Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik judi daring yang semakin meresahkan masyarakat. Melalui langkah pemblokiran jutaan konten ilegal di ruang digital, negara menunjukkan ketegasan untuk menjaga keamanan sosial dan stabilitas ekonomi nasional.

Upaya yang kini dijalankan secara masif oleh berbagai lembaga ini dipandang sebagai langkah strategis dalam menanggulangi ancaman laten yang terus berkembang seiring pesatnya transformasi teknologi.

Direktur Strategis dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Muchtarul Huda, menekankan bahwa pemberantasan judi daring merupakan tugas krusial yang harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah dan seluruh unsur masyarakat.

Menurutnya, judi daring tidak hanya merusak tatanan ekonomi keluarga, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda, terutama pelajar yang rentan terpengaruh. Ia menegaskan bahwa konsekuensi sosial dari praktik ilegal itu sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga penanganannya tidak bisa lagi bersifat parsial atau sektoral.

Huda menjelaskan bahwa langkah pemutusan akses terhadap konten judi daring telah memberikan dampak signifikan terhadap menurunnya aktivitas transaksi ilegal.

“Upaya penutupan konten ini terbukti berdampak positif pada nilai perputaran uang. Pada 2025, jumlah deposit judi daring berhasil ditekan hingga Rp24 triliun, turun signifikan dari Rp51 triliun pada tahun sebelumnya,” ujarnya.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah berjalan efektif, meski membutuhkan penguatan lanjutan.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan ini tidak boleh membuat pemerintah dan masyarakat terlena. Modus perjudian daring, katanya, terus berevolusi dari waktu ke waktu. Para pelaku kejahatan digital memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menyamarkan aktivitas mereka dan menjangkau target yang lebih luas.

“Karena itu, pendekatan hukum harus berjalan beriringan dengan penguatan regulasi, edukasi publik, serta kerja sama lintas sektor,” tegasnya.

Huda menambahkan bahwa pemberantasan judi daring telah menjadi prioritas nasional sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlindungan rakyat dari ancaman kejahatan digital.

Sementara itu, Kabid Perlindungan Kemenko Polhukam, Erika, mengungkap bahwa pelaku judi daring terus menunjukkan langkah-langkah yang mempertahankan bisnis ilegal mereka.

“Salah satu taktik yang umum digunakan adalah pembelian domain secara massal untuk menghindari pelacakan dan pemblokiran otomatis,” jelasnya.

Selain itu, promosi melalui iklan terselubung juga semakin marak, menyusup dalam berbagai konten digital, termasuk kolom komentar di media sosial, forum publik, hingga platform live streaming.

Ia mendorong penguatan sistem pemutusan domain dan hosting yang berasal dari hulu, sehingga pelaku tidak dapat lagi memanfaatkan celah teknis untuk memindahkan situs mereka secara cepat.

Ia pun menekankan pentingnya penegakan aturan yang lebih ketat terhadap iklan digital serta game link yang kerap menyamar sebagai konten permainan padahal mengarah ke situs judi daring.

Jakarta — Upaya besar pemerintah dalam menindak praktik judi daring mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan. Akademisi Universitas Esa Unggul, Dr. Iswadi, memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menutup jutaan situs serta konten bermuatan judi daring sejak 2024 hingga 2025.

Komdigi melaporkan pemblokiran lebih dari 2,4 juta situs dan konten terkait judi daring sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 2 November 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,1 juta merupakan situs aktif yang gencar menyebarkan tautan dan jaringan distribusi judi daring. Selain itu, sebanyak 23.604 rekening terafiliasi aktivitas judi daring juga telah diserahkan kepada PPATK untuk diproses lebih lanjut.

“Total situs dan konten judi online yang telah ditutup mencapai 2.458.934, dengan lebih dari 2,1 juta di antaranya merupakan situs aktif,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid beberapa waktu lalu.

Dr. Iswadi menilai langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ruang digital yang aman. Ia menekankan bahwa pemberantasan judi daring hanya dapat berjalan efektif melalui kolaborasi lintas lembaga seperti Komdigi, PPATK, aparat penegak hukum, dan sektor keuangan.

“Ini menunjukkan sinergi nyata antarlembaga dalam menghadapi kejahatan digital yang semakin kompleks,” ujar Iswadi, di Jakarta (13/11).

Menurutnya, pemblokiran jutaan situs dalam waktu relatif singkat memperlihatkan peningkatan kapabilitas teknologi pemerintah dan efektivitas koordinasi antarinstansi. Ia menambahkan bahwa judi daring merupakan ancaman serius bagi stabilitas sosial karena berdampak pada ekonomi keluarga serta memicu tindak kriminalitas.

Di sisi lain, Direktur Strategis dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Muchtarul Huda, menjelaskan bahwa judi daring telah menjebak masyarakat lintas usia hingga kalangan pelajar. “Ini memunculkan berbagai masalah sosial, kriminalitas, serta tekanan ekonomi dalam keluarga. Maka, pemerintah telah menempatkan pemberantasan judi online ini sebagai prioritas nasional melalui Asta Cita Presiden Bapak Prabowo Subianto,” kata Huda.

Komdigi mencatat 7.390.258 konten judi daring berhasil ditangani sejak 2017 hingga 11 November 2025. Upaya tersebut berdampak signifikan, dengan turunnya deposit judi daring dari Rp 51 triliun menjadi Rp 24 triliun pada 2025.

Huda menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lengah karena modus pelaku terus berkembang. Ia mendorong penguatan regulasi, edukasi, serta kerja sama lintas sektor untuk menutup celah aktivitas judi daring.***

Jakarta — Pemerintah terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting, memperkuat ketahanan gizi nasional, serta memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan bergizi seimbang untuk tumbuh optimal.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyatakan, meski saat ini program tersebut masih difokuskan pada anak sekolah, pemerintah berencana memperluas sasarannya hingga ibu hamil dan balita.

“Program MBG sekarang masih untuk anak sekolah. Ke depan, idealnya juga untuk ibu hamil dan anak di bawah lima tahun. Dalam dua atau tiga tahun ke depan, kami harapkan MBG bisa masuk ke program stunting,” ujar Budi.

Rencana perluasan MBG akan dibahas lebih lanjut dengan Wakil Presiden selaku ketua percepatan penurunan stunting nasional. Diharapkan, sinergi lintas program ini dapat memperkuat upaya pemerintah menurunkan prevalensi stunting di tanah air.

Budi juga mengungkapkan, tahun ini Indonesia untuk pertama kalinya berhasil menekan angka stunting nasional hingga di bawah 20%. Capaian ini dianggap kemajuan penting menuju target RPJMN 2029 sebesar 14%.

Target RPJMN itu 14% di tahun 2029. Tahun ini kita ditargetkan di bawah 20%, dan alhamdulillah berhasil tercapai. Ini pertama kalinya Indonesia bisa di bawah 20%,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menyatakan dukungannya terhadap perluasan program MBG bagi lansia dan penyandang disabilitas, selama dibarengi dengan pembenahan tata kelola.

“Tentu kami mendukung jika program MBG tidak hanya menyasar siswa sekolah dan ibu hamil saja, tetapi juga penyandang difabel dan lansia. Kendati demikian, kami meminta agar program yang saat ini sedang berjalan dengan sasaran peserta didik dan ibu hamil dioptimalkan termasuk meminimalkan potensi keracunan dan makan basi yang banyak terjadi di berbagai daerah,” ujar Arzeti.

Arzeti berharap, dengan pembenahan sistem distribusi dan pengawasan, manfaat program MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima manfaat.

“Kami optimis, dengan adanya program MBG ini, manfaatnya akan dirasakan oleh generasi masa depan. Namun, memastikan semua berjalan lancar dan tepat sasaran adalah prioritas utama,” ujarnya

Melalui program ini, pemerintah berharap dapat memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045, di mana generasi muda tumbuh dengan tubuh sehat, pikiran cerdas, dan semangat nasional yang kuat.

JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah menunjukkan capaian signifikan. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 11 November 2025, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 42 juta orang di seluruh Indonesia. Angka ini jauh melampaui target awal tahun ini yang ditetapkan sebesar 17,5 juta penerima.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan bagian dari percepatan program nasional untuk memenuhi target baru sebanyak 82,9 juta penerima manfaat.

“Kita sudah jauh melampaui, tapi ini targetnya dipercepat dan kita ingin mengejar 82,9 juta,” kata Dadan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI, beberapa waktu lalu.

Sejalan dengan peningkatan jumlah penerima, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG juga mengalami percepatan pesat. Hingga November 2025, jumlah SPPG tercatat mencapai 14.853 unit, melampaui target awal sebanyak 5.000 unit.

Dadan menambahkan, fasilitas tersebut kini tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan. Kelompok penerima manfaat terbesar berasal dari kalangan pelajar SD. Tercatat, penerima di jenjang SD kelas 1–3 mencapai 7,77 juta orang, sementara SD kelas 4–6 sebanyak 7,53 juta orang.

Selain itu, jenjang SMP tercatat memiliki 6,64 juta penerima, SMA sebanyak 3,59 juta, dan SMK 3,35 juta penerima. Tidak hanya menyasar pelajar, program MBG juga mencakup kelompok rentan lain seperti ibu hamil sebanyak 267.657 orang, ibu menyusui 599.678 orang, serta bayi di bawah lima tahun 1,82 juta orang.

“Ini sudah bervariasi. Itu menyangkut total 420.000 kelompok yang kita capai dan seluruh penerima manfaat alhamdulillah sudah melebihi 50% dari total target kita tahun 2025,” kata Dadan.

Dtambahkan Dadan, sebagai langkah penguatan tata kelola, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025. Tim ini bertugas untuk memastikan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program di berbagai kementerian dan pemerintah daerah.

“Tim Koordinasi memiliki tugas mendukung penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan program makan bergizi gratis,” tegas Dadan

Sementara itu, untuk menilai efektivitas pelaksanaan MBG, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah tengah melakukan survei lapangan yang melibatkan 611 SPPG di 35 kabupaten/kota. Tim Analisis Ekonomi BPS Jateng, Didik Nursetyohadi, menyebut survei tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan BGN dan menjadi bagian penting dari evaluasi kebijakan pangan nasional.

“Tentunya survei ini untuk melihat dampak dari pelaksanaan MBG. Saat ini sudah mulai pendataannya. Nanti hasilnya kita serahkan ke BGN,” ujar Didik

Survei tersebut berlangsung sejak 27 Oktober hingga 14 November 2025, dan hasilnya akan menjadi dasar bagi BGN dalam menyusun strategi lanjutan untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Dengan capaian yang melampaui target, program MBG kini dinilai sebagai salah satu inisiatif strategis nasional yang mampu memperkuat ketahanan pangan, menurunkan angka gizi buruk, dan membangun generasi Indonesia yang lebih sehat serta produktif di masa depan.

Oleh : Nancy Dora )*

Pemerintah terus berkomitmen dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan sehat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh asupan gizi seimbang, sekaligus menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi masa depan yang produktif dan berdaya saing tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara aktif melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa efektivitas program MBG akan diperiksa secara berkala setiap enam bulan. Pemerintah akan mengukur tinggi dan berat badan para penerima manfaat secara rinci berdasarkan nama dan alamat untuk memperoleh data akurat mengenai perkembangan gizi anak-anak sekolah. Evaluasi ini dilengkapi dengan laporan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi instrumen penting dalam menilai dampak langsung program terhadap status gizi anak. Selain itu, Kemenkes juga akan melakukan Survei Gizi Nasional (SGN) setiap tahun untuk melihat tren perkembangan gizi anak di berbagai daerah.

Langkah evaluatif tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran. Pemeriksaan berkala akan memastikan program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan hasil nyata dalam meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia. Menteri Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa proses evaluasi ini akan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri, BGN, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), agar koordinasi berjalan optimal dan pengawasan di lapangan semakin kuat.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk menjamin keberhasilan program MBG juga mengambil peran penting dalam proses evaluasi nasional. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, menjelaskan bahwa BGN terus melakukan pemantauan terhadap tata kelola dan proses bisnis seluruh Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di Indonesia. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memastikan setiap tahap pelaksanaan memenuhi standar keamanan, higienitas, serta mutu bahan pangan yang digunakan.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap memperkuat kerja sama dengan BGN dalam menjalankan program MBG, khususnya dalam aspek pengawasan dan penegakan standar kesehatan. Pemkot Yogyakarta bersama dinas kesehatan dan BPOM daerah berkomitmen memastikan seluruh dapur penyedia pangan memenuhi ketentuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Disiplin dalam menjaga kebersihan dan kualitas bahan makanan dianggap menjadi faktor utama dalam menjaga keberhasilan program di tingkat daerah.

Kepala BGN, Dadan Hidayana menuturkan bahwa hingga Oktober 2025, terdapat lebih dari 13.000 Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di seluruh Indonesia, dan jumlahnya akan terus meningkat menjadi 25.400 hingga akhir tahun. Pemerintah juga memperluas jangkauan program ke daerah-daerah terpencil untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan bergizi. BGN menargetkan 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun dengan dukungan logistik, sumber daya manusia, serta infrastruktur dapur yang terstandar nasional.

Dalam evaluasi nasional yang dilakukan, BGN menetapkan standar baru terkait kualitas dan keamanan pangan. Setiap dapur penyedia makanan diwajibkan memiliki juru masak bersertifikat, alat rapid test bahan baku, dan perangkat sterilisasi makanan untuk menjaga higienitas. Pemerintah juga mewajibkan penggunaan air bersertifikat agar kualitas makanan lebih terjamin. Dengan demikian, setiap makanan yang disajikan melalui program MBG tidak hanya bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi anak-anak.

Selain itu, BGN juga mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin kepada seluruh pengelola SPPG di berbagai wilayah. Pelatihan ini mencakup standar operasional dapur, manajemen bahan pangan, hingga prosedur higienitas bagi para penjamah makanan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program dan memastikan penerapan standar operasional berjalan konsisten di seluruh daerah.

Pemerintah menilai bahwa keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan produktivitas generasi muda. Evaluasi berkala menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran dijalankan secara efektif. Pemerintah juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan program ini, termasuk pengawasan langsung terhadap kualitas bahan makanan dan kebersihan dapur penyedia.

Dengan pengawasan ketat, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta evaluasi berbasis data, pemerintah ingin memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sekadar inisiatif sosial, melainkan menjadi strategi nasional dalam membangun fondasi kesehatan bangsa. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi seimbang sejak dini diharapkan tumbuh menjadi generasi unggul yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Program MBG merupakan investasi jangka panjang yang berorientasi pada masa depan bangsa. Melalui peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah, pemerintah menyiapkan pondasi kuat menuju visi Indonesia Emas 2045. Upaya konsisten dalam evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang terukur, transparan, dan berdampak nyata bagi generasi penerus bangsa.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh: Septa Mariyani *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah porsi yang dibagikan, melainkan juga oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar masyarakat tidak sekadar menerima bantuan pangan, tetapi memahami nilai kesehatan dan keberlanjutan di baliknya.

Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), Budi Setiawan, menilai edukasi gizi harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan MBG. Budi mencontohkan gerakan Genius yang dijalankan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelum MBG diluncurkan. Program itu tidak hanya memberikan kudapan bergizi kepada siswa, tetapi juga mengedukasi tentang pola makan sehat dengan melibatkan pemerintah daerah dan lembaga pengawas pangan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa intervensi gizi yang efektif memerlukan kesadaran dan keterlibatan lintas pihak, bukan sekadar distribusi makanan.

Konsep seperti Genius menjadi model ideal bagi pelaksanaan MBG. Melalui pemetaan wilayah rawan gizi yang dilakukan Bapanas hingga tingkat kecamatan, pemerintah dapat menentukan daerah prioritas dan menyesuaikan menu dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini menjamin bahwa setiap anak mendapat asupan yang sesuai kondisi fisiologisnya, termasuk yang memiliki intoleransi laktosa atau alergi tertentu. Di sisi lain, tenaga pelaksana seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga perlu dibekali pemahaman tentang keamanan pangan dan prinsip gizi seimbang agar tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi agen perubahan perilaku gizi di lapangan.

Upaya membangun kesadaran ini semakin diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga. Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) gencar melakukan sosialisasi MBG ke berbagai daerah untuk menanamkan pentingnya pola makan sehat sejak dini. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menekankan bahwa MBG harus menjadi gerakan nasional yang berkelanjutan, bukan program sesaat. Dukungan legislatif melalui fungsi pengawasan dan regulasi diharapkan menjaga transparansi, mutu makanan, serta kesinambungan pendanaan lintas pemerintahan.

Pendekatan lintas sektor yang ditekankan Netty sejalan dengan prinsip kemandirian pangan lokal yang diusung BGN. Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Teguh Suparngadi, menjelaskan bahwa penyusunan menu MBG selalu mengacu pada potensi bahan baku daerah dan standar higienitas tinggi. Strategi ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Dengan demikian, program MBG berperan ganda—meningkatkan gizi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di akar rumput.

Namun, keberhasilan jangka panjang MBG juga bergantung pada kesiapan ekosistem sosialnya. Peneliti Article 33 Indonesia, Salsabila Kusumawardani, menilai bahwa sekolah harus menjadi pusat pendidikan gizi yang hidup. Seperti halnya konsep Shokuiku di Jepang, di mana pendidikan tentang makanan diatur secara nasional dan bahkan diajarkan oleh guru khusus gizi. Menurutnya, Indonesia dapat mengadopsi semangat tersebut dengan menjadikan sekolah ruang belajar tentang pangan sehat, sementara rumah tangga berperan memperkuat kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Salsabila menekankan pentingnya pendekatan ecosystem-first dalam memperluas cakupan MBG. Sebelum menambah jumlah penerima manfaat, pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan dapur sekolah. Langkah ini menjamin keamanan pangan sekaligus mengurangi risiko kasus seperti keracunan makanan yang sempat mencuat di beberapa daerah.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa edukasi gizi tidak bisa dilepaskan dari tata kelola dan keadilan sosial. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi akan tumbuh jika program ini dikelola secara partisipatif dan transparan. Melalui kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha, MBG dapat menjadi gerakan sosial yang mendorong perubahan perilaku makan sehat dan pengelolaan pangan yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat MBG sebagai investasi jangka panjang bagi generasi muda. Dalam Sidang Kabinet Paripurna Oktober 2025, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp330 triliun pada tahun 2026 untuk memperluas jangkauan program tersebut. Dana itu diharapkan tidak hanya berputar di pusat, tetapi juga mengalir hingga ke desa dan kecamatan untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional.

Kebijakan ini memperlihatkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia. Dengan kombinasi antara edukasi, kemandirian pangan lokal, dan dukungan fiskal besar, MBG bukan sekadar program sosial, tetapi transformasi sistemik menuju Indonesia yang lebih sehat dan berdaya. Ketika masyarakat memahami makna gizi dan menghargai proses di balik setiap porsi makanan, apresiasi terhadap program MBG akan tumbuh dengan sendirinya—mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencapai generasi emas yang sehat, cerdas, dan produktif pada 2045.

*) Pemerhati Gizi Masyarakat dan Pembangunan Sosial

Oleh: Sylvia Mote *)

Komitmen pemerintah pusat memperluas akses hunian layak di Papua menunjukkan keseriusan membangun Indonesia wilayah timur. Melalui Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, Papua ditempatkan sebagai prioritas untuk memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung. Program ini bukan hanya menjawab kebutuhan dasar akan rumah, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menurunkan kemiskinan, memperkuat aktivitas ekonomi lokal, dan menghadirkan ruang hidup yang lebih sehat dan produktif bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah pusat mendukung penuh usulan pembangunan 14.882 unit rumah layak huni di Papua. Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua akan diperkuat agar percepatan pembangunan berjalan tanpa hambatan. Ia juga menekankan bahwa program ini merupakan terobosan strategis Presiden Prabowo yang menempatkan Papua sebagai bagian integral dari pemerataan pembangunan nasional. Pandangan tersebut menegaskan bahwa penyediaan rumah rakyat telah menjadi salah satu prioritas paling nyata dalam agenda pemerintah, terutama di wilayah yang selama ini menghadapi tantangan infrastruktur dan akses pelayanan dasar.

Pendekatan pembangunan hunian di Papua tidak dilakukan secara seragam, melainkan melalui penyesuaian desain dan model rumah yang diselaraskan dengan karakteristik sosial ekonomi masing-masing daerah. Maruarar menyebut bahwa sinkronisasi data pusat dan daerah menjadi kunci agar alokasi rumah benar-benar tepat sasaran. Ia menilai bahwa rumah layak huni tidak hanya memenuhi fungsi fisik, tetapi juga menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan yang bertumpu pada kualitas hidup masyarakat. Prioritas ini sekaligus mempertegas bahwa pembangunan Papua tidak lagi semata bertumpu pada proyek besar, melainkan pada kebutuhan dasar yang menyentuh langsung masyarakat.

Salah satu daerah yang menunjukkan kesiapan menyambut program ini adalah Kabupaten Biak Numfor. Pemerintah kabupaten telah mengusulkan 3.400 unit rumah layak huni dan jumlah tersebut diperkirakan bertambah setelah verifikasi data masyarakat berpenghasilan rendah selesai dilakukan. Kepala Dinas PKP Biak Numfor, Frits G. Senandi, menjelaskan bahwa verifikasi berjalan dinamis karena data dari sejumlah kampung datang secara bertahap. Ia memastikan bahwa pemutakhiran data akan terus diperkuat agar pemerintah pusat memperoleh gambaran akurat mengenai jumlah kebutuhan rumah di Biak Numfor. Situasi ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah merespons serius program nasional dan ingin memastikan tidak ada warga berhak yang terlewatkan.

Program ini tidak hanya berlangsung di wilayah pesisir, tetapi juga menyentuh daerah terpencil seperti Kabupaten Asmat yang ditunjuk sebagai pilot project untuk Provinsi Papua Selatan. Target pembangunan 1.000 unit rumah dari total 8.000 kuota provinsi tersebut menandai langkah awal yang penting untuk menghadirkan perubahan nyata di daerah yang selama ini dikenal menghadapi tantangan infrastruktur. Direktur Utama PT Papua Bornesia Nusantara, Johanes Kutanggas, yang juga putra asli Papua, menjelaskan bahwa pembangunan rumah subsidi di Asmat dilakukan dengan mengacu pada kondisi lokal. Ia menggambarkan bagaimana penggunaan kayu lokal menjadi pilihan tepat karena sesuai dengan karakteristik alam dan budaya masyarakat Asmat. Konsep “membangun dari dan untuk masyarakat Papua” mencerminkan pendekatan pembangunan yang inklusif serta memberi ruang besar bagi kearifan lokal.

Johanes menilai bahwa program 3 juta rumah di Asmat membawa makna kemanusiaan yang kuat karena memberikan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak, termasuk nelayan, pengojek, dan warga tanpa penghasilan tetap. Program ini tidak hanya memenuhi hak dasar masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui pelibatan kontraktor lokal, pekerja setempat, serta penggunaan bahan bangunan dari daerah tersebut. Dengan demikian, pembangunan rumah di Asmat tidak berhenti pada penyediaan unit, tetapi menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

Apresiasi atas pelaksanaan program juga datang dari tokoh masyarakat. Kepala suku Asmat, Felix Owom, menyampaikan bahwa masyarakat merasa bersyukur karena pemerintah hadir dan memberikan perhatian nyata. Pernyataan ini memperkuat bahwa keberadaan program 3 juta rumah memulihkan optimisme publik terhadap pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pemerintah juga mulai memperhatikan aspek keberlanjutan pasca pembangunan. Kawasan kumuh yang direvitalisasi harus dikembangkan menjadi ruang produktif seperti kawasan wisata atau pusat ekonomi kreatif. Pemerintah tidak ingin melihat kawasan yang telah dibangun kembali kumuh setelah beberapa tahun, sehingga pengelolaan jangka panjang akan didorong melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pelaku usaha. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan rumah rakyat tidak berhenti pada penyediaan fisik bangunan, tetapi mencakup tata ruang berkelanjutan yang mendukung aktivitas ekonomi serta memungkinkan masyarakat mendapatkan manfaat jangka panjang.

Keseluruhan upaya ini memperlihatkan bahwa Program 3 Juta Rumah menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Papua. Dengan dukungan pemerintah pusat, kesiapan pemerintah daerah, dan keterlibatan masyarakat lokal, Papua mendapat posisi penting dalam visi besar pembangunan nasional. Kehadiran rumah layak huni tidak hanya menyelesaikan persoalan tempat tinggal, tetapi menjadi simbol kehadiran negara yang berpihak kepada rakyat. Program ini menguatkan pesan bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan Papua tidak lagi bersifat simbolik, tetapi berjalan konkret, terarah, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua

Oleh: Yopi Nawipa*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Tanah Papua. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Nasional Tiga Juta Rumah. Papua menjadi bagian penting dari program strategis ini, dengan rencana pembangunan dan rehabilitasi 14.882 unit rumah layak huni yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Langkah ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah upaya komprehensif untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan. Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi pembangunan Papua Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni (CERAH). Pembangunan rumah layak huni dinilai sebagai salah satu pilar penting dalam mengentaskan kemiskinan, memperluas akses terhadap tempat tinggal yang aman, serta memperkuat sendi-sendi sosial masyarakat di berbagai wilayah Papua.

Rencana pembangunan 14.882 unit rumah tersebut akan tersebar di sembilan kabupaten dan kota di Papua, meliputi Kota Jayapura sebanyak 3.512 unit, Kabupaten Keerom 2.504 unit, Kabupaten Kepulauan Yapen 1.201 unit, Kabupaten Jayapura 2.671 unit, Kabupaten Supiori 1.046 unit, Kabupaten Waropen 471 unit, Kabupaten Sarmi 335 unit, Kabupaten Mamberamo Raya 293 unit, dan Kabupaten Biak Numfor 2.849 unit. Penyebaran ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak terpusat di perkotaan saja, melainkan menyentuh daerah-daerah pelosok yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.

Pemerintah Provinsi Papua memandang pembangunan rumah layak huni sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain memberikan tempat tinggal yang aman dan sehat, program ini juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi baru di sekitar kawasan hunian. Lingkungan yang tertata dan layak dapat memicu tumbuhnya usaha kecil, perdagangan lokal, serta kegiatan produktif lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa Papua memiliki posisi strategis dalam implementasi Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah yang menjadi terobosan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembangunan perumahan rakyat bukan hanya urusan fisik, tetapi juga bagian dari strategi pemerataan kesejahteraan nasional. Ia menekankan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua.

Koordinasi yang baik antara kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah pusat akan melakukan sinkronisasi data bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan perumahan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ketepatan sasaran menjadi penting, mengingat banyak masyarakat Papua berpenghasilan rendah yang selama ini hidup di rumah tidak layak huni atau bahkan belum memiliki tempat tinggal tetap.

Selain membangun rumah, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada keberlanjutan kawasan perumahan. Maruarar Sirait menekankan bahwa setiap kawasan yang telah dibangun harus memiliki prospek jangka panjang agar tidak kembali menjadi lingkungan kumuh. Oleh karena itu, setiap wilayah yang mendapat program pembangunan rumah akan dirancang agar memiliki potensi ekonomi baru, seperti pengembangan kawasan wisata lokal, pusat kegiatan ekonomi kreatif, atau fasilitas sosial yang dapat meningkatkan interaksi dan produktivitas warga.

Penyesuaian desain rumah dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat Papua juga menjadi prioritas penting. Papua memiliki keragaman budaya serta kondisi alam yang khas, mulai dari daerah pesisir hingga pegunungan. Pemerintah memastikan bahwa desain dan model rumah yang dibangun akan menyesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik lokal, agar hunian tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga relevan dengan gaya hidup dan nilai-nilai masyarakat setempat.

Program pembangunan rumah layak huni di Papua ini juga diharapkan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Proses pembangunan yang melibatkan tenaga kerja daerah akan menumbuhkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kemandirian warga. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia yang selama ini masih tertinggal dibanding kawasan lain.

Gubernur Papua Mathius Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan dasar masyarakat Papua. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memperkuat kesejahteraan rakyat di Papua. Dengan dukungan penuh dari Kementerian PKP, program tiga juta rumah diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan sosial dan ekonomi, sekaligus mempercepat transformasi Papua menuju masa depan yang lebih sejahtera dan mandiri.

Lebih dari sekadar membangun rumah, inisiatif ini mencerminkan tekad kuat pemerintah untuk menjadikan Papua sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan pendekatan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis kebutuhan masyarakat, program tiga juta rumah diharapkan mampu menumbuhkan optimisme baru bagi rakyat Papua. Hunian yang layak bukan hanya tempat berteduh, tetapi juga fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan sejahtera.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan perumahan rakyat di Papua akan menjadi simbol nyata dari semangat pemerataan pembangunan Indonesia. Dari Jayapura hingga Biak, dari pesisir hingga pedalaman, program ini diharapkan menjadi bukti bahwa negara hadir untuk seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Papua tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berkeadilan sosial bagi seluruh warganya.

*Penulis merupakan Peneliti Sosial dan Ekonomi Masyarakat Adat Papua

Jayapura – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Papua melalui program pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebanyak 14.882 unit rumah layak huni diajukan Pemerintah Provinsi Papua kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bagian dari program nasional penyediaan tiga juta rumah.

Gubernur Papua Mathius Fakhiri menjelaskan bahwa pengajuan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung visi pembangunan Papua Cerdas, Sejahtera, Harmoni (CERAH), terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“kami telah melakukan pertemuan dengan Kementerian PKP membahas pembangunan tiga juta rumah layak huni. Untuk Papua, kami mengajukan 14.882 unit yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota,” ujar Mathius Fakhiri di Jayapura, Rabu (12/11).

Ia merinci, pembangunan rumah akan tersebar di sejumlah wilayah, yakni Kota Jayapura sebanyak 3.512 unit, Kabupaten Keerom 2.504 unit, Kabupaten Kepulauan Yapen 1.201 unit, Kabupaten Jayapura 2.671 unit, Kabupaten Supiori 1.046 unit, Kabupaten Waropen 471 unit, Kabupaten Sarmi 335 unit, Kabupaten Mamberamo Raya 293 unit, serta Kabupaten Biak Numfor 2.849 unit.

Menurut Mathius, program tersebut menjadi salah satu pilar utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Ia berharap sinergi lintas kementerian dapat mempercepat realisasi pembangunan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang selama ini belum memiliki hunian layak.

“Program rumah layak huni sangat penting untuk mengurangi angka kemiskinan sekaligus mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat Papua,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyambut baik usulan Pemerintah Provinsi Papua dan menegaskan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan perumahan rakyat di Tanah Papua.

“Kami tentu akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk pembangunan perumahan yang merupakan bagian dari terobosan Presiden Prabowo dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat,” kata Maruarar Sirait.

Ia menekankan pentingnya koordinasi dan penyelarasan data antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. “Saya minta agar data rakyat Papua diperhatikan dengan baik. Data dari BPS akan kami koordinasikan melalui dinas dan direktorat terkait agar program ini benar-benar tepat guna,” ujarnya.

Pemerintah optimistis bahwa penyediaan ribuan unit rumah layak huni tersebut tidak hanya akan membuka akses tempat tinggal yang lebih baik bagi masyarakat Papua, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan wilayah serta memperkuat fondasi kesejahteraan di Tanah Papua.

Jakarta – Pemerintah pusat menegaskan komitmen kuat untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Papua. Dukungan tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam pertemuan dengan Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

“Program pembangunan 14.882 rumah ini merupakan bagian dari terobosan Presiden Prabowo melalui Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah. Papua menjadi bagian penting dari upaya pemerataan pembangunan nasional,” ujar Maruarar Sirait.

Ia menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pembangunan rumah rakyat bukan semata urusan infrastruktur, melainkan upaya komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di wilayah timur Indonesia.

Lebih lanjut, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa kementeriannya akan memastikan proses pembangunan disertai sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini diperlukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan mengakses hunian layak.

“Kami akan menyelaraskan data dengan Pemerintah Provinsi Papua agar program perumahan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan kawasan pasca pembangunan rumah. Maruarar Sirait menekankan agar kawasan yang telah direvitalisasi tidak kembali menjadi kumuh dalam waktu singkat.

“Kawasan yang sudah dibangun harus memiliki prospek jangka panjang. Misalnya, bisa dikembangkan menjadi pusat wisata atau kawasan ekonomi kreatif yang membuka lapangan kerja baru,” tambahnya.

Kementerian PKP berencana menyesuaikan model dan desain rumah sesuai karakteristik sosial ekonomi serta kondisi geografis Papua. Penyesuaian ini dinilai penting agar hunian yang dibangun tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

“Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Karena itu, desain rumah harus menyesuaikan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ungkap Maruarar Sirait.

Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan perumahan rakyat di Papua. Ia berharap kolaborasi ini dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat pemerataan pembangunan.

“Usulan 14.882 unit rumah layak huni ini kami ajukan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat Papua yang belum memiliki tempat tinggal layak. Pemerintah provinsi siap berkolaborasi penuh dengan kementerian terkait,” pungkas Mathius Fakhiri.

Dengan dukungan tersebut, pemerintah optimistis program penyediaan perumahan di Papua akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, serta mempercepat transformasi pembangunan di kawasan timur Indonesia. (*)