Oleh: Bara Winatha*)

Upaya pemerintah dalam menanggulangi maraknya judi daring terus mengalami penguatan seiring meningkatnya ancaman terhadap anak, keluarga, dan masyarakat luas. Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan kini bergerak secara lebih terstruktur melalui kebijakan, edukasi, serta kolaborasi lintas sektor guna memastikan ruang digital tetap aman, sehat, dan bebas dari praktik ilegal yang merusak. Di tengah agresivitas promosi situs judi daring, termasuk jaringan seperti Kingdom Group yang menyasar kelompok rentan, kebutuhan akan ekosistem digital yang terlindungi menjadi semakin mendesak. Berbagai kementerian, lembaga, hingga komunitas literasi mulai menekankan pentingnya pendampingan digital, terutama bagi anak-anak yang menjadi target paling mudah dari konten berisiko.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengatakan bahwa perlindungan anak di ruang digital merupakan mandat yang tidak dapat ditawar. Implementasi Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring menjadi landasan bagi pemerintah dan seluruh mitra strategis untuk memperkuat pencegahan eksploitasi digital anak, termasuk maraknya judi daring yang kini menyusup melalui gim, media sosial, dan platform komunikasi. Pemerintah telah memperkuat koordinasi penegakan hukum terhadap pihak yang memanfaatkan ruang digital untuk memperdagangkan atau mengeksploitasi anak.

Dalam konteks judi daring, keterlibatan anak kerap terjadi secara tidak langsung melalui permainan digital yang memiliki fitur mirip perjudian, skema loot box, hingga iklan terselubung. Orang tua harus memahami bahwa perjudian online modern tidak selalu muncul dalam bentuk situs kasino, tetapi dapat dikemas sebagai aktivitas hiburan yang tampak tidak berbahaya. Selain itu, Satuan pendidikan wajib menciptakan lingkungan yang aman, termasuk dari ancaman penyalahgunaan gawai dan paparan konten berbahaya.

Setiap anak berhak tumbuh tanpa kekerasan, baik di dunia nyata maupun digital, sehingga masyarakat yang mengetahui adanya eksploitasi atau kegiatan ilegal terkait judi daring didorong untuk melapor melalui mekanisme yang tersedia seperti UPTD PPA atau Kepolisian. Bagi Arifah, perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama, dan penguatan literasi digital menjadi senjata penting untuk memastikan generasi muda tidak terjerumus pada praktik judi daring yang merusak.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan bahwa penanganan judi daring bukan semata urusan pemblokiran situs, tetapi langkah perlindungan serius bagi stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Ia memaparkan bahwa pemerintah menargetkan penurunan signifikan perputaran transaksi judi daring nasional yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp 1.200 triliun menjadi sekitar Rp 200 triliun pada akhir 2025. Angka tersebut mencerminkan upaya tegas pemerintah dalam membatasi ruang gerak sindikat kejahatan digital.

Nezar menjelaskan bahwa kerugian akibat judi daring tidak hanya menyangkut finansial, tetapi juga menciptakan tekanan sosial yang berat bagi keluarga. Banyak kasus kriminalitas yang dipicu oleh kekalahan judi, mulai dari pencurian, kekerasan rumah tangga, hingga penyalahgunaan data pribadi untuk meminjam uang secara ilegal. Ia menilai bahwa ancaman terbesar dari judi daring terletak pada sifatnya yang sangat mudah diakses, menjerumuskan, dan menyasar kelompok rentan seperti pelajar, ibu rumah tangga, serta pekerja sektor informal.

Ia menegaskan bahwa sektor jasa keuangan merupakan benteng terakhir dalam memutus mata rantai kejahatan digital, sehingga pengawasan harus dijalankan dengan ketat. Sementara itu, Kemkomdigi terus memberikan sanksi kepada platform digital yang melanggar aturan, termasuk pemutusan akses terhadap konten judi daring. Sejak Oktober 2024 hingga November 2025, lebih dari 2,4 juta konten judi daring telah ditangani, menunjukkan eskalasi ancaman yang tidak dapat dianggap ringan.

Bunda Literasi Kabupaten Bandung, Emma Dety Permanawati, mengatakan bahwa orang tua harus menjadi benteng pertama dalam melindungi anak dari paparan negatif ruang digital, termasuk judi daring yang kini semakin masif. Emma menilai bahwa teknologi digital tidak bisa dihindari, namun harus dikuasai dan diarahkan agar memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Ia menegaskan bahwa banyak kerusakan komunikasi, kesehatan mental, hingga identitas diri generasi muda yang bermula dari penggunaan gawai tanpa pendampingan.

Orang tua harus memahami cara bermedia sosial dengan baik, mengajarkan etika digital, serta melakukan filtrasi atas konten yang dikonsumsi anak. Generasi muda dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas hanya jika orang tua aktif memantau aktivitas digital mereka. Ia mengingatkan bahwa judi daring bukan sekadar aktivitas bermain, tetapi merupakan skema predatoris yang dirancang untuk menjerat korban melalui iming-iming keuntungan instan.

Pemerintah juga menekankan kewaspadaan terhadap jaringan seperti Kingdom Group yang memanfaatkan teknik digital canggih untuk menyasar kelompok rentan. Kelompok-kelompok semacam ini menggunakan promosi agresif, manipulasi psikologis, hingga teknik penipuan terstruktur untuk mendorong pengguna masuk ke dalam siklus perjudian. Masyarakat diminta lebih selektif menggunakan bantuan sosial dan memastikan bahwa dana tersebut tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal yang berpotensi merusak kehidupan keluarga.

Upaya pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat literasi digital menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk mencegah maraknya judi daring di Indonesia. Dengan keterlibatan tokoh pemerintahan, pendidikan, hingga komunitas literasi, agenda proteksi digital kini semakin diperkuat pada tataran keluarga, sekolah, dan institusi keuangan. Literasi digital merupakan kebutuhan mendesak di tengah perkembangan ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks. Melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan edukasi publik, Indonesia berupaya menciptakan ruang digital yang aman dan beretika bagi seluruh masyarakat, terutama anak-anak.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan pentingnya memperkuat literasi dan ketahanan digital bagi anak dan pemuda.

Langkah ini dinilai strategis untuk mencegah generasi muda dari berbagai ancaman di ruang digital, termasuk risiko judi daring, radikalisme, kekerasan, penipuan, hingga eksploitasi di dunia maya.

Masyarakat juga diminta waspada terhadap kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan aktivitas ilegal di ruang digital, termasuk Kingdom Group yang memanfaatkan media sosial untuk menjangkau targetnya.

Arifah menyoroti bahwa sebagian anak justru menjadi korban penyalahgunaan teknologi, mulai dari kecanduan gawai, terpapar konten berbahaya, kebocoran data, eksploitasi, hingga terjerat judi daring, yang kini makin masif menyasar kelompok rentan seperti pelajar dan remaja.

Untuk memperkuat perlindungan, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025–2029 yang menjadi dasar kebijakan dalam menjaga keselamatan anak di dunia maya.

“Anak-anak harus bijak menggunakan media sosial. Jika menemukan konten berbahaya, termasuk konten radikal atau ajakan menuju aktivitas ilegal seperti judi daring, segera hindari dan laporkan. Jadilah Pelopor dan Pelapor,” tegas Arifah.

Ia juga mendorong anak-anak memperkaya diri dengan pengetahuan, jejaring positif, serta berani meminta pendampingan orang tua saat menemukan aktivitas mencurigakan di internet.

Menurutnya, generasi muda Indonesia memiliki potensi besar dan harus dilindungi dari praktik yang dapat merusak masa depan mereka.

Dari sisi keamanan ruang digital, Ketua Tim Pengawasan Kepatuhan Moderasi Konten Platform Digital Direktorat Pengendalian Ruang Digital Kemkomdigi, Rajmatha Devi, menekankan pentingnya menghindari konten provokatif dan komunitas daring mencurigakan.

Ia menyarankan anak untuk memblokir dan melaporkan konten negatif, termasuk konten promosi judi daring yang semakin agresif menyasar anak dan pemuda.

Upaya literasi digital ini sejalan dengan langkah pemerintah menekan perputaran judi daring yang telah menjerat banyak pelajar, pekerja muda, hingga ibu rumah tangga.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyoroti upaya pemerintah menurunkan drastis perputaran transaksi judi daring di Indonesia.

Intervensi Kementerian Komunikasi dan Digital bersama PPATK, OJK, Bank Indonesia, dan Kepolisian RI bertujuan menekan aliran dana judi daring dari proyeksi awal Rp1.200 triliun menjadi sekitar Rp200 triliun pada akhir 2025.

“Judi daring menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sudah sering kita mendengar korban judi daring melakukan kejahatan karena terdesak setelah mengalami kekalahan,” ujar Nezar di Kantor PPATK.

Pemerintah mengimbau agar tidak mudah terbujuk oleh iming-iming keuntungan instan yang pada akhirnya hanya membawa kerugian.

Masyarakat juga diminta waspada terhadap kelompok-kelompok yang terhubung dengan jaringan judi daring, termasuk Kingdom Group yang gencar beraksi di berbagai platform media sosial.***

[w.R]

Jakarta – Pemerintah meningkatkan pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari upaya besar memberantas judi daring. Langkah ini semakin penting karena munculnya kelompok digital seperti Kingdom Group yang terafiliasi dengan aktivitas perjudian dan aktif menyebarkan promosi di media sosial. Pemerintah menilai bahwa perlindungan terhadap penerima manfaat harus terus diperkuat agar mereka tidak terjerumus dalam jaringan tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap temuan mengejutkan terkait penyalahgunaan bansos oleh penerimanya. Ia mengatakan, “Kami ke PPATK, ternyata penerima bansos main judol juga, jumlahnya sekitar 600.000. Ada yang mengaku sebagai pegawai BUMN, ASN, TNI/Polri.” Menurutnya, temuan ini menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan bantuan terjadi secara luas dan harus segera dihentikan.

Selain itu, Gus Ipul menyoroti laporan Dewan Ekonomi Nasional tentang ketidaktepatan sasaran penerima bansos. Ia menyampaikan bahwa “45 persen penerima tidak memenuhi syarat atau tidak tepat sasaran,” sehingga pemerintah perlu merapikan basis data secara menyeluruh. Ia menegaskan pentingnya memastikan bansos tidak jatuh ke kelompok yang menyalahgunakannya untuk aktivitas seperti judi daring.

Di Kepulauan Riau, Kementerian Sosial memblokir 300 rekening penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kepri, Irwanto, menjelaskan, “Pemblokiran dilakukan langsung oleh Kemensos, karena rekening ratusan penerima itu diduga dipakai untuk transaksi judol.” Ia menegaskan bahwa penerima yang terbukti terlibat otomatis tidak lagi berhak menerima bantuan.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat yang merasa tidak bersalah. Irwanto mengatakan, “Jika ada kesalahan identifikasi, penerima bisa mengajukan sanggahan melalui Dinsos kabupaten atau kota masing-masing,” sehingga proses tetap menjunjung asas keadilan. Ia menambahkan bahwa banyak penerima terjerat bukan karena kebutuhan, tetapi karena kecanduan.

Pemerintah juga terus memperluas sosialisasi agar penerima memahami risiko dan dampak judi daring, terutama yang menyasar kelompok rentan. Jaringan seperti Kingdom Group dianggap semakin agresif membidik masyarakat dengan iming-iming keuntungan instan. Karena itu, kewaspadaan dan literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan.

Pada akhirnya, pemerintah mengingatkan pentingnya mewaspadai kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan judi daring, termasuk Kingdom Group yang aktif beroperasi di media sosial. Masyarakat diminta untuk tidak mudah tergiur tawaran cepat kaya yang justru menjerumuskan dalam kerugian. Dengan kewaspadaan bersama, bansos dapat dijaga sesuai tujuan mulianya: memperkuat kehidupan keluarga rentan dan bukan menjadi pintu masuk masalah baru.

Oleh: Alexander Royce*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan arah baru yang strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program yang awalnya dipahami publik sebagai intervensi pemenuhan gizi kini bergerak menuju fungsi yang lebih komprehensif: menciptakan ekosistem edukasi gizi nasional yang melibatkan sekolah, keluarga, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal. Transformasi ini penting, mengingat tantangan gizi di Indonesia masih kompleks — mulai dari stunting, kekurangan gizi mikro, hingga peningkatan obesitas dan penyakit tidak menular di kalangan remaja.

Peluncuran enam modul edukasi gizi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 26 November 2025 menjadi salah satu langkah kunci. Wakil Menteri Fajar Riza Ul Haq menekankan bahwa modul ini dirancang bukan sekadar sebagai materi tambahan, tetapi sebagai instrumen pembelajaran yang menanamkan budaya makan sehat sejak dini. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi status kesehatan dan gizi siswa, sehingga MBG harus hadir bukan hanya dalam bentuk makanan, tetapi juga pemahaman yang membentuk kebiasaan. Pembedaan modul untuk jenjang PAUD hingga SMA menunjukkan bahwa pemerintah melihat pendidikan gizi sebagai proses berjenjang yang harus disesuaikan dengan tahap tumbuh kembang peserta didik.

Upaya ini sejalan dengan berbagai laporan yang menunjukkan bahwa edukasi gizi masih menjadi ruang kosong dalam sistem pendidikan Indonesia. Dengan memasukkan modul gizi ke dalam pembelajaran, pemerintah tidak hanya memperbaiki konsumsi harian anak sekolah, tetapi juga membangun fondasi literasi kesehatan jangka panjang yang dapat mencegah berbagai masalah kesehatan di masa depan. Inilah langkah visioner yang menghubungkan sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan dalam satu kerangka kebijakan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyoroti bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai institusi pelaksana MBG harus tampil sebagai motor utama edukasi gizi nasional. Ia menilai bahwa BGN tidak cukup hanya mengawasi distribusi makanan atau mengatur standar, tetapi harus aktif melibatkan masyarakat melalui kampanye, pembinaan, hingga pendampingan intensif di lapangan. Pendapat Charles ini memperkuat gagasan bahwa MBG adalah program yang bersifat transformatif; ia harus mengubah perilaku, bukan hanya mengisi kebutuhan.

Pandangan tersebut disampaikan Charles dalam momentum yang penting, terutama setelah muncul beberapa kasus keracunan yang mengaitkan diri dengan penyelenggara program MBG. Ia menegaskan pentingnya langkah tegas pemerintah, termasuk penutupan permanen SPPG yang terbukti lalai. Tindakan cepat ini, menurutnya, menunjukkan bahwa pemerintah serius menjaga kualitas dan keamanan makanan MBG sekaligus menjaga kepercayaan publik. Dalam konteks program berskala nasional, respons seperti ini justru menjadi bukti bahwa sistem pengawasan berjalan.

Perwakilan Badan Gizi Nasional, Mochammad Halim, menyampaikan bahwa edukasi gizi harus menjadi pilar utama keberlanjutan MBG. Ia menilai bahwa interaksi langsung dengan masyarakat  menjadi kunci keberhasilan program. Halim juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan daerah karena implementasi MBG sangat dipengaruhi kesiapan infrastruktur, kapasitas penyelenggara, dan partisipasi komunitas. Dengan pendekatan kolaboratif ini, BGN ingin memastikan bahwa MBG tidak berjalan secara mekanis, tetapi benar-benar menjadi gerakan perubahan perilaku konsumsi.

Menariknya, berbagai kegiatan sosialisasi MBG di daerah, termasuk di Badung dan sejumlah wilayah lainnya, menunjukkan bahwa masyarakat merespons positif program ini. Edukasi tentang pentingnya konsumsi pangan lokal bernutrisi, peran protein hewani, pentingnya kebiasaan sarapan, hingga pencegahan anemia semakin sering disampaikan melalui forum publik. Hal ini menunjukkan bahwa MBG berhasil membuka ruang edukasi yang selama ini tidak terakomodasi oleh pola komunikasi kesehatan konvensional.

Penguatan MBG sebagai ekosistem edukasi gizi nasional juga berkaitan erat dengan agenda pencegahan penyakit tidak menular yang semakin menjadi perhatian pemerintah. Pola makan tidak sehat terbukti menjadi salah satu faktor risiko terbesar PTM pada usia muda. Dengan MBG yang tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga membangun pemahaman, pemerintah sesungguhnya sedang melakukan langkah investasi jangka panjang. Kebiasaan makan sehat yang ditanamkan hari ini akan menurunkan biaya kesehatan negara, mengurangi beban penyakit, dan meningkatkan produktivitas generasi muda di masa depan.

MBG juga menciptakan peluang pemberdayaan masyarakat. Banyak sekolah mulai bekerja sama dengan kelompok tani lokal, UMKM pangan, dan koperasi desa untuk memasok bahan baku. Dengan demikian, MBG turut menggerakkan ekonomi daerah melalui pemanfaatan pangan lokal bernilai gizi tinggi. Jika rantai pasok pangan lokal semakin kuat, maka MBG akan menjadi motor penguatan ekonomi berbasis komunitas yang sejalan dengan visi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan impor.

Program ini memiliki potensi besar untuk menjadi model kebijakan gizi terintegrasi yang menghubungkan pendidikan,  kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dengan ekosistem yang saling terkoneksi, MBG dapat membentuk generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki literasi gizi yang kuat. Ketika anak-anak memahami alasan di balik makanan bergizi, maka perubahan perilaku dapat berlangsung secara mandiri dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah progresif yang kini dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam membangun Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing. MBG adalah bukti bahwa kebijakan publik dapat dirancang secara visioner sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Semoga program ini terus berkembang, dikawal, dan diperkuat bersama oleh seluruh elemen bangsa sebagai bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.

*) Pengamat Sosial

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda prioritas nasional yang terus digenjot pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Upaya ini bukan hanya tentang menyediakan makanan bernutrisi bagi anak-anak sekolah dan kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sosialisasi yang semakin intensif di berbagai daerah, pemerintah berharap program ini dapat membentuk pola makan sehat yang berkelanjutan serta menurunkan angka kekurangan gizi di masyarakat.

Seiring mulai digulirkannya program MBG di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi. Oleh karena itu, sosialisasi dilakukan secara masif melalui berbagai kanal, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, hingga melalui media sosial dan kampanye publik.

Materi sosialisasi tidak hanya berfokus pada penjelasan teknis mengenai mekanisme penyaluran MBG, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai hal-hal mendasar seperti komposisi gizi seimbang, kebutuhan nutrisi harian, manfaat konsumsi protein hewani dan nabati, serta pentingnya kebiasaan makan teratur. Dengan pendekatan edukatif tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut berperan aktif dalam menjaga pola hidup sehat.

Salah satu sosialisasi Program Makan Bergizi (MBG) digelar di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Gedung Serba Guna Desa Batujajar, Kecamatan Batujajar. Warga Desa Batujajar antusias menyambut kehadiran program strategis nasional tersebut, yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan oleh DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) dan dihadiri sejumlah tokoh penting. Di antaranya Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, Anggota Komisi II DPR RI Dapil Jabar II, Ahmad Heryawan, serta Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Teguh Supangardi. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program nasional yang menyasar kelompok rentan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani mengatakan bahwa Program MBG lahir dari keprihatinan atas darurat gizi kronis yang masih terjadi di Indonesia. Masalah stunting tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak dan kecerdasan. Program MBG hadir bukan hanya untuk menyediakan makanan sehat, tetapi juga untuk meningkatkan edukasi masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang.

Netty menjelaskan periode 1.000 hari pertama kehidupan merupakan fase yang sangat penting dan harus dipenuhi kebutuhan gizinya. Netty menekankan perlunya penyesuaian paradigma gizi di masyarakat agar tidak lagi terpaku pada konsep lama. Pedoman ‘4 Sehat 5 Sempurna’ kini telah bergeser menjadi panduan ‘Isi Piringku’ yang lebih aplikatif. Dengan gizi yang baik, kita sedang menyiapkan generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan siap menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan Program MBG. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari penyediaan makanan bergizi, tetapi juga dari meningkatnya ketahanan keluarga. Kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan peserta didik harus menjadi prioritas utama.

Ahmad Heryawan mengatakan bahwa pelibatan pelaku usaha lokal menjadi faktor penting dalam penguatan ekonomi masyarakat sekitar. Program MBG harus mendorong rantai pasokan pangan lokal agar manfaatnya tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kemandirian ekonomi. MBG bukan hanya program kesehatan, tetapi sebuah gerakan nasional dengan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Badan Gizi Nasional, Teguh Supangardi, memaparkan sejumlah tantangan gizi yang masih dihadapi Indonesia. Ia menyoroti tingginya kasus stunting dan gizi ganda sebagai pekerjaan rumah yang harus segera ditangani secara terpadu. Program MBG didesain dengan empat prinsip utama yakni pemenuhan energi, keseimbangan zat gizi, kebersihan, dan keamanan pangan.

Selain institusi formal, pemerintah turut melibatkan organisasi masyarakat, kader posyandu, hingga tokoh lokal dalam menyebarkan informasi mengenai MBG. Melalui pendekatan berbasis komunitas, edukasi tentang gizi diharapkan lebih mudah diterima karena disampaikan oleh orang-orang yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pendekatan ini juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi. Partisipasi masyarakat merupakan kunci agar program MBG tidak hanya berjalan sampai tahap distribusi makanan, tetapi juga membentuk kebiasaan jangka panjang.

Dengan sosialisasi yang semakin gencar, pemerintah menargetkan bahwa program MBG tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa pemenuhan kebutuhan nutrisi, tetapi juga kontribusi jangka panjang dalam pembentukan generasi Indonesia yang lebih sehat. Literasi gizi yang meningkat diharapkan mampu mengubah perilaku makan masyarakat secara lebih sadar dan bertanggung jawab.

Keberhasilan program MBG adalah keberhasilan seluruh elemen bangsa. Pemerintah mengajak masyarakat, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, hingga pelaku usaha untuk bersinergi memastikan bahwa setiap warga Indonesia dapat menikmati hak dasar berupa makanan bergizi dan kesehatan optimal. Dengan perhatian serius pada aspek gizi, Indonesia optimistis melahirkan generasi unggul yang siap bersaing di tingkat global.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintah semakin menunjukkan dampak positifnya, baik dari segi kesejahteraan masyarakat maupun ekonomi lokal. Sejak diluncurkan, program ini telah berhasil menyerap tenaga kerja baru di berbagai wilayah, menciptakan peluang kerja dan memperkuat ketahanan pangan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan gizi bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan perekonomian lokal.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa salah satu kunci keberhasilan program MBG adalah keterlibatan masyarakat dalam pengadaan bahan baku. Sony menekankan bahwa pelibatan masyarakat sangat penting, terutama dalam memastikan kelancaran pasokan bahan baku.

“Pelibatan masyarakat akan membantu pasokan bahan baku, seiring meningkatnya jumlah Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG),” ujar Sony

Keberhasilan program MBG terlihat dari meningkatnya jumlah dapur BGN yang kini telah mencapai lebih dari 15 ribu unit di seluruh Indonesia. Namun, permintaan terhadap komoditas tertentu seperti sayur, telur, dan buah-buahan mulai mengalami peningkatan yang signifikan.

Untuk itu, Sony mengajak masyarakat untuk menjaga kestabilan pasokan pangan dengan berpartisipasi dalam urban farming atau bercocok tanam di halaman rumah. “Urban farming bisa menjadi solusi, agar daerah tidak terlalu bergantung pada rantai distribusi yang panjang,” tambahnya.

Program MBG juga mendukung pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan produksi pangan sesuai dengan potensi desa. Misalnya, satu desa fokus menanam wortel, desa lainnya menanam pisang, dan desa lain lagi beternak ayam petelur atau pedaging. Dengan pendekatan ini, setiap daerah memiliki cadangan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG yang terus meningkat.

Keberhasilan ini juga dibuktikan oleh semangat UMKM yang terlibat langsung dalam pengadaan bahan baku, yang berjumlah hampir 200 pelaku usaha yang turut menyambut gembira acara lintas sektor tersebut.

Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut memberikan kontribusi besar terhadap pelaksanaan program MBG. Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie, mengungkapkan bahwa Kadin telah berhasil membangun sekitar 500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Target selanjutnya adalah membangun 1.000 SPPG yang akan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Kami sudah mengeluarkan Rp 750 miliar untuk membangun 500 SPPG ini tanpa bantuan kredit perbankan, sebagai bentuk kepercayaan kepada pemerintah,” ujar Anindya.

Program MBG yang digagas oleh pemerintah ini juga memberi dampak positif pada perekonomian lokal. Setiap dapur MBG telah menciptakan 50 lapangan kerja, yang berarti sekitar 25 ribu pekerja terlibat dalam operasional program ini.

Tak hanya itu, program ini juga meningkatkan permintaan komoditas pangan, yang turut merangsang hilirisasi sektor pertanian dan memberi kesempatan bagi para petani dan pengusaha untuk memasok bahan baku ke program MBG.

Sementara itu, di Kalimantan Tengah, program MBG berhasil menggerakkan roda perekonomian lokal dengan melibatkan lebih dari 1.800 petugas dan 233 supplier lokal. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah, Herry Hernawan, mengatakan bahwa program ini telah membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terjangkau.

“Dengan 58 SPPG aktif, program ini telah melayani lebih dari 150 ribu penerima manfaat, menjangkau berbagai lapisan masyarakat mulai dari balita hingga dewasa,” ujar Herry.

Keberhasilan program MBG yang terus berkembang ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen tidak hanya dalam meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga dalam menciptakan lapangan pekerjaan, memberdayakan ekonomi lokal, dan memperkuat ketahanan pangan.

JAKARTA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sejak 6 Januari 2025 terus menunjukkan kontribusi nyata sebagai salah satu terobosan strategis dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sejak usia dini. Program ini tidak hanya menghadirkan solusi terhadap kesenjangan akses pangan, tetapi juga mempertegas komitmen pemerintah dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Guru Besar Departemen Gizi sekaligus Wakil Ketua Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan FKM UI, Prof. Sandra Fikawati, menilai MBG merupakan kebijakan visioner yang mampu memperkuat pondasi perkembangan anak secara komprehensif. “MBG ini peluang besar. Dengan program ini daya saing kita bisa lebih baik, karena SDM kita sejak kecil sudah dipupuk,” ujarnya, Jumat, 28 November 2025. Ia menekankan bahwa selama bertahun-tahun Indonesia kehilangan momentum daya saing akibat minimnya perhatian pada pemenuhan gizi anak.

Prof. Fika menambahkan bahwa MBG sangat berdampak bagi peningkatan daya belajar, perkembangan kognitif, serta kehadiran sekolah, terutama di wilayah 3T. Menurutnya, program ini bukan hanya bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. “MBG harus jadi program berkelanjutan. Jika berhenti, kita sendiri yang rugi,” tegasnya.

Simulasi pemberian makanan bergizi di enam daerah menunjukkan penurunan gizi buruk dari 2,0 persen menjadi 0,5 persen dalam 15 minggu. Anak-anak mengalami peningkatan berat badan rata-rata 2 kg, tinggi badan 2,9 cm, serta kenaikan angka kecukupan gizi dari 69,9 persen menjadi 93,4 persen.

Presiden Prabowo Subianto menyebut MBG sebagai langkah nyata pemerintah memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan berdaya saing tinggi. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada anak bangsa dan investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas SDM nasional. “Program ini lahir dari keprihatinan saya melihat langsung anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan stunting,” ujarnya.

Pemerintah hingga Oktober 2025 telah membangun 11.900 dapur MBG untuk melayani lebih dari 35 juta anak dan ibu hamil. Selain meningkatkan kualitas gizi, program ini turut menggerakkan ekonomi desa melalui keterlibatan petani kecil, nelayan, UMKM, dan koperasi sebagai pemasok utama.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa MBG adalah intervensi penting agar Indonesia tidak kehilangan bonus demografi. “Kalau kita tidak intervensi sekarang, bonus demografi bisa berubah menjadi bencana demografi,” ucapnya.

Dengan berbagai capaian tersebut, Program MBG semakin dipandang sebagai motor penggerak peningkatan kualitas SDM sejak dini dan pijakan kuat menuju generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif.

Sibolga — Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung ke wilayah-wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara yang beberapa hari terakhir mengalami kerusakan cukup luas. Kedatangan Presiden menjadi penguatan moral bagi masyarakat, sekaligus memastikan seluruh langkah penanganan berjalan cepat, terukur, dan melibatkan kekuatan nasional secara terpadu.

“Saya melihat langsung kondisi di lapangan, banyak akses terputus akibat cuaca ekstrem. Namun seluruh jajaran sudah bergerak maksimal untuk membuka jalur dan menyalurkan bantuan secepat mungkin,” ujar Presiden Prabowo Subianto di Sibolga.

Peninjauan tersebut disertai arahan untuk mempercepat penyaluran logistik, penanganan medis, serta pengamanan kawasan rawan. Operasi udara dan laut turut dioptimalkan untuk menjangkau daerah yang masih terisolasi akibat longsor dan banjir. Kapal pengangkut bahan bakar telah mulai merapat di pelabuhan, sedangkan pesawat Hercules terus diterbangkan guna mendistribusikan bantuan ke titik-titik terdampak.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang sudah bekerja cepat. TNI, Polri, Kementerian PUPR, BNPB, dan pemerintah daerah menunjukkan sinergi yang kuat dalam situasi darurat ini. Musibah dihadapi dengan ketabahan dan solidaritas. Bangsa ini kuat dan mampu melewati cobaan ini,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran Presiden dan langkah cepat pemerintah mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai bahwa kehadiran Presiden di lapangan menunjukkan komitmen tinggi pemerintah pusat untuk tidak membiarkan daerah menghadapi bencana seorang diri.

“Sekarang saja, bantuan telah dikirim Presiden Prabowo dengan menggunakan empat pesawat. Ini adalah bentuk perhatian nyata yang seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat langkah penanganan,” ujar Alex Indra Lukman.

Menurutnya, daerah perlu segera mempercepat proses pendataan dampak bencana agar alur bantuan dari pusat dapat disalurkan lebih optimal dan tepat sasaran. Langkah Presiden dinilai menjadi indikator bahwa pemerintah pusat siap mem-backup penuh proses pemulihan.

“Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kuat, bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara bersama-sama. Pengiriman bantuan melalui empat pesawat ditambah dua helikopter adalah bukti bahwa pemerintah tidak menunda respons,” tambah Alex Indra Lukman.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengemukakan bahwa arahan Presiden telah menggerakkan seluruh kementerian, lembaga, serta aparat keamanan untuk fokus pada penanganan fase tanggap darurat.

“Perintah Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk tahapan tanggap darurat sekarang ini untuk meringankan beban masyarakat,” ujar Pratikno.

Ia menambahkan bahwa kementerian dan lembaga terkait telah berada di lokasi sejak hari pertama bencana terjadi, memastikan akses jalan mulai dibuka, jaringan listrik dipulihkan, dan distribusi bantuan berlangsung tanpa hambatan. Pemerintah juga mulai mempersiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penyediaan hunian sementara dan perbaikan fasilitas vital.

Upaya terpadu ini menjadi cerminan bahwa penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons cepat, tetapi juga pada pemulihan berkelanjutan. Solidaritas seluruh unsur pemerintahan memperlihatkan bahwa kekuatan bangsa terletak pada kebersamaan dalam menghadapi tantangan besar. Pemerintah terus memastikan bahwa setiap langkah penanganan memberikan rasa aman, harapan, dan kepastian bagi warga terdampak.

Sumatera Utara — Presiden Prabowo Subianto turun langsung meninjau lokasi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan sekitarnya. Dalam kunjungannya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat mengerahkan seluruh kekuatan nasional untuk membantu warga terdampak, membuka akses jalur terputus, dan memastikan distribusi logistik berjalan lancar.

“Kita lihat memang kondisi alam sangat menantang dan menimbulkan kesulitan, banyak jalur masih terputus. Tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami,” ujar Prabowo di Sibolga.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja cepat dalam menangani bencana tersebut.

“Saya terima kasih kepada semua pihak terutama semua instansi yang reaksinya sangat cepat untuk memberi bantuan. TNI, Polri, Kementerian PU, BNPB, dan Pemda bekerja dengan baik. Kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas. Negara kita kuat, dan mampu untuk mengatasi,” tegasnya.

Prabowo menyebut bahwa kapal-kapal pengangkut bahan bakar kini sudah bisa merapat di Sibolga, sementara pesawat Hercules terus dikerahkan setiap hari untuk menjangkau titik-titik terdampak.

Langkah tanggap darurat ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai bahwa tindakan cepat Presiden Prabowo menunjukkan kepedulian tinggi terhadap rakyat yang tertimpa musibah.

“Sekarang saja, bantuan telah dikirim Presiden Prabowo dengan menggunakan empat pesawat. Ini merupakan sinyal kepedulian yang mesti ditangkap dengan baik oleh kepala daerah di wilayah terdampak bencana,” katanya.

Alex berharap pemerintah daerah dapat mempercepat pendataan dampak bencana dan menyiapkan rencana pemulihan agar bantuan pusat dapat tersalurkan lebih optimal.

“Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kuat, tak membiarkan daerah sendirian menghadapi bencana. Indikatornya, langsung mengirimkan bantuan dengan empat pesawat itu plus dua unit helikopter,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa arahan Presiden menjadi dasar mobilisasi besar-besaran lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

“Perintah Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk tahapan tanggap darurat sekarang ini untuk meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Pratikno juga memastikan bahwa kementerian dan lembaga telah berada di lokasi sejak hari pertama bencana, dengan fokus utama pada pembukaan akses darat, pemulihan listrik, serta distribusi logistik melalui udara dan laut. Pemerintah pun mulai menyiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.

Dengan koordinasi yang solid dan langkah cepat lintas sektor, pemerintah menunjukkan bahwa penanganan bencana bukan hanya soal tanggap darurat, tetapi juga tentang semangat gotong royong dan kekuatan bangsa menghadapi ujian bersama.

Oleh : Aditya Akbar )*

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada Senin (1/12) bukan hanya rangkaian agenda kepresidenan, tetapi penegasan bahwa negara hadir penuh ketika rakyat menghadapi situasi sulit. Di tengah bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera, kehadiran langsung kepala negara menghadirkan optimisme baru bahwa penanganan berjalan cepat, terkoordinasi, dan menyentuh kebutuhan paling mendesak masyarakat.

Presiden Prabowo tiba di Tapanuli Tengah pada Senin pagi(1/12), setelah berangkat dari Jakarta dan mendarat di Bandara Raja Sisingamangaraja XI. Turun dari pesawat, Presiden Prabowo langsung menuju helikopter bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk bergerak menuju wilayah terdampak. Perjalanan udara sekitar 40 menit membawa rombongan ke Tapanuli Tengah, di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, dan Bupati Masinton Pasaribu telah menunggu.

Di lokasi bencana, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat, meski kondisi alam sangat menantang. Beliau menyampaikan apresiasi terhadap instansi yang telah bertindak tangkas sejak awal, meski banyak jalur darat masih terputus. Armada Hercules diterbangkan setiap hari untuk mengirim bantuan menuju titik-titik terisolasi, sementara kapal-kapal berhasil merapat di Sibolga guna memperlancar suplai BBM. Prabowo menekankan pentingnya kekompakan antarinstansi, terutama TNI, Polri, Kementerian PUPR, BNPB, dan pemerintah daerah, yang bersama-sama menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pesannya jelas: bangsa ini kuat karena solidaritasnya, dan pemerintah berkomitmen penuh mengatasi seluruh hambatan di lapangan.

Penegasan itu sejalan dengan laporan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)Pratikno. Menurutnya, arahan Presiden menjadi dasar mobilisasi besar-besaran lintas kementerian dan lembaga. Seluruh unsur negara diperintahkan memastikan bantuan tiba cepat dan tepat. Sejak hari pertama bencana, personel kementerian, TNI, Polri, dan pemda berada di lokasi untuk fokus pada pemulihan listrik, pembukaan akses darat, serta distribusi logistik melalui udara dan laut. Pratikno menyebut sinergi besar ini sebagai bukti bahwa negara bekerja maksimal, tidak menunggu perintah tambahan, dan bergerak secepat mungkin untuk meringankan beban masyarakat.

Setelah tahap tanggap darurat berjalan, pemerintah telah menyiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap. Langkah ini bertujuan memastikan warga dapat segera kembali beraktivitas dan memiliki perlindungan yang lebih baik terhadap risiko bencana di masa depan. Pendekatan komprehensif seperti ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada pemberian bantuan sesaat, tetapi dirancang untuk memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Di Aceh, situasi darurat juga direspons cepat oleh pemerintah pusat dan daerah. Kerusakan infrastruktur membuat sejumlah wilayah sulit diakses, sehingga BNPB mengirim logistik melalui jalur laut dari Pelabuhan Ulee Lhueu. Bantuan seberat 27 tondiberangkatkan menggunakan kapal Express Bahari untuk menjangkau lima wilayah: Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Pengiriman ini berhenti di dua pelabuhan, yakni Krengkuku dan Kuala Langsa, untuk mempercepat distribusi menuju lokasi-lokasi yang masih terisolasi. Model pengiriman ini mencerminkan fleksibilitas negara dalam menggunakan moda transportasi apa pun demi memastikan bantuan tidak terhambat.

Selain jalur laut, pemerintah juga mengerahkan metode airdrop. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan banyak pengungsi kesulitan mendapatkan bantuan karena ruas jalan dan jembatan putus total. Melalui airdrop, bantuan dijatuhkan dari udara dan diterima langsung oleh prajurit untuk segera dibagikan kepada warga di titik-titik yang masih sulit dijangkau. Pendekatan ini bukan hanya mempercepat distribusi, tetapi menunjukkan adaptasi strategis pemerintah terhadap kondisi medan yang berubah-ubah.

Untuk memperkuat mobilitas logistik dan evakuasi, pemerintah pusat mengirim sebelas helikopter dari Jakarta. Pengiriman armada udara dalam jumlah besar ini menunjukkan betapa seriusnya upaya negara dalam merespons bencana yang simultan di sejumlah provinsi di Sumatera. Keputusan cepat ini memastikan bahwa proses distribusi, evakuasi, hingga penanganan kesehatan dapat berjalan lebih efektif.

Di sisi komunikasi publik, Polda Aceh juga mengambil langkah sigap dengan memasang perangkat Starlink untuk menyediakan akses internet gratis bagi warga yang sudah lima hari terisolasi tanpa jaringan telekomunikasi. Pemasangan dua perangkat di lokasi-lokasi terdampak membuat masyarakat kembali terhubung dengan keluarga mereka, sekaligus mempermudah koordinasi antarpetugas di lapangan. Kehadiran internet menjadi aspek penting dalam pemulihan, karena memudahkan proses pendataan, pelaporan kebutuhan, dan penyebaran informasi.

Rangkaian kunjungan Prabowo ke Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara memperlihatkan gaya kepemimpinan yang tidak hanya reaktif, tetapi langsung turun ke lapangan untuk memastikan setiap instruksi berjalan. Ini adalah pesan penting bahwa negara berdiri di depan rakyatnya, hadir untuk memastikan keselamatan, ketahanan, dan pemulihan berjalan sebaik mungkin. Di tengah tantangan besar akibat bencana, perjalanan Prabowo di tiga provinsi besar di Sumatera ini memberi harapan baru bahwa pemerintah bekerja cepat, solid, dan tidak meninggalkan satu pun wilayah.

Optimisme ini penting dipelihara. Dari helikopter yang mengangkut bantuan, kapal yang menembus ombak Aceh, hingga perangkat internet yang dinyalakan kembali untuk warga, semuanya menggambarkan satu hal: negara bergerak, dan rakyat tidak dibiarkan sendirian. Dengan kepemimpinan yang hadir langsung seperti ini, diharapkan pemulihan pasca bencana berjalan cepat dan lancar.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute