Banten – Hilirisasi nikel terus menjadi bukti nyata bagaimana pengolahan sumber daya alam di dalam negeri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Komitmen ini kembali ditegaskan oleh pemerintah dan pelaku industri sepakat bahwa hilirisasi nikel kini menjadi pilar utama transformasi ekonomi, khususnya di wilayah-wilayah penghasil nikel.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan bahwa hilirisasi nikel telah memberikan kontribusi besar terhadap realisasi investasi nasional sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

“Hilirisasi memberikan kontribusi yang sangat besar dan positif terhadap perekonomian kita. Sekitar 30 persen realisasi investasi nasional berasal dari sektor hilirisasi, terutama nikel,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran industri pengolahan nikel di daerah telah menciptakan klaster ekonomi baru, mendorong penyerapan tenaga kerja, hingga meningkatkan daya beli masyarakat setempat.

Rosan menegaskan bahwa hilirisasi nikel tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi perkembangan ekonomi daerah. Ia menilai, kehadiran industri smelter membuka jalan bagi tumbuhnya berbagai sektor pendukung seperti logistik, perumahan, kuliner, hingga jasa transportasi.

“Dampaknya terasa langsung di daerah. Ketika industri nikel tumbuh, maka ekosistem ekonomi di sekitarnya ikut bergerak,” katanya.

Meski Danantara turut mengembangkan hilirisasi di sektor lain, Rosan menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi nikel menjadi contoh paling konkret bagaimana pengolahan sumber daya alam memberikan nilai tambah besar bagi masyarakat.

“Hilirisasi mineral, terutama nikel, menjadi sektor yang paling terlihat manfaatnya karena langsung mengubah struktur ekonomi daerah. Inilah model yang ingin terus kami kembangkan bersama pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa hilirisasi nikel sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Sebagai usaha bersama, Danantara ingin berkontribusi membangun Indonesia sesuai asas dan peraturan yang ada. Tidak mungkin mencapai pertumbuhan optimal jika kita berjalan sendiri,” tambah Rosan.

Dukungan pemerintah turut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang mengatakan bahwa hilirisasi nikel merupakan fondasi percepatan ekonomi nasional sekaligus pendorong utama pertumbuhan di daerah penghasil.

“Hilirisasi adalah kunci untuk membawa Indonesia naik kelas,” ujarnya.

Airlangga menyebut Indonesia kini berada dalam posisi strategis karena menjadi pusat riset dan investasi tiga pemain besar industri nikel global. Hilirisasi nikel tidak hanya memperkuat neraca perdagangan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas SDM lokal.

Ia menekankan perlunya sinergi kampus, industri, dan pemerintah agar talenta di daerah mampu beradaptasi dengan kebutuhan teknologi pengolahan nikel yang terus berkembang.

Dengan keberhasilan hilirisasi nikel yang kini dirasakan langsung oleh daerah, pemerintah optimistis agenda hilirisasi akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global.

Oleh: Adnan Ramdani )*

Hilirisasi kini menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh daerah. Kebijakan ini tidak lagi dipandang sekadar upaya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi struktural yang selama ini dibutuhkan perekonomian nasional. Pemerintah menyadari bahwa ketergantungan pada ekspor bahan mentah hanya akan menciptakan kerentanan jangka panjang, terutama ketika dinamika pasar global berubah dengan cepat. Oleh karena itu, melalui program hilirisasi yang terencana dan berkelanjutan, pemerintah berkomitmen memperkuat basis ekonomi daerah agar setiap wilayah dapat tumbuh dengan karakteristik dan kekuatan lokalnya sendiri.

Salah satu aspek penting dari kebijakan hilirisasi adalah upaya untuk membuka lapangan kerja baru di daerah. Pemerintah memahami bahwa pembangunan ekonomi tidak akan bermakna tanpa peningkatan pendapatan masyarakat. Keberadaan industri pengolahan di sekitar sentra komoditas daerah terbukti mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada pekerjaan yang berorientasi pada sektor primer semata. Ketika komoditas seperti nikel, bauksit, kelapa sawit, hingga hasil pertanian diolah langsung di daerah asalnya, maka dampak ekonomi yang dihasilkan akan jauh lebih besar.

Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rizwan Aryadi Ramdhan mengatakan selama lima tahun terakhir hilirisasi nikel telah memberikan bukti positif terhadap ekonomi daerah, terutama di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut terlihat dengan berkurangnya tingkat pengangguran. Masifnya perusahaan hilirisasi nikel juga membuat nilai ekspor produk turunan nikel yang mengalami lonjakan dalam 5 tahun terakhir hingga 4 kali lipat dibandingkan tahun 2019 sehingga kontribusi ekspor produk turunan nikel Indonesia di pasar global meningkat dari yang awalnya hanya 2,77% pada 2019 menjadi 10,9% pada 2023.

Pemerintah juga terus memperkuat dukungan infrastruktur sebagai fondasi utama keberhasilan hilirisasi. Jalan, pelabuhan, jaringan listrik, hingga fasilitas air bersih disiapkan untuk memastikan industri pengolahan dapat beroperasi secara efisien. Investasi di bidang infrastruktur ini bukan hanya mempermudah kegiatan produksi, tetapi juga mendorong mobilitas masyarakat dan barang antardaerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak lagi terpusat di kota-kota besar, melainkan menyebar hingga ke wilayah-wilayah yang memiliki potensi komoditas unggulan.

Di sisi lain, pemerintah memahami bahwa hilirisasi tidak boleh hanya berorientasi pada investasi besar dan industri skala menengah ke atas. Pelibatan UMKM menjadi komponen penting agar manfaat hilirisasi benar-benar dirasakan hingga level akar rumput. Program pendampingan usaha, pelatihan peningkatan kualitas produk, dan akses pembiayaan terus diperluas sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi lokal. UMKM diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri hilirisasi, baik sebagai pemasok bahan baku penunjang, penyedia layanan, maupun pengolah produk turunan komoditas lokal. Dengan cara ini, hilirisasi tidak hanya memperkuat struktur industri nasional, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat daerah.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hilirisasi menjadi fondasi misi Asta Cita dan penguatan nilai tambah ekonomi. Indonesia tidak boleh hanya mengekspor bahan mentah, tetapi harus mampu mengolahnya menjadi produk bernilai lebih tinggi untuk membuka lapangan kerja. Saat ini pemerintah telah menyusun peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas strategis hingga 2040, dengan potensi investasi 618 miliar dolar AS dan penciptaan lebih dari 3 juta lapangan kerja. Komoditas itu mencakup mineral dan batubara, migas, serta komoditas berbasis alam seperti sawit, rumput laut, biofuel, udang, dan kayu.

Selain itu, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian utama dalam kebijakan hilirisasi. Pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Industri yang dibangun harus memperhatikan standar lingkungan, efisiensi energi, serta pengurangan emisi. Melalui penerapan prinsip green industry, hilirisasi tidak hanya memperkuat perekonomian tetapi juga menjaga kelestarian alam daerah. Pendekatan ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang berorientasi pada ekonomi hijau dan rendah karbon, sekaligus menjawab tuntutan global akan praktik industri yang lebih berkelanjutan.

Pada akhirnya, hilirisasi adalah strategi besar pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tidak berjalan stagnan dan bergantung pada siklus harga komoditas mentah. Lewat hilirisasi, daerah-daerah yang selama ini menjadi produsen bahan baku kini memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi pusat produksi bernilai tambah tinggi. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga oleh masyarakat, UMKM, dan pemerintah daerah. Dengan dorongan kebijakan yang konsisten, sinergi antarinstansi, serta dukungan kuat dari dunia usaha dan masyarakat, hilirisasi dipercaya mampu menjadi motor utama yang menggerakkan ekonomi Indonesia menuju struktur yang lebih kokoh, modern, dan inklusif. Pemerintah optimis bahwa langkah ini akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk mencapai kemandirian ekonomi dan menjadi kekuatan industri yang diperhitungkan di tingkat global.

)* Pengamat ekonomi

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Berbagai langkah percepatan hilirisasi terus dipastikan berjalan efektif oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan nilai tambah komoditas nasional. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada skala nasional, tetapi juga dirancang agar manfaat ekonominya langsung dirasakan oleh daerah.

Pemerintah menegaskan bahwa hilirisasi mampu membuka peluang investasi baru yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja lokal. Dengan bertambahnya aktivitas industri turunan di berbagai wilayah, roda perekonomian daerah diyakini dapat bergerak lebih cepat dan stabil.

Komitmen penguatan hilirisasi juga dikaitkan dengan pemerataan pembangunan agar tidak terpusat di kota-kota besar. Melalui kebijakan yang terintegrasi, pemerintah berupaya memastikan setiap daerah memperoleh manfaat berkelanjutan dari pengolahan sumber daya yang lebih maju.

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo secara tegas menyebut bahwa hilirisasi, yakni pengolahan sumber daya alam di dalam negeri agar menghasilkan nilai tambah, adalah bagian dari visi besar bangsa sejak era awal kemerdekaan. Presiden Prabowo pun menetapkan hilirisasi sebagai salah satu pilah utama kebijakan ekonomi.

Dalam pidato kenegaraan APBN 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memperluas program hilirasi dengan fokus pada nilai tambah, lapangan kerja, dan manfaat ekonomi yang tetap berada di Indonesia bahkan tumbuh dari daerah.

Fokus program hilirisasi pun diperluas ke banyak sektor, bukan hanya pertambangan atau mineral, tetapi juga minyak dan gas, energi, pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber saya alam lain, dengan tujuan menyentuh komoditas unggulan di berbagai daerah.

Kini program hilirisasi semakin terasa dampaknya terhadap perekonomian daerah. Di sejumlah provinsi penghasil komoditas mineral dan hasil tambang seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, hilirisasi telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM)pun pamer dampak hilirisasi nikel. Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara BKPM, Rizwan Aryadi Ramdhan, mengungkapkan, selama lima tahun terakhir hilirisasi nikel telah memberikan bukti positif terhadap ekonomi daerah, terutama di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut terlihat dengan berkurangnya tingkat pengangguran. Meskipun, lanjutnya, di Maluku Utara masih ada peningkatan sedikit di 2023 karena ada tingkat seimbangan suplai dan penyerapannya.

Berdasarkan catatan BKPM, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di wilayah hilirisasi nikel tersebut cenderung lebih rendah sekitar 2-4% dibandingkan dengan TPT nasional sebesar 5%. Diketahui, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode 2019-2023. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% sedangkan Maluku Utara 6,25%. Lalu, pada 2023, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut mencapai 20,49% sedangkan ekonomi Indonesia hanya 5,05%. Sementara itu, pada 2019, di wilayah Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonomi berada di angka 8,83% dan pada 2023 meningkat hingga 11,91%.

Bahkan di sektor hilirisasi lainnya, Cirebon dan Jepara telah menjadi sorotan utama dalam keberhasilan program hilirisasi kayu di Indonesia. Kedua wilayah ini diakui sebagai model pengolahan kayu yang mampu memberikan nilai tambah signifikan bagi perekonomian lokal. Transformasi ini mengubah daerah tersebut dari berbasis bahan mentah menjadi ekonomi bernilai tinggi.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, menegaskan bahwa pencapaian ini membuktikan efektivitas kebijakan pemerintah. Melalui hilirisasi, produk furnitur dan kerajinan dari Cirebon serta Jepara berhasil menembus pasar global. Abdul Sobur mengungkapkan, ribuan tenaga kerja telah terserap, menunjukkan kontribusi besar sektor ini terhadap kesejahteraan. Pengolahan kayu di kedua daerah itu telah menjadi fondasi kuat bagi kemandirian ekonomi Indonesia.

Di sektor peternakan, Provinsi NTB kini sedang menata hilirisasi industri ayam sebagai salah satu penggerak baru ekonomi daerah. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menargetkan lahirnya ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala provinsi yang mampu menyerap produksi lokal secara maksimal. Iqbal meminta pemerintah kabupaten/kota segera memetakan potensi wilayahnya terutama terkait ketersediaan lahan untuk kendang hingga area produksi pakan. Menurut dia, percepatan hilirisasi tak hanya soal meningkatkan jumlah produksi, tetapi memastikan rantai pasok dan logistik berjalan efisien.

Kajian kelayakan distribusi, lanjut Iqbal, menjadi indikator penting agar industri ayam NTB menguntungkan bagi pelaku usaha daerah. Dengan begitu, hilirisasi ayam berhasil menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat peternak di desa-desa.

Melihat berbagai capaian tersebut, hilirisasi terbukti mampu memberi dorongan kuat bagi ekonomi daerah. Kebijakan yang terarah dan berbasis potensi lokal akan semakin memperkuat manfaat ini secara berkelanjutan. Dengan konsistensi pelaksanaan, hilirisasi berpeluang menjadi pilar transformasi ekonomi nasional yang merata hingga ke daerah.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

JAKARTA — Sejumlah tokoh masyarakat dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menegaskan pentingnya menjaga Reuni 212 agar tetap berlangsung damai serta terbebas dari kepentingan pihak-pihak yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Para tokoh menilai Reuni 212 tidak boleh dimanfaatkan sebagai ruang politisasi agama maupun ajang adu domba yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Publik diminta bersikap tenang, dewasa, dan waspada terhadap kemungkinan hadirnya penyusup berkepentingan yang ingin mengalihkan tujuan kegiatan menjadi sarana provokasi atau tindakan anarki.

Salah satu tokoh NU, KH Robikin Emhas, menegaskan bahwa secara organisasi NU tidak akan terlibat dalam Reuni 212 apabila pesan yang disuarakan mengarah pada politisasi agama dan perpecahan sosial.

“Jangan dicederai dengan politisasi agama, jangan juga mau diadu domba, dipecah belah,” ujar Robikin Emhas kepada wartawan.

“Karena itu sama dengan merendahkan agama” imbuhnya.

Robikin menjelaskan bahwa sikap NU tersebut telah disampaikan kepada warga secara internal.

Ia berharap seluruh kader dapat mengikuti garis organisasi dan mampu menempatkan diri secara arif.

“Warga NU sangat paham merepresentasikan diri. Jadi tidak perlu ada arahan detail karena kami yakin mereka sudah paham dan bisa memilah mana yang diikuti,” jelasnya.

“Jangan melakukan hate speech atau tindakan yang menimbulkan permusuhan,” katanya.

Abdul Mu’ti, selaku tokoh Muhammadiyah, turut menegaskan bahwa secara organisasi Muhammadiyah tidak terlibat dalam Reuni 212.

Menurut Abdul Mu’ti, misi seperti “bela Islam” yang kerap disuarakan kelompok 212 tidak lagi relevan dengan kondisi saat itu karena nuansa politik lebih dominan dibandingkan pesan keagamaan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengingatkan semua pihak agar tidak merespons isu Reuni 212 secara berlebihan.

“Oleh karena itu janganlah pihak-pihak lain meresponnya secara berlebihan,” ujar Anwar Abbas.

Ia menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan pendapat.

“Hanya kalau mau menyampaikan pendapat dilakukan dengan baik, jangan mencela, menghina, apalagi mengejek,” tambahnya.

Seruan tersebut menegaskan bahwa Reuni 212 harus tetap berada dalam koridor damai, menjunjung persatuan umat, serta menolak segala bentuk provokasi dan perpecahan.

Jakarta – Berbagai tokoh masyarakat dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan agar publik tetap tenang, dewasa, dan waspada dalam menyikapi rencana Reuni 212. Mereka menegaskan bahwa kewaspadaan menjadi kunci untuk mencegah hadirnya pihak-pihak berkepentingan yang berpotensi menyusup dan mengalihkan tujuan kegiatan menjadi sarana provokasi, politisasi agama, ataupun tindakan anarki yang dapat merugikan masyarakat luas.

Tokoh NU, KH Robikin Emhas, menegaskan bahwa NU sebagai organisasi tidak akan terlibat dalam Reuni 212 apabila kegiatan tersebut mengarah pada politisasi agama maupun upaya yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Menurutnya, kegiatan keagamaan seharusnya dijalankan dengan niat tulus dan tetap berada dalam koridor kedamaian. “Jangan dicederai dengan politisasi agama, jangan juga mau diadu domba, dipecah belah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya merugikan bangsa, tetapi juga merendahkan nilai-nilai agama itu sendiri. Karena itu, ia meminta masyarakat NU untuk bersikap arif, mampu menempatkan diri, dan menjauhi ujaran kebencian serta tindakan yang dapat memicu permusuhan.

Nada serupa juga disampaikan oleh tokoh Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, yang menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terlibat secara organisatoris dalam Reuni 212. Ia menilai bahwa misi seperti “bela Islam” yang kerap dikampanyekan dalam kegiatan tersebut sudah tidak lagi relevan karena nuansa politik lebih dominan dibandingkan pesan keagamaan. Ia mengingatkan agar masyarakat tetap rasional dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik.

Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, turut meminta semua pihak untuk tidak merespons isu Reuni 212 secara berlebihan. Menurutnya, setiap aspirasi harus disampaikan dengan etika, tanpa mencela atau menghina. Ia menekankan bahwa menjaga ketenangan publik jauh lebih penting agar potensi gesekan sosial tidak melebar.

Seruan dari para tokoh lintas organisasi ini menjadi pengingat kuat bahwa kewaspadaan publik sangat diperlukan. Masyarakat diminta tetap tenang, dewasa, dan tidak mudah terbawa arus provokasi, terutama terhadap kemungkinan hadirnya penyusup yang ingin mengalihkan tujuan kegiatan menjadi arena konflik. Dengan menjaga sikap tersebut, Reuni 212 diharapkan tetap berada dalam koridor damai, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sempit, serta mampu menjaga persatuan umat dan stabilitas nasional.

Oleh : Anggara Putra*)

Menjelang akhir tahun, dinamika sosial dan politik kembali memanas dengan mencuatnya isu mengenai rencana penyelenggaraan kembali “Reuni 212” di berbagai wilayah dan kota besar di Indonesia. Wacana ini tidak hanya memantik diskusi publik, tetapi juga menyalakan alarm kewaspadaan bagi elemen bangsa yang mencintai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di tengah situasi ini, narasi utama yang harus dikedepankan adalah prioritas terhadap stabilitas keamanan, keselamatan rakyat, dan kedaulatan ideologi negara di atas kepentingan kelompok tertentu.

Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), melalui Ketua Umumnya, AR Waluyo Wasis Nugroho atau yang akrab disapa Gus Wal, menyerukan peringatan keras agar Indonesia bersikap tegas dan waspada tingkat tinggi. Gus Wal menegaskan bahwa rencana Reuni 212 tidak boleh dipandang sekadar sebagai ajang silaturahmi atau reuni berjilid-jilid semata. Ia menilai bahwa kegiatan tersebut diduga kuat telah bertransformasi menjadi panggung konsolidasi bagi kelompok-kelompok berhaluan ideologi transnasional, pendukung khilafah, hingga simpatisan jaringan terorisme.

PNIB menyoroti kerawanan yang sangat nyata bahwa momentum Reuni 212 rawan dimanfaatkan dan ditunggangi oleh residu organisasi terlarang. Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga bahwa kerumunan massa dalam skala besar di bawah bendera 212 kerap dijadikan panggung orasi oleh kelompok yang sebelumnya berafiliasi dengan Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Masyarakat perlu diingatkan kembali bahwa kedua organisasi tersebut FPI dan HTI telah resmi dibubarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Perppu Ormas dan keputusan pengadilan yang sah. Pembubaran tersebut bukan tindakan sewenang-wenang, melainkan langkah konstitusional karena ideologi dan aktivitas mereka terbukti bertentangan dengan Pancasila serta mengancam ketertiban, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan publik.

Dalam keterangannya, Gus Wal menegaskan bahwa agenda tersebut bukan sekadar reuni, melainkan sebuah ajang konsolidasi yang diduga kuat memiliki agenda makar terselubung yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan rakyat serta bangsa Indonesia. Menurut pandangannya, pembiaran terhadap acara ini sama halnya dengan memberikan ruang bagi ideologi yang ingin meruntuhkan sendi-sendi kebangsaan.

Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi ancaman radikalisme berkedok agama. PNIB mengajak publik dan pemerintah untuk membuka mata terhadap ketegasan negara-negara lain yang telah lebih dulu mengambil langkah keras terhadap kelompok serupa. Narasi bahwa tindakan tegas pemerintah adalah bentuk “kriminalisasi” adalah propaganda yang menyesatkan, karena fakta global menunjukkan sebaliknya.

Gus Wal memaparkan perbandingan nyata mengenai ketegasan negara lain. Ia mencontohkan Malaysia yang melarang aktivitas kelompok Wahabi karena dinilai meresahkan masyarakat serta menimbulkan fragmentasi sosial. Sementara itu, Arab Saudi menerapkan hukuman berat sampai tingkat hukuman mati bagi para penyeru khilafah dan pelaku aksi terorisme yang mengancam keamanan negara.

Di tingkat global, Amerika Serikat juga telah mengambil langkah strategis dengan melarang keberadaan dan aktivitas Ikhwanul Muslimin. Kelompok ini dianggap memiliki jaringan terorisme internasional yang berpotensi menginspirasi ekstremisme, radikalisme, dan terorisme politik yang berlindung di balik topeng keagamaan.

Lebih lanjut, Gus Wal menerangkan bahwa pendekatan negara-negara tersebut dapat menjadi rujukan bagi Indonesia, mengingat kewaspadaan terhadap gerakan ideologi transnasional yang mengusung khilafah dan terorisme bukan lagi sekadar isu lokal, melainkan tantangan global yang harus dihadapi dengan tangan besi.

Indonesia tidak boleh lengah sedikitpun. Setiap gerakan yang membuka ruang bagi kembalinya narasi khilafah, radikalisme, anarkisme, ekstremisme, serta jaringan politik maupun terorisme transnasional adalah ancaman eksistensial bagi bangsa. Kelompok-kelompok ini sangat berbahaya karena target utama mereka adalah merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam keselamatan rakyat.

Oleh karena itu, PNIB mendesak agar pemerintah memastikan tidak ada celah hukum maupun celah politik yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan organisasi transnasional seperti Ikhwanul Muslimin. Pengawasan harus diperketat secara masif, termasuk terhadap entitas politik yang mencoba bermain api dengan membawa agenda yang sejalan dengan ideologi perusak tersebut demi keuntungan elektoral sesaat.

Gus Wal juga berujar bahwa Indonesia harus belajar dari Malaysia, Arab Saudi, Amerika Serikat, dan negara-negara lain yang telah mengambil langkah tegas dan keras demi mencegah tumbuhnya gerakan ekstrem yang merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tidak boleh ada toleransi sedikitpun terhadap paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kegiatan tahunan seperti Reuni 212 yang lekat dengan narasi Khilafah dan intoleransi harus disikapi tanpa kompromi. Negara, dalam hal ini pemerintah, aparat penegak hukum, Densus 88 Antiteror, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, dan TNI, wajib hadir sebagai garda terdepan untuk menolak acara tersebut di manapun berada.

Ketegasan pemerintah Indonesia dan aparat penegak hukum adalah syarat mutlak atau conditio sine qua non untuk menjaga marwah Pancasila dan keutuhan NKRI. Sinergi antara Densus 88, BNPT, Polri, dan TNI harus diperkuat untuk mendeteksi dini dan memutus mata rantai konsolidasi kelompok radikal.

PNIB menutup pernyataan sikapnya dengan menyerukan mobilisasi kesadaran nasional. Seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, serta aparat keamanan (Densus 88, BNPT, Polri, TNI) harus bersatu padu meningkatkan kewaspadaan terhadap ruang-ruang publik yang berpotensi ditunggangi.

Reuni 212 dinilai memiliki risiko tinggi dimanfaatkan kembali oleh sisa-sisa kelompok terlarang seperti HTI, FPI, Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang ingin bangkit kembali (rebound) dengan sarana mengadakan konsolidasi massal.

Menutup keterangannya, Gus Wal meminta kepada pemerintah dan aparat penegak hukum yang terdiri dari Densus 88, BNPT, Polri, dan TNI untuk menolak, melarang, dan membubarkan acara Reuni 212 di manapun berada. Ia menekankan bahwa demi keselamatan bangsa, tidak ada tawar-menawar bagi pihak-pihak yang berupaya merusak NKRI.

Stabilitas keamanan adalah harga mati. Jangan biarkan masa depan Indonesia digadaikan oleh sekelompok orang yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi asing yang telah terbukti gagal dan dilarang di berbagai belahan dunia.

*) Pemerhati Politik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menegaskan perannya sebagai salah satu kebijakan strategis nasional yang memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025), Presiden Prabowo Subianto menyoroti capaian signifikan program tersebut yang dinilai telah membawa lompatan besar dalam peningkatan kualitas gizi nasional.

“Saudara-saudara saya terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional, kita sudah mencapai hari ini lebih dari 44 juta penerima manfaat diberikan Makan Bergizi Gratis,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menambahkan bahwa hingga akhir November pemerintah telah memproduksi dan mendistribusikan lebih dari dua miliar porsi makanan kepada para penerima manfaat di seluruh Indonesia. Presiden menilai capaian ini sebagai salah satu kebijakan paling progresif dalam memperbaiki kualitas gizi nasional.

Program MBG yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 juga mendapatkan dukungan kuat dari kalangan akademisi. Guru Besar Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Prof. Sandra Fikawati, menilai bahwa MBG memiliki momentum besar dalam menutup kesenjangan gizi sekaligus memperkuat fondasi sumber daya manusia Indonesia.

“Dulu pertumbuhan anak-anak tidak dipikirkan, makanya sumber daya manusia kurang kompetitif. MBG ini peluang besar karena sejak kecil anak dipupuk dengan gizi baik,” terang Prof. Sandra Fikawati.

Setelah pernyataannya, ia menjelaskan bahwa peningkatan gizi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kemampuan belajar, perkembangan otak, hingga kedisiplinan anak-anak dalam mengikuti kegiatan pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Penelitian Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan (PKGK) FKM UI juga menunjukkan hasil yang memperkuat urgensi program. Simulasi intervensi yang dilakukan di 15 sekolah TK hingga SMP serta satu posyandu di enam daerah memperlihatkan penurunan kasus gizi buruk dari 2 persen menjadi 0,5 persen dan gizi kurang dari 7,7 persen menjadi 6,4 persen. Dalam 15 minggu, rata-rata berat badan anak meningkat dua kilogram dan tinggi badan bertambah 2,9 sentimeter.

Temuan tersebut semakin memperkuat keyakinan bahwa penyediaan makanan bergizi secara rutin merupakan langkah strategis untuk menekan masalah kekurangan gizi. Tidak hanya itu, pemahaman siswa terhadap konsep gizi seimbang juga meningkat setelah menerima edukasi gizi bersamaan dengan pemberian makanan.

Prof. Sandra Fikawati menyebutkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan lima perguruan tinggi, termasuk UI, sedang menyusun modul edukasi untuk memperluas pemahaman gizi bagi siswa dan orang tua.
“Edukasi untuk memperkuat program MBG sedang disusun modulnya oleh BGN karena anak-anak perlu tahu manfaat makanan yang dibagikan,” jelas Prof. Sandra Fikawati.

Ia menambahkan bahwa BGN dan akademisi juga tengah mempersiapkan pembukaan sertifikasi nutrisionis.

“Sekarang sedang persiapan membuka sertifikasi nutrisionis agar ke depan tenaga gizi bisa memastikan keamanan pangan sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat,” tutup Prof. Sandra Fikawati.

Dengan capaian yang terus meningkat serta dukungan akademisi yang semakin kuat, Program MBG menunjukkan bahwa penguatan gizi sejak dini adalah investasi strategis untuk memastikan Indonesia memiliki generasi sehat, cerdas, dan kompetitif.