Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik dari Sabang sampai Merauke untuk memastikan hak anak-anak Indonesia akan pendidikan yang setara terpenuhi.

“Ada yang beroperasi sejak Juli 2025, itu di 63 titik. Pada Agustus, tambah lagi 37 titik, dan yang terakhir pada September dan awal Oktober itu beroperasi di 66 titik,” kata Gus Ipul di Jakarta,

Program strategis nasional ini tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga menciptakan peluang lapangan kerja baru, khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang akan menopang operasional sekolah tersebut.

Melalui pembangunan tahap II di 104 lokasi, pemerintah menargetkan hadirnya layanan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan merata untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Upaya pembangunan Sekolah Rakyat tahap II telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun, dengan estimasi biaya pembangunan mencapai Rp200 miliar per sekolah.

Pembangunan fisik yang dimulai pada Oktober 2025 ditargetkan selesai pada Juni 2026 dan siap digunakan untuk tahun ajaran 2026/2027.

Sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, Kementerian Sosial (Kemensos) juga membuka peluang rekrutmen tenaga kependidikan (tendik) untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat.

Kemensos kembali membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekolah Rakyat 2025, dengan batas pendaftaran hingga 7 Desember 2025.

Terdapat total 3.003 formasi tendik yang disiapkan Kemensos dan tersebar pada lima posisi utama: Wali Asuh, Wali Asrama, Operator Sekolah, Pengelola Keuangan, dan Tenaga Administrasi.

Formasi ini diumumkan melalui Pengumuman Nomor 5094/KP.01.01/12/2025 tentang Seleksi Pengadaan PPPK untuk Tendik Sekolah Rakyat di lingkungan Kemensos Tahun 2025.

Kehadiran tendik ini menjadi penopang utama bagi keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar, terlebih Sekolah Rakyat memiliki konsep pendidikan terpadu yang mencakup pembinaan karakter, layanan sosial, hingga pengembangan bakat siswa.

Di sisi lain, sektor konstruksi juga mendapatkan dampak positif dari program ini. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menjadi salah satu BUMN yang memperoleh kepercayaan untuk membangun Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito menegaskan bahwa proyek tersebut tidak hanya membangun gedung sekolah, melainkan menciptakan pusat pembinaan siswa yang lengkap, mulai dari dukungan akademik hingga pembentukan karakter dan kemandirian.

“WIKA memastikan pembangunan yang cepat, tepat, dan sesuai standar agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para siswa, guru, dan masyarakat sekitar,” ujar Agung.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan berkualitas di seluruh pelosok negeri, melalui program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di lebih dari 160 titik dari Sabang hingga Merauke. Program ini merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, khususnya dari keluarga kurang mampu.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam pernyataannya di Jakarta pada Selasa, mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat telah berhasil beroperasi di 166 titik, dengan tambahan 63 titik sejak Juli 2025, 37 titik pada Agustus, dan 66 titik lainnya pada September dan awal Oktober. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga yang berada di desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), guna memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang setara.

“Sekolah Rakyat beroperasi di seluruh Indonesia dan saat ini sudah ada lebih dari 15.000 siswa yang terdiri dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kami juga melibatkan hampir 3.000 tenaga pendidik serta lebih dari 4.000 tenaga pendukung lainnya,” jelas Gus Ipul.

Menanggapi berbagai tantangan yang muncul, Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), untuk memetakan minat dan bakat para siswa Sekolah Rakyat guna melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penandatanganan MoU antara Mensos Saifullah Yusuf dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto pada 2 Desember 2025, yang bertujuan mengintegrasikan siswa Sekolah Rakyat dengan dunia pendidikan tinggi.

“Saat ini, ada lebih dari 6.000 siswa SMA Sekolah Rakyat yang akan lulus pada 2028. Kami bekerja sama dengan Kemendiktisaintek untuk memastikan mereka dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kami juga melakukan tes DNA talent untuk membantu mereka menentukan jalur profesi yang tepat, seperti di bidang kesehatan, teknik, dan lain-lain,” tutur Gus Ipul.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia siap untuk mendukung program Sekolah Rakyat.

“Kami memiliki lebih dari 4.000 kampus di seluruh Indonesia, serta hampir 10 juta mahasiswa dan 300.000 dosen. Semua ini adalah aset yang akan turut berpartisipasi dalam memastikan para siswa Sekolah Rakyat dapat melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan karir mereka,” kata Brian.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang sedang berlangsung juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Saat ini, proyek tersebut sedang berlangsung di tiga provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, dengan kapasitas menampung lebih dari 112.000 siswa. Setiap Sekolah Rakyat akan dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, dan fasilitas olahraga.

Dengan adanya Sekolah Rakyat di berbagai daerah, diharapkan pendidikan berkualitas dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi mereka yang berada di keluarga kurang mampu. Program ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing di dunia kerja dan pendidikan tinggi.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Ketimpangan akses pendidikan masih menjadi persoalan mendasar yang menghambat kemajuan bangsa. Meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program wajib belajar, bantuan operasional sekolah, hingga pembangunan infrastruktur pendidikan, beberapa anak Indonesia masih kesulitan mengenyam pendidikan layak. Di berbagai daerah terpencil, keterbatasan sarana belajar, minimnya tenaga pengajar, serta kondisi sosial-ekonomi keluarga yang terbatas masih menjadi masalah tersendiri. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat hadir sebagai inisiatif alternatif yang membawa harapan baru bagi anak-anak bangsa, sekaligus menawarkan jalan keluar dari ketimpangan akses pendidikan.

Berdasarkan laman Kementerian Sosial (Kemensos), Sekolah Rakyat merupakan sekolah dengan sistem asrama yang sepenuhnya gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin. Program ini diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA. Mengacu Instruksi Presiden No.8 Tahun 2025, program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Calon siswanya ditetapkan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) telah berhasil melaksanakan program pembangunan Sekolah Rakyat tahap pertama di 166 titik lokasi. Beberapa sekolah dalam tahap ini sudah mulai beroperasi sejak bulan Juli 2025. Terdapat lebih dari 15 ribu siswa tercatat mengikuti program ini. Mereka dibimbing oleh lebih dari 3 ribu guru dan 4 ribu tenaga pendidik. Angka ini memperlihatkan besarnya peran Sekolah Rakyat dalam menyediakan akses pendidikan yang merata. Karena keberhasilan pelaksanaan tahap pertama, pemerintah mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua di 104 lokasi.

Salah satu lokasi Sekolah Rakyat ada di Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng). Pemerintah Pemprov Sulteng secara resmi meluncurkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Tadulako Nambaso untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di daerah tersebut.

Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, kita tidak hanya membuka akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, tetapi juga menanamkan harapan bagi lahirnya generasi unggul berkarakter dan berdaya saing.

Anwar menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dengan konsep boarding school. Program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin (Desil 1 dan 2 DTSen) untuk mengakses pendidikan holistik, berkelanjutan, serta penguatan karakter.

Saat ini terdapat tiga rintisan Sekolah Rakyat di Sulteng, yakni SRMP 22 Sigi yang dikelola Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Tadulako Nambaso yang diinisiasi Pemprov Sulteng, serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Tojo Una-Una yang dikelola pemerintah kabupaten setempat. Untuk Sekolah Rakyat 20 Tadulako Nambaso, proses belajar mengajar telah dimulai sejak 15 Agustus 2025 dengan pelaksanaan MPLS yang dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis untuk memastikan kesiapan para siswa.

Gubernur Anwar berharap kehadiran Sekolah Rakyat menjadi pondasi kuat dalam membangun generasi muda Sulteng yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di masa depan.

Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) telah meresmikan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam rangka hilirisasi lulusan Sekolah Rakyat agar bisa melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa jumlah murid Sekolah Rakyat di jenjang SMA kini mencapai enam ribu orang. Mereka akan lulus pada tahun 2028 dan perlu difasilitasi hilirisasinya.

Sebelum melanjutkan ke pendidikan tinggi, para siswa Sekolah Rakyat bisa mengetahui minat bakat mereka melalui tes DNA Talent. Hasil tes DNA Talent itu menghasilkan rekomendasi profesi atau bidang yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing murid Sekolah Rakyat. Misalnya bidang bidang kesehatan, teknik, dan lain sebagainya.

Adapun untuk lulusan Sekolah Rakyat di tingkat SD dan SMP, Kemensos juga menyiapkan skema lanjutan. Selain bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Sekolah Rakyat, murid yang memenuhi kriteria dapat diarahkan masuk ke Sekolah Garuda.

Untuk memfasilitasi lulusan yang tidak berniat kuliah, Kemensos menjalin kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan kementerian terkait yang lain. Agar siap bekerja di dalam maupun luar negeri, lulusan Sekolah Rakyat akan dibekali dengan pelatihan sehingga bisa menjadi tenaga kerja terampil.

Di tengah kondisi sosial-ekonomi yang masih beragam, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan sinar harapan bagi banyak anak Indonesia yang belum tersentuh layanan pendidikan formal. Sekolah Rakyat mengingatkan bahwa pendidikan bukan sekadar tanggung jawab negara, tetapi juga gerakan sosial yang lahir dari kepedulian warga. Ketika semakin banyak pihak yang mengambil peran, maka visi Indonesia yang cerdas, inklusif, dan berkeadilan dapat lebih cepat terwujud.

Sekolah Rakyat bukan hanya sebuah institusi alternatif, melainkan simbol bahwa perubahan dapat dimulai dari langkah kecil. Sekolah Rakyat membuktikan bahwa ketimpangan bukan takdir, dan masa depan anak bangsa dapat ditentukan oleh keberanian masyarakat untuk mengambil tindakan. Selama semangat gotong royong terus tumbuh, Sekolah Rakyat akan terus menjadi harapan baru yang menerangi jalan keluar dari ketimpangan akses pendidikan di negeri ini.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Didin Waluyo)*

Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkan Desember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.

Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja. Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.

Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukan di 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasi di Jawa, 12 lokasi di Kalimantan, 16 lokasi di Sulawesi, 3 lokasi di Bali-Nusra, 3 lokasi di Kepulauan Maluku, dan 3 lokasi di Papua.

Proses waktu pembangunan Sekolah Rakyat telah dimulai sejak September 2025 untuk proses Lelang dan persiapan konstruksi. Ditargetkan pemerintah, pembangunan fisik Sekolah Rakyat rampung pada Juni 2026 agar siap digunakan untuk tahun ajaran 2026/2027.

Dody memaparkan, manfaat Sekolah Rakyat diantaranya memberikan Pendidikan formal gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1 dan 2), mendukung Pendidikan inklusif untuk membantu memutus rantai kemiskinan, dan meningkatkan pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah.

Sebagai contoh, pemerintah akan mempercepat Pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Natuna. Sekolah tersebut akan berdiri di Kawasan Kompleks Masjid Agung Natuna, menggantikan fasilitas sementara yang selama ini beroperasi di Asrama Haji.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Puryanti, mengungkapkan bahwa seluruh persiapan pembangunan sudah berjalan dengan baik. Pekerjaan fisik telah dimulai awal Desember 2025 dan ditargetkan selesai pertengahan tahun 2026.

Puryanti menjelaskan, Gedung Sekolah Rakyat permanen ini akan memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Total terdapat 36 ruang belajar (rumbel) yang disiapkan untuk tiga jenjang pendidikan, yakni tingkat SD sebanyak 18 rumbel, Tingkat SMP 9 rumbel, dan Tingkat SMA 9 rumbel.

Selain itu, lanjutnya, Kawasan sekolah nantinya juga akan dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai agar proses pembelajaran berjalan maksimal. Ia yakin dengan kapasitas ruangan yang jauh lebih besar dan fasilitas yang representatif, jumlah penerimaan siswa pada tahun ajaran berikutnya bakal meningkat signifikan.

Puryanti mengungkapkan, peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi akses pendidikan anak-anak di Natuna, terutama dari keluarga yang rentan. Pembangunan sekolah ini akan dikerjakan langsung oleh Satker Kementerian PU yang berada di Tingkat Provinsi. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Pembangunan diproyeksikan berjalan cepat dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Natuna sendiri sangat menyambut pembangunan tersebut dan menganggapnya sebagai tonggak penting peningkatan layanan Pendidikan di daerah perbatasan. Kehadiran Sekolah Rakyat permanen dengan fasilitas lengkap diharapkan dapat mendorong pemerataan pendidikan dan pembuka peluang lebih luas bagi anak-anak Natuna untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, optimistis Pembangunan Gedung fasilitas penunjang Sekolah Rakyat yang ditangani oleh Kementerian PU berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia memastikan Kemensos akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk memastikan Pembangunan fisik Sekolah Rakyat dilaksanakan sesuai standar dan target waktu yang ditetapkan.

Pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat ini pada akhirnya bukan hanya soal menghadirkan gedung sekolah baru, tetapi juga tentang memperkuat fondasi keadilan sosial dalam pendidikan. Dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah berupaya memastikan bahwa masa depan mereka tidak lagi ditentukan oleh batasan ekonomi.

Namun, komitmen pembangunan infrastruktur saja tidak cukup tanpa adanya pengelolaan dan pengawasan yang berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja erat agar kualitas pendidikan yang dihadirkan sejalan dengan fasilitas fisik yang dibangun.

Jika seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan baru yang inklusif dan berkeadilan. Pada akhirnya, keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur seberapa serius negara menempatkan pendidikan sebagai pondasi utama kemajuan bangsa.

)* Penulis merupakan Aktivis Pendidikan

Continue Reading

Jakarta – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meluas di seluruh Indonesia pada 2025. Tidak hanya fokus pada upaya pemenuhan gizi bagi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, MBG kini secara nyata menyerap produk dari petani dan peternak lokal sebuah strategi yang turut menggerakkan ekonomi desa. Data per November 2025 menunjukkan bahwa penyelenggara program meminta agar masing-masing dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melibatkan petani, peternak kecil, UMKM, dan koperasi sebagai pemasok bahan pangan.

Contoh pelaksanaannya terlihat di SPPG Margomulyo di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, dapur ini menggandeng petani dan peternak lokal sebagai pemasok utama bahan pangan. Kepala Biro Hukum & Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian penting dari ekosistem MBG.
“Kami mengapresiasi SPPG Margomulyo karena bukan hanya memastikan kualitas bahan pangan, tetapi juga memberdayakan petani dan peternak sekitar. Hasil tani setempat dibeli dengan harga yang baik sehingga memberi keuntungan bagi masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sebagian kebutuhan protein hewani MBG juga dipenuhi oleh peternak lokal melalui unit usaha desa.

Dampak dari mekanisme ini lebih dari sekadar suplai pangan, MBG terbukti membantu memberdayakan ekonomi lokal dengan membuka pasar tetap bagi petani dan peternak skala kecil, sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah. Pemerataan suplai bahan pangan lokal dipercaya mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemasok besar dari luar daerah, serta memicu perputaran ekonomi di level desa.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pola kemitraan lokal merupakan inti dari kebijakan MBG sebagai program pembangunan jangka panjang. “Dengan menyerap produk petani dan peternak desa secara langsung, MBG bukan hanya memberikan makanan sehat bagi penerima manfaat, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Ini adalah model yang harus diperkuat karena memberikan manfaat kesehatan dan ekonomi sekaligus bagi masyarakat,” ujarnya.

Dengan model kemitraan seperti ini, MBG sebagai program strategis pemerintah dipastikan dapat memenuhi gizi bagi generasi muda Indonesia, sekaligus menjadi motor penggerak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Bila dikelola dengan konsisten, MBG bisa menjadi instrumen kebijakan nasional yang mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk memastikan manfaat program ini dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat. Penguatan ini ditandai dengan mulai diimplementasikannya Peraturan Presiden No. 115/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, sebuah regulasi baru yang menjadi dasar penyempurnaan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa implementasi Perpres tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan tata kelola program.

“Kami menyelesaikan rapat perdana atas lahirnya atau kick off implementasi Perpres No. 115/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG yang ditetapkan Bapak Presiden pada 17 November 2025, menyusul Keppres sebelumnya yang Menko Pangan diminta sebagai Ketua Tim Koordinasi antar kementerian/lembaga,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa koordinasi yang lebih solid akan menjadi kunci dalam memastikan distribusi gizi berlangsung tepat sasaran.

Dalam upaya memperkuat efektivitas pelaksanaan di lapangan, pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa BGN akan diperkuat melalui penambahan Unit Pelaksana Teknis, yaitu Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di berbagai daerah.

“Penguatan kelembagaan KPPG merupakan isu strategis yang perlu segera dilaksanakan, mengingat KPPG merupakan ujung tombak BGN dalam pelayanan dan distribusi MBG di daerah,” ujarnya.

Rini menambahkan bahwa tata kelola baru MBG juga didukung oleh percepatan digitalisasi layanan. Pemerintah tengah menyusun arsitektur data MBG menggunakan pendekatan by name by address untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat.

“Data jadi fondasi utama. Arsitektur digital MBG akan mengandalkan integrasi data penduduk dan geospasial dari berbagai instansi,” tegasnya.

Integrasi ini turut melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, serta BSSN, sebagai bagian dari penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan program Satu Data Indonesia.

Penguatan kelembagaan, tata kelola, dan sistem data ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memperkuat program MBG sebagai fondasi peningkatan gizi nasional. Pemerintah juga menyiapkan proses bisnis lintas sektor agar seluruh instansi bekerja secara selaras dalam mendukung keberhasilan program.

Dengan arah kebijakan yang lebih kokoh, struktur kelembagaan yang lebih kuat, dan sistem digital yang terintegrasi, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan generasi bangsa, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program Kopdes Merah Putih dan MBG sebagai langkah strategis untuk memperluas akses ekonomi di tingkat lokal. Melalui sinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang terarah, kedua program tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Pemerintah menargetkan agar manfaat program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di berbagai daerah.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan dua instrumen kunci dalam mewujudkan pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan di desa-desa Indonesia. Kolaborasi dan dukungan masyarakat desa menjadi penentu keberhasilan kedua program strategis tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Kopdes Merah Putih dan MBG yang baik akan berdampak langsung pada perbaikan ekonomi desa. Ketika ekonomi desa membaik, maka kesejahteraan masyarakat ikut terangkat. Kedua program ini merupakan bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat derajat masyarakat desa dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Desa harus tampil sebagai pelaku utama, terlibat aktif mulai dari perencanaan hingga implementasi.

Kopdes Merah Putih bukan hanya lembaga ekonomi biasa, tetapi pusat aktivitas yang menghubungkan produksi, distribusi, dan konsumsi di tingkat lokal. Dengan struktur yang lebih dekat dengan kebutuhan warga, Kopdes menjadi simpul penting bagi terbentuknya kemandirian desa yang sesungguhnya.

Ketua DPD APDESI Sulsel, Sri Rahayu Usmi, menyatakan komitmen APDESI sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam mengawal implementasi Asta Cita Presiden. Menurut dia, Sulsel berpotensi menjadi percontohan pembangunan Kopdes Merah Putih di Indonesia Timur.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mendorong agar Kopdes Merah Putih terus diperkuat sebagai penggerak utama ekonomi rakyat. Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar bantuan, tetapi bentuk nyata pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Zulhas menjelaskan, selama 28 tahun reformasi, kekayaan nasional hanya berputar di kalangan terbatas. Sementara itu, rakyat hanya menjadi penonton dan tidak menikmati hasil pembangunan secara proporsional.

Untuk mengubah kondisi tersebut, pemerintah membentuk Kopdes Merah Putih sebagai lembaga ekonomi rakyat yang terintegrasi dengan Bulog dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan integrasi ini, Kopdes menjadi model bisnis yang menguntungkan ekonomi lokal serta mengurangi ketergantungan desa terhadap tengkulak.

Sistem ini menciptakan rantai pasok pangan yang berpihak pada petani dan pelaku usaha kecil. Zulhas mengungkapkan bahwa Kopdes menjadi offtaker dengan gudang yang menyimpan hasil panen lokal yang semuanya dibeli langsung oleh Kopdes Merah Putih.

Pada titik ini, terlihat jelas bahwa Kopdes Merah Putih tidak hanya berperan sebagai penyerap hasil panen, tetapi juga sebagai penstabil harga dan penguat daya tawar petani. Dengan hilirisasi sederhana di tingkat desa, nilai tambah komoditas bisa dinikmati oleh masyarakat setempat.

Selain memastikan ketersediaan pangan, mekanisme kerja Kopdes juga membuka peluang lahirnya inovasi ekonomi baru di desa. Ketika warga mulai memahami pola rantai pasok dan manajemen usaha, desa dapat mengembangkan produk unggulan yang bernilai jual lebih tinggi.

Keterlibatan Bulog dalam sistem ini turut mempertegas keberpihakan negara terhadap petani kecil. Melalui kemitraan tersebut, harga komoditas dapat lebih terkendali dan petani tidak lagi terjebak dalam permainan pasar yang merugikan.

Program MBG pun menjadi lebih stabil berkat keberadaan Kopdes yang memastikan distribusi pangan berjalan sesuai standar. Dengan hubungan yang saling menguatkan ini, kedua program saling melengkapi dalam membangun ekosistem pangan nasional yang lebih kokoh.

Pada saat yang sama, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari kualitas layanan, tetapi juga dari seberapa besar desa mampu mengelola institusinya secara mandiri. Pembangunan tidak lagi dipandang sebagai proyek sesaat, tetapi proses berkelanjutan yang menumbuhkan kapasitas masyarakat.

Dengan kehadiran Kopdes Merah Putih yang semakin mapan, desa memiliki alat untuk memperkuat ketahanan ekonomi internal. Di sisi lain, MBG membuka ruang bagi pemenuhan gizi anak bangsa sekaligus meningkatkan permintaan terhadap hasil bumi dari petani lokal.

Pada akhirnya, memperkuat Kopdes Merah Putih berarti memperkuat fondasi ekonomi nasional dari level paling dasar. Ketika desa maju, maka struktur ekonomi negara menjadi lebih kokoh dan mampu bertahan menghadapi tantangan global.

Melihat berbagai dinamika tersebut, program Kopdes Merah Putih dan MBG seharusnya terus dikawal dengan konsistensi kebijakan dan pengawasan yang matang. Integritas dalam pelaksanaan menjadi syarat mutlak agar program ini tidak kehilangan arah dan tetap berpihak pada rakyat kecil.

Jika seluruh elemen pemerintah dan masyarakat desa terus bersinergi, maka pemerataan ekonomi bukanlah tujuan yang mustahil dicapai. Dengan pondasi yang kuat dan kebijakan yang tepat sasaran, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang memperkaya struktur ekonomi nasional.

Ke depan, Kopdes Merah Putih diharapkan bukan hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi fondasi jangka panjang bagi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Melalui kerja bersama, desa dapat berkembang menjadi ruang yang produktif, berdaya, dan sejahtera bagi seluruh warganya.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh: Yudhistira Wijaya

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menunjukkan perannya sebagai salah satu kebijakan paling progresif dalam pembangunan kesejahteraan sosial Indonesia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendorong perluasan manfaat program ini secara signifikan, memastikan pemenuhan gizi tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga ratusan ribu warga rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, pemulung, masyarakat miskin ekstrem, hingga anak-anak jalanan. Kebijakan ini selaras dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, yang secara eksplisit memperluas cakupan kelompok penerima MBG demi memastikan tidak ada warga yang terlewatkan dalam pemenuhan gizi harian.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa perluasan program ini merupakan arahan langsung dari Presiden. Ketika program MBG dirancang, Presiden meminta agar seluruh siswa mendapatkan makanan bergizi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan tidak boleh ada anak Indonesia yang kesulitan makanan bergizi.

Menurut Nanik, Presiden bahkan menginginkan agar semua orang miskin, penyandang disabilitas, para lansia, anak-anak putus sekolah, anak jalanan, dan anak pemulung masuk sebagai penerima manfaat MBG. Pernyataan ini menjadi penanda bahwa program MBG kini tidak lagi terbatas pada peserta didik, tetapi telah menjadi program gizi nasional yang menjangkau seluruh warga rentan.

Tidak berhenti di sana, perluasan MBG juga menyasar tenaga pendidik dan kelompok penggerak masyarakat. Guru sekolah negeri, guru swasta, tenaga honorer, ustaz atau pengajar pesantren, serta santri pesantren salaf yang tidak berafiliasi dengan Kementerian Agama, turut ditetapkan sebagai penerima manfaat.

Kader PKK dan petugas posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat pun masuk dalam daftar penerima. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah memberi perhatian serius kepada pihak-pihak yang berperan penting dalam pelayanan publik di tingkat komunitas.

Sejalan dengan perluasan sasaran penerima, pemerintah memperkuat infrastruktur distribusi melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala BGN, Dadan Hindayana, memaparkan bahwa sudah teridentifikasi sekitar 8.200 SPPG yang akan dibangun di wilayah terpencil. Dari jumlah tersebut, 4.700 unit sedang dalam proses pengerjaan, dan sekitar 170 unit diproyeksikan akan selesai pada Desember 2025. Menurut data BGN, jumlah penerima manfaat MBG di wilayah terpencil saat ini tidak lebih dari tiga juta orang secara nasional. Di wilayah aglomerasi, pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 20 ribu SPPG hingga akhir 2025.

Percepatan pembangunan SPPG merupakan langkah kunci untuk memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan merata meskipun menghadapi tantangan geografis. Ia pun optimistis bahwa pada Januari hingga Februari 2026 seluruh SPPG akan rampung terbentuk. Dengan demikian, pada Maret atau April 2026, program MBG diperkirakan dapat menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Target ini menunjukkan ambisi pemerintah dalam memperluas intervensi gizi ke seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan perhatian khusus.

Mekanisme penyaluran MBG untuk anak jalanan dilakukan secara terstruktur. Dadan menjelaskan bahwa pengurus SPPG akan mengidentifikasi lokasi anak jalanan, khususnya mereka yang putus sekolah dan masih berada pada usia sekolah. Setelah pendataan dilakukan, paket MBG akan diantar oleh tenaga pengantar yang berasal dari masyarakat setempat.

Pelibatan masyarakat ini telah diterapkan pada penyaluran MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Mereka yang terlibat akan menerima insentif khusus sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Sementara itu, untuk kelompok lansia, mekanisme penyaluran dilakukan melalui Kementerian Sosial agar distribusinya tetap terkoordinasi dan terarah.

Program MBG juga mencatat capaian signifikan dalam produksi pangan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa hingga akhir November 2025, MBG telah memproduksi lebih dari dua miliar porsi makanan. Jumlah ini melampaui proyeksi awal sebesar 1,8 miliar porsi, mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan efektivitas distribusi di lapangan. Presiden menilai capaian ini merupakan prestasi membanggakan dan menandakan bahwa sistem pelaksanaan MBG semakin terstruktur.

Program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat. Intervensi ini tidak hanya berpotensi menekan angka stunting, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial bagi kelompok rentan yang selama ini menghadapi kesenjangan akses terhadap pangan berkualitas. Dengan menyasar ratusan ribu lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, hingga anak jalanan, negara hadir secara nyata untuk memastikan tidak ada satupun warga Indonesia yang harus berjuang sendiri dalam memenuhi kebutuhan gizi hariannya.

Program MBG adalah bukti bahwa pemerintah menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Perluasan sasaran, pembangunan infrastruktur gizi, serta peningkatan kapasitas produksi merupakan rangkaian kebijakan yang saling menguatkan. Ketika pemenuhan gizi dijadikan agenda nasional, Indonesia sedang membangun fondasi kokoh menuju generasi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bermartabat..

)*Penulis Merupakan Pengamat Gizi dan Kebijakan Pangan

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026 membawa perubahan penting menuju sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Prof Otto Hasibuan, menyampaikan bahwa masyarakat harus memahami aturan baru tersebut karena berlaku prinsip fiksi hukum.

“Ada fiksi hukum, kan orang enggak bisa bilang, gue enggak tahu hukumnya. Enggak boleh berlaku pada saya, enggak bisa,” ujarnya.

Menurutnya, pemahaman publik dan profesi hukum perlu terus ditingkatkan karena KUHAP baru memuat banyak ketentuan modern yang belum seluruhnya dipelajari secara menyeluruh.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meluruskan isu bahwa KUHAP baru mengandung celah penyalahgunaan, khususnya pada klausul keadaan mendesak.

Ia menegaskan bahwa ketentuan tersebut bukan hal baru dan telah lama ada dalam KUHAP lama.

“Ini (keadaan mendesak) sebetulnya sama persis dengan pengaturan di KUHAP lama. So, mengapa sekarang ada tuntutannya tolak pengesahan KUHAP baru?” katanya.

Habib menjelaskan bahwa keadaan mendesak diperlukan ketika penyidik mengalami hambatan administratif, misalnya sulit mengakses ketua pengadilan negeri, sehingga tindakan cepat harus dilakukan dengan kewajiban meminta persetujuan maksimal lima hari kerja.

Habib juga menekankan bahwa tindakan dalam keadaan mendesak tetap dapat diuji melalui pra peradilan sehingga tidak ada ruang bagi penyidik bertindak sewenang-wenang.

“Kalau nggak memenuhi keadaan mendesak ya, dibatalkan. Jadi warga negara tetap punya hak untuk mempersoalkan ini,” ujarnya.

Dalam KUHAP baru, pengaturan sanksi terhadap penyidik juga diperkuat melalui pasal 27, memungkinkan penjatuhan sanksi administrasi, etik, hingga pidana jika terjadi pelampauan kewenangan. Pengaturan ini disebutnya sebagai langkah revolusioner yang tidak ditemui dalam KUHAP lama.

Sementara itu, Ketua Umum Peradi SAI, Harry Ponto, menilai KUHAP baru sebagai langkah maju untuk memastikan proses hukum berjalan lebih objektif, transparan, dan bebas diskriminasi.

“Ini langkah maju untuk memastikan proses hukum berjalan objektif dan transparan,” ujarnya.

KUHAP baru juga akan memperkuat hak masyarakat untuk mendapatkan pendampingan hukum sejak tahap penyelidikan.

Dengan regulasi yang lebih terperinci dan mekanisme pengawasan yang diperbarui, pemerintah berharap KUHAP baru mampu memberikan rasa keadilan yang lebih merata serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum. #

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi peradilan menjadi salah satu pilar utama dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Pembaruan regulasi tersebut dianggap sebagai momentum penting untuk melakukan modernisasi menyeluruh pada sistem peradilan pidana, sekaligus menjawab tuntutan publik atas proses hukum yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Melalui penguatan pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah berharap sistem peradilan Indonesia mampu bertransformasi menuju tata kelola yang lebih modern dan adaptif.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) mengatakan, KUHAP baru dirancang sebagai kerangka hukum acara pidana yang lebih modern, lebih akuntabel, dan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi maupun praktik penegakan hukum.

Salah satu perubahan paling signifikan adalah bertambahnya jumlah tindakan yang dikategorikan sebagai upaya paksa. Bila KUHAP 1981 hanya mengenal lima jenis upaya paksa, KUHAP 2025 kini mengatur sembilan tindakan.

Eddy menjelaskan, penambahan tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian dan pengawasan yang lebih kuat terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan.

“Ini ada sebagai suatu pengawasan dari tindakan upaya paksa, bahwa KUHAP baru ini mengenal sembilan upaya paksa,” ujar Eddy.

Eddy mengingatkan, KUHAP lama hanya mengatur penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

“Sembilan upaya paksa itu kalau dari KUHAP yang lama kan ada lima upaya paksa, yaitu tangkap, tahan, geledah, sita, dan pemeriksaan surat,” ucap Eddy.

Empat upaya paksa baru yang kini masuk dalam KUHAP adalah penetapan tersangka, pemblokiran, penyadapan, dan larangan bepergian ke luar negeri.

“Ditambah empat yang baru itu adalah penetapan tersangka merupakan upaya paksa. Yang kedua adalah pemblokiran juga upaya paksa. Yang ketiga adalah penyadapan upaya paksa. Dan yang keempat adalah pelarangan orang bepergian ke luar negeri juga merupakan upaya paksa,” terang Eddy.

Dengan memasukkan empat tindakan tersebut sebagai upaya paksa, KUHAP baru mengharuskan tindakan tersebut berada dalam kerangka hukum yang jelas dan dapat diuji melalui mekanisme praperadilan, sehingga memberi ruang kontrol yang lebih kuat dari pengadilan maupun masyarakat sipil.

Perubahan lain yang tak kalah penting adalah penambahan syarat subjektif untuk melakukan penahanan. Selama ini, Pasal 21 KUHAP mengenal tiga kategori syarat: subjektif, objektif, dan kelengkapan formal. Namun, KUHAP baru menambahkan unsur lain dalam syarat subjektif.

“Kalau kita tahu syarat penahanan dalam Pasal 21 KUHAP itu ada syarat subjektif, ada syarat objektif, dan ada syarat kelengkapan formal. Nah, di dalam KUHAP baru ini terkait syarat subjektif itu ditambah,” jelas Eddy.

Syarat tambahan tersebut diharapkan memberikan batas yang lebih jelas atas pertimbangan penyidik ketika melakukan penahanan.

“Jadi, tidak hanya ada kekhawatiran akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana, tetapi kemudian ada beberapa syarat tambahan yang tentunya itu akan menjadi obyek dari praperadilan,” ungkap Eddy.

Eddy menegaskan bahwa penyusunan KUHAP baru dilakukan secara matang, melibatkan tim ahli, dan digarap dengan mempertimbangkan dinamika penegakan hukum saat ini.

Melalui transformasi digital KUHAP, pemerintah optimistis sistem peradilan Indonesia akan semakin kuat, kredibel, dan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat.