Oleh: Igianus Warambae*)

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Papua, berbagai tokoh adat dan pemimpin masyarakat telah menyuarakan dukungan mereka untuk pelaksanaan pemilihan yang aman dan damai. Inisiatif ini mencerminkan komitmen kuat dari para pemangku kepentingan lokal untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar di wilayah tersebut.

Tokoh Adat Suku Kamoro, Marianus Magnaiteku, menekankan pentingnya memandang Pilkada bukan hanya sebagai ajang perbedaan pilihan, tetapi sebagai kesempatan berharga untuk merayakan demokrasi di tanah Papua. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung kelancaran Pilkada, dengan tujuan menjadikan Papua sebagai rumah bersama yang lebih baik.

Magnaiteku juga mengingatkan bahwa menjaga kedamaian dan keamanan selama proses Pilkada adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Papua. Ia menekankan pentingnya menjaga Papua sebagai tanah yang damai dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Lebih lanjut, tokoh adat ini menegaskan bahwa Pilkada merupakan agenda nasional yang memerlukan dukungan dari semua pihak.

Dalam upaya mewujudkan Pilkada yang aman dan damai, Magnaiteku mengimbau masyarakat untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat memicu gesekan, baik antar pasangan calon maupun antar pendukung. Ia meyakini bahwa dengan menjaga ketenangan dan ketertiban, Papua dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang damai dan penuh kebersamaan.

Seruan untuk Pilkada yang aman dan damai juga bergema di Kabupaten Keerom, Papua. Memasuki masa kampanye, sejumlah tokoh setempat telah menyuarakan penolakan terhadap politik identitas yang masih digunakan secara masif oleh oknum-oknum tertentu dalam upaya memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua.

Ketua Dewan Adat Keerom, Jakobus Mekawa, mengajak semua pihak untuk bersikap lebih dewasa dalam berpolitik. Ia menegaskan bahwa proses Pemilu damai yang sedang berlangsung telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, Mekawa menganggap tidak etis jika ada pihak yang terus berupaya membodohi masyarakat dengan isu-isu SARA.

Mekawa mengingatkan bahwa semua masyarakat Papua memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ia menekankan bahwa calon-calon yang maju dalam Pilkada Gubernur semuanya merupakan putra-putri asli Papua, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua.

Sementara itu, pihak keamanan juga turut berperan aktif dalam upaya mewujudkan Pilkada yang aman dan damai di Papua. Kepolisian Daerah Papua telah mengintensifkan razia cipta kondisi menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Razia ini melibatkan personel gabungan dari berbagai Satuan Kerja (Satker) Polda Papua.

Kepala Unit III Jatanras Polda Papua, Iptu Gema Brajaksono, menegaskan bahwa razia ini menyasar kendaraan yang terindikasi terlibat dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), serta peredaran narkoba dan senjata tajam (sajam).

Razia ini tidak hanya terbatas pada pemeriksaan pemilik kendaraan, tetapi juga melibatkan pemeriksaan barang bawaan dengan bantuan personel polisi wanita (Polwan). Brajaksono menekankan bahwa tidak ada celah bagi tindak pidana apapun, termasuk curanmor, curas, curat, dan peredaran narkoba. Ia menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari tugas kepolisian untuk membasmi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan menjelang Pilkada.

Inisiatif-inisiatif yang diambil oleh tokoh adat, pemimpin masyarakat, dan aparat keamanan ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan Pilkada yang aman dan damai di Papua. Upaya-upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pemilihan, tetapi juga untuk menjaga persatuan dan mencegah potensi konflik yang mungkin timbul di antara pasangan calon maupun pendukung mereka.

Peran aktif tokoh adat seperti Marianus Magnaiteku dan Jakobus Mekawa dalam menyuarakan pentingnya Pilkada yang aman dan damai mencerminkan kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Papua. Mereka tidak hanya berperan sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong partisipasi demokratis yang sehat dan konstruktif. Dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan menghormati keragaman, para tokoh adat ini berupaya membangun fondasi yang kuat bagi demokrasi di Papua.

Di sisi lain, langkah proaktif yang diambil oleh Kepolisian Daerah Papua dalam mengamankan situasi menjelang Pilkada menunjukkan keseriusan aparat keamanan dalam mendukung terwujudnya pemilihan yang aman dan damai. Razia yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mencegah tindak kriminal, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman di kalangan masyarakat sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya tanpa rasa takut atau tertekan.

Kolaborasi antara tokoh adat, pemimpin masyarakat, dan aparat keamanan dalam mendorong Pilkada yang aman dan damai di Papua merupakan contoh baik bagaimana berbagai elemen masyarakat dapat bersinergi untuk mewujudkan tujuan bersama. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki kapasitas dan kemauan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan politik dan sosial mereka secara mandiri dan damai.

Melalui upaya-upaya ini, Papua tidak hanya berpotensi untuk menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sukses, tetapi juga dapat membuktikan bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

*) Penulis merupakan Aktivis HAM Papua.

Jakarta – Menyambut pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, para pemuda dan mahasiswa menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan integritas Pilkada 2024.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan Provinsi Riau menggelar dialog kepemudaan dengan mengusung tema Peran Pemuda Mewujudkan Pilkada Damai Yang Adil Dan Beradab Menuju Inhil Bermartabat.

Dalam sambutannya Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf mengatakan bahwa kegiatan dialog kepemudaan merupakan salah satu Refleksi bagi kaum Pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

“Kita kembali menapaki jejak perjuangan pemuda dari penjuru Nusantara yang berhimpun dengan spirit Persatuan membangun bangsa. Melalui dialog kepemudaan dan dalam rangka menyambut Pilkada Damai, spirit persatuan membangun ini kami maksudkan untuk senantiasa menjadi refleksi pada setiap diri pemuda untuk membangun daerahnya atau bangsa secara luas,” kata Muhammad Yusuf.

Dialog tersebut juga menghadirkan Ketua Umum HMI Badko Riau-Kepri, Wiriyanto Azwir yang menyampaikan bahwa menjelang Pilkada 2024, tantangan pemuda sangatlah kompleks.

“Menjelang Pilkada 2024, tantangan kita hari ini di era digitalisasi dan globalisasi sangat kompleks. Dan bahkan hari ini kita dihadapkan dengan kecanggihan Artificial Intelligence (AI). Maka modal pemuda saat ini adalah menyerukan Pilkada yang damai tanpa provokasi maupun ujaran kebencian,” ujar Wiriyanto.

Di tempat lain, Presiden Mahasiswa (Presma) Dewan Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Fadil Musaffar mengatakan setiap pihak harus bertanggung jawab mengawal Pilkada Serentak agar berjalan dengan damai. Pihaknya juga mengimbau kepada mahasiswa untuk mengedepankan hati nurani dalam memilih pemimpin.

“(Imbauan) untuk mahasiswa ataupun pemilih muda tetap mengedepankan hati nurani (dalam memilih pemimpin),” Kata Fadil.

Pihaknya berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar dan tentram. Fadil juga menyampaikan siapa pun yang terpilih nantinya merupakan yang terbaik dan berhak diapresiasi.

“Tetap mengedepankan persatuan dan siapa pun nantinya akan terpilih menjadi kepala daerah itu lah yang terbaik dan berhak kita apresiasi ke depannya,” tuturnya.

Pilkada yang damai dan berintegritas adalah kunci untuk menciptakan pemimpin yang amanah dan mampu membangun daerah ke arah yang lebih baik. Seruan ini dapat menggugah kesadaran semua pihak untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Dengan semangat ini Pilkada 2024 akan dapat berjalan lancar, aman, dan penuh kedamaian.

Oleh : Farid Gunawan )*

Netralitas aparat dan penyelenggara pemilu menjadi salah satu pilar penting yang menjamin terlaksananya Pilkada yang adil, jujur, dan berintegritas. Dalam kontestasi politik seperti Pilkada, netralitas ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi merupakan elemen krusial yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Masyarakat mengharapkan aparat keamanan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dapat menjalankan perannya tanpa keberpihakan, demi menciptakan proses pemilu yang sehat dan bebas dari kepentingan politik tertentu.

Komitmen untuk menjaga netralitas ini harus didukung oleh pengawasan dan transparansi yang ketat dari berbagai pihak. KPU dan Bawaslu, diharapkan selalu bersikap objektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Langkah ini termasuk memastikan semua calon memiliki kesempatan yang sama tanpa ada tindakan diskriminatif. Begitu pula dengan TNI dan Polri, yang memainkan peran vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pilkada berlangsung, sehingga masyarakat bisa merasakan situasi yang aman dan kondusif tanpa intervensi dari pihak manapun.

Ketua Umum Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (PB Inspira), Rizqi Fathul Hakim menilai kinerja Polda Banten sangat baik terutama menjelang Pilkada Serentak 2024. Jaminan netralitas ini sangat penting bagi masyarakat untuk dapat merasa aman dan percaya pada proses demokrasi yang akan berlangsung. Oleh karena itu, Rizqi mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, budayawan, dan kaum muda, untuk turut menjaga keamanan dan tradisi lokal di tengah perbedaan pilihan politik.

Pentingnya netralitas dalam Pilkada bukanlah sekadar harapan masyarakat semata, tetapi juga menjadi cerminan keberhasilan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilu yang netral akan berdampak pada kualitas kepemimpinan daerah yang terpilih, karena pemimpin tersebut diharapkan muncul atas pilihan murni dari rakyat, bukan dari hasil manipulasi. Selain itu, netralitas yang ditunjukkan oleh penyelenggara dan aparat juga menunjukkan bahwa negara serius dalam menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Netralitas juga dapat mengurangi potensi konflik selama Pilkada. Dalam sejarah pemilu di Indonesia, perpecahan kerap terjadi ketika ada dugaan ketidaknetralan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun aparat keamanan. Oleh karena itu, menjaga netralitas berarti juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya di masa-masa pemilihan yang rawan konflik. Apabila netralitas ini terjaga, maka masyarakat akan lebih siap menerima hasil Pilkada tanpa adanya kecurigaan atau protes yang mengarah pada konflik sosial.

Sebagai upaya menjaga netralitas, pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan dan kode etik yang ketat bagi para penyelenggara dan aparat. Kode etik ini berlaku untuk memastikan setiap tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip demokrasi dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Selain itu, sanksi yang tegas juga disiapkan bagi siapa saja yang terbukti melanggar asas netralitas ini. Implementasi kode etik dan penegakan sanksi adalah langkah penting dalam memastikan bahwa siapa pun yang memiliki kuasa dalam penyelenggaraan Pilkada dapat bertindak profesional dan tidak menyalahgunakan wewenangnya.

Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji mengatakan pentingnya menjaga integritas dan netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada 2024. ASN wajib tidak berpihak dalam urusan politik, kecuali demi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai pelayan publik, ASN harus menjaga kehormatan agar tidak terlihat berpihak kepada kelompok tertentu. Netralitas ASN menjadi isu yang diawasi secara ketat, baik oleh masyarakat maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN). Karena kewenangan yang dimiliki ASN, mereka sangat rentan dipengaruhi oleh calon kepala daerah.

Selain dari aspek regulasi, peran pengawasan masyarakat menjadi aspek tambahan yang penting. Dalam hal ini, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil didorong untuk ikut memantau jalannya Pilkada secara independen. Dengan pengawasan langsung dari masyarakat, setiap tindakan yang dianggap melanggar netralitas dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh otoritas yang berwenang. Kehadiran masyarakat sebagai pengawas independen ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap proses Pilkada yang berlangsung.

Dalam konteks Pilkada 2024, menjaga netralitas juga menjadi tantangan tersendiri mengingat luasnya wilayah dan banyaknya kontestasi yang berlangsung secara serentak di berbagai daerah. Situasi ini membutuhkan koordinasi yang kuat antara KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan agar semua tahapan dapat berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sinergi antara seluruh pihak terkait dalam Pilkada ini diharapkan dapat menjaga kondisi politik yang stabil di Indonesia, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kelancaran proses Pilkada secara keseluruhan.

Pada akhirnya, kesuksesan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir dari proses pemungutan suara, tetapi juga oleh integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses yang berjalan. Oleh karena itu, netralitas aparat dan penyelenggara pemilu menjadi tolok ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan menjaga netralitas, pemerintah dan seluruh instansi terkait telah memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat, serta memajukan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

)* Penulis adalah seorang mahasiswa salah satu PTS di Sukabumi

Oleh: Azalea Permata )*

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat upaya pemberantasan judi online di tanah air. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah dengan memperketat regulasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah. Presiden Prabowo menekankan pentingnya ketegasan dalam menangani masalah ini tanpa memberi ruang bagi praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan jelas terkait pemberantasan judi online. Presiden meminta agar tidak ada lagi kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku judi online. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah terus bekerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa pemberantasan judi online dilakukan secara tuntas, tanpa batasan waktu. Pemberantasan ini dianggap sebagai bagian dari perjuangan jangka panjang yang membutuhkan keseriusan, mengingat dampak besar yang ditimbulkan oleh judi online terhadap masyarakat, terutama kalangan yang lebih rentan.

Pemerintah juga telah membentuk desk khusus di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk menangani permasalahan judi online. Dalam langkah konkret, sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terlibat dalam pemblokiran situs judi online ilegal. Namun, beberapa di antaranya terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, yang membuat kasus ini semakin serius. Pemerintah memastikan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap siapa saja yang terlibat, termasuk pihak-pihak yang memiliki jabatan strategis.

Penyelidikan terus dilakukan oleh pihak berwenang, dengan kemungkinan adanya tersangka baru. Kejadian ini menggambarkan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Pemerintah memastikan bahwa setiap pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun pihak lain, akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan tekad Presiden Prabowo untuk memerangi segala bentuk praktik ilegal, termasuk judi online.

Selain itu, Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) menegaskan bahwa pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo tidak akan berhenti dalam upaya memberantas judi online. Komitmen untuk menuntaskan masalah ini juga mencakup pemberantasan hingga ke level bandar judi online.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa instruksi Presiden untuk memerangi praktik ini sudah jelas, dan para pelaku, baik yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar, tidak akan luput dari tindakan hukum yang tegas. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian dan badan siber, untuk memperketat pengawasan dan mengoptimalkan sistem pelaporan yang ada.

Diharapkan dengan langkah-langkah yang dibuat pemerintah, keberadaan judi online yang meresahkan masyarakat dapat ditekan secara signifikan, dan para pelaku kejahatan dapat segera ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Presiden Prabowo menegaskan bahwa ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang aman dan bebas dari ancaman kejahatan digital.

Pemberantasan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria, menyatakan bahwa perputaran uang yang ditimbulkan dari judi online telah mencapai Rp517 triliun sejak 2017 hingga awal 2024, yang menunjukkan betapa besar kerugian yang diderita negara. Kasus ini membuka mata banyak pihak mengenai betapa merusaknya dampak judi online terhadap perekonomian dan sosial masyarakat Indonesia.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya judi online dan pentingnya kontribusi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan tersebut. Pemerintah percaya bahwa dengan bekerja sama, baik antar lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat, masalah judi online dapat ditangani dengan lebih efektif dan tuntas. Dengan regulasi yang lebih kuat dan penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan Indonesia dapat terbebas dari permasalahan judi online yang sudah merugikan banyak pihak.

Presiden Prabowo Subianto juga memastikan bahwa langkah-langkah nyata akan terus diambil untuk memperkuat regulasi terkait judi online. Tindak lanjut yang melibatkan berbagai pihak diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga integritas dan menghindari segala bentuk perjudian yang dapat merusak kehidupan sosial dan ekonomi.

Pemerintah juga berharap agar masyarakat dapat bersama-sama mengawasi dan melaporkan setiap kegiatan yang berkaitan dengan judi online. Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan judi online dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan hasil yang positif bagi masa depan Indonesia. Tindakan tegas ini diambil untuk memastikan bahwa Indonesia terbebas dari praktik yang merugikan dan menjaga kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Dengan komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo dan dukungan dari seluruh jajaran pemerintahan serta masyarakat, pemberantasan judi online di Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan sukses. Pemerintah percaya bahwa regulasi yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, serta kesadaran masyarakat yang lebih tinggi akan memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan bebas dari perjudian online.

)* Analis Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat mengumumankan adanya inisiatif baru dalam upaya menangani dampak sosial dan psikologis dari perjudian online. Langkah ini akan melibatkan pemberian perawatan intensif bagi korban judi online, yang semakin meresahkan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

Program perawatan intensif ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada individu yang terdampak negatif oleh kecanduan judi online. Inisiatif ini akan meliputi pendampingan psikologis, terapi kelompok, dan layanan rehabilitasi yang dapat membantu para korban untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan normal.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa pemerintah akan memberi bantuan kepada para korban judi online.

“Pasti (beri bantuan), karena ini bagian dari korban sosial dan tentu selain BPJS, kemudian kita juga ada berbagai bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial,” kata Cak Imin

Cak Imin menyinggung keadaan para korban judi online yang dalam kondisi memprihatinkan. Perilaku dan kehidupan korban juga hancur, sehingga negara harus melakukan langkah-langkah pertolongan dan rehabilitasi.

“Tugas kita semua mari bahu-membahu untuk mengatasi ini dan tugas saya sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ingin melihat dan mengatasi dari aspek sosialnya,” ujarnya.

Di RSCM sendiri, tercatat sebanyak 46 pasien dirawat sepanjang 2024 imbas kecanduan judi online. Jumlah itu naik tiga kali lipat jika dibandingkan 2023. Dalam periode yang sama, ada sekitar 126 pasien yang dirawat jalan. Jumlah ini pun naik dua kali lipat dibandingkan 2023.

Saat ini, Cak Imin mengaku sedang berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mendata pasien kecanduan judi online di rumah sakit lain

“Ini saya sedang minta beberapa kementerian, termasuk kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, untuk terus mendeteksi di seluruh rumah sakit-rumah sakit. Ini baru langkah awal saja di RSCM ini,” tutupnya.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan lawatan luar negeri yang strategis, dengan kunjungan pertama ke Tiongkok untuk bertemu Presiden Xi Jinping, dilanjutkan dengan kunjungan ke Amerika Serikat atas undangan Presiden Joe Biden, sebelum menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil. Langkah ini dipandang sebagai upaya penting untuk memperkuat diplomasi ekonomi serta membuka peluang investasi demi pemerataan ekonomi Indonesia.

Pengamat Politik Internasional dari Universitas Paramadina, Pipip A Rifai Hasan, menyebut bahwa kunjungan perdana Presiden Prabowo ke Tiongkok dan AS, dua kekuatan ekonomi dunia, akan membawa pesan kuat terkait ekonomi, khususnya untuk menarik investasi. “Bisa diduga, kunjungan Prabowo ini terutama untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan menarik investasi, demi kemajuan ekonomi nasional,” ujarnya.

Dalam kunjungannya ke Tiongkok, Presiden Prabowo diharapkan mampu merundingkan kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua negara, mengingat Tiongkok telah menjadi mitra dagang utama Indonesia selama sepuluh tahun terakhir, dengan nilai perdagangan yang mencapai hampir USD150 miliar. Pipip menekankan pentingnya bagi Indonesia dan Tiongkok untuk mencapai kerjasama ekonomi yang seimbang, guna memastikan manfaat yang merata.

“Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok perlu dilakukan secara lebih proporsional, sehingga tidak hanya menguntungkan satu pihak saja,” ujar Pipip. Ia juga menyebutkan bahwa peningkatan hubungan ekonomi ini memiliki potensi untuk mendongkrak pertumbuhan perdagangan hingga 19,8 persen per tahun. Hal ini bisa berdampak pada pemerataan ekonomi di dalam negeri, membuka lebih banyak peluang kerja, dan mendukung pengentasan kemiskinan.

Selain fokus pada ekonomi, Pipip menduga bahwa Presiden Prabowo juga akan membawa perspektif Indonesia sebagai negara yang telah mengalami penjajahan dan diskriminasi. Pandangan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi Indonesia dalam upaya menurunkan ketegangan global, terutama dalam isu Timur Tengah dan Asia. Perspektif Indonesia ini dinilai penting dalam menguatkan citra Indonesia sebagai negara yang mengedepankan perdamaian dan stabilitas internasional.

Namun, Pipip menekankan bahwa keberhasilan dari kunjungan luar negeri ini tetap bergantung pada efisiensi dan efektivitas pemerintahan Prabowo di dalam negeri. Menurutnya, dampak dari diplomasi luar negeri hanya akan terasa bila program kerja pemerintah dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran. Pipip menyarankan agar pemerintahan Prabowo menghindari politik pencitraan dan fokus pada program-program yang strategis untuk mengatasi kesenjangan ekonomi serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Lawatan ini menjadi momen penting bagi Indonesia untuk memperluas hubungan internasional, menarik investasi, serta membangun ekonomi nasional yang merata dan berkeadilan. Kesuksesan ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi ekonomi nasional, tetapi juga dapat mendorong posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dan kemakmuran dunia. (*)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN sehingga memberikan rasa aman dan kepastian kepada para investor. Presiden menyampaikan bahwa sektor investasi merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan visi besar pemerintahan untuk mentransformasi IKN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa Indonesia, terutama IKN, menjadi destinasi yang menarik dan aman bagi investor, baik domestik maupun internasional. Kami memahami bahwa investasi adalah motor penggerak pembangunan, dan oleh karena itu, kami berkomitmen penuh untuk menciptakan iklim yang stabil, transparan, dan ramah investasi,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menambahkan bahwa pemerintah telah merumuskan sejumlah kebijakan dan regulasi yang mempermudah proses investasi di Indonesia, termasuk di wilayah IKN. Hal ini mencakup penyederhanaan birokrasi, pemberian insentif fiskal, serta perlindungan hukum bagi investor. Dalam hal ini, Presiden menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menjalankan pembangunan IKN.

“Kami menjamin bahwa segala bentuk investasi yang masuk ke IKN akan dilindungi oleh hukum yang jelas dan tegas. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan kepercayaan yang tinggi di kalangan investor, baik lokal maupun asing,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan bahwa Presiden Prabowo dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap investor asing untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saya kira investor asing akan lebih percaya pada Prabowo, apalagi untuk sistem keamanan dia sangat kuat dan untuk hubungan dan kemitraan internasional cukup baik,” kata Jerry Massie.

Jerry menilai banyak faktor yang membuat para investor asing memiliki kepercayaan terhadap Presiden Prabowo. Salah satu hal diantaranya, yakni Presiden Prabowo memiliki pengalaman sebagai seorang mantan petinggi militer dan pengusaha.

“Latar belakang Prabowo sebagai seorang militer membuat investor memiliki rasa aman akan modal yang akan mereka tanam di IKN,” ujarnya.

Dengan langkah ini, diharapkan proses pembangunan IKN dapat berjalan lebih cepat dan efisien dan menjadi simbol kemajuan Indonesia yang bersinergi dengan dunia global, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi baru yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya sinergi antara instansi pemerintah dalam memberantas berbagai ancaman nasional, termasuk penyalahgunaan narkotika. Prabowo menginstruksikan sejumlah lembaga strategis, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Intelijen Negara (BIN), untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan serius yang mengancam stabilitas negara.

“Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus pada ancaman yang berat bagi kita seperti judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang kuat, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera mitigasi hal ini semua,” ujar Prabowo dalam rapat terbuka di Jakarta.

Presiden menekankan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum dan kerja sama lintas instansi untuk membongkar jaringan peredaran narkoba yang semakin kompleks.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti masalah kendali narkoba yang sering dilakukan dari balik jeruji besi. Menurutnya, sejumlah kasus pengendalian narkotika dilakukan oleh para pelaku yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), sering kali dengan bantuan oknum petugas lapas.

“Sinergitas di seluruh kementerian/lembaga, khususnya kami (Polri) dengan Kementerian Imigrasi dan Direktorat Pemasyarakatan sangat dibutuhkan. Banyak dari kasus narkoba dikendalikan dari lapas, bahkan oleh pelaku yang dihukum berat seperti hukuman mati atau seumur hidup,” jelas Kapolri Sigit.

Polri pun menggandeng berbagai pihak, mulai dari Direktorat Pemasyarakatan hingga masyarakat, guna memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan wewenang di lapas. Upaya sinergi ini dianggap penting mengingat kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman berat, yang justru mendorong terjadinya pengendalian peredaran narkoba dari dalam penjara.

Di level daerah, langkah nyata sinergi antar instansi juga terlihat. Kepala Bagian Perencanaan Polresta Malang Kota, AKBP Yuliati, menyampaikan keberhasilan Polresta Malang Kota dalam merangkul masyarakat dan instansi terkait untuk mendirikan Kampung Bebas Narkoba (KBN) di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru.

“Dengan adanya KBN, kita bisa melakukan pencegahan narkoba di lingkungan masyarakat secara langsung. Penguatan sinergi antara kepolisian, instansi terkait, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah peredaran narkoba di tingkat bawah,” ungkap AKBP Yuliati.

Di Lombok Barat, sinergi serupa juga diterapkan oleh Polres Lombok Barat bersama Lapas Kelas IIA Lombok Barat. Kapolres Lombok Barat, AKBP I Komang Sarjana, menyatakan kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

“Dukungan dari Lapas Kelas IIA Lombok Barat sangat membantu kami dalam menangkap jaringan-jaringan narkoba,” jelasnya.

Dengan langkah kolaboratif dari tingkat pusat hingga daerah ini, pemerintah optimis bisa mengatasi peredaran narkoba di Indonesia secara efektif, demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan aman. []

Oleh: Sahroni Anzar *)

Pemerintahan Prabowo-Gibran melangkah dengan penuh tekad untuk memastikan bahwa masa depan Indonesia terbebas dari bayang-bayang narkoba yang mengancam generasi muda. Di tengah maraknya penyalahgunaan narkoba yang menjangkiti remaja di seluruh penjuru negeri, komitmen ini menjadi sebuah harapan bagi jutaan keluarga yang mendambakan lingkungan sehat bagi anak-anak mereka. Tidak hanya sebagai upaya penegakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial, pemerintah menggencarkan berbagai program pencegahan dan pemberdayaan, agar setiap generasi muda memiliki benteng kuat melawan pengaruh buruk narkoba. Melalui kebijakan yang terstruktur, mulai dari peningkatan peran keluarga hingga pengawasan komunitas, pemerintah berupaya membentengi masa depan bangsa dari ancaman ini.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom baru-baru ini, sekitar 312 ribu remaja Indonesia terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Angka yang mencengangkan ini memberikan gambaran tentang urgensi permasalahan ini, terutama dengan faktor utama yang melatarbelakangi penggunaan narkoba di kalangan remaja, yaitu keingintahuan dan pengaruh teman sebaya.

Pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya untuk mengatasi permasalahan ini melalui pendekatan komprehensif, mencakup pembinaan lingkungan dan keluarga sebagai garis pertahanan pertama. Pemerintah mendukung penuh program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yang diinisiasi oleh BNN, bertujuan untuk menjadikan desa-desa di seluruh Indonesia sebagai kawasan yang aman dari narkoba. Program ini mencakup penguatan peran keluarga dan komunitas lokal agar dapat memberikan pengawasan dan dukungan lebih efektif bagi remaja. Pemerintah menekankan pentingnya lingkungan yang sehat dan positif bagi generasi muda sebagai upaya untuk menjauhkan mereka dari narkoba.

Di sisi lain, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA, menyatakan bahwa selain narkoba, kebiasaan merokok juga perlu ditekan karena menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan zat adiktif lain. Pemerintah menggalakkan penurunan angka prevalensi rokok sebagai langkah preventif, terutama melalui program dan forum seperti Forum Nasional Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) 2024. KIPAN berfokus pada peningkatan kapasitas kader-kader pemuda yang memiliki peran strategis dalam mengajak teman sebaya untuk menjauhi narkoba dan rokok. Pemerintah berharap pemuda Indonesia dapat menjadi ujung tombak perubahan sosial dengan mengedukasi dan memengaruhi lingkungan sekitar untuk hidup sehat.

Pemerintah memahami bahwa pengaruh narkoba dapat sangat menghancurkan, bukan hanya bagi individu, namun juga untuk masa depan bangsa secara keseluruhan. Komitmen ini terlihat dari berbagai kebijakan yang diambil, termasuk dalam perencanaan dan penguatan kebijakan lintas sektoral untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Pemerintah juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi akibat penggunaan narkoba, yang kerap menyebabkan hilangnya produktivitas dan menambah beban sosial. Untuk itu, program pencegahan ini tidak hanya berbicara soal individu, tetapi juga tentang perbaikan struktur masyarakat yang lebih sehat dan terjaga dari bahaya narkoba.

Dalam konteks lebih luas, koordinasi antarinstansi semakin diperkuat untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam pemberantasan narkoba. Koordinator Pidum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Evelin Nur Agusta, SH., MH, dalam acara Rapat Koordinasi Sistem Peradilan Pidana, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga, termasuk kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan, untuk memerangi narkoba secara efektif. Upaya ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang rentan.

Selain itu, upaya pemerintah tidak hanya terbatas pada pemberantasan, tetapi juga melibatkan aspek pencegahan. Komitmen ini mencakup penyuluhan, pendidikan, dan pelibatan pemuda sebagai agen perubahan dalam kampanye anti-narkoba. Pemerintah menilai bahwa pendidikan dan penyuluhan di usia dini sangat penting untuk membentuk kesadaran generasi muda tentang bahaya narkoba. Di sinilah peran keluarga, sekolah, dan lembaga agama menjadi sangat vital untuk memberikan pemahaman dan nilai-nilai yang menjauhkan mereka dari godaan untuk mencoba narkoba.

Pemerintah, melalui kolaborasi dengan BNN dan lembaga terkait lainnya, berupaya memastikan bahwa generasi muda memiliki informasi yang memadai tentang risiko narkoba. Mereka disadarkan bahwa sekali terjerat dalam penyalahgunaan narkoba, akan sangat sulit bagi seseorang untuk lepas dari kecanduan yang berbahaya tersebut. Pemerintah juga memberikan dukungan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, karena memahami bahwa penyelamatan tidak hanya terhenti pada pencegahan, tetapi juga pada penanganan kasus-kasus yang sudah ada.

Dengan berbagai upaya strategis ini, pemerintahan Prabowo-Gibran berharap dapat membangun generasi muda yang sehat, bebas narkoba, dan berdaya saing tinggi. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan agenda ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda itu sendiri. Setiap individu dan keluarga diharapkan memiliki peran aktif dalam mengawasi dan mendampingi generasi muda agar tidak jatuh dalam jeratan narkoba.

Ke depannya, pemerintah juga akan terus mengembangkan program-program yang inovatif dan menyasar generasi muda agar mereka tidak hanya menjauhi narkoba, tetapi juga menjadi pelopor untuk membangun lingkungan yang positif dan sehat. Dengan komitmen yang konsisten dan kuat, pemerintah optimis bahwa Indonesia bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan generasi muda yang unggul, produktif, dan bebas dari ancaman narkoba.

*) Pengamat Sosial dari Muda Karya Research Center