Wacana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai dukungan kuat dari berbagai kalangan. Mereka menilai kontribusi Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan” sangat vital, terutama dalam mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi serta mencapai swasembada pangan yang menjadi fondasi kemajuan bangsa. Dukungan ini didasarkan pada pengabdiannya selama lebih dari tiga dekade untuk menjaga keutuhan dan mendorong perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadikannya layak mendapatkan pengakuan dan penghormatan resmi dari negara.

Guru Besar Universitas Nasional, Ganjar Razuni, mengatakan “dukungan gelar kepahlawanan terhadap Soeharto didasarkan pada kontribusi yang luar biasa dan tak ternilai bagi bangsa dan negara. Soeharto memiliki jasa signifikan di bidang militer yang mendahului kemerdekaan, sebuah pengabdian yang layak diakui sebagai dasar penghargaan negara”. Selain itu dia mengatakan, “keberhasilan Soeharto menjadi Bapak Pembangunan Nasional adalah puncak karya Soeharto, di mana beliau berhasil memulihkan krisis dan membawa Indonesia pada periode stabilitas politik, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara konsisten selama puluhan tahun, sehingga fondasi pembangunan modern dapat diletakkan secara kokoh di seluruh pelosok negeri”, ujarnya. Ganjar Razuni juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menyuarakan dan mendukung penuh penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sebagai bentuk penghormatan tertinggi.

Senada dengan itu, Dosen Ilmu Politik Universitas Nasional, Muqadim, berujar bahwa “Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto adalah sebuah langkah penting untuk merefleksikan sejarah secara komprehensif. Kontribusi utama Soeharto terletak pada kemampuannya membangun stabilitas politik dan keamanan nasional yang bersifat prasyarat bagi kemajuan. Gelar ini harus diberikan sebagai pengakuan formal negara atas jasa-jasa Soeharto yang sangat besar dalam meletakkan fondasi struktur negara pasca-kegaduhan politik”, pungkasnya.

Dari kalangan legislatif, Tenaga Ahli DPRD DKI Jakarta, Suardi Soamale, mengatakan “dukungan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto adalah sebuah keharusan, mengingat jasa-jasa Soeharto sangat nyata. Pada masa kepemimpinan Soeharto, negara mencapai stabilitas politik dan keamanan yang krusial, memungkinkan daerah-daerah terpencil merasakan pertumbuhan ekonomi yang terstruktur, didukung oleh program-program yang berhasil mencapai swasembada pangan nasional”, pungkasnya.

Secara mengejutkan, dukungan juga datang dari Aktivis ’98, Michael SP. Ia mengatakan “sebagai seorang yang pernah berada di garis depan reformasi, sudah saatnya bangsa ini melihat sejarah secara objektif dan rekonsiliatif, sehingga dukungan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menjadi sebuah keniscayaan”. Michael SP juga menegaskan bahwa “kita tidak bisa menafikan capaian Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan Nasional”, dimana stabilitas politik yang diciptakan memungkinkan Indonesia membangun infrastruktur fundamental dan mencapai swasembada pangan yang diakui dunia. Terlepas dari segala catatan kelam yang pernah diperjuangkan aktivis ‘98, gelar ini harus diberikan sebagai pengakuan negara atas jasa-jasa besar Soeharto dalam meletakkan fondasi ekonomi dan pembangunan bangsa, dan mengajak generasi muda untuk mengambil sisi positif dari kepemimpinan Soeharto demi kemajuan Indonesia”, pungkasnya.

Perwakilan generasi muda juga menunjukkan sikap serupa. Presiden Mahasiswa BEM REMA Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2024-2025, Farhan Nugraha, menyatakan dukungannya sebagai bentuk sikap objektif terhadap fakta sejarah pembangunan. “Kontribusi Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Nasional sangat signifikan, di mana fondasi infrastruktur, serta keberhasilan mencapai swasembada pangan merupakan warisan nyata yang manfaatnya masih dirasakan oleh generasi saat ini. Gelar Pahlawan Nasional harus diberikan sebagai penghormatan dan pengakuan negara atas jasa besar Soeharto dalam membangun fondasi ekonomi dan stabilitas Indonesia”, dia juga menambahkan “mengajak seluruh pihak, khususnya generasi muda, untuk mempelajari sejarah secara utuh agar dapat memetik pelajaran terbaik dari kepemimpinan Soeharto demi masa depan bangsa”, pungkasnya.

Terakhir, dukungan juga datang dari Wakil Ketua Pemuda Gereja Protestan Simalungun, Ferdinan Saragih, “sebagai penghormatan dan pengakuan negara atas dedikasi total Soeharto dalam membangun dan menjaga kedaulatan NKRI, mengajak seluruh generasi muda untuk mendukung penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto”, ujarnya.

Jakarta – Apresiasi terhadap penetapan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional terus mengalir dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh menilai keputusan pemerintah tersebut sebagai langkah bijak dan bersejarah yang mencerminkan penghormatan negara atas jasa besar Soeharto dalam membangun bangsa. Pemberian gelar ini dinilai tidak hanya sebagai pengakuan atas dedikasi dan kontribusi beliau terhadap pembangunan nasional.

Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam, menilai penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah melalui prosedur dan pertimbangan yang matang.

“Soeharto hadir melalui program seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur desa, teknologi, peningkatan kesejahteraan petani, hingga kebijakan ekonomi yang pro-rakyat,” ujar Imamudinussalam.

Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut menjadi fondasi penting bagi pembangunan jangka panjang Indonesia. Ia menambahkan, Soeharto adalah bagian integral dari perjalanan republik ini, dengan jasa nyata dalam menjaga kedaulatan bangsa dari agresi militer asing dan memperkuat ketahanan nasional. Tanpa kiprah besar tersebut, sulit membayangkan capaian stabilitas ekonomi dan sosial pada masa awal pasca-kemerdekaan.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Abdul Haris Fatgehipon, menilai pemberian gelar tersebut sebagai simbol penghormatan negara kepada para pemimpin yang telah berjasa besar.

“Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada para mantan presiden Republik Indonesia seharusnya dipandang sebagai bentuk penghormatan negara kepada para pemimpin bangsa,” tutur Fatgehipon.

Ia menambahkan, langkah ini juga menjadi upaya merekatkan semangat kebangsaan dan mengajarkan generasi kini untuk meneladani nilai-nilai pengabdian tanpa pamrih. Menurutnya, sejarah bangsa perlu dirawat dengan semangat objektivitas dan penghargaan terhadap setiap kontribusi nyata.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Veritas Institut, Aldi Tahir, menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto menunjukkan kedewasaan bangsa dalam menilai sejarahnya sendiri.

“Gelar pahlawan nasional bukan soal suka atau tidak. Ini soal menilai jasa seseorang secara objektif,” pungkas Aldi Tahir.

Ia menilai, keputusan pemerintah tersebut menandai berakhirnya era politik dendam dan membuka lembaran baru dalam penghargaan terhadap tokoh bangsa. Dengan demikian, penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menjadi wujud nyata apresiasi dan penghormatan negara atas jasa besar beliau dalam membangun bangsa serta menjaga stabilitas nasional.

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional pada Senin, 10 November 2025. Pengumuman akan disampaikan bertepatan dengan Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November.

“Untuk gelar pahlawan rencananya Insha Allah akan diumumkan hari Senin. Nanti akan ada semacam keputusan pemberian gelar pahlawan nasional,” kata Prasetyo di Istana Merdeka Jakarta.

Prasetyo menyampaikan jumlah penerima gelar pahlawan nasional, namun hal tersebut akan diputuskan Presiden Prabowo. Adapun Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengusulkan 49 nama kepada Prabowo, salah satunya Presiden kedua RI Soeharto.

“Totalnya belum tahu, nanti bapak presiden yang umumkan” ucap Prasetyo.

Senada, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh menyatakan bahwa NasDem setuju dengan rencana tersebut. Segala macam kontrovesi terkait pemberian gelar pahlawan itu merupakan sebuah konsekuensi. NasDem melihat dari sisi positifnya Soeharto.

“NasDem sudah kasih statement, sepakat itu. Nggak ada masalah,” kata Paloh usai acara Funwalk menjelang HUT ke-14 NasDem di DPP NasDem, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/).

Paloh menilai bahwa selama masa jabatannya, Soeharto telah memberikan peran yang besar bagi Indonesia. Meskipun ada kekurangan, tapi harus dilihat secara objektif.

“Keberadaan beliau sebagai presiden telah membawa progress pembangunan nasional kita yang cukup berarti, seperti apa yang kita nikmatin hari ini,” tambahnya.

Sementara itu, akademisi IAIN Gorontalo, Sahmin Madina mengatakan masih adanya penolakan justru menunjukkan bahwa sebagian elite bangsa belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya.

“Jika luka sejarah terus dijadikan alasan politik, kita akan sulit maju. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui masa lalunya, baik sisi gelap maupun cemerlangnya,” ujar Sahmin.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam mengingatkan bahwa mekanisme pemberian gelar Pahlawan Nasional sudah diatur dengan ketat, sudah ada tim, melalui proses verifikasi dan pertimbangan Dewan Gelar serta Kementerian Sosial. Karena itu, tudingan bahwa prosesnya tertutup atau sarat kepentingan politik dinilai tidak berdasar.

“Usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional itu sudah berkali-kali diusulkan, tahun 2008, 2010, 2015, dan 2016. Dan sebagian besar suara DPR dan para tokoh juga setuju. Jadi mau apalagi” tegasnya.

Menjelang Hari Pahlawan 10 November, pemerintah melalui Presiden menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh-tokoh yang memenuhi kriteria tertentu. Pemberian gelar ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi negara kepada warga yang berjasa besar bagi bangsa dan negara.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto oleh pemerintah, hendaknya semua pihak bisa menjadikannya sebagai simbol rekonsiliasi nasional dan kedewasaan politik bangsa. Soeharto bukan sekadar pemimpin selama tiga dekade, tetapi sosok yang berhasil meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. [*]

Jakarta – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf telah daftar 49 nama yang akan diberikan gelar pahlawan sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan daftar nama-nama itu diberikan ke presiden oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. dari 49 nama tersebut, terdapat sosok Presiden ke-2 RI Soeharto.

Ketua Partai Nasdem Suryo Paloh menilai pemberian pemberian gelar Pahlawan kepada Soeharto harus dilihat dari sisi positifnya. Segala macam kontroversi tentang Soeharto adalah sebuah konsekuensi. Nasdem sepakat dengan pemberian gelar tersebut, Gelar Pahlawan kepada kepada para mantan presiden harus dilihat sebagai bentuk penghormatan negara.

“NasDem sudah kasih statement, sepakat itu. Nggak ada masalah,” kata Paloh usai acara Funwalk menjelang HUT ke-14 NasDem di DPP NasDem, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).

Lebih lanjut menurut Surya Paloh, bahwa Soeharto juga memberikan peran yang besar bagi Indonesia. adanya kekurangan dalam sisi kepemimpinan, tetapi harus dilihat secara objektif.

“Dengan perjalanan waktu masa jabatan 32 tahun yang cukup lama, sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwasanya sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi dan peran,” ucap Paloh.

Keberadaan beliau sebagai presiden yang membawa progress pembangunan nasional kita yang cukup berarti, seperti apa yang kita nikmatin hari ini.

Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam S.I.Kom angkat bicara menanggapi gelombang penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto.
Ia menegaskan bahwa pandangan yang menolak penghargaan tersebut perlu ditimbang ulang secara objektif agar tidak terjebak pada penilaian sepihak terhadap sejarah bangsa.

“Kita harus membaca sejarah dengan kepala dingin dan perspektif utuh. Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan republik ini, dengan jasa yang nyata dan kontribusi besar terhadap menjaga kedaulatan bangsa dari agresi militer asing dan juga terhadap pembangunan nasional” ujarnya.

Imamuddin menjelaskan bahwa konteks kepemimpinan Soeharto tidak bisa dilepaskan dari situasi geopolitik yang penuh ancaman pada masa itu. Indonesia baru saja keluar dari konflik ideologis dan menghadapi risiko disintegrasi nasional.

Pasca kemerdekaan Soeharto yang juga dekat dengan Jenderal Sudirman mempertahankan wilayah Yogyakarta, memimpin operasi penumpasan komunis G30S/PKI, dan keberhasilan Supersemar.

“Kebijakan-kebijakan yang dianggap keras harus dilihat dalam bingkai keamanan negara, bukan semata dari kacamata masa kini yang damai” lanjutnya.

Soeharto menjadi bagian penting perjalanan bangsa ini. Ia banyaknya jasa yang nyata dan kontribusi menjaga kedaulatan bangsa dan pembangunan nasional.

Jakarta – Berbagai elemen Masyarakat mengapresiasi pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto, sebagai bentuk penghormatan negara atas kontribusi besarnya dalam memimpin dan membangun Indonesia

Guru Besar UNJ menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto, merupakan bentuk penghormatan negara atas jasa-jasanya memimpin negara.

Menurutnya, bangsa yang dewasa adalah bangsa yang mampu menghargai kontribusi para tokohnya secara objektif demi kepentingan generasi mendatang.

“Sebagai bangsa yang beradab, kita wajib menghormati jasa para pemimpin terdahulu dengan cara yang layak dan terhormat, salah satunya melalui gelar kenegaraan,” tambahnya.,

Sementara itu, Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam S.I.Kom, menyebutkan bahwa Soeharto memiliki peran besar dalam menjaga kedaulatan bangsa dan mendorong pembangunan nasional.

“Kita tidak bisa menulis ulang sejarah dengan menghapus kontribusi yang terbukti mengangkat Indonesia dari krisis menuju stabilitas. Soeharto juga dekat dengan jenderal Sudirman, ditugaskan mempertahankan Yogyakarta dari agresi. Apalagi beliau adalah Presiden kedua RI” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, Masyarakat tidak boleh menutup mata terhadap jasa besar Soeharto dalam program seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur desa, teknologi, peningkatan kesejahteraan petani, hingga kebijakan ekonomi yang pro-rakyat.

“Gelar pahlawan merupakan pengakuan atas jasa besar yang telah memberi arah bagi perjalanan Indonesia,” kata Imam.

Dirinya menekankan pentingnya pentingnya melihat sejarah secara adil,

”Bangsa besar adalah bangsa yang berani berdamai dengan masa lalunya secara utuh,” tuturnya.

Penganugerahan gelar Pahlawan kepada Presiden RI ke-2 Soeharto dipandang sangat layak karena jasa beliau yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan, memulihkan ekonomi, serta mendorong swasembada pangan dan pembangunan nasional. [-RWA]

[14.50, 9/11/2025] 72 Pak Dir: Jakarta – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai beragam pandangan. Namun, sejumlah tokoh menilai keputusan tersebut sebagai wujud kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi dan bentuk apresiasi negara terhadap jasa para pemimpinnya.

Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam, menilai bahwa kiprah Soeharto dalam sejarah bangsa tidak dapat dilepaskan dari berbagai program pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Soeharto hadir melalui program seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur desa, teknologi, peningkatan kesejahteraan petani, hingga kebijakan ekonomi yang pro-rakyat. Ia adalah bagian penting dari perjalanan republik ini, dengan jasa yang nyata dalam menjaga kedaulatan bangsa dari agresi militer asing dan mendorong pembangunan nasional,” ujar Imamudinussalam.

Pandangan senada datang dari Akademisi IAIN Gorontalo, Sahmin Madina, yang menilai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dapat menjadi momentum persatuan bangsa.

“Pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dapat menjadi simbol rekonsiliasi nasional dan kedewasaan politik bangsa,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan bahwa jasa dan kontribusi Soeharto selama 32 tahun masa kepemimpinannya tidak bisa dihapus dari sejarah.

“Dengan perjalanan waktu masa jabatan yang cukup panjang, sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwa sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi dan peran penting bagi bangsa ini. Sudah sepatutnya kita melihat sisi positif dari kepemimpinannya,” ungkap Surya Paloh.

Dari perspektif akademik, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Abdul Haris Fatgehipon, menilai bahwa gelar pahlawan bagi para mantan presiden, termasuk Soeharto, seharusnya dilihat sebagai bentuk penghormatan negara.

“Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada para mantan presiden Republik Indonesia seharusnya dipandang sebagai bentuk penghormatan negara kepada para pemimpin bangsa,” jelasnya.

Senada, Direktur Eksekutif Veritas Institut, Aldi Tahir, menekankan pentingnya objektivitas dalam menilai jasa seseorang terhadap negara.

“Gelar pahlawan nasional bukan soal suka atau tidak. Ini soal menilai jasa seseorang secara objektif. Kalau setiap luka pribadi dijadikan alasan, maka bangsa ini akan kehilangan kemampuan untuk mengakui jasa tokohnya,” tegas Aldi.

Sejumlah pandangan tersebut mencerminkan semakin matangnya bangsa Indonesia dalam menilai sejarah dan peran para tokoh nasional. Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dinilai bukan sekadar penghormatan, tetapi juga simbol rekonsiliasi, penghargaan, dan kematangan demokrasi dalam menatap masa depan bangsa dengan jiwa besar.
[14.50, 9/11/2025] 72 Pak Dir: Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto Tuai Apresiasi dan Penghormatan

Jakarta – Apresiasi terhadap penetapan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional terus mengalir dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh menilai keputusan pemerintah tersebut sebagai langkah bijak dan bersejarah yang mencerminkan penghormatan negara atas jasa besar Soeharto dalam membangun bangsa. Pemberian gelar ini dinilai tidak hanya sebagai pengakuan atas dedikasi dan kontribusi beliau terhadap pembangunan nasional.

Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam, menilai penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah melalui prosedur dan pertimbangan yang matang.

“Soeharto hadir melalui program seperti swasembada pangan, pembangunan infra…

Jakarta – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai apresiasi dari kalangan akademisi. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penghormatan negara terhadap jasa besar pemimpin bangsa yang telah berkontribusi bagi kemerdekaan, pembangunan, dan stabilitas nasional.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Abdul Haris Fatgehipon menilai bahwa secara spiritual, Soeharto tidak membutuhkan gelar pahlawan. Namun, secara kenegaraan, penghargaan itu penting sebagai simbol penghormatan bangsa terhadap pemimpin yang berjasa.

“Secara spiritual, Soeharto tidak membutuhkan gelar Pahlawan Nasional. Yang beliau butuhkan adalah doa agar diampuni segala khilafnya. Tetapi, sebagai bangsa yang beradab, kita wajib menghormati jasa para pemimpin terdahulu dengan cara yang layak dan terhormat, salah satunya melalui gelar kenegaraan,” ujarnya.

Abdul Haris menjelaskan, Soeharto memiliki peran besar dalam berbagai fase sejarah bangsa.

“Soeharto memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan. Ia turut dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang memaksa Belanda menandatangani Perjanjian Roem–Roijen,” katanya.

Ia menambahkan, Soeharto juga berperan penting dalam pembebasan Irian Barat serta menjaga keutuhan bangsa saat peristiwa G30S/PKI.

“Ulama besar KH Prof. M. Quraish Shihab pernah berkata, andaikan Soeharto tidak mengambil langkah cepat melawan G30S/PKI, mungkin suara azan masjid dan lonceng gereja tak lagi terdengar di negeri ini,” ujarnya.

Selain menjaga stabilitas politik, Soeharto dinilai berhasil membawa Indonesia bangkit dari krisis ekonomi era sebelumnya melalui program pembangunan nasional.

“Setelah masa krisis ekonomi di era Presiden Soekarno, Soeharto membawa Indonesia ke arah stabilitas dengan program Repelita. Perekonomian tumbuh, dan bangsa ini bahkan mencapai swasembada pangan,” jelasnya.

Sementara itu, Akademisi IAIN Gorontalo Sahmin Madina menyebut pemberian gelar tersebut sebagai simbol rekonsiliasi nasional dan kedewasaan politik bangsa.

“Kalau luka sejarah terus dijadikan alasan politik, kita akan sulit maju. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui masa lalunya, baik sisi gelap maupun cemerlangnya,” ujarnya.

Sahmin menilai, langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang merangkul seluruh elemen bangsa menunjukkan kebesaran hati dan semangat persatuan.

“Rekonsiliasi bukan berarti melupakan masa lalu, tapi menatap ke depan dengan kesadaran bahwa setiap pemimpin, termasuk Soeharto, punya kontribusi yang tak bisa dihapus begitu saja,” tegasnya.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto pun diapresiasi luas sebagai wujud kedewasaan bangsa dalam menghargai jasa dan menutup perbedaan politik dengan persatuan. (*)

Jakarta – Dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, H.M. Soeharto, terus menguat seiring dengan pandangan yang lebih objektif terhadap perjalanan sejarah bangsa. Hasil survei Intelligence and National Security Studies (INSS) tahun 2025 menunjukkan, sebanyak 84,25 persen publik menilai Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. Alasan dominan yang muncul adalah jasa besar Soeharto dalam pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional.

Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam, S.I.Kom, menegaskan perlunya membaca sejarah secara utuh tanpa bias politik masa lalu. “Kita harus membaca sejarah dengan kepala dingin dan perspektif utuh. Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan republik ini, dengan jasa yang nyata dan kontribusi besar terhadap menjaga kedaulatan bangsa dari agresi militer asing dan juga terhadap pembangunan nasional,” ujarnya. Ia menambahkan, konteks kepemimpinan Soeharto tidak bisa dilepaskan dari situasi geopolitik yang penuh ancaman pada masa itu, ketika Indonesia baru keluar dari konflik ideologis dan menghadapi risiko disintegrasi nasional.

Hasil survei INSS juga mencatat bahwa 86,67 persen responden mendukung pemerintah untuk menilai kembali jasa Soeharto secara objektif tanpa kepentingan politik. Publik menilai jasa terbesar Soeharto ada di bidang pertanian—terutama melalui keberhasilan swasembada beras—serta dalam memperkuat ekonomi nasional dan menjaga stabilitas politik. Lebih dari separuh responden, yakni 55,17 persen, percaya bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto akan memperkuat semangat nasionalisme bangsa.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, turut menyatakan dukungan atas penghargaan tersebut. “Dengan perjalanan waktu masa jabatan 32 tahun yang cukup lama, sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwasanya sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi dan peran besar bagi bangsa ini,” ujarnya. Ia menilai Soeharto telah banyak memberi kebijakan positif yang berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Abdul Haris Fatgehipon, menilai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada para mantan presiden seharusnya dipandang sebagai bentuk penghormatan negara kepada para pemimpin bangsa. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pendahulunya. Mengapresiasi jasa mereka bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan, tetapi menempatkan sejarah dalam bingkai keadilan,” katanya.

Survei INSS juga mencatat bahwa publik kini semakin rekonsiliatif dan pragmatis dalam memandang sejarah politik Indonesia. Nilai-nilai kepemimpinan Soeharto seperti pembangunan berkelanjutan, disiplin, dan nasionalisme dinilai masih relevan untuk generasi kini. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak berhenti belajar dari sejarah dan berani memberi penghargaan kepada pemimpin yang telah memberi fondasi kuat bagi kemajuan Indonesia.

Jakarta – Pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dapat menjadi simbol rekonsiliasi nasional dan kedewasaan politik bangsa. Pernyataan ini disampaikan Akademisi IAIN Gorontalo, Sahmin Madina merespons adanya pro dan kontra pemberian gelar tersebut karena luka sejarah masa lalu.

Menurut Sahmin, masih adanya penolakan justru menunjukkan bahwa sebagian elite bangsa belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya.

Kalau luka sejarah terus dijadikan alasan politik, kita akan sulit maju. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengakui masa lalunya, baik sisi gelap maupun cemerlangnya,” ujar Sahmin.

Ia menilai, keputusan untuk menolak atau menerima sosok Soeharto semestinya dilihat secara objektif, bukan emosional.

“Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan sejarah Indonesia. Ada catatan kelam, iya, tapi juga ada jasa besar dalam membangun fondasi ekonomi, pangan, dan stabilitas nasional,” tambahnya. Sahmin menegaskan, pendekatan dendam sejarah hanya akan memperpanjang polarisasi yang seharusnya sudah berakhir sejak era reformasi.

Ia mengingatkan pentingnya teladan dari para pemimpin yang mampu memelihara persaudaraan kebangsaan di atas perbedaan politik.

Sahmin menilai, gelar pahlawan nasional bagi Soeharto tidak harus dimaknai sebagai pembenaran atas semua kebijakan Orde Baru, melainkan sebagai pengakuan objektif terhadap jasa-jasanya dalam pembangunan bangsa.

“Bangsa yang matang tidak menutup mata terhadap sejarah. Ia memilih mengakui jasa, mengoreksi kesalahan, lalu melangkah bersama tanpa dendam,” tegasnya. Ia berpesan bahwa momentum ini seharusnya menjadi ajang bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan kedewasaan politik dan kebesaran hati.

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sunan Drajat (Unsuda) Lamongan mendukung Presiden ke-2 Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Presiden Mahasiswa Unsuda, Firdaus mengatakan, bangsa Indonesia perlu belajar dari sejarah, baik dari kelebihan maupun kekurangan para pemimpinnya.

Tujuannya membangun masa depan yang lebih bijak dan berkeadaban. “Sebaik-baiknya pemimpin juga memiliki kekurangan, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pendahulunya,” katanya

Menurutnya, Soeharto merupakan sosok yang memiliki peran penting dalam membangun pondasi Indonesia modern. Selain dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan visioner, Soeharto juga berjasa besar dalam menjaga kedaulatan, stabilitas politik, dan kemajuan ekonomi bangsa.

“Pak Soeharto adalah pahlawan bangsa yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi Indonesia. Beliau berhasil meningkatkan produksi pertanian, memajukan industri, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai kebijakan strategis,” tambahnya.

BEM Unsuda juga menyoroti kontribusi Soeharto terhadap dunia pendidikan dan pesantren. Salah satunya adalah dukungan Soeharto terhadap pembangunan Pondok Pesantren Sunan Drajat, yang menjadi bagian dari upaya besar dalam pengembangan pendidikan keislaman di Indonesia.

Selain itu, BEM Unsuda menilai penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menjadi langkah penting dalam merawat semangat persatuan bangsa. Tokoh tersebut, meski berasal dari latar belakang berbeda, sama-sama berkontribusi besar terhadap perjalanan bangsa Indonesia.

“Dengan meneladani semangat dan jasa mereka, generasi muda diharapkan mampu melanjutkan perjuangan dalam membangun bangsa yang adil, makmur, dan berkeadaban,” tutupnya.

Jakarta — Suasana khidmat dan penuh rasa hormat menyelimuti berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah menetapkan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional dan menuai apresiasi luas dari berbagai kalangan yang menilai langkah tersebut mencerminkan kedewasaan bangsa dan kematangan pemerintah dalam membaca sejarah secara objektif, sekaligus menjadi simbol rekonsiliasi nasional.

Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam, menilai pemberian gelar ini sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa nyata Soeharto dalam membangun fondasi bangsa.

“Soeharto hadir melalui program seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur desa, teknologi, peningkatan kesejahteraan petani, hingga kebijakan ekonomi yang pro-rakyat. Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan republik ini, dengan jasa yang nyata dan kontribusi besar terhadap menjaga kedaulatan bangsa dari agresi militer asing dan juga terhadap pembangunan nasional,” ujarnya.

Dari kalangan akademisi, Sahmin Madina dari IAIN Gorontalo menyebut penetapan Soeharto sebagai simbol persatuan bangsa.

“Pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dapat menjadi simbol rekonsiliasi nasional dan kedewasaan politik bangsa,” katanya.

Ia menilai langkah pemerintah ini menjadi contoh nyata bahwa bangsa Indonesia semakin dewasa dalam mengelola perbedaan pandangan dan siap menatap masa depan dengan semangat persatuan.

Dukungan juga datang dari kalangan partai politik. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengajak publik melihat sisi positif dari perjalanan panjang kepemimpinan Soeharto.

“Sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwasanya sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi dan peran,” tutur Surya.

Menurutnya, pembangunan ekonomi, stabilitas politik, serta kemajuan infrastruktur di era Soeharto menjadi tonggak penting bagi perjalanan Indonesia menuju modernisasi.

Pandangan senada disampaikan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Abdul Haris Fatgehipon, yang menilai pemberian gelar tersebut adalah bentuk penghormatan negara terhadap para pemimpin bangsa.

“Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada para mantan presiden Republik Indonesia bentuk penghormatan negara kepada para pemimpin bangsa,” ucap Abdul Haris.

Ia menekankan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan refleksi kebijakan bernegara yang menghormati jasa pemimpin tanpa memandang perbedaan politik di masa lalu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Veritas Institut, Aldi Tahir, menilai keputusan pemerintah ini menunjukkan kematangan demokrasi dan sikap objektif bangsa Indonesia.

“Gelar pahlawan nasional bukan soal suka atau tidak. Ini soal menilai jasa seseorang secara objektif. Kalau setiap luka pribadi dijadikan alasan, maka bangsa ini akan kehilangan kemampuan untuk mengakui jasa tokohnya,” tegasnya.

Menurut Aldi, penetapan ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah meninggalkan dendam politik masa lalu dan memilih jalan penghormatan sejarah.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dinilai menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk kembali menegaskan jati dirinya sebagai bangsa yang besar — bangsa yang tidak melupakan sejarah, menghargai jasa pemimpin, dan terus menjaga suasana persatuan serta kondusivitas nasional.

Dengan semangat Hari Pahlawan, masyarakat di berbagai daerah pun menyambut keputusan ini dengan tenang dan penuh penghormatan. Di tengah suasana yang semakin harmonis, langkah pemerintah ini dianggap sebagai bentuk kematangan berdemokrasi dan bukti bahwa bangsa Indonesia mampu belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih kuat dan bersatu.