Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Papua pada tahun 2024, masyarakat, aparat keamanan, dan seluruh pihak terkait diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman radikalisme, terorisme, dan intoleransi yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan di wilayah tersebut. Ancaman ini bukan hanya berpotensi merusak proses demokrasi, tetapi juga bisa memperburuk kondisi sosial di Papua yang rawan ketegangan.

Kapolres Jayapura, AKBP Umar Nasatekay mengatakan pihaknya mengimbau kepada masyarakar agar berhati-hati dan waspada terhadap ancaman ancaman radikalisme, terorisme, dan intoleransi jelang pelaksanaan Pilkada 2024.

“Saya mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap ancaman radikalisme, terorisme, dan intoleransi menjelang Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024,” jelas Umar.

Umar mengajak seluruh elemen masyarakat di Papua untuk memperkuat persatuan dan tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang dapat memecah belah.

“Memasuki pemungutan suara Pilkada 2024, berbagai isu sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan ideologi radikal atau melakukan tindakan intoleran yang mengancam kerukunan. Masyarakat diharapkan bijak dalam menerima informasi, terutama yang beredar di media sosial, dan tetap mengedepankan nilai persatuan,” ujar Umar.

Lebih lanjut, AKBP Umar menekankan pentingnya peran tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemuda dalam menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk mendukung upaya Polri dalam mencegah masuknya paham radikalisme, terorisme, dan intoleransi di Kabupaten Jayapura.

“Kami terus melakukan pengawasan dan pemantauan. Namun, kami juga sangat membutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan. Apabila ada informasi atau aktivitas yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian terdekat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Wilayah Adat Lapago, Agus Rawa Kogoya berharap masyarakat bisa berperan serta menjadi keamanan di Tanah Papua.

“Kalau Papua aman dan Damai semua bisa dilakukan dengan nyaman. Maka mari kita jaga keamanan untuk kenyamanan semua pihak,” kata Agus.

Agus juga berharap agar masyarakat bisa turut membantu pihak Kepolisian, dalam hal ini Polda Papua dalam menjaga situasi kamtibmas.

“Polisi tidak bisa bekerja sendiri, masyarakat harus punya peran penting,” ujarnya.

Di tahun politik ini, Agus meminta kepada seluruh masyarakat untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada pada 27 November mendatangkan.

“Berbeda pilihan itu sudah bisa, jangan jadikan perbedaan itu untuk permusuhan,” ujar Agus.

Menjaga stabilitas keamanan di Papua menjadi kunci utama dalam mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan kondusif. Berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat keamanan dan masyarakat untuk memastikan kelancaran pesta demokrasi ini.

Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat telah mengambil langkah proaktif dalam mempersiapkan Pilkada 2024. Salah satu upaya signifikan adalah penyelenggaraan kegiatan supervisi dan asistensi yang dipusatkan di aula Martin Luther Wermit, Teminabuan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dalam rangka mewujudkan Pilkada serentak yang aman dan damai di Provinsi Papua Barat Daya.

Kasubbag Renmin, Biro Ops, Polda Papua Barat, AKP Sawal Halim, menegaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas menjelang Pilkada 2024. Halim menekankan pentingnya netralitas Polri dalam pemilu dan menegaskan bahwa kehadiran mereka sebagai pihak keamanan tidak ada kaitannya dengan kampanye dari kandidat mana pun.

Lebih lanjut, Halim menekankan pentingnya kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, terutama para tokoh masyarakat, dalam menjaga keamanan selama tahapan Pilkada berlangsung. Berbeda pilihan itu diperbolehkan, namun masyarakat harus tetap menjaga persatuan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu kamtibmas, karena semua adalah saudara. Halim juga mengingatkan bahwa urusan keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI/Polri, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan keamanan di daerah.

Komitmen serupa juga ditunjukkan oleh Satgas Ops Damai Cartenz 2024. Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2024, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, menyatakan bahwa Satgas akan terus berupaya untuk mencegah segala bentuk potensi konflik di Papua, terutama menjelang Pilkada 2024. Bayu juga menambahkan bahwa mereka akan terus berkomitmen untuk terus menjaga Papua tetap damai dan aman, terlebih saat ini memasuki masa Pilkada ini. Pihaknya berharap kerjasama ini semakin kuat untuk menciptakan Papua yang aman, damai, dan kondusif dalam menghadapi Pilkada 2024.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat. Putri Indonesia Papua 2023, Yunita H. Monim, mengapresiasi Polda Papua yang hingga saat ini masih menjaga keamanan di Papua menjelang pesta demokrasi. Yunita berharap agar momentum ini bisa terjaga dan berlangsung aman serta damai. Yunita juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga situasi yang aman guna terwujudnya kedamaian di tengah-tengah kehidupan bersama.

Masyarakat Papua memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada. Beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat antara lain berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang Pilkada yang diselenggarakan oleh pihak berwenang, menjaga kerukunan dan toleransi antar sesama terlepas dari perbedaan pilihan politik, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan, melaporkan setiap potensi gangguan keamanan kepada pihak berwajib, serta menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab dan sesuai dengan hati nurani.

Menjaga stabilitas keamanan untuk kelancaran Pilkada di Papua merupakan tanggung jawab bersama antara aparat keamanan dan masyarakat. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polda Papua Barat, Satgas Ops Damai Cartenz, dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan kondusif. Melalui sinergitas yang kuat antara aparat keamanan dan masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 di Papua dapat berjalan lancar dan menjadi cerminan demokrasi yang berkualitas.

Perbedaan pilihan politik hendaknya tidak menjadi pemecah belah, melainkan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Melalui Pilkada yang aman dan damai, Papua dapat melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakatnya. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada yang aman dan damai di Papua akan menjadi bukti nyata bahwa demokrasi dapat berjalan dengan baik di daerah yang memiliki karakteristik unik seperti Papua.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin muncul selama proses Pilkada, diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dari semua pihak. Koordinasi yang erat antara aparat keamanan, penyelenggara Pilkada, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai potensi gangguan keamanan. Peran media juga tidak kalah penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada yang damai.

Pendidikan politik dan sosialisasi tentang pentingnya Pilkada yang aman dan damai perlu terus digalakkan, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam proses demokrasi. Dengan pemahaman yang baik tentang proses Pilkada dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, diharapkan partisipasi publik dalam Pilkada akan meningkat dan berjalan dengan tertib.

Keberhasilan Pilkada di Papua bukan hanya tentang memilih pemimpin baru, tetapi juga tentang membuktikan bahwa masyarakat Papua mampu menjalankan proses demokrasi dengan baik. Hal ini akan menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan dan harmoni sosial di tengah masyarakat Papua yang beragam. Dengan demikian, Pilkada 2024 di Papua diharapkan menjadi ajang pemilihan pemimpin daerah dan momen untuk memperkuat persatuan dan memajukan pembangunan di Papua.

*) Mahasiswa Papua di Surabaya

Prasetyo menegaskan bahwa dalam video tersebut, Presiden Prabowo berbicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, bukan sebagai Presiden..

“Itu kan beliau sebagai Ketum Partai Gerindra,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait pernyataan tersebut, karena dukungan yang diberikan Presiden Prabowo merupakan bagian dari peran politiknya sebagai pemimpin partai.

“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena beliau hanya memberikan dukungan beliau sebagai Ketua Umum Gerindra,” katanya.

Prasetyo mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo menyampaikan dukungan kepada pasangan Luthfi-Yasin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Gerindra, yang memang memiliki hak untuk memberikan dukungan dalam konteks Pilkada.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam keterangannya, Dasco menjelaskan bahwa ajakan untuk mendukung pasangan calon Luthfi-Yasin yang disampaikan oleh Prabowo Subianto merupakan bagian dari komitmen Partai Gerindra dalam mendukung pasangan calon yang diusungnya dalam kontestasi politik kali ini.

“Pak Prabowo selaku Ketum Gerindra dan bagian dari Koalisi Partai Pengusung Lutfi menegaskan dukungan kepada paslon tersebut seperti ketum-ketum partai lain yang menyatakan dukungan kepada Lutfi-Yasin,” kata Dasco

Dasco juga menambahkan bahwa langkah politik yang diambil oleh Prabowo dalam memberikan dukungan tersebut tidak hanya sah secara politik, tetapi juga telah memperhatikan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Salah satu aturan tersebut diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam aturan itu disebutkan bahwa presiden sebagai pejabat negara boleh berkampanye dengan ketentuan.

“Dalam artian menyerukan, mengimbau, mengajak memilih salah satu paslon dalam Pilkada, sepanjang dalam status cuti kampanye atau sepanjang kampanyenya dilakukan di hari libur, Sabtu atau Minggu sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024” tutup Dasco.

*

Pilkada 2024 akan segera digelar, dan momentum ini bukan hanya menjadi ujian bagi peserta politik, tetapi juga bagi masyarakat luas. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, tokoh-tokoh masyarakat muncul sebagai garda terdepan yang mengemban peran vital dalam menjaga agar Pilkada berlangsung aman, tertib, dan damai.

Di Yogyakarta, berbagai organisasi dan lembaga sosial-keagamaan bergandengan tangan melalui forum-forum diskusi untuk menjunjung demokrasi yang dewasa. Mereka meyakini bahwa keterlibatan komunitas, terutama tokoh masyarakat, adalah salah satu kunci untuk menjaga stabilitas kota selama proses Pilkada berlangsung. Dengan semangat ini, Yogyakarta bertekad menjadi panutan bagi daerah lain dalam mempraktikkan nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta, Wirawan Hario Yudo, menekankan bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemungutan suara, tetapi juga upaya kolektif untuk menciptakan kondisi sosial yang harmonis.

Bagi Wirawan, pesta demokrasi harus membawa manfaat positif dan menjadi ajang pembuktian bahwa bangsa Indonesia mampu mengelola perbedaan pandangan secara damai. Mengingat sejarah panjang Indonesia dalam mengelola pemilihan yang aman, Wirawan berharap Yogyakarta bisa menjadi contoh bagaimana sebuah kota bisa menyelenggarakan Pilkada dengan ketenangan dan kedamaian yang menonjol.

Selama proses Pilkada, tahapan kampanye menjadi fokus utama dalam menjaga integritas. Hal ini diungkapkan oleh Jantan Putra Bangsa, Koordinator Divisi Penanganan dan Pengawasan Pelanggaran Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta, yang menyebutkan bahwa masyarakat perlu berperan aktif dalam mengawasi jalannya kampanye.

Pada tahap ini, potensi pelanggaran seperti penggunaan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye hingga penyalahgunaan fasilitas umum bisa terjadi. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran merupakan langkah penting demi terlaksananya kampanye yang jujur dan adil.

Khususnya di Yogyakarta, aturan-aturan terkait lokasi kampanye menjadi sorotan. Tempat ibadah, bangunan yang dimiliki pemerintah, serta fasilitas umum lainnya dilarang digunakan untuk kegiatan politik.
Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan mencegah adanya eksploitasi sarana umum untuk kepentingan pribadi atau golongan. Namun, tanpa kesadaran masyarakat untuk mengawasi, aturan ini akan sulit ditegakkan sepenuhnya.

Selain kampanye, isu lain yang tidak kalah penting adalah praktik politik uang. Meskipun Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah sudah mengatur sanksi bagi siapa saja yang mencoba mempengaruhi pilihan masyarakat dengan uang atau materi, pelaksanaannya masih menemui kendala.

Jantan menjelaskan bahwa kendala teknis dan kurangnya bukti sering kali menjadi penghambat bagi Bawaslu untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran ini. Hal ini memunculkan kebutuhan akan partisipasi masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi praktik money politics, sehingga proses pemilihan dapat berlangsung dengan lebih bersih.

Pelanggaran politik uang bukan hanya merugikan demokrasi, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Tanpa bukti kuat, seperti saksi atau alat bukti yang jelas, Bawaslu sering kali tidak memiliki dasar yang cukup untuk mengambil tindakan.

Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menolak praktik kecurangan. Dengan bersikap kritis dan melaporkan indikasi pelanggaran, masyarakat dapat menjadi penjaga demokrasi yang efektif.

Tindakan tegas akan diambil jika ditemukan pelanggaran, yang menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga netralitas pemilu. Melalui sinergi antara aparat pemerintah dan tokoh masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung aman tanpa insiden yang merusak kedamaian.

Pilkada 2024 bukan hanya tentang siapa yang akan memenangkan pemilihan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat mengelola proses demokrasi ini dengan penuh kesadaran dan kedewasaan. Masyarakat di Kota Yogyakarta dan Pontianak telah menunjukkan niat baik untuk menjadi bagian dari proses ini, menempatkan diri mereka sebagai garda depan yang mendukung keadilan dan ketertiban.

Dari mengawasi kampanye, melaporkan praktik politik uang, hingga menjaga netralitas tempat ibadah, peran serta ini membuktikan bahwa demokrasi bukan hanya milik elite politik, tetapi milik seluruh elemen bangsa.

Kesadaran kolektif masyarakat dalam menyikapi Pilkada 2024 dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. Partisipasi aktif dan keterlibatan dalam setiap tahapan Pilkada menunjukkan bahwa Indonesia memiliki generasi yang paham akan pentingnya kedamaian dalam berpolitik.

Jika kesadaran ini terus dibangun, Pilkada 2024 bukan hanya akan menjadi sukses dalam memilih pemimpin baru, tetapi juga akan menjadi bukti bahwa bangsa ini telah mencapai kematangan dalam berdemokrasi. Mari bersama-sama wujudkan Pilkada yang damai, aman, dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

)* Penulis adalah Kontributor Citaprasada Institute

Waketum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati menegaskan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo merupakan langkah strategis untuk mengget target para investor. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang terus berkembang.

“Bahwa Indonesia ini negara yang sangat besar, sangat luas. Dengan kondisi APBN, itu tidak mungkin bisa melakukan pertumbuhan ekonomi seperti yang kita harapkan, yaitu 8% dalam waktu 5 tahun ini. Jadi perlu ada investasi yang besar-besaran ke Indonesia,” ungkap Rahayu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa juga berharap kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara ‘membawa pulang’ investasi ke Indonesia.

“Diharapkan sepulangnya banyak hal yang bisa dibawa dari hadiah lawatannya ke luar negeri, apakah investasi atau bantuan-bantuan untuk Indonesia ke depan. Karena memang kita juga membutuhkan bantuan investasi dari luar. Jadi harapan kita seperti itu,” ujar Saan.

Untuk diketahui, kunjungan Presiden Prabowo merupakan langkah strategis yang efektif dalam memperkuat ekonomi nasional di tengah tantangan global. Investasi yang berhasil didapatkan diharapkan dapat menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru serta memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Pemerintah optimis dapat menarik banyak investasi demi mencapai target pemerataan ekonomi yang lebih baik, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Melalui langkah ini, Indonesia diharapkan dapat terus mengundang minat investor asing untuk berkontribusi dalam pembangunan negeri.

Sebelumnya Presiden Prabowo menegaskan bahwa investasi kali ini tidak hanya berfokus pada ibu kota atau kota-kota besar, melainkan akan didistribusikan ke berbagai daerah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di kawasan-kawasan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Komitmen investasi ini diharapkan dapat membantu memperkuat sektor-sektor strategis serta mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkelanjutan di Indonesia.

Oleh : Alvi Ramadhan )*
Kunjungan kerja (kunker) Presiden Prabowo ke berbagai negara strategis mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk terus memperluas jalinan kerja sama internasional, khususnya dalam bidang ekonomi. Melalui pertemuan dengan para pemimpin dunia dan investor mancanegara, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia membuka pintu lebar bagi investasi yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi. Kunjungan ini membawa angin segar bagi iklim investasi di Indonesia, di mana banyak investor asing menyambut antusias peluang untuk terlibat dalam proyek-proyek prioritas, mulai dari infrastruktur, energi, hingga sektor industri teknologi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan guna memfasilitasi investasi di Indonesia, pemerintah menawarkan berbagai insentif dan kemudahan bagi investor yang berkomitmen untuk mendukung pemerataan ekonomi. Pentingnya investasi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga pemerataan manfaat bagi masyarakat luas, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Inisiatif ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Selama kunjungan tiga hari di China, Presiden Prabowo telah bertemu dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (National People Congress atau NPC) Zhao Leji. Dalam pertemuannya, China berhasil mendatangkan investasi ke Indonesia sebesar 10,07 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp 157,64 triliun. Kerja sama itu dilakukan antarpengusaha dari kedua negara. Para pengusaha menyepakati sejumlah perjanjian kerja sama yang sejalan dengan program prioritas pemerintah, antara lain di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama dalam negeri, serta di bidang pemajuan sains dan teknologi.

Antusiasme tersebut memperlihatkan bahwa iklim investasi di Indonesia sangat menarik dan menguntungkan bagi investor. Banyak dari investor yang menyampaikan minat untuk terlibat dalam proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang akan membantu menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat ekonomi nasional. Investor juga melihat potensi besar dalam sektor energi terbarukan di Indonesia yang semakin didorong oleh komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan membangun ekonomi hijau.

Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga memperkenalkan sejumlah kebijakan baru yang memudahkan proses perizinan investasi di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif dan efisien, sehingga investasi dapat bergerak lebih cepat dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Inisiatif ini mendapat sambutan positif, terutama dari negara-negara yang telah lama menjadi mitra dagang Indonesia, seperti Jepang, Tiongkok, dan negara-negara Eropa.

Dalam kunjungan ini, pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya kemitraan antara investor asing dengan pelaku usaha lokal. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan transfer pengetahuan dan teknologi yang akan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Langkah ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, di mana sumber daya lokal dapat dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pasca kunjungan mancanegara ke beberapa negara, kesepakatan investasi telah disepakati seperti penandatanganan pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG) dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China Han Jun. Penandatanganan TCG menjadi bagian dari “Implementing Arrangement” yang sebelumnya sudah ditandatangani pemerintah Indonesia dan China pada awal September tahun 2023 lalu.

Tingginya minat investor asing terhadap Indonesia juga menunjukkan bahwa negara ini semakin dipercaya sebagai tujuan investasi yang stabil dan menjanjikan. Stabilitas politik serta upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kemudahan berbisnis menjadi salah satu faktor utama yang mendukung optimisme para investor. Selain itu, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah berupaya keras untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor, termasuk dalam perlindungan investasi dan penyelesaian sengketa secara transparan.

Di dalam pedoman ini berisi poin kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di sekitar daerah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan. Sedangkan ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan meliputi bidang perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Di dalamnya juga mencakup perjanjian terkait pembangunan fasilitas perikanan di darat, termasuk pelabuhan perikanan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikana

Kunjungan mancanegara Presiden Prabowo tidak hanya membawa dampak positif bagi ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara dengan komitmen tinggi terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi. Dalam berbagai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada manfaat sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Kehadiran investor mancanegara di Indonesia diharapkan dapat mempercepat realisasi berbagai proyek pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur dan energi. Dengan semakin meningkatnya investasi, diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih merata, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah terpencil. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dukungan investor asing merupakan sinyal positif bagi Indonesia dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan kemajuan yang berkelanjutan. Dengan terus menjaga stabilitas dan mengoptimalkan iklim investasi, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi baru di kawasan Asia Tenggara. Kunjungan Presiden Prabowo menjadi langkah strategis yang memperkuat kerja sama internasional dan membuka peluang besar bagi pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

)* Mahasiswa pascasarjana tinggal di Surabaya

Peraturan Pemerintah yang ditandatangani pada 5 November 2024 ini memberi angin segar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama mereka yang bergerak di sektor vital seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk menghapuskan utang macet yang tidak mampu mereka bayar akibat berbagai kendala, termasuk dampak bencana dan kesulitan ekonomi lainnya.

“Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi terbitnya peraturan pemerintah ini,” ungkap Sekretaris Komisi II, DPRD PPU, Sujiati dalam pernyataan resminya.

“Kami melihat kebijakan ini sebagai langkah konkret yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi para pelaku UMKM yang berada dalam kondisi sulit, dan sektor pertanian serta perikanan yang selama ini menjadi andalan perekonomian daerah kami,” lanjutnya.

Tiga poin utama terkait kebijakan ini menjadi perhatian Fraksi Gerindra. Pertama, kebijakan penghapusan utang ini diarahkan kepada masyarakat yang terdampak bencana serta UMKM yang telah jatuh tempo dan tidak mampu lagi mengembalikan utangnya. Sektor-sektor vital seperti pertanian dan perikanan yang menghadapi tekanan luar biasa pasca-pandemi menjadi salah satu sektor prioritas.

Kedua, kebijakan ini menetapkan besaran utang yang dapat dihapuskan dengan batas maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan. “Dengan adanya batasan ini, kami berharap bahwa lebih banyak pelaku UMKM yang terdampak bisa merasakan manfaatnya,” lanjut Sujiati.

Fraksi Gerindra juga mengingatkan agar kebijakan ini dilaksanakan secara selektif dan tepat sasaran. Sujiati menegaskan pentingnya peran dinas terkait dalam memastikan bantuan ini dapat diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar berhak dan membutuhkan.

“Kami berharap agar pelaksanaan kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan transparan, sehingga bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” kata Sujiati.

Dalam pandangan Fraksi Gerindra, kebijakan ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan UMKM dapat kembali beroperasi secara maksimal dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. []

Pemerintah Indonesia semakin intensif dalam mengakselerasi perluasan pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya dalam upaya meningkatkan potensi ekspor produk lokal. Beberapa inisiatif strategis telah digagas untuk mendorong UMKM naik kelas, mulai dari pendampingan, perluasan akses pasar, hingga penyediaan akses permodalan.

Menteri Perdagangan, Budi Susanto, menegaskan pentingnya pendampingan rutin serta pengidentifikasian masalah yang dihadapi pelaku UMKM melalui diskusi berkelanjutan. UMKM perlu dipersiapkan dengan baik untuk dapat bersaing di pasar internasional. Upaya ini sejalan dengan target Kemendag yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor nasional hingga 9,6% pada tahun 2029.

Budi Susanto mengatakan program UMKM dalam negeri dapat melakukan ekspor, sehingga pihaknya mengumpulkan para pembina UMKM, agregator, untuk kerja sama bersama-sama. Hal tersebut dalam rangka mencari solusi atas tantangan yang dihadapi UMKM dan menentukan langkah-langkah konkret agar pelaku UMKM segera bisa ekspor. Pendekatan kolaboratif ini melibatkan berbagai pihak, termasuk atase perdagangan di luar negeri yang berperan sebagai perpanjangan tangan dalam membuka akses pasar bagi produk lokal.

Tidak hanya mengandalkan kualitas produk, tetapi daya saing juga harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas manajerial pelaku UMKM. Jika perusahaannya tidak mengerti cara ekspor, itu adalah masalah daya saing. Sehingga pelaku UMKM perlu diajarkan untuk melakukan ekspor. Lewat forum dialog yang diadakan setiap bulan, Kemendag menyediakan ruang bagi pelaku UMKM dan para agregator untuk melakukan business matching guna menciptakan peluang bisnis yang konkret.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, bahwa tahun 2023, sektor UMKM menyumbang sekitar 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau senilai Rp9.580 triliun. Selain itu, UMKM berhasil menyerap 97% dari total tenaga kerja, yang menunjukkan pentingnya sektor ini dalam menyediakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi di Indonesia.

Jumlah pelaku UMKM yang mencapai 66 juta unit usaha dengan daya serap tenaga kerja sekitar 117 juta orang mencerminkan kontribusi besar sektor ini dalam perekonomian nasional. Peran UMKM pun tak hanya terbatas pada kota-kota besar, tetapi juga tersebar di daerah-daerah terpencil, yang menjadikannya motor pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia. Kampanye “Bangga Buatan Indonesia” yang diluncurkan pemerintah turut mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih menghargai dan menggunakan produk dalam negeri.

Sebagian besar produk UMKM menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal, mulai dari makanan, kerajinan, hingga produk berbasis teknologi. Kampanye ini menekankan pada inovasi dan peningkatan kualitas agar produk lokal dapat bersaing di pasar internasional. Untuk mendukung ini, pemerintah mendorong UMKM memanfaatkan teknologi digital dan platform e-commerce agar produk mereka dapat dikenal lebih luas. Dengan pemasaran digital, UMKM tidak lagi terbatas oleh jarak, sehingga potensi untuk menjangkau konsumen global terbuka lebar.

Dalam rangka memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, Kementerian UMKM bersinergi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memberdayakan pelaku UMKM dari akar rumput. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa PNM adalah contoh baik dalam upaya meningkatkan kualitas hidup UMKM melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.

Maman mengapresiasi kontribusi PNM yang telah berhasil merangkul hingga 15 juta nasabah. Ia menegaskan bahwa sektor UMKM perlu dilindungi dan diperkuat karena merupakan aset bangsa yang berharga dan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Maman mengatakan PNM Mekar tidak hanya sekadar aset biasa, tetapi aset bangsa yang penting dan langsung bersentuhan dengan masyarakat paling bawah.

Komitmen pemerintah untuk mengangkat ekonomi rakyat juga tercermin dalam visi Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada ekonomi kerakyatan. Kebijakan afirmatif untuk UMKM menjadi landasan penting dalam strategi ekonomi Presiden Prabowo, di mana setiap kebijakan harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak.

Sebagai langkah konkret, Kementerian UMKM bersama PNM akan membuat klasterisasi UMKM sesuai dengan bidang usahanya. Selain itu, pemerintah akan meluncurkan aplikasi super (super app) untuk mengintegrasikan seluruh data UMKM sehingga lebih mudah memantau dan mendukung kebutuhan para pelaku usaha. Dengan pendekatan ini, masalah yang dihadapi UMKM akan lebih mudah diidentifikasi dan diatasi, termasuk pengelolaan perizinan dan fasilitas pendampingan.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan siap mendukung pendataan pada berbagai jenis usaha yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM. Pihaknya memiliki data aktif 15,2 juta usaha ultra mikro dan jika diakumulasi jumlah nasabah yang telah kami layani sebanyak 21,2 juta nasabah. Diharapkan data tersebut akan semakin melengkapi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh Kementerian UMKM.

Kunjungan Menteri UMKM ke PNM semakin menguatkan semangat Insan PNM dalam memberdayakan UMKM melalui pembiayaan dan pendampingan berkelanjutan. Perlu digaris bawahi bahwa PNM dalam memberikan modal selalu beriringan dengan program pendampingan yang disebut sebagai program pengembangan kapasitas usaha.

Untuk memajukan sektor UMKM, pemerintah juga berupaya memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan melalui program-program seperti pinjaman bunga rendah dan kredit tanpa agunan. Penyediaan pelatihan manajemen bisnis, keuangan, pemasaran, dan teknologi juga disiapkan agar UMKM semakin berdaya saing. Penyederhanaan perizinan dan regulasi yang lebih mudah diakses diharapkan mampu mengurangi beban administrasi bagi pelaku UMKM sehingga mereka bisa fokus pada pengembangan usaha.

Dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan sektor swasta terhadap UMKM membuka peluang besar bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang dan bersaing di pasar internasional. Dengan sinergi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan pelaku UMKM, diharapkan sektor ini semakin berdaya saing dan mampu membawa produk-produk lokal Indonesia mendunia. Melalui pendampingan, perluasan pasar, serta kolaborasi yang strategis, UMKM Indonesia siap menjadi pilar ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi masa depan.

)* Penulis merupakan kontributor Beritakapuas.com

Jakarta – Dalam upaya memerangi peredaran narkoba yang kian meresahkan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. Presiden Prabowo menilai, narkoba bukan hanya ancaman bagi generasi muda, tetapi juga bagi stabilitas dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, sejumlah langkah strategis akan diterapkan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk memperkuat pengawasan dan kolaborasi antara lembaga pemerintah, pihak swasta, hingga masyarakat.

Dalam rapat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Prabowo menyatakan pentingnya implementasi empat strategi utama yang akan memperkuat upaya pemberantasan narkoba.

“Nilai-nilai anti-narkotika harus ditanamkan sejak dini di semua lapisan masyarakat. Kita akan menindak tegas para bandar, menggunakan teknologi canggih untuk pencegahan, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN),” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya partisipasi semua elemen masyarakat dalam perang melawan narkoba.

“Perang melawan narkoba adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap elemen masyarakat harus proaktif menjaga lingkungannya dari ancaman narkoba. Kita akan wujudkan Indonesia yang lebih bersih, aman, dan terbebas dari bahaya narkoba demi masa depan generasi mendatang,” tegasnya.

Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, Presiden Prabowo berharap Indonesia dapat segera terbebas dari jerat narkoba, membangun generasi yang sehat, serta mewujudkan masyarakat yang berdaya dalam menghadapi tantangan bangsa.

Sebagai salah satu wilayah yang rentan terhadap peredaran narkoba, Provinsi Lampung menjadi fokus perhatian dalam langkah strategis ini. Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadilah Astutik, mengungkapkan bahwa daerahnya menjadi salah satu jalur utama perlintasan narkoba menuju berbagai wilayah lain di Indonesia.

“Narkoba beredar secara gelap di Lampung. Daerah ini merupakan daerah jalur perlintasan narkoba menuju daerah lain di Indonesia,” jelas Umi.

Umi Fadilah juga menambahkan bahwa narkoba menyasar masyarakat dari berbagai kalangan, baik dari segi profesi maupun usia. Pengungkapan kasus narkoba terbanyak, menurutnya, berasal dari penindakan di Pelabuhan Bakauheni, pintu masuk utama menuju Pulau Sumatera.

“Sementara pengungkapan kasus-kasus narkoba sejauh ini lebih banyak diekspos dari hasil penindakan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung,” ujarnya.

Di sisi lain, pengawasan terhadap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang rawan menjadi tempat peredaran narkoba juga diperketat. Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua Barat, Haposan Silalahi, menegaskan komitmen dalam menjaga keamanan dan kebersihan lapas dari peredaran narkoba.

“Penguatan pengawasan melalui sidak rutin merupakan langkah konkret dalam mematuhi Arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh Lapas dan Rutan di Papua Barat menerapkan standar keamanan tertinggi dan bebas dari peredaran narkoba,” katanya.

Sebagai bagian dari strategi nasional, empat langkah yang digagas BNN RI juga mendapat sorotan. Pertama, menanamkan nilai-nilai anti-narkotika ilegal melalui edukasi kepada masyarakat sejak usia dini. Kedua, penegakan hukum yang tegas terhadap para bandar dan pengedar. Ketiga, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan. Terakhir, kolaborasi luas antara pemerintah, swasta, serta sektor pendidikan untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam memerangi peredaran narkoba. []