Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus ditegaskan pemerintah sebagai salah satu prioritas nasional yang dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini. Di tengah tantangan pembangunan jangka panjang, pemerintah menilai bahwa investasi pada nutrisi anak bukan sekadar program sosial, melainkan fondasi strategis untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Komitmen ini juga sejalan dengan agenda besar peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai bagian dari visi pembangunan nasional.

Anggota Komisi IX DPR RI, Sukur H. Nababan mengatakan bahwa Program MBG merupakan bagian dari komitmen nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya anak usia sekolah.

“Program ini bukan hanya soal menyediakan makanan, tetapi menghadirkan kesempatan bagi generasi kita tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing. Kita ingin memastikan tidak ada lagi anak yang kesulitan belajar karena kekurangan gizi,” ujar Sukur.

Sukur menambahkan, keberhasilan MBG membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, penyediaan makanan bergizi bagi anak bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.

Sementara itu, Analis Kebijakan Muda BGN, Ade Tias Maulana, menekankan pentingnya peningkatan standar kualitas dan tata kelola penyelenggaraan program di daerah.

“Program ini menjadi prioritas nasional dan didukung penuh pemerintah daerah. Namun, kita perlu terus memperkuat standar operasional serta mutu makanan yang disajikan. Kami terbuka terhadap berbagai masukan untuk penyempurnaan program,” jelas Ade.

BGN bersama Komisi IX DPR RI berharap Program MBG dapat diterapkan secara berkelanjutan sebagai fondasi lahirnya generasi Indonesia yang sehat dan unggul. Selain untuk menekan angka stunting dan gizi buruk, program ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan bergizi dan aman.

Program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam menekan ketimpangan akses gizi di berbagai wilayah. Pemerintah menargetkan agar setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan asupan gizi yang layak. Kesetaraan tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mencetak generasi emas Indonesia.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa Program MBG bukan hanya sebuah kegiatan rutin, melainkan investasi besar bagi masa depan bangsa. Dengan memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan memiliki kapasitas belajar yang optimal, pemerintah berharap pondasi pembangunan nasional akan semakin kokoh. MBG diharapkan menjadi momentum penting dalam menyiapkan generasi yang unggul, kompetitif, dan mampu bersaing di tingkat global.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses layanan di daerah untuk memperluas penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari upaya strategis mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penguatan akses di daerah menjadi kunci keberhasilan program. “Program MBG tidak hanya menyediakan asupan bergizi, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh negeri,” ujar Prabowo. Hingga Oktober 2025, program MBG telah menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Di Provinsi Papua, kompleksitas masalah gizi menuntut pendekatan terintegrasi. Prevalensi stunting di wilayah ini mencapai 28,6 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menekankan pentingnya penguatan akses layanan di daerah.

“Langkah-langkah terintegrasi dan lintas sektor menjadi kunci mengatasi masalah gizi. Memperluas SPPG hingga ke wilayah pedalaman memastikan masyarakat mendapatkan layanan MBG secara merata,” ujarnya. Pemerintah telah membangun lebih dari 100 SPPG di seluruh Papua, memanfaatkan bahan lokal untuk mendukung ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan gizi.

Keberhasilan perluasan akses juga terlihat di Kota Jayapura, Papua. Hanya beberapa bulan setelah program diimplementasikan, prevalensi stunting menurun dari 21,3 persen pada 2023 menjadi 15,5 persen. Hingga Oktober, lebih dari 33 ribu orang, termasuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, telah merasakan manfaat MBG.

Di Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mempercepat pendirian SPPG untuk memperluas penerima manfaat MBG. Hingga akhir Oktober, 42 unit SPPG telah beroperasi di 14 kecamatan, menjangkau lebih dari 102 ribu orang.

Keberhasilan serupa juga terjadi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dengan 12 SPPG yang aktif dan didukung oleh 564 relawan, program MBG telah berhasil menjangkau 34.679 penerima manfaat di tiga kecamatan. Keterlibatan relawan terbukti penting dalam memastikan setiap intervensi program sampai tepat sasaran, sehingga memperluas akses layanan MBG di daerah dapat terlaksana secara efektif.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan perluasan program MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas. Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menyatakan dukungannya terhadap rencana ini, selama diiringi pembenahan tata kelola.

“Kami mendukung perluasan MBG bagi lansia dan penyandang disabilitas, tetapi tata kelola dan pengawasan harus diperkuat untuk meminimalkan risiko keracunan dan makanan basi,” ujar Arzeti. Ia menambahkan, perbaikan pengawasan dan distribusi menjadi langkah penting agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal. ***

Oleh : Ricky Rinaldi

Transformasi digital yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di tengah ketatnya persaingan ekonomi global, pertumbuhan UMKM digital menjadi salah satu pendorong utama pemerataan ekonomi nasional. Langkah pemerintah memperkuat ekosistem digital, memperluas pembiayaan, dan meningkatkan literasi teknologi kini terbukti membawa perubahan bagi jutaan pelaku usaha di seluruh daerah.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa digitalisasi adalah kunci untuk mempercepat transformasi ekonomi rakyat. Ia menyebut lebih dari 23 juta pelaku UMKM kini telah terhubung ke ekosistem digital dan jumlahnya terus meningkat. Dukungan pemerintah melalui pelatihan, kemitraan, serta kerja sama dengan berbagai platform besar seperti Tokopedia, Shopee, dan GoTo membuat pelaku usaha kecil mampu menjangkau pasar yang sebelumnya tertutup. Program terbaru KemenKopUKM bertajuk Satu Gerai, Satu Platform juga dirancang untuk memperkuat kehadiran produk lokal dalam rantai pasok nasional.

Menurut Maman, digitalisasi bukan hanya soal pemasaran daring, tetapi juga peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, dan literasi finansial. Pemerintah berupaya agar pelaku usaha dapat naik kelas melalui sistem pembiayaan digital yang lebih inklusif. Melalui kerja sama antara perbankan dan fintech nasional, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Digital kini lebih mudah diakses, terutama oleh pelaku usaha perempuan. Ia menyebut bahwa hampir separuh penerima manfaat KUR digital berasal dari sektor usaha rumah tangga yang dikelola perempuan, yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di banyak daerah.

Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan ekonomi berbasis keadilan sosial. Pemerintah berfokus pada tiga pilar utama: perluasan akses modal, penguatan infrastruktur digital, dan peningkatan literasi teknologi. Presiden menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh berpusat di kota besar, tetapi harus menjangkau seluruh wilayah agar kesejahteraan dirasakan secara merata. Ia menegaskan bahwa keberhasilan UMKM digital akan menjadi tolok ukur seberapa kuat fondasi ekonomi Indonesia di masa depan.

Program pemerintah yang menitikberatkan pada pemerataan akses digital juga berimbas langsung pada peningkatan kesempatan kerja. Banyak generasi muda kini beralih menjadi pelaku usaha daring, memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk mengembangkan produk kreatif. Pemerintah mendorong kolaborasi dengan sektor swasta agar muncul lebih banyak inkubator bisnis dan pusat pelatihan di daerah. Hal ini terbukti efektif menciptakan lapangan kerja baru dan menumbuhkan sentra ekonomi berbasis digital.

Pemerintah juga memperkuat literasi digital melalui pelatihan terpadu. Berdasarkan data KemenKopUKM, lebih dari enam juta pelaku UMKM telah mengikuti pelatihan digital hingga akhir 2024. Program ini meliputi pembelajaran strategi pemasaran, keamanan siber, hingga manajemen merek. Presiden Prabowo menilai peningkatan literasi digital merupakan bentuk investasi jangka panjang yang akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap gejolak global.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menambahkan bahwa transformasi ekonomi digital harus menempatkan perempuan sebagai pelaku utama. Dalam peringatan Hari Pahlawan, ia menyebut perempuan pelaku UMKM sebagai “pahlawan ekonomi bangsa” karena kontribusinya dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Pemerintah memastikan mereka mendapat pelatihan teknologi serta akses ke pemasaran digital agar mampu bersaing secara berkelanjutan. Menurut Meutya, penguatan peran perempuan di sektor UMKM digital bukan hanya untuk peningkatan pendapatan, tetapi juga bagian dari upaya memperluas keadilan ekonomi.

Dampak nyata pemerataan ekonomi kini mulai terlihat di berbagai daerah. Digitalisasi membuat pelaku usaha di luar Jawa mampu menjangkau konsumen nasional hingga mancanegara tanpa harus berpindah ke kota besar. Petani kopi di Sulawesi, pengrajin rotan di Kalimantan, dan pembatik di Jawa Tengah kini bisa memasarkan produk mereka secara langsung ke pembeli melalui platform daring. Peningkatan omzet di sektor-sektor tersebut menjadi bukti bahwa strategi digital pemerintah berhasil membuka peluang baru bagi pelaku usaha lokal.

Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas kementerian agar transformasi digital UMKM dapat berjalan konsisten. Maman menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun pusat logistik dan jaringan distribusi agar pengiriman produk lokal menjadi lebih efisien. Dukungan infrastruktur ini membuat produk buatan dalam negeri memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar global. Ia optimistis, dengan kerja sama yang solid antara pusat dan daerah, target 30 juta UMKM terintegrasi dalam ekosistem digital pada 2028 dapat tercapai.

Presiden Prabowo memandang kebangkitan UMKM digital sebagai simbol kemandirian ekonomi bangsa. Pemerintah berkomitmen menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Melalui kebijakan fiskal yang berpihak kepada pelaku usaha kecil dan insentif ekspor digital, negara menegaskan dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat. Digitalisasi juga dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan nasional dari ancaman resesi global dengan memperkuat basis ekonomi domestik.

Transformasi UMKM digital membuktikan bahwa pemerataan ekonomi kini bukan sekadar wacana. Dari desa hingga kota, semangat wirausaha tumbuh seiring meningkatnya akses terhadap teknologi dan informasi. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi kokoh untuk membangun kemandirian ekonomi nasional. Melalui kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia bergerak menuju masa depan di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam ekosistem digital yang kuat dan merata.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah berkomitmen dalam mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu motor penggerak pemerataan ekonomi nasional. Melalui berbagai program pendampingan, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar, pemerintah memastikan bahwa UMKM dapat tumbuh lebih kuat, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan dalam menciptakan pembangunan yang inklusif.

Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim mengatakan pihaknya mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi tepat guna meningkatkan daya saing dan memperluas kapasitas produksi. Menurut Arif, penerapan teknologi tersebut terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

“Jika UMKM ingin memasuki produksi massal, maka skala ekonominya harus terpenuhi agar biaya produksi dapat ditekan. Salah satu caranya adalah melalui penggunaan alat bantu berbasis teknologi tepat guna,” kata Arif.

Arif mengungkapkan, pada 2025 Kementerian UMKM melalui pembiayaan DAK Nonfisik bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur. Kerja sama ini dilakukan untuk menghubungkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan rantai pasok industri.

Program tersebut meliputi pelatihan bagi 4.649 peserta, pendampingan oleh 198 tenaga pendamping, serta inkubasi bagi 75 tenant. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan kapasitas produksi.

“Selain itu juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kualitas produk. Keterhubungan ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah,” ujarnya.

Sementara itu, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan, Pertamina terus mendukung UMKM Naik Kelas. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Kalimantan Selatan dan Rumah BUMN Pertamina Banjarmasin.

“Dengan cara memperkuat kolaborasi lintas fungsi dan lintas wilayah sehingga diharapkan makin memperkuat UMKM yang berada di daerah sehingga dapat meningkat kualitas produknya dan menjadi agregator juga di komunitasnya untuk memperluas dampak ekonomi dan sosial,” ujar Baron.

Baron menambahkan, kolaborasi semacam ini sejalan dengan komitmen Pertamina dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 8 (Decent Work and Economic Growth) dan 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), serta mendukung Asta Cita ke-6 pemerintah tentang pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Dengan sinergi antara unit bisnis dan program sosial perusahaan, Pertamina terus menghadirkan solusi nyata bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan ekosistem UMKM nasional,” tutup Baron.

Malang – Upaya memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor pemerataan ekonomi nasional kembali ditegaskan pemerintah melalui berbagai program strategis berbasis teknologi dan penguatan rantai pasok. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Sesmen UMKM), Arif Rahman Hakim, setelah meninjau workshop Metro Mesin di Kota Malang, Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Arif Rahman Hakim menekankan bahwa teknologi tepat guna merupakan salah satu fondasi penting untuk memastikan UMKM dapat bertransformasi dan memberikan kontribusi lebih besar bagi pemerataan ekonomi.

“Kalau UMKM ingin berproduksi secara massal, skala ekonominya harus terpenuhi supaya biaya produksi bisa turun. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan alat bantu berbasis teknologi tepat guna agar kapasitas produksi meningkat,” ujarnya.

Menurut Sesmen UMKM Arif, teknologi tepat guna bukan sekadar mesin modern, melainkan solusi inovatif yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat dan skala usaha. Ia mencontohkan bahwa banyak industri rumahan di sektor pertanian kini mampu memproduksi hingga ratusan unit per hari setelah menerapkan teknologi sederhana namun efektif.

“Dengan alat yang tepat, produksi bisa meningkat berkali lipat dan harga produk menjadi lebih efisien. Ini bukti nyata bahwa teknologi tepat guna membantu UMKM naik kelas dan memperluas kontribusinya dalam pemerataan ekonomi,” katanya.

Guna memperkokoh posisi UMKM sebagai pilar pemerataan ekonomi, Arif mengungkapkan bahwa Kementerian UMKM pada tahun 2025 akan menggencarkan program penguatan rantai pasok industri melalui pembiayaan DAK Nonfisik bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program ini mencakup pelatihan bagi 4.649 peserta, pendampingan oleh 198 tenaga ahli, serta inkubasi usaha untuk 75 tenant unggulan.

“Keterhubungan pelaku UMK dengan industri besar diharapkan mampu memperkuat rantai pasok lokal dan mengurangi ketergantungan dari luar daerah. Dengan demikian, ketahanan ekonomi regional dapat meningkat dan pemerataan ekonomi semakin terasa,” tutur Arif Rahman Hakim.

Ia juga menambahkan bahwa penguasaan teknologi digital dan peningkatan kualitas produk menjadi fokus utama untuk memastikan UMKM mampu menembus pasar domestik maupun internasional.

Selain dukungan dari pemerintah, pelaku industri turut berperan dalam memajukan UMKM melalui solusi teknologi yang mudah diakses. Pemilik Metro Mesin, Hadi Apriliawan, mengatakan bahwa teknologi tepat guna dirancang agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

“Keunggulannya adalah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Dengan penerapan Internet of Things (IoT), proses produksi menjadi lebih cepat dan jumlah output meningkat,” ujar Hadi Apriliawan.

Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan inovasi teknologi, UMKM semakin kokoh sebagai pilar utama pemerataan ekonomi nasional. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia.

Oleh Lailani Yunzi )*

Pengembangan UMKM di berbagai daerah semakin menunjukkan peran strategisnya dalam mendorong pemerataan perekonomian nasional. Dalam dinamika ekonomi yang terus berkembang, UMKM menjadi pilar penting yang menjaga ketahanan ekonomi lokal sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Berbagai inisiatif pemerintah daerah, perbankan, hingga komunitas lokal bergerak searah untuk memastikan UMKM memiliki ruang tumbuh yang lebih luas. Upaya kolaboratif ini memperlihatkan bahwa pemerataan pembangunan hanya dapat tercapai apabila usaha kecil dan menengah didukung melalui ekosistem yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Salah satu komitmen kuat tampak jelas dari langkah bank daerah. Bank Jatim misalnya, terus memperkuat transformasi produk dan layanan digital. Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo menegaskan bahwa pihaknya berupaya menghadirkan inovasi agar layanan perbankan semakin relevan dengan kebutuhan zaman, khususnya dalam mempermudah akses pembiayaan dan sistem pembayaran digital bagi para pelaku UMKM. Ia juga menyampaikan bahwa dukungan Bank Jatim tidak berhenti pada penyediaan pembiayaan, melainkan juga membuka akses pasar melalui kemitraan strategis dengan berbagai lembaga di tingkat lokal maupun internasional. Winardi menilai kemitraan tersebut akan membantu pelaku UMKM memperluas basis pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Ke depan, menurutnya, Bank Jatim akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas bisnis untuk menciptakan ekosistem UMKM yang tangguh.

Sementara itu, di Kutai Kartanegara, upaya pengembangan UMKM menjadi sangat penting di tengah pergeseran struktur ekonomi pascatambang. Dalam diskusi bertema penguatan UMKM dalam transisi energi berkeadilan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar berperan aktif merumuskan strategi ekonomi alternatif yang mampu menjaga keberlanjutan desa-desa terdampak tambang. Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk memetakan tantangan dan peluang bagi pelaku UMKM di wilayah yang sangat bergantung pada pertambangan. Ia menilai bahwa Kalimantan Timur berada pada fase transisi yang menentukan, ketika industri batubara mulai meredup dan masyarakat membutuhkan sumber ekonomi baru yang lebih stabil.

Irji’i juga menekankan bahwa daerah yang bergantung pada tambang merupakan kelompok yang paling merasakan risiko sosial akibat pergeseran menuju energi terbarukan. Karena itu, menurutnya, ekonomi alternatif seperti UMKM harus benar-benar disiapkan agar masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupan. Dalam forum tersebut, ia menggambarkan semangat bersama para peserta untuk menggali potensi lokal mulai dari pengolahan hasil bumi hingga wirausaha kreatif sebagai model ekonomi baru yang dapat bertahan di luar bayang-bayang industri ekstraktif. Namun ia mengingatkan bahwa berbagai tantangan masih membayangi, mulai dari keterbatasan modal, kesulitan akses pasar, hingga kemampuan manajerial pelaku UMKM yang belum merata. Dengan kondisi tersebut, Irji’i menilai kolaborasi lintas sektor sebagai kunci utama agar proses transisi berjalan adil dan tidak meninggalkan kelompok usaha kecil.

Dari forum itu pula, Irji’i menyampaikan harapan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat segera diterjemahkan ke dalam peta jalan penguatan UMKM di wilayah pascatambang. Ia menegaskan bahwa semangat perubahan harus dimulai dari desa, karena desa merupakan titik awal ketahanan ekonomi nasional. Baginya, memperkuat UMKM desa berarti memperkuat fondasi ekonomi daerah menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Di Papua, peran UMKM juga mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan Bank Papua. Dalam pertemuan antara Gubernur Papua Mathius Fakhiri dan jajaran Bank Papua, pemerintah menekankan pentingnya keberpihakan bank daerah bagi para pelaku usaha kecil. Direktur Operasional Bank Papua Isak S. Wopari menyampaikan bahwa arahan gubernur sangat jelas, yaitu agar Bank Papua memperkuat dukungan kepada UMKM sebagai motor penggerak perekonomian rakyat. Ia menjelaskan bahwa program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Bank Papua telah menjangkau sekitar seribu UMKM di Jayapura, Abepura, dan sejumlah daerah lainnya. Isak melihat bahwa pembinaan yang diberikan mampu meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM, baik dari sisi manajemen, akses permodalan, maupun pemahaman terhadap pasar lokal.

Isak juga menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi dan Bank Papua akan semakin diperkuat, mengingat pengendalian operasional Bank Papua tetap berada di bawah otoritas gubernur sebagai pemegang saham mayoritas. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih terarah dan selaras dalam memperkuat UMKM di seluruh wilayah Papua, terutama dalam menghadapi tantangan pemerataan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Melihat inisiatif dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, hingga Papua, terlihat jelas bahwa pengembangan UMKM di daerah bukan sekadar upaya meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, tetapi juga strategi nasional untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Ketika pemerintah daerah, perbankan, akademisi, komunitas lokal, dan pelaku usaha kecil bergerak seirama, maka UMKM menjadi motor transformasi menuju ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan merata. Upaya memperkuat UMKM berarti memperkuat fondasi perekonomian nasional, karena pemerataan kesejahteraan hanya dapat dicapai jika seluruh daerah diberi kesempatan yang sama untuk berkembang.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Jakarta- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih kini menjadi fondasi penting dalam upaya pemerintahan Prabowo–Gibran menciptakan lompatan lapangan kerja di desa. Kedua program ini terbukti mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lokal yang membuka banyak peluang baru bagi masyarakat.

Melalui MBG, rantai pasok pangan desa tumbuh lebih produktif dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih memperkuat akses permodalan dan menumbuhkan usaha-usaha baru yang mempercepat pergerakan ekonomi di tingkat desa.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli bicara soal serapan tenaga kerja selama 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Yassierli mengatakan serapan tenaga kerja bukan merupakan kinerja Kemnaker semata melainkan kerja sama dengan Kementerian lain.

Jika merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, angka serapan tenaga kerja yang berasal dari penanaman modal mencapai 1,9 juta atau nyaris 2 juta. Hal ini seiring dengan masuknya investasi sebesar Rp 1.434 triliun selama periode Januari-September 2025.

“Dari Kementerian Investasi di bulan September ada kenaikan investasi YoY 14% dengan penyerapan tenaga kerja hampir 2 juta orang,” ujarnya.

Jumlah tersebut belum melibatkan penyerapan tenaga kerja dari program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan, dan lainnya. Misalnya untuk MBG saja, pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG bisa merekrut hingga 50 orang.

“Kalau hitung teori yang saya dengar, kalau 30 ribu SPPG itu beroperasi, 1 SPPG 50 orang, berarti 1,5 juta orang,” tuturnya.

Sejalan dengan pernyataan Menaker, Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (PETANI), Tunjung Budi Utomo, berpendapat soal keberadaan Program MBG dan Koperasi Merah Putih. Ia mengatakan, program MBG dan bersifat inklusif dan partisipatif sehingga melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari koperasi desa, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Tunjung menilai koperasi desa memiliki peran untuk menghubungkan petani dengan konsumen, sehingga keberadaan MBG memberi kepastian pasar berkelanjutan bagi sektor pertanian dan perikanan rakyat.

Dampaknya terasa nyata, pendapatan meningkat, kapasitas produksi bertambah, standar kualitas pangan membaik, dan lapangan kerja baru terbuka.

“Seperti yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo, MBG menghadirkan efek berganda di sekitar dapur rakyat. Kini semakin banyak masyarakat yang bisa bekerja dan berdaya di lingkungannya sendiri,” pungkasnya.

Jakarta – Pemerintah semakin mempercepat langkah pemerataan ekonomi dengan mendorong penguatan investasi di kawasan perdesaan. Hasilnya mulai terlihat dari meningkatnya aktivitas produksi, tumbuhnya usaha lokal, serta bertambahnya peluang kerja bagi masyarakat desa.

Di berbagai daerah, program pemberdayaan desa dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal mulai menunjukkan hasil konkret. Dukungan pemerintah terhadap investasi perdesaan ikut membuka ruang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang dan menarik partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

Sebagai contoh, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, tetapi juga memberi dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat desa dengan menggerakkan rantai pasok pangan.

“Program MBG bukan hanya soal memberi makan bergizi. Di balik satu porsi makanan bergizi, ada petani sayur, peternak ayam, dan pengusaha kecil di desa yang ikut bergerak,” ujar Sudaryono.

Ia menjelaskan, MBG menjadi contoh nyata kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat ganda, yakni pemerataan gizi bagi generasi muda sekaligus penguatan ekonomi lokal. Melalui keterlibatan petani, UMKM, dan penyedia bahan pangan di sekitar sekolah, program ini menciptakan perputaran ekonomi dan meningkatkan permintaan komoditas lokal.

Selain MBG, program Koperasi Desa Merah Putih juga turut andil dalam menguatkan investasi di desa. Dengan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, Masyarakat berkesempatan untuk mengembangkan potensi besar di sektor pertanian, kerajianan dan kuliner.

Dosen Ilmu Manajemen Universitas Flores, Gabriel Tanusi menilai, investasi desa bisa menjadi penggerak UMKM lokal. Sarana dasar serta dukungan lembaga keuangan seperti koperasi desa dinilai menjadi investasi strategis untuk UMKM memperluas pemasaran.

“Ada tiga hal yang krusial, Pembangunan infrastruktur, akses keuangan, dan pelatihan. Kalau ini dijalankan, modal kecil bisa menjadi kekuatan besar bagi ekonomi desa,” ujarnya.

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan keseriusan dalam memperkuat fondasi ekonomi desa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi dua kebijakan yang dinilai mampu menghadirkan peluang baru bagi desa untuk tumbuh sebagai pusat produktivitas dan investasi.

Di berbagai daerah, implementasi MBG mendorong peningkatan aktivitas produksi lokal, sementara Kopdes Merah Putih memperluas akses pembiayaan dan pengembangan usaha desa. Sinergi keduanya memperlihatkan arah kebijakan yang menempatkan desa sebagai motor pembangunan ekonomi nasional.

Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (PETANI), Tunjung Budi Utomo, menilai Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemenuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga telah menjadi penggerak utama ekonomi rakyat kecil di berbagai daerah.

“Program MBG bukan sekadar memastikan anak-anak mendapat gizi seimbang, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat menengah ke bawah,” ungkapnya.

Menurutnya, program ini bersifat inklusif dan partisipatif, melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari koperasi desa, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Pernyataannya itu sekaligus menepis anggapan kalau program MBG hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

“Setiap bahan pangan yang digunakan dalam program ini berasal dari rakyat sendiri, dari beras, sayuran, ikan, telur, hingga olahan rumah tangga. Inilah bentuk nyata ekonomi kerakyatan yang berputar di tingkat lokal,” jelasnya.

Lebih jauh, Tunjung menilai koperasi desa berperan penting sebagai penghubung antara petani dan konsumen, sehingga keberadaan MBG memberi kepastian pasar berkelanjutan bagi sektor pertanian dan perikanan rakyat. Dampaknya terasa nyata, seperti pendapatan meningkat, kapasitas produksi bertambah, standar kualitas pangan membaik, dan lapangan kerja baru terbuka.

“Seperti yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo, MBG menghadirkan efek berganda di sekitar dapur rakyat. Kini semakin banyak masyarakat yang bisa bekerja dan berdaya di lingkungannya sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dampak ekonomi MBG dapat dilihat melalui tiga efek utama. Pertama, efek produksi, di mana petani dan nelayan mendapatkan kepastian pasar. Kemudian, efek distribusi, karena koperasi dan pelaku logistik lokal ikut bergerak. Selanjutnya, efek konsumsi, di mana keluarga penerima manfaat terbantu karena pengeluaran untuk makan anak berkurang, sehingga daya beli meningkat.

Di samping dampak positif tersebut, Tunjung juga menyebut tentang pembukaan lapangan kerja yang dihasilkan. Misal dari program MBG, terbuka lapangan kerja baru bagi juru masak, tenaga logistik, hingga pekerja harian yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan negara lewat MBG kembali berputar di tangan rakyat. Ini bukan bantuan sosial, melainkan sirkulasi ekonomi rakyat yang nyata,” tegas Tunjung.

Jakarta- Pemerintahan Prabowo-Gibran terus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dengan menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperluas akses kesempatan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal di berbagai daerah.

Beragam program strategis seperti pemberdayaan UMKM, penguatan produksi desa, hingga peningkatan layanan dasar kini mendorong aktivitas ekonomi yang lebih merata. Dampaknya mulai terlihat dari meningkatnya produktivitas warga hingga tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru di tingkat lokal.

Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan hasil survei yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo-Gibran. Direktur Eksekutif Great Institute, Dr. Sudarto mengungkapkan, 85,8 persen publik menyatakan puas dengan kinerja setahun pemerintahan Prabowo.

Kepuasan itu kata Sudarto dikarenakan progam dan kebijakan yang digagas Prabowo. Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.

“Masyarakat merasakan langsung kebijakan, khususnya program makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi desa melalui koperasi,” ujarnya.

Dia pun membeberkan tingkat kepuasan publik terhadap program-program Prabowo. Seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), ada 89,8 persen publik yang merasa program ini bermanfaat.

“71,8 persen percaya Koperasi Desa Merah Putih akan memperbaiki ekonomi desa dan akses modal. Sebanyak 71,8 persen merasa ekonomi rumah tangga mereka membaik dan 62,1 persen menyebut daya beli naik,” ucapnya.

Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (PETANI), Tunjung Budi Utomo mengamini kalau kedua program tersebut menjadi andalan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Inklusivitas dan partisipasi ditunjukkan melalui pelibatan berbagai unsur mulai dari koperasi desa, petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

“Inilah bentuk nyata ekonomi kerakyatan yang berputar di tingkat lokal,” ungkapnya.

Sinergi antara program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih membantu meningkatkan pendapatan dan kualitas masyarakat desa, karena kapasitas produksi bertambah, standar kualitas pangan membaik, dan lapangan kerja baru terbuka.

“Kini semakin banyak masyarakat yang bisa bekerja dan berdaya di lingkungannya sendiri,” pungkasnya.