Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui kebijakan hilirisasi yang didorong dengan pemberian insentif strategis. Langkah ini diyakini mampu mempercepat pertumbuhan industri nasional sekaligus memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Insentif yang diberikan mencakup dukungan fiskal mulai dari tax holiday hingga pembebasan bea masuk untuk barang modal. Kebijakan tersebut diharapkan menarik lebih banyak investasi dan membuka peluang lapangan kerja baru secara berkelanjutan.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan, total insentif yang diberikan sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025 mencapai sekitar Rp 1.300 triliun. Dukungan tersebut bertujuan untuk memperkuat daya saing pelaku usaha di tingkat global.

“Ini menunjukkan komitmen besar negara untuk menarik investasi berkualitas. Kita memberikan insentif bukan tanpa alasan. Itu semua adalah potensi penerimaan negara yang kita kembalikan demi tujuan strategis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Todotua menekankan bahwa strategi hilirisasi tidak bisa bertumpu pada insentif semata. Tanpa riset dan inovasi lokal, Indonesia akan terus bergantung pada teknologi impor.

Ia pun mencontohkan proyek nikel di Morowali yang sudah memiliki lebih dari 50 smelter. Namun belum banyak karya riset anak bangsa yang dipakai di sana. Menurutnya, dunia usaha harus menjadi bagian dari ekosistem riset nasional.

Ia juga menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan perusahaan, khususnya yang menerima insentif investasi, untuk ikut mengambil peran lebih besar dalam mendukung riset dan pengembangan talenta Indonesia. Riset tersebut bisa berupa penelitian di bidang teknologi hilirisasi, teknologi smelter, sampai pemanfaatan kecerdasan buatan.

“Mulai tahun depan, perusahaan yang sudah menikmati fasilitas insentif harus ikut memperkuat dunia akademik. Kita dorong adanya program beasiswa dan riset bersama,” jelasnya.

Kebijakan pemberian insentif senilai sekitar Rp 1.300 triliun oleh pemerintah untuk memperkuat proses hilirisasi telah menunjukkan arah yang tepat. Namun keberhasilan hilirisasi nasional juga ditentukan oleh output yang diperoleh dari insentif tersebut dengan membangun sinergi antara ekosistem riset, industri, dan perguruan tinggi. ***

Oleh: Yusuf Rinaldi *)

Transformasi ekonomi Indonesia memasuki babak baru dengan percepatan program hilirisasi lintas sektor yang tengah digalakkan pemerintah. Hilirisasi, yang selama ini dianggap sebagai strategi jangka panjang, kini menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak hanya menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi, tetapi juga membuktikan komitmennya melalui langkah-langkah konkret yang berdampak langsung pada industri, lapangan kerja, dan ketahanan energi.

Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan program hilirisasi di sektor strategis, mulai dari perikanan, pertanian, hingga energi dan sumber daya mineral. Pemerintah menargetkan penyelesaian 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi hampir mencapai Rp600 triliun, yang seluruhnya diharapkan mulai memasuki tahap pembangunan pada 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa percepatan proyek-proyek hilirisasi tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menghasilkan produk-produk substitusi impor. Program ini juga menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Salah satu contoh nyata adalah pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti LPG impor. Mengingat konsumsi LPG Indonesia diperkirakan meningkat dari 1,2 juta ton pada 2025 menjadi hampir 10 juta ton pada 2026, pembangunan industri energi dalam negeri menjadi langkah yang tidak dapat ditunda. Pemerintah juga menargetkan pembangunan kilang minyak nasional untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar.

Seiring dengan percepatan hilirisasi, sejarah baru investasi di Indonesia juga tercatat pada 6 November 2025 dengan peresmian Industri Petrokimia Nafta Crackers terbesar di ASEAN, PT Lotte Chemical Indonesia, di Cilegon, Banten. Dengan nilai investasi sebesar 3,9 miliar USD atau sekitar Rp62 triliun, industri ini menempati lahan seluas 110 hektar dan memiliki bangunan pabrik seluas 70 hektar.

Pabrik petrokimia ini menggunakan bahan baku nafta dan LPG sekitar 3,2 juta ton per tahun dan menghasilkan 15 produk petrokimia, termasuk etilena dan propilena, yang sebagian besar (70%) digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, sementara sisanya diekspor.

Investasi besar ini menjadi simbol konkret hilirisasi industri migas yang menghasilkan produk bernilai tinggi. Produk akhir dari industri petrokimia ini mencakup komponen kendaraan, peralatan medis, pipa, kemasan plastik, peralatan isolasi listrik, dan bahan baku industri lainnya. Dengan demikian, hilirisasi bukan sekadar jargon, tetapi mantra baru bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, karena mampu mendorong penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan industri nasional.

Perjalanan pembangunan proyek petrokimia ini tidak mudah. Proyek sempat terhenti lama akibat berbagai kendala, termasuk akuisisi lahan, perizinan, hingga dampak pandemi Covid-19. Keberhasilan pembangunan pabrik, yang kini beroperasi secara komersial, merupakan hasil keteguhan pemerintah dalam mengawal proyek sejak awal. Dukungan berkelanjutan dari Presiden Prabowo memastikan proyek dapat rampung tepat waktu, meski terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Pabrik petrokimia ini kini menjadi simbol keberlanjutan dan konsistensi program hilirisasi.

Selain sektor migas, pemerintah menargetkan percepatan 18 proyek hilirisasi senilai Rp618,13 triliun di berbagai sektor, termasuk mineral dan batu bara, transisi energi, ketahanan energi, pertanian, serta kelautan dan perikanan. Pra-studi kelayakan untuk proyek-proyek ini telah diserahkan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional kepada Danantara pada Juli 2025. Setiap proyek memiliki tingkat kesulitan berbeda, mulai dari pembangunan refinery, storage, hingga pengolahan alumina dan silika, namun semuanya dipastikan rampung sebelum akhir tahun ini agar eksekusi dapat segera dimulai pada 2026.

Program hilirisasi ini juga melibatkan kolaborasi intensif antara Satgas, Danantara, dan pemerintah pusat. Skema pembiayaan, model bisnis, lokasi, serta mitigasi sosial dan lingkungan dirancang secara matang untuk memastikan proyek berjalan lancar. CEO Danantara, Rosan Roeslani, menambahkan bahwa investasi hilirisasi telah menjadi kontributor utama terhadap realisasi investasi nasional. Hingga paruh kedua 2025, Danantara berhasil memperoleh komitmen pendanaan sebesar 7 miliar USD dari berbagai sovereign wealth fund internasional, termasuk Qatar, China Investment Corporation, dan Russian Direct Investment Fund.

Dampak program hilirisasi terhadap perekonomian nasional diprediksi sangat signifikan. Pembangunan 18 proyek ini diharapkan membuka lebih dari 270 ribu lapangan kerja dengan upah yang layak, memperkuat kapasitas industri hilir, serta mempercepat substitusi impor, termasuk LPG melalui DME. Produk-produk bernilai tinggi yang dihasilkan dari proses hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta mendorong pertumbuhan industri lokal di berbagai daerah.

Hilirisasi, dengan demikian, dapat dipandang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap investasi strategis yang dijalankan, seperti industri petrokimia di Cilegon, memberikan efek domino: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat kemandirian industri, dan menghasilkan pendapatan negara yang lebih besar. Pemerintah, melalui arahan presiden dan koordinasi lintas kementerian, telah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berbicara soal angka makro, tetapi juga nilai tambah nyata bagi masyarakat.

Dengan keberhasilan proyek petrokimia dan percepatan 18 proyek hilirisasi lainnya, visi ekonomi nasional di era Presiden Prabowo semakin jelas. Hilirisasi bukan hanya strategi industrialisasi semata, tetapi juga instrumen untuk mencapai kemandirian ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Mesin pertumbuhan ekonomi ini kini bergerak lebih cepat, lebih terukur, dan lebih berkelanjutan, mencerminkan sinergi antara visi kepemimpinan, konsistensi kebijakan, dan determinasi eksekusi.

)*Penulis merupakan pengamat ekonomi

Oleh: Juanda Syah)*

Pemerintah terus memperkuat arah pembangunan ekonomi nasional melalui strategi besar hilirisasi di sektor pertanian yang bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Konsep ini diyakini akan membuka peluang kerja baru, dan mendorong kemandirian ekonomi rakyat. Dengan total rencana investasi sebesar Rp371 triliun yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan hortikultura, program ambisius ini diharapkan mampu menciptakan sekitar delapan juta lapangan kerja baru di berbagai daerah. Besarnya investasi tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menggerakkan sektor riil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan bahwa hilirisasi menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat daya saing produk nasional. Fokus utama program diarahkan pada komoditas unggulan seperti tebu, kakao, mete, dan kelapa. Menurutnya, ketika produk-produk tersebut diolah di dalam negeri, nilai jualnya meningkat tajam dan memberikan manfaat langsung bagi petani. Sebagai contoh, harga kelapa yang sebelumnya hanya Rp600 per butir kini naik menjadi Rp3.500 setelah diolah menjadi produk turunan seperti minyak kelapa, santan kemasan, dan serabut kelapa. Lonjakan harga ini menjadi bukti nyata keberhasilan hilirisasi dalam menciptakan nilai tambah yang signifikan.

Menurut Andi Amran, pemerintah menargetkan peningkatan skala industri pengolahan agar nilai tambah produk pertanian dapat meningkat hingga puluhan kali lipat. Dengan memperkuat industri di dalam negeri, Indonesia tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga pemain utama dalam rantai pasok global produk pertanian olahan. Langkah ini sekaligus akan memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani mengatakan bahwa hilirisasi pertanian memiliki dampak sosial yang jauh lebih besar dibandingkan hilirisasi mineral. Alasannya, sektor pertanian bersifat padat karya dan langsung melibatkan masyarakat di lapangan. Jika hilirisasi mineral cenderung membutuhkan modal besar dengan serapan tenaga kerja terbatas, maka hilirisasi pertanian justru mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar serta memperkuat ekonomi lokal. Hal ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mempercepat implementasi program hilirisasi pertanian sebagai pendorong utama pemerataan ekonomi.

Rosan Roeslani menambahkan bahwa pihaknya bersama Kementerian Pertanian dan lembaga investasi nasional Danantara telah mengidentifikasi berbagai proyek prioritas yang siap dieksekusi. Sejumlah BUMN juga akan dilibatkan untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya ekosistem hilirisasi pertanian yang solid dan berkelanjutan.

Menurut Rosan, produk-produk unggulan seperti kelapa dan kakao memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi di pasar global. Dengan strategi hilirisasi yang tepat, komoditas tersebut berpotensi menjadi sumber devisa baru sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok internasional. Hilirisasi tidak hanya menumbuhkan industri pengolahan, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor lain seperti logistik, kemasan, dan perdagangan.

Sementara itu terdapat dukungan dari CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani menekankan bahwa lembaganya akan memberikan dukungan penuh terhadap implementasi program hilirisasi di sektor pertanian. Danantara akan bertugas mengawal dan mengevaluasi setiap tahapan pelaksanaan proyek agar tetap berjalan sesuai target. Dengan keterlibatan lembaga investasi nasional, pemerintah memastikan bahwa proyek-proyek hilirisasi tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Danantara menjadi contoh konkret kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekonomi rakyat. Hilirisasi pertanian diharapkan menjadi penggerak utama dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, di mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh daerah.

Selain meningkatkan kesejahteraan petani, hilirisasi juga mendorong tumbuhnya wirausaha baru di sektor pengolahan hasil pertanian. Dengan meningkatnya nilai jual produk, para pelaku usaha kecil dan menengah di daerah berpeluang mengembangkan industri rumah tangga berbasis komoditas lokal. Hal ini akan memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Program hilirisasi pertanian juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan transformasi ekonomi. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan, Indonesia dapat keluar dari ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Sektor pertanian yang selama ini identik dengan produktivitas primer kini bertransformasi menjadi sektor industri modern yang berdaya saing tinggi.

Upaya hilirisasi ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian bangsa. Dengan dukungan regulasi, investasi, dan teknologi yang tepat, pemerintah menargetkan agar pertanian Indonesia menjadi sektor unggulan yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui kerja sama antara Kementerian dan lembaga investasi nasional Danantara, pemerintah menunjukkan kesungguhan dalam mengubah wajah pertanian Indonesia menuju arah yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing. Dengan semangat hilirisasi, sektor pertanian bukan lagi hanya tentang menanam dan memanen, tetapi juga tentang membangun industri, membuka lapangan kerja, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat dari hulu hingga hilir.

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bandung

Jakarta – Pemerintah menargetkan penyelesaian 18 proyek hilirisasi strategis senilai Rp618,13 triliun sebelum akhir tahun 2025. Langkah ini menjadi bagian penting dalam perjalanan besar menuju kemandirian ekonomi dan energi nasional. Program hilirisasi lintas sektor tersebut dirancang sebagai manifestasi nyata visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang kuat, berdaya saing, dan mandiri secara energi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ahmad Erani Yustika menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat penyelesaian pra-studi kelayakan atau _feasibility study (FS)_ terhadap 18 proyek hilirisasi tersebut. Ia menargetkan seluruh studi selesai sebelum akhir tahun 2025, sehingga tahapan konstruksi dapat segera dimulai pada 2026.

“Pasti (eksekusi) akan bertahap. Tapi semuanya pasti akan selesai akhir tahun ini. Karena harus segera dieksekusi proyeknya,” kata Ahmad.

Salah satu proyek prioritas yang menjadi fokus adalah pengembangan _Dimethyl Ether (DME),_ yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor LPG sekaligus mengoptimalkan potensi besar gas domestik sebagai sumber energi bersih dan terbarukan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka menekankan pentingnya percepatan seluruh proyek hilirisasi lintas sektor. Menurutnya, 18 proyek strategis bernilai lebih dari Rp600 triliun tersebut harus dapat memasuki tahap pembangunan fisik pada 2026.

“Percepatan hilirisasi baik di sektor perikanan, kemudian di sektor pertanian, dan di sektor energi dan mineral batu bara. Arahan Bapak Presiden dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS, dan sudah dibicarakan dengan Danantara, kita akan selesaikan di tahun ini untuk semuanya,” ujar Bahlil.

Ia juga mengungkapkan bahwa hilirisasi akan membuka lapangan kerja berkualitas dan berupah layak. Sementara untuk Satgas Hilirisasi bersama Danantara terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk merumuskan skema pembiayaan, model bisnis, dan lokasi proyek.

“Itu (proyek hilirisasi) akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baik dengan upah yang layak. Tim juga tengah memastikan penyelesaian berbagai kendala perizinan serta mitigasi sosial dan lingkungan, agar implementasi proyek dapat berjalan terintegrasi dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dari sisi pendanaan, CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa investasi hilirisasi kini menjadi salah satu kontributor utama terhadap realisasi investasi nasional. Hingga paruh kedua 2025, Danantara telah memperoleh komitmen pendanaan sebesar US$7 miliar dari berbagai ¬_sovereign wealth fund internasional._

“Dari USD7 miliar itu dengan Qatar USD4 miliar, kemudian dengan CIC (China Investment Corporation) USD2 miliar, dan juga kemudian dengan RDIF (Russian Direct Investment Fund),” ungkap Rosan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menaruh harapan besar bahwa rampungnya seluruh studi kelayakan pada 2025 akan menjadi landasan kuat bagi industrialisasi nasional. Dengan total nilai investasi mencapai Rp618 triliun, proyek-proyek ini diharapkan mampu menyerap lebih dari 270 ribu tenaga kerja, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mempercepat substitusi impor LPG melalui pengembangan DME.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nasional pasca penetapan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Seruan ini disampaikan untuk memastikan suasana tetap kondusif dan masyarakat berfokus pada persatuan, bukan terpengaruh isu-isu yang dapat mengganggu harmoni sosial. Pemerintah menilai momentum ini sebagai kesempatan memperkuat nasionalisme dan mempertebal semangat persatuan bangsa.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan bahwa penganugerahan gelar tersebut merupakan bentuk penghormatan konstitusional terhadap jasa Soeharto dalam menjaga kedaulatan dan membangun fondasi ekonomi nasional.

“Mari bersama menjaga nilai persatuan dan tidak terprovokasi oleh isu yang bisa memecah belah bangsa,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa nilai kepahlawanan harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui gotong royong, cinta tanah air, dan komitmen menjaga ketenteraman.

“Pahlawan masa kini adalah mereka yang menjaga harmoni sosial dan memperkuat solidaritas bangsa,” tambahnya.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan aparat kepolisian telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga ketertiban di berbagai daerah. Ia menekankan bahwa situasi nasional tetap aman dan terkendali, serta mengajak masyarakat tidak terpancing provokasi apa pun.

“Kami menyiapkan langkah antisipatif agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah diprovokasi,” tegasnya. Menurutnya, dukungan masyarakat dalam menjaga kedamaian menjadi kunci keberhasilan stabilitas nasional. “Kedamaian adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga negara yang mencintai negeri ini,” ujarnya.

Dukungan terhadap keputusan negara juga datang dari organisasi keagamaan. Dr. Makroen Sanjaya, Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, menyebut penganugerahan tersebut sebagai keputusan bijak yang mencerminkan semangat rekonsiliasi dan penghormatan terhadap sejarah bangsa.

“Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan Indonesia hari ini berdiri di atas pondasi yang diletakkan para pendahulu, termasuk Soeharto,” tuturnya.

Ia menilai keputusan ini harus menjadi momentum bagi generasi muda untuk memperkuat nasionalisme dan memahami perjalanan sejarah bangsa secara utuh.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, turut memberikan dukungan penuh. Ia menilai Soeharto memiliki pengabdian panjang yang layak diapresiasi.

“Selama 32 tahun beliau mengabdi, banyak pondasi bangsa yang dibangun. Ini layak dihargai sebagai bagian dari sejarah nasional,” ujar Mekeng. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menatap masa depan dengan semangat bersatu dan tidak terjebak pada perdebatan yang tidak produktif.

Dengan berbagai dukungan tersebut, pemerintah kembali mengajak masyarakat untuk menjaga ketenangan, mengedepankan persatuan, serta terus membangun suasana damai demi Indonesia yang stabil, maju, dan bermartabat.

Oleh : Ricky Rinaldi

Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto yang resmi diumumkan pemerintah pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini langsung menjadi salah satu isu publik paling hangat dan paling mudah dipolitisasi. Setelah keputusan negara ditegaskan melalui mekanisme resmi dan diumumkan oleh Presiden, reaksi yang muncul berkembang cepat, mulai dari dukungan hingga penolakan yang disertai ajakan aksi jalanan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing provokasi, karena kelompok tertentu terlihat mencoba memanfaatkan momen ini untuk memicu polarisasi dan memperbesar ketegangan.

Sejumlah liputan media pada awal November menggambarkan adanya aksi penolakan di beberapa titik, terutama di Jakarta, yang dilakukan oleh kelompok aktivis yang menolak pencantuman nama Soeharto sebagai pahlawan nasional. Aksi itu berlangsung singkat namun memicu respon emosional di ruang digital, terutama karena potongan-potongan informasi yang tidak lengkap dan narasi manipulatif ikut disebarkan. Pemerintah memahami perbedaan pandangan, namun menegaskan agar tetap dalam koridor hukum serta harus dibatasi oleh ketertiban dan tidak boleh berubah menjadi mobilisasi politik yang merugikan masyarakat luas.

Untuk menjaga situasi tetap kondusif, pemerintah kembali menjelaskan bahwa penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional melalui mekanisme yang sama seperti tokoh-tokoh lainnya. Proses ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil penilaian tim pengkaji, verifikasi administratif, serta rekomendasi lembaga terkait sebelum ditetapkan oleh Presiden. Dengan menjelaskan kembali tahapan itu, pemerintah berharap publik memahami bahwa keputusan yang sudah diumumkan bukan keputusan instan apalagi keputusan yang didorong tekanan politik, tetapi proses kenegaraan dengan standar yang terukur.

Salah satu penegas posisi pemerintah datang dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang dalam sejumlah pemberitaan menyampaikan bahwa nama-nama yang dianugerahi gelar tahun ini, termasuk Soeharto, masuk karena memenuhi syarat administratif dan historis berdasarkan kajian para ahli. Penjelasan itu memperkuat kepercayaan publik terhadap dasar ilmiah keputusan negara yang menyebut negara bertindak tanpa kajian, karena justru kementerian menegaskan bahwa semua prosedur telah dilalui dan disahkan sebelum diumumkan secara publik.

Penjelasan administratif juga diperkuat oleh keterangan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, yang menyatakan bahwa penetapan gelar dilakukan berdasarkan dokumen resmi dan kajian formal yang dituntaskan sebelum nama-nama pahlawan diumumkan pada 10 November. Ia mengingatkan masyarakat untuk selalu merujuk pada pernyataan resmi pemerintah, bukan informasi berseliweran di media sosial yang sering tercampur antara fakta dan interpretasi. Pesan itu pada dasarnya mengajak warga agar tidak tergiring ke arus provokasi digital yang justru dimanfaatkan pihak tertentu untuk menciptakan kesan bahwa keputusan negara bersifat kontroversial sejak awal.

Di luar dua penjelasan tersebut, pemerintah juga melihat adanya pola provokasi yang sengaja diciptakan oleh akun-akun anonim di media sosial yang mencoba mengaitkan keputusan negara ini dengan sentimen politik lama. Narasi seperti ini berkembang cepat dan sering kali tidak berdiri di atas data maupun mekanisme resmi. Karena itu, pemerintah mengimbau masyarakat agar lebih hati-hati terhadap ajakan aksi yang muncul tanpa identitas jelas, karena sebagian dari panggilan itu bukan berasal dari kelompok aspiratif, melainkan pihak yang mencoba mengail di air keruh.

Aparat keamanan diberi arahan untuk memastikan bahwa ruang demokrasi tetap berjalan sambil menjaga agar aksi-aksi yang terjadi tidak berubah menjadi tindakan anarkis. Pemerintah menegaskan bahwa demonstrasi tetap boleh dilakukan, tetapi tujuan pengamanan adalah memastikan kegiatan itu tidak berubah menjadi arena benturan fisik atau digunakan pihak tertentu untuk memperluas ketegangan. Pendekatan ini menjadi kombinasi antara penghormatan terhadap kebebasan sipil dan kewajiban negara menjaga ketertiban umum.

Pada tahap ini, pemerintah mengajak masyarakat melihat keputusan penganugerahan gelar pahlawan secara lebih luas sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa yang terus berevolusi. Penghormatan terhadap tokoh yang dianggap berjasa bukan berarti menutup ruang diskusi terhadap catatan sejarahnya, justru proses ini dapat memperkuat pemahaman sejarah secara objektif tanpa membuka kembali polemik lama. Namun pemerintah mengingatkan bahwa proses dialog akan kehilangan makna jika dibajak oleh provokasi atau ajakan aksi yang hanya memecah belah.

Mengakhiri pesannya, pemerintah menegaskan bahwa keputusan sudah diambil dan diumumkan secara sah, sehingga yang dibutuhkan sekarang adalah kedewasaan publik dalam merespons. Perbedaan pendapat tetap dapat disuarakan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak harmoni masyarakat. Negara mengajak warga untuk berhati-hati terhadap provokasi yang mencoba memanfaatkan dinamika ini, karena stabilitas dan persatuan lebih penting daripada kepentingan kelompok yang ingin menunggangi situasi demi keuntungan politik sempit.

Sebagai penguatan tambahan, penting ditegaskan bahwa seluruh langkah pemerintah dalam merespons dinamika ini bertujuan menjaga suasana nasional tetap kondusif. Keputusan negara mengenai gelar pahlawan merupakan kewenangan konstitusional yang sudah melalui kajian panjang dan profesional. Karena itu, masyarakat diharapkan tetap fokus pada agenda persatuan bangsa dan tidak memberikan ruang bagi provokasi yang mencoba melemahkan stabilitas publik. Pemerintah meyakini bahwa dengan kerja sama seluruh elemen masyarakat, situasi keamanan dapat terus terjaga dan proses pembangunan nasional berlangsung tanpa gangguan.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Sandralina Magenta)*

Pemerintah resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, dalam upacara kenegaraan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 di Istana Negara. Penganugerahan ini menjadi keputusan penting yang menunjukkan penghormatan negara atas jasa besar seorang tokoh yang dinilai telah berperan dalam menjaga keutuhan bangsa dan membangun fondasi ekonomi Indonesia sejak masa awal pembangunan nasional.

Di tengah kehangatan apresiasi masyarakat, muncul pula ajakan-ajakan provokatif yang menyerukan demonstrasi menolak keputusan tersebut. Situasi ini menuntut kedewasaan publik agar tidak mudah terpengaruh oleh provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Pemerintah menegaskan bahwa pemberian gelar tersebut dilakukan murni berdasarkan penilaian objektif terhadap jasa Soeharto, bukan bentuk glorifikasi atas keseluruhan dinamika pemerintahannya pada masa lalu.

Soeharto ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025 melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/2025. Proses penetapannya dilakukan melalui seleksi panjang oleh tim independen yang menilai kontribusi para tokoh terhadap perjuangan dan pembangunan bangsa. Penetapan ini juga menunjukkan komitmen negara untuk menempatkan sejarah secara proporsional, menghargai kontribusi individu tanpa meniadakan ruang evaluasi kritis.

Pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi tentang semangat kepahlawanan telah disampaikan sebagai pesan bahwa generasi hari ini menghadapi tantangan berbeda, bukan perang fisik, tetapi menjaga persatuan di tengah derasnya arus digital dan perbedaan opini. Pesan tersebut kemudian ditegaskan pula bahwa publik diminta menunjukkan kedewasaan dengan menahan diri dari provokasi serta menyalurkan pendapat melalui cara konstruktif. Dalam konteks ini, masyarakat perlu ntuk memahami bahwa pahlawan masa kini adalah mereka yang menjaga kedamaian sosial dan memperkuat solidaritas.

Dari sisi keamanan, pandangan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai kesiapsiagaan Polri telah disampaikan bahwa langkah antisipatif telah dipersiapkan guna memastikan situasi nasional tetap kondusif. Pernyataan bahwa aparat keamanan berkomitmen melindungi masyarakat serta menjamin kebebasan berpendapat dalam koridor hukum juga ditegaskan. Peran masyarakat adalah faktor utama dalam mencegah provokasi, sebab stabilitas nasional hanya bisa dijaga bila publik tidak merespons ajakan yang berpotensi memecah belah.

Pemerintah mengajak masyarakat untuk lebih memaknai momentum penganugerahan gelar pahlawan sebagai ruang refleksi terhadap pengorbanan para pendiri bangsa. Aktivitas positif seperti kerja bakti, kegiatan sosial, dan partisipasi dalam pembangunan daerah terus didorong sebagai bentuk penghormatan nyata terhadap nilai-nilai kepahlawanan. Menjaga ketertiban umum menjadi wujud pengamalan nilai persatuan yang diwariskan oleh para pahlawan.

Secara historis, penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional juga menjadi cermin kedewasaan demokrasi Indonesia. Perbedaan pandangan dianggap hal wajar dalam masyarakat demokratis, namun kematangan suatu bangsa tercermin dari kemampuannya mengelola perbedaan secara damai. Demokrasi tidak diukur dari kerasnya protes di jalanan, tetapi dari kemampuan masyarakat menyikapi keputusan negara secara rasional, tertib, dan proporsional.

Usulan penganugerahan gelar bagi Soeharto sendiri datang dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, partai politik, serta tokoh-tokoh agama. Dua organisasi Islam terbesar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, turut memberikan dukungan karena menilai Soeharto memiliki kontribusi penting dalam pembangunan nasional dan menjaga stabilitas negara.

Pernyataan Dr. Makroen Sanjaya dari PP Muhammadiyah mengenai posisi Soeharto sebagai salah satu tokoh historis bangsa telah disampaikan bahwa kontribusinya terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan, khususnya pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Pernyataan bahwa Soeharto meninggalkan warisan pembangunan sosial dan ekonomi yang signifikan melalui program Repelita, swasembada beras, dan pemerataan pembangunan juga ditegaskan. Di sisi lain, pandangan objektif yang menempatkan penghargaan atas jasa tidak berarti menutup ruang kritik terhadap masa lalu juga diungkapkan sebagai prinsip penting dalam membaca sejarah bangsa secara sehat.

Dalam perkembangannya, dukungan politik terhadap penganugerahan ini juga muncul dari berbagai pihak di parlemen. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengapresiasi keberhasilan Soeharto mengembalikan stabilitas nasional dan membangun fondasi ekonomi pada masa awal Orde Baru telah dikonversi menjadi pesan bahwa capaian tersebut dinilai sebagai tonggak penting pembangunan terstruktur. Pernyataan mengenai pencapaian swasembada beras tahun 1984 dan pengakuan FAO atas keberhasilan Indonesia telah disampaikan sebagai fakta historis yang memperkuat penilaian tersebut. Begitu pula dengan pandangannya bahwa kebijakan Orde Baru turut menciptakan kehidupan keberagamaan yang harmonis, semuanya telah disampaikan dalam bentuk pasif sesuai permintaan.

Dari internal partai politik lain, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengafirmasi perlunya publik bersikap legawa juga telah dikonversi menjadi penegasan bahwa keputusan pemerintah tersebut harus diterima sebagai ketetapan negara. Pandangannya bahwa penganugerahan ini merupakan bentuk pengakuan negara atas jasa tokoh-tokoh bangsa, termasuk Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah, telah disampaikan sebagai bagian dari pesan nasional mengenai pentingnya menghormati keputusan negara secara kolektif.

Pada akhirnya, ajakan-ajakan provokatif untuk menggelar demonstrasi semestinya tidak direspons secara emosional oleh publik. Perbedaan pandangan bukan alasan untuk melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Menolak provokasi merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan. Dalam konteks kondisi global yang semakin kompleks, bangsa Indonesia membutuhkan stabilitas politik dan sosial untuk terus melaju menuju masa depan yang lebih kokoh.

)* Pengamat Sejarah

JAKARTA — Sejumlah tokoh nasional menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh provokasi terkait penetapan gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 RI, Soeharto. Keputusan pemerintah dianggap melalui proses panjang, penuh pertimbangan historis, serta mencerminkan kematangan bangsa dalam memandang kontribusi para pemimpin yang membentuk perjalanan Indonesia.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menilai bahwa perdebatan mengenai sosok Soeharto semestinya tidak kembali diperuncing. Ia menekankan bahwa sejarah yang panjang seharusnya dibaca secara utuh, bukan hanya dari satu sisi saja. “Bahwa Soeharto punya kekurangan itu memang kenyataan, tetapi jasanya bagi negara ini jauh lebih banyak,” ujar Jusuf Kalla.

Menurut JK, setiap pemimpin pasti memiliki catatan yang beragam. Namun kontribusi Soeharto terhadap stabilitas nasional dan percepatan pembangunan selama beberapa dekade menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa yang tidak dapat dihapuskan. Ia menegaskan bahwa pengakuan negara melalui gelar pahlawan merupakan wujud penghargaan terhadap jasa yang telah memberi dampak luas bagi Indonesia.

Dukungan senada datang dari Nurul Arifin, Ketua Bidang Media dan Opini Partai Golkar. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai langkah bersejarah yang memperlihatkan upaya rekonsiliasi nasional. “Penghargaan ini menjadi simbol persaudaraan dan rekonsiliasi nasional,” tegas Nurul Arifin.

Menurut Nurul, Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan kebijaksanaan dalam menghargai dua tokoh bangsa dari latar belakang yang berbeda, yaitu Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia memandang keputusan itu sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusi lintas generasi yang saling melengkapi dalam membangun Indonesia. Nurul menilai bahwa langkah tersebut sekaligus menjadi ajakan untuk melihat sejarah secara jernih dan proporsional.

Putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) juga memberikan pandangan mengenai dinamika yang berkembang. Menurutnya, pro dan kontra adalah hal yang wajar dalam masyarakat demokratis. “Perbedaan pendapat itu wajar, tetapi jangan sampai menjadi ekstrem,” pungkas Siti Hardiyanti Rukmana.

Tutut menilai masyarakat telah memiliki ruang yang luas untuk menilai rekam jejak Soeharto secara objektif. Ia menekankan bahwa pengabdian sang ayah sudah tercatat dalam sejarah panjang Indonesia dan keluarga tidak merasa perlu melakukan pembelaan berlebihan. Bagi Tutut, yang terpenting adalah menjaga persatuan di tengah dinamika pendapat yang muncul di publik.

Pemerintah menetapkan Soeharto sebagai salah satu dari tujuh penerima gelar pahlawan nasional tahun ini. Pengumuman tersebut dilakukan menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November, sebuah momentum refleksi nasional terhadap kontribusi para tokoh yang telah mengorbankan hidup, tenaga, dan pikiran untuk Indonesia.

Di tengah beragam respons, para tokoh terus mengingatkan bahwa penganugerahan gelar pahlawan seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, bukan memicu polarisasi. Penekanan pada kedewasaan berdemokrasi menjadi relevan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu ini untuk kepentingan tertentu. Dengan sikap yang bijak dan tenang, dinamika ini diharapkan bisa memperkuat stabilitas sosial serta menjaga harmoni kehidupan berbangsa.

Oleh: Melati Cahaya Ramadhani

Gelombang apresiasi dari berbagai kalangan dan beragam elemen masyarakat terus mengalir secara deras setelah pemerintah secara resmi menetapkan bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025.

Keputusan yang dituangkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tersebut secara nyata memperlihatkan bahwa negara memang telah memberikan penghormatan secara resmi kepada salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah modern Indonesia itu.

Respons positif dari masyarakat, tokoh publik, politisi, organisasi nasional, hingga keluarga Cendana menunjukkan bahwa penetapan tersebut mendapatkan legitimasi moral yang sangat kuat dari berbagai lapis masyarakat Indonesia.

Tentunya bukan tanpa alasan mengapa apresiasi terus mengalir deras dari banyak pihak, pasalnya langkah pemerintah itu bukanlah sebuah keputusan yang tiba-tiba muncul begitu saja, melainkan lahir dari proses kajian yang cukup panjang oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pahlawan Nasional.

Pengajuan nama Soeharto yang telah dilakukan sejak 2011 dan 2015 menggambarkan bahwa keputusan tersebut tidak bersifat tergesa-gesa, melainkan melalui penilaian mendalam terhadap jasa, rekam jejak, dan kontribusinya yang konsisten terhadap pembangunan bangsa.

Setelah seluruh persyaratan administratif dan substansial dipandang oleh tim yang berkompeten dan independen tersebut telah terpenuhi, maka pemerintah akhirnya menetapkan Presiden RI ke-2 Soeharto sebagai pahlawan nasional. Penetapan tersebut dianggap banyak kalangan sebagai wujud keberanian bangsa dalam melihat sejarah secara jernih dan menempatkan kontribusi besar Soeharto dalam kerangka objektif.

Apresiasi kuat disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Samaun Dahlan. Ia menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah tepat yang menempatkan jasa Soeharto dalam posisi terhormat.

Samaun memandang bahwa Soeharto bukan hanya pemimpin yang memegang kendali pemerintahan selama lebih dari tiga dekade, tetapi juga tokoh yang memberikan fondasi kokoh bagi pembangunan nasional melalui stabilitas politik, kebijakan pembangunan jangka panjang, dan keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat. Menurutnya, penghormatan terhadap jasa para pemimpin terdahulu merupakan bentuk kedewasaan bangsa dalam membaca sejarah.

Samaun Dahlan menegaskan bahwa semangat pembangunan yang diwariskan Soeharto perlu menjadi inspirasi bagi generasi saat ini. Ia melihat komitmen kerja, nasionalisme, serta kedisiplinan yang ditunjukkan Soeharto sebagai teladan bagi berbagai elemen bangsa.

Dalam pandangan tersebut, momentum penetapan gelar pahlawan dapat menjadi pemantik untuk memperkuat persatuan nasional, memperkuat optimisme publik, dan menegaskan kembali nilai-nilai kerja keras yang relevan bagi pembangunan Indonesia di masa depan.

Dukungan serupa datang dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah mengambil keputusan tersebut melalui penilaian objektif terhadap jasa besar Soeharto bagi republik.

Pemerintah menempatkan Soeharto sebagai tokoh yang memiliki kontribusi nyata dalam menjaga keutuhan negara, membangun stabilitas nasional, serta mendorong kemajuan ekonomi dan sosial. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan penghargaan bukan berdasarkan dinamika politik sesaat, melainkan berdasarkan kontribusi sejarah yang berdampak panjang bagi bangsa.

Apresiasi dari tokoh agama juga memperkuat legitimasi publik terhadap penetapan tersebut. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, memandang Soeharto sebagai pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan bangsa.

Din memaknai perjalanan kepemimpinan Soeharto sebagai fase penting dalam pembentukan struktur ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur, serta stabilitas sosial yang memungkinkan Indonesia bergerak menuju arah yang lebih modern.

Pandangan tersebut mencerminkan bahwa kontribusi Soeharto tidak hanya dilihat dari perspektif politik, tetapi juga dari sudut pandang etika kepemimpinan dan pengabdian jangka panjang.

Selain tiga tokoh itu, apresiasi juga datang dari politisi nasional seperti Fadli Zon yang memandang penetapan tersebut sebagai pengakuan formal negara terhadap kontribusi nyata Soeharto.

Keluarga Cendana menyambut keputusan itu sebagai bentuk penghormatan terhadap pengabdian Soeharto yang selama ini terus hidup dalam memori masyarakat. Bahkan Jusuf Kalla menyerukan agar publik menerima dan menghormati keputusan negara karena proses formalnya telah sah dan final.

Mengalirnya apresiasi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat mampu melihat sejarah secara lebih dewasa. Banyak kalangan memahami bahwa menilai seorang pemimpin memerlukan perspektif yang utuh, bukan melalui potongan-potongan narasi yang dipengaruhi dinamika politik tertentu.

Pengakuan terhadap Soeharto sebagai pahlawan nasional dipandang sebagai langkah penting untuk merawat ingatan sejarah dan memberikan ruang bagi penghargaan yang objektif terhadap tokoh yang membawa perubahan besar bagi Indonesia.

Momentum penetapan ini juga menjadi titik reflektif bagi publik untuk kembali menegaskan pentingnya menghormati jasa para pemimpin bangsa. Dalam konteks perjalanan panjang Indonesia, penghargaan terhadap tokoh pembangunan seperti Soeharto menjadi bagian dari upaya meneguhkan identitas nasional.

Apresiasi yang terus mengalir itu menandai bahwa bangsa Indonesia masih memegang teguh nilai penghormatan, keadilan sejarah, dan kesadaran kolektif bahwa pembangunan bangsa tidak bisa dilepaskan dari peran besar para pemimpin pendahulu.

Dengan dukungan yang sangat luas, penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional memperlihatkan bahwa warisan kepemimpinan tersebut tetap memberikan inspirasi bagi perjalanan bangsa ke depan.

Dukungan publik yang begitu kuat menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar pengakuan simbolik, tetapi bentuk penghormatan mendalam terhadap pengabdian yang telah mewarnai sejarah Indonesia secara fundamental. (*)

Pengamat Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia

Oleh : Lintang Andari )*

Beragam kalangan dari berbagai macam elemen secara lintas sektor terus menyuarakan dukungan penuh dan apresiasi tingginya terkait penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto merupakan langkah yang sudah sangat tepat dan selaras dengan kontribusinya selama ini dalam sejarah pembangunan bangsa Indonesia.

Penetapan tersebut menegaskan kembali bahwa proses seleksi seorang tokoh sehingga dia bisa dianggap sebagai pahlawan tidak pernah dilakukan secara serampangan begitu saja, melainkan telah melalui proses kajian dan penelaahan secara panjang yang juga melibatkan berbagai macam disiplin dan perspektif lain.

Banyak pihak yang menilai bahwa jasa Soeharto selama ini dalam membangun bangsa Indonesia, termasuk untuk mengokohkan fondasi ekonomi, menjaga stabilitas, dan mengarahkan negara ini untuk menuju pada fase modernisasi merupakan pertimbangan secara kuat yang menempatkannya sebagai figur dengan pengaruh yang cukup signifikan dalam perjalanan republik ini.

Sejarawan Universitas Sumatera Utara (USU), M. Azis Rizky Lubis, mengemukakan bahwa pemberian gelar kepada Soeharto telah melalui berbagai macam mekanisme yang terukur dan juga menunjukkan bagaimana keseriusan pemerintah dalam menjaga kredibilitas penganugerahan tersebut.

Ia menilai bahwa setiap tokoh besar selalu membawa catatan dinamika mereka masing-masing, termasuk adanya kontroversi, namun rekam jejak dan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa jelas merupakan hal yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari sejarah Indonesia modern hingga saat ini.

Penekanannya mengenai kajian secara panjang, kompleks dan komprehensif yang telah dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa gelar tersebut hadir melalui proses pengujian yang sudah sangat layak, bukan melalui pertimbangan yang bersifat emosional atau politis semata. Ia melihat bahwa penilaian positif terhadap kiprah Soeharto selama masa kepemimpinannya menjadi faktor penentu dalam mengukuhkan statusnya sebagai pahlawan.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bersama dengan sembilan tokoh lain tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto menetapkan mereka sebagai figur yang membawa dampak mendalam terhadap bangsa dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, hak asasi manusia, perjuangan sosial, hingga kontribusi terhadap masyarakat adat.

Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa negara memberikan penghormatan kepada sosok-sosok yang telah memengaruhi arah perjalanan republik dalam berbagai aspek strategis. Dalam konteks Soeharto, kontribusinya terhadap pembangunan nasional menjadi sorotan yang tak terbantahkan.

Argumen para pendukung yang menilai gelar tersebut tepat umumnya mengarah pada perannya dalam mendorong pembangunan ekonomi, memperluas akses infrastruktur, dan mengawal stabilitas politik pada masa transisi pasca G30S/PKI.

Banyak pihak menyebutnya sebagai “Bapak Pembangunan” berkat keberhasilan swasembada pangan, pembangunan sentra pertumbuhan baru, serta program yang memperkuat ketahanan nasional.

Selain itu, pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR XI/1998 oleh MPR periode 2019–2024 dianggap membuka ruang hukum yang memungkinkan dirinya mendapatkan gelar kehormatan dari negara. Sejumlah akademisi dan ulama turut mencatat bahwa objektivitas dalam melihat sejarah menjadi aspek penting untuk memahami layak tidaknya seseorang menerima gelar tersebut.

Dukungan serupa datang dari Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, yang menilai penghargaan terhadap pemimpin masa lalu membawa nilai pendidikan politik bagi generasi sekarang.

Ia menekankan bahwa bangsa yang besar mempelajari keberhasilan dan kegagalan para pemimpinnya secara dewasa, bukan dengan pendekatan yang didorong oleh sentimen sesaat. Baginya, penganugerahan terhadap Soeharto dan Gus Dur menjadi simbol bahwa negara mampu melihat jasa para pemimpin secara proporsional. Melalui penguatan ingatan historis ini, generasi muda diharapkan memahami bahwa pembangunan bangsa merupakan proses panjang yang dipengaruhi banyak figur penting.

Dukungan dari lembaga negara juga terlihat melalui penjelasan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menguraikan bahwa penetapan nama-nama pahlawan tahun 2025 melalui dialog intensif dengan pimpinan parlemen serta komunikasi berkelanjutan dengan berbagai tokoh nasional.

Menurutnya, formula tersebut dirancang agar keputusan presiden berada pada jalur yang paling objektif. Proses yang melibatkan banyak pihak menunjukkan bahwa penilaian terhadap Soeharto tidak hanya bertumpu pada satu perspektif, melainkan menjadi hasil sintesis dari berbagai pandangan historis, politik, sosial, dan akademik. Penganugerahan tersebut menjadi representasi dari penghormatan negara terhadap kontribusi besar tokoh-tokoh yang membentuk arah perjalanan bangsa.

Keluarga Soeharto serta sejumlah organisasi masyarakat, termasuk DDII, juga menyambut penetapan tersebut sebagai bentuk penghargaan negara atas perjalanan panjang Soeharto dalam pengabdian publik.

Mereka menilai bahwa gelar itu menjadi pengakuan terhadap upaya besar yang dilakukan Soeharto dalam menata pembangunan ekonomi Indonesia selama lebih dari tiga dekade. Respons positif dari berbagai kelompok masyarakat memperlihatkan bahwa dukungan terhadap gelar tersebut bersifat lintas sektor, mencakup elemen birokrasi, akademik, tokoh agama, hingga komunitas pemuda.

Dukungan publik yang menguat belakangan ini menunjukkan bahwa penghargaan terhadap Soeharto dipandang sebagai refleksi kedewasaan bangsa dalam melihat sejarah secara lebih objektif. Pengakuan terhadap jasa tokoh masa lalu bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga sarana untuk memperkuat persatuan nasional dengan memahami kontribusi setiap fase pemerintahan. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto dinilai banyak kalangan sebagai keputusan yang tepat, proporsional, dan memiliki dasar historis yang kuat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute