Oleh: Fajar Dwi Santoso

Jangan sampai publik terjebak ke dalam ajakan demonstrasi dan adanya upaya provokasi dari segelintir kelompok yang tidak bertanggung jawab terkait dengan penolakan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Beragam elemen masyarakat melihat dengan sangat jelas bahwa memang ada semacam upaya provokasi, yang mana hal tersebut sebagai langkah yang dapat menggoyahkan ketertiban umum serta menciptakan gesekan horizontal yang justru akan semakin merugikan khalayak luas.

Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 pada 10 November 2025 dinilai sudah sah secara hukum, serta wajar dalam konteks sejarah, dan telah relevan dengan kontribusi Presiden RI ke-2 tersebut selama ini dalam perjalanan pembangunan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh pihak untuk dapat secara tegas menolak jika terdapat ajakan melakukan aksi jalanan dan demonstrasi serta segala bentuk provokasi yang muncul, karena hal tersebut sebagai upaya untuk terus menjaga keharmonisan sosial, bukan sebagai bentuk pembungkaman pendapat sebagaimana isu narasi yang diframing sedemikian rupa belakangan ini.

Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan menegaskan bahwa penganugerahan gelar tersebut telah melewati proses kajian panjang serta penilaian objektif dari lembaga resmi negara.

Polemik yang muncul after keputusan tersebut dipandang sebagai dinamika yang lumrah dalam negara demokratis. Perbedaan pendapat memang menjadi bagian dari ruang publik, namun pengelolaannya membutuhkan kedewasaan agar tidak merusak fondasi persatuan nasional. Dorongan agar publik tetap tenang dan berpikir jernih muncul sebagai usaha menghadirkan ketertiban yang memungkinkan aspirasi tetap tersalurkan secara konstruktif.

Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, memberikan tekanan kuat pada risiko penunggang gelap yang mungkin memanfaatkan momentum penolakan tersebut. Ia menyoroti bahwa aksi demonstrasi rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak pernah sungguh-sungguh memperjuangkan substansi persoalan, melainkan hanya ingin menciptakan kegaduhan politik.

Sorotannya terhadap nilai-nilai ketimuran menegaskan bahwa ruang publik Indonesia memiliki tradisi musyawarah dan penyampaian pendapat yang beradab. Karena itu, ia menilai masyarakat perlu lebih berhati-hati agar tidak terdorong mengikuti aksi yang justru mengancam jalinan persaudaraan dan kedamaian sosial.

Ia juga memandang proses penetapan gelar pahlawan nasional tersebut telah dijalankan dengan mekanisme resmi dan kajian mendalam oleh lembaga berwenang. Penilaian itu membuatnya menegaskan kembali bahwa publik lebih baik menyalurkan pendapat melalui cara-cara konstitusional yang memberikan ruang bagi argumentasi rasional, bukan melalui kerumunan yang rentan ditunggangi kepentingan destruktif.

Wakil Presiden ke-13 RI, KH Ma’ruf Amin, memandang pentingnya menjaga ketenangan kolektif demi meredam risiko eskalasi di lapangan. Ia mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terbawa arus provokasi yang justru memperlebar ketegangan sosial.

Dalam pandangannya, penyelesaian polemik semestinya ditempuh dengan kepala dingin dan mempercayakan mekanisme hukum yang telah disediakan negara. Ia menilai pengendalian situasi melalui langkah cepat pemerintah sangat krusial agar perkembangan di lapangan tetap terkendali tanpa membuka ruang bagi tindakan anarkis.

Dorongan Ma’ruf Amin agar aparatur penegak hukum menjaga transparansi juga menjadi penegasan bahwa jalur konstitusional adalah arena yang memberikan kepastian. Pendekatan itu menghilangkan ruang bagi keraguan publik sekaligus mengokohkan legitimasi keputusan negara. Dalam kerangka tersebut, demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kekisruhan dianggap tidak memberi manfaat apa pun bagi masyarakat luas.

Majelis Ulama Indonesia melalui Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidlowi, menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas utama. Ia memandang aksi demonstrasi yang berpotensi merusak fasilitas umum dan menghambat aktivitas masyarakat sebagai tindakan yang tidak lagi berada dalam konteks penyampaian aspirasi.

Ketika aktivitas di ruang publik telah menimbulkan keresahan dan merugikan kepentingan banyak pihak, ia menilai aksi tersebut perlu dihentikan demi kebaikan bersama. Pendapat tersebut memperjelas pentingnya memisahkan antara penyampaian pendapat secara sehat dengan tindakan yang justru membebani masyarakat luas.

Dalam pandangan banyak elemen masyarakat lintas sektor, gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto merupakan bentuk penghargaan negara atas jejak pengabdian panjang yang telah memengaruhi arah pembangunan nasional.

Banyak yang menilai Soeharto telah memberikan fondasi stabilitas ekonomi dan politik dalam periode yang menentukan bagi perjalanan Indonesia. Karena itu, ajakan untuk menolak gelar tersebut melalui demonstrasi jalanan dianggap tidak relevan dengan kenyataan historis maupun proses hukum yang telah dilalui.

Pemerintah bersama berbagai komponen masyarakat melihat partisipasi publik dalam menjaga kondusivitas nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai perjuangan para pahlawan. Ruang publik yang damai memberikan kesempatan bagi perbedaan pandangan untuk berkembang tanpa mengganggu keteraturan sosial.

Dorongan untuk menolak provokasi tidak dimaksudkan untuk menutup ruang diskusi, melainkan untuk memastikan bahwa perdebatan mengenai gelar pahlawan berlangsung dalam koridor yang sehat dan bermartabat.

Masyarakat dari berbagai latar belakang didorong untuk tetap waspada, kritis, namun tidak larut dalam agitasi yang tidak bertanggung jawab. Mengutamakan persaudaraan, menjaga stabilitas, dan memastikan ketenteraman publik menjadi sikap penting agar perbedaan visi tidak bergeser menjadi bibit konflik. Dalam konteks tersebut, menolak provokasi demonstrasi menjadi pilihan rasional untuk menjaga kebersamaan dan keutuhan bangsa. (*)

Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya

Oleh: Andi Ramli

Masyarakat Indonesia sebaiknya mengabaikan saja seruan demonstrasi yang menolak penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Republik Indonesia Ke-2, Soeharto. Ajakan melaksanakan aksi massa merupakan provokasi nyata dari segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab, berupaya keras menolak keputusan negara. Padahal, negara sudah memfasilitasi setiap warga agar demokratisasi tetap berjalan dan hidup subur di Indonesia, yakni melalui jalur konstitusional.

Menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh pihak untuk dapat memilih dan memilah mana saja narasi provokasi dan mana yang memang menenangkan publik, karena hal tersebut berkaitan dengan betapa pentingnya menjaga stabilitas serta persatuan nasional.

Pihak-pihak tersebut berpendapat, perbedaan pandangan sebaiknya disalurkan melalui mekanisme hukum dan institusi yang memang telah tersedia, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan justru melalui aksi massa yang sangat berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Para akademisi hukum dan aktivis HAM menyarankan agar penolakan itu diajukan melalui jalur hukum yang sah, misalnya dengan menggugat Keputusan Presiden (Keppres) tentang penganugerahan gelar tersebut ke PTUN.

Alternatif lain, mengajukan uji materi undang-undang terkait ke MK jika dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seruan tersebut secara fundamental bertujuan untuk meredam ketegangan sosial dan politik yang mungkin saja timbul akibat pro-kontra pemberian gelar itu.

Masyarakat secara khusus diminta tidak terprovokasi oleh ajakan demo dan harus berfokus pada cara-cara penyampaian aspirasi yang damai dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Pemerintah sendiri telah menyatakan bahwa proses pemberian gelar pahlawan telah melalui serangkaian tahapan dan kajian sejarah yang sangat mendalam. Pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto, dalam pandangan banyak elemen masyarakat lintas sektor, merupakan bentuk penghargaan negara atas jejak pengabdian panjang yang telah memengaruhi arah pembangunan nasional.

Banyak pihak menilai Soeharto telah memberikan fondasi stabilitas ekonomi dan politik dalam periode yang sangat menentukan bagi perjalanan Indonesia ke depan. Karena itu, ajakan menolak gelar tersebut melalui demonstrasi jalanan dianggap tidak relevan dengan kenyataan historis maupun proses hukum yang sudah dilalui sebelumnya.

Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menyatakan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Ke-2 Soeharto sudah bukan lagi menjadi isu pro dan kontra jika telah ditetapkan oleh pemerintah.

Jusuf Kalla mengajak publik agar perlu menerima pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sebagai sebuah kenyataan yang harus diakui. Jusuf Kalla memang tidak menampik bahwa Soeharto memiliki kekurangan, tetapi sosok tersebut juga mempunyai jasa besar bagi negara.

Dia juga menambahkan bahwa semua orang memiliki kekurangan, dan tidak ada yang sempurna. Jusuf Kalla menilai Soeharto pada eranya telah membawa negeri ini menjadi lebih baik, mencatat pertumbuhan ekonomi kala itu bisa mencapai 7 hingga 8 persen.

Pertumbuhan ekonomi tersebut sulit dicapai kembali setelah eranya. Jusuf Kalla mengatakan bahwa semua sosok pun memiliki perannya masing-masing kepada bangsa dan negara. Pemberian gelar pahlawan, menurutnya, sama seperti nilai-nilai dalam agama. Jika amal seseorang lebih banyak daripada dosa, maka orang itu akan masuk surga. Ini sama juga, bahwa memang ada masalah, tapi sumbangannya kepada bangsa jauh lebih banyak.

Selanjutnya, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, memandang sangat penting untuk menjaga ketenangan kolektif demi meredam risiko eskalasi di lapangan. KH Ma’ruf Amin mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terbawa arus provokasi yang justru hanya akan memperlebar ketegangan sosial.

Dalam pandangannya, penyelesaian polemik semestinya ditempuh dengan kepala dingin dan harus mempercayakan mekanisme hukum yang telah disediakan oleh negara. KH Ma’ruf Amin menilai pengendalian situasi melalui langkah cepat pemerintah sangatlah krusial agar perkembangan di lapangan tetap terkendali tanpa membuka ruang bagi tindakan anarkis yang tidak perlu.

Dorongan KH Ma’ruf Amin agar aparatur penegak hukum menjaga transparansi juga menjadi penegasan bahwa jalur konstitusional adalah arena yang memberikan kepastian hukum yang jelas.

Pendekatan itu menghilangkan ruang bagi keraguan publik sekaligus mengokohkan legitimasi keputusan negara. Dalam kerangka tersebut, demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kekisruhan dianggap tidak memberi manfaat apa pun bagi masyarakat luas.

Terakhir, Majelis Ulama Indonesia melalui Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki Baidlowi, menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas utama. Masduki Baidlowi memandang aksi demonstrasi yang berpotensi merusak fasilitas umum dan menghambat aktivitas masyarakat sebagai tindakan yang tidak lagi berada dalam konteks penyampaian aspirasi.

Ketika aktivitas di ruang publik telah menimbulkan keresahan dan merugikan kepentingan banyak pihak, ia menilai aksi tersebut perlu dihentikan demi kebaikan bersama. Pendapat itu memperjelas betapa pentingnya memisahkan antara penyampaian pendapat secara sehat dengan tindakan yang justru membebani masyarakat luas.

Masyarakat dari berbagai latar belakang didorong untuk tetap waspada dan kritis, namun tidak larut dalam agitasi yang tidak bertanggung jawab. Mengutamakan persaudaraan, menjaga stabilitas, dan memastikan ketenteraman publik menjadi sikap yang sangat penting agar perbedaan visi tidak bergeser menjadi bibit konflik berkepanjangan. Dalam konteks tersebut, menolak provokasi demonstrasi menjadi pilihan rasional untuk menjaga kebersamaan dan keutuhan bangsa. (*)

Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia

JAKARTA — Pemerintah bersama dengan berbagai elemen masyarakat mengimbau kepada publik untuk bisa menghindari provokasi.

Hal tersebut terkait dengan adanya ajakan untuk melakukan demonstrasi terkait dengan penolakan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto.

Ajakan tersebut disampaikan untuk semakin menjaga stabilitas nasional dan mencegah adanya potensi gangguan ketertiban umum di tengah masyarakat.

Pemerintah menegaskan bahwa gelar tersebut telah melalui serangkaian proses secara resmi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 yang ditetapkan pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan terkait dengan bagaimana pentingnya untuk terus mengedepankan sikap secara bijak dalam menanggapi reaksi publik yang beragam terhadap keputusan negara tersebut.

“Mari kita wujudkan nilai perjuangan dengan menjaga keamanan dan ketertiban bersama,” katanya.

“Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tantangan terbesar bangsa saat ini adalah bagaimana caranya seluruh pihak mampu secara bersama-sama dalam menjaga persatuan di tengah derasnya arus digital dan perbedaan pandangan.

“Pahlawan masa kini adalah mereka yang mampu menjaga kedamaian, menebarkan kebaikan, serta memperkuat semangat gotong royong di lingkungan masing-masing,” tambahnya.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menegaskan bagaimana kesiapan dari seluruh aparat keamanan dalam menjaga situasi nasional agar senantiasa tetap dalam keadaan yang kondusif.

“Kami telah menyiapkan langkah antisipatif agar situasi tetap aman dan damai,” ungkapnya.

“Namun yang terpenting adalah peran aktif masyarakat dalam menolak provokasi dan menyebarkan pesan persaudaraan,” ujarnya.

Ia mengajak publik menjadikan momentum Hari Pahlawan sebagai penguatan semangat persatuan.

“Mari bersama menjaga kondusivitas, menghormati jasa para pahlawan, dan melanjutkan perjuangan mereka dengan menjaga keamanan serta persaudaraan di masyarakat,” tegasnya.

Dukungan atas penganugerahan gelar tersebut juga datang dari berbagai organisasi, termasuk Muhammadiyah.

Dr. Makroen Sanjaya, Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, menilai Soeharto sebagai tokoh yang memiliki rekam jejak signifikan dalam sejarah bangsa.

Ia menyebut peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 serta keberhasilannya mendorong Repelita dan swasembada beras sebagai bentuk kontribusi yang berdampak besar terhadap pembangunan nasional.

Pemerintah kembali menyerukan masyarakat untuk menghormati keputusan negara, menjaga ketenangan, serta menghindari segala bentuk provokasi demi mengutamakan stabilitas nasional dan persatuan bangsa. (*)

JAKARTA — Pemerintah bersama dengan berbagai macam elemen masyarakat kompak mengajak kepada seluruh publik untuk tidak mudah dalam terprovokasi oleh adanya ajakan demonstrasi dan segala bentuk upaya provokasi.

Hal tersebut terkait dengan adanya penolakan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dari sejumlah pihak.

Seruan tersebut disampaikan agar ketertiban umum tetap dapat terjaga di tengah menguatnya dinamika politik pascapenetapan gelar melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 pada 10 November 2025.

Pihak berwenang menegaskan bahwa perbedaan pendapat sejatinya memang merupakan hal yang sangat wajar untuk terjadi dan menjadi bagian dari demokrasi.

Meski begitu, penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan melalui jalur yang konstitusional agar tidak sampai justru mengganggu stabilitas sosial.

Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, menyoroti adanya potensi penunggang gelap dalam aksi penolakan tersebut.

“Kami menerima aspirasi, kan aspirasi lain juga kami terima, tapi kan secara ketimuran lah,” katanya.

“Karena itu, segala bentuk unjuk rasa yang berpotensi memecah persaudaraan harus dihindari,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa proses penetapan gelar pahlawan nasional itu telah melalui berbagai macam proses rangkaian kajian yang dilakukan secara mendalam oleh lembaga resmi negara sehingga masyarakat diharapkan menyalurkan pendapat secara tertib dan beradab.

Wakil Presiden ke-13 RI, KH Ma’ruf Amin, juga menyerukan publik untuk menjaga ketenangan dan menghindari tindakan anarkis.

“Saya juga meminta kepada semua lapisan masyarakat untuk tenang, tidak terprovokasi, dan tersulut emosi agar hal ini bisa diselesaikan dengan secepat-cepatnya,” ungkapnya.

“Tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.

Ia mendorong pemerintah mengambil langkah cepat dan tepat untuk mencegah meluasnya aksi serta memastikan penegakan hukum secara transparan apabila terjadi pelanggaran.

Majelis Ulama Indonesia turut memberikan imbauan agar masyarakat tidak melanjutkan aksi demonstrasi yang berpotensi merusak fasilitas publik dan mengganggu ketertiban.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI, Masduki Baidlowi, menegaskan pentingnya menghentikan aksi yang merugikan kepentingan umum.

“Ketika sudah menimbulkan kerusakan, keresahan, dan kesulitan bagi publik, saya kira itu harus dihentikan,” ujarnya.

Pemerintah menilai partisipasi masyarakat dalam menjaga kondusivitas nasional merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai perjuangan para pahlawan.

Semua pihak diajak mengedepankan persaudaraan, menolak provokasi, dan memastikan perbedaan pandangan tidak berubah menjadi potensi konflik sosial demi kepentingan bangsa secara keseluruhan. (*)

Oleh : Gracia Tan )*

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto menjadi penanda bahwa negara terus menjaga tradisi menghormati tokoh yang memiliki kontribusi besar bagi perjalanan bangsa. Pemerintah menilai, penghormatan semacam ini diperlukan agar sejarah nasional terbaca dengan adil dan proporsional, tanpa menafikan jasa para pemimpin yang pernah berperan penting dalam pembangunan Indonesia.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan keputusan ini melalui Keppres Nomor 116.TK/2025 setelah mempertimbangkan aspek pengabdian, kepemimpinan, serta dampak jangka panjang dari kebijakan yang pernah dijalankan Soeharto. Pemerintah melihat bahwa sebagian besar kemajuan dasar pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari era kepemimpinannya. Karena itu, upacara penganugerahan di Istana digelar secara khidmat sebagai pengakuan negara atas warisan tersebut.

Langkah pemerintah ini mendapat apresiasi dari banyak pihak. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyampaikan penghargaan terhadap keputusan tersebut. Ia menilai bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto mencerminkan keberanian pemerintah untuk membaca sejarah secara utuh.

Dalam pandangan Surya Paloh, pembangunan nasional pada masanya telah memberikan arah bagi transformasi Indonesia, dan penilaian terhadap tokoh bangsa seharusnya menonjolkan kontribusinya tanpa mengabaikan pembelajaran dari kekurangan yang pernah terjadi. Surya Paloh juga memandang bahwa penetapan ini menunjukkan kedewasaan politik pemerintah dalam memandang peran Soeharto bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai pemimpin yang pernah meletakkan fondasi stabilitas dan pembangunan. Pandangan ini memperlihatkan bahwa penghargaan negara memiliki makna lebih dari sekadar simbol, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap warisan sejarah yang masih memberi pengaruh hingga kini.

Sikap positif juga datang dari Ketua MPR R, Ahmad Muzani. Ia menilai bahwa tradisi menghargai pemimpin terdahulu merupakan tanda kedewasaan bangsa. Muzani menekankan pentingnya prinsip menjaga kebaikan seorang pemimpin dan menjadikan kekurangannya sebagai pelajaran bersama. Baginya, pemerintah melalui keputusan ini telah menjalankan nilai tersebut secara tepat dan penuh hormat.

Selain itu, Muzani menegaskan bahwa seluruh proses hukum terkait Soeharto telah diselesaikan. Dengan demikian, secara konstitusional maupun moral, pemerintah tidak memiliki hambatan dalam memberikan gelar pahlawan kepada tokoh yang dianggap memiliki jasa besar bagi bangsa. Hal ini memperjelas bahwa keputusan pemerintah dilakukan melalui pertimbangan matang, tidak tergesa-gesa, dan mengedepankan sikap adil terhadap sejarah nasional.

Dukungan lain juga datang dari kalangan adat. Ketua Umum DPP Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII), Paulus Sinambela, menilai bahwa masa pemerintahan Soeharto ditandai oleh stabilitas yang memungkinkan masyarakat adat di berbagai daerah berkembang. Ia melihat bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masa itu memberi ruang bagi komunitas adat untuk mempertahankan identitas dan budaya mereka tanpa tekanan yang berlebihan. Bagi kelompok adat, kondisi yang tenang merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan tradisi.

Paulus memandang bahwa penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto adalah bentuk penghargaan terhadap upaya menjaga persatuan dan ketertiban nasional. Menurutnya, kontribusi Soeharto dalam menjaga keseimbangan nasional layak dihormati karena berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat hingga masa kini.

Wacana mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sebenarnya sudah lama berkembang di masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa perjalanan panjang Indonesia tidak bisa dilepaskan dari stabilitas yang terbangun pada masa pemerintahannya. Fondasi ekonomi modern, kemajuan pembangunan infrastruktur, serta penguatan institusi pemerintahan yang dilakukan pada masa tersebut menjadi landasan penting bagi perkembangan Indonesia selanjutnya.

Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan kepastian melalui keputusan resmi yang menegaskan bahwa kontribusi lebih besar dibandingkan kontroversi yang telah diselesaikan melalui jalur hukum. Negara memutuskan untuk menempatkan jasa dan pengabdian sebagai prioritas penilaian, karena menghargai tokoh bangsa berarti menghargai perjalanan sejarah itu sendiri.

Keputusan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah ingin merawat kesinambungan sejarah nasional. Penghargaan kepada tokoh masa lalu bukan sekadar nostalgia, tetapi bagian dari upaya menanamkan penghormatan yang benar terhadap nilai-nilai perjuangan. Dengan menghargai pemimpin terdahulu, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami bahwa sejarah adalah rangkaian pengalaman panjang yang membentuk karakter bangsa.

Penganugerahan kepada Soeharto juga membuka ruang bagi generasi muda untuk melihat sejarah dari perspektif yang lebih utuh. Penekanan pemerintah pada kontribusi positif dan warisan pembangunan dapat membantu generasi berikutnya memahami bagaimana pemimpin masa lalu menghadapi tantangan besar dan mengatasi berbagai persoalan nasional. Di sisi lain, sikap pemerintah memperlihatkan bahwa penghargaan terhadap tokoh bangsa tidak boleh terjebak pada kontroversi yang telah lewat. Negara memilih untuk menempatkan jasa dan dedikasi sebagai pijakan utama, sehingga proses ini memiliki nilai moral yang kuat bagi perjalanan bangsa ke depan.

Dengan dukungan dari berbagai tokoh politik dan masyarakat adat, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menjadi bukti bahwa bangsa ini semakin dewasa dalam membaca sejarahnya. Negara tidak hanya menghargai sosok individu, tetapi juga menghargai kontribusi besar yang telah membentuk arah perjalanan Indonesia.

Penghargaan ini bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga simbol bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu mengakui jasa, menilai sejarah dengan bijak, dan terus melangkah maju untuk membangun masa depan yang lebih baik.

)* Analisis Kebijakan Publik

Oleh: Agra Hermawan )*

Penghormatan negara terhadap Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H. M. Soeharto, melalui proses pengajuan gelar Pahlawan Nasional kembali menegaskan bahwa bangsa ini semakin dewasa dalam menghargai perjalanan sejarahnya. Langkah ini bukan sekadar keputusan administratif, tetapi bagian dari proses panjang untuk memberikan tempat yang layak bagi tokoh yang telah mengabdikan hidupnya kepada pembangunan Indonesia. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menilai warisan kepemimpinan dengan cara yang objektif, berimbang, dan berlandaskan kepentingan bangsa.

Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Willem Frans Ansanay, memandang dukungan terhadap pengajuan gelar tersebut sebagai bentuk kematangan kolektif dalam memahami sejarah. Ia menilai bahwa bangsa yang besar tidak boleh terjebak pada perdebatan yang menguras energi, tetapi harus mampu menilai tokohnya secara menyeluruh.

Dalam pandangan Bara JP, Soeharto telah memberikan fondasi kuat bagi pembangunan Indonesia, baik pada sektor ekonomi maupun stabilitas nasional. Kontribusi besar ini menjadi alasan utama mengapa penghormatan negara dianggap tepat dan pantas diberikan.

Bara JP juga menyoroti keberhasilan Soeharto dalam menyatukan wilayah-wilayah Nusantara melalui pembangunan infrastruktur skala besar yang membuka konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Keberhasilan menjaga stabilitas politik dalam waktu panjang juga dinilai menjadi faktor penting yang memungkinkan pemerintah menjalankan program pembangunan secara konsisten.

Di masa kepemimpinan Soeharto pula, Indonesia pernah mencapai swasembada beras yang menjadi tonggak ketahanan pangan nasional. Semua capaian itu dianggap sebagai warisan monumental yang memberikan manfaat bagi rakyat hingga saat ini.

Dari perspektif parlemen, anggota DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, memberikan pandangan yang selaras. Ia menilai bahwa penghormatan kepada Soeharto maupun Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid merupakan bentuk keadilan sejarah. Baginya, menilai masa lalu harus dilakukan dengan pikiran jernih dan kemampuan melihat kontribusi nyata, bukan dipengaruhi perbedaan pandangan politik.

Danang juga menekankan bahwa kedua tokoh tersebut memiliki peran besar dalam kemajuan Indonesia, sehingga layak dihargai dalam kerangka yang objektif. Sudut pandang ini memperkuat bahwa proses penetapan gelar bukan sekadar keputusan simbolik, tetapi bentuk penghormatan negara kepada para pemimpin yang telah menjalankan amanah besar.

Pandangan serupa hadir dari kalangan pesantren melalui Pengasuh Pondok Pesantren Darus Syifa YASPIDA Sukabumi, Kyai E. S. Mubarok. Ia mengingatkan bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna, namun dedikasi Soeharto dalam menjaga stabilitas, membangun ekonomi, dan memperkuat kehidupan umat tidak dapat dihapus dari lembar sejarah bangsa.

Mubarok melihat bahwa Soeharto bukan hanya bekerja dalam aspek pemerintahan, tetapi juga memberikan ruang luas bagi berkembangnya dakwah Islam dan pendidikan keagamaan. Baginya, kontribusi seperti ini tidak hanya bernilai bagi masyarakat saat itu, tetapi juga menjadi pondasi moral dan sosial bagi generasi penerus.

Mubarok juga menilai bahwa kepemimpinan Soeharto mencerminkan nilai-nilai dasar Islam tentang pentingnya menjaga persatuan, ketertiban, dan kemaslahatan bersama. Ia melihat bahwa kebijakan Soeharto dalam memperkuat lembaga keagamaan telah memberikan manfaat yang masih dirasakan hingga kini. Dengan cara pandang tersebut, ia mendorong generasi muda, termasuk para santri, untuk mengambil pelajaran dari kerja keras dan disiplin Soeharto dalam membangun negara.

Dalam konteks nasional, langkah pemerintah mengakui warisan Soeharto menunjukkan upaya serius untuk menyatukan kembali pandangan masyarakat terhadap sejarah bangsa. Penghormatan negara bukan berarti menutup mata terhadap dinamika masa lalu, tetapi menegaskan bahwa penilaian sejarah harus ditempatkan dalam konteks pembangunan jangka panjang. Pemerintah memberikan teladan bahwa objektivitas adalah fondasi utama dalam memahami perjalanan negara, sekaligus membuka ruang lebih luas agar generasi muda mempelajari sejarah secara adil dan komprehensif.

Proses pengajuan gelar ini juga memberi harapan baru dalam narasi sejarah Indonesia, bahwa bangsa ini mampu melampaui perdebatan berkepanjangan dan memilih untuk menghargai kontribusi para pemimpinnya. Semangat itu sejalan dengan prinsip menjaga martabat leluhur, di mana jasa para pendahulu dihormati sebagai bagian dari identitas bangsa. Melalui penghormatan negara kepada Soeharto, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan nasional selalu berdiri di atas pondasi yang dibangun generasi sebelumnya.

Keseluruhan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat—baik organisasi relawan, tokoh legislatif, maupun pemimpin pesantren—menunjukkan bahwa langkah ini diterima sebagai bagian penting dari perjalanan bangsa menuju rekonsiliasi sejarah. Pemerintah hadir sebagai penghubung antara masa lalu dan masa depan, memastikan bahwa setiap kontribusi besar diberi tempat terhormat sesuai nilai-nilai kebangsaan.

Dengan demikian, penghormatan negara kepada Soeharto bukan hanya pengakuan simbolik, tetapi juga penguatan narasi bahwa Indonesia adalah bangsa yang menghargai pengabdian dan menempatkan sejarah sebagai bagian penting dari pijakan masa depan. Langkah ini menghadirkan harapan baru, bahwa pemahaman sejarah yang matang akan membawa bangsa lebih bersatu, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan zaman.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Penyerahan plakat dan dokumen dilakukan di Istana Negara kepada putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut, selaku ahli waris.

Pemberian gelar ini ditetapkan melalui Keppres Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai keputusan tersebut perlu disikapi secara rasional dengan mempertimbangkan jasa besar Soeharto bagi bangsa.

“Kita harus menerima itu dengan kenyataan bahwa mungkin saja Pak Harto ada sedikit kekurangan, tapi lebih banyak jasanya kepada negara ini,” kata JK di Kompleks Parlemen.

Ia menegaskan bahwa setiap pemimpin memiliki ketidaksempurnaan. “Bahwa dia ada kekurangan, ya semua orang ada kekurangan. Siapa sih yang lebih sempurna, kan tidak ada juga,” ujarnya.

Menurut JK, pencapaian Soeharto dalam membawa Indonesia menuju masa pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak dapat diabaikan.

Ia mengingatkan publik agar menilai Soeharto secara menyeluruh, termasuk keberhasilan membangun ekonomi nasional.

“Beliau telah membawa negeri ini lebih baik dan juga membawa pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Saat Pak Harto itu bisa 7–8 persen, dan setelah itu sulit dicapai lagi,” ucapnya.

JK juga mengakui adanya aspek sejarah yang kompleks, namun ia menilai kontribusi besar Soeharto dalam stabilitas ekonomi tetap patut dihargai.

“Ya, kita lihat dari dua sisi ada kekurangan, tapi juga ada keberhasilan besar yang patut dihargai,” pungkasnya.

Anggota DPR, Nurul Arifin, turut menilai Soeharto sebagai tokoh yang menjaga arah pembangunan bangsa pada masa-masa kritis.

“Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” ujar Nurul.

Ia menyebut berbagai keberhasilan era Soeharto, termasuk Repelita, swasembada pangan, serta penguatan industri dasar, sebagai bukti nyata kemampuan Soeharto dalam menata perekonomian secara terencana.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, juga menekankan pentingnya penilaian objektif terhadap sosok Soeharto.

“Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional. Ini bukan soal politik, tetapi kejujuran kita membaca sejarah dan menghormati jasa besar seseorang yang telah membawa Indonesia bangkit,” tegasnya.

Firman menyebut masa pemerintahan Soeharto sebagai periode dengan stabilitas ekonomi yang kuat, kemajuan pendidikan, pertanian, dan infrastruktur, yang menurutnya memberikan kesejahteraan luas bagi masyarakat.

Jakarta – Keputusan pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto memunculkan respons positif dari berbagai kalangan.

Sekjen Partai Golkar, M. Sarmuji, menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto karena telah menetapkan Soeharto menerima gelar tersebut.

Ia menilai penghormatan itu sejalan dengan rekam jejak panjang pengabdian Soeharto.

“Terima kasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto, yang telah menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada presiden ke-2 RI Soeharto atau Pak Harto. Ini merupakan bentuk penghormatan negara terhadap jasa dan pengabdian beliau kepada bangsa dan negara Indonesia,” ujar Sarmuji.

Sarmuji menegaskan bahwa gelar tersebut bukan sekadar penghargaan simbolis, tetapi pengakuan atas legacy Soeharto selama puluhan tahun memimpin Indonesia.

“Pak Harto berperan penting, baik pada masa pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, maupun selama menjadi presiden yang memimpin pembangunan bangsa selama lebih dari tiga dekade” tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Soeharto merealisasikan konsep “Golongan Fungsional” yang digagas Bung Karno menjadi bentuk konkret “Golongan Karya”.

“Pak Harto adalah Dewan Pembina Golkar… dan beliau sekaligus menerjemahkan pikiran Bung Karno yang melahirkan gagasan awal tentang ‘Golongan Fungsional’… yang kemudian diwujudkan oleh Soeharto menjadi ‘Golongan Karya’,” kata Sarmuji.

Ia menilai pembangunan era Soeharto menjadi fondasi Indonesia modern.

Dukungan publik terhadap gelar tersebut juga tercermin dalam survei Kedai Kopi yang dipaparkan Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio (Hensat).

Ia menyampaikan bahwa mayoritas mendukung penganugerahan gelar pahlawan kepada Presiden RI ke-2 tersebut.

“Sebanyak 80,7 persen mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional, sementara yang tidak mendukung 15,7 persen dan yang tidak tahu 3,6 persen.” Ungkapnya.

Menurut Hensat, alasan dukungan mencakup keberhasilan swasembada pangan, pembangunan nasional, penyediaan sekolah dan sembako murah, serta stabilitas politik.

Pandangan akademis turut diberikan Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya, Murpin Josua Sembiring.

Ia mengajak publik melihat pengusulan ini sebagai ruang refleksi nasional. Murpin menilai Soeharto berperan besar dalam stabilisasi negara setelah masa krisis, membangun kembali administrasi, meningkatkan kepercayaan internasional, dan meletakkan dasar pembangunan jangka panjang.

Ia menegaskan bahwa berbagai program seperti swasembada beras, pembangunan irigasi, puskesmas, posyandu, hingga elektrifikasi desa merupakan bukti nyata kontribusi Soeharto.

“Narasi ini bukan glorifikasi, melainkan fakta pembangunan yang disepakati banyak sejarawan dan ilmuwan kebijakan,” katanya.

Menurut Murpin, kemajuan ekonomi dan institusional pada masa itu menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan Indonesia saat ini. ****

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi investasi strategis untuk masa depan bangsa. Melalui pemenuhan gizi sejak dini, program ini membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Keterpenuhan kebutuhan gizi yang memadai terbukti menjadi fondasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan menjangkau anak-anak di sekolah, MBG memperkuat ketahanan sosial sekaligus menekan kesenjangan ekonomi. MBG dianggap lebih dari sekadar program bantuan, tetapi juga merepresentasikan visi jangka panjang pemerintah dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, Indonesia sedang menanam benih kemajuan yang hasilnya akan dituai oleh generasi masa depan.

Dengan menjadikan akses makanan bergizi sebagai hak dasar dan investasi jangka panjang, Program Makan Bergizi Gratis dinilai mampu membawa perubahan signifikan terhadap masa depan bangsa. Dampaknya tidak hanya terlihat dalam angka-angka kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dalam produktivitas nasional dan daya saing global. Bahkan, keberhasilan program ini akan menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan produktif yang mampu bersaing di tingkat global.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pernah mengatakan kalau program MBG dianggap sebagai investasi SDM jangka panjang, di mana gizi menjadi bagian penting untuk pertumbuhan anak. Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan program makan bergizi bagi anak sekolah. Di Amerika Serikat, program ini dikenal sebagai National School Lunch Program. India menjalankan Mid-Day Meal Scheme, sementara negara-negara di Afrika mengembangkan model Homegrown School Feeding.

Berdasarkan Studi Bank Dunia pada 2024 mencatat bahwa program makan bergizi dapat meningkatkan kehadiran siswa, partisipasi belajar, dan menurunkan angka stunting. Di negara-negara maju, program ini bahkan mampu menekan risiko obesitas dan diabetes sejak usia dini. Khususnya terkait stunting, Presiden Prabowo memiliki komitmen tinggi untuk memberantas stunting sebagai bagian dari upaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Stunting, gizi anak, dan masa depan bangsa memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Gizi yang cukup selama masa pertumbuhan kritis sangat vital bagi pencegahan stunting. Pencegahan stunting sendiri, pada akhirnya, akan menentukan masa depan suatu bangsa melalui kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan. Oleh karena itu, program MBG dan kebijakan untuk menurunkan angka stunting harus selaras.

Baru-baru ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melakukan diskusi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait wacana perluasan program MBG untuk menekan stunting. Dalam arahannya, Wapres Gibran menyampaikan sejumlah langkah strategis guna mempercepat penurunan prevelensi stunting di Indonesia. Wapres Gibran menekankan perlunya intervensi sejak dini terhadap ibu hamil sebagai upaya membangun fondasi kesehatan untuk generasi mendatang. Intervensi itu dapat dilakukan melalui penyempurnaan program MBG yang menjadi salah satu pilar utama peningkatan gizi masyarakat.

Kemudian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, meski saat ini program tersebut masih difokuskan pada anak sekolah, pemerintah berencana memperluas sasarannya hingga ibu hamil dan balita. Budi menuturkan, MBG juga memang ideal untuk ibu hamil dan anak di bawah lima tahun. Dalam dua atau tiga tahun ke depan, MBG direncanakan masuk ke program stunting. Budi mengungkapkan kunci penurunan stunting ada pada intervensi gizi sejak masa kehamilan. Ia menegaskan, perbaikan gizi ibu hamil melalui sinergi program seperti MBG akan menjadi pilar utama dalam percepatan eliminasi stunting di Indonesia. Sehingga ke depan Indonesia dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan didukung oleh SDM yang sehat, cerdas, dan produktif.

Program MBG menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam membangun manusia Indonesia dan melindunginya dari berbagai akar permasalahan gizi. Dengan sinergi lintas kementerian dan dukungan masyarakat, program ini bisa menjadi pedoman penting dalam mewujudkan generasi emas Indonesia. Untuk penyempurnaan ke depannya, implementasi yang konsisten dan berbasis data akan memastikan manfaat MBG dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah perlu terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi agar anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah benar-benar diinvestasikan untuk menghasilkan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas SDM.

Dengan menjadikan gizi sebagai prioritas pembangunan nasional, pemerintahan Prabowo–Gibran telah menanam pondasi kuat bagi kemajuan bangsa. Program MBG bukan hanya tentang memberi makan, tetapi tentang menyiapkan masa depan Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing di kancah global. Selanjutnya, keberlanjutan dan keberhasilan MBG akan menjadi warisan penting pemerintahan Prabowo – Gibran dalam menciptakan Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta menjadi fondasi utama bagi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Oleh: Adnan Ramdani )*

Program Dapur Komunitas Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inovasi sosial yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi lokal. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha kecil, serta masyarakat, dapur komunitas ini menjadi wadah pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang konkret. Program ini menjadi contoh nyata bahwa kebijakan sosial dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM pangan lokal.

Dapur Komunitas MBG hadir sebagai solusi inovatif di tengah tantangan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia. Selama ini, isu gizi sering dianggap semata urusan kesehatan, padahal sejatinya juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan sosial. Dengan menghadirkan dapur komunitas di berbagai daerah, pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan makanan sehat bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan pasar yang stabil bagi produk-produk lokal seperti sayur-mayur, beras, telur, ikan, dan bahan pangan lainnya yang dihasilkan oleh UMKM maupun petani kecil.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Tietha Ernawati Suwarto mengatakan program MBG merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, program ini tidak hanya menyalurkan makanan bergizi, tetapi juga melibatkan UMKM, petani, dan pelaku usaha lokal untuk menggerakkan roda ekonomi daerah.

Banyak pengelola dapur berasal dari kelompok ibu rumah tangga, pelaku usaha rumahan, atau komunitas sosial yang telah lama berperan dalam kegiatan gotong royong di lingkungan masing-masing. Dengan adanya program MBG, mereka kini memiliki kesempatan untuk mengelola usaha kuliner bergizi dengan dukungan pelatihan, pendampingan, serta akses bahan baku yang lebih baik. Dalam konteks ini, dapur komunitas bukan sekadar tempat memasak, melainkan ruang pemberdayaan ekonomi berbasis solidaritas sosial. Mereka belajar tentang manajemen produksi, pengelolaan keuangan, hingga pengendalian mutu makanan, yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat akar rumput.

Dari sisi ekonomi, keterlibatan UMKM pangan lokal dalam program MBG menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan. Ketika bahan baku makanan bergizi dipasok dari petani dan produsen lokal, permintaan terhadap hasil bumi meningkat. Hal ini memacu produktivitas pertanian, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, dengan adanya standar gizi yang diterapkan dalam program MBG, para pelaku UMKM terdorong untuk meningkatkan kualitas produk mereka agar sesuai dengan kriteria pangan sehat dan aman. Proses ini secara tidak langsung mendorong transformasi sektor UMKM pangan menuju praktik usaha yang lebih profesional dan berdaya saing.

Pemerintah juga memegang peran penting dalam memastikan keberlanjutan program ini. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Dapur MBG dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Pertanian bersinergi dalam membangun rantai pasok pangan bergizi dari hulu ke hilir. Bahkan, pemerintah daerah didorong untuk aktif memetakan potensi bahan pangan unggulan di wilayahnya masing-masing agar dapat menjadi bagian dari jaringan dapur komunitas. Dengan demikian, setiap daerah memiliki dapur komunitas yang mengedepankan kearifan lokal, baik dari segi bahan pangan maupun cita rasa masakan.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan, Program MBG bukan hanya tentang makan bergizi, melainkan juga terkait pertumbuhan ekonomi rakyat. Program MBG dicanangkan dapat mengembangkan ekosistem ekonomi baru, termasuk pemanfaatan minyak jelantah untuk dijual kembali sehingga menambah pendapatan masyarakat.

Program ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui penguatan kualitas sumber daya manusia. Asupan gizi yang baik merupakan fondasi utama bagi generasi sehat, cerdas, dan produktif. Namun, keberhasilan dalam membangun SDM unggul tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan bergizi, melainkan juga pada terciptanya sistem ekonomi yang inklusif dan memberdayakan.

Lebih jauh, konsep dapur komunitas juga menumbuhkan kembali semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Di banyak daerah, masyarakat bergandengan tangan membantu proses pengolahan dan distribusi makanan, sementara pelaku UMKM menyediakan bahan pangan dari hasil produksi lokal. Sinergi ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap program pemerintah dan memperkuat jejaring sosial antarwarga. Dengan cara ini, dapur komunitas tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan sosial, melainkan sebagai gerakan bersama untuk membangun kemandirian pangan nasional.

Ke depan, program ini diharapkan terus berkembang menjadi ekosistem ekonomi sosial yang semakin inklusif. Pemerintah dapat memperluas kemitraan dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat kapasitas produksi dan inovasi menu bergizi. Sementara itu, digitalisasi proses distribusi dan pemantauan gizi dapat menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas program di seluruh wilayah Indonesia.

Pada akhirnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya tentang makanan, melainkan tentang harapan. Harapan bahwa setiap piring nasi yang disajikan membawa kesejahteraan bagi petani, pelaku UMKM, dan masyarakat penerima manfaat. Harapan bahwa setiap dapur komunitas menjadi simbol kemandirian bangsa dalam mengelola sumber daya sendiri. Dan harapan bahwa Indonesia dapat tumbuh sebagai negara yang tidak hanya makmur secara ekonomi, tetapi juga sehat, berkeadilan, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

)* Pengamat ekonomi