Jakarta, — Pemerintah Republik Indonesia melalui sejumlah kementerian dan BUMN konstruksi terus mempercepat perbaikan infrastruktur Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari kebijakan nasional dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan perluasan akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera.

Program Renovasi Sekolah Rakyat tahap I telah dimulai sejak Mei 2025 dan mencakup 100 lokasi yang terencana, terbagi dalam dua lingkup yaitu Tahap 1A dan Tahap 1B. Tahap 1A, yang meliputi 63 sekolah, telah rampung dan diserahterimakan pada 13 Juli 2025 setelah melalui pelaksanaan selama 65 hari kalender.

Sedangkan Tahap 1B, mencakup 37 lokasi tambahan, menunjukkan progres fisik yang menggembirakan. Per 2 Agustus 2025, capaian fisik renovasi telah mencapai 89,02 persen melampaui target awal sebesar 60,04 persen, dengan selisih deviasi positif hingga 28,98 persen. Rencana tersebut diarahkan agar renovasi Tahap 1B selesai sepenuhnya pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI.

Pelaksana tugas Direktur Utama Nandya Karya, Firmansyah menyatakan program renovasi sekolah rakyat tahap 1B tuntas pada 17 Agustus, sehingga sebanyak 100 sekolah rakyat siap pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

“Bagi Nindya Karya, mendapat tugas menyiapkan gedung dan asrama serta sarana-prasarana belajar dari Presiden melalui kementerian, jawaban kami satu: laksanakan dan sukseskan,” jelasnya.

Program sekolah rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka memuliakan keluarga miskin dan prasejahtera, serta memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi paling bawah.

Program Infrastruktur ini dilakukan secara sinergis antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama. Kementerian PU menyediakan dukungan infrastruktur seperti ruang kelas, laboratorium, asrama guru, fasilitas air bersih dan sanitasi, serta kelistrikan, termasuk sistem off‑grid untuk wilayah terpencil, guna memastikan sekolah dapat segera difungsikan penuh pada tahun ajaran baru 2025/2026.

Program Sekolah Rakyat sendiri juga merupakan amanah Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sekolah ini menawarkan kurikulum terpadu yang disusun oleh tiga kementerian: Kementerian Sosial (Kurikulum Karakter dan Asrama), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kurikulum Formal), serta Kementerian Agama (Kurikulum Pendidikan Agama). Sekolah Rakyat saat ini melayani jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan seluruh kebutuhan siswa—termasuk pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar—ditanggung negara penuh.

Keberhasilan renovasi Tahap 1A dan percepatan Tahap 1B mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah maupun publik. Namun, kritik juga muncul terkait tantangan infrastruktur dasar di lokasi terpencil. Menindaklanjuti tantangan tersebut, Menteri PAN RB Rini Widyantini menyatakan komitmen memfasilitasi kebutuhan tenaga pendidik melalui kerjasama Kementerian Sosial dan Dikdasmen.

”Kami akan memetakan kebutuhan berdasarkan jumlah siswa dan kondisi nyata di lapangan untuk memastikan kesinambungan operasional Sekolah Rakyat dan kami mendukung semua program Presiden RI dari aspek tata kelola, kelembagaan sampai bagaimana kami mentransformasikan sumber daya manusia aparaturnya”, jelasnya.

Pemerintah melalui Nindya Karya dan Kementerian terkait menunjukkan kemajuan signifikan dalam perbaikan infrastruktur Sekolah Rakyat. Renovasi Tahap 1A telah rampung, sementara Tahap 1B tengah dikebut agar tuntas sebelum 17 Agustus 2025. Meski demikian, keberlanjutan program membutuhkan perhatian terhadap infrastruktur penunjang dan ketersediaan guru agar manfaat pendidikan yang inklusif dapat dirasakan secara merata.

Oleh: Salman Alfarizzi )*

Presiden Prabowo Subianto meneguhkan komitmennya untuk menindak tegas praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Praboso menyatakan bahwa kekayaan alam tidak boleh dieksploitasi tanpa izin, merugikan negara, dan merusak lingkungan. Selain itu, Presiden menegaskan bahwa masih terdapat penyimpangan dan penyelundupan yang merugikan bangsa dan rakyat. Ini akan kita tindak.

Komitmen ini bukan sekadar seruan pemerintah bergerak nyata. Mei–Juni 2025, Presiden memerintahkan pengambilalihan lahan tambang ilegal seluas sekitar 300.000 hektare yang berada di kawasan hutan. Praktik ilegal tersebut berpotensi merugikan negara hingga Rp700 triliun. Proses akan dilakukan bersama Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy, menyampaikan apresiasinya terhadap penindakan oleh aparat, sekaligus menekankan perlunya strategi pencegahan berkelanjutan, seperti operasi Bareskrim di Samboja kepada kalangan ilegal tak berkutik bahkan di kawasan strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menilai, efektivitas penegakan hukum akan meningkat jika disertai upaya penyadaran kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai aturan pertambangan yang berlaku. Di samping itu, sinergi antarinstansi harus terus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak tahap awal.

Selain itu, pemerintah juga telah memperkuat dalam pengawasannya yakni melalui sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba One Map Indonesia (MOMI), dan penggunaan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) untuk meningkatkan transparansi pengelolaan mineral dan batubara. MODI berfungsi sebagai basis data terpusat yang menjadi ‘single source of truth’ untuk izin usaha pertambangan. Sementara itu, MOMI merupakan sebuah platform Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web yang menyajikan data lengkap mengenai wilayah pertambangan di seluruh Indonesia.

Kemudian, e PNBP memfasilitasi perhitungan dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak secara otomatis dan akurat, termasuk penghitungan royalti berdasarkan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk mekanisme DMO (Domestik Market Obligation) maupun ekspor. Dengan adanya MODI, MOMI, dan e‑PNBP, pemerintah tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mempercepat proses perizinan, memperkuat integrasi data, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan PNBP di sektor minerba.

Selain itu, Ketua Umum Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi EN-LMND, Samsudin Saman, mengatakan bahwa pemerintah Prabowo telah berkomitmen tegas terhadap pemberantasan tambang ilegal yang merusak lingkungan dan menggerogoti penerimaan negara. Data terbaru menunjukkan bahwa praktik PETI (Pertambangan Tanpa Izin) masih marak. Terbaru, aktivitas tambang ilegal ditemukan di Tuban dan IKN, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah.

Fakta ini memperkuat urgensi langkah presiden dan pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut. Beberapa Langkah konkret telah dilakukan pemerintah seperti penertiban oleh PT Timah di Merbuk, penertiban dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan aparat penegak hukum, instansi pemerintah daerah, dan tim pengamanan internal perusahaan dan kejaksaan. Penertiban ini dilakukan untuk melindungi konsesi dan aset negara. Penegakan hukum digabung dengan pendekatan persuasif dan program kemitraan bagi masyarakat lokal.

Selain itu, Kementerian Kehutanan pada April 2025 Menindak aktivitas tambang ilegal seluas 3,26 hektar di hutan pendidikan Universitas Mulawarman yang langsung ditanggapi oleh Ditjen Gakkum (Direktorat Jenderal Penegak Hukum) Kehutanan. Upaya pemberantasan tambang ilegal di era pemerintahan Prabowo mencerminkan pendekatan menyeluruh dari instruksi presiden, penguatan sistem, hingga tindakan lapangan nyata. Komitmen ini mendapat dukungan luas, baik dari aktivis mahasiswa, asosiasi ahli, maupun legislator DPR.

Dalam mendukung kebijakan ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menengaskan perlunya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementrian ESDM untuk menumpas praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara khususnya terkait izin yang tumpang tindih dan manipulatif. Selain itu, urusan tambang tanpa izin adalah domain penegak hukum. Sehingga pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan atas tambang ilegal, termasuk kasus di kawasan IKN yang merugikan negara hingga Rp 5,7 triliun, kepada aparat hukum.

Dalam pelaksanaannya seluruh elemen negara harus berintegritas, mulai dari pejabat hingga aparat penegak hukum. Selain itu, pemulihan lingkungan pasca-tambang dan pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat terdampak harus menjadi prioritas. Model yang telah diterapkan oleh PT Timah menggabungkan penertiban, edukasi, dan kemitraan sehingga layak dikembangkan nasional.

Sebelumnya PT Timah telah menunjukkan bahwa reklamasi pasca tambang bukan sekadar pemulihan ekologi, melainkan pemulihan ekologi yang terintegrasi dengan pendampingan sosial ekonomi. Perusahaan ini telah berhasil mereklamasi lahan bekas tambang seluas sekitar 1.565,3 hektare di sejumlah wilayah seperti Bangka, Belitung, dan sekitarnya. Reklamasi tersebut mencakup penanaman vegetasi cepat tumbuh seperti akasia, sengon, cemara laut, dan Ketapang hingga tanaman produktif seperti kelapa sawit, karet, buah-buahan, serta jenis lokal seperti jambu mete, pelawan, seruk/puspa, dan gelam.

Selain itu, tak kalah pentingnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberlanjutan program ini. Lewat kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Selinsing, misalnya, bekas lahan tambang telah diubah menjadi destinasi edukasi dan ekowisata sehingga menciptakan lapangan kerja baru, menyokong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, dan meningkatkan pendapatan desa. Dengan bukti nyatanya, sangat jelas bahwa pendekatan terpadu ala PT Timah dengan mengombinasikan rehabilitasi ekosistem, restorasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi model best practice nasional.

Implementasi yang serupa di berbagai wilayah turut mendorong terciptanya ekonomi hijau, di mana konservasi ekologis berpadu dengan inovasi dan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas tambang ilegal bertenaga penuh dan relevan dengan kondisi terkini. Dari pendekatan sistemik hingga realisasi di lapangan, semua langkah menunjukkan keseriusan negara menjaga harta alam demi kesejahteraan rakyat.

Kini saatnya semua pemangku kepentingan duduk di garis depan bersama, memastikan pertambangan ilegal tak lagi membayang, melainkan menjadi masa lalu yang digantikan oleh pertambangan legal yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat untuk seluruh bangsa.

)*Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah

Oleh : Kresna Wijayanto*)

Pemerintah Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui peluncuran operasi terpadu pemberantasan tambang ilegal. Ini bukan sekadar operasi simbolis, melainkan cerminan kesungguhan negara dalam menegakkan hukum, menjaga sumber daya alam, dan memperkuat kesinambungan ekosistem nasional. Langkah ini diharapkan mampu menekan laju kerusakan lingkungan sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku. Selain itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup.

Operasi ini hadir di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat praktik tambang yang tidak memiliki izin resmi. Aktivitas tambang ilegal telah terbukti memicu longsor, pencemaran air, hilangnya tutupan hutan, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Dalam jangka panjang, kerusakan ini dapat menggerus daya dukung lingkungan, mengurangi produktivitas lahan, dan memengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar. Oleh karena itu, langkah pemerintah meluncurkan operasi terpadu dinilai tepat dan mendesak.

Keterlibatan lintas lembaga seperti yang telah dilaksanakan oleh pemerintah menunjukkan bahwa pemberantasan tambang ilegal tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatan harus komprehensif, mulai dari penindakan langsung di lapangan hingga penelusuran jaringan distribusi hasil tambang ilegal. Kolaborasi ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kejahatan lingkungan.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih, menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons cepat pemerintah terhadap penyalahgunaan kawasan hutan. Upaya ini bertujuan mencegah dampak serius seperti banjir yang terjadi di Jabodetabek awal tahun 2025. Langkah ini diharapkan dapat menjadi preseden positif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Penindakan terhadap tambang ilegal juga gencar dilakukan di wilayah lain. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, mengatakan bahwa telah terbongkar praktik tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur termasuk di dekat Ibu Kota Negara (IKN) dan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Ia menegaskan bahwa aktivitas tersebut tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Aparat berkomitmen menindak tegas seluruh pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu, demi menjaga kepentingan masyarakat dan generasi mendatang.

Operasi ini menyita 351 kontainer batubara ilegal, sejumlah alat berat, dan menangkap tiga tersangka. Kasus ini mengungkap kegagalan sistem pengawasan dan dugaan keterlibatan aktor-aktor yang lebih luas. Penemuan ini memberi sinyal bahwa jaringan tambang ilegal tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu keamanan energi dan tata kelola sumber daya alam. Bila tidak dihentikan, dampak negatifnya bisa meluas hingga ke perekonomian nasional, termasuk hilangnya penerimaan negara dari sektor minerba yang seharusnya digunakan untuk pembangunan.

Langkah-langkah ini menunjukkan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait. Kombinasi operasi preventif di lapangan dan penindakan hukum menjadi strategi utama menghadapi praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara.Tindakan tegas seperti ini penting tidak hanya sebagai penegakan regulasi dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 7,5 miliar bagi pelanggar di kawasan hutan (Pasal 78 Ayat 2 jo. Pasal 50 Ayat 3 UU Kehutanan, disesuaikan UU Cipta Kerja) tetapi juga sebagai sinyal bahwa pemerintah serius melindungi lingkungan dan menindak tanpa pandang bulu.

Di Riau, Gubernur Abdul Wahid menegaskan tidak ada kompromi bagi penambang emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi yang telah merusak sungai dan lingkungan. Ia menekankan bahwa Riau seharusnya dikenal karena keberanian masyarakatnya menjaga alam dan menegakkan hukum. Ia juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat turut melaporkan aktivitas ilegal tersebut demi memutus rantai kerusakan lingkungan secara permanen.

Pihaknya memimpin langsung operasi pemberantasan tambang emas ilegal, yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan kerja sama solid, ia optimistis Riau dapat terbebas dari aktivitas tambang ilegal sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Langkah ini dinilainya sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat Riau.

Dukungan dari masyarakat juga menjadi unsur krusial agar pengawasan bisa dilakukan secara luas dan merata. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pelaporan cepat dan pemantauan satelit dapat membantu mendeteksi aktivitas tambang ilegal lebih awal, sehingga penindakan bisa dilakukan segera sebelum kerusakan meluas.

Kesadaran publik untuk melapor sangat diperlukan. Dengan partisipasi aktif, peluang pelaku tambang ilegal untuk beroperasi secara sembunyi-sembunyi akan semakin kecil.

Peluncuran operasi terpadu pemberantasan tambang ilegal adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan dan menyelamatkan sumber daya alam. Untuk itu, masyarakat dihimbau secara aktif melaporkan aktivitas tambang ilegal di lingkungan sekitar. Bersama kita bisa menjaga bumi, memperkuat sinergi penegakan hukum, dan memastikan lingkungan yang lebih lestari untuk generasi mendatang. Sekali lagi, mari bersatu dan bersama menjaga lingkungan demi masa depan bangsa.

)* Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Lingkungan Hidup

Jakarta – Pemerintah melalui aparat penegak hukum menunjukkan komitmen dalam menindak praktik pertambangan emas ilegal yang merugikan negara, merusak lingkungan, serta mengancam keselamatan masyarakat. Penindakan ini bukan hanya ditujukan kepada pelaku lapangan, tetapi juga menyasar pemodal dan penadah yang berada di balik jaringan ilegal tersebut.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil mengidentifikasi 17 terduga pelaku illegal mining di wilayah konsesi PT Kalla Arebamma, Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Hasil ini merupakan buah dari penyelidikan intensif selama hampir tiga pekan di lapangan. Langkah tegas ini menunjukkan bahwa aparat tidak akan mentolerir siapapun yang terlibat dalam kejahatan tambang ilegal.

“Selain seluruh terduga pelaku illegal mining dan provokator unjuk rasa, kami akan kejar pemodal serta penadahnya,” tegas Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin.

Langkah tegas tersebut mendapatkan apresiasi dari kalangan legislatif. Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyatakan dukungan penuhnya terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri. Menurutnya, tambang ilegal bukan hanya persoalan teknis lapangan, tetapi juga menyangkut aktor intelektual dan finansial di baliknya.

“Penambang liar bukan hanya soal alat berat dan lubang tambang, tapi juga soal siapa yang membiayai dan siapa yang menikmati hasilnya. Mereka semua harus diproses secara hukum,” kata Rudianto.

Ia menilai Dittipidter Bareskrim telah bekerja profesional dalam mengungkap dan menangani kasus ini. Ia pun mendorong agar penelusuran terhadap jaringan pemodal dan penadah terus dilakukan hingga tuntas.

Komitmen serupa juga disampaikan oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Edison Isir, yang tengah memimpin penindakan tambang emas ilegal di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. ditegaskannya bahwa aparatnya tidak hanya menyasar pelaku lapangan, melainkan juga memburu pihak-pihak yang mendanai dan menampung hasil tambang ilegal tersebut.

“Kami tidak akan berhenti. Ini adalah jaringan. Mulai dari yang bekerja di lapangan, pemodal, hingga penadah akan kami kejar dan telusuri,” ucap Kapolda.

Kapolda menegaskan bahwa penggunaan alat berat dalam kegiatan tambang ilegal merupakan pelanggaran serius yang akan ditindak secara hukum.

“Kami tegaskan kembali, percayakan pada Polda Papua Barat. Kami berkomitmen untuk menindak tegas penambangan emas ilegal, khususnya yang menggunakan alat berat,” lanjutnya.

Selain penindakan, Kapolda juga mendorong agar seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mendorong proses legalisasi tambang rakyat.

“Kami mengajak seluruh stakeholder terkait untuk mendorong agar lokasi tambang emas ini bisa ditetapkan sebagai tambang rakyat, agar kegiatan ini dapat berlangsung secara legal dan bermanfaat bagi masyarakat dan daerah,” pungkas Jhonny.

JAKARTA – Aparat kepolisian di berbagai wilayah Indonesia semakin gencar menindak praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Langkah tegas ini tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga pemodal, penadah, dan jaringan distribusi yang berada di balik kejahatan lingkungan tersebut.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri baru-baru ini mengidentifikasi 17 terduga pelaku tambang emas ilegal di areal konsesi PT Kalla Arebamma, Kecamatan Rampi, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Penyelidikan intensif selama hampir tiga pekan mengungkap modus para pelaku yang memprovokasi masyarakat adat agar menolak perusahaan pemegang izin resmi, demi melindungi kegiatan tambang ilegal yang limbahnya telah mencemari lingkungan dan mematikan ternak warga.

“Selain seluruh terduga pelaku illegal mining dan provokator unjuk rasa, kami akan kejar pemodal serta penadahnya. Para pelaku dijerat Pasal 158 dan Pasal 162 UU Minerba,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin.

Di Kalimantan Barat, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar menggerebek 26 titik tambang emas ilegal sejak awal tahun hingga awal Agustus 2025. Sebanyak 65 tersangka ditangkap, 33 kilogram emas disita, termasuk uang tunai dalam berbagai mata uang asing yang mengindikasikan aliran emas ilegal ke luar negeri.

“Kami menangani kasus dari hulu hingga hilir. Ini bukan lagi kejahatan skala kecil, tetapi sistematis dan mengancam lingkungan serta perekonomian daerah,” ungkap Dirreskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanudin.

Rangkaian penindakan ini menegaskan bahwa pemerintah melalui aparat penegak hukum memiliki komitmen kuat menjaga kelestarian lingkungan dari praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Partisipasi aktif warga dalam memberikan informasi juga menjadi kunci keberhasilan pemberantasan kejahatan ini.

“Tak ada ruang bagi pelaku kejahatan lingkungan dan ekonomi ilegal. Semua yang melanggar akan kami proses sesuai hukum,” tegas Burhanudin.

Di Bangka Barat (Babar), Polres Babar menindak penambangan timah ilegal di perairan laut Tembelok, Mentok, dan menetapkan empat tersangka. Lokasi tersebut bukan wilayah tambang, melainkan daerah tangkap ikan nelayan. Kapolres Babar, AKBP Pradana Aditya Nugraha menegaskan tidak ada toleransi terhadap aktivitas yang merusak lingkungan laut.

“Kami tidak akan memberikan toleransi terhadap penambangan ilegal yang merusak lingkungan. Penindakan ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam menegakkan hukum dan menjaga daerah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengingatkan pemilik hak ulayat agar tidak memberikan izin untuk tambang ilegal dan mendorong regulasi pertambangan rakyat yang legal demi melindungi lingkungan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

“Polda Papua Barat memburu dua pemodal besar berinisial MS dan ES yang diduga mendanai tambang emas ilegal di Tanah Papua. Keduanya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah penangkapan 20 penambang tanpa izin,” tuturnya.

(*/rls)

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 yang mencapai 5,12 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi sinyal kuat pulihnya kepercayaan publik dan investor terhadap perekonomian nasional. Capaian ini menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah berada di jalur yang tepat dalam menghadapi dinamika global dan tekanan domestik.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyambut positif capaian tersebut dan menyebutnya sebagai sinyal kepercayaan yang semakin menguat terhadap fundamental ekonomi nasional.

“Terkait pertumbuhan kuartal kedua yang mencapai 5,12 persen, menurut saya itu merupakan sinyal kembalinya kepercayaan publik, kepercayaan pasar, dan investasi asing terhadap kinerja ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun.

Menurut dia, momentum ini harus dijaga dengan konsistensi kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, serta percepatan realisasi belanja negara agar dorongan terhadap pertumbuhan tetap berkelanjutan hingga akhir tahun.

Senada dengan itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai bahwa data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan tren pemulihan ekonomi yang nyata. Ia menyebut ada tiga pendorong utama pertumbuhan pada kuartal II, yaitu konsumsi, investasi, dan ekspor.

“Jadi ini (pertumbuhan 5,12 persen) didorong yang pertama oleh konsumsi yang mulai membaik, yang kedua oleh investasi yang tumbuh cukup moderat, dan yang ketiga oleh ekspor,” terang Ronny.

Ronny menekankan bahwa perbaikan daya beli masyarakat serta stabilitas harga pangan dan energi menjadi faktor penting di balik membaiknya konsumsi. Sementara itu, pertumbuhan investasi mencerminkan respons positif pelaku usaha terhadap stabilitas politik dan prospek ekonomi nasional pasca Pemilu 2024.

Di sisi lain, peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan bahwa dua komponen utama yakni konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan dibanding kuartal sebelumnya. Data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97 persen, sementara PMTB naik 6,99 persen.

“Berdasarkan penjelasan BPS siang tadi, pertumbuhan PMTB dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal, yang mengindikasikan bahwa realisasi belanja pemerintah khususnya belanja modal dari APBN sudah mulai berjalan lebih optimal pada kuartal kedua,” ujar Rendy.

Menurutnya, PMTB sebagai indikator investasi mengonfirmasi bahwa sektor publik dan swasta mulai agresif melakukan ekspansi dan pembelian aset tetap, seperti pembangunan infrastruktur, pembelian mesin, dan peralatan produksi. Ini menjadi bukti nyata bahwa stimulus fiskal mulai tersalurkan ke sektor-sektor produktif yang berdampak pada peningkatan output ekonomi.

Capaian pertumbuhan 5,12 persen ini juga dinilai memberikan ruang optimisme terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 yang berada pada kisaran 5,2 hingga 5,4 persen. Pemerintah diyakini mampu menjaga stabilitas makroekonomi sambil mendorong kinerja sektor riil, terutama lewat penguatan belanja infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta perluasan investasi hijau dan berbasis teknologi.

Dengan berbagai indikator yang menunjukkan tren membaik, Indonesia dinilai semakin layak menjadi tujuan investasi jangka panjang di kawasan Asia Tenggara. Para pengamat ekonomi menyarankan agar momentum ini terus dimanfaatkan dengan reformasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, kemudahan berusaha, serta kepastian hukum.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi kuartal II bukan hanya sekadar angka, tetapi cerminan dari kekuatan adaptif perekonomian Indonesia dalam menghadapi tekanan global serta buah dari sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang kian membaik.-

[edRW]

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyampaikan apresiasinya terhadap capaian pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun 2025 yang mencapai 5,12 persen secara tahunan (year on year). Capaian ini disebutnya jauh melampaui ekspektasi pasar dan mencerminkan keberhasilan langkah fiskal dan moneter pemerintah.

“Kadin mengapresiasi kerja keras pemerintah yang sudah membuahkan hasil. Capaian ini sekaligus memberikan optimisme kepada para pelaku bisnis. Ini kado istimewa kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia menjelang HUT kemerdekaan Indonesia ke-80, 17 Agustus 2025,” ujarnya Kadin.

Anindya juga menyoroti peran pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan mempermudah proses perizinan usaha. Ia menilai peningkatan investasi merupakan hasil nyata dari reformasi struktural yang konsisten dijalankan.

“Ini adalah hasil kerja keras pemerintah dalam menarik investasi dan mempermudah bisnis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa berbagai program pemerintah, termasuk strategi ekspor, juga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan. Langkah diplomasi dagang dinilai mampu menjawab tantangan eksternal.

“Seperti investasi, pemerintah memberikan perhatian besar pada upaya meningkatkan ekspor, khususnya mencari pasar baru dan dengan elegan menegosiasi tarif dan hambatan non-tarif dengan mitra dagang lama,” tambahnya.

Anindya juga menilai bahwa program-program prioritas pemerintah mulai menunjukkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Ia optimistis tren pertumbuhan akan terus membaik ke depan.

“Melihat sejumlah program kerja pemerintah, termasuk quick win program, Kadin Indonesia optimis ekonomi Indonesia akan bertumbuh perlahan menuju delapan persen,” tegasnya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 tidak hanya lebih tinggi dibanding kuartal I-2025 yang sebesar 4,87 persen, tapi juga melampaui periode yang sama tahun lalu, yaitu 5,05 persen. Pertumbuhan ini bahkan jauh di atas perkiraan pasar yang hanya memproyeksikan maksimal 4,50 persen.

Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, turut memberikan pandangan terkait peningkatan ekonomi ini. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan menjadi kabar positif dan mematahkan pesimisme sejumlah pengamat dan lembaga ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi nasional mampu membalik ramalan sejumlah pengamat dan lembaga,” tuturnya dalam keterangan resmi.

Meski tantangan global masih membayangi, pencapaian kuartal II-2025 menjadi bukti bahwa sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan stabilitas moneter yang dijaga oleh otoritas terkait mampu menciptakan ruang pemulihan dan memberikan fondasi kokoh menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

[w.R]

[edRW]

Oleh: Ahmad Indra Armyansyah

Menjelang peringatan HUT ke-80 RI, muncul sebuah fenomena unik namun sekaligus memprihatinkan. Aksi pengibaran bendera bertema bajak laut yang terinspirasi dari anime One Piece menjadi viral dan memicu reaksi dari berbagai elemen masyarakat serta tokoh pemerintahan. Seruan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan pun menggema, menegaskan satu hal yang sangat penting yaitu Merah Putih adalah lambang kehormatan bangsa, bukan sekadar media ekspresi kebebasan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyatakan bahwa pengibaran simbol bajak laut di bawah bendera Merah Putih merupakan tindakan provokatif yang berpotensi merendahkan wibawa dan martabat bendera negara. Ia menegaskan bahwa tindakan masyarakat tetap dihargai selama tidak melanggar atau mencederai simbol negara. Jika diperlukan, pemerintah akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang melarang pengibaran Bendera Negara di bawah bendera atau lambang lainnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, Indria Febriansyah, menyampaikan keprihatinannya terkait pemasangan lambang bajak laut berdampingan dengan Bendera Merah Putih. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya kurang pantas, tetapi juga merupakan bentuk penghinaan terhadap perjuangan para pendiri bangsa. Indria menyerukan kepada TNI dan Polri untuk segera menertibkan aksi-aksi serupa guna menjaga kehormatan bangsa. Ia juga mengimbau masyarakat untuk memperkuat pendidikan karakter kebangsaan agar generasi muda tidak terjerumus dalam arus budaya pop yang menyimpang dari nilai-nilai nasional.

Hal senda juga dikatakan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang warga untuk ikut serta dalam tren tersebut selama tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Namun, pengibaran bendera Merah Putih harus selalu menjadi prioritas utama pada setiap peringatan kemerdekaan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menghormati simbol kebanggaan nasional dengan mengibarkan bendera Merah Putih di berbagai daerah. Dengan cara ini, semangat nasionalisme dan cinta tanah air dapat terus berkembang dan terjaga dengan baik.

Fenomena pengibaran simbol bajak laut dari budaya pop seperti One Piece tak lepas dari tingginya pengaruh media dan hiburan global terhadap generasi muda. Dalam konteks ini, penting untuk mengedukasi generasi milenial dan Gen Z mengenai arti simbol negara dan batas ekspresi dalam ruang publik. Kebebasan berekspresi memang dilindungi undang-undang, namun tidak berarti tanpa tanggung jawab moral dan kebangsaan.

Media sosial kini menjadi ruang luas untuk menyebarkan berbagai tren, termasuk dalam bentuk visual seperti bendera, simbol, dan meme. Dalam hal ini, simbol bajak laut dari anime yang tengah viral digunakan sebagai ekspresi identitas kelompok tertentu, yang secara tidak langsung menimbulkan konflik simbolik dengan lambang resmi negara. Fenomena ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang batas antara konten hiburan dan konten yang berkaitan dengan hukum serta konstitusi. Penggunaan simbol asing yang dipadukan dengan simbol negara berpotensi mengaburkan makna sejati Bendera Merah Putih. Untuk itu, peningkatan literasi digital menjadi langkah penting guna mencegah konflik dan kesalahpahaman publik, serta menjaga kehormatan simbol negara di tengah derasnya.

Menjelang peringatan HUT ke-80 RI, pemerintah menghimbau untuk memastikan bahwa pengibaran Bendera Merah Putih dilakukan dengan benar dan penuh penghormatan. Upaya ini tidak hanya menekankan aspek seremoni, tetapi juga bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai makna di balik warna-warna dalam bendera. Dalam edaran tersebut, ditegaskan bahwa pemasangan simbol alternatif yang sejajar atau lebih tinggi dari Bendera Merah Putih merupakan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Setiap kepala daerah juga diminta untuk melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas kreatif, dalam menyosialisasikan pentingnya menjaga kehormatan Bendera Merah Putih sebagai lambang persatuan bangsa.

Di tengah munculnya kontroversi, sejumlah warga justru memanfaatkan momen ini untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme di lingkungan mereka. Berbagai komunitas di seluruh Indonesia mulai menginisiasi gerakan “1000 Bendera Merah Putih” yang dikibarkan serentak di berbagai lokasi seperti kampung, sekolah, dan pasar tradisional. Kampanye ini tidak hanya menciptakan kesadaran visual mengenai pentingnya simbol negara, tetapi juga berperan dalam memperkuat rasa persatuan sosial di tengah tantangan ekonomi pascapandemi dan pengaruh budaya asing yang semakin kuat.

Simbol bukan hanya sekadar gambaran visual, melainkan identitas, harga diri, dan warisan sejarah. Bendera Merah Putih berdiri bukan semata karena kainnya, tetapi karena darah para pejuang yang mengibarkannya dengan pengorbanan besar. Di tengah perubahan dunia yang terus berlangsung, menjaga kehormatan simbol negara bukan berarti menolak globalisasi, melainkan merupakan upaya memilih nilai-nilai agar jati diri bangsa tetap terjaga dan tidak hilang oleh arus tren. Kontroversi pengibaran lambang bajak laut mencerminkan bahwa bangsa ini masih perlu merumuskan narasi bersama mengenai hal-hal yang sakral, pantas, dan wajib dijaga. Bendera Merah Putih akan selalu menjadi simbol yang tak tergantikan oleh apapun, termasuk tren anime sekalipun.

)*Penulis adalah Pengamat Isu Sosial