Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebagai langkah konkret untuk mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Program ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan.

Pemerintah telah mencairkan bantuan sosial (Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra), untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Adapun, pencairan telah dimulai sejak 20 Oktober 2025.

BLT Kesra ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi akhir tahun cair khusus untuk Triwulan IV. Total BLT Kesra mencapai Rp 900 triliun untuk 3 bulan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program tersebut menargetkan lebih dari 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dapat menjangkau sekitar 140 juta jiwa yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak, pada Desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional.

“Penyaluran BLT Kesejahteraan Rakyat tersebut akan dilakukan melalui dua mekanisme, yakni oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia,” kata Airlangga.

Dari total 35 juta penerima, sebanyak 18,3 juta penerima yang menerimanya lewat bank dan sebanyak 17,2 penerima lewat PT Pos Indonesia.

Sebagai catatan, BLT Kesra dapat menjadi tambahan jika penerima sudah terdaftar di Bansos Kemensos. Mereka bisa mendapatkan bantuan hingga Rp 1,5 juta per keluarga.

“Katakanlah kalau dia di 3 bulan ke-4 ini dapat Rp600 ribu. Ada tambahan dari Bapak Presiden, Rp300 ribu kali 3. Berarti Rp900 ribu. Maka KPM sembako pada 3 bulan ke-4 ini mendapatkan Rp1,5 juta setiap keluarga,” kata Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

BLT Kesra diharapkan menjadi katalis dalam memperkuat ekonomi daerah. Dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga, roda ekonomi di tingkat lokal diharapkan berputar lebih cepat, terutama di sektor UMKM, perdagangan tradisional, dan jasa.

Pemerintah memastikan bahwa program ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem kebijakan kesejahteraan yang lebih luas termasuk subsidi pangan, bantuan pendidikan, serta program padat karya produktif.

Dengan demikian, BLT Kesra menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkecil kesenjangan sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di akar rumput.

Continue Reading

Oleh: Sylvia Mote *)

Peran tokoh adat di Papua tidak hanya sebatas simbol budaya, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat keberhasilan pembangunan di wilayah yang kaya akan keragaman ini. Dalam berbagai momentum, para kepala suku dan pemimpin adat menunjukkan komitmen nyata untuk mendukung kebijakan pemerintah, baik dalam hal menjaga keamanan maupun mendorong kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam program pembangunan.

Di Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, misalnya, dukungan ini tampak jelas dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Dewan Adat Suku bersama masyarakat Suku Isirawa di Kampung Wari. Ketua Dewan Adat Suku Distrik Pantai Barat, Alexander Sunuk, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan yang dijalankan pemerintah. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan warga, sebab tanpa partisipasi aktif masyarakat, setiap kebijakan tidak akan berjalan optimal. Masyarakat yang ikut serta menyediakan lahan, tenaga, dan dukungan sosial akan menjadi bagian dari kemajuan wilayahnya sendiri.

Pesan tersebut disambut positif oleh masyarakat adat yang hadir, menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa pembangunan bukanlah agenda sepihak pemerintah, melainkan upaya bersama untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Sosialisasi seperti yang dilakukan Dewan Adat Sarmi menjadi contoh bagaimana pendekatan kultural dapat menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat lokal. Pendekatan semacam ini memperkuat rasa memiliki terhadap program pembangunan, sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap negara sebagai mitra dalam memajukan Papua.

Sikap serupa juga terlihat di Papua Tengah. Kepala Suku Aikai, Pit Pigai, menilai perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat adat sebagai bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap eksistensi dan kebutuhan komunitas lokal. Ia menyoroti bantuan pembangunan ruang pertemuan di wilayahnya sebagai langkah penting yang tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga memperkuat fungsi sosial masyarakat. Bagi Pit Pigai, fasilitas tersebut menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarwarga, memperkuat dialog antara pemimpin adat dan masyarakat, serta memperluas ruang partisipasi publik dalam merumuskan aspirasi pembangunan.

Pit Pigai juga menegaskan bahwa bantuan pemerintah bukan sekadar simbol perhatian, melainkan pengakuan atas peran strategis kepala suku sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan dukungan semacam itu, para pemimpin adat merasa lebih percaya diri untuk menjalankan tanggung jawab sosial dengan menyerap aspirasi masyarakat, menjaga kedamaian, serta memastikan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke tingkat akar rumput.

Kepedulian pemerintah pusat yang dinilai konsisten juga diakui oleh Kepala Suku Damal, Pdt. Yohanis Magai. Ia melihat berbagai program yang dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai cerminan komitmen kuat negara dalam mempercepat kemajuan Papua. Bagi Yohanis, perhatian tersebut bukan hanya bentuk bantuan material, tetapi juga pesan moral bahwa masyarakat Papua menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Ia berharap agar keberlanjutan dukungan ini terus diperkuat, sehingga masyarakat di pedalaman Papua dapat merasakan manfaat nyata dari program-program pemerintah di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam pandangan Yohanis Magai, keberhasilan pembangunan di Papua sangat erat kaitannya dengan keamanan yang stabil. Ia menilai, kondisi damai adalah prasyarat utama agar investasi, infrastruktur, dan pelayanan publik dapat berjalan efektif. Karena itu, para kepala suku memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga harmoni sosial dan menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Pandangan ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan pendekatan kesejahteraan sebagai strategi utama dalam menjaga keamanan di wilayah timur Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pembangunan di Papua tidak boleh berhenti pada tataran janji, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut bahwa pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor, yaitu antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat, untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial dan membangun rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.

Menurut Fakhiri, partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan di Papua. Ia mendorong agar warga adat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penggerak di lini depan pembangunan. Dengan semangat tersebut, berbagai program seperti ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pendidikan dapat berjalan lebih berkelanjutan. Pendekatan humanis dan transparan yang ditekankan pemerintah daerah mencerminkan semangat pembangunan yang berkeadilan dan menghormati kearifan lokal.

Dengan semangat kolaborasi dan rasa saling menghormati antara pemerintah dan masyarakat adat, Papua kini melangkah menuju masa depan yang lebih damai, stabil, dan sejahtera. Kepala suku dan tokoh adat telah membuktikan diri sebagai mitra strategis dalam menjaga kondusifitas keamanan serta mengawal arah pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Inilah wajah Papua baru yang terus tumbuh dengan keyakinan bahwa kedamaian dan kemajuan hanya bisa lahir dari kerja bersama yang dilandasi niat baik dan kepercayaan.

*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua

Oleh: Maria Wanimbo*

Kondisi keamanan di Tanah Papua kini semakin menunjukkan perkembangan positif. Berbagai wilayah, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat, terus memperlihatkan situasi yang aman, tertib, dan kondusif berkat dukungan kuat dari para tokoh adat, kepala suku, pemuda, serta masyarakat. Semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi kunci utama dalam menjaga kedamaian yang menjadi fondasi bagi percepatan pembangunan di seluruh wilayah Papua.

Tokoh Adat Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Musa Yare, menyerukan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai tanggung jawab bersama. Ia mengajak seluruh warga untuk tetap bersatu dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang menyesatkan. Menurutnya, masyarakat Yalimo kini semakin dewasa dalam menyikapi dinamika sosial dan lebih mengedepankan perdamaian. Kesadaran ini telah membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari, di mana warga dapat beraktivitas dengan tenang dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Musa Yare menegaskan, Papua Pegunungan memiliki potensi besar untuk maju apabila situasi damai terus dijaga. Ia mendorong masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga adat dalam menciptakan suasana yang harmonis. Nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah dan gotong royong, menurutnya, harus terus dihidupkan sebagai warisan budaya yang menjadi kekuatan sosial masyarakat Papua.

Di Jayapura, semangat menjaga keamanan juga semakin kuat. Pemerintah Kota Jayapura bersama para ondoafi dari 14 kampung telah menyatakan komitmen bersama untuk mendukung program pembangunan dan menjaga kenyamanan daerah. Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menyebut langkah ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat demi mewujudkan pembangunan yang merata dan sejahtera.

Para ondoafi, termasuk Nicolas Youwe dari Kampung Kayo Pulau, juga menyerukan agar seluruh warga mencintai kotanya dengan cara yang terhormat, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Komitmen ini menggambarkan bahwa masyarakat adat di Kota Jayapura semakin matang dan sadar akan pentingnya stabilitas sebagai pondasi kemajuan. Suasana damai di ibu kota Provinsi Papua kini menjadi contoh positif bagi daerah-daerah lain untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan cinta tanah air.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan bahwa seluruh masyarakat di Manokwari dan sekitarnya berkomitmen menjaga keamanan, terutama dalam menyambut kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum Dekranasda Pusat Ny. Selvi Ananda. Ia mengajak seluruh pihak, baik tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, maupun perempuan untuk bersama-sama menjamin keamanan daerah. Menurutnya, stabilitas yang telah terjaga menjadi bukti nyata bahwa Papua Barat aman dan siap menyambut berbagai agenda nasional maupun internasional.

Kondisi yang kondusif tersebut turut mendorong kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Berbagai agenda seperti Festival Kreasi Mama Papua dan pameran UMKM berjalan dengan lancar dan sukses. Aktivitas masyarakat yang semakin produktif menjadi indikator bahwa Papua Barat berada di jalur kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dari kalangan muda, Tokoh Pemuda Tanah Tabi, Suriel Carlos A. Taurui, memberikan apresiasi terhadap kinerja Satgas Operasi Damai Cartenz yang berhasil menjaga keamanan di Papua. Ia menilai, masyarakat kini merasakan langsung dampak positif dari kerja keras aparat keamanan dalam menciptakan rasa aman di berbagai wilayah. Menurutnya, kehadiran Satgas Damai Cartenz membawa ketenangan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk fokus pada kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Carlos Taurui juga menegaskan bahwa generasi muda Papua memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga perdamaian dan persatuan. Ia mengajak seluruh pemuda untuk menjadi pelopor kedamaian, menolak provokasi, dan mendukung program pembangunan pemerintah. Peran aktif generasi muda ini menjadi energi positif bagi masa depan Papua yang lebih cerah.

Dukungan serupa datang dari Tokoh Masyarakat Yerisiam, Sabena Inggerui, yang mengapresiasi perhatian besar pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat Papua Tengah. Ia menilai berbagai program pembangunan seperti peningkatan infrastruktur, dukungan ekonomi lokal, dan pembangunan tempat ibadah menunjukkan komitmen nyata pemerintah untuk membangun Papua secara menyeluruh. Sabena menegaskan bahwa masyarakat adat siap mendukung setiap langkah pemerintah dalam menjaga kedamaian dan memperkuat pembangunan.

Kondisi Papua yang semakin aman juga dirasakan di berbagai daerah lainnya. Tokoh masyarakat Papua, Denny Alverth Wafumilena, menyampaikan apresiasi terhadap Satgas Operasi Damai Cartenz yang terus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersinergi dengan aparat keamanan dalam menciptakan situasi yang kondusif. Menurutnya, keamanan dan pembangunan adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan; keduanya harus berjalan beriringan demi mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera.

Kondisi Papua yang damai dan aman saat ini adalah hasil nyata dari kerja sama erat antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, pemuda, dan seluruh masyarakat. Nilai-nilai persaudaraan, dialog, dan kearifan lokal yang dijunjung tinggi menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan stabilitas daerah. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, Papua kini bergerak menuju babak baru sebagai daerah yang aman, produktif, dan sejahtera.

Papua yang damai bukan lagi sekadar cita-cita, tetapi kenyataan yang kini dirasakan oleh masyarakat di berbagai pelosok. Keamanan yang terjaga, pembangunan yang terus berjalan, serta kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan rakyat menjadi bukti bahwa Tanah Papua siap melangkah menuju masa depan gemilang sebagai bagian dari Indonesia Maju.

*Penulis merupakan mahasiswa asli Papua

Papua— Dukungan tokoh adat menjadi fondasi penting dalam memastikan keberhasilan implementasi berbagai program unggulan pemerintah di Papua. Hal ini tercermin dari kegiatan sosialisasi yang dipimpin oleh Kepala Suku Besar Pegunungan di Kabupaten Keerom sekaligus Ketua Kerukunan Keluarga Pegunungan Tengah (RKPT), Simon Kosay, pada Jumat (1/11/2025).

Bertempat di Kantor Sekretariat RKPT, Kampung Wonorejo, Pir IV, Keerom, acara yang berlangsung dari pukul 12.00 hingga 13.15 WIT itu dihadiri sekitar 30 orang perwakilan masyarakat Pegunungan Tengah. Sejumlah tokoh adat turut hadir, antara lain Denis Urpon dari Pegunungan Bintang, Karel Payage dari Yahukimo, Arus Wetipo dari Jayawijaya, dan Pius Butu dari Intan Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, Simon Kosay menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program strategis pemerintah pusat seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Swasembada Pangan Nasional. Ia menyebut keempat program ini memiliki peran besar dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Papua, memperkuat ekonomi lokal, serta membuka akses pendidikan dan ketahanan pangan di wilayah pegunungan.

“Kegiatan ini menjadi langkah baik bagi masyarakat Pegunungan Tengah untuk memahami arah pembangunan pemerintah. Kita semua perlu mendukung bersama agar program-program ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Keerom,” ujar Simon Kosay.

Selain mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemerintah, Simon juga menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) di wilayah Keerom. Ia menyampaikan bahwa keamanan adalah kunci utama agar pembangunan dapat berjalan lancar dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

“Tanpa keamanan, pembangunan sulit terwujud. Karena itu, masyarakat harus bersatu menjaga kedamaian di tanah ini agar semua program pemerintah bisa terlaksana dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah perwakilan masyarakat yang hadir memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah, terutama dalam pelaksanaan program MBG yang dinilai berhasil meningkatkan semangat anak-anak untuk bersekolah. Meski demikian, mereka juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan transparan.

Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan doa bersama serta penandatanganan pernyataan dukungan terhadap seluruh program pemerintah pusat dan komitmen menjaga stabilitas keamanan di Keerom.

Dukungan penuh dari para tokoh adat Papua menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan Papua tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan program-program unggulan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua. ()

Jayapura – Dukungan terhadap berbagai program pembangunan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menguat di Tanah Papua. Salah satu tokoh adat yang menyuarakan dukungan tersebut adalah Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Moi, Nikodemus Yaboisembut, dalam kegiatan Tatap Muka dan Bhakti Sosial bersama masyarakat adat di Kampung Sabron Yaru, Kabupaten Jayapura, Minggu (2/11/2025).

“Kami masyarakat adat sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Beliau menunjukkan kepedulian dan perhatian yang besar terhadap masyarakat adat. Ini bukti bahwa negara hadir untuk semua,” ujar Nikodemus Yaboisembut.

Ia menegaskan bahwa berbagai langkah pembangunan yang dilakukan Pemerintah saat ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat adat di Papua. Menurutnya, program-program seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat asli.

Kepedulian terhadap masyarakat adat, lanjutnya, mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua. Nikodemus menilai, pendekatan pembangunan yang inklusif dan humanis mampu memperkuat rasa memiliki terhadap program nasional serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan.

“Sebagai pemimpin adat, saya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan, mendukung program Pemerintah, dan bersama-sama membangun Papua menuju kesejahteraan,” tegas Nikodemus.

Ia juga berharap perhatian Pemerintah terhadap masyarakat adat dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan di seluruh wilayah adat. Dalam pandangannya, keberlanjutan program akan menjadi kunci dalam menghapus kesenjangan pembangunan antara daerah.

“Kalau bisa tiga bulan sekali ada kegiatan seperti ini agar masyarakat benar-benar merasakan sentuhan pembangunan dari Pemerintah Pusat,” tambah Nikodemus.

Sementara itu, warga Kampung Sabron Yaru, Hengky, turut menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah atas penyaluran bantuan sembako yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, perhatian Pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kesejahteraan di daerah pedalaman.

“Program ini sangat baik. Kami salut dengan perhatian Pemerintah Pusat yang turun langsung menyentuh masyarakat kecil,” pungkas Hengky.

Bantuan sembako yang disalurkan meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, daun teh, dan tepung terigu. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di sejumlah kampung lain di Kabupaten Jayapura sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat adat di Tanah Papua.

Dukungan masyarakat adat ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Prabowo-Gibran diterima dengan baik di akar rumput. Pembangunan yang berpihak pada masyarakat adat diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi Papua untuk tumbuh sebagai wilayah yang maju, sejahtera, dan berdaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa hilirisasi kini menjadi mesin baru bagi penggerak pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional.

Strategi ini terbukti mampu untuk menciptakan berbagai nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menarik investasi dalam dan luar negeri secara masif.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa hilirisasi bukan lagi sekadar konsep kebijakan, melainkan telah menjadi nomenklatur resmi dalam struktur kementerian.

“Kalau dulu hilirisasi hanya jadi konteks, sekarang menjadi nomenklatur dalam kementerian. Karena itu, kementerian kami kini bernama Kementerian Investasi dan Hilirisasi, yang juga mengemban fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Menurut Todotua, hilirisasi memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun mendatang, dengan investasi menyumbang hingga 30% dari total pertumbuhan nasional.

“Selama dua periode pemerintahan terakhir, realisasi investasi mencapai Rp9.200 triliun, Untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen, kami ditugaskan merealisasikan investasi sebesar Rp13.000 triliun dalam lima tahun ke depan,” paparnya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menekankan bahwa hilirisasi merupakan jalan utama agar Indonesia keluar dari kutukan sumber daya alam.

Ia mengingatkan bahwa tidak ada negara maju yang berhasil tanpa industrialisasi dan hilirisasi.

“Negara ini tidak akan pernah maju kalau tidak ada industrialisasi dan hilirisasi. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi negara dengan kutukan sumber daya alam,” tegasnya.

Bahlil mencontohkan keberhasilan hilirisasi nikel yang telah meningkatkan nilai ekspor dari US$3,3 miliar pada 2017 menjadi US$34 miliar pada 2024.

Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaannya masih perlu perbaikan agar lebih terencana dan berkeadilan.

Pengamat ekonomi senior Aviliani menilai hilirisasi telah memberi dampak positif terhadap investasi, namun ia mengingatkan pentingnya keseimbangan antara ekonomi, tenaga kerja, dan lingkungan.

“Kalau kita bicara sumber daya alam, ini padat modal. Maka, kita juga harus melihat bagaimana dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pencapaian target net zero emission,” jelasnya.

Melalui arah kebijakan yang semakin terstruktur dan dukungan lintas sektor, hilirisasi kini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa hilirisasi industri menjadi strategi nyata untuk membawa Indonesia menuju ekonomi bernilai tambah tinggi.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan tersebut menjadi pilar utama dalam memperkuat daya saing nasional dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam di berbagai sektor.

Hilirisasi kini tidak lagi terbatas pada sektor mineral, melainkan mencakup hingga 26 komoditas strategis seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas.

Pemerintah menargetkan transformasi ekonomi dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen produk olahan yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan pendapatan negara.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, percepatan hilirisasi pertanian dan perkebunan merupakan langkah kunci dalam meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan nasional.

“Jika cokelat diekspor dalam bentuk biji kakao mentah, harganya hanya sekitar Rp26 ribu per kilogram. Namun, setelah diolah menjadi cokelat siap konsumsi, nilainya bisa mencapai Rp1 juta per kilogram,” ujarnya.

Amran juga menyoroti potensi besar pada komoditas kelapa. Menurutnya, Indonesia masih mengekspor kelapa mentah senilai Rp26 triliun, padahal jika diolah menjadi minyak kelapa murni dan santan kelapa, nilai ekspornya bisa melesat hingga Rp2.600 triliun.

Ia menekankan bahwa hilirisasi tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dari sisi fiskal, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa hilirisasi memberikan dampak nyata terhadap surplus neraca dagang Indonesia selama lima tahun berturut-turut.

“Sejak 2022, perdagangan Indonesia dengan Tiongkok berbalik dari defisit menjadi surplus. Nilai tambah dari produk seperti nikel, feronikel, hingga copper cathode meningkat hingga 15 kali lipat dibandingkan ekspor bahan mentah,” jelasnya.

Di sektor industri agro, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa pemerintah juga memacu hilirisasi rumput laut agar ekspor menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi.

“Selama ini ekspor rumput laut masih berbentuk bahan baku. Karena itu, kami dorong industri menghasilkan produk turunan seperti keragenan, agar-agar, hingga bioplastik,” tuturnya.

Putu menambahkan, investasi di sektor agro telah mencapai Rp200 triliun dalam dua tahun terakhir, mencerminkan besarnya minat industri terhadap potensi hilirisasi.

Dengan langkah konkret di berbagai sektor, hilirisasi industri terbukti menjadi strategi nasional yang memperkuat fondasi ekonomi dan membawa Indonesia menuju era ekonomi bernilai tambah tinggi.

Oleh: Gendhis Sathiti *)

Langkah mengolah sumber daya alam dari bahan mentah menjadi bernilai tinggi memasuki fase agresif. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hilirisasi menjadi strategi besar untuk membuktikan daya saing ekonomi nasional di tengah ketatnya kompetisi global.

Pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai salah satu prioritas utama pembangunan ekonomi, sejalan dengan tiga fokus lainnya: ketahanan pangan, energi, dan program gizi gratis. Strategi tersebut tidak hanya melanjutkan kebijakan jangka panjang dari pemerintahan sebelumnya, tetapi juga memperluas cakupan komoditas hingga ke sektor pertanian, perikanan, dan energi terbarukan. Tujuannya jelas menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan industri baru di Asia.

Transformasi terbesar terlihat dari sektor nikel. Hilirisasi logam ini telah mengubah wajah industri nasional sejak pelarangan ekspor bijih mentah diberlakukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memaparkan bahwa nilai ekspor nikel pada 2017 hanya mencapai sekitar 3,3 miliar dolar AS.

Setelah ekspor bahan mentah dihentikan dan industri pengolahan dibangun di dalam negeri, nilai ekspornya melonjak hingga lebih dari 35 miliar dolar AS per tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan betapa besar potensi ekonomi yang bisa dicapai ketika bahan mentah diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi, seperti baterai kendaraan listrik dan baja nirkarat.

Bahlil menilai hilirisasi telah menciptakan efek berganda yang luas. Pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan baru membuka jutaan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan pajak, serta memperkuat pendapatan daerah.

Ia menyebut, jika seluruh proyek hilirisasi terlaksana, investasi yang dibutuhkan mencapai 618 miliar dolar AS dengan potensi penciptaan hingga 3 juta lapangan kerja baru. Pemerintah juga telah menyetujui tahap pertama hilirisasi mencakup 21 proyek prioritas di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, minyak dan gas, hingga pertanian dan kelautan, dengan total investasi sekitar 40 miliar dolar AS.

Selain nikel, sektor kelapa sawit menjadi fokus berikutnya. Pemerintah mempercepat hilirisasi sawit agar tidak hanya bergantung pada ekspor minyak mentah, melainkan mengembangkan produk turunan seperti biofuel, margarin, dan oleokimia. Kebijakan tersebut tidak hanya memperluas nilai tambah, tetapi juga memperkuat transisi menuju energi rendah karbon yang ramah lingkungan.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menilai hilirisasi mineral dan sumber daya alam bukan semata strategi ekonomi, melainkan langkah strategis untuk membangun ekosistem industri berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa hilirisasi menciptakan rantai nilai baru yang menghubungkan sektor pertambangan, energi, dan manufaktur. Dengan perizinan yang efisien dan iklim investasi yang kondusif, daya saing industri Indonesia diyakini akan meningkat signifikan di pasar global.

Todotua menegaskan, pengembangan hilirisasi juga menjadi jalan bagi Indonesia untuk memimpin rantai pasok global rendah karbon. Pengelolaan sumber daya alam diarahkan untuk mendorong kemakmuran yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Presiden Prabowo Subianto menilai kontribusi hilirisasi terhadap kinerja ekonomi nasional semakin nyata. Dalam pidatonya di depan parlemen, ia menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2025 mencapai 5,12 persen secara tahunan, meningkat dari 4,87 persen pada kuartal sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan ekspor sebesar 10,67 persen, dengan sektor hilirisasi menjadi salah satu penopang utama kenaikan nilai tambah.

Pemerintah juga mencatat penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,76 persen serta penurunan angka kemiskinan hingga 8,47 persen terendah sepanjang sejarah. Angka-angka itu memperlihatkan dampak nyata hilirisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperluas basis industri dan mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, pemerintah berupaya menciptakan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi memerlukan kolaborasi lintas sektor dan keberanian politik yang kuat. Ia mengakui, kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah sempat menuai protes dari pelaku industri, namun langkah tersebut terbukti tepat.

Menurutnya, sudah waktunya Indonesia berhenti bergantung pada ekspor bahan mentah dan beralih menjadi negara industri penghasil produk jadi. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada kemampuan untuk mengelolanya secara mandiri.

Sementara itu, pemerintah terus memperluas hilirisasi ke lebih dari 28 komoditas unggulan lain seperti timah, bauksit, tembaga, rumput laut, hingga pala. Upaya tersebut dirancang untuk menciptakan diversifikasi ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Melalui pembangunan infrastruktur pendukung di berbagai daerah, hilirisasi diharapkan menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta membuka akses lapangan kerja di luar Jawa.

Pemerintahan Prabowo–Gibran menempatkan hilirisasi sebagai pondasi untuk membangun ekonomi yang tangguh dan berdaulat. Strategi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah, tetapi juga memperkokoh daya saing industri nasional di tengah perubahan ekonomi global yang cepat.

Dari nikel hingga kelapa sawit, hilirisasi membuktikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia bukan sekadar potensi, tetapi sumber kekuatan nyata bagi transformasi ekonomi nasional.

Dengan tata kelola yang kuat, investasi produktif, dan keberlanjutan lingkungan, Indonesia menegaskan diri sebagai negara yang mampu mengolah kekayaan alamnya menjadi kekuatan industri berkelas dunia. (*)

*) pemerhati isu lingkungan

Oleh: Meliana Kede
Transformasi ekonomi Indonesia tengah memasuki babak baru. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan hilirisasi sebagai poros utama pembangunan nasional.

Strategi tersebut bukan sekadar agenda industrialisasi, melainkan sebuah langkah besar untuk mengubah wajah perekonomian dari berbasis ekspor bahan mentah menuju produksi bernilai tambah tinggi yang menopang pertumbuhan fiskal dan kemandirian ekonomi bangsa.

Fokus hilirisasi menjadi salah satu dari empat prioritas utama pemerintahan saat ini, bersama ketahanan pangan, energi, dan program gizi gratis. Pemerintah memandang bahwa pengolahan sumber daya alam di dalam negeri merupakan kunci untuk menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat fondasi ekonomi agar lebih tahan terhadap gejolak global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa hilirisasi dan industrialisasi adalah jalan mutlak yang harus ditempuh Indonesia untuk keluar dari kutukan sumber daya alam.

Dalam pandangannya, tidak ada negara dengan kekayaan sumber daya alam yang berhasil mencapai status negara maju tanpa melalui industrialisasi terencana. Ia mengingatkan bahwa selama bertahun-tahun Indonesia terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah yang bernilai rendah, sehingga tidak memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.

Bahlil mengutip pengalaman pada sektor nikel sebagai contoh keberhasilan nyata kebijakan hilirisasi. Setelah penghentian ekspor bijih nikel pada 2017, nilai ekspor produk turunannya melonjak tajam dari hanya sekitar 3,3 miliar dolar AS menjadi lebih dari 34 miliar dolar AS pada 2024.

Lonjakan tersebut mencerminkan besarnya potensi ekonomi yang bisa diraih ketika bahan mentah diolah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri. Namun, Bahlil juga menyoroti bahwa proses hilirisasi selama ini belum sepenuhnya terencana dengan baik.

Ia menilai kebijakan tersebut masih bersifat reaktif dan belum dirancang secara sistematis dengan melibatkan lembaga pengelola yang kuat. Karena itu, pemerintah kini tengah membentuk badan khusus di bawah koordinasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk memastikan tata kelola yang lebih solid dan berkelanjutan.

Selain memperkuat kebijakan industri, Bahlil menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada dukungan energi yang efisien dan berkelanjutan. Pasokan gas alam dan sumber daya energi lainnya menjadi faktor penentu daya saing industri pengolahan. Tanpa ketersediaan energi yang stabil, industrialisasi tidak akan dapat berlangsung optimal.

Sementara itu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, memandang hilirisasi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Dalam forum Focus Group Discussion bertajuk “Pengawasan Program Pengembangan Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap”, Hery menekankan bahwa hilirisasi harus diiringi dengan investasi yang efisien, tata kelola transparan, dan pengawasan yang kuat.

Menurut Hery, potensi sumber daya alam Indonesia akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi apabila diolah secara berkelanjutan di dalam negeri. Pemerintah perlu memastikan dua sasaran besar: peningkatan nilai tambah dan produktivitas industri pengolahan, serta penguatan integritas ekonomi domestik dan global.

Melalui pendekatan tersebut, hilirisasi diharapkan mampu memperluas lapangan kerja berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penghasil sumber daya.

Hery juga menegaskan pentingnya menjaga konsistensi kebijakan hilirisasi agar mampu menarik investasi berkualitas. Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal pemerintah tidak boleh menjadi penghalang untuk melanjutkan pembangunan, sebab investasi transformatif dapat menjadi solusi bagi pembiayaan pembangunan berkelanjutan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Dari sisi makroekonomi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan hilirisasi telah memberikan dampak positif terhadap aktivitas industri dan investasi.

Ia menjelaskan bahwa indikator ekonomi utama seperti indeks kepercayaan konsumen, kinerja ritel, dan Purchasing Managers Index (PMI) menunjukkan tren positif. Realisasi investasi nasional mencapai lebih dari Rp1.400 triliun, sementara sektor manufaktur mencatat peningkatan signifikan pada utilisasi kapasitas produksi.

Airlangga menilai keberhasilan hilirisasi tidak hanya menciptakan nilai tambah di sektor mineral, tetapi juga merambat ke sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Program hilirisasi kelapa, sawit, dan tambak udang menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan tersebut dapat memperluas basis ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga memperkuat dukungan melalui regulasi baru, termasuk insentif pajak dan program padat karya, agar industri hilir di berbagai sektor dapat tumbuh lebih cepat.

Keberhasilan hilirisasi bukan semata diukur dari angka ekspor atau pertumbuhan industri, melainkan juga dari kemampuan negara dalam menciptakan rantai nilai yang berkelanjutan. Transformasi dari bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi berarti membangun ekosistem ekonomi yang mandiri, memperkuat daya saing global, dan memperkecil ketergantungan terhadap pasar luar negeri.

Hilirisasi yang dijalankan secara terarah akan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Dengan dukungan kebijakan fiskal yang kuat, investasi produktif, serta tata kelola industri yang transparan, strategi tersebut dapat mengantarkan Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, hilirisasi bukan hanya menjadi kebijakan ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian nasional menuju masa depan yang lebih sejahtera. (*)

Analis Ekonomi Makro

Jakarta – Pemerintah memastikan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan di bawah pengawasan ketat untuk menjamin keamanan, kebersihan, dan kelayakan makanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama para pelajar.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa setiap dapur yang menjadi bagian dari program MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dan memenuhi standar kebersihan yang telah ditetapkan. Ia meminta para kepala daerah untuk memastikan seluruh dapur MBG di wilayah mereka beroperasi sesuai standar.

“Pengawasan terhadap penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi harus benar-benar dilakukan dengan cermat. Jangan sampai ada dapur yang tidak layak lolos begitu saja,” tegas Tito.

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif Dinas Kesehatan daerah dalam proses pengawasan, mulai dari pemeriksaan kebersihan dapur hingga penilaian kualitas makanan.

“Dinas Kesehatan harus dilibatkan penuh, terutama dalam memastikan dapur MBG memenuhi standar kesehatan dan kebersihan,” tambahnya.

Tito juga menyoroti kesiapan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) agar makanan yang dibagikan kepada siswa benar-benar layak konsumsi dan tidak dalam kondisi basi.

Lebih lanjut, Tito mendorong adanya kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN), terutama di wilayah terpencil. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program MBG berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di sisi lain, Kepolisian Daerah (Polda) Riau turut memperkuat pengawasan dengan meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kesembilan dalam Program MBG. Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat lima belas titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di bawah pengawasan Polda Riau dan tersebar di berbagai daerah.

“Hari ini kita meresmikan SPPG ke sembilan, besok pagi dilanjutkan dengan peresmian yang ke sepuluh dari total lima belas titik yang telah disiapkan. Lima titik lainnya akan segera dioperasikan dalam waktu dekat,” ujar Herry.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto diawasi secara ketat untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan.

“Program ini diawasi secara bersama untuk memastikan tidak ada insiden seperti keracunan atau gangguan kesehatan yang menimpa penerima manfaat,” ucapnya.

Herry menuturkan bahwa setiap tahapan dalam pelaksanaan MBG diawasi dengan ketat, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, hingga tahap distribusi ke sekolah-sekolah.

“Dalam proses pendistribusian makanan ke sekolah pun, kami menugaskan Bhabinkamtibmas untuk turut mendampingi guna menjamin keamanan dan ketertiban,” jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa setiap dapur MBG telah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) dan sistem security food untuk memastikan setiap tahap pengolahan makanan berlangsung aman dan higienis.

Menurut Herry, total penerima manfaat dari program MBG di wilayah Polda Riau mencapai tiga ribu pelajar, dan jumlah tersebut akan terus bertambah seiring peningkatan kapasitas dapur serta perluasan wilayah pelayanan.

“Jumlah penerima manfaat ini akan terus meningkat sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah pusat dalam mencukupi kebutuhan gizi anak-anak,” tutupnya.