Jakarta — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas lapangan kerja dan mempercepat pemerataan ekonomi melalui investasi besar di sektor pertanian dan penguatan koperasi desa. Melalui program hilirisasi bernilai Rp371 triliun, pemerintah menargetkan terciptanya jutaan lapangan kerja baru serta pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari desa.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, investasi hilirisasi senilai Rp371 triliun akan mendorong industrialisasi sektor pangan, perkebunan, dan peternakan.

“Gini, total kalau investasi hilirisasi Rp371 triliun itu, akan terserap 8 juta lapangan pekerjaan,” ujar Amran.

Amran menjelaskan, implementasi awal program ini diproyeksikan menyerap tiga juta tenaga kerja dalam tiga tahun pertama.

“Jadi 1 juta per tahun lapangan pekerjaan. Jadi, itu sangat realistis. Kami hitung selalu moderat,” katanya.

Ia menegaskan, langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo agar sektor pertanian menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami bergerak cepat bersama Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Danantara. Total rencana Rp371 triliun kita investasi sektor pertanian, pangan, peternakan, hortikultura, dan perkebunan,” jelasnya.

Selain hilirisasi, pemerintah juga mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KopDes Merah Putih) sebagai motor pemerataan ekonomi nasional. Berdasarkan data hingga Oktober 2025, lebih dari 15.000 koperasi desa telah beroperasi aktif di berbagai wilayah, dan pemerintah menargetkan 80.000 unit terbentuk hingga akhir tahun depan.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, koperasi desa menjadi instrumen nyata pemberdayaan masyarakat.

“KopDes Merah Putih bukan hanya simbol kebangkitan ekonomi desa, tapi instrumen nyata yang memberi akses modal, pasar, dan pelatihan bagi warga desa,” ujarnya.

Presiden Prabowo menilai langkah ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa.

“Program Koperasi Desa Merah Putih adalah upaya kita untuk memerdekakan masyarakat dari kemiskinan dan ketimpangan. Saya ingin ekonomi tumbuh dari bawah, dari desa-desa yang kuat dan mandiri,” tegas Prabowo.

Dengan sinergi lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah, program hilirisasi dan koperasi desa diyakini akan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan. *

Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membuka jutaan lapangan kerja baru dan memperkuat investasi di desa sebagai upaya nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi. Sejumlah program strategis lintas sektor kini disiapkan untuk menekan kesenjangan sosial antara kota dan desa, sekaligus mendorong tenaga kerja formal tumbuh lebih besar.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa pemerintah tengah memfokuskan kebijakan ekonomi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal pada tahun mendatang.

“Yang paling langsung (kebijakan meningkatkan kesejahteraan) adalah penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau kita tadi lihat data ketenagakerjaan yang keluar itu trendnya agak flat. Tapi kita berharap nanti tahun depan kita akan create lebih banyak,” ujarnya.

Febrio memaparkan, dalam satu tahun pemerintah mampu menciptakan sekitar 3,7 juta lapangan kerja baru, namun hanya sekitar 40 persen di antaranya yang bersifat formal.

“Satu tahun kalau total kita itu menciptakan sekitar 3,6 sampai 3,7 juta lapangan kerja baru. Cuma yang menjadi catatan adalah ini 40% doang yang formal. Kita pingin yang formalnya lebih banyak,” katanya.
Ia menegaskan, peningkatan jumlah tenaga kerja formal menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah untuk memperkuat daya saing nasional dan pemerataan pendapatan.

“Ini menjadi PR untuk terutama mulai tahun depan nanti kita harus create more job sehingga masyarakat punya banyak penghasilan lebih meningkat. Ini akan meningkatkan pemerataan tadi,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa berbagai program unggulan Presiden Prabowo siap mempercepat penciptaan lapangan kerja baru.

“Kehadiran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap tenaga kerja setidaknya sekitar 400 ribu orang, dengan asumsi setiap koperasi akan memperkerjakan minimal 5 tenaga kerja baru,” ujar Teddy.

Selain itu, program replanting perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare juga diproyeksikan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun ke depan. Program lain seperti Kampung Nelayan Merah Putih dan Revitalisasi Tambak Pantura diperkirakan menyerap lebih dari 300 ribu pekerja tambahan.**

Jakarta – Pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai berhasil mendorong penguatan ekonomi lokal melalui integrasi dua program strategis, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Sinergi keduanya menciptakan rantai ekonomi yang lebih hidup di desa, mulai dari peningkatan produksi hingga penyerapan tenaga kerja baru.

Sebagai contoh, Ketua Asosiasi Pemerhati Desa Indonesia (Apdesi) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sri Rahayu Usmi mengusulkan program MBG dikelola oleh Kopdes Merah Putih. Dengan dikelolanya Kopdes Merah Putih, program prioritas presiden Prabowo Subianto ini dapat menciptakan lapangan kerja dan menjadi penggerak ekonomi lokal di tingkat desa khususnya.

“Hadirnya Kopdes Merah Putih betul-betul membuat kesejahteraan, ini kan sudah ada usaha di depan mata terkait MBG. Seharusnya, menurut saya, MBG ini diberdayakan ke Kopdes sehingga satu lapangan kerja terbuka, dan kedua, hasil-hasil yang ada di desa itu bisa terserap,” jelas Rahayu.

Ia menjelaskan, kolaborasi MBG dan Kopdes menjadi solusi konkret bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, selama pelaksanaannya disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia dan alam setempat.

“Terkait Kopdes Merah Putih memang antara potensi sumber daya manusia dan alam ini harus kemudian diselaraskan, karena jangan sampai melakukan kegiatan usaha yang tidak ada relevansinya dengan potensi desanya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas optimis tahun ini pengangguran di Sulsel akan berkurang dengan adanya program nasional tersebut. Sebab, saat ini ada beberapa program yang bisa menyerap tenaga kerja, seperti SPPG atau dapur MBG.

“Kan SPPG itu ada 47 (tenaga kerja), juga di Koperasi Merah Putih minimal 5. Itu adalah peluang yang sangat baik. Dengan adanya program MBG ini tumbuh lowongan kerja baru, Alhamdulillah. Kan ada suplai bahan baku dan tercipta lapangan kerja,” pungkas Jayadi.

Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa melalui investasi besar-besaran di sektor pertanian dan industri hilirisasi. Pemerintah resmi mengumumkan pembangunan 100 pabrik pengolahan hasil pertanian yang akan tersebar di berbagai daerah mulai tahun 2026, dengan nilai investasi mencapai US$22 miliar atau sekitar Rp371 triliun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa investasi tersebut akan mendorong industrialisasi sektor pangan, perkebunan, dan peternakan, sekaligus berpotensi menyerap hingga delapan juta tenaga kerja nasional.

“Gini, total kalau investasi hilirisasi Rp371 triliun itu, akan terserap 8 juta lapangan pekerjaan,” ujar Amran di Jakarta beberapa waktu lalu.

Amran menyebut implementasi penuh program hilirisasi akan menciptakan tiga juta lapangan kerja baru dalam tiga tahun pertama, atau sekitar satu juta pekerja setiap tahun.

“Jadi 1 juta per tahun lapangan pekerjaan. Jadi, itu sangat realistis. Kami hitung selalu moderat,” tambahnya.

Ia menegaskan, kebijakan hilirisasi merupakan langkah konkret untuk memperkuat nilai tambah komoditas dalam negeri serta meningkatkan kesejahteraan petani.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami bergerak cepat bersama Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Danantara. Total rencana Rp371 triliun kita investasi sektor pertanian, pangan, peternakan, hortikultura, dan perkebunan,” kata Amran.

Program ini juga menargetkan pemberdayaan ekonomi desa melalui kolaborasi dengan komunitas kampung dan koperasi lokal. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ariza Patria menilai bahwa kekuatan ekonomi bangsa harus tumbuh dari kampung.

“Pembangunan Indonesia tidak bisa hanya dari atas ke bawah, tapi harus dari kampung, dari desa, dari rakyat itu sendiri,” ujarnya saat menghadiri Deklarasi Dewan Kampung Nuswantara di Malang, Jawa Timur.

Menurut Ariza, komunitas kampung bersama koperasi dan UMKM akan menjadi penggerak utama dalam menciptakan rantai pasok pangan yang kuat dan menarik investasi ke tingkat desa.

“Kampung adalah akar dari peradaban bangsa. Di sinilah nilai gotong royong tumbuh, solidaritas sosial terbentuk, dan kemandirian ekonomi rakyat dimulai,” tegasnya.

Langkah ini menegaskan visi Presiden Prabowo membangun ekonomi nasional dari desa, memperkuat hilirisasi, serta membuka peluang kerja luas bagi rakyat di seluruh Indonesia. *

Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat komitmen menghadirkan lapangan kerja dan investasi di tingkat desa melalui pengembangan Koperasi Merah Putih (KMP) serta percepatan pemerataan infrastruktur dasar seperti listrik dan internet. Program ini menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat dan kemandirian desa.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menilai, kehadiran Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

“Tidak perlu khawatir dengan Koperasi Merah Putih. Pemerintah sedang menyiapkan formula agar UMKM yang sudah ada, toko rakyat, dan seluruh ekosistem ekonomi di desa bisa bersinergi, bukan bersaing. Semua diarahkan untuk membangun ekonomi rakyat secara bersama-sama,” ujar Andre.

Andre menjelaskan, koperasi ini menjadi instrumen penting agar perputaran ekonomi desa kembali ke masyarakat desa sendiri. Berdasarkan data KDKMP, hingga November 2025 telah berdiri 82.467 koperasi berbadan hukum dengan lebih dari 25.000 gerai aktif di seluruh Indonesia, dan 1,19 juta warga desa telah menjadi anggota aktif.

Menurutnya, percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih tak lepas dari keseriusan Presiden Prabowo yang menempatkan penguatan ekonomi rakyat sebagai prioritas nasional.

“Kita ingin koperasi menjadi tulang punggung ekonomi desa, tempat masyarakat bisa berpartisipasi, memperoleh keuntungan bersama, dan tumbuh dalam semangat gotong royong khas Indonesia,” tegas Andre.

Selain memperkuat ekonomi rakyat, pemerintah juga menyiapkan langkah konkret untuk memastikan seluruh desa memiliki akses listrik dan internet. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan komitmen Pemerintah dalam mempercepat program listrik desa.

“Kami sudah bahas di rapat kabinet, in syaa Allah di periode Pak Presiden Prabowo tidak ada lagi desa yang belum punya Listrik,”ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga memperluas jaringan internet desa bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Kami sudah menandatangani MoU dengan Komdigi untuk memastikan sinyal dan jaringan internet masuk ke desa. Prioritasnya desa-desa wisata, ekspor, dan yang memiliki potensi ekonomi besar,” jelas Yandri.

Dengan sinergi lintas kementerian, Koperasi Merah Putih, dan proyek elektrifikasi desa, pemerintah memastikan ekonomi tumbuh dari bawah—dari desa yang kuat, mandiri, dan sejahtera. *

Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmen kuat dalam membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa melalui terobosan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat kecil, termasuk hadirnya kereta khusus petani dan pedagang serta menguatnya keyakinan publik terhadap ketersediaan lapangan kerja.

Program kereta khusus ini dirancang untuk mempercepat distribusi hasil pertanian dari desa ke kota dengan biaya yang jauh lebih ringan. Saat meninjau layanan tersebut di Stasiun Manggarai pada 4 November 2025 lalu, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa fasilitas baru ini memberikan keringanan besar bagi petani dan pedagang.

“Iya saya cek. Jadi dia hanya bayar untuk dirinya. Barang dagangannya dia tidak perlu bayar. Kursinya nyamping. Untuk ongkosnya mungkin sudah ditetapkan,” ujar Presiden Prabowo usai peresmian Stasiun Tanah Abang Baru beberapa waktu lalu.

Kereta yang juga melayani rute seperti Rangkasbitung, Serang, dan Merak ini diharapkan dapat menekan biaya logistik sekaligus menjaga kesegaran komoditas ketika tiba di pasar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat rantai pasok nasional dan mendukung pemerataan ekonomi hingga tingkat desa.

Optimisme masyarakat terhadap lapangan kerja pun mulai meningkat. Berdasarkan survei Bank Indonesia, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) pada Oktober 2025 naik ke level 102,6.

Dalam laporan BI disebutkan, bahwa persepsi responden terhadap ketersediaan lapangan kerja saat ini meningkat pada seluruh kelompok pendidikan dan usia.

Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai 121,2, menunjukkan meningkatnya keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dinilai berdampak besar terhadap ekonomi lokal. Sekretaris Komisi V DPRD Banten Rifky Hermiansyah menegaskan bahwa keterlibatan petani, UMKM, dan nelayan dalam penyediaan bahan pangan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

“MBG ini tidak hanya memberi manfaat kepada siswa, tetapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan antusiasme para siswa yang menyampaikan langsung rasa terima kasih atas kebijakan tersebut.

“Kemarin banyak siswa yang menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo atas adanya MBG ini,” kata Rifky.*

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memasuki tahun pertama kepemimpinannya dengan sejumlah klaim capaian yang patut diapresiasi, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Litang menyatakan bahwa sekitar 1,9 juta hingga hampir 2 juta tenaga kerja telah terserap dari arus investasi sejak Januari hingga September 2025, yang menunjukkan sinergi antara investasi dan tenaga kerja.

Yassierli mengungkapkan, serapan tenaga kerja bukan merupakan kinerja Kemnaker semata melainkan kerja sama dengan Kementerian lain. Meskipun angka tersebut belum mencakup penyerapan dari program-program seperti MBG dan koperasi desa, hal ini tetap menjadi indikasi awal bahwa arah kebijakan pemerintahan ini mulai menunjukkan efek nyata di lapangan.

Misalnya untuk MBG saja, pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG bisa merekrut hingga 50 orang. Kalau 30 ribu SPPG itu beroperasi, 1 SPPG 50 orang, berarti 1,5 juta orang bisa mendapatkan pekerjaan.

Transformasi ekonomi desa melalui penguatan investasi menjadi salah satu fitur penting dalam agenda pembangunan nasional di era ini. Dengan arus modal investasi yang masuk, yang disebut mencapai Rp 1.434 triliun hingga September 2025, maka terbuka peluang luas bagi daerah-daerah perdesaan untuk ikut serta dalam rantai produksi nasional.

Tantangannya kini adalah memastikan bahwa peluang tersebut tidak hanya berhenti di kota besar atau kawasan industri, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat pedesaan yang selama ini menjadi bagian utama dari basis produksi nasional.

Kebijakan untuk memperkuat ekonomi lokal di desa juga dilihat sebagai langkah strategis untuk pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Data tentang penyerapan tenaga kerja dari investasi tersebut memperkuat argumen bahwa desa bukan lagi sekadar penerima manfaat pembangunan, tetapi juga bagian dari rantai aktif produksi dan investasi.

Dalam konteks Indonesia yang sangat heterogen secara geografi dan sosial-ekonomi, membawa investasi ke desa adalah tantangan yang kompleks namun sekaligus menjadi kesempatan emas untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari akar.
Di samping itu, pemanfaatan program-program seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang disebut sebagai potensi penyerapan tambahan hingga 1,5 juta tenaga kerja harus segera direalisasikan secara sistematis agar hasilnya benar-benar terukur.

Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (PETANI), Tunjung Budi Utomo, menilai Program MBG sangat baik bila diintegrasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan, koperasi desa berperan penting sebagai penghubung antara petani dan konsumen, sehingga keberadaan MBG memberi kepastian pasar berkelanjutan bagi sektor pertanian dan perikanan rakyat. Dampaknya terasa nyata, seperto pendapatan meningkat, kapasitas produksi bertambah, standar kualitas pangan membaik, dan lapangan kerja baru terbuka.

Sementara itu, dampak ekonomi MBG dapat dilihat melalui tiga efek utama. Pertama, efek produksi, di mana petani dan nelayan mendapatkan kepastian pasar. Kemudian, efek distribusi, karena koperasi dan pelaku logistik lokal ikut bergerak. Selanjutnya, efek konsumsi, di mana keluarga penerima manfaat terbantu karena pengeluaran untuk makan anak berkurang, sehingga daya beli meningkat.

Tunjung juga berpendapat bahwa desain program MBG maupun koperasi desa justru dibuat untuk memperluas akses ekonomi dan pasar bagi rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan. Melalui peran koperasi, petani, nelayan, UMKM, dan dapur MBG menjadi simbol gotong royong nasional demi mewujudkan pemerataan ekonomi.

Dengan demikian, dapat terlihat bahwa salah satu kekuatan kebijakan tersebut adalah bahwa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal tidak hanya bersifat temporer, melainkan diarahkan pada berkelanjutan dan berbasis produksi lokal serta investasi jangka panjang. Arus investasi yang menyasar wilayah desa dengan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, membuka keran bagi munculnya usaha-usaha lokal, hilirisasi komoditas, dan penguatan rantai produksi desa ke pasar nasional.

Dengan demikian, selain soal jumlah tenaga kerja, kualitas dan kontinuitas produksi di desa menjadi faktor kunci yang perlu terus diperhatikan agar manfaat ekonomi hingga ke masyarakat akar rumput dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Investasi desa yang dikombinasikan dengan peningkatan daya saing lokal dan akses pasar dapat menjadikan desa sebagai basis produktivitas baru dalam ekonomi nasional. Penyerapan tenaga kerja melalui investasi di desa juga memiliki efek ganda: memperkuat ekonomi keluarga, meningkatkan daya beli, dan pada akhirnya mendorong dinamika ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

Secara keseluruhan, langkah pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memperkuat investasi desa dan membuka lapangan kerja dalam tahun pertama ini patut diapresiasi. Kunci keberlanjutan bukan hanya terletak pada jumlah pekerjaan yang tercipta, tetapi pada bagaimana pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa tahan lama, memberikan nilai tambah, serta memberdayakan masyarakat desa sebagai subjek aktif dalam ekonomi nasional.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasuki tahun pertamanya dengan sejumlah capaian awal yang mengindikasikan arah kebijakan ekonomi mulai menunjukkan hasil konkret. Salah satu yang paling menonjol adalah klaim penciptaan lapangan kerja dalam skala besar.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Litang mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2025, sekitar 1,9 juta hingga mendekati 2 juta tenaga kerja berhasil terserap dari arus investasi tersebut. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa mesin ekonomi mulai bergerak secara lebih merata melalui koordinasi lintas kementerian.

Yassierli juga menegaskan bahwa penyerapan itu bukan semata hasil kerja Kemnaker, melainkan buah dari sinergi kebijakan antar lembaga. Jika program-program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi desa telah terintegrasi penuh, maka angka penyerapan diperkirakan dapat meningkat secara signifikan.

Potensi itu terlihat dari skala operasi program MBG, terutama melalui keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur komunitas. Bila setiap SPPG mampu merekrut sekitar 50 pekerja dan seluruh 30.000 dapur berjalan optimal, maka ada peluang 1,5 juta orang tambahan terserap dalam ekosistem tersebut.

Transformasi ekonomi desa menjadi komponen penting dalam strategi pembangunan nasional era Prabowo-Gibran. Dengan nilai investasi yang mencapai lebih dari Rp1.400 triliun hingga September 2025, ruang bagi desa untuk berpartisipasi dalam rantai produksi nasional semakin terbuka lebar.

Kebijakan memperkuat ekonomi lokal menjadi relevan untuk menekan kesenjangan antar wilayah. Serapan tenaga kerja dari investasi ini memberikan bukti awal bahwa desa mulai bergerak bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai pelaku dalam perekonomian nasional.

Dalam konteks Indonesia yang beragam secara geografis, membawa modal dan industri ke desa bukan pekerjaan mudah. Namun, peluang yang tercipta dapat memperkuat fondasi ketahanan ekonomi nasional dari wilayah paling dasar.

Program MBG serta inisiatif Koperasi Desa Merah Putih menjadi pelengkap penting dari ekosistem investasi desa. Penyerapan hingga jutaan pekerjaan dalam jangka menengah dapat dicapai jika keduanya dijalankan dengan sistem evaluasi dan target yang jelas.
Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (PETANI), Tunjung Budi Utomo, menilai integrasi antara MBG dan koperasi desa dapat menciptakan pasar yang stabil bagi petani dan nelayan. Ia menekankan bahwa keberlanjutan pasar adalah faktor yang selama ini kurang dimiliki sektor agraris rakyat.

Menurut Tunjung, koperasi berfungsi sebagai penghubung strategis antara produsen desa dan konsumen nasional. Jika MBG menyerap hasil pertanian dan perikanan rakyat, maka efeknya akan dirasakan pada pendapatan, produksi, hingga kualitas pangan.

Dampak ekonomi program tersebut dapat dilihat dari tiga efek utama yang ia gambarkan. Pertama ialah efek produksi bagi petani dan nelayan, lalu efek distribusi bagi koperasi dan pelaku logistik lokal, dan ketiga ialah efek konsumsi yang meningkatkan daya beli keluarga penerima manfaat.

Ia juga menilai bahwa desain MBG dan penguatan koperasi desa pada dasarnya diarahkan untuk memperluas akses pasar bagi rakyat kecil. Dengan demikian, ekonomi desa tidak hanya ikut bergerak tetapi juga mendapatkan ruang yang lebih adil dalam ekosistem nasional.

Karena itu, kekuatan kebijakan ini bukan hanya berpijak pada penciptaan lapangan kerja jangka pendek. Faktor pentingnya adalah dorongan agar desa memiliki basis produksi yang kuat, nilai tambah yang lebih besar, dan hubungan dagang yang berkelanjutan.

Investasi yang mengalir ke desa membuka peluang hilirisasi komoditas lokal. Usaha-usaha kecil berbasis desa dapat naik kelas ketika pasar, modal, dan keterampilan saling terhubung dalam satu ekosistem kebijakan.

Kualitas lapangan kerja di desa juga menjadi elemen yang perlu dipastikan agar manfaat ekonomi dapat berjangka panjang. Pekerjaan yang dihasilkan harus memberikan kesempatan naik kelas, keterampilan baru, dan dukungan pada produktivitas yang lebih tinggi.

Ketika investasi desa dipadukan dengan penguatan koperasi serta akses pasar yang lebih luas, desa dapat berkembang menjadi pusat produktivitas baru dalam perekonomian nasional. Jika pola ini bertahan, desa tidak lagi menjadi hinterland, melainkan simpul produksi yang strategis.

Secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja dari investasi di desa menciptakan efek berantai pada konsumsi dan daya beli masyarakat. Hal ini pada gilirannya mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal yang lebih inklusif.

Dengan pencapaian awal yang telah terlihat, langkah pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memperkuat investasi desa dan menciptakan lapangan kerja patut mendapatkan apresiasi. Tantangan selanjutnya adalah memastikan kesinambungan dan kualitas dari setiap kebijakan agar desa benar-benar menjadi pusat pembangunan nasional.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini akan ditentukan oleh seberapa jauh desa mampu menjadi subjek utama dalam perekonomian. Jika investasi, pasar, dan produksi berjalan selaras, desa dapat menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menegaskan arah baru pembangunan nasional melalui strategi yang membumi: membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memperkuat ekonomi desa sebagai pusat pertumbuhan. Kebijakan ini bukan sekadar respons terhadap tantangan ekonomi saat ini, tetapi juga pondasi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, seimbang, dan mandiri. Melalui pendekatan yang menggabungkan terobosan infrastruktur, revitalisasi pertanian, penguatan koperasi desa, serta pengembangan sumber daya manusia, pemerintah berupaya memastikan bahwa kesejahteraan dapat dirasakan hingga ke akar rumput.

Komitmen tersebut terlihat dari keberanian pemerintah menghadirkan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil. Dari kereta khusus petani yang menekan biaya logistik, hilirisasi pertanian bernilai ratusan triliun, hingga koperasi desa sebagai simpul ekonomi baru di pelosok, semuanya menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini memandang desa bukan sebagai wilayah tertinggal, melainkan sebagai kekuatan ekonomi yang selama ini belum diberdayakan secara maksimal.

Salah satu langkah paling simbolik adalah pengoperasian kereta khusus petani dan pedagang, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan distribusi hasil bumi dari desa ke kota dengan cara lebih cepat, murah, dan efisien. Dalam peninjauannya, Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa kereta tersebut memberikan keringanan besar bagi petani, sebab mereka hanya perlu membayar biaya perjalanan pribadi, sementara barang dagangannya dapat diangkut tanpa biaya tambahan. Kebijakan sederhana namun berdampak besar ini menurunkan beban distribusi dan membantu menjaga kualitas komoditas ketika tiba di pusat-pusat perdagangan perkotaan.

Kereta yang melayani rute seperti Rangkasbitung, Serang, dan Merak ini juga memperkuat rantai logistik nasional. Dengan desain gerbong yang memungkinkan pengangkutan komoditas segar, petani dapat memastikan produk mereka tetap layak pasar. Terobosan seperti ini menunjukkan betapa pemerintah melihat distribusi sebagai simpul penting dalam peningkatan pendapatan rakyat. Ketika biaya logistik turun, keuntungan petani naik, dan efek dominonya mendorong ekonomi desa.

Di sisi lain, indikator ekonomi makro turut mengonfirmasi meningkatnya keyakinan publik terhadap peluang kerja. Survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) pada Oktober 2025 meningkat ke posisi 102,6, menandakan optimisme setelah beberapa bulan berada di zona pesimistis. Laporan tersebut mencatat bahwa persepsi masyarakat terhadap peluang kerja membaik di seluruh kelompok pendidikan dan usia. Indeks Keyakinan Konsumen pun turut melonjak ke level 121,2, mencerminkan peningkatan rasa percaya masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

Langkah pemerintah tidak berhenti pada perbaikan transportasi rakyat. Di sektor pangan dan pedesaan, kebijakan yang lebih struktural turut diluncurkan. Program hilirisasi pertanian senilai Rp371 triliun yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, merupakan tonggak besar dalam memodernisasi komoditas nasional. Ia menjelaskan bahwa investasi tersebut diproyeksikan mampu menciptakan hingga delapan juta lapangan kerja, dengan tiga juta kesempatan baru pada tahap awal pelaksanaan. Program ini bukan hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga menyiapkan jutaan warga desa untuk terlibat dalam industri pengolahan pangan, peternakan, dan perkebunan.

Pada saat yang sama, pemerintah mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, instrumen penguatan ekonomi desa yang dikembangkan secara terstruktur. Berdasarkan data terbaru, lebih dari 15.000 koperasi telah beroperasi hingga Oktober 2025, dan pemerintah menargetkan 80.000 unit berdiri pada akhir tahun depan. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai bahwa koperasi desa berfungsi sebagai pusat distribusi, akses permodalan, dan pelatihan usaha sehingga mendorong masyarakat desa memiliki kendali terhadap perekonomian mereka sendiri.

Presiden Prabowo memandang koperasi desa sebagai fondasi pemerataan ekonomi dan kemandirian nasional. Dalam berbagai kesempatan, beliau menegaskan bahwa pembangunan harus dimulai dari bawah—dari desa yang kuat dan masyarakat yang mandiri. Dengan koperasi sebagai simpul ekonomi, desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan motor pertumbuhan.

Selain itu, transformasi ekonomi desa juga ditopang oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberikan dampak berlipat. Sekretaris Komisi V DPRD Banten Rifky Hermiansyah menjelaskan bahwa MBG tidak hanya menyehatkan siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan petani, UMKM kuliner, hingga nelayan. Perputaran ekonomi yang terjadi di tingkat desa membuktikan bahwa kebijakan sosial dapat menjadi penggerak ekonomi apabila dirancang secara inklusif.

Seluruh rangkaian kebijakan ini menunjukkan arah yang konsisten: pemerintahan Prabowo tengah menanam investasi besar di desa dan membuka lapangan kerja yang berkelanjutan. Melalui hilirisasi, logistik rakyat, koperasi desa, dan program sosial berbasis ekonomi, pemerintah membangun struktur ekonomi baru yang lebih merata dan lebih kuat dari sebelumnya.

Dalam konteks pembangunan nasional, langkah-langkah ini adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa daya saing bangsa dibangun dari fondasi yang kokoh: rakyat yang bekerja, desa yang berdaya, dan ekonomi yang tumbuh dari bawah. Pemerataan bukan lagi jargon, melainkan proses nyata yang tengah berlangsung di lapangan. Dengan arah kebijakan seperti ini, Indonesia bergerak menuju masa depan ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berketahanan.

)* Penulis adalah Kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Sehan Ramadhan )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menapaki arah baru pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dari desa. Melalui kombinasi kebijakan fiskal yang progresif, program koperasi rakyat, dan investasi strategis di sektor riil, pemerintahan ini menegaskan bahwa kesejahteraan bangsa dimulai dari desa yang mandiri dan rakyat yang bekerja.

Langkah Presiden Prabowo bukan sekadar melanjutkan pembangunan yang telah ada, tetapi melakukan penataan ulang struktur ekonomi nasional agar lebih inklusif. Fokus utamanya adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan, menumbuhkan ekonomi rakyat, dan menekan kesenjangan antara kelompok kaya dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan bahwa pemerintah menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan. Ia mengatakan bahwa kebijakan ekonomi diarahkan untuk memperbanyak pekerjaan formal agar pendapatan masyarakat lebih stabil. Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja pada tahun-tahun mendatang.

Menurut Febrio, setiap tahun Indonesia mampu menambah sekitar 3,7 juta lapangan kerja baru, namun sebagian besar masih bersifat informal. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah agar lebih banyak pekerjaan formal tercipta, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan pemerataan ekonomi semakin nyata. Pemerintah menilai, dengan memperkuat sektor formal, Indonesia dapat menekan ketimpangan sosial yang selama ini menjadi tantangan pembangunan ekonomi nasional.

Komitmen ini semakin terlihat nyata melalui berbagai program yang digulirkan lintas kementerian. Salah satu program unggulan yang mendapat sorotan luas adalah Koperasi Desa Merah Putih (KMP). Program ini tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia yang diproyeksikan mampu menyerap sekitar 400 ribu tenaga kerja baru.

Teddy menuturkan bahwa penguatan ekonomi desa melalui koperasi menjadi simbol dari visi besar Presiden Prabowo untuk membangun. Setiap koperasi akan menjadi simpul aktivitas ekonomi rakyat, mengelola distribusi kebutuhan pokok, menyediakan akses pembiayaan mikro, hingga menjadi wadah pengolahan hasil pertanian. Dengan model ekonomi gotong royong seperti ini, uang berputar di desa, tidak hanya terserap di pusat-pusat kota besar.

Selain koperasi, sektor pertanian dan kelautan juga menjadi penyumbang besar dalam pembukaan lapangan kerja. Program replanting atau penanaman kembali di perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare, misalnya, diproyeksikan menciptakan sekitar 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun ke depan. Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) juga digerakkan di 100 desa, dan ke depan akan diperluas menjadi 4.000 titik dengan potensi penyerapan hingga 200 ribu tenaga kerja.

Langkah lainnya adalah Revitalisasi Tambak Pantura yang menargetkan 20 ribu hektare lahan tambak baru dengan potensi menyerap 132 ribu pekerja. Di saat yang sama, modernisasi 1.000 kapal nelayan juga diproyeksikan membuka hampir 600 ribu lapangan kerja baru di sektor maritim. Semua ini menunjukkan pola pembangunan yang tidak lagi berpusat pada kota, melainkan menghidupkan kembali potensi ekonomi desa dan pesisir.

Secara ekonomi makro, kebijakan ini mencerminkan strategi pemerataan yang kuat. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur besar dengan penguatan ekonomi rakyat di tingkat desa. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi di angka statistik, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dari perspektif fiskal, kebijakan ini juga didukung melalui optimalisasi anggaran desa, pembiayaan koperasi, serta dana bergulir dari lembaga seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan bank milik negara. Pendekatan fiskal yang inklusif ini mendorong agar investasi masuk ke desa, membuka usaha baru, dan memperkuat ketahanan ekonomi di tengah tekanan global.

Dalam konteks sosial, arah pembangunan yang diambil Presiden Prabowo memperlihatkan keberpihakan pada rakyat kecil. Dengan menggerakkan ekonomi desa melalui koperasi dan program padat karya, pemerintah tidak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan solidaritas ekonomi di tingkat lokal. Desa tidak lagi dipandang sebagai beban pembangunan, melainkan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Tantangan tentu masih ada, mulai dari penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola koperasi yang profesional, hingga pengawasan penggunaan dana publik agar lebih transparan. Namun, arah kebijakan ini sudah jelas: menegakkan keadilan sosial melalui pemerataan ekonomi dan kemandirian rakyat.

Kebijakan ini juga menandai perubahan paradigma besar dalam pembangunan Indonesia, dari pendekatan top-down menjadi bottom-up. Prabowo ingin memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan, sekecil apa pun, berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan sinergi lintas kementerian, dukungan fiskal yang kuat, dan semangat gotong royong masyarakat, pemerintahan Prabowo-Gibran tampak serius mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jalan baru pemerataan ekonomi ini dimulai dari tempat yang paling mendasar: desa.

Dari sanalah, visi Indonesia Maju yang berdaulat, adil, dan sejahtera mulai diwujudkan.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial Ekonomi