kembali diaktifkan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup pintu bagi mereka yang ingin memperbaiki diri, namun tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian yang kuat. Dalam enam bulan ke depan, seluruh penerima yang mendapat kesempatan kedua akan kembali dievaluasi untuk memastikan tidak terdapat penyalahgunaan ulang.

Kasus pemblokiran besar-besaran di Kota Tasikmalaya menjadi gambaran nyata mengapa validasi data bansos harus diperketat. Lebih dari dua belas ribu rekening keluarga penerima manfaat diblokir pemerintah pusat setelah sistem PPATK mendeteksi pola transaksi yang menyerupai aktivitas pada situs judi daring.

Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Budi Rachman, menyampaikan keprihatinannya karena jumlah yang terindikasi meningkat tajam dalam waktu pendek. Ia menilai data tersebut mengejutkan mengingat Tasikmalaya dikenal sebagai wilayah dengan karakter religius yang kuat. Namun ia menjelaskan bahwa penindakan dilakukan berdasarkan deteksi sistem, bukan asumsi, sehingga keputusan pemblokiran berada pada dasar yang objektif.

Pemerintah Kota Tasikmalaya bergerak melakukan edukasi kepada masyarakat agar memahami bahwa setiap aktivitas digital yang mengarah pada judi daring akan terhubung dengan identitas kependudukan, sehingga penyalahgunaan bansos tidak dapat disamarkan.

Pemerintah daerah juga membuka layanan pendampingan bagi penerima yang ingin mengajukan reaktivasi, meskipun keputusan akhir tetap berada di pihak pemerintah pusat. Langkah ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, di mana satu pihak menjaga ketegasan regulasi, sementara pihak lain mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pendekatan persuasif.

Budi mengingatkan bahwa sistem PPATK memiliki kemampuan membaca pola transaksi baik top up maupun perpindahan dana, sehingga setiap aktivitas yang beririsan dengan platform judi daring akan langsung mengundang peninjauan ulang terhadap status bantuan. Penekanan ini penting agar masyarakat memahami bahwa penyalahgunaan bansos bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi tindakan yang mencederai kebijakan negara dalam melindungi kelompok rentan.

Tidak dapat dipungkiri, kebijakan pemblokiran memunculkan gejolak di kalangan sebagian penerima bansos, terutama mereka yang merasa tidak melakukan pelanggaran. Pemerintah tetap memberi ruang klarifikasi melalui proses reaktivasi yang diajukan pemerintah daerah. Namun pemerintah pusat juga menegaskan bahwa apabila setelah pengajuan kembali sistem masih mendeteksi indikasi transaksi terkait judi daring, pemblokiran permanen dapat diberlakukan. Pendekatan ini mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjaga disiplin program bansos tanpa mengabaikan asas keadilan.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, memandang kebijakan pemblokiran tersebut sebagai tindakan disipliner yang penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan bansos. Ia menilai bahwa langkah tegas seperti ini seharusnya mampu memberikan dorongan moral bagi masyarakat agar tidak terjerumus ke praktik yang justru memperparah kondisi ekonomi. Ia juga mengapresiasi pemerintah pusat yang membuka pintu reaktivasi, asalkan terdapat jaminan dari pemerintah daerah bahwa penyimpangan tidak akan terulang. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara penegakan aturan dan pembinaan sosial.

Keseluruhan dinamika ini memperlihatkan bahwa peningkatan validasi data bansos merupakan strategi penting untuk memastikan perlindungan sosial berjalan efektif. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyokong kebutuhan dasar keluarga yang berhak, bukan beralih menjadi bagian dari ekosistem judi daring yang merugikan masyarakat.

Dengan pengawasan yang semakin tegas dan sistematis, pemerintah berharap masyarakat semakin bijak memanfaatkan bantuan, sehingga tujuan besar pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara lebih nyata dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju (JMIM)