Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah optimis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.

“Insya Allah ini sudah mulai terlihat sempurna dan 82,9 juta tidak boleh tawar-menawar, akan semua terlaksana,” kata Zulhas, di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.

Keyakinan tersebut disampaikan usai rapat finalisasi regulasi penyelenggaraan program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pertemuan ini membahas penyempurnaan aturan turunan dari Keputusan Presiden (Kepres) yang akan menjadi dasar pelaksanaan teknis program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa lembaganya siap untuk mempercepat implementasi di lapangan agar target tersebut bisa tercapai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.

“82,9 juta akan kami kejar akhir tahun ini,” ujar Dadan usai rapat di Kantor Kemenko Pangan.

Dadan menjelaskan, percepatan ini dimungkinkan berkat peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur produksi makanan bergizi untuk masyarakat.

Hingga saat ini, BGN telah memiliki 13.347 SPPG aktif dan setiap hari mampu meloloskan 200 SPPG baru.

“Kan kita maunya selesai tahun ini. Jadi sekarang sudah ada 13.347 SPPG, dan kami setiap hari bisa meloloskan 200 SPPG,” ujarnya.

Selain mempercepat verifikasi dapur MBG yang sudah berjalan, BGN juga berencana membangun lebih banyak fasilitas di wilayah terpencil agar distribusi manfaat program merata di seluruh Indonesia.

“Kami juga ingin membangun 5.000 sampai 6.000 SPPG terpencil. Jadi kami masih optimis bisa mengejar 82,9 juta akhir tahun ini,” ucap Dadan.

Optimisme pemerintah dalam mencapai target MBG juga mendapat dukungan dari berbagai kementerian.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadi salah satu lembaga yang berperan penting dalam memperkuat tata kelola dan kelembagaan MBG.

Menteri PANRB Rini menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi merupakan kunci utama keberhasilan program nasional ini.

“Kementerian PANRB terus mendukung menyukseskan target 82 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, perlu ditindaklanjuti dengan penataan dan penguatan UPT Badan Gizi Nasional (KPPG) yang melaksanakan kegiatan operasional penyediaan dan distribusi makanan bergizi,” ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola program MBG sebagai dasar hukum pelaksanaan di lapangan.

“Kami minta waktu sedikit lagi supaya Perpres tentang tata kelola program Makan Bergizi Gratis benar-benar siap diterapkan. Tujuannya agar pelaksanaan di lapangan makin tertata,” ujarnya.***

Oleh: Ratna Soemirat
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini tidak hanya sekadar menyediakan makanan bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam upaya membangun generasi yang sehat dan berdaya saing. Dalam satu tahun perjalanannya, inisiatif ini terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan gizi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi lokal di berbagai wilayah Indonesia.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 20 Oktober 2025, program ini telah menjangkau 36.773.520 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Angka ini menunjukkan skala besar dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan akses gizi di seluruh penjuru negeri.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai bahwa capaian ini menjadi bukti nyata bahwa pemenuhan gizi bukan lagi sekadar tanggung jawab satu instansi, melainkan kerja bersama yang melibatkan banyak pihak dalam rangka membangun fondasi kesehatan nasional yang kuat.
Hingga kini, lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di berbagai daerah. SPPG menjadi elemen penting dalam pelaksanaan program ini karena berfungsi sebagai dapur komunitas yang mengolah dan mendistribusikan makanan bergizi sesuai standar keamanan pangan.
Dadan menegaskan bahwa keberadaan ribuan SPPG aktif tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap wilayah, termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), mendapatkan pelayanan gizi yang setara. Ia menambahkan bahwa prinsip dasar dari program ini adalah tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi, karena kesehatan masyarakat menjadi modal utama bagi kemajuan bangsa.
Sejak dimulai pada 6 Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis telah menumbuhkan dampak berlapis di berbagai sektor. Selain membawa perubahan positif terhadap kebiasaan makan anak-anak sekolah, program ini juga membuka peluang kerja baru di tingkat lokal. Ribuan tenaga kerja kini terlibat langsung di dapur-dapur komunitas, mulai dari juru masak, petugas distribusi, tenaga administrasi, hingga tenaga kebersihan.
Dadan menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi pelaksanaan program menjadi bukti bahwa MBG tidak hanya soal gizi, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Selain menyerap tenaga kerja, program ini juga menciptakan ekosistem kewirausahaan baru. Banyak pelaku UMKM dan usaha lokal kini menjadi bagian dari rantai pasok MBG, menyediakan bahan pangan, bumbu masakan, hingga kemasan. Hal ini melahirkan geliat ekonomi baru di berbagai daerah, karena pelaku usaha yang sebelumnya tidak terlibat di sektor pangan kini ikut berkontribusi dalam mendukung program nasional.
Industri turunan seperti produsen alat makan, peralatan dapur, serta rapid test untuk keamanan pangan juga tumbuh pesat seiring meningkatnya kebutuhan dari program tersebut. Menurut Dadan, keberlanjutan ekosistem industri pendukung ini menjadi pondasi penting bagi keberlangsungan program MBG di masa depan, karena dapat memperkuat kemandirian nasional dalam sektor pangan.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, juga menyoroti pentingnya aspek regulasi, pembinaan, dan komunikasi publik dalam mendukung keberhasilan program ini. Ia menjelaskan bahwa seluruh kegiatan MBG dijalankan dengan berpedoman pada regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. BGN secara aktif melakukan pembinaan terhadap pengelola SPPG agar proses pengolahan dan distribusi makanan sesuai dengan standar keamanan pangan nasional. Selain memastikan kualitas teknis, BGN juga mengedepankan transparansi dan keterlibatan masyarakat.
Khairul menegaskan bahwa BGN berupaya menjaga keterbukaan informasi publik dengan menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses serta melakukan diseminasi informasi secara berkala. Tujuannya agar masyarakat memahami tujuan program, mendapatkan akses terhadap data pelaksanaannya, dan dapat ikut serta mengawasi jalannya kegiatan di lapangan. BGN meyakini bahwa kolaborasi publik merupakan kunci keberhasilan program MBG. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan dan dukungan dianggap mampu memperkuat legitimasi program serta memastikan manfaatnya tepat sasaran.
Melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, program Makan Bergizi Gratis kini menjadi salah satu wajah baru dari kebijakan sosial Indonesia yang berorientasi pada hasil nyata. Program ini menandai perubahan paradigma dalam cara pemerintah menangani isu kesehatan masyarakat, dari pendekatan reaktif menjadi preventif. Dengan memastikan asupan gizi yang baik sejak dini, pemerintah sedang menyiapkan generasi masa depan yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing global.
Capaian dan komitmen yang telah ditunjukkan pemerintah dalam pelaksanaan program MBG memberikan harapan besar bagi masa depan kesehatan nasional. Pemerataan akses terhadap makanan bergizi, pembukaan lapangan kerja baru, serta tumbuhnya ekonomi lokal menjadi bukti bahwa kebijakan ini memiliki efek berlapis yang bermanfaat luas. Lebih dari sekadar kebijakan populis, MBG adalah wujud nyata dari semangat gotong royong dan keadilan sosial yang menjadi dasar pembangunan bangsa.

Peneliti Masalah Sosial

Oleh : Aditya Anggara )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau 39 juta penerima menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju kemandirian gizi dan kesehatan masyarakat. Di tengah tantangan ketimpangan sosial, tingginya angka stunting, serta keterbatasan akses terhadap pangan bergizi di sebagian wilayah Indonesia, program ini hadir sebagai jawaban nyata atas komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul sejak dini. Capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi simbol nyata dari tekad pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Program MBG dirancang dengan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pola makan sehat. Melalui distribusi makanan bergizi di sekolah-sekolah, pesantren, dan komunitas rentan, program ini menargetkan anak-anak dan kelompok masyarakat yang selama ini paling membutuhkan. Dengan demikian, MBG tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat belajar generasi muda Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 39,2 juta penerima manfaat dengan serapan anggaran mencapai Rp35 triliun per 28 Oktober 2025. Dadan menambahkan bahwa pemerintah optimistis mampu mengejar target hingga 82,9 juta penerima manfaat sampai akhir tahun 2025.

Capaian 39 juta penerima ini juga menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, MBG melibatkan berbagai pihak mulai dari kementerian terkait, lembaga pendidikan, hingga kelompok masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut menjadikan program ini bukan hanya proyek pemerintah semata, tetapi gerakan nasional yang mengakar di tengah masyarakat. Dengan keterlibatan petani lokal dan pelaku usaha mikro dalam penyediaan bahan pangan, MBG juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi daerah.

Dari sisi kesehatan publik, MBG menjadi strategi pencegahan yang efektif terhadap masalah gizi kronis seperti stunting dan anemia. Berdasarkan sejumlah laporan, anak-anak yang rutin menerima makanan bergizi menunjukkan peningkatan berat badan dan tinggi badan yang signifikan dibandingkan mereka yang tidak. Selain itu, pengetahuan gizi yang diajarkan melalui program ini mendorong keluarga untuk menerapkan pola makan sehat di rumah. Dengan cara ini, MBG menanamkan kebiasaan baik yang berkelanjutan dan membentuk fondasi kuat bagi generasi sehat di masa depan.

Program ini juga menjadi refleksi nyata dari semangat pemerataan pembangunan yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, pemerintah juga menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah tercapai tanpa kesehatan yang baik dan gizi yang memadai. Karena itu, MBG hadir bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa beberapa regulasi utama untuk mendukung penyelenggaraan program MBG sudah rampung. Pemerintah menargetkan pelaksanaan penuh program itu untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada awal tahun depan. Pihaknya juga mengatakan program MBG merupakan salah satu program utama pemerintah karena dampaknya luas, baik bagi peningkatan gizi masyarakat maupun sektor ekonomi.

Selain memberikan manfaat kesehatan, MBG juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan memberdayakan petani dan memanfaatkan produk pangan lokal, pemerintah memastikan bahwa rantai pasok makanan bergizi berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Penggunaan bahan lokal seperti telur, ikan, sayur, dan buah dari petani sekitar menumbuhkan ekonomi desa sekaligus menjaga keberagaman pangan Indonesia. Langkah ini juga sejalan dengan semangat kedaulatan pangan, di mana Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan makan rakyatnya, tetapi juga melakukannya dengan potensi dan sumber daya sendiri.

Tidak kalah penting, keberhasilan MBG dalam menjangkau 39 juta penerima memperlihatkan kemampuan pemerintah dalam mengelola program berskala besar dengan efisiensi tinggi. Transparansi distribusi, pengawasan mutu makanan, serta sistem pelaporan yang terintegrasi menjadi pilar keberhasilan program ini. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, MBG menjadi contoh konkret bahwa kebijakan publik yang dirancang dengan cermat dan dijalankan dengan hati dapat menghasilkan dampak besar bagi kesejahteraan rakyat.

Capaian ini juga membawa pesan optimisme bagi seluruh bangsa. Ketika kebutuhan dasar seperti pangan bergizi dapat dijamin oleh negara, masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk berkembang dan berkontribusi. Anak-anak yang sehat hari ini akan menjadi generasi produktif yang memajukan bangsa di masa depan. Dengan semangat gotong royong dan kesadaran gizi yang semakin meningkat, Indonesia perlahan namun pasti melangkah menuju masa depan tanpa kelaparan dan kekurangan gizi.

Pada akhirnya, MBG bukan sekadar program sosial, tetapi sebuah gerakan kebangsaan. Gerakan yang menanamkan nilai kepedulian, keadilan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Dengan 39 juta penerima yang merasakan langsung manfaatnya, MBG menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun dari perut rakyatnya, menumbuhkan harapan, memperkuat masa depan, dan membentuk generasi emas yang sehat dan berdaya saing tinggi. Ini adalah langkah besar menuju Gizi Nasional, menuju Indonesia yang kuat dan bermartabat.

)* Pengamat kebijakan publik

Nusa Tenggara Barat – Pemerintah terus memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di sekitar kawasan wisata Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, mencegah kerugian negara, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai aturan hukum.

Ketua Satuan Tugas Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria mengungkapkan adanya aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Kegiatan tersebut tergolong besar dengan kapasitas produksi mencapai tiga kilogram emas per hari atau setara 3.000 gram.

“Ini adanya di Lombok, Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Ini tambang ilegal, tambang emas, 3 kg satu hari,” ungkap Dian.

Ia menegaskan, pihaknya telah meninjau langsung lokasi tersebut dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk menindaklanjutinya.

“Namun memang tidak mudah menegakkan hukum di sini, sangat tidak mudah dan kasus seperti ini banyak,” tambahnya.

Temuan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan apresiasi kepada KPK atas dukungan dan sinerginya dalam mengungkap praktik tambang ilegal di wilayah sekitar Mandalika. Kegiatan pertambangan tanpa izin dikawasan hutan atau konservasi, merupakan pelanggaran berat yang harus ditindak tegas.

“Pertambangan tanpa izin dilarang keras, terlebih jika memasuki atau berdampak pada kawasan hutan dan kawasan konservasi. Kami menerapkan instrumen administratif, perdata, dan pidana sesuai aturan,” tegas Dwi.

Sementara itu, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), Aswin Bangun, menuturkan bahwa telah kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam mencegah dan menertibkan tambang ilegal.

“Kita sudah bekerjasama dan mengambil langkah awal dengan memasang papan peringatan dan melakukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan pengawasan di lapangan berjalan efektif,” tuturnya.

Upaya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tambang ilegal menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga sumber daya alam Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu menekan praktik tambang ilegal yang merugikan negara sekaligus memperkuat tata kelola pertambangan nasional menuju pembangunan berkelanjutan.

Oleh: Juanda Syah)*
Peringatan terus menunjukkan ketegasan dalam menindak praktik tambang ilegal yang masih marak di berbagai daerah Indonesia. Melalui langkah terukur lintas kementerian dan lembaga, upaya pemberantasan kegiatan tambang tanpa izin kini menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam sekaligus memastikan penerimaan negara tidak bocor.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi salah satu garda terdepan dalam pengawasan aktivitas pertambangan di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, mengatakan praktik tambang ilegal di Indonesia umumnya terbagi dalam dua model. Pertama, kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan tanpa dasar hukum sama sekali. Kedua, praktik tambang yang beroperasi di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) tetapi menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
Rilke menjelaskan, model tambang ilegal pertama kerap ditemukan di sektor tambang emas yang dilakukan secara tradisional tanpa izin resmi. Sementara model kedua, lebih kompleks karena seringkali telah berakar kuat di kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Hal ini di mana kegiatan tambang sudah menjadi bagian dari kultur lokal. Situasi semacam ini membuat penanganannya tidak bisa hanya dilakukan dengan penindakan semata, melainkan perlu pendekatan sosial dan ekonomi yang menyeluruh.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM kini tidak hanya fokus pada upaya penegakan hukum, tetapi juga mencari solusi agar aktivitas masyarakat yang sudah mengakar dapat diatur secara legal dan memberikan manfaat bagi negara. Rilke menegaskan, pendekatan baru pemerintah diarahkan untuk menata tata niaga pertambangan rakyat agar bisa diakui secara sah. Dengan begitu, masyarakat tetap bisa mendapatkan penghidupan, sementara negara memperoleh pemasukan melalui pajak dan royalti.
Selain itu, Kementerian ESDM juga tengah mematangkan konsep Harga Patokan Mineral (HPM) sebagai instrumen untuk menyeimbangkan daya saing antara tambang legal dan ilegal. Melalui kebijakan ini, diharapkan tambang yang beroperasi secara resmi dapat bersaing dengan harga di pasar gelap, sekaligus memastikan pendapatan negara dari sektor mineral tetap optimal.
Langkah konkret pemerintah dalam menertibkan tambang ilegal mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Sudirman Widhy Hartono mengatakan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membuka babak baru dalam penegakan hukum di sektor pertambangan khususnya mineral dan batubara.
Menurut Sudirman, pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Tambang Ilegal dan Kawasan Hutan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menindak para pelaku perusakan sumber daya alam. inisiatif Presiden yang secara langsung menyoroti masalah tambang ilegal dalam Sidang Tahunan MPR merupakan langkah penting yang menunjukkan komitmen politik tertinggi terhadap penegakan hukum lingkungan.
Sudirman menjelaskan bahwa praktik tambang ilegal bukanlah fenomena baru. Aktivitas semacam ini telah ada sejak masa kolonial dan berkembang pesat sejak era reformasi. Perkembangan teknologi serta kemudahan akses terhadap alat berat seperti ekskavator dan truk membuat kegiatan tambang ilegal semakin masif, tidak hanya di sektor emas dan timah, tetapi juga batubara, nikel, dan bauksit.
Data pemerintah menunjukkan lebih dari 2.000 lokasi tambang ilegal tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini menggambarkan besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menertibkan kegiatan pertambangan tanpa izin. Bagi PERHAPI, fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi sudah masuk kategori pencurian sumber daya alam secara sistemik lintas wilayah dan komoditas.
Sebagai organisasi profesi yang menaungi para ahli pertambangan, PERHAPI aktif mendukung agenda pemerintah dalam pemberantasan tambang ilegal. Sudirman menyebut pihaknya telah bekerja sama dengan Bareskrim Polri dan sejumlah Kejaksaan Tinggi di Kalimantan untuk memberikan dukungan teknis dalam penyelidikan kasus-kasus tambang ilegal. Dukungan tersebut meliputi perhitungan estimasi cadangan yang hilang, potensi kerugian negara, hingga dampak ekologis yang ditimbulkan. Semua data disusun berbasis hasil kajian geologi yang akurat agar proses hukum dapat berjalan objektif dan transparan.
PERHAPI juga menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam reformasi tata kelola pertambangan nasional. Kolaborasi antara lembaga teknis, aparat penegak hukum, dan masyarakat dinilai penting agar proses penegakan hukum berjalan efektif tanpa menimbulkan keresahan sosial.
Sebagai langkah lanjutan, Sudirman mendorong skema kemitraan antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang resmi. Melalui pola ini, masyarakat dapat dilibatkan dalam kegiatan pendukung seperti jasa keamanan, logistik, atau pengangkutan hasil tambang (hauling). Pendekatan ini tidak hanya menekan praktik ilegal, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar tambang.
Langkah-langkah strategis yang ditempuh pemerintah dan dunia profesional pertambangan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem tambang yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan. Upaya penindakan terhadap tambang ilegal juga diiringi dengan pembenahan sistem tata kelola yang lebih transparan, mulai dari pemberian izin, pengawasan produksi, hingga distribusi hasil tambang.
Selain berdampak pada peningkatan penerimaan negara, kebijakan penertiban tambang ilegal juga berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam pasar global mineral strategis. Dengan tata kelola yang lebih baik, Indonesia dapat memastikan bahwa kekayaan alamnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa merusak lingkungan.
Penegasan pemerintah untuk menindak praktik tambang ilegal di sejumlah daerah menjadi bukti nyata bahwa reformasi di sektor pertambangan tengah berjalan serius. Dengan sinergi kuat antara Kementerian ESDM, PERHAPI, aparat penegak hukum, dan masyarakat, arah pembangunan sektor pertambangan di Indonesia kini bergerak menuju masa depan yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bandung

Oleh: Arvian Damar *)

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan yang kuat dalam menata ulang sektor pertambangan nasional. Komitmen untuk memberantas praktik tambang ilegal kini menjadi prioritas nasional, bukan hanya karena kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, tetapi juga karena dampaknya terhadap kedaulatan sumber daya alam dan keadilan sosial. Melalui arahan langsung Presiden, pemberantasan tambang tanpa izin diarahkan menjadi gerakan terpadu lintas lembaga negara yang melibatkan aparat hukum, penegak aturan, dan kementerian teknis terkait.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara tidak boleh terus-menerus dirugikan oleh praktik pertambangan ilegal yang telah berlangsung bertahun-tahun dan dikuasai oleh jaringan besar. Ia menginstruksikan TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan Bea Cukai untuk bersinergi secara sistematis dalam menindak pelaku kejahatan sumber daya alam. Dalam pandangannya, pengelolaan kekayaan tambang harus dilakukan secara transparan, efisien, dan berkeadilan agar hasilnya benar-benar kembali kepada rakyat.

Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Halilintar, yang bertugas menekan praktik pertambangan timah ilegal dan memperbaiki tata kelola pertimahan nasional. Satgas ini menjadi bentuk koordinasi baru antarinstansi hukum dan ekonomi yang diarahkan untuk menghentikan penyelundupan timah, memperbaiki sistem pengawasan, serta memastikan seluruh hasil tambang disalurkan melalui jalur resmi. Pemerintah menargetkan produksi timah nasional mencapai 30.000 ton per tahun mulai 2026, dengan sistem pengawasan yang lebih ketat dan berbasis data. Langkah ini bukan hanya untuk mengamankan potensi penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan iklim pertambangan yang sehat dan berdaya saing global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara adil dan tegas tanpa pandang bulu. Ia menyatakan, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan hukum. Kebijakan ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden untuk menegakkan keadilan dan memperkuat prinsip good governance di sektor pertambangan. Bahlil menilai bahwa upaya pemberantasan tambang ilegal bukan sekadar operasi penertiban, tetapi bagian dari transformasi besar untuk memperbaiki tata kelola sumber daya nasional.

Kementerian ESDM kini mempercepat digitalisasi sistem perizinan pertambangan sebagai langkah preventif terhadap penyimpangan di tingkat perizinan. Sistem ini memungkinkan proses izin usaha pertambangan dilakukan secara transparan, terintegrasi, dan dapat diakses publik, sehingga potensi manipulasi dapat diminimalkan. Digitalisasi perizinan menjadi tonggak baru dalam upaya pemerintah membangun sistem pertambangan berbasis data yang akuntabel dan efisien.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae menjelaskan bahwa pemerintah tengah memperkuat kerangka hukum dan kebijakan pembinaan terhadap masyarakat penambang melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Pendekatan ini memungkinkan masyarakat yang bergantung pada tambang rakyat untuk tetap bekerja secara legal, terdaftar, dan diawasi negara. Rilke menilai, kebijakan ini tidak hanya mencegah munculnya tambang ilegal baru, tetapi juga melindungi ekonomi masyarakat kecil yang bergantung pada aktivitas pertambangan. Dengan sistem WPR yang tertata, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan, ekonomi, dan hukum.

Di sisi penegakan hukum, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Moh Irhamni menerapkan strategi dua jalur, yaitu pencegahan dan penindakan. Kepolisian aktif melakukan sosialisasi di wilayah rawan tambang ilegal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menambang di luar izin resmi. Selain itu, kegiatan pengawasan di wilayah izin resmi seperti milik PT Timah juga diperkuat, dengan menegaskan bahwa setiap hasil tambang wajib disetorkan melalui mekanisme resmi negara. Pendekatan ini memastikan aktivitas pertambangan tidak hanya legal, tetapi juga memenuhi standar good mining practice.

Langkah tegas pemerintah di tingkat pusat ini mendapat dukungan luas dari kalangan profesional pertambangan. Ketua Umum Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Sudirman Widhy Hartono menilai bahwa kebijakan Presiden Prabowo membuka era baru dalam reformasi sektor mineral dan batubara. Menurutnya, isu tambang ilegal selama ini sering diabaikan karena kompleksitas pelaku dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Dengan pembentukan Satgas lintas lembaga, pemerintah menunjukkan bahwa masalah tambang ilegal kini ditangani secara sistematis dan menyeluruh.

Sudirman menilai, langkah pemerintah bukan hanya bentuk penegakan hukum, tetapi juga simbol keberanian politik untuk melindungi kedaulatan sumber daya alam Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan Presiden, lebih dari 2.000 titik tambang ilegal telah diidentifikasi di seluruh Indonesia, yang menunjukkan besarnya tantangan dalam penataan sektor ini. PERHAPI sendiri turut membantu pemerintah dengan memberikan analisis teknis terhadap estimasi cadangan yang hilang, potensi kerugian negara, serta dampak ekologis akibat aktivitas tambang ilegal.

Kolaborasi antara pemerintah, aparat hukum, dan kalangan profesional menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola pertambangan yang berintegritas. Sudirman menegaskan bahwa keberhasilan agenda pemberantasan tambang ilegal akan memperkuat kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang serius mengelola sumber daya alamnya. Ia menilai langkah Presiden Prabowo merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau individu.

Komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo, bersama para stakeholders menandai langkah besar menuju tata kelola pertambangan nasional yang modern. Pemberantasan tambang ilegal kini bukan hanya wacana, tetapi strategi nyata menuju kemandirian ekonomi berbasis sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

*) Pengamat Kebijakan Pertambangan dan Energi Nasional

Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan konservasi. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) menyegel lokasi tambang emas ilegal yang ditemukan di sekitar kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Prabu, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Kepala Balai Gakkumhut Jabalnusra, Aswin Bangun, mengatakan langkah penyegelan dilakukan setelah tim menemukan sejumlah titik aktivitas tambang tanpa izin di kawasan tersebut.

“Kami sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum dan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk tokoh-tokoh masyarakat setempat,” ujar Aswin.

banner 336×280
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan tiga lubang bekas aktivitas tambang yang telah ditinggalkan. Namun, menurut Aswin, kegiatan serupa pernah berulang di lokasi yang sama.

“Tahun-tahun sebelumnya kami sudah lakukan operasi penertiban dan penegakan hukum, namun aktivitas penambangan ilegal kembali terjadi,” ungkapnya.

Selain di Lombok Tengah, kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) juga teridentifikasi di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Gakkumhut segera melakukan penertiban di wilayah tersebut untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

“Perlu langkah-langkah solutif dan kolaboratif melibatkan seluruh pihak termasuk tokoh-tokoh masyarakat, agar permasalahan penambangan ilegal dapat ditertibkan dan tidak menimbulkan kerugian negara dan kerugian lingkungan,” tambah Aswin.

Sementara itu, Direktur Jenderal Gakkumhut, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat. “Kami menerapkan instrumen administratif, perdata, dan pidana sesuai aturan. Pelaku wajib menghentikan kegiatan, memulihkan lingkungan, dan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan,” tegas Dwi.

Ia menyebut, langkah ini merupakan hasil kerja sama lintas lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya mengungkap keberadaan tambang ilegal tersebut.

“Kami memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar pengawasan, penertiban, serta pemulihan lahan berjalan komprehensif,” ujarnya.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V, Dian Patria, menambahkan bahwa tambang ilegal di NTB berpotensi melanggar hukum di berbagai sektor.

“Kami tidak hanya bicara langsung apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak. Bisa jadi ada tindak pidana sektoral, apakah kehutanan, lingkungan, atau pajak,” jelas Dian.

Ia juga menyoroti lemahnya penegakan hukum di lapangan akibat adanya kemungkinan “backing” dari pihak tertentu. “Mereka tidak berani menagih karena itu mungkin ada backing-backing-nya, atau mereka memang menikmati ya,” kata Dian.

Dian menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal di Lombok berkembang pesat dan berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. “Ternyata bisa tiga kilogram emas satu hari. Hanya satu jam dari Mandalika, dan ternyata di Lombok itu banyak tambang emas ilegal,” ungkapnya.

Pemerintah berharap langkah penyegelan ini menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum atas tambang ilegal akan dilakukan tanpa kompromi. KLHK juga mengimbau masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan aktivitas tambang di kawasan hutan atau konservasi, dengan menyertakan lokasi, foto, dan waktu kejadian untuk mempercepat verifikasi.

Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui Program Sekolah Rakyat. Program ini diibaratkan sebagai jantung pembangunan SDM Indonesia karena tidak hanya memberikan pendidikan akademik, tetapi juga menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta karakter yang kuat kepada anak-anak dari keluarga pra-sejahtera.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas hidup masyarakat melalui jalur pendidikan.

“Sekolah Rakyat adalah jantung dari program Bapak Presiden untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Di sinilah fondasi manusia dibangun, di sinilah generasi penerus belajar arti kerja keras, tanggung jawab, dan cinta kepada negeri,” ujar Rini.

Rini menjelaskan, keberadaan Sekolah Rakyat di berbagai daerah merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Kementerian PANRB, berkomitmen menjaga tata kelola dan keberlanjutan program agar tidak sekadar menjadi proyek sementara, melainkan menjadi warisan nyata bagi generasi mendatang.

“Keberlanjutan Sekolah Rakyat membuktikan bahwa program pemerintah tidak berhenti di meja rapat. Ini benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menilai program sekolah rakyat sebagai wujud nyata pelaksanaan visi Presiden dalam membangun kesejahteraan dan kemandirian keluarga prasejahtera.

“Ketika anaknya lulus sekolah, keluarganya juga naik kelas. Artinya, kalau anaknya sudah menamatkan pendidikan di Sekolah Rakyat, orang tuanya tak lagi menerima bansos karena sudah mandiri,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan anak, tetapi juga pada pemberdayaan orang tua melalui program Kementerian Sosial. Para keluarga penerima manfaat diarahkan untuk mandiri secara ekonomi setelah masa bantuan sosial berakhir.

“Orang tua harus mendukung penuh pendidikan anak-anaknya, karena keberhasilan mereka berarti peningkatan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Gus Ipul juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dalam menyukseskan program ini. Ia menyebut dukungan Kementerian PANRB sangat penting, terutama dalam penyusunan regulasi, struktur kelembagaan, serta penyiapan tenaga pendidik dan kepala sekolah.

“Saya berterima kasih kepada Bu Menteri PANRB yang dengan sungguh-sungguh mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat di 166 titik tahun ini. Ini pencapaian luar biasa,” ungkapnya.

Sekolah Rakyat sendiri memiliki jenjang Pendidikan yang sangat kompeten dan teratur. Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi model percontohan dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui sinergi antarinstansi pemerintah.

Dengan semangat kolaborasi dan keberlanjutan, Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun generasi masa depan yang cerdas, berkarakter, dan mandiri, sekaligus mengangkat derajat keluarga pra-sejahtera menuju kehidupan yang lebih baik.

Jakarta — Pemerintah kembali memperkuat komitmennya dalam menuntaskan kemiskinan struktural melalui program unggulan Sekolah Rakyat. Program ini dirancang sebagai salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi, melalui pendidikan berkualitas yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Di tengah situasi terkini, dimana pemerintah memperpanjang upaya pengentasan kemiskinan ekstrem serta sinergi antar-kementerian dan daerah menjadi poin utama, Sekolah Rakyat hadir sebagai bukti nyata bahwa pembangunan sektor pendidikan dan sosial berjalan beriringan. Program ini telah digulirkan di banyak titik di seluruh Indonesia dan terus diperluas cakupannya.

Menanggapi pelaksanaan program tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar menyekolahkan anak-anak dari keluarga miskin, tetapi memang dirancang sebagai upaya sistemik untuk mengangkat taraf hidup keluarga.

“Supaya orang tuanya nanti bisa jadi keluarga yang mandiri,” ujar Saifullah.

Ia menjelaskan bahwa murid-murid yang diterima dalam Sekolah Rakyat berasal dari kategori keluarga yang terdata dalam desil 1 atau 2, kelompok paling bawah dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dengan skema boarding school, fasilitas lengkap, serta dukungan menyeluruh mulai dari asrama, seragam, hingga pelibatan orang tua, program ini ingin memastikan bahwa anak dari keluarga tak mampu bisa berkonsentrasi pada belajar dan menjadi agen perubahan di lingkungannya.

Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa sinergi pemberdayaan masyarakat dan pendidikan vokasi merupakan bagian tak terpisahkan dari program pengentasan kemiskinan.

“Program ini menjadi jembatan penting untuk menyiapkan generasi muda Indonesia menghadapi pasar kerja internasional, pendidikan dan pemberdayaan,” kata Iskandar.

Ia juga menyinggung inisiatif SMK Go Global yang sedang dipersiapkan sebagai pelengkap program seperti Sekolah Rakyat, untuk menyiapkan lulusan terampil dan bersertifikasi siap saing global.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri, TB. Chaerul Dwi Sapta, menekankan peran krusial pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pelaksanaan Sekolah Rakyat.

“Sekolah Rakyat adalah mandat kemanusiaan dan nasional, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah,” ujar Chaerul.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini tidak hanya terkait pendidikan, tetapi juga mengenai pengadaan lahan, sarana prasarana hingga operasional, semua ditujukan agar akses dan kualitas pendidikan di daerah-tertinggal bisa semakin cepat tercapai.

Sekolah Rakyat hadir sebagai inovasi yang tidak hanya mengangkat aspek pendidikan, tetapi juga memberdayakan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Program ini menegaskan bahwa pemerintah hadir secara holistik untuk mendukung kelompok rentan, memperkuat akses, dan mendorong kemandirian.

Dengan fondasi kuat melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan komunitas, Sekolah Rakyat mencerminkan visi masa depan Indonesia yang lebih inklusif — di mana anak-anak dari seluruh penjuru negeri memperoleh kesempatan setara, dan keluarga-keluarga yang selama ini terjebak di dalam lingkaran kemiskinan mendapat jalan keluar nyata.

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Di tengah dinamika pembangunan nasional, akses pendidikan yang merata masih menjadi tantangan utama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menghadirkan terobosan signifikan melalui Program Sekolah Rakyat. Program ini bukan sekadar memberikan pendidikan gratis, tetapi juga menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan sosial di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat telah memberikan kesempatan bagi anak-anak yang sebelumnya sulit mengenyam pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Anak atau cucu dari keluarga miskin tidak harus menjadi miskin, dan pentingnya memiliki keberanian untuk mengubah serta memutus rantai kemiskinan, serta tidak boleh menyerah pada keadaan.

Hingga saat ini, telah berdiri 166 Sekolah Rakyat yang mencakup jenjang SD hingga SMA. Angka ini melampaui target awal pemerintah, yang awalnya menargetkan pembangunan 100 sekolah hingga pertengahan tahun depan. Lebih dari 15.945 siswa dari keluarga miskin ekstrem kini menikmati fasilitas belajar gratis, berasrama, dan makanan yang disediakan pemerintah.

Presiden Prabowo optimistis, target pembangunan 500 Sekolah Rakyat akan tercapai hingga akhir masa kepemimpinannya, sehingga program ini bisa membantu setidaknya 500 ribu keluarga dari lapisan masyarakat paling bawah.

Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga menekankan pembentukan karakter, keterampilan vokasi, kemandirian, dan nilai-nilai kebangsaan. Program ini menjadi jantung dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyanti menjelaskan bahwa sekolah rakyat dibangun agar generasi penerus belajar tentang arti kerja keras, tanggung jawab, dan cinta kepada negeri.

Keberhasilan Sekolah Rakyat bisa terlihat nyata di Makassar, Sulawesi Selatan. Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 23 Makassar menjadi contoh konkret bahwa pendidikan gratis dengan fasilitas lengkap bukan sekadar janji, melainkan kenyataan yang dirasakan masyarakat.

Siswa tidak perlu lagi khawatir tentang biaya sekolah, buku, atau kebutuhan asrama. Semua kebutuhan dasar pendidikan ditanggung negara. Sejak dibuka, SRMP 23 Makassar telah menampung 137 siswa angkatan pertama, seluruhnya berasal dari keluarga miskin.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menambahkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Ia menyebut Sekolah Rakyat sebagai lentera keadilan yang menyalakan asa agar setiap anak Indonesia, dari manapun berasal, dapat menikmati cahaya ilmu dan menapaki masa depan dengan penuh martabat menuju Indonesia maju.

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi sumber inspirasi dan transformasi pendidikan nasional, serta mendorong deteksi talenta dan bakat anak sejak dini agar setiap individu dapat berkembang sesuai kapasitasnya.

Program Sekolah Rakyat juga mendapatkan dukungan lintas kementerian. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyediakan layanan internet untuk mendukung pembelajaran digital, sementara Kementerian Sosial memfasilitasi pembangunan dan manajemen asrama, serta penetapan siswa dari keluarga desil 1 dan 2 melalui koordinasi dengan BPS, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan. Dukungan lintas sektor ini memastikan program berjalan tepat sasaran dan kualitas pendidikan tetap terjaga.

Selain memberikan pendidikan formal, Sekolah Rakyat menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Siswa tinggal di asrama, belajar dan makan bersama, serta mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang membangun karakter.

Lingkungan ini menjadi rumah kedua yang mengajarkan anak-anak tentang kerja sama, disiplin, dan tanggung jawab. Hal ini terlihat dari kegiatan baris-berbaris, pelatihan kepemimpinan, serta kegiatan seni dan olahraga yang dijalankan secara rutin.

Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata dampak sosial program ini. Sekolah Rakyat memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk menggapai mimpi mereka, tanpa terkendala latar belakang ekonomi.

Pemerintah menargetkan keberlanjutan dan perluasan program Sekolah Rakyat, termasuk melalui payung hukum yang kuat agar meski terjadi pergantian pemerintahan, akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin tetap terjamin.

Transformasi pendidikan nasional melalui Sekolah Rakyat diyakini akan menjadi pondasi pengentasan kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan menumbuhkan masyarakat yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

Dalam konteks Indonesia yang terus berbenah menuju keadilan sosial, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi juga simbol nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan akses pendidikan. Program ini membuktikan bahwa ketika negara hadir, anak-anak dari keluarga pra-sejahtera tidak lagi kehilangan kesempatan untuk belajar, bermimpi, dan tumbuh menjadi generasi yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Dengan Sekolah Rakyat, harapan yang sempat meredup kini menyala kembali. Pendidikan bukan lagi hak istimewa, tetapi hak semua anak Indonesia, tak peduli dari latar belakang mana mereka berasal. Di setiap kelas, asrama, dan halaman sekolah, anak-anak menyalakan asa, menata kembali mimpi mereka, dan menapaki masa depan dengan penuh keyakinan.

Sekolah Rakyat telah menjadi lentera yang menuntun langkah mereka menuju kehidupan yang lebih baik, membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci sejati dalam memutus rantai kemiskinan dan membangun Indonesia maju.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial