Jakarta — Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Melalui Perpres ini, sebanyak 1.100 dokter yang bertugas di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah akan menerima tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap pengabdian dokter di garis terdepan. “Negara tidak boleh absen di daerah-daerah yang paling membutuhkan layanan kesehatan dan mereka yang bertugas di wilayah terpencil harus kita dukung penuh, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan kebijakan nyata,” ujar Prabowo dalam pernyataan resminya di Jakarta.

“Kebijakan ini juga dilihat sebagai solusi strategis untuk mengatasi ketimpangan distribusi dokter yang selama ini menjadi salah satu tantangan besar dalam sistem kesehatan nasional”, kata Presiden Prabowo.

Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di wilayah-wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan pentingnya dukungan negara bagi dokter yang bekerja dalam kondisi sulit.

“Kebijakan ini adalah bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas,” ujar Hasan.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga membawa pesan moral bahwa negara hadir untuk menjamin hak dasar warga negara, termasuk kesehatan.

Presiden Prabowo mengatakan tunjangan diberikan kepada dokter yang bertugas di wilayah dengan tantangan geografis dan logistik, seperti daerah pedalaman, pulau terluar, serta perbatasan negara.

“Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari visi pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat pelayanan publik hingga ke akar rumput”, tandasnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah semakin banyak tenaga medis yang terdorong untuk mengabdi di daerah-daerah dengan infrastruktur terbatas. Selain itu, “pemerintah terus mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan”, tutupnya.

Papua Pegunungan — Aparat TNI berhasil menumpas salah satu tokoh penting Organisasi Papua Merdeka (OPM), Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, yang menjabat sebagai Wakil Panglima Kodap XII/Lanny Jaya. Operasi penindakan dilakukan pada Selasa (5/8) di Kampung Mukoni, Distrik Mukoni, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, Mayer Wenda merupakan buronan yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2014. “Mayer Wenda terlibat dalam berbagai aksi kekerasan, termasuk penyerangan Mapolsek Pirime pada 2012, pembunuhan anggota Polri di Tolikara, serta aksi penembakan terhadap aparat di Lanny Jaya pada 2014,” ujar Kristomei.

Kristomei menegaskan, operasi ini dilakukan secara profesional dan terukur, dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat Papua sekaligus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Keberhasilan ini membuktikan komitmen prajurit TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata sesuai aturan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Panglima Komando Operasi Habema Mayjen TNI Lucky Avianto mengungkapkan, saat proses penangkapan berlangsung, Mayer Wenda dan rekannya melakukan perlawanan bersenjata, sehingga kontak tembak tidak terhindarkan. Dalam baku tembak tersebut, Mayer Wenda tewas bersama seorang yang diduga adiknya, Dani Wenda. “Tindakan tegas ini diambil demi melindungi masyarakat dari ancaman keamanan dan menjaga kedamaian Papua,” kata Lucky.

Dari lokasi kejadian, TNI mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata revolver dengan 24 butir munisi, dua KTP atas nama Dani Wenda dan Pemina Wenda, dua unit ponsel, uang tunai, serta satu tas noken. Kedua jenazah telah dibawa ke RSUD Wamena untuk proses lebih lanjut.

Sebelumnya, Satgas Habema juga berhasil melumpuhkan tiga anggota OPM dalam operasi di Kampung Tigilobak, Kabupaten Puncak, pada 31 Juli lalu. Dari tangan kelompok tersebut, TNI menyita satu pucuk senjata SS2 V4 yang diketahui milik prajurit TNI yang gugur pada 2019. “Ini adalah simbol keteguhan TNI dalam menjaga kehormatan prajurit dan kedaulatan negara,” tegas Lucky.

Lucky juga membeberkan rekam jejak Mayer Wenda yang pernah terlibat pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, dan pembakaran Mapolsek Pirime pada 27 November 2012, serta penghadangan terhadap patroli Polri di Jalan Indawa-Wamena, Kampung Nambume, Distrik Indawa, pada 28 Juli 2014. Setelah sempat menghilang pada 2014, Mayer Wenda kembali ke Lanny Jaya dan memegang peran sebagai Wakil Panglima Kodap XII/Lanny Jaya. ()

Jayapura — Komando Operasi (Koops) Habema kembali melakukan langkah pengamanan terhadap kelompok bersenjata di Papua. Dalam sebuah operasi di Lanny Jaya, prajurit TNI berhasil melumpuhkan Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, tokoh OPM yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena keterlibatannya dalam sejumlah aksi kekerasan.

Dalam keterangannya, Pangkoops Habema Mayjen TNI Lucky Avianto menjelaskan bahwa operasi pada Selasa (5/8) di Kampung Mukoni, Distrik Mukoni, Kabupaten Lanny Jaya, berhasil melumpuhkan salah satu tokoh OPM, Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, yang merupakan Wakil Panglima Kodap XII/Lanny Jaya.

“Tindakan tegas terhadap kelompok bersenjata dilakukan sesuai prosedur hukum dan hanya terhadap pihak-pihak yang melakukan perlawanan atau mengancam keselamatan masyarakat maupun aparat keamanan,” ujar Mayjen Lucky Avianto.

Mayer Wenda diketahui masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Papua sejak tahun 2016 berdasarkan keterlibatannya dalam sejumlah aksi kekerasan, termasuk pembunuhan berencana, penembakan terhadap aparat, serta pembakaran Mapolsek Pirime pada tahun 2012. Pada 2014, ia juga disebut terlibat dalam penghadangan patroli dan aksi penembakan terhadap personel Polri di Lanny Jaya.

Pangkoops Habema mengungkapkan bahwa saat proses penangkapan dilakukan, Mayer Wenda dan kelompoknya melakukan perlawanan bersenjata.

“Saat akan dilakukan penangkapan, yang bersangkutan beserta rekannya melakukan perlawanan bersenjata sehingga diambil tindakan tegas dan terukur,” jelasnya.

Dalam kontak tembak tersebut, Mayer Wenda tewas di tempat bersama satu orang lain yang diduga adalah adiknya, Dani Wenda.

Kedua jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk proses identifikasi lebih lanjut. Koops Habema juga telah berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan kejadian tersebut.

Barang bukti yang diamankan dari lokasi mencakup satu pucuk senjata api jenis revolver, 24 butir amunisi, dua KTP atas nama Dani dan Pemina Wenda, dua unit ponsel, uang tunai Rp65 ribu, serta satu buah tas noken.

Kapuspen TNI, Mayjen Kristomei Sianturi dalam keterangannya menegaskan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Tugas Pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

“Keberhasilan ini membuktikan bahwa setiap tindakan prajurit TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata dilaksanakan secara profesional, terukur, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa tujuan utama operasi adalah menciptakan rasa aman dan damai di tengah masyarakat Papua.

“Operasi ini merupakan komitmen kami untuk menghadirkan stabilitas dan keamanan, terlebih menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80,” kata Kristomei.

TNI menyatakan bahwa tindakan tegas ini ditujukan kepada pihak yang terbukti melakukan kekerasan dan mengancam keselamatan. Keamanan masyarakat Papua tetap menjadi prioritas utama.

Oleh : Debora Itlay )*

Keamanan Papua kembali menunjukkan perkembangan positif setelah keberhasilan prajurit TNI dalam melaksanakan operasi terukur di Lanny Jaya. Dalam operasi ini, satu tokoh kelompok bersenjata berhasil dilumpuhkan, menandai langkah penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan taktis TNI, tetapi juga komitmen untuk menjalankan tugas sesuai aturan hukum dan prinsip profesionalisme.

Pangkoops Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa penindakan dilakukan berdasarkan prosedur hukum dan hanya ditujukan kepada pihak yang melakukan perlawanan atau mengancam keselamatan. Penjelasan ini penting untuk menegaskan bahwa operasi militer di Papua dijalankan dengan pendekatan yang selektif dan terukur, bukan tindakan yang bersifat menyeluruh terhadap masyarakat. Prinsip kehati-hatian inilah yang menjadi landasan moral sekaligus strategis dalam menjaga kepercayaan publik.

Operasi di Lanny Jaya menjadi contoh bagaimana penegakan hukum dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam situasi yang melibatkan ancaman bersenjata, kecepatan dan ketepatan menjadi faktor penentu. Mayjen TNI Lucky Avianto menjelaskan bahwa tindakan tegas diambil hanya setelah ada ancaman nyata terhadap keselamatan aparat maupun warga, sehingga legitimasi tindakan tersebut tidak diragukan.

Keberhasilan ini juga menunjukkan kemampuan TNI dalam mengintegrasikan intelijen, strategi, dan koordinasi lapangan. Proses evakuasi jenazah, pengamanan barang bukti, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya menandakan bahwa setiap tahapan operasi dijalankan dengan rapi dan bertanggung jawab. Langkah ini memperkuat persepsi bahwa aparat hadir untuk melindungi, bukan sekadar menindak.

Barang bukti yang diamankan, seperti senjata api dan amunisi, membuktikan adanya ancaman yang nyata. Temuan ini sekaligus mempertegas bahwa operasi tersebut dilaksanakan untuk mencegah potensi serangan atau aksi kekerasan lanjutan. Dengan demikian, keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada penurunan ancaman langsung, tetapi juga memberikan rasa aman yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.

Kapuspen TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menekankan bahwa operasi ini adalah bagian dari tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Penekanan pada profesionalisme dan keterukuran menjadi pesan penting yang ia sampaikan. Operasi seperti ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman di tengah masyarakat Papua, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80, saat stabilitas menjadi faktor yang sangat krusial.

Konteks keamanan Papua memang memiliki kompleksitas tersendiri. Konflik bersenjata tidak hanya berdampak pada aspek keamanan fisik, tetapi juga memengaruhi psikologis masyarakat, aktivitas ekonomi, serta proses pembangunan. Dalam situasi seperti ini, langkah tegas yang dijalankan secara hati-hati memiliki nilai strategis yang tinggi. Operasi di Lanny Jaya memberikan sinyal bahwa negara siap dan mampu menjaga keamanan tanpa mengorbankan prinsip kemanusiaan.

Keamanan yang terjaga tidak hanya berarti menurunnya angka kekerasan, tetapi juga meningkatnya rasa percaya masyarakat terhadap negara. Ketika warga merasa terlindungi, partisipasi mereka dalam mendukung pembangunan akan lebih besar. Oleh karena itu, keberhasilan operasi terukur di Papua bukan hanya kemenangan di medan operasi, tetapi juga investasi jangka panjang untuk stabilitas sosial dan ekonomi.

Dari perspektif strategis, operasi ini memberikan dampak langsung terhadap kemampuan operasional kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Hilangnya satu simpul kekuatan dapat melemahkan koordinasi internal dan mengurangi ancaman serangan. Namun, TNI tidak berhenti pada aspek penindakan saja. Ke depan, pendekatan keamanan tetap perlu dipadukan dengan langkah-langkah pembinaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur, sehingga ruang gerak kelompok bersenjata semakin terbatas.

Pengalaman menunjukkan bahwa keamanan berkelanjutan di Papua memerlukan dua pendekatan yang berjalan bersamaan: penegakan hukum yang tegas dan program kesejahteraan yang merata. TNI telah menunjukkan kemampuannya dalam aspek pertama, sementara koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait akan memastikan bahwa keberhasilan di bidang keamanan dapat diikuti dengan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi.

Operasi terukur di Lanny Jaya juga menjadi pesan bagi pihak-pihak yang berpotensi mengganggu keamanan. Pesan ini jelas: negara hadir dengan kekuatan penuh untuk melindungi masyarakat, namun tetap mengedepankan hukum dan prosedur yang berlaku. Pendekatan ini mampu menyeimbangkan kebutuhan untuk menghentikan ancaman dengan menjaga citra positif aparat di mata masyarakat.

Mengapresiasi keberhasilan TNI di Lanny Jaya berarti mengakui pentingnya konsistensi dan ketepatan dalam operasi keamanan. Dalam wilayah yang penuh tantangan seperti Papua, kesalahan kecil dapat berdampak besar terhadap persepsi publik. Oleh karena itu, keberhasilan ini patut dilihat sebagai hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kecermatan prajurit TNI di lapangan.

Ke depan, diharapkan pola operasi seperti ini dapat menjadi standar dalam penanganan ancaman bersenjata di Papua maupun wilayah lain. Penindakan yang terukur, profesional, dan berbasis hukum akan menjaga stabilitas sekaligus memperkuat rasa persatuan. Dengan langkah-langkah seperti ini, cita-cita untuk menghadirkan Papua yang damai, aman, dan sejahtera dapat semakin mendekati kenyataan.

Keberhasilan TNI di Lanny Jaya bukan hanya catatan kemenangan militer, tetapi juga simbol komitmen negara dalam melindungi seluruh warganya tanpa terkecuali. Ini adalah bukti bahwa keamanan dan kemanusiaan bisa berjalan beriringan, dan bahwa setiap langkah tegas dapat diambil tanpa kehilangan arah moral.

)* Penulis meruipakan Pemerhati Sosial dan Pembangunan Papua

Oleh: Loa Murib

Keberhasilan TNI melumpuhkan Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap XII/Lanny Jaya, menjadi bukti nyata bahwa negara tidak pernah memberi ruang bagi aksi teror kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Operasi yang dilaksanakan di Kampung Mukoni, Distrik Mukoni, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, pada Selasa 5 Agustus, menegaskan bahwa keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Mayer Wenda, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2014, memiliki rekam jejak panjang keterlibatan dalam berbagai aksi kekerasan, mulai dari penyerangan Mapolsek Pirime pada 2012 hingga aksi penembakan terhadap aparat keamanan.

Panglima Komando Operasi Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa tindakan tegas yang diambil terhadap kelompok bersenjata OPM telah sesuai prosedur hukum. Langkah ini hanya dilakukan terhadap pihak yang melakukan perlawanan bersenjata atau mengancam keselamatan masyarakat dan aparat keamanan. Keberhasilan operasi ini tidak hanya menandai berakhirnya jejak kekerasan Mayer Wenda, tetapi juga menunjukkan komitmen aparat dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat Papua, khususnya menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Selain Mayer Wenda, aparat TNI sebelumnya juga berhasil melumpuhkan tiga anggota OPM dalam operasi di Kampung Tigilobak, Kabupaten Puncak, pada 31 Juli. Salah satu di antaranya adalah Ado Wanimbo, Danwil Ugimba Kodap VIII Kemabu, yang masuk DPO sejak 2018. Operasi tersebut berhasil mengembalikan satu pucuk senjata SS2 V4 milik prajurit TNI yang gugur pada 2019, beserta berbagai barang bukti lain yang menunjukkan keterlibatan kelompok ini dalam aksi kekerasan bersenjata.

Mayjen TNI Lucky Avianto menyatakan bahwa keamanan masyarakat Papua adalah prioritas utama. Oleh karena itu, setiap ancaman yang berpotensi mengganggu kedamaian akan ditindak secara tegas dan terukur. Prinsip ini menjadi landasan dalam setiap operasi, di mana setiap langkah aparat dilaksanakan dengan profesionalisme dan berpedoman pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, tindakan TNI di Lanny Jaya bukanlah sekadar aksi militer, melainkan upaya komprehensif untuk memastikan keberlangsungan kehidupan damai di tanah Papua.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini adalah bukti bahwa prajurit TNI siap melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok separatis. Setiap tindakan dilakukan dengan mengedepankan keselamatan warga sipil, sekaligus menjaga kehormatan dan kedaulatan negara. Profesionalisme aparat terlihat dari cara penindakan yang terukur, meskipun menghadapi perlawanan bersenjata dari pihak lawan.

Rekam jejak Mayer Wenda menjadi alasan kuat dilakukannya operasi ini. Selain penyerangan Mapolsek Pirime, ia terlibat dalam pembunuhan anggota Polri di Tolikara pada 2012, serta penghadangan patroli aparat di Lanny Jaya pada 2014. Setelah sempat menghilang, ia kembali memperkuat sayap bersenjata OPM dengan memegang posisi strategis. Aksi-aksi tersebut menimbulkan ketakutan dan keresahan bagi masyarakat, sehingga penegakan hukum menjadi langkah mutlak demi memutus rantai teror.

Keberhasilan ini memiliki makna strategis bagi keamanan Papua. Selain mengurangi kekuatan OPM, operasi ini juga menjadi pesan tegas bahwa pemerintah tidak akan membiarkan adanya wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata. Penindakan terhadap tokoh-tokoh kunci OPM diharapkan dapat melemahkan struktur komando mereka dan mengurangi eskalasi kekerasan di lapangan.

Lebih jauh, operasi di Lanny Jaya memperlihatkan sinergi antarunit TNI dalam menjalankan tugas. Dari penyergapan yang berhasil hingga pengamanan barang bukti, setiap langkah diambil untuk mendukung proses hukum selanjutnya. Barang bukti yang diamankan, seperti senjata api, amunisi, hingga dokumen pribadi, akan menjadi materi penting dalam mengungkap jaringan dan aktivitas kelompok ini secara lebih luas.

Dalam konteks yang lebih luas, tindakan tegas terhadap OPM merupakan bentuk perlindungan negara terhadap seluruh warganya, tanpa memandang lokasi geografis. Papua, sebagai bagian integral dari NKRI, memiliki hak yang sama untuk merasakan keamanan dan ketertiban. Oleh sebab itu, setiap ancaman terhadap kedamaian di wilayah ini akan dihadapi dengan langkah yang tegas namun tetap berlandaskan hukum.

Momentum keberhasilan operasi ini sebaiknya diiringi dengan langkah lanjutan, yakni penguatan kehadiran negara dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Keamanan yang tercipta akan lebih kokoh jika didukung oleh peningkatan taraf hidup, pendidikan, dan kesempatan ekonomi bagi warga setempat. Dengan demikian, akar masalah yang sering dimanfaatkan kelompok separatis untuk merekrut anggota baru dapat ditekan secara signifikan.

Tindakan di Lanny Jaya menjadi pengingat bahwa negara memiliki kapasitas dan kemauan untuk menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan. Keberhasilan ini adalah kombinasi dari ketegasan, profesionalisme, dan komitmen menjaga keselamatan rakyat. Pesan yang disampaikan jelas: tidak ada toleransi terhadap teror dan kekerasan bersenjata di bumi Papua. Dengan langkah yang konsisten dan terukur, diharapkan perdamaian yang hakiki dapat terwujud di wilayah ini, sekaligus memperkuat persatuan bangsa di bawah naungan Merah Putih.

*Penulis Adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Jakarta- Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dalam upaya memastikan keberlangsungan dan efektivitas program tersebut, berbagai langkah pengawasan aktif terus dilakukan oleh kementerian terkait, mulai dari evaluasi kelembagaan hingga pendampingan teknis dan manajerial.

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis koperasi di desa. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan warga desa, tetapi juga menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi nasional dari akar rumput.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto melakukan monitoring dan penguatan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

“Kunjungan itu dalam rangka monitoring dan pengawasan terhadap progres program Koperasi Desa Merah Putih. Kami ingin semuanya berjalan dengan lancar dan maksimal,” ujar Bima Arya.

Menurut Bima Arya, Koperasi Desa Merah Putih merupakan lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa atau kelurahan yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

Inisiatif pembentukan koperasi desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini mengatakan kedatangan Wamendagri Bima Arya sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat program Koperasi Desa Merah Putih.

Bupati Zaini berharap kunjungan kerja tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola koperasi desa, agar lebih profesional dan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

“Hal itu tentu menjadi motivasi bagi kami semua dalam membangun Lombok Barat,” kata Bupati Zaini.

Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tiga desa percontohan terkait pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih, salah satunya koperasi yang berada di Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

Koperasi Desa Kekeri telah menjalin mitra dengan berbagai perusahaan BUMN untuk pengadaan pupuk, gas, transaksi perbankan melalui agen, serta mengelola bisnis mebel dan peternakan ayam.

Dengan pengawasan yang ketat dan pendampingan berkelanjutan, Program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi pilar kemandirian ekonomi desa serta simbol kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia dari desa ke kota.***

Klaten – Koperasi Desa Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi pedesaan di Indonesia. Sebanyak 80.081 koperasi resmi diluncurkan pada 21 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Klaten, Jawa Tengah.

Menurut Presiden Prabowo Subianto, koperasi merupakan alat pihak yang lemah untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan sehingga memperoleh kemerdekaan ekonomi.

Presiden juga menjelaskan bahwa konsep koperasi mirip dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tetapi jika disatukan puluhan atau ratusan lidi, akan menjadi kuat. Begitu pula gotong royong dalam koperasi dapat mengubah ekonomi yang lemah menjadi ekonomi yang kuat.

Peluncuran KDMP/KKMP bertujuan mengatasi kendala distribusi pangan serta praktik yang merugikan petani dan masyarakat desa. Program ini diharapkan memperkuat ekonomi dari hulu ke hilir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Bidang Ekonomi, Fithra Faisal, menyatakan bahwa KDMP/KKMP mendorong terciptanya berbagai peluang ekonomi di wilayah pedesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Ia mengungkapkan, salah satu masalah utama petani adalah rendahnya harga gabah yang disebabkan minimnya infrastruktur pengeringan dan penyimpanan, akses pasar terbatas, dominasi tengkulak, serta kelangkaan pupuk.

“Koperasi ini meliputi tujuh gerai wajib sebagai fondasi awal usaha, yaitu gerai sembako, apotek desa, klinik desa, kantor koperasi, unit usaha simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik untuk kelancaran distribusi barang. Gerai tersebut dapat dikembangkan sesuai potensi lokal desa atau kelurahan,” jelas Fithra Faisal.

Keberadaan Koperasi Merah Putih membawa sejumlah manfaat, antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, memberikan pelayanan sistematis dan cepat, menekan harga di tingkat konsumen, serta meningkatkan harga di tingkat petani. Selain itu, koperasi ini juga membantu menekan kemiskinan ekstrem dan inflasi.

“Ini adalah (upaya) peningkatan ekonomi holistik yang dilakukan oleh pemerintah. Dari hulu ke hilir, dari desa ke kota. Ini akan menjadi satu ekonomi yang holistik dan partisipatif.” Kata Fithra.

Masyarakat desa menyambut baik kehadiran koperasi ini. Pada peluncuran di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Klaten, sejumlah ibu rumah tangga dan pelaku UMKM berharap koperasi dapat menjadi solusi atas masalah harga dan distribusi kebutuhan pokok.

“Koperasi ini melancarkan roda ekonomi lebih maju dan memudahkan akses belanja dengan cepat,” ucap Fithra.

Selain itu, Ketua KDMP Bentangan, Bambang Gunarsa, menjelaskan koperasi yang dipimpinnya merupakan program nasional yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Koperasi ini bermitra dengan berbagai BUMN untuk menyediakan kebutuhan pokok warga desa.

“Kebutuhan sehari-hari warga masyarakat di desa kami insyaallah bisa terpenuhi di koperasi ini,” ujar Bambang Gunarsa.

Selain gerai sembako, koperasi menyediakan layanan klinik, apotek, simpan pinjam, LPG, pupuk, dan layanan PT Pos. Harga barang dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), termasuk LPG dan pupuk, sehingga mampu bersaing dengan toko di sekitar.

Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, roda perekonomian desa diharapkan bergerak lebih cepat dan berkelanjutan, membawa manfaat luas bagi masyarakat di seluruh Indonesia.***

Oleh: Fauzia Nurlaila*)

Dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah tengah menggalakkan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah terus memastikan program ini berjalan efektif dengan pengawasan yang optimal, baik dari sisi transparansi maupun pelibatan masyarakat dalam tata kelola koperasi.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis untuk mendorong kemandirian masyarakat desa. Sebagai entitas ekonomi baru di tingkat komunitas, koperasi ini diharapkan dapat menjadi penghubung penting dalam proses transisi dari ketergantungan pada bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan produktif. Inisiatif ini terkait erat dengan upaya memutus rantai kemiskinan sekaligus memberdayakan masyarakat desa.

Dampak positif kehadiran Koperasi Desa Merah Putih sangat terasa. Banyak petani mengalami peningkatan pendapatan karena mendapatkan akses langsung ke pasar tanpa melalui perantara yang merugikan. Harga pupuk dan bibit dapat ditekan dengan pembelian secara kolektif, sementara hasil panen dijual dengan harga yang lebih adil berkat pengelolaan bersama. Selain itu, koperasi ini juga mendorong diversifikasi ekonomi melalui pembukaan peluang usaha baru di bidang pengolahan hasil pertanian, pariwisata desa, serta layanan UMKM berbasis digital. Semua hal tersebut berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja lokal dan memperkuat ketahanan ekonomi desa secara menyeluruh.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa koperasi Merah Putih adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa. Hal ini diperkuat dengan pernyataan pemerintah provinsi yang siap memberikan dukungan teknis dan fasilitasi agar koperasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan koperasi Merah Putih mampu menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Khofifah berharap Koperasi Merah Putih bisa menjadi contoh ekonomi inklusif yang memberdayakan masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam pengelolaan koperasi agar mampu bersaing dan bertahan di tengah dinamika ekonomi saat ini. Selain itu, Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengelola koperasi dengan semangat gotong royong dan saling mendukung.

Koperasi merah putih juga mendapat dukungan dari Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari strategi inklusif untuk memajukan ekonomi desa. Ini menjadi bentuk nyata gotong-royong dari, oleh, dan untuk rakyat, serta dapat mendorong pembangunan desa.

Peran aktif masyarakat sebagai pelaku utama koperasi menjadi kunci sukses program ini di lapangan. Oleh karena itu, Pemerintah provinsi Jawa Tengah mendorong agar pendidikan kewirausahaan, literasi digital, dan pelatihan manajerial diperkuat di level desa, sehingga koperasi tidak hanya menjadi simbol kebersamaan, tetapi juga instrumen nyata dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mengentaskan kemiskinan secara sistemik.

Peresmian Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah monumental yang menandai era baru dalam pembangunan nasional berbasis desa. Ia bukan sekadar infrastruktur hukum atau ekonomi, melainkan simbol kedaulatan rakyat dalam mengelola sumber dayanya sendiri. Dengan dukungan penuh dari sektor hukum, keuangan, dan kebijakan publik, koperasi desa memiliki peluang besar untuk menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri.

Koperasi Merah Putih akan menjadi motor penggerak ekonomi desa, menyediakan akses modal usaha yang adil, memperkuat distribusi lokal, membuka lapangan kerja, serta mengokohkan kemandirian desa. Apabila tata kelola dijaga dengan baik dan sinergi lintas sektor terus dioptimalkan, koperasi ini akan bertransformasi menjadi simbol kebangkitan ekonomi dari akar rumput dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Koperasi desa harus mampu menjadi pusat ekonomi mikro yang terhubung dengan pasar nasional bahkan internasional. Dengan dukungan teknologi, pendampingan, dan akses pembiayaan yang memadai, koperasi-koperasi ini dapat berkembang menjadi entitas bisnis yang profesional namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal. Ini adalah kesempatan emas bagi desa-desa seluruh Indonesia untuk bangkit, tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai motor penggerak kemajuan bangsa dari tingkat paling bawah.

Koperasi Merah Putih menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat dan memberdayakan masyarakat desa. Melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan koperasi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan keberadaan koperasi, masyarakat desa bisa mendapatkan akses layanan dasar, modal usaha, dan pasar yang lebih adil, sehingga kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa dapat meningkat.

Langkah strategis ini patut diapresiasi sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat dari bawah. Saat koperasi tumbuh sehat dan produktif, maka desa akan sejahtera, dan ketika desa kuat, maka negara akan berdiri kokoh di tengah gempuran tantangan global. Keberhasilan program ini juga menjadi cermin komitmen negara dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah

Oleh: Raka Naufal Wisudi

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi rakyat melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Koperasi ini diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi lokal yang berpihak kepada masyarakat kecil, terutama petani dan pelaku UMKM. Koperasi ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi, meningkatkan nilai jual produk lokal, serta memberikan akses permodalan yang adil dan transparan bagi masyarakat di desa.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Koperasi Merah Putih adalah langkah strategis dalam transformasi ekonomi nasional. Pada peluncuran resmi KDMP, pihaknya menyampaikan sebanyak 81.148 unit koperasi telah terbentuk dan hampir semuanya sudah memiliki badan hukum resmi. Kemudian pihaknya juga  menambahkan program ini membuka babak baru dalam pengembangan koperasi, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi desa yang berlandaskan potensi lokal serta kebutuhan masyarakat setempat.

Budi Arie juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, dan masyarakat dalam pengelolaan koperasi Merah Putih. Pihaknya berharap koperasi ini bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi yang tidak hanya menyediakan barang dan jasa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, ia mengingatkan bahwa koperasi harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota.

Hal senada juga dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang menyatakan bahwa koperasi Merah Putih menjadi solusi untuk mempersingkat rantai distribusi pangan yang selama ini panjang dan kurang efisien. Zulkifli menjelaskan bahwa koperasi ini akan menyediakan berbagai kebutuhan dasar seperti sembako, gas LPG 3 kilogram, pupuk, dan layanan keuangan. Zulkifli menambahkan bahwa dengan adanya koperasi, masyarakat desa tidak lagi harus bergantung pada tengkulak atau pinjaman online yang sering merugikan.

Zulkifli juga menegaskan bahwa koperasi Merah Putih harus mampu mengembangkan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, kerajinan tangan, dan pariwisata desa. Ia berharap koperasi ini dapat menjadi penggerak utama ekonomi desa yang berkelanjutan dan mandiri. Selain itu, ia mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan partisipasi aktif masyarakat desa.

Pemerintah daerah juga memegang peran penting dalam mendukung pengembangan koperasi Merah Putih. Dengan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan koperasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan koperasi agar koperasi tersebut bisa berkembang dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa koperasi Merah Putih adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat di tingkat desa. Saat mengunjungi beberapa daerah di Jawa Timur, Khofifah melihat antusiasme masyarakat dalam mendirikan koperasi yang berlandaskan potensi lokal. Khofifah menambahkan bahwa pemerintah provinsi siap memberikan dukungan teknis dan fasilitasi agar koperasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Khofifah juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendampingi serta mengawasi koperasi agar dapat berfungsi sesuai tujuan dan prinsip koperasi. Khofifah berharap koperasi Merah Putih bisa menjadi contoh ekonomi inklusif yang memberdayakan masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota. Selain itu, Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengelola koperasi dengan semangat gotong royong dan saling mendukung.

Pemerintah telah menetapkan target pembentukan 80.000 koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, hingga saat ini sudah terbentuk 81.148 koperasi, dan hampir semuanya telah memiliki badan hukum resmi. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat serta memberdayakan masyarakat desa melalui koperasi yang berlandaskan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.

Kemudian Koperasi Merah Putih mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat desa, antara lain dengan menyediakan akses terhadap layanan dasar seperti sembako, gas LPG, pupuk, serta layanan keuangan. Selain itu, koperasi juga berpotensi menjadi pusat kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan keberadaan koperasi, masyarakat desa tidak lagi perlu bergantung pada pinjaman ilegal atau pinjaman online yang sering merugikan.

Koperasi Merah Putih juga dapat mengelola potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, kerajinan tangan, dan pariwisata desa. Dengan demikian, koperasi bisa menjadi penggerak utama ekonomi desa yang berkelanjutan dan mandiri. Selain itu, koperasi juga dapat memperkuat jaringan distribusi pangan dan produk lokal sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota.

Koperasi Merah Putih menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat dan memberdayakan masyarakat desa. Melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan koperasi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan keberadaan koperasi, masyarakat desa bisa mendapatkan akses layanan dasar, modal usaha, dan pasar yang lebih adil, sehingga kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa dapat meningkat.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan pentingnya menjaga kehormatan simbol negara, khususnya Bendera Merah Putih, di tengah munculnya tren pengibaran bendera bajak laut dari serial animasi Jepang One Piece yang marak terjadi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80.

Fenomena tersebut menjadi perhatian serius pemerintah setelah sejumlah laporan dan dokumentasi di media sosial memperlihatkan pengibaran bendera bajak laut, bahkan dalam beberapa kasus dipasang berdampingan dengan atau lebih tinggi dari Bendera Merah Putih. Pemerintah menilai hal ini sebagai bentuk kekeliruan dalam memahami batas ekspresi dan kebebasan berekspresi di ruang publik.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah tidak melarang kreativitas anak muda yang mengekspresikan kecintaan terhadap budaya populer. Namun ia menegaskan, hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara yang merendahkan atau menandingi posisi simbol negara.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda, untuk menghormati simbol-simbol negara. Kreativitas itu sah, tapi tidak boleh melewati batas etika kebangsaan. Bendera Merah Putih adalah simbol kedaulatan. Tidak boleh ada yang dipasang sejajar, apalagi lebih tinggi darinya,” ujar Prasetyo.

Pemerintah juga menyoroti aspek hukum dalam penggunaan simbol non-negara yang berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Pengibaran bendera selain Merah Putih di ruang publik dalam konteks kenegaraan dianggap dapat menimbulkan persepsi yang salah dan merusak makna dari perayaan kemerdekaan.

“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap budaya luar. Tapi kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah seharusnya simbol negara mendapat tempat yang utama dan dihormati oleh semua pihak,” tegas Prasetyo.

Sementara itu, Menko Polhukam Budi Gunawan menilai pengibaran bendera selain Merah Putih dalam momentum kemerdekaan dapat melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.

”Tindakan tersebut dapat dikenai sanksi hukum bila terbukti merendahkan kehormatan Bendera Merah Putih”, Jelasnya.

Di sisi lain, Pemerintah memandang fenomena pengibaran bendera bajak laut yang viral di media sosial sebagai cerminan dari meningkatnya antusiasme anak muda terhadap komunitas dan budaya digital. Namun, dalam momen nasional seperti peringatan 17 Agustus, seluruh masyarakat diimbau untuk mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan tidak mencampurkan simbol budaya pop dengan simbol negara dalam konteks seremonial.

Pemerintah juga meminta para tokoh masyarakat, pendidik, serta orang tua untuk turut mengedukasi generasi muda terkait makna dan kedudukan simbol negara dalam kehidupan berbangsa. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa semangat nasionalisme tetap tumbuh.