Jakarta — Pemerintah terus memberantas praktik judi daring yang kini menyusup hingga ke lapisan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos). Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengajak seluruh kementerian dan lembaga bersatu padu memerangi perjudian daring melalui literasi digital dan kerja sama lintas sektor.

“Kemenko Polkam bersama-sama dengan Kemensos, PPATK, Bappenas, BPS, Komidigi dan Kemendagri membahas terkait Bansos yang rekeningnya diduga digunakan untuk judi online. Tadi sudah dilakukan penelusuran dan penelitian ulang oleh Kemensos,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi.

Temuan mencengangkan datang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga ini mengidentifikasi sebanyak 571.393 NIK penerima bansos yang terafiliasi dengan aktivitas judi daring, dengan total nilai transaksi mencapai hampir Rp1 triliun.

Syaiful menekankan pentingnya kolaborasi dan konsistensi seluruh pihak untuk memberantas judi daring dari akarnya.
“Pemberantasan perjudian daring merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan nasional yang menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang terkoordinasi, sistematis, dan berkesinambungan dari berbagai elemen, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam penyelesaiannya,” ujarnya.

Kementerian Sosial sebagai lembaga penyalur bansos tidak tinggal diam. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Agus Zainal, memastikan pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh dan mitigasi risiko.

“Kita tidak menutup mata, kita tetap harus melakukan kroscek di lapangan, apakah mereka benar pelaku judi online atau mereka hanya korban yang rekeningnya digunakan tanpa izin atau malah mereka tidak tahu,” ungkap Agus.

Ia menambahkan, langkah awal yang telah dilakukan Kemensos adalah memblokir sementara penyaluran bansos triwulan kedua bagi penerima yang terindikasi, sembari digantikan oleh calon penerima lain yang lebih layak.

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai langkah tegas perlu diambil pemerintah daerah dalam menyikapi temuan ini. Menurutnya, tidak boleh ada toleransi bagi penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan untuk berjudi.

“Intinya harus diberikan sanksi tegas. Jangan sampai warga ini keenakan menggunakan dana bansos untuk judi online, padahal dirinya sudah masuk kategori mampu misalnya. Harus tegas agar bansos ini tepat sasaran dan diberikan ke yang lebih membutuhkan,” tegas Trubus.*

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi meluncurkan skema pendanaan baru bagi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang bertujuan memperluas akses pembiayaan dan memperkuat kelembagaan koperasi di tingkat desa. Skema ini dijamin melalui Dana Desa dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025.

Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Tetty Paruntu menilai, meski pendanaan sudah terjamin, pembinaan terhadap Kopdeskel tetap perlu dilakukan agar semakin profesional.

“Kementerian Keuangan telah menyiapkan skema Dana Desa sebagai penjamin, tetapi koperasi harus terus dibina agar semakin profesional dan berkelanjutan,” kata Christiany

Dirinya mendukung penuh hadirnya PMK 49/2025 yang menjadi bagian dari Program Strategis Nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Aturan ini dinilai sebagai solusi nyata bagi kebutuhan pembiayaan koperasi desa.

“PMK 49 Tahun 2025 adalah terobosan penting yang menjawab kebutuhan koperasi desa akan skema pembiayaan yang fleksibel, terjangkau, dan aman. Dengan aturan ini, Koperasi Desa Merah Putih memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan nasional dengan jaminan yang terukur,” ujar Christiany.

Adapun sumber dana pinjaman berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia (BI), kemudian dialirkan melalui empat bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara): BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Dana ini akan disalurkan kepada koperasi desa yang telah memenuhi syarat kelayakan.

Lebih lanjut, Christiany mengimbau koperasi desa untuk memperkuat tata kelola dan profesionalisme agar dapat mengoptimalkan skema pembiayaan ini.

“Koperasi yang disiplin dalam administrasi, memiliki rencana usaha jelas, dan transparan dalam pengelolaan keuangan akan lebih mudah mendapatkan pendanaan maksimal,” ujar Christiany.

Ia juga memberi catatan penting kepada bank-bank Himbara agar menjalankan mandat ini secara efektif dan tidak membebani koperasi dengan proses birokrasi yang rumit.

“Jangan sampai koperasi desa kesulitan mengakses dana hanya karena hambatan birokrasi atau ketidakjelasan skema penjaminan,” kata Christiany.

Skema ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat di akar rumput.*

Jakarta – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan skema pendanaan yang mendorong pemerataan akses pembiayaan dan penguatan ekonomi rakyat.

“RPOJK tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada UMKM yang sedang kami siapkan, memberikan fleksibilitas bagi bank dalam melakukan analisis kelayakan berdasarkan profil risiko masing-masing,” ujar Dian dalam keterangan tertulis.

Skema ini juga mendorong insentif non-regulatif agar penyaluran kredit ke sektor UMKM, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, agar dapat lebih maksimal dan berkelanjutan.

Penyaluran kredit kepada Koperasi Desa Merah Putih dapat dikategorikan sebagai pembiayaan kepada UMKM, selama tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip tata kelola yang baik.

“Kami mendorong bank menyusun model bisnis dan risk assessment khusus untuk pembiayaan koperasi desa, Kolaborasi ini merupakan kunci untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif dan berdaya saing ” tegas Dian.

Ia juga menekankan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih merupakan peluang penting untuk memperkuat ekosistem keuangan mikro desa. Koperasi Desa dapat berperan sebagai agregator ekonomi desa, sementara BPR menjalankan fungsi intermediasi berbasis mikro dan lokal.

Lebih lanjut, OJK menyambut positif peluncuran 92 Kopdes sebagai proyek percontohan nasional. Dian optimis bahwa kolaborasi strategis antara Kopdes Merah Putih dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan menciptakan sinergi yang saling melengkapi dalam memperkuat sektor keuangan rakyat.

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa penetapan Kopdes Merah Putih sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi tonggak penting dalam transformasi ekonomi berbasis koperasi.

“Kopdes Merah Putih bukan sekadar program pemberdayaan, tetapi dirancang sebagai ekosistem usaha yang memiliki dampak sosial besar dan berkelanjutan,” kata Budi.

Dengan status PSN, program ini mendapat dukungan lintas kementerian, kemudahan regulasi, dan percepatan realisasi anggaran. Budi menambahkan bahwa keberadaan koperasi modern di setiap desa akan membuka jutaan lapangan kerja baru serta mempersempit ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Program Kopdes Merah Putih didesain menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, mulai dari pembiayaan usaha, pelatihan kewirausahaan, hingga pengelolaan hasil produksi lokal. Pemerintah menargetkan pembentukan ribuan Kopdes aktif dalam lima tahun mendatang sebagai motor utama ekonomi rakyat desa.

Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi lokomotif baru pembangunan ekonomi berbasis desa. Skema pendanaan yang inklusif, regulasi yang fleksibel, serta penguatan kapasitas koperasi secara berkelanjutan, menjadi fondasi dari transformasi ekonomi rakyat menuju kemandirian.

[w.R]

Oleh : Khoirul Rayyan Damadewa )*

Koperasi Desa Merah Putih kini berdiri kokoh sebagai simbol keseriusan pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di desa. Melalui arahan Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan keberadaan 80.000 koperasi secara nasional. Inisiatif ini menjadi momentum strategis untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri. Pemerintah menegaskan bahwa yang penting adalah rakyat karena koperasi bukanlah wadah untung pejabat, melainkan alat rakyat agar untung duluan.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengatakan Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis yang bertujuan mendorong kemandirian masyarakat penerima bantuan sosial. Sebagai entitas ekonomi baru di tingkat komunitas, koperasi ini diharapkan menjadi penghubung penting dalam proses transisi dari ketergantungan pada bansos menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan produktif. Hal ini berkaitan dengan pemutusan rantai kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dampak kehadiran Koperasi Desa Merah Putih sangat nyata. Dalam banyak kasus, pendapatan petani meningkat karena adanya akses langsung ke pasar tanpa perantara yang merugikan. Harga pupuk dan bibit bisa ditekan karena dibeli secara kolektif, sementara hasil panen bisa dijual dengan harga yang lebih adil karena dikelola bersama. Selain itu, koperasi ini juga mendorong diversifikasi ekonomi dengan membuka peluang usaha baru di bidang pengolahan hasil pertanian, pariwisata desa, dan layanan UMKM berbasis digital. Semua ini berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja lokal dan memperkuat ketahanan ekonomi desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa kemunculan program ini nantinya untuk mendorong swasembada pangan air dan energi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian ini, Indonesia tidak boleh bergantung pada impor pangan. Indonesia harus berdikari dengan mengedepankan swasembada pangan, air, dan energi. Peran Koperasi Desa Merah Putih menjadi semakin penting dalam ekosistem ini, karena dapat menjadi agregator produksi, penyedia modal usaha, hingga saluran distribusi langsung ke pasar.

Kolaborasi antara Pemerintah dan BUMN juga merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan pada program ini. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) turut ambil bagian secara aktif dalam mendukung program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui peluncuran Digi Koperasi. Platform ini berfungsi sebagai integrator yang menghubungkan koperasi dengan ekosistem rantai pasok BUMN, memberikan akses ke marketplace UMKM, serta menyediakan dashboard untuk memantau kinerja koperasi secara menyeluruh dan real-time.

Direktur Utama PT Telkom, Dian Siswarini, mengatakan bahwa keberadaan Digi Koperasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih menjadi lebih efisien dan efektif melalui sejumlah fitur yang andal. Selain itu, penyediaan internet berkecepatan tinggi juga merupakan hal yang penting untuk dikelola. Keterlibatan aktif Telkom dalam program ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memperkuat perekonomian desa melalui pemanfaatan teknologi digital.

Lebih lanjut,  transformasi digital di sektor koperasi merupakan langkah penting dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional. Dengan memanfaatkan Digi Koperasi, koperasi-koperasi desa tidak hanya mampu menjalankan kegiatan operasional secara lebih transparan dan akuntabel, tetapi juga dapat mengakses data secara real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Telkom juga menyediakan dukungan teknis dan pelatihan bagi pengurus koperasi agar dapat mengoptimalkan penggunaan platform ini secara mandiri.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengapresiasi program Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Pihaknya menegaskan bahwa koperasi adalah wujud gotong royong sejati dari, oleh, dan untuk rakyat yang mampu membangkitkan semangat kemandirian desa. Peran aktif masyarakat sebagai pelaku utama koperasi menjadi kunci sukses program ini di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya juga mendorong agar pendidikan kewirausahaan, literasi digital, dan pelatihan manajerial diperkuat di level desa, sehingga koperasi tidak hanya menjadi simbol kebersamaan, tetapi juga instrumen nyata dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mengentaskan kemiskinan secara sistemik.

Ke depan, koperasi desa harus mampu menjadi pusat ekonomi mikro yang terhubung dengan pasar nasional bahkan internasional. Dengan dukungan teknologi, pendampingan, dan akses pembiayaan yang memadai, koperasi-koperasi ini dapat berkembang menjadi entitas bisnis yang profesional namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal. Ini adalah kesempatan emas bagi desa-desa seluruh Indonesia untuk bangkit, tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai motor penggerak kemajuan bangsa dari tingkat paling bawah.

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan bukti nyata bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dapat dimulai dari desa. Melalui kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat, program ini menjadi titik tolak menuju kemandirian desa yang berkelanjutan. Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi model pengembangan ekonomi kerakyatan yang tangguh, adaptif, dan mampu memperkuat ketahanan sosial-ekonomi bangsa. Dengan dukungan berkelanjutan dari semua pihak, koperasi ini tidak hanya akan menjadi penggerak ekonomi lokal, tetapi juga fondasi kuat dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaulat dari desa ke kota.

)* Penulis Merupakan Pengamat Bidang Ekonomi dan UMKM

Oleh : Andika Pratama )*

Transformasi ekonomi Indonesia saat ini tengah memasuki babak baru, di mana kerja sama internasional menjadi bagian integral dari upaya membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pertemuan antara Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dengan pemilik utama J&F Investimentos, Joesley Batista, menjadi penanda penting arah kebijakan baru yang mengedepankan sinergi antara kekuatan industri global dan semangat gotong royong koperasi desa.

Pertemuan yang berlangsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto ini tidak sekadar menjadi ajang diplomasi ekonomi biasa, tetapi mencerminkan tekad pemerintah untuk menjadikan koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional ke depan. Melalui kerja sama dengan entitas global seperti J&F Investimentos yang memiliki portofolio luas di sektor energi, pangan, dan teknologi keuangan Indonesia menunjukkan keterbukaan terhadap inovasi dan investasi strategis yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi akar rumput.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan inisiatif terobosan yang dirancang untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan prinsip keadilan, pemberdayaan, dan gotong royong, koperasi ini menjadi wadah partisipatif bagi warga desa untuk mengelola potensi lokal secara kolektif dan berkelanjutan. Melalui kerja sama internasional yang terarah, seperti yang tengah dijajaki dengan J&F Investimentos, koperasi desa tak hanya menjadi alat distribusi ekonomi nasional, tetapi juga aktor aktif dalam jaringan ekonomi global.

Minat Joesley Batista terhadap program ini patut mendapat perhatian serius. Ketertarikannya tidak berhenti pada aspek investasi, tetapi juga pada pendekatan pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang selama ini menjadi kekuatan utama koperasi di Indonesia. Keinginannya untuk mengunjungi langsung koperasi-koperasi desa di tanah air bahkan membuka peluang bagi transfer pengetahuan dan pengalaman, yang tidak hanya berdampak positif bagi Indonesia, tetapi juga dapat menginspirasi negara lain seperti Brasil dalam memperkuat komunitas ekonomi di pedesaan.

Dari sisi pemerintah, keseriusan dalam membangun ekosistem koperasi yang inklusif dan berdaya saing global semakin terlihat. Menteri Budi Arie menegaskan bahwa model bisnis terintegrasi yang dikembangkan oleh J&F dengan mencakup sektor pangan, energi, hingga keuangan digital selaras dengan arah pengembangan koperasi di Indonesia yang kini tidak lagi terbatas pada aktivitas simpan pinjam, melainkan meluas pada pengelolaan industri strategis yang berbasis komunitas. Artinya, koperasi desa tidak lagi dianggap sebagai pelengkap, melainkan sebagai aktor utama yang mampu menopang transformasi ekonomi nasional.

Kolaborasi internasional ini juga menjadi cerminan bahwa dunia mulai memandang koperasi sebagai model ekonomi yang relevan dan adaptif terhadap tantangan zaman. Di tengah perubahan iklim ekonomi global, ketimpangan sosial, dan krisis kepercayaan terhadap model ekonomi konvensional, koperasi muncul sebagai alternatif yang menawarkan keberlanjutan, keadilan, dan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan dukungan teknologi dan jaringan internasional, koperasi Indonesia kini memiliki peluang besar untuk naik kelas menjadi pemain penting dalam rantai nilai global.

Namun, kerja sama ini harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap bentuk investasi yang masuk ke dalam koperasi desa tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokal, menjaga kedaulatan ekonomi masyarakat, dan tidak menjadikan koperasi sekadar alat ekspansi bisnis semata. Diperlukan regulasi yang tegas dan transparan, serta pengawasan yang partisipatif agar koperasi tidak kehilangan jati dirinya sebagai organisasi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil.

Langkah strategis yang diambil Menteri Koperasi ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa masa depan ekonomi Indonesia terletak pada kolaborasi lintas batas yang berakar pada kekuatan lokal. Koperasi desa, dengan segala potensi dan tantangannya, kini berada di pusat pusaran perubahan global. Menjadikannya pilar ekonomi masa depan bukan sekadar retorika, tetapi harus diwujudkan melalui kemitraan nyata, dukungan teknologi, serta komitmen bersama antara negara dan dunia usaha.

Kehadiran J&F Investimentos dalam agenda strategis ini juga menunjukkan bahwa model ekonomi kerakyatan yang selama ini dibangun oleh Indonesia mulai mendapat pengakuan dan ketertarikan global. Dengan pendekatan yang tepat, program seperti Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi model ekspor unggulan dalam diplomasi ekonomi Indonesia. Bukan hanya mengekspor produk, tetapi juga mengekspor nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong sebagai fondasi ekonomi yang inklusif.

Dengan sinergi yang tepat, Koperasi Desa Indonesia berpotensi menjadi model ekonomi masa depan yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga memiliki nilai sosial yang tinggi. Dunia kini mulai melihat bahwa kekuatan ekonomi tidak hanya terletak pada akumulasi modal, melainkan juga pada kemampuan kolektif masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Koperasi desa adalah cerminan dari kekuatan itu, dan kerja sama internasional yang dijalankan dengan bijak akan mempercepat lahirnya masa depan ekonomi Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berdaulat.

*Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Jakarta — Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini terbukti memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, serta membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk naik kelas dan menembus pasar regional.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya mendorong lebih banyak pengusaha UMKM terlibat dalam rantai pasok program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Sampai saat ini program MBG terbukti memberikan efek dan manfaat yang luar biasa bagi rakyat Indonesia,” kata Maman.

Maman menuturkan, pengusaha UMKM yang terlibat dalam ekosistem MBG telah menerima banyak manfaat.

Ia mendapati, UMKM yang terlibat dalam MBG mampu menyuplai bahan pangan dalam jumlah lebih banyak ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bahkan bisa mencapai 1 ton sayuran untuk MBG.

“Ibu-ibu usaha mikro awalnya cuma dua orang, sekarang jadi 100 orang. Semula suplai hanya ke Tangerang Selatan, sekarang sudah sampai ke Bogor,” katanya.

Senada, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana juga mengatakan progran MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak. Namun juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui pelibatan pelaku UMKM koperasi, hingga BUMDes di seluruh Indonesia.

“Selain memberikan asupan gizi kepada anak-anak, program MBG juga menghadirkan efek ekonomi luar biasa besar. Ada prinsip ekonomi sederhana yang bergerak di lapisan bawah masyarakat,” ujar Dadan.

Menurut Dadan, pelaksanaan program ini juga telah membuka lapangan kerja secara masif. Satu supplier sayuran yang dikunjunginya di Pamulang, misalnya, mempekerjakan 15 orang pekerja lokal.

“Bahkan para pekerja di dapur layanan pun telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini tujuannya untuk memberikan perlindungan sosial,” ucap Dadan.

Pemerintah optimistis, melalui keberlanjutan Program MBG, akan tercipta ekosistem ekonomi lokal yang sehat dan mandiri. Program ini menjadi contoh nyata bagaimana intervensi negara dapat menciptakan dampak ganda, menyehatkan generasi bangsa dan mengangkat UMKM ke level yang lebih tinggi.

Keberhasilan MBG akan menjadi tolak ukur peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Sehingga optimisme membangun kolaborasi antara lembaga dan instansi menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

Banten – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mendorong keterli-batan pelaku UMKM dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di-canangkan Presiden Prabowo Subianto. Program ini tidak hanya berkontribusi dalam pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan para pelaku UMKM di berbagai daerah.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan bahwa program MBG telah memberikan dampak positif yang signifikan. Pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem MBG mendapatkan banyak keuntungan dari peningkatan permintaan bahan pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Sampai saat ini program MBG terbukti memberikan efek dan manfaat yang luar biasa bagi rakyat Indonesia,” ujar Menteri Maman.

Menurut Maman Abdurrahman, UMKM yang berpartisipasi dalam program ini mampu menyuplai bahan pangan dalam jumlah yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya, bahkan mencapai 1 ton sayuran untuk kebutuhan MBG.

Ia memberikan contoh perkembangan UMKM yang sebelumnya hanya melibatkan dua orang ibu rumah tangga kini telah berkembang hingga 100 orang. Selain itu, jangkauan suplai yang awalnya hanya di Tangerang Selatan, kini telah meluas sampai ke wilayah Bogor.

Selain mendorong peningkatan produksi, Maman Abdurrahman juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas dan higienitas bahan pangan yang dipasok.

“Kelalaian yang bisa saja terjadi dapat menimbulkan masalah bagi keberlangsungan program MBG,” kata Menteri Maman.

Ia juga mengimbau pelaku UMKM agar memperkuat manajemen operasional usahanya agar kuali-tas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan tetap terjaga.

Sebagai langkah pendukung, Kementerian UMKM melalui Deputi Bidang Usaha Mikro telah melakukan pembinaan terhadap 30 pengusaha UMKM agar mereka dapat memenuhi persyaratan menjadi pemasok bahan pangan MBG. Pembinaan ini diharapkan mampu meningkatkan profe-sionalisme dan kapasitas UMKM dalam mendukung program pemerintah.

Sementara itu,, Co-founder CV ST Jaya Mandiri, Seno Gumelar, mengatakan bahwa keterlibatan UMKM dalam program ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru, khususnya bagi masyarakat sekitar dapur SPPG, terutama para ibu rumah tangga.

“Semoga Kementerian UMKM bisa membina UMKM supaya bisa lebih baik. Harapannya UMKM bisa melayani lebih dari sekarang jadi kita bisa memberdayakan masyarakat yang lebih besar,” ujar Seno Gumelar.

Keberhasilan program MBG yang melibatkan UMKM ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi anta-ra pemerintah dan pelaku usaha mikro mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan pembinaan dan penguatan mana-jemen, UMKM diharapkan terus berkembang dan berperan lebih besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Oleh : Ricky Rinaldi )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun masa depan Indonesia melalui kebijakan yang bukan hanya menyentuh kebutuhan dasar, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelaku ekonomi akar rumput. Salah satu kebijakan unggulan yang kini menjadi perhatian publik adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—sebuah terobosan yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga membawa angin segar bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di bidang pertanian dan pangan lokal.

Melalui program ini, pemerintah menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dari kalangan anak-anak sekolah. Namun, dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar angka. MBG dirancang sebagai ekosistem strategis yang mengintegrasikan berbagai sektor, termasuk UMKM pertanian, industri olahan makanan, serta teknologi digital untuk distribusi dan transparansi anggaran.

Sektor pertanian kini menjadi salah satu pemain kunci dalam pelaksanaan MBG. Bukan hanya karena mereka menyuplai bahan pokok makanan bergizi, tetapi juga karena mereka berperan aktif sebagai mitra lokal yang siap menjawab tantangan distribusi di berbagai daerah. Di sinilah potensi UMKM benar-benar diuji dan didorong untuk berkembang.

Dalam pemberitaan media sepanjang Juli 2025, banyak tokoh pemerintah memberikan pernyataan yang menunjukkan dukungan penuh terhadap MBG dan dampaknya bagi ekonomi lokal. Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG bukan semata-mata program bantuan konsumtif, melainkan bagian integral dari visi besar Indonesia Emas 2045. Ia menyatakan bahwa MBG harus dilihat sebagai kebijakan yang menyentuh masa depan anak-anak sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional dari bawah.

Prabowo juga melihat MBG sebagai contoh nyata bagaimana negara hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat, memastikan bahwa setiap anak Indonesia tidak hanya kenyang, tetapi juga tumbuh sehat dan cerdas. Ia memandang kebijakan ini sebagai simbol kepemimpinan strategis yang berdampak jangka panjang, terutama dalam mengangkat UMKM lokal sebagai tulang punggung perekonomian desa.

Tak hanya dari sisi kepemimpinan nasional, dukungan juga datang dari aspek teknologi pemerintahan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi elemen krusial dalam kesuksesan program MBG. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan program yang menyasar puluhan juta anak tentu membutuhkan sistem berbasis data yang akurat, transparan, dan efisien.

Nezar memaparkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sistem digital yang memungkinkan pengawasan langsung terhadap proses distribusi, kualitas makanan, serta keterlibatan UMKM lokal. Ia menyebut bahwa pendekatan digital akan meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke tangan yang tepat, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan gizi anak.

Lebih jauh lagi, digitalisasi memungkinkan pemerintah mendeteksi titik-titik rawan distribusi atau potensi kendala logistik, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Dengan data real-time, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan, melakukan intervensi cepat, dan melibatkan pelaku usaha setempat untuk solusi bersama. Di sinilah UMKM, khususnya di sektor pertanian, memegang peranan sentral—menyediakan bahan makanan segar, lokal, dan sesuai dengan selera budaya setempat.

Dukungan dari berbagai kalangan juga semakin menguatkan legitimasi program ini. Pada akhir Juli 2025, media nasional mencatat dukungan dari UNICEF terhadap program MBG. Organisasi internasional itu melihat MBG sebagai langkah nyata pemerintah Indonesia dalam memperkuat jaring pengaman sosial, meningkatkan kualitas hidup anak-anak, serta menekan angka stunting secara signifikan. Mereka menilai keterlibatan komunitas lokal, termasuk petani kecil dan produsen pangan daerah, sebagai praktik baik yang layak dijadikan contoh global.

Selain manfaat langsung bagi anak-anak, MBG juga menjadi pendorong ekonomi mikro di banyak daerah. Ketika pemerintah menetapkan standar gizi untuk setiap menu makanan, UMKM lokal—mulai dari petani sayur, peternak ayam, pengrajin tahu-tempe, hingga pengolah makanan ringan bergizi—ikut terangkat dalam sistem pengadaan bahan pangan. Banyak dari mereka kini menjadi bagian dari rantai pasok tetap yang mendapat pelatihan, sertifikasi, hingga akses ke pembiayaan mikro.

Pemerintah daerah pun menunjukkan antusiasme serupa. Sejumlah bupati dan walikota mulai menyusun strategi pelibatan UMKM lokal dalam pelaksanaan MBG. Mereka menyadari bahwa jika dikelola dengan baik, program ini bukan hanya menyehatkan generasi muda, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, menghidupkan pasar rakyat, dan meningkatkan daya beli masyarakat desa.

Dalam jangka menengah, MBG diproyeksikan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Ketika konsumsi bahan pangan naik secara rutin dan terjadwal, petani dan pelaku UMKM akan memiliki kepastian pasar. Ini berpotensi mengurangi praktik tengkulak dan meningkatkan nilai jual produk lokal, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian di tengah serbuan produk impor.

Tak dapat dipungkiri, pelaksanaan program sebesar MBG tentu menghadapi tantangan. Mulai dari kapasitas produksi UMKM yang masih terbatas, tantangan logistik di wilayah terpencil, hingga potensi birokrasi berbelit. Namun, dengan pendekatan kolaboratif dan dukungan teknologi digital, pemerintah menunjukkan bahwa tantangan itu bisa diubah menjadi peluang.

Program MBG bukan sekadar “memberi makan”, tetapi merupakan investasi sosial dan ekonomi jangka panjang. Ia menjadi refleksi dari komitmen negara yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan makro, tetapi juga pada pembangunan manusia sejak dini.

Melalui program ini, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kebijakan gizi bisa menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Dan yang terpenting, anak-anak Indonesia kini tidak hanya punya harapan akan masa depan yang cerah, tetapi juga sarapan yang sehat dan penuh makna setiap harinya.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Anjas Tama )*

Program Makan Bergizi (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan gizi anak dan ketahanan pangan nasional, tetapi juga berpotensi besar menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi mikro di Indonesia. Dalam konteks pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, MBG mampu menjangkau dua dimensi penting sekaligus: peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sektor ekonomi rakyat.

Melalui pengadaan bahan pangan lokal, pelibatan UMKM dalam rantai pasok, hingga penciptaan lapangan kerja di tingkat desa dan kelurahan, program ini membuka ruang yang luas bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi mikro yang sebelumnya tersebar dan tidak terorganisasi dengan baik.

Keberhasilan MBG sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi mikro tidak terlepas dari pendekatan berbasis komunitas yang digunakan. Pemerintah tidak menjadikan program ini sebagai kebijakan satu arah dari atas ke bawah, melainkan melibatkan masyarakat secara langsung sebagai pelaksana dan penerima manfaat.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran sebagai Creating Demand (New Emerging Market) sekaligus Offtaker terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Ia juga optimis bahwa pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar, terbukanya peluang baru bagi usaha F&B, peningkatan potensi wirausaha yang baru serta peningkatan produktivitas wilayah dengan adanya pergerakan ekonomi yang baik.

Sebagai contoh, ibu-ibu PKK, pelaku UMKM kuliner, petani lokal, hingga koperasi desa diberdayakan untuk memasok dan mengelola distribusi makanan bergizi ke anak-anak sekolah, kelompok rentan, dan masyarakat kurang mampu. Model partisipatif ini bukan hanya memperluas cakupan distribusi bantuan makanan, tetapi juga menghidupkan kembali roda ekonomi di level akar rumput yang selama ini terabaikan oleh sistem distribusi pangan modern.

Dalam praktiknya, pengadaan bahan pangan untuk MBG memprioritaskan produk lokal, seperti sayur, buah, telur, ikan, dan sumber karbohidrat non-beras yang tersedia di lingkungan sekitar. Ini memberi ruang bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku agribisnis kecil untuk memasarkan hasil produksinya dengan harga yang lebih stabil dan tanpa rantai distribusi yang panjang.

MBG secara tidak langsung menciptakan pasar baru bagi produk lokal yang sebelumnya sulit bersaing dengan produk impor atau hasil industri besar. Ketika permintaan terhadap bahan pangan lokal meningkat secara konsisten, maka produksi pun terdorong untuk berkembang, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan peternakan skala kecil.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,86 persen, pihaknya juga menegaskan bahwa program MBG hanyalah salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan naiknya standar kualitas, maka daya saing produk UMKM di pasar terbuka juga ikut meningkat. Secara simultan, pelaku usaha mendapat pendampingan dari pemerintah daerah maupun institusi pendidikan agar mampu mempertahankan kualitas layanan, membukukan transaksi secara transparan, hingga mengakses permodalan dari lembaga keuangan mikro.

Tak hanya sektor produksi dan pengolahan, MBG juga menyentuh aspek distribusi dan logistik. Dalam rangka menjamin ketepatan sasaran dan waktu distribusi makanan bergizi, banyak daerah mengembangkan jejaring logistik berbasis komunitas yang dikelola oleh karang taruna, koperasi, atau usaha jasa pengantaran lokal. Aktivitas ini memunculkan peluang kerja baru, khususnya bagi pemuda desa dan masyarakat urban yang selama ini kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap.

Selain itu, penggunaan platform digital untuk pendataan, pemesanan, dan pelaporan juga mendorong literasi digital di kalangan pelaku ekonomi mikro. Ini menjadi fondasi penting bagi digitalisasi UMKM di masa mendatang.

Efek domino dari MBG terhadap ekonomi mikro juga terlihat dalam peningkatan pendapatan rumah tangga dan penguatan daya beli lokal, dimana ketika masyarakat terlibat aktif dalam rantai pasok MBG. Di banyak daerah, uang yang berputar dari program MBG telah membantu menghidupkan kembali pasar tradisional yang sebelumnya lesu akibat pandemi dan krisis ekonomi global. Ini memperlihatkan bahwa investasi sosial melalui MBG sesungguhnya berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi lokal.

Tak kalah penting, MBG mendorong munculnya kolaborasi lintas sektor yang produktif. Pemerintah daerah, BUMDes, sektor swasta, LSM, dan dunia pendidikan mulai terlibat aktif dalam mendukung keberlangsungan program, baik melalui pembiayaan, pelatihan, hingga pengawasan mutu. Dengan ekosistem yang semakin terbangun, pelaku usaha kecil dan menengah tidak lagi berjalan sendiri, melainkan mendapat dukungan dari ekosistem yang saling terhubung dan saling menguatkan.

Melihat potensi besar yang ditawarkan, MBG perlu diposisikan bukan sekadar sebagai program bantuan sosial, melainkan sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang strategis. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi, insentif fiskal bagi pelaku ekonomi mikro yang terlibat, serta sistem monitoring yang transparan dan adaptif.

Selain itu,penting untuk terus meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal agar tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga inovator dalam menyediakan makanan bergizi yang kreatif, terjangkau, dan sesuai dengan preferensi masyarakat setempat.

Ketika gizi anak-anak Indonesia terpenuhi dan ekonomi mikro tumbuh kuat secara bersamaan, maka bangsa ini sedang menyiapkan fondasi yang kokoh untuk menyongsong masa depan yang lebih mandiri, sehat, dan berdaya saing.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pengibaran bendera bajak laut bergambar simbol One Piece memantik perhatian serius pemerintah dan tokoh nasional. Aksi tersebut dinilai bukan hanya tindakan iseng, melainkan pelanggaran terhadap hukum dan pelecehan terhadap kehormatan simbol negara, khu-susnya bendera Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan, Budi Gunawan, menegaskan bah-wa tindakan mengibarkan bendera selain Merah Putih, terlebih dalam posisi yang menyandingkan atau bahkan menempatkan bendera negara di bawah simbol lain, merupakan pelanggaran hukum.

“Pengibaran bendera Merah Putih sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Jika dikibarkan bersama simbol lain, apalagi bendera fiksi, maka itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana,” tegas Budi Gunawan.

Penegasan ini bukan tanpa dasar. Momentum Hari Kemerdekaan memiliki nilai sakral yang tak boleh dicemari simbol asing yang tidak memiliki hubungan historis atau legal dengan negara.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, turut menyoroti adanya laporan intelijen mengenai potensi gerakan terorganisir di balik fenomena ini.

“Gelombang pengibaran bendera bajak laut tidak bisa dianggap angin lalu. Ini berpo-tensi menjadi alat provokasi untuk mengganggu persatuan nasional,” ujar Dasco Ah-mad.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga simbol negara tetap steril dari pengaruh budaya pop yang berlebihan, apalagi jika berpotensi melemahkan semangat kebangsaan.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR, Firman Soebagyo, menyebut tindakan ter-sebut dapat dikategorikan sebagai bentuk makar simbolik.

“Ini bukan ekspresi budaya, tapi bentuk provokasi yang bisa merusak kewibawaan negara,” tegas Firman Soebagyo.

Ia mendesak aparat hukum untuk segera menindak tegas pelaku agar ada efek jera di masyarakat.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Ketua Umum Laskar Merah Putih (LMP), HM. Arsyad Cannu.

“Bendera Merah Putih adalah identitas bangsa yang tidak boleh disandingkan dengan simbol fiksi. Ini soal kedaulatan dan harga diri bangsa,” ujar Arsyad Cannu.

Dari sisi akademik, peneliti kebijakan publik, Riko Noviantoro, menegaskan pentingnya membedakan antara simbol negara dan budaya populer.
“Simbol kenegaraan memiliki kedudukan hukum. Pelecehan terhadapnya harus disikapi dengan sanksi yang tegas,” jelas Riko Noviantoro.

Sementara itu, sosiolog Universitas Parahyangan, Garlika Martanegara, melihat fenom-ena ini sebagai tanda melemahnya nasionalisme di era digital.
“Anak muda terjebak dalam euforia tren tanpa memahami makna simbol negara. Ini ba-haya laten terhadap nasionalisme,” ujar Garlika Martanegara.

Pemerintah dan para tokoh menekankan bahwa pada momen kemerdekaan, hanya bendera Merah Putih yang layak berkibar. Tindakan menyandingkannya dengan simbol lain bukan hanya bentuk kelalaian, tetapi juga bentuk perendahan terhadap perjuangan bangsa.