Oleh: Kanaya Putri Ashari )*

Jelang Pilkada serentak 2024, pemerintah Indonesia semakin fokus pada upaya memperkuat pengamanan demi mencegah potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) telah membentuk Desk pilkada yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hal ini merupakan langkah strategis yang melibatkan berbagai lembaga, termasuk TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan sejumlah kementerian lainnya. Desk pilkada bertujuan untuk memastikan jalannya pemilihan berjalan lancar, aman, dan menghindari terjadinya sengketa yang bisa merusak demokrasi.

Langkah pembentukan Desk pilkada ini merupakan bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya. Menurut Menko Polkam, Budi Gunawan, keberadaan Desk pilkada tidak hanya untuk memastikan Pilkada berlangsung secara aman dan adil, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Melalui koordinasi antar lembaga yang solid, pemerintah bertujuan mencapai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang lebih tinggi, yaitu di kisaran 81,69 hingga 85,23 pada tahun 2025.

Sejalan dengan itu, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI telah merilis Indeks Kerawanan Pilkada 2024 yang menunjukkan bahwa ada 21 provinsi yang rawan terhadap potensi konflik, dengan 15 provinsi di antaranya teridentifikasi memiliki kerawanan tinggi. Kerawanan ini termasuk bentrok antarpendukung calon, konflik politik di kalangan elite, hingga kemungkinan konflik bersenjata di Papua. Untuk mengantisipasi hal ini, kolaborasi antar lembaga, seperti TNI, Polri, dan BIN, diharapkan dapat meminimalkan eskalasi ketegangan yang berpotensi mengganggu keamanan nasional.

Menko Polkam Budi Gunawan juga mengingatkan pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat daerah. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan pemerintah pusat yang mengutamakan ketertiban dan keamanan. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Pilkada serentak 2024 dapat menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi sekaligus memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.

Selain itu, upaya pengamanan Pilkada juga didukung oleh para anggota DPR, termasuk Wakil Ketua Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin, yang mengapresiasi langkah pemerintah dalam membentuk Desk pilkada. Menurutnya, Desk pilkada merupakan alat yang efektif untuk mengantisipasi dan menangani potensi konflik yang mungkin terjadi selama masa transisi pemerintahan. Dengan koordinasi yang kuat antar lembaga terkait, ia meyakini bahwa Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar, jujur, dan adil.

Guna mendukung hal tersebut, pemerintah juga mengoptimalkan pengawasan di daerah-daerah yang berisiko tinggi. Dalam hal ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa Kemendagri telah menyiapkan ‘situation room’ untuk memonitor potensi masalah yang bisa timbul. Langkah tersebut diharapkan dapat menangani persoalan lebih dini, baik itu terkait dengan netralitas ASN, isu disqualifikasi calon, maupun potensi politik SARA yang bisa memicu kerusuhan.

Bima Arya menambahkan bahwa pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pilkada serentak 2024 berjalan tanpa ada kecurangan atau gangguan yang merusak proses demokrasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketenangan selama Pilkada juga dianggap sangat penting. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kedamaian di lingkungan mereka, menghindari tindakan yang dapat memicu ketegangan politik, serta mendukung terciptanya pemilihan yang bersih dan demokratis.

Pemerintah juga telah mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mempersiapkan wilayah masing-masing dengan baik guna menghindari potensi konflik. Sebagaimana diungkapkan oleh Budi Gunawan, langkah tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas politik di seluruh daerah. Kepala daerah diharapkan untuk menjaga keseimbangan politik lokal dan memastikan bahwa jalannya Pilkada dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya ketidakpuasan yang berujung pada kerusuhan.

Upaya pengamanan dan pencegahan konflik dalam rangka Pilkada serentak 2024 menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam mengelola proses demokrasi yang sehat dan berkualitas. Pembentukan Desk pilkada merupakan salah satu langkah strategis yang diambil sebagai simbol keseriusan pemerintah untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan aman dan tanpa gangguan.

Dengan keberadaan Desk pilkada, diharapkan proses pemilihan tidak hanya terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga menciptakan hasil yang dapat memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih dan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik Indonesia.

Pilkada serentak 2024 bukan hanya sekadar ajang bagi pemilih untuk menentukan pemimpin daerah mereka, tetapi juga menjadi ujian besar bagi pemerintah untuk menunjukkan kemampuannya dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Proses pemilihan ini diharapkan dapat berjalan lancar, dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, yang pada akhirnya menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan nasional di masa depan. Dalam situasi seperti ini, pengamanan yang efektif menjadi salah satu kunci utama dalam menjamin kelancaran seluruh tahapan Pilkada, sehingga tidak ada potensi gangguan yang dapat merusak kualitas demokrasi yang sedang berjalan.

Dengan berbagai langkah yang telah disiapkan, termasuk pembentukan Desk pilkada dan pengawasan yang ketat terhadap potensi kerawanan yang dapat muncul di lapangan, diharapkan Pilkada serentak 2024 akan dapat dijalankan dengan sukses tanpa hambatan yang berarti. Diharapkan melalui proses ini, semakin tumbuh kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu dan pembangunan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Pemerintahan Presiden RI kedelapan Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmen nyata dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota masa depan berinfrastruktur modern.

Berbagai proyek strategis dirancang untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang berkelanjutan dan berteknologi canggih.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp27,8 triliun untuk 2025.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk enam bidang strategis, termasuk sarana dan prasarana yang mendapatkan porsi terbesar.

Bukan hanya itu, namun dirinya juga menyampaikan bagaimana arahan Presiden Prabowo yang menginginkan agar pembangunan IKN bisa berjalan dengan lancar untuk menjadikannya kota modern penuh fasilitas canggih.

“Presiden Prabowo berharap pembangunan IKN dapat rampung dalam 4 hingga 5 tahun, menjadikannya kota modern pertama di Indonesia dengan berbagai fasilitas canggih,” ujar AHY.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Muhammad Ali Berawi, menegaskan bahwa inovasi seperti Autonomous Rail Transit (ART) menjadi salah satu wujud nyata pengembangan transportasi publik berbasis teknologi.

Kereta otonom tersebut telah diuji coba di kawasan pusat pemerintahan IKN.

“Meski sistem otonomnya telah berfungsi, beberapa penyempurnaan masih diperlukan untuk memastikan keandalan dan keamanan teknologi tersebut di lapangan,” ungkap Ali Berawi.

Selain itu, tiang listrik pintar yang dapat berfungsi sebagai pusat informasi publik juga sedang dikembangkan untuk mempermudah mobilitas masyarakat.

Komitmen membangun infrastruktur yang nyaman dan berkelanjutan juga terlihat melalui dukungan sektor swasta.

Presiden Direktur PT Bernadi Utama, Aquinas Adipraja Rulan, mengungkapkan pihaknya telah mendistribusikan 1.500-unit alat pemanas air listrik ke sejumlah rusun di IKN.

“Langkah ini mendukung target pemerintah menciptakan lingkungan hunian yang nyaman dan modern bagi ASN serta aparat Polri di Ibu Kota Nusantara,” jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan IKN diarahkan untuk menjadi kota masa depan yang ramah lingkungan, nyaman huni, dan mendukung kesejahteraan seluruh warga.

Melalui kolaborasi pemerintah dan swasta, visi besar ini terus diwujudkan demi menghadirkan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol kemajuan Indonesia.

****

Oleh: Alifiana Dewi )*
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah menjadi salah satu prioritas utama di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan, terutama karena lokasi strategis IKN yang berada dekat perbatasan laut dan darat Indonesia. Dengan visi besar menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan tangguh, Prabowo menargetkan penyelesaian IKN dalam waktu empat tahun.

Target penyelesaian dalam waktu 4 tahun ini cukup ambisius, namun Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono optimis bahwa hal tersebut dapat tercapai dengan perencanaan yang matang serta pengawasan anggaran yang ketat. Pembangunan ini mencakup fasilitas esensial bagi pemerintahan, seperti sarana eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang ditempatkan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta area di luar KIPP yang dibuka untuk investor swasta.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan ini. Sebagai pihak utama yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur, Kementerian PUPR terus bekerja sama dengan Otorita IKN agar setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa kementerian mendukung penuh percepatan pembangunan IKN dengan memberikan tambahan personel dan sumber daya sesuai kebutuhan proyek. Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian infrastruktur yang dirancang sebagai pusat pemerintahan modern, efisien, dan ramah lingkungan. Selain itu, berbagai kementerian juga ikut terlibat, memberikan perhatian dan sumber daya untuk menyukseskan proyek yang akan mengubah wajah pemerintahan Indonesia ini.

Dalam aspek pertahanan, lokasi strategis IKN di dekat perbatasan membutuhkan pengamanan khusus untuk mengantisipasi potensi ancaman dari luar. Terkait hal ini, TNI Angkatan Udara telah menggelar latihan besar bernama “Angkasa Yudha 2024” sebagai bagian dari persiapan pengamanan IKN. Kepala Staf TNI AU, Marsekal M. Tonny Harjono, menjelaskan bahwa latihan ini mencakup simulasi pertahanan udara serta pengembangan sistem operasi yang dirancang untuk melindungi IKN dari berbagai potensi ancaman, termasuk ancaman lintas batas dan ancaman digital. Melihat perkembangan teknologi dan meningkatnya ancaman siber, latihan ini juga melibatkan unit-unit siber guna memperkuat keamanan IKN dari kemungkinan serangan digital yang dapat mengancam stabilitas pusat pemerintahan. Kehadiran latihan seperti ini menunjukkan bahwa IKN diproyeksikan bukan hanya sebagai kota pemerintahan, tetapi juga sebagai kawasan yang aman dan terjaga dari berbagai ancaman eksternal.

Selain keamanan, pemerintah juga fokus pada aspek ekonomi IKN yang berkelanjutan. Pemerintah menyambut baik minat investor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan kawasan di sekitar KIPP. Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa keterlibatan swasta di luar KIPP akan memperkuat ekosistem ekonomi di sekitar IKN dan membantu mewujudkan kota mandiri yang mampu menopang ekonomi lokal.

Dengan dukungan dari sektor swasta, kawasan di sekitar IKN diharapkan tumbuh menjadi pusat ekonomi yang bisa membuka banyak lapangan pekerjaan dan mendukung kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur yang menjadi tempat berdirinya ibu kota baru ini.

Selain pengembangan fasilitas pemerintahan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran besar untuk membangun fasilitas publik yang akan mendukung kehidupan masyarakat setempat. Fasilitas-fasilitas ini mencakup rumah sakit, sekolah, serta infrastruktur dasar lainnya seperti jalan, listrik, dan air bersih. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat IKN dan sekitarnya terpenuhi, sehingga mereka dapat menikmati layanan publik yang berkualitas. Langkah ini diambil untuk menunjukkan bahwa IKN bukan hanya sekadar proyek pemerintahan, tetapi juga bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Visi pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengembangan IKN sebagai kota pintar (smart city) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemerintah ingin menjadikan IKN sebagai inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia dalam hal penggunaan teknologi ramah lingkungan dan infrastruktur berkelanjutan yang mengikuti standar internasional. Semua fasilitas di IKN dirancang dengan tujuan mengurangi jejak karbon dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan, sejalan dengan komitmen global Indonesia dalam upaya menanggulangi perubahan iklim.

Melalui pembangunan IKN, Presiden Prabowo ingin menghadirkan wajah Indonesia yang lebih modern, aman, dan siap menghadapi tantangan global. Proyek ini tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan ketahanan nasional, stabilitas sosial, dan ekonomi yang lebih luas. Pemerintah yakin bahwa dengan kolaborasi lintas sektoral serta dukungan penuh dari berbagai kementerian, IKN akan menjadi simbol transformasi positif yang mengantarkan Indonesia ke era baru kemajuan, kemandirian, dan pemerataan pembangunan.

Dengan visi besar ini, IKN diharapkan akan memainkan peran penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan, membuka lapangan pekerjaan baru, dan membawa dampak ekonomi yang positif bagi wilayah Kalimantan dan Indonesia secara keseluruhan. Transformasi ini akan menjadikan IKN sebagai simbol semangat modernisasi dan pemerataan pembangunan yang nyata di seluruh negeri, sekaligus mengokohkan posisi Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang maju, berdaulat, dan berdaya saing tinggi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Lima, Peru – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto berhasil menorehkan kesuksesan besar dalam kunjungan kerjanya ke Peru sebagai Keynote Speaker dalam acara APEC CEO Summit 2024. Acara bergengsi yang diselenggarakan di Gran Teatro Nacional ini menjadi ajang strategis bagi Prabowo untuk memperkenalkan Indonesia, membangun kemitraan baru, serta mengajak dunia usaha global berinvestasi di tanah air.

Dalam pidatonya yang berjudul “People, Business, Prosperity”, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antara negara-negara anggota APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) untuk mempercepat pemerataan ekonomi di kawasan Pasifik.

“Saya sangat senang hadir di KTT APEC 2024 untuk memperbarui kontak, memperkenalkan diri, serta mengundang kerja sama di antara Anda semua,” ujar Prabowo dengan penuh semangat.

Presiden RI ke-8 itu menyoroti potensi luar biasa yang dimiliki kawasan Pasifik. Ia menyebutkan bahwa kawasan ini adalah salah satu wilayah paling dinamis di dunia, dengan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Prabowo.

Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum dan iklim investasi yang menguntungkan bagi dunia usaha. Sebagai seorang pengusaha yang berpengalaman,

“Untuk menciptakan iklim ekonomi yang stabil, dunia usaha memerlukan sistem hukum yang jelas dan terjamin,” tuturmya.

Presiden Prabowo bertekad untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia dengan menawarkan peluang investasi yang menguntungkan dan terjamin.

“Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak para pemimpin dunia bisnis untuk melihat Indonesia sebagai negara dengan potensi besar dan banyak peluang. Indonesia terbuka untuk lebih banyak bisnis dan saya berkomitmen untuk melindungi setiap investasi yang masuk,” lanjutnya.

Pesan ini mendapat sambutan positif dari para peserta APEC CEO Summit, yang melihat Indonesia sebagai pasar yang sedang berkembang pesat dan stabil secara politik.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong perekonomian Indonesia agar semakin merata di seluruh pelosok tanah air. Indonesia, yang memiliki populasi lebih dari 270 juta jiwa dan tersebar di ribuan pulau, membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dalam pemerataan pembangunan.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah disepakati dalam KTT APEC 2024, Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam menciptakan iklim ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membuka peluang investasi yang lebih besar bagi masa depan perekonomian Indonesia. []

Oleh : Joanna Alexandra Putri )*

Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke beberapa negara baru-baru ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dengan fokus utama pada pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Tanah Air.

Melalui serangkaian pertemuan dengan pemimpin dunia dan pengusaha global, Presiden Prabowo berhasil menarik komitmen investasi miliaran dolar yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pembangunan daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan. Kunjungan tersebut tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik, tetapi juga mengukuhkan posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang menjanjikan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, menyampaikan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo merupakan langkah strategis dalam menarik perhatian investor global.

Indonesia, dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang terus berkembang, memiliki potensi besar untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Menurutnya, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan, diperlukan investasi besar-besaran.

Mengingat keterbatasan APBN, langkah Presiden Prabowo untuk menggandeng investor asing menjadi sangat krusial. Investasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan mendukung pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia, bukan hanya terfokus pada kota-kota besar.

Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI, menambahkan bahwa kunjungan Presiden Prabowo sangat dinantikan sebagai peluang untuk membawa pulang investasi dan bantuan strategis. Indonesia, dalam pandangannya, sangat membutuhkan dukungan investasi asing untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Keberhasilan Presiden Prabowo dalam mendatangkan investasi dari luar negeri dapat memperkuat fondasi ekonomi Indonesia, sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Saan berharap, hasil dari kunjungan kerja ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, dengan meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus.

Keberhasilan kunjungan kerja Presiden Prabowo tidak hanya terkait dengan penggalangan investasi, tetapi juga dengan komitmen untuk distribusi yang adil ke seluruh wilayah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa investasi yang berhasil diraih tidak hanya akan terfokus pada ibu kota atau kota-kota besar, tetapi juga akan disebar ke berbagai daerah.

Hal tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah yang selama ini menjadi tantangan besar. Program pembangunan yang berbasis pemerataan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah-daerah yang kurang berkembang, sekaligus menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengamat Politik Internasional Universitas Paramadina, Pipip A Rifai Hasan, menilai bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke dua negara ekonomi terbesar dunia, Tiongkok dan Amerika Serikat, merupakan langkah strategis dalam membangun kerja sama ekonomi yang lebih erat.

Menurut Pipip, kunjungan tersebut mengirimkan sinyal kuat bahwa Indonesia ingin meningkatkan kerja sama dengan kedua negara tersebut, dengan tujuan menciptakan manfaat bersama dalam bentuk investasi dan peningkatan perdagangan bilateral.

Tiongkok, sebagai mitra dagang utama Indonesia, berpotensi untuk memperluas perdagangan dan investasi di sektor-sektor yang mendukung pemerataan ekonomi, seperti infrastruktur, teknologi, dan energi terbarukan.

Pipip juga menekankan pentingnya kerja sama yang proporsional dengan Tiongkok. Kedua negara perlu memastikan bahwa hubungan ekonomi yang terjalin akan memberikan keuntungan yang setara, terutama bagi Indonesia.

Potensi peningkatan volume perdagangan dan investasi yang dibawa oleh kunjungan tersebut sangat besar, dan dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Tiongkok berpotensi mengurangi angka kemiskinan, yang menjadi prioritas utama dalam pemerataan ekonomi.

Lebih jauh lagi, Pipip mengingatkan bahwa keberhasilan diplomasi luar negeri hanya dapat tercapai jika diimbangi dengan kebijakan domestik yang efektif. Pemerintahan Presiden Prabowo perlu fokus pada program-program yang dapat mempercepat pengurangan kesenjangan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.

Pipip juga menyoroti bahwa Indonesia harus terus menjaga posisi sebagai negara yang mendorong perdamaian dan stabilitas global. Pendekatan ini dapat memperkuat posisi Indonesia di mata dunia dan meningkatkan peluang untuk menarik lebih banyak investasi internasional.

Dengan langkah diplomasi yang solid tersebut, Indonesia tidak hanya berharap dapat menarik investasi besar, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahannya berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap investasi yang datang dapat disalurkan dengan merata ke seluruh wilayah Indonesia, mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kunjungan kerja ini membuka peluang besar untuk memperluas hubungan internasional, yang pada gilirannya akan membawa dampak positif bagi pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Pemerintah optimis bahwa dengan sinergi yang terjalin antara sektor publik dan swasta, Indonesia akan mampu mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagai negara dengan potensi besar, Indonesia memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh di kancah global. Kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri menjadi bukti nyata bahwa Indonesia serius dalam mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat posisi ekonominya di dunia internasional.

)* Penulis adalah Kontributor Jeka Media Institute

Oleh : Dirandra Falguni )*

Kebijakan pemutihan utang yang diambil Presiden Prabowo Subianto untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi angin segar di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024, pemerintah menempuh langkah untuk menghapus utang macet bagi UMKM yang beroperasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. Langkah ini berpotensi mengurangi beban finansial dari para pelaku UMKM dan membantu mereka bangkit dari kesulitan ekonomi yang dihadapi.

Menurut Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, pemutihan utang yang mencapai Rp10 triliun ini akan menyasar sekitar 1 juta pelaku UMKM. Langkah ini diambil dengan seleksi ketat, tidak semua UMKM bisa mendapatkan keringanan utang ini. Penghapusan hanya berlaku bagi UMKM yang memenuhi syarat tertentu, seperti yang terdampak bencana, atau bagi usaha di sektor pertanian dan perikanan yang benar-benar sudah tidak memiliki kemampuan bayar serta sudah jatuh tempo selama lebih dari sepuluh tahun.

Pemerintah juga menetapkan batasan jumlah utang yang bisa dihapuskan. Untuk usaha adalah Rp500 juta, sementara untuk individu Rp300 juta. Dengan demikian, tidak semua pelaku UMKM akan mendapatkan pemutihan utang ini. Hanya yang benar-benar tidak tertolong lagi yang akan dibantu. Langkah ini diapresiasi oleh banyak pihak sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap sektor UMKM yang memang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menyatakan bahwa penghapusan utang bisa sangat produktif dalam meringankan beban UMKM yang mengalami kredit macet. Dengan pelonggaran beban utang, UMKM diharapkan bisa memperbaiki bisnis mereka dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian.

Adanya tantangan besar dalam kebijakan ini, terutama dalam jangka panjang. Jika tidak dikelola dengan bijak, pemutihan utang dapat menjadi preseden buruk bagi perilaku keuangan para pelaku UMKM. Kemungkinan adanya potensi moral hazard. Besok-besok nasabah mungkin tidak terlalu memikirkan kewajiban keuangan mereka, karena mengetahui kemungkinan penghapusan utang oleh pemerintah. Ini juga bisa membuat perbankan khawatir memberikan kredit bagi UMKM karena ada ketakutan kreditnya akan diputihkan lagi nanti.

Langkah penghapusan utang dalam jumlah besar tidak asing dilakukan oleh berbagai negara. China, misalnya, pada akhir 1990-an, berhasil mengelola kredit bermasalah dari empat bank BUMN dengan mengalihkan Non-Performing Loan (NPL) ke pihak ketiga dan kemudian menyuntikkan dana pada bank-bank tersebut. Hal ini menjadi contoh keberhasilan yang bisa dipelajari untuk memitigasi dampak negatif dari kebijakan pemutihan utang.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengungkapkan bahwa kebijakan ini memang memiliki tujuan mulia, yaitu membantu usaha kecil yang terhimpit. Namun, risiko moral hazard bisa saja muncul bila penerapan syarat ketat tidak dilakukan secara konsisten. Salah satu cara efektif untuk mencegah moral hazard, adalah dengan menambah syarat bahwa calon penerima pemutihan utang harus sudah melakukan upaya restrukturisasi kredit sebelumnya. Dengan demikian, pemutihan utang benar-benar diperuntukkan bagi mereka yang sudah melakukan segala upaya namun tetap mengalami kesulitan.

Achmad juga menyarankan adanya batasan masa tunggakan. Misalnya, pemutihan utang hanya berlaku bagi kredit yang macet lebih dari lima tahun. Pihaknya berharap kebijakan tersebut lebih terarah dan adil, memastikan bahwa penghapusan utang diterima oleh UMKM yang menghadapi kesulitan jangka panjang dan bukan sekedar gagal bayar jangka pendek.

Kebijakan pemutihan utang bagi UMKM dinilai sebagai langkah yang dapat memberikan stimulus positif bagi pemulihan sektor UMKM di Indonesia. UMKM yang terbebas dari beban utang besar akan lebih leluasa untuk bangkit dan mengembangkan usahanya. Selain itu, mereka akan lebih mudah mendapatkan akses permodalan baru, yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperhatikan sektor UMKM, terutama mereka yang bekerja di sektor-sektor penting yang menopang kebutuhan pangan nasional.

Penghapusan utang ini juga diharapkan dapat mendorong semangat para pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas. UMKM yang sebelumnya tertahan oleh beban utang dapat memfokuskan upaya mereka pada pengembangan produk, peningkatan kualitas, dan akses ke pasar yang lebih luas. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya sekedar pemutihan utang, tetapi juga merupakan investasi dalam memperkuat pilar ekonomi kecil yang berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Agar kebijakan ini berjalan optimal, pengawasan ketat dan transparansi harus menjadi prioritas. Seleksi yang ketat diperlukan agar kebijakan ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak memenuhi kriteria atau bahkan tidak berhubungan dengan UMKM. Penyaluran dana yang transparan juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program ini.

Sebagai langkah tambahan, pemerintah dapat melibatkan lembaga pengawasan independen untuk memantau pelaksanaan kebijakan ini dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan tepat sasaran. Di samping itu, pelaporan berkala terkait implementasi kebijakan ini dapat dipublikasikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai efektivitas dan dampak yang dihasilkan.

Kebijakan pemutihan utang yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap UMKM yang menghadapi kesulitan finansial. Meski menghadapi tantangan dan risiko moral hazard, langkah-langkah mitigasi seperti pengawasan ketat, seleksi penerima yang memenuhi syarat, dan transparansi diharapkan dapat menjaga efektivitas kebijakan ini. Apresiasi yang tinggi diberikan kepada pemerintah atas perhatian terhadap sektor UMKM yang merupakan penopang penting perekonomian Indonesia.

)* Kontributor Beritakapuas.com

MALANG – Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Polresta Malang Kota yang berinisiatif memberikan edukasi langsung kepada para pelajar tingkat SMP. Melalui pendekatan ini, edukasi tentang bahaya narkoba, judi online, dan keselamatan berkendara disampaikan secara langsung oleh aparat kepolisian. Pada kesempatan terbaru, tim dari Polresta Malang Kota mengunjungi dua sekolah, yaitu SMPN 7 dan SMPN 22 Malang, untuk berdialog langsung dengan siswa. Langkah ini dianggap efektif untuk meningkatkan kesadaran dan membentengi generasi muda dari pengaruh negatif yang mengintai.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. “Edukasi dan sosialisasi yang kami lakukan akan terus diadakan secara konsisten di kalangan remaja. Harapannya, dengan pengetahuan yang diberikan, para pelajar dapat lebih waspada dan memahami bahaya narkoba, judi online, serta pentingnya keselamatan berkendara,” ujar Kombes Pol Nanang.

Sosialisasi ini dilakukan dengan metode dialog interaktif, di mana para siswa diberi kesempatan untuk bertanya langsung terkait topik-topik yang dibahas. Kegiatan ini tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga membuka ruang bagi siswa untuk berbicara tentang persoalan yang mungkin mereka alami atau saksikan di lingkungan mereka. Langkah ini dinilai lebih efektif karena para siswa bisa lebih terbuka dan berani bertanya atau mengungkapkan opini mereka, yang nantinya dapat menjadi bekal penting dalam mengambil sikap di masa depan.

Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Natuna, melalui Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama Kesbangpol Natuna, Toni Yulifandri, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan dalam mencegah penyebaran narkoba di kalangan generasi muda. “Pencegahan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan ini, kami berharap agar para pelajar dapat memahami dampak negatif narkoba dan menjadi agen perubahan yang dapat menyebarkan informasi ini kepada teman-temannya,” ujar Toni.

Menurut Toni, sosialisasi ini juga merupakan bagian dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dari aksi ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba dengan melibatkan semua pihak, termasuk generasi muda yang berada di bangku sekolah. “Kami berharap, melalui kegiatan ini, para pelajar dapat menjadi agen perubahan yang dapat mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka,” lanjutnya.

Program sosialisasi dan edukasi ini menjadi strategi jitu untuk mencegah penyebaran narkoba dengan mengedukasi para siswa mengenai bahayanya. Selain narkoba, edukasi ini juga mencakup bahaya judi online dan pentingnya keselamatan berkendara, yang juga menjadi isu krusial di kalangan remaja. Dengan keterlibatan sekolah, pemerintah, dan pihak kepolisian, upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan sehat bagi generasi muda.

Langkah-langkah preventif melalui edukasi di sekolah ini diyakini akan memberi dampak positif dalam jangka panjang. Para siswa diharapkan dapat menyerap informasi dan menjadi agen perubahan, yang mampu menyebarluaskan pemahaman akan bahaya narkoba dan ancaman lainnya kepada teman-temannya. Edukasi di lingkungan pendidikan menjadi salah satu cara efektif dalam membangun benteng perlindungan bagi generasi muda dari pengaruh negatif yang merugikan masa depan mereka. **

Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis )*

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi penyalahgunaan dan perdagangan narkoba yang menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Sebagai pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951, ia tidak hanya memberikan arahan tegas, tetapi juga memastikan setiap langkah penanganan dilaksanakan secara terukur melalui kerja sama lintas institusi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam kunjungan ke Peru, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Dina Boluarte di Istana Peru Palacio de Gobierno, Lima. Salah satu agenda utama pertemuan tersebut adalah memperkuat kerja sama bilateral dalam memerangi perdagangan gelap narkoba.

Presiden Dina menegaskan bahwa perdagangan narkoba merupakan ancaman global yang membutuhkan kolaborasi serius antarnegara. Ia melihat potensi besar dalam kerja sama Indonesia-Peru, terutama mengingat pertumbuhan ekonomi kedua negara yang memberikan landasan kuat untuk kolaborasi di berbagai sektor.

Momentum peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru digunakan untuk membahas langkah-langkah strategis, termasuk penyelesaian Perjanjian Asosiasi Ekonomi Komprehensif (CEPA), yang juga diharapkan mampu mendukung upaya bersama memberantas narkoba.

Presiden Dina juga mengungkapkan rencana Peru untuk meluncurkan megaport Shanghai, pusat logistik baru di kawasan Amerika Selatan, yang diproyeksikan dapat memperkuat pengawasan terhadap jalur perdagangan ilegal, termasuk narkoba.

Kerja sama tersebut, menurutnya, tidak hanya mendukung stabilitas regional tetapi juga membuka peluang penguatan ekonomi melalui perdagangan yang lebih bersih dan transparan. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam memberantas narkoba melalui pendekatan yang melibatkan kerja sama lintas negara, khususnya dengan mitra strategis seperti Peru.

Di dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan langkah konkret dengan membentuk satuan tugas khusus di bawah komando TNI. Sesuai arahannya, satuan tugas ini memiliki tugas utama mencegah, memantau, dan menindak pelanggaran-pelanggaran serius seperti penyelundupan, judi online, korupsi, dan narkoba.

Danpuspom TNI yqng juga sebagai Dansub Satgas Narkoba Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto menjelaskan bahwa pembentukan satuan tugas tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang disampaikan dalam Rakor Forkopimda di Sentul.

Dalam apel gelar pasukan penegakan hukum di Mabes TNI, Yusri mengungkapkan bahwa 1.200 personel dari berbagai satuan TNI telah dikerahkan, didukung oleh institusi seperti Polri, Bea Cukai, BNN, PPATK, dan Imigrasi.

Presiden Prabowo menyadari pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menangani ancaman narkoba. TNI tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi jaringan peredaran narkoba yang semakin kompleks.

Kehadiran institusi lain memastikan upaya ini berjalan efektif dan menyentuh seluruh aspek, mulai dari pencegahan hingga penindakan hukum. Arahan beliau kepada TNI juga mencakup penguatan pengawasan di wilayah-wilayah rawan serta peningkatan koordinasi dengan lembaga internasional untuk memutus jaringan narkoba yang melibatkan aktor lintas negara.

Sebagai bagian dari strategi nasional, Presiden Prabowo juga mendukung pembentukan desk pemberantasan narkoba yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Desk ini melibatkan 24 kementerian dan lembaga sebagai anggota, dengan pembagian tugas yang terstruktur ke dalam lima kelompok kerja (pokja).

Kapolri menjelaskan bahwa desk tersebut dirancang untuk menangani berbagai aspek masalah narkoba secara terpadu. Pokja Pencegahan, misalnya, fokus pada penguatan kesadaran masyarakat melalui kampanye anti-narkoba, pembangunan komunitas bebas narkoba, dan peningkatan peran lingkungan pendidikan, sosial, serta keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Di sisi lain, Pokja Gakkum bertugas mengungkap jaringan peredaran narkoba hingga ke tingkat siber dan mentransformasi daerah rawan narkoba menjadi kawasan bebas narkoba. Pokja ini juga bertugas mendeteksi dan menindak tempat produksi narkoba, termasuk laboratorium tersembunyi.

Presiden Prabowo memastikan pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui penguatan daya tahan masyarakat terhadap ancaman narkoba.

Pokja TPPU, yang berkolaborasi dengan PPATK, bertugas memetakan dan menindak tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan narkoba. Aset-aset hasil kejahatan narkoba akan ditelusuri dan disita untuk dikembalikan kepada negara.

Pendekatan tersebut mencerminkan keseriusan pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 dalam memberantas jaringan narkoba dari akar hingga cabangnya. Selain itu, Pokja Rehabilitasi memiliki fokus pada optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi bagi para pengguna narkoba melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pesantren, dan lembaga pendidikan. Sedangkan Pokja Publikasi bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus mempublikasikan keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi langkah penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya membangun generasi muda yang bebas dari ancaman narkoba.

Sebagai pemimpin bangsa yang juga merupakan purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia, beliau memahami pentingnya pendekatan yang terintegrasi dan multidimensi dalam menghadapi ancaman serius ini.

Pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor serta koordinasi dengan negara lain menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan terbebas dari bahaya narkoba.

)* Penulis adalah alumni Fisip Unair

Penajam — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menunjukkan progres signifikan sebagai bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pusat pemerintahan baru yang modern dan terintegrasi.

Proyek monumental seperti Istana Garuda dan Gedung Sekretariat Presiden (Setpres) kini hampir rampung dengan progres konstruksi mencapai lebih dari 95 persen.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN sekaligus Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menyatakan bahwa beberapa proyek utama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan segera diresmikan.

“Dalam waktu dekat, akhir tahun 2024 atau paling lambat awal 2025, proyek-proyek tersebut siap diresmikan,” ungkap Danis.

Selain Istana Garuda dan Gedung Setpres, fasilitas lain seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Pusat Pelatihan PSSI juga siap menyusul.

Secara kuantitatif, progres pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terbagi dalam tiga batch.

Menurut Danis, Batch I telah mencapai 94,4 persen, Batch II berada di angka 69,5 persen, dan Batch III mencatat 23,9 persen.

Sementara itu, sejumlah proyek investasi yang didanai swasta dan BUMN juga terus dikebut, termasuk pembangunan Swissotel Nusantara, RS Hermina, dan kompleks perkantoran Bank Indonesia (BI).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa Presiden RI kedelapan menargetkan pembangunan IKN rampung dalam 4 hingga 5 tahun ke depan.

“IKN diharapkan menjadi pusat kegiatan tiga pilar: eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujar Agus.

Hingga kini, pilar eksekutif sudah terwujud melalui pembangunan Istana Negara, Istana Garuda, dan gedung kelembagaan lainnya.

Agus menyebut pembangunan pilar lainnya akan segera disusul, termasuk fasilitas pendukung seperti perumahan bagi ASN dan infrastruktur penunjang lainnya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menggarisbawahi arahan Presiden Prabowo Subianto saat retreat Kabinet Merah Putih.

“Presiden ingin semua infrastruktur inti rampung dalam 3-4 tahun. Selain itu, gedung legislatif dan yudikatif juga harus dipersiapkan,” jelas Prasetyo.

Arahan tersebut mencerminkan tekad dan komitmen kuat Presiden Prabowo dalam menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol kemajuan dan kebanggaan Indonesia.