Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dinilai masih berpotensi berada di atas proyeksi Bank Dunia, meskipun sulit menembus level lima persen di tengah ketidakpastian global saat ini.

“Saya rasa Indonesia akan tumbuh di atas proyeksi World Bank, tetapi sulit untuk bisa tembus lima persen,” kata Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen dari 4,8 persen.

Wijayanto memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 masih berpotensi mencapai sekitar 5,5 persen, karena aktivitas ekonomi terbantu oleh faktor musiman, seperti momentum Natal dan Tahun Baru, Imlek, serta Lebaran.

Namun pada kuartal II hingga IV perekonomian Indonesia diperkirakan menghadapi tekanan dari penurunan daya beli, pelemahan nilai tukar, peningkatan inflasi, serta ketidakpastian global yang mendorong investor bersikap wait and see.

Di samping itu ada potensi El Nino yang dapat memperburuk kondisi ekonomi.

Ditambahkannya, pertumbuhan ekonomi pada 2026 sangat bergantung pada konsumsi domestik di tengah terbatasnya dorongan dari komponen lain seperti proyeksi investasi yang cenderung landai, belanja pemerintah yang terbatas, serta kinerja ekspor yang diperkirakan tidak mengalami lonjakan signifikan.

Dalam kondisi ini, sejumlah sektor diperkirakan menjadi motor pertumbuhan.

“Sektor yang berpotensi menjadi motor pertumbuhan, antara lain perdagangan, keuangan, pertambangan dan hilirisasi, makanan-minuman, kesehatan, telekomunikasi, dan ritel,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons pemangkasan proyeksi pertumbuhan dari Bank Dunia. Menurutnya, revisi tersebut merupakan hal yang wajar di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang memengaruhi banyak negara.

“Dengan situasi perang kan, ya mereka semua menurunkan (proyeksi) di berbagai wilayah,” ucap Airlangga.

Airlangga menilai proyeksi ini masih tergolong optimistis karena berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global.

“Kita lihat angka itu juga masih di atas pertumbuhan global rata-rata. Pertumbuhan global rata-rata kan di 3,4 persen, tapi kalau Indonesia sendiri optimis karena nanti di kuartal I (2026) lihat aja hasilnya seperti apa,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026, Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen dari sebelumnya 4,8 persen pada Oktober 2025.

Perlambatan ini dipengaruhi tekanan eksternal, terutama kenaikan harga minyak global serta meningkatnya kehati-hatian investor di pasar keuangan internasional.

Meski demikian, Bank Dunia menilai Indonesia masih memiliki penyangga ekonomi, antara lain dari ekspor komoditas dan inisiatif investasi pemerintah, yang dapat membantu meredam dampak kenaikan biaya energi dalam jangka pendek. [*]

Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penyesuaian proyeksi pertumbuhan oleh Bank Dunia mencerminkan dinamika global yang juga dialami banyak negara. Di tengah kondisi tersebut, ekonomi Indonesia dinilai tetap menunjukkan ketahanan karena mampu tumbuh di atas rata-rata global dengan dukungan sektor domestik dan kebijakan pemerintah yang adaptif.

“Dengan situasi perang kan, ya mereka semua menurunkan (proyeksi) di berbagai wilayah,” ujar Airlangga.

Airlangga menerangkan, proyeksi yang diberikan oleh Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di atas pertumbuhan global rata-rata, yakni 3,4 persen. Ia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa sesuai harapan.

“Pertumbuhan global rata-rata kan 3,4 persen, tapi kalau Indonesia sendiri optimis karena nanti di kuartal I (2026) lihat saja hasilnya seperti apa,” ungkapnya.

Terkait hal itu, nada positif juga disampaikan oleh Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin yang menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berpotensi berada di atas proyeksi Bank Dunia. Meskipun, menurutnya, Indonesia sulit menembus level lima persen.

“Saya rasa Indonesia akan tumbuh di atas proyeksi World Bank, tetapi sulit untuk bisa tembuh 5 persen,” tuturnya.

Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 masih berpotensi mencapai sekitar 5,5 persen karena ditopang oleh faktor musiman seperti momentum Natal dan Tahun Baru, Imlek, serta Lebaran.

Namun di kuartal II hingga IV perekonomian Indonesia diprediksi menghadapi tekanan penurunan daya beli, pelemahan nilai tukar, peningkatan inflasi, dan ketidakpastian global yang membuat investor bersikap wait and see. Di samping itu, El Nino yang melanda Indonesia dapat memperburuk kondisi tersebut.

Di tengah tantangan kondisi itu, Wijayanto menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada 2026 menjadi sangat bergantung pada konsumsi domestik dengan sejumlah sektor bisa berperan sebagai motor pertumbuhan.

“Sektor yang berpotensi menjadi motor pertumbuhan, antara lain perdagangan, keuangan, pertambangan dan hilirisasi, makanan-minuman, kesehatan, telekomunikasi, dan ritel,” jelasnya.

Untuk diketahui, Bank Dunia dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen dari sebelumnya 4,8 persen pada Oktober 2025. Lembaga tersebut menyebut perlambatan dipengaruhi tekanan eksternal, terutama kenaikan harga minyak global serta meningkatnya kehati-hatian investor di pasar keuangan internasional.

Meski demikian, Bank Dunia pun tetap yakin Indonesia masih memiliki penyangga ekonomi seperti ekspor komoditas dan inisiatif investasi pemerintah, yang dapat membantu meredam dampak kenaikan biaya energi dalam jangka pendek.

JAKARTA — Pemerintah menyatakan optimisme terhadap kinerja perekonomian Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan mampu melampaui angka 5,5 persen pada periode Januari hingga Maret 2026.

“Untuk kuartal pertama, kami optimis pertumbuhan akan mencapai setidaknya 5,5 persen. Pada akhir tahun, pertumbuhan diharapkan minimal 5,4 persen, sesuai dengan anggaran negara,” kata Airlangga.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga di tengah berbagai tantangan ekonomi global, termasuk ketidakpastian pasar keuangan dan dinamika perdagangan internasional yang terus berkembang.

“Pemerintah mempertahankan asumsi pertumbuhan dasar untuk 2026 sekitar 5,4 persen, seperti yang tercantum dalam anggaran negara,” jelasnya.

Pemerintah juga bersiap menyesuaikan kebijakan ekonomi nasional merespons gejolak harga energi dan gangguan rantai pasokan global yang dipicu konflik Timur Tengah, guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat Indonesia.

“Setiap kenaikan US$1 dalam harga bahan bakar berdampak pada anggaran lebih dari enam triliun rupiah (US$351,55 juta). Dampak bersih, termasuk keuntungan ekspor dan subsidi, tetap dapat dikelola,” tutur Airlangga.

Sementara itu, proyeksi pertumbuhan tersebut sejalan dengan target yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah menilai konsumsi domestik yang kuat, realisasi investasi yang terjaga, serta ekspor komoditas unggulan menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Menko Airlangga juga menekankan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas makroekonomi melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk pengendalian inflasi, penguatan daya beli masyarakat, serta percepatan realisasi belanja negara yang berdampak langsung terhadap perekonomian riil.

“Fundamental domestik yang kuat, terutama konsumsi rumah tangga, mendukung ekspektasi pertumbuhan,” katanya.

Hingga akhir tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi minimal 5,4 persen, angka yang dinilai realistis di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian.

Dengan optimisme pertumbuhan ekonomi minimal 5,5 persen di kuartal I dan 5,4 persen hingga akhir 2026, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tekanan global. [-RWA]

JAKARTA — Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II-2026 akan mengalami percepatan seiring implementasi program prioritas yang dinilai berjalan sesuai rencana dan mulai memberikan dampak nyata.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa indikator awal ekonomi menunjukkan tren yang positif. Pemerintah saat ini masih menunggu rilis resmi data pertumbuhan kuartal I-2026 sebagai pijakan untuk melihat arah ekonomi ke depan.

“Kalau saya lihat sih dari data-data yang ada sepertinya cukup baik bulan pertama. Itu saya pikir kalau di atas 5,5% kan sudah clear bahwa kita sudah betul-betul berbelok ekonominya,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan, pertumbuhan di atas 5,5% akan menjadi sinyal kuat bahwa ekonomi Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih positif. Kondisi tersebut diyakini mampu mendorong perubahan sentimen pelaku usaha dan investor.

“Itu saya harapkan merubah sentimen para pelaku bisnis dan kita yakin dengan desain pembangunan sekarang harusnya ke depan kita akan lebih cepat lagi pertumbuhannya,” lanjutnya.

Optimisme tersebut didukung oleh sejumlah indikator ekonomi, terutama dari sisi konsumsi. Survei konsumen, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur, hingga peningkatan pembelian kendaraan bermotor menunjukkan perbaikan aktivitas ekonomi domestik.

“Jadi bukan saya optimis, saya melihat data. Dan saya tahu apa yang saya masukkan ke sistem perekonomian supaya ekonominya bergerak. Data-data itu adalah dampak dari kebijakan di belakang,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah memastikan likuiditas ekonomi tetap terjaga melalui belanja negara yang dilakukan tepat waktu serta upaya berkelanjutan dalam memperbaiki iklim usaha.

Di tengah optimisme pemerintah, sejumlah lembaga internasional justru memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah 5%. Organisation for Economic Co-operation and Development menurunkan proyeksi menjadi 4,8%, sementara World Bank memperkirakan pertumbuhan hanya 4,7% pada 2026.

Revisi tersebut dipengaruhi oleh tekanan eksternal, seperti kenaikan harga minyak global dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan akibat dinamika geopolitik global.

Meski demikian, pemerintah tetap yakin bahwa fundamental ekonomi domestik yang kuat serta efektivitas kebijakan fiskal akan menjadi penopang utama. Dengan dukungan program prioritas yang berjalan optimal, percepatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026 dinilai berada pada jalur yang realistis untuk dicapai.

Jakarta — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran target pemerintah sebesar 5,4 persen, meski proyeksi Bank Dunia menunjukkan angka yang lebih rendah.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menegaskan keyakinan tersebut sejalan dengan fundamental ekonomi nasional yang dinilai masih kuat dan menarik bagi investor global.

“Yakin (masih sesuai target 5,4 persen),” ujar Febrio saat ditemui di Jakarta. Ia menambahkan, perhatian Bank Dunia terhadap Indonesia justru menjadi sinyal positif bagi iklim investasi.

“Mereka ingin memastikan bahwa ada investasi yang masuk ke Indonesia,” katanya.

Dengan kombinasi konsumsi domestik yang kuat, stabilitas makroekonomi, serta upaya pemerintah menjaga iklim investasi, Kemenkeu yakin target pertumbuhan 5,4 persen masih realistis dicapai.

“Yang penting kita bisa deliver dan itu menjadi kabar baik bagi investor,” tegas Febrio.

Bank Dunia sebelumnya memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 menjadi sekitar 4,7 persen, turun dari perkiraan sebelumnya 4,8 persen. Revisi ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global, terutama akibat kenaikan harga energi dan ketegangan geopolitik. Namun, pemerintah menilai proyeksi tersebut terlalu konservatif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan secara terbuka meragukan perhitungan lembaga internasional tersebut.

“Saya pikir World Bank salah hitung,” kata Purbaya. Ia menilai asumsi yang digunakan Bank Dunia, khususnya terkait lonjakan harga minyak dunia, terlalu pesimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Menteri yang memperoleh gelar Doktor dari Purdue University ini menilai bahwa langkah Bank Dunia seolah menghitung Indonesia mendekati fase resesi.vMenurutnya, jika harga energi kembali stabil, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi juga akan berubah.

“Kalau sebulan dari sini harga minyak turun, normal lagi, World Bank pasti akan berubah prediksinya,” ujarnya.

Optimisme pemerintah juga didukung oleh kinerja ekonomi awal tahun. Purbaya menyebut pertumbuhan pada kuartal I-2026 berpotensi berada di kisaran 5,5 persen, mencerminkan daya tahan ekonomi domestik yang masih terjaga.

Jakarta,- Kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia terus menguat seiring dengan semakin kokohnya fondasi makroekonomi nasional. Di tengah tekanan global yang ditandai dengan volatilitas pasar, ketatnya likuiditas, serta fluktuasi harga energi, Indonesia dinilai mampu menunjukkan stabilitas yang konsisten dan menjanjikan bagi para investor.

Chief Economist IQI Global, Shan Saeed, dalam riset terbarunya menegaskan bahwa profil makroekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 menunjukkan tren yang semakin solid. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi yang semakin diperhitungkan di kawasan emerging markets.

“Dalam ekonomi global saat ini, pertumbuhan saja tidak cukup untuk menarik kapital. Konsistensi kebijakan menjadi faktor utama. Indonesia menunjukkan disiplin tersebut,” ujar Shan.

Ia menilai bahwa pendekatan kebijakan ekonomi Indonesia yang terukur dan konsisten menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan di tengah gejolak global. Ketika banyak negara menghadapi tekanan berat, Indonesia justru mampu mempertahankan stabilitas dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5%, serta proyeksi tahunan antara 5,0% hingga 6,0%.

Struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dinilai kuat dan berkelanjutan. Konsumsi domestik yang menyumbang sekitar 53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi penopang utama, sementara investasi yang berada di kisaran 30%–31% memperkuat basis pertumbuhan jangka panjang.

“Ini bukan pertumbuhan yang didorong oleh ekses. Ini adalah pertumbuhan yang dibangun di atas struktur yang kuat,” tegas Shan.

Lebih lanjut, ia menyoroti transformasi ekonomi Indonesia yang mulai bergerak dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi negara dengan nilai tambah industri yang lebih tinggi. Kebijakan hilirisasi dinilai berhasil mendorong Indonesia naik dalam rantai nilai global.

“Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah. Negara ini mulai naik ke rantai nilai dengan mengubah sumber daya menjadi leverage industri,” jelasnya.

Dari sisi stabilitas moneter, nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp16.000 hingga Rp16.700 per dolar AS dinilai mencerminkan kondisi yang sehat dan terkendali. Shan menegaskan bahwa pasar lebih menghargai stabilitas dibandingkan sekadar kekuatan nominal mata uang.

“Pasar bisa menerima depresiasi. Yang tidak bisa diterima adalah ketidakteraturan. Indonesia menawarkan stabilitas tersebut,” katanya.

Selain itu, kebijakan fiskal Indonesia juga menunjukkan kehati-hatian yang tinggi. Dengan defisit anggaran sekitar 2,5% dari PDB dan rasio utang pemerintah di kisaran 40%, Indonesia dinilai menerapkan pengelolaan fiskal yang prudent dan berorientasi jangka panjang.

“Ini bukan kebijakan yang reaktif. Ini kebijakan yang terukur dan antisipatif,” ujar Shan.

Dalam konteks global, Shan menempatkan Indonesia sebagai bagian dari kategori “quality emerging markets”, yaitu negara berkembang yang mampu menjaga stabilitas dan ketahanan di tengah tekanan global.

“Di dunia yang penuh volatilitas, kapital tidak lagi hanya mencari pertumbuhan. Kapital mencari konsistensi, disiplin, dan ketahanan. Indonesia telah menunjukkan itu,” pungkasnya.

Dengan fondasi ekonomi yang semakin solid dan kebijakan yang konsisten, Indonesia kini berada pada posisi strategis untuk menarik lebih banyak investasi global, sekaligus memperkuat perannya sebagai kekuatan ekonomi baru di tingkat internasional.

Jawa Barat – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya optimis dan sudah menunjukan fakta bahwa ekonomi Indonesia kuat menghadapi berbagai gejolak global terutama disaat perang.

Hal tersebut disampaikan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dihadapan awak media di Jawa Barat.

Menurutnya, perekonomian Indonesia saat ini dipastikan kuat dalam menghadapi dinamika geopolitik global.

“Yang pertama, kita optimistis dan sudah menunjukkan fakta bahwa ekonomi kita kuat menghadapi berbagai kondisi global terutama perang. Insya Allah kita akan bekerja total untuk kita memiliki daya tahan atau daya kekuatan menghadapi krisis yang terjadi di tingkat global terutama akibat perang. Kita kuat, fondasi ekonomi kuat,” ujar Menko Muhaimin Iskandar saat membuka Rakernas Ikatan Alumni Universitas Terbuka di Bogor, Jawa Barat.

Hal itu dikatakannya terkait taklimat Presiden Prabowo Subianto kepada anggota Kabinet Merah Putih dalam rapat kerja di Istana.

Dalam taklimat itu, Presiden juga menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM hingga akhir tahun 2026.

“Tidak ada kenaikan harga BBM. Insya Allah sampai akhir tahun tidak akan ada kenaikan harga BBM sehingga tidak perlu panik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” kata Muhaimin Iskandar.

Selain itu, Presiden juga meminta Kabinet Merah Putih hingga pejabat daerah untuk bekerja keras membangun percepatan transformasi bangsa.

“Pejabat mulai menteri sampai birokrat diberi arahan oleh Presiden untuk tidak main-main, untuk betul-betul kerja keras. Tidak ada waktu untuk berhenti di dalam membangun percepatan transformasi bangsa,” ungkap Muhaimin Iskandar.

Sementara itu hal senada juga di sampaikan Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung. Ia mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang solid.

“Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara prudent dan fleksibel sehingga mampu merespons berbagai risiko eksternal yang muncul akibat ketegangan geopolitik dunia,” jelasnya.

Menurutnya, pendekatan kebijakan fiskal yang berhati-hati tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Ketahanan ekonomi Indonesia juga tercermin dari kinerja pertumbuhan yang tetap positif”, tuturnya.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sekitar 5,11 persen, dengan akselerasi yang lebih tinggi pada triwulan IV yang mencapai sekitar 5,39 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap bergerak dinamis meskipun lingkungan global berada dalam kondisi penuh ketidakpastian, kata dia.

“Konsumsi masyarakat, investasi, serta berbagai aktivitas ekonomi produktif terus menjadi penggerak utama pertumbuhan,” pungkasnya.

Ditambahkannya, selain pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat inflasi Indonesia juga tetap berada dalam rentang yang terkendali.

“Stabilitas harga tersebut menjadi bukti keberhasilan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi,” ujarnya.

“Kondisi ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan stabilitas ekonomi yang relatif baik di tengah tekanan global,” tutup Juda Agung.

Oleh : Gavin Asadit )*

Stabilitas nilai tukar rupiah pada 2026 menjadi salah satu indikator utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Pemerintah bersama otoritas moneter terus menunjukkan respons kebijakan yang adaptif dan terukur untuk memastikan pergerakan rupiah tetap berada dalam kondisi terkendali. Pendekatan ini dinilai penting dalam menjaga kepercayaan pasar, memperkuat stabilitas makroekonomi, serta mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sepanjang tahun 2026, tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal, antara lain kebijakan suku bunga global yang cenderung tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, serta ketidakpastian geopolitik di berbagai kawasan. Kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Meski demikian, pemerintah menilai bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kuat dan mampu menjadi bantalan dalam meredam gejolak eksternal.

Presiden RI, Prabowo Subianto memandang stabilitas nilai tukar sebagai bagian integral dari ketahanan ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa pengendalian rupiah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan melalui sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah dan otoritas moneter. Dalam pandangannya, stabilitas rupiah menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian bagi pelaku usaha, menjaga iklim investasi, serta mendukung daya saing ekonomi nasional.

Peran Bank Indonesia menjadi sangat krusial dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui bauran kebijakan moneter yang responsif. Bank Indonesia secara konsisten melakukan intervensi di pasar valuta asing, mengelola likuiditas perbankan, serta mengoptimalkan kebijakan suku bunga untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menilai bahwa stabilitas rupiah merupakan hasil dari koordinasi kebijakan yang erat dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa pendekatan kebijakan dilakukan secara pre-emptive dan forward looking guna mengantisipasi potensi tekanan global serta menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Di sisi fiskal, pemerintah terus memastikan kebijakan anggaran berjalan secara pruden, kredibel, dan adaptif. Pengelolaan fiskal yang sehat menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara belanja produktif dan pengendalian defisit agar tetap berada dalam batas aman.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memandang bahwa kekuatan fundamental ekonomi domestik menjadi penopang utama stabilitas rupiah di tengah tekanan global. Ia menilai bahwa penguatan penerimaan negara, pengendalian defisit, serta efektivitas belanja pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas makroekonomi.

Koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia juga diperkuat melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Forum ini menjadi wadah penting dalam memastikan respons kebijakan yang cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran dalam menghadapi potensi risiko di sektor keuangan. Sinergi antar lembaga ini dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas rupiah sepanjang 2026.

Dari sisi eksternal, kinerja neraca perdagangan yang masih mencatatkan surplus turut memberikan dukungan terhadap stabilitas nilai tukar. Pemerintah terus mendorong hilirisasi industri, peningkatan nilai tambah komoditas, serta diversifikasi pasar ekspor untuk memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Selain itu, pemerintah juga aktif memperluas kerja sama internasional dalam rangka memperkuat stabilitas ekonomi. Salah satu langkah yang terus didorong adalah penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing tertentu serta meningkatkan ketahanan sistem keuangan nasional.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap stabilitas sektor keuangan domestik sebagai bagian dari upaya menjaga nilai tukar. Penguatan perbankan, pengawasan sektor jasa keuangan, serta peningkatan inklusi keuangan menjadi bagian dari strategi yang dijalankan secara paralel.

Meskipun berbagai indikator menunjukkan kondisi yang relatif stabil, pemerintah tetap mewaspadai berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi nilai tukar rupiah ke depan. Ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, serta dinamika pasar keuangan internasional menjadi faktor yang terus dipantau secara intensif.

Stabilitas rupiah tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Nilai tukar yang terkendali memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam merencanakan investasi dan produksi, serta membantu menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga.

Ke depan, pemerintah optimistis bahwa stabilitas rupiah dapat terus dijaga melalui penguatan fundamental ekonomi dan sinergi kebijakan yang konsisten. Kombinasi antara kebijakan fiskal yang pruden dan kebijakan moneter yang responsif diyakini mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas rupiah sebagai bagian dari fondasi pembangunan nasional. Rupiah yang terkendali tidak hanya mencerminkan kekuatan ekonomi Indonesia, tetapi juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Cahya Rumisastro)*

Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan di tengah tekanan global yang belum mereda dan dinamika ekonomi internasional yang cenderung fluktuatif. Dalam situasi ini, dukungan pemerintah terhadap langkah antisipatif yang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI) menjadi krusial untuk memastikan stabilitas moneter tetap terjaga.

Untuk diketahui nilai tukar rupiah masih mengalami fluktuasi beberapa hari terakhir. Nilai tukar Rupiah pada Rabu, 8 April 2026, menunjukkan penguatan 0,64 persen ke posisi 16.995 per USD, setelah sebelumnya ditutup di atas Rp17 ribu per USD pada 7 April akibat tertekan penguatan indeks dolar global. Namun rupiah kembali mengalami pelemahan pada Kamis, 9 April 2026, sebesar 0,11 % ke posisi 17.030 per USD.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai angka tersebut masih berada dalam cakupan skenario yang disiapkan oleh pemerintah. Di samping itu, pergerakan tersebut tidak serta-merta mengganggu postur Anggaran dan Belanja Negara (APBN), mengingat Kementerian Keuangan telah menyiapkan berbagai instrumen simulasi Bersama BI guna mengantisipasi gejolak pasar.

Purbaya mengatakan, pemerintah tidak hanya bergantung pada asumsi nilai tukar dalam penyusunan anggaran. Sebaliknya beberapa parameter simulasi disiapkan sebagai langkah antisipasif terhadap dinamika global.

Purbaya menyatakan kepercayaan penuh terhadap kemampuan BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah situasi ini karena upaya menjaga stabilitas rupiah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten. Di sinilah peran Bank Indonesia menjadi sangat strategis dalam mengawal stabilitas nilai tukar melalui instrumen kebijakan yang dimilikinya.

Menanggapi situasi itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan bahwa prioritas BI saat ini Adalah menjaga stabilitas kurs rupiah dengan memaksimalkan seluruh instrumen operasi moneter (OM) yang tersedia.

Ia juga menyebut meski konflik Timur Tengah menimbulkan tekanan, kenaikan harga komoditas berdampak positif bagi perekonomian karena posisi Indonesia sebagai negara eksportir. Maka dari itu, tekanan tukar akibat eskalasi diyakini dapat dihadapi.

BI tercatat meningkatkan intensitas intervensi di pasar valuta asing, sekaligus melakukan penyesuaian pada kepemilikan aset rupiah dan surat berharga negara. Langkah ini ditempuh untuk meredam volatilitas harian yang dipicu tekanan eksternal.

Selain itu, otoritas moneter juga disebut memperkuat kebijakan suku bunga sebagai bagian dari strategi menjaga daya tarik aset domestik. Dengan demikian, aliran modal asing diharapkan tetap stabil dan tidak keluar secara masif yang dapat memperburuk tekanan terhadap rupiah.

Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto menuturkan meski efektif dalam jangka pendek, strategi tersebut juga menunjukkan bahwa otoritas moneter semakin sering mengandalkan instrumen stabilisasi setiap kali gejolak global meningkat.

Secara nominal, posisi cadangan devisa Indonesia masih berada pada level yang memadai yakni di atas standar kecukupan internasional. Per akhir periode terbaru, cadangan devisa tercatat sebesar USD148,2 miliar, setara dengan sekitar 6 bulan impor atau 5,8 bulan jika memperhitungkan pembayaran utang luar negeri.

Namun demikian, Rully mengingatkan bahwa tren penurunan cadangan devisa yang terjadi selama tiga bulan berturut-turut mulai menjadi perhatian pelaku pasar. Sehingga ke depan, keberlanjutan cadangan devisa akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan otoritas moneter menjaga kepercayaan investor.

Selain intervensi jangka pendek, perbaikan fundamental ekonomi juga dinilai menjadi faktor penentu. Sejauh ini, surplus perdagangan masih memberikan bantalan bagi stabilitas eksternal.

Namun, ketidakpastian global yang berlanjut dan kecenderungan investor menghindari risiko (risk-off) berpotensi memicu arus keluar modal. Dalam kondisi tersebut, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat, serta pengelolaan fiskal yang kredibel, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas.

Melihat berbagai langkah yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa pemerintah dan otoritas moneter telah bergerak dalam kerangka yang terkoordinasi. Namun demikian, tantangan global yang terus berkembang menuntut kewaspadaan dan respons kebijakan yang adaptif.

Stabilitas rupiah bukan semata ditentukan oleh kekuatan intervensi jangka pendek, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan dan kredibilitas institusi ekonomi. Kepercayaan pasar menjadi fondasi utama yang harus terus dijaga melalui komunikasi kebijakan yang transparan dan terukur.

Di tengah dinamika global yang tidak menentu, pemerintah dituntut untuk tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam merancang langkah antisipatif. Penguatan fundamental ekonomi, diversifikasi sumber pertumbuhan, serta pengelolaan risiko menjadi elemen penting dalam menjaga ketahanan nilai tukar.

Dengan sinergi yang solid antara kebijakan fiskal dan moneter, serta dukungan pelaku pasar, stabilitas rupiah dapat tetap terjaga secara berkelanjutan. Ke depan, ketahanan ekonomi nasional akan sangat ditentukan oleh kemampuan semua pihak dalam merespons perubahan dengan strategi yang adaptif dan terarah.

)* Pengamat Kebijakan Moneter

Oleh : Rivka Mayangsari*)
Upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan terus menunjukkan arah yang semakin progresif melalui penguatan Program Sekolah Rakyat. Program ini hadir sebagai jawaban konkret atas berbagai tantangan yang selama ini menghambat akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan layanan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang, Sekolah Rakyat diyakini mampu menjadi fondasi kuat dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang berdaya saing global.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa pengawasan menjadi aspek krusial dalam memastikan keberhasilan program ini. Ia menilai bahwa seluruh tahapan pelaksanaan Sekolah Rakyat harus berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pengawalan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada aspek anggaran, tetapi juga mencakup kesiapan administrasi hingga implementasi di lapangan.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas nasional dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai strategi besar dalam membangun kualitas SDM Indonesia. Dengan kata lain, investasi pada pendidikan melalui Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

Lebih lanjut, Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong penguatan sinergi lintas kementerian agar penyelenggaraan program ini dapat berjalan secara komprehensif. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang solid mulai dari perumusan kurikulum, penguatan karakter siswa, hingga pengelolaan operasional di lapangan. Sinergi yang baik diyakini mampu mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang mungkin muncul.

Pendekatan kolaboratif ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi program formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan sistem pendidikan yang terintegrasi, program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat aspek infrastruktur sebagai bagian penting dari keberhasilan program ini. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II terus dilakukan sebagai langkah strategis dalam mendorong reformasi pendidikan nasional. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas sarana dan prasarana yang mampu menunjang proses belajar mengajar secara optimal.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun SDM unggul. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar percepatan pembangunan, tetapi juga memastikan setiap fasilitas yang dibangun memenuhi standar kualitas yang tinggi.

Keberadaan fasilitas pendidikan yang memadai menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan produktif. Sekolah Rakyat dirancang untuk menghadirkan lingkungan pendidikan yang modern, aman, dan mendukung perkembangan potensi siswa secara menyeluruh. Dengan demikian, siswa tidak hanya mendapatkan akses pendidikan, tetapi juga pengalaman belajar yang berkualitas.

Selain berdampak pada sektor pendidikan, program Sekolah Rakyat juga memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat. Keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan kebutuhan seperti seragam sekolah menjadi peluang ekonomi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa program ini memiliki dimensi pemberdayaan ekonomi yang sejalan dengan pembangunan sosial.

Tidak hanya itu, program ini juga membuka lapangan kerja melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kehadiran program MBG tidak hanya mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar siswa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan mendasar dalam dunia pendidikan, mulai dari keterbatasan akses, ketimpangan kualitas, hingga minimnya fasilitas pendidikan di berbagai daerah. Dengan pendekatan yang menyeluruh, program ini tidak hanya membangun fisik sekolah, tetapi juga memperkuat sistem pendidikan secara keseluruhan.

Optimisme terhadap keberhasilan Sekolah Rakyat semakin kuat dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat. Kolaborasi ini menjadi modal penting dalam memastikan bahwa program berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Setiap elemen memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu pemerataan pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ke depan, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi simbol transformasi pendidikan nasional. Program ini bukan hanya tentang membangun sekolah, tetapi tentang membangun masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang merata dan berkualitas, Indonesia memiliki peluang besar untuk melahirkan generasi yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

Lebih dari itu, Sekolah Rakyat juga menjadi cerminan komitmen negara dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pendidikan tidak lagi menjadi hak istimewa bagi segelintir pihak, melainkan menjadi hak dasar yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Inilah esensi dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pada akhirnya, keberhasilan Program Sekolah Rakyat akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju negara maju. Dengan SDM yang unggul dan merata, bangsa ini akan memiliki kekuatan untuk bersaing di tingkat global sekaligus menjaga kedaulatan nasional. Sekolah Rakyat bukan sekadar program, melainkan gerakan besar untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dalam meraih masa depan yang lebih baik.
*) Pemerhati pendidikan