Jakarta — Menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Koordinator Pusat Badan Ekesekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, Muksin Mahu, mengeluarkan seruan nasional kepada seluruh mahasiswa di Indonesia untuk mengibarkan bendera Merah Putih sepanjang bulan Agustus. Seruan ini mencakup pengibaran di lingkungan kampus, asrama, dan pemukiman, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan dan semangat nasionalisme.

Muksin menegaskan bahwa tidak ada simbol lain yang pantas menggantikan kehormatan Sang Saka Merah Putih sebagai lambang negara. Ia menyoroti tren pengibaran bendera bajak laut ala serial One Piece yang dinilai tidak tepat dalam konteks peringatan kemerdekaan.

“Fenomena pengibaran bendera bajak laut dalam konteks bulan kemerdekaan adalah tindakan yang keliru, bahkan bisa menjadi provokasi yang membahayakan semangat persatuan. Ini adalah bentuk ketidakpekaan terhadap sejarah perjuangan para pahlawan,” tegas Muksin.

Ia menambahkan bahwa simbol fiksi yang identik dengan pemberontakan tidak layak disandingkan dengan Merah Putih.

“Bendera itu bukan mainan. Ia adalah identitas dan harga diri negara. Kita harus mengedukasi publik, khususnya generasi muda, agar tidak terbawa arus tren yang melecehkan simbol-simbol negara,” ujarnya.

BEM Nusantara juga akan menyebarkan seruan ini ke seluruh pengurus daerah dan kampus se-Indonesia, dengan agenda pengibaran serentak, lomba tradisional, diskusi kebangsaan, dan narasi positif di media sosial sepanjang bulan Agustus.

“Agustus ini harus kita jadikan sebagai bulan perenungan kolektif. Mari kita bangkitkan kembali semangat gotong royong, keberagaman, dan solidaritas nasional melalui langkah sederhana namun bermakna—mengibarkan Merah Putih dengan penuh kebanggaan,” pungkas Muksin.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menilai pengibaran bendera bajak laut sebagai bentuk provokasi yang bisa menurunkan wibawa dan derajat Merah Putih.

“Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri untuk tidak memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa,” ujar Budi.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap mengapresiasi kreativitas masyarakat, selama tidak melewati batas dan mencederai simbol negara. **

Oleh : Fajar Dwi Santoso )*

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, publik dihebohkan dengan fenomena pengibaran bendera bergambar bajak laut One Piece di beberapa daerah. Aksi ini memicu keprihatinan dan kecaman dari berbagai pihak karena dianggap mencederai kehormatan Bendera Merah Putih yang merupakan simbol persatuan dan kemerdekaan bangsa. Pemerintah bersama tokoh masyarakat menegaskan bahwa tindakan ini bukanlah sekadar ekspresi budaya populer, tetapi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berpotensi menjadi provokasi berbahaya di tengah momentum sakral kemerdekaan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menilai fenomena ini sebagai tindakan serius yang melanggar aturan hukum. Ia mengingatkan bahwa Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah mengatur secara tegas tata cara pengibaran bendera negara. Menurutnya, tidak ada pihak yang boleh mengibarkan bendera Merah Putih di bawah atau bersanding dengan lambang atau bendera lain. Budi menilai, pengibaran bendera bajak laut One Piece jelas merendahkan kesucian simbol negara, apalagi dilakukan menjelang peringatan kemerdekaan yang seharusnya menjadi ajang memperkuat nasionalisme.

Ia menambahkan bahwa tindakan ini tidak bisa dipandang sebagai hiburan atau kreativitas semata. Mengganti posisi atau menyaingi kehormatan Merah Putih dengan simbol fiksi adalah bentuk pelanggaran yang merusak makna perjuangan para pahlawan. Budi menegaskan bahwa setiap tindakan yang merendahkan simbol negara dapat diproses secara pidana karena melemahkan wibawa bangsa di mata publik.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap fenomena ini. Ia menyebut, laporan intelijen mengindikasikan adanya gerakan yang sengaja menyebarkan simbol non-negara untuk mengacaukan persatuan nasional. Dasco menilai bahwa pengibaran bendera bajak laut bukan hanya masalah individu, melainkan potensi provokasi yang bisa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah momen pemersatu, bukan ruang untuk menampilkan simbol fiksi yang tidak memiliki nilai historis perjuangan.

Senada dengan itu, anggota DPR RI Fraksi PKB, Anna Mu’awanah, meminta masyarakat lebih peka terhadap fenomena semacam ini. Menurutnya, jika dibiarkan, pengibaran bendera fiksi berpotensi mengikis kepekaan generasi muda terhadap simbol-simbol perjuangan bangsa. Anna menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh kebablasan hingga menyinggung martabat negara. Ia mengingatkan bahwa bendera bajak laut, meski populer di kalangan penggemar budaya pop, memiliki citra negatif yang tidak pantas dikibarkan berdampingan dengan Merah Putih dalam konteks kenegaraan.

Pandangan hukum juga disampaikan oleh aktivis hukum Mohammad Trijanto. Ia menilai bahwa mengganti atau mendampingi bendera negara dengan simbol fiktif adalah tindakan yang melanggar konstitusi. Menurutnya, tindakan ini bukanlah soal kreativitas atau hiburan, tetapi pelecehan hukum dan perendahan martabat nasional. Trijanto menekankan bahwa pelaku pengibaran bendera fiksi berpotensi dikenakan sanksi pidana karena secara langsung merusak kehormatan negara dan melecehkan simbol yang telah diperjuangkan dengan darah dan pengorbanan para pahlawan bangsa.

Sementara itu, sosiolog Universitas Parahyangan, Garlika Martanegara, menilai fenomena ini sebagai tanda menurunnya literasi digital dan nasionalisme di kalangan generasi muda. Menurutnya, banyak anak muda yang terjebak dalam tren viral tanpa memahami konsekuensi sosial dan hukum di baliknya. Garlika mengingatkan bahwa tindakan pengibaran bendera bajak laut bersanding dengan Merah Putih justru dapat memperlemah rasa hormat terhadap sejarah perjuangan bangsa yang selama ini menjadi pondasi persatuan.

Para tokoh masyarakat menegaskan bahwa pengibaran Bendera Merah Putih adalah hak eksklusif negara dan tidak boleh diposisikan sejajar dengan simbol lain. Bendera Merah Putih bukan sekadar kain berwarna merah dan putih, tetapi identitas historis, filosofis, dan yuridis yang merepresentasikan pengorbanan para pahlawan. Mengibarkan bendera fiksi di ruang publik, apalagi pada momen peringatan kemerdekaan, bukan hanya tidak pantas secara etika, tetapi juga melanggar hukum yang berlaku.

Menjelang peringatan HUT RI ke-80, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap provokasi yang mencoba merusak makna kemerdekaan. Pengibaran bendera One Piece tidak dapat dianggap remeh karena berpotensi menciptakan konflik sosial, mengaburkan semangat persatuan, dan bahkan mengarah pada tindakan yang dapat dipidana. Publik diharapkan tidak ikut-ikutan dalam tren yang menodai kehormatan Merah Putih, tetapi justru memperkuat penghormatan terhadap simbol negara sebagai bentuk cinta tanah air dan penghargaan terhadap pengorbanan para pahlawan.

Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT RI ke-80 bukan sekadar persoalan tren budaya pop atau ekspresi kreatif semata. Berbagai tokoh menilai tindakan ini adalah bentuk pelanggaran hukum yang merendahkan kehormatan Bendera Merah Putih sebagai simbol persatuan bangsa. Penggunaan bendera fiksi berdampingan atau menggantikan bendera negara tidak hanya melanggar norma sosial dan undang-undang, tetapi juga berpotensi menjadi alat provokasi yang merusak rasa nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk tidak terjebak dalam aksi viral yang mengaburkan makna perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Momentum sakral kemerdekaan seharusnya menjadi waktu untuk mengibarkan satu bendera, Merah Putih, sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pemerintah dan berbagai kalangan menyerukan agar tindakan provokatif seperti pengibaran bendera fiksi segera dihentikan, serta meminta aparat penegak hukum menindak tegas pelakunya. Hanya dengan menjaga marwah Bendera Merah Putih, semangat perjuangan dan persatuan Indonesia dapat terus terjaga untuk generasi mendatang.

Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya

Oleh : Umar Adisusanto )*

Program Cek Kesehatan Gratis di Sekolah adalah langkah konkret yang mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga masa depan generasi muda. Melalui kebijakan ini, pemerintah memastikan bahwa kesehatan anak-anak Indonesia diperiksa sejak dini, sekaligus membangun budaya hidup sehat sejak usia sekolah.

Diluncurkan serentak pada Senin, 4 Agustus 2025, di 12 sekolah dan madrasah yang tersebar di berbagai daerah, program ini menjadi bagian integral dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk sumber daya manusia Indonesia yang unggul, sehat, dan tangguh. Dalam pelaksanaan perdananya, Menteri Agama Nasaruddin Umar turut meninjau langsung jalannya pemeriksaan di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Kedoya, Jakarta Barat. Ia menilai bahwa program ini bukan sebatas wacana politik, melainkan realisasi nyata dari komitmen presiden kepada rakyat. Menurutnya, kehadiran negara dalam bentuk layanan medis gratis di lingkungan sekolah telah memberikan dampak yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya peserta didik.

Nasaruddin juga menekankan bahwa selama ini, banyak orang tua yang terlalu fokus pada pencapaian akademik anak, namun melupakan pentingnya asupan gizi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Melalui CKG Sekolah, pemerintah menjembatani kesenjangan tersebut. Anak-anak yang ditemukan memiliki indikasi penyakit langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat, baik rumah sakit maupun puskesmas. Dengan begitu, penyakit yang sebelumnya tak terdeteksi dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi masalah serius. Program ini menyentuh aspek paling mendasar dalam pembangunan manusia: memastikan generasi muda tumbuh sehat, kuat, dan produktif.

Program CKG Sekolah merupakan kelanjutan dari inisiatif nasional Cek Kesehatan Gratis yang telah digulirkan sejak 10 Februari 2025. Hingga awal Agustus ini, lebih dari 16 juta penduduk telah memanfaatkan layanan ini. Target ambisius pemerintah adalah menjangkau seluruh populasi Indonesia sebanyak 281 juta jiwa, dengan 53,8 juta di antaranya adalah siswa dari 282 ribu satuan pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, Madrasah, hingga Sekolah Rakyat. Ini adalah upaya yang sangat besar, memerlukan koordinasi lintas sektor, dan menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan dasar bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menjelaskan bahwa CKG Sekolah adalah investasi jangka panjang dalam sektor kesehatan anak dan remaja. Ia menyebut program ini sebagai bagian dari pendekatan promotif dan preventif dalam sistem kesehatan nasional, yang bertujuan mengurangi beban biaya kesehatan dalam jangka panjang. Bagi Adita, pemeriksaan kesehatan rutin di sekolah-sekolah merupakan strategi efektif dalam menciptakan generasi unggul yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat secara fisik dan mental.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan. Ia menegaskan bahwa program Cek Kesehatan Gratis adalah salah satu kebijakan strategis Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Menurutnya, pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari aspek kesehatan. Tanpa tubuh yang sehat, kualitas pendidikan dan produktivitas kerja juga akan terhambat. Karena itu, ia mengapresiasi program ini sebagai fondasi penting bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa CKG Sekolah memiliki dampak jangka panjang yang sangat signifikan. Selain berperan dalam mencegah stunting dan penyakit kronis, program ini juga menjadi penggerak utama dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat. Ia menyebut bahwa hadirnya layanan medis gratis di sekolah-sekolah merupakan wujud negara yang benar-benar peduli, bahkan sampai ke pelosok desa. Budi juga mengingatkan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas dan Posyandu, dalam mendukung program ini. Ia menekankan bahwa pelayanan harus diberikan secara optimal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, agar tidak ada warga, khususnya siswa, yang terlewatkan dari layanan penting ini.

Hingga Juli 2025, lebih dari 15 juta warga telah terlayani oleh program Cek Kesehatan Gratis, dan pemerintah menargetkan angka ini naik menjadi 60 juta pada akhir tahun. Angka ini mencerminkan antusiasme masyarakat sekaligus keberhasilan pemerintah dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.

Namun, kesuksesan program ini juga ditentukan oleh stabilitas keamanan dan kelancaran logistik. Karena itu, Budi Gunawan meminta keterlibatan aparat keamanan seperti Polri dan TNI dalam mendukung mobilisasi tenaga medis, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Ia menilai bahwa program besar seperti ini membutuhkan kolaborasi antarinstansi secara sinergis. Tanpa dukungan keamanan dan distribusi logistik yang lancar, program dapat mengalami hambatan di lapangan.

Masyarakat Indonesia tentu harus menyambut program ini dengan antusias dan tanggung jawab. Sekolah, orang tua, dan komunitas lokal perlu membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari pembangunan karakter anak-anak. Pemeriksaan kesehatan bukan hanya aktivitas sesaat, tetapi harus menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, dimulai sejak di bangku sekolah.

Langkah pemerintah meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis di Sekolah merupakan terobosan berani dan progresif dalam memperkuat pondasi SDM Indonesia. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, program ini menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran kabinetnya benar-benar hadir untuk rakyat, memberikan perhatian pada sektor-sektor esensial yang menjadi penentu masa depan bangsa. Karena itu, apresiasi tinggi layak diberikan kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan CKG Sekolah sebagai program unggulan dalam pembangunan manusia Indonesia yang sehat dan unggul.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Oleh: Arman Panggabean )*

Peluncuran Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah yang dilakukan secara serentak pada Senin, 4 Agustus 2025, merupakan langkah nyata pemerintah dalam membangun fondasi kesehatan anak-anak Indonesia. Program ini tidak hanya sekadar pemeriksaan kesehatan rutin, tetapi sebuah strategi nasional untuk memastikan generasi penerus bangsa memiliki kondisi fisik dan mental yang optimal dalam menghadapi masa depan. Dengan menyasar 53,8 juta siswa dari berbagai jenjang pendidikan, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan layanan kesehatan promotif dan preventif yang menyentuh langsung lapisan masyarakat paling dasar, yakni sekolah.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Adita Irawati, menilai bahwa CKG Sekolah merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi pembangunan sumber daya manusia. Ia menekankan bahwa kesehatan anak-anak adalah modal awal untuk membentuk generasi yang unggul dan kompetitif. Menurutnya, melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan yang memadai tanpa terkendala biaya. Pandangan ini menggambarkan kesadaran pemerintah bahwa kualitas pendidikan tidak akan maksimal tanpa dukungan kondisi fisik dan mental yang sehat.

Lebih lanjut, Adita menilai bahwa langkah ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan transformasi layanan kesehatan nasional berbasis pencegahan. Selama ini, masyarakat cenderung datang ke fasilitas kesehatan hanya ketika sakit. Melalui CKG Sekolah, pemerintah ingin mengubah paradigma tersebut, agar pemeriksaan kesehatan menjadi kebiasaan yang melekat sejak usia dini. Dengan cara ini, potensi gangguan kesehatan dapat terdeteksi lebih awal dan penanganan dapat dilakukan sebelum masalah berkembang lebih serius.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan hal senada dengan menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif tentang kesehatan preventif. Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu mulai memahami manfaat pemeriksaan kesehatan meskipun merasa sehat. Menurutnya, pola pikir ini sangat krusial karena banyak penyakit yang baru terdeteksi setelah mencapai tahap yang sulit diatasi. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah proaktif dengan mendatangi sekolah-sekolah melalui program CKG, sehingga anak-anak tidak perlu menunggu sakit untuk mendapatkan pelayanan medis.

Hasan juga menjelaskan bahwa pendekatan jemput bola yang dilakukan pemerintah merupakan strategi yang efektif dan efisien. Dengan mendatangi sekolah-sekolah, pemeriksaan dapat dilakukan secara massal dan terstruktur. Pendekatan ini memungkinkan pendeteksian dini terhadap berbagai potensi penyakit yang dapat memengaruhi perkembangan anak di masa depan. Hal ini sangat penting karena kesehatan anak bukan hanya menyangkut kondisi saat ini, tetapi juga menentukan kualitas hidup dan produktivitas mereka ketika dewasa kelak.

Pelaksanaan CKG Sekolah yang dimulai dari Sekolah Rakyat pada Juli 2025 dan kini diperluas ke lembaga pendidikan formal menunjukkan adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam program ini. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan akses kesehatan gratis, terlepas dari jenis sekolah yang mereka tempati. Dengan cakupan 282 ribu satuan pendidikan, program ini menjadi salah satu inisiatif kesehatan terbesar yang pernah dijalankan pemerintah, menandai keseriusan negara dalam menjaga kesehatan generasi muda.

Data terbaru mencatat bahwa hingga 1 Agustus 2025, lebih dari 16 juta warga Indonesia telah memanfaatkan layanan CKG. Angka ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dan membuktikan bahwa program ini menjawab kebutuhan nyata akan layanan kesehatan gratis yang mudah diakses. Jika pelaksanaan di sekolah terus berjalan lancar, bukan tidak mungkin target cakupan 281 juta penduduk yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai dalam waktu yang relatif singkat.

Program ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung visi jangka panjang Indonesia sebagai negara maju dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Kesehatan anak-anak yang terjamin akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan, karena anak yang sehat memiliki kemampuan belajar yang lebih baik. Lebih jauh lagi, program ini dapat membantu menekan angka penyakit kronis di masa depan, yang selama ini menjadi beban besar bagi sistem kesehatan nasional.

Peluncuran serentak CKG Sekolah juga membawa pesan kuat bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap anak dan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Pemerintah tidak hanya menyediakan fasilitas dan tenaga kesehatan, tetapi juga berupaya membentuk budaya hidup sehat yang dimulai sejak usia sekolah. Ketika kesadaran ini tertanam sejak dini, maka generasi mendatang diharapkan lebih peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungannya.

Dari berbagai pernyataan yang disampaikan Adita Irawati dan Hasan Nasbi, dapat disimpulkan bahwa Program CKG Sekolah bukan hanya kebijakan teknis, tetapi bagian dari visi besar membangun Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di era global. Pemerintah telah meletakkan fondasi yang kokoh melalui program ini, dan keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh dukungan semua pihak, mulai dari sekolah, orang tua, tenaga medis, hingga masyarakat luas.

Jika konsistensi pelaksanaan dan perluasan cakupan dapat dijaga, CKG Sekolah berpotensi menjadi tonggak sejarah baru dalam pelayanan kesehatan nasional. Program ini tidak hanya menyentuh aspek medis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kesehatan adalah modal utama dalam membangun masa depan bangsa. Karena itu, dukungan penuh terhadap CKG Sekolah merupakan langkah bijak demi tercapainya generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi di masa depan.

Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

JAKARTA – Pemerintah meluncurkan secara serentak Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah pada Senin, 4 Agustus 2025, di 12 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Inisiatif ini menjadi langkah nyata memperkuat pelayanan kesehatan promotif dan preventif bagi kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Adita Irawati menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul sejak dini.
“CKG Sekolah merupakan investasi jangka panjang di sektor kesehatan bagi anak dan remaja,” ujar Adita.

CKG Sekolah menyasar 53,8 juta siswa dari 282 ribu satuan pendidikan, termasuk SD, SMP, SMA, madrasah, dan Sekolah Rakyat. Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat di bidang kesehatan, dengan target keseluruhan mencakup 281 juta penduduk Indonesia. Hingga 1 Agustus 2025, lebih dari 16 juta orang telah menerima layanan CKG.

Setelah lebih dahulu diterapkan di Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2025, CKG Sekolah kini menjangkau lembaga pendidikan formal di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Kehadiran program ini disambut positif sebagai langkah proaktif negara dalam menjamin hak kesehatan anak-anak.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pentingnya mengubah pola pikir masyarakat terkait pemeriksaan kesehatan.

“Dalam keadaan sehat sekalipun, masyarakat didorong untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan dirinya secara gratis. Untuk mencegah hal-hal buruk di kemudian hari sebelum semuanya terlambat,” tegas Hasan.

Menurutnya, pendekatan jemput bola ke sekolah merupakan strategi efektif agar potensi gangguan kesehatan bisa diidentifikasi sejak awal.

“Diharapkan anak-anak kita bisa dideteksi sedini mungkin potensi penyakit yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih parah di masa depan,” tutup Hasan.

Langkah ini memperkuat pondasi kesehatan pelajar secara menyeluruh, serta menandai komitmen pemerintah dalam membentuk budaya hidup sehat sejak usia sekolah.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, merespons pengibaran bendera Jolly Roger dari manga Jepang, One Piece, yang sejajar dengan bendera Merah Putih jelang peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Negara memiliki hak dalam menertibkan aturan dengan larangan termasuk pengibaran bendera One Piece.

Pigai menyatakan negara dengan tegas berhak melarang pengibaran bendera tersebut, lantaran dianggap melanggar hukum sekaligus sebagai bentuk makar.

“Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya pentingnya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara,” kata Pigai

Pelarangan tidak ada hubungannya dengan sikap membatasi kebebasan ekspresi warga negara.

“Saya berharap agar masyarakat memahami bahwa pelarangan ini adalah upaya menjaga kesatuan dan integritas bangsa dalam momentum bersejarah seperti perayaan Hari Kemerdekaan. Langkah ini menunjukkan bagaimana hukum nasional dan internasional saling bersinergi dalam menjaga stabilitas negara,” ujarnya.

Menjelang HUT RI 80, di media sosial dan jalanan masif beredar bendera One Piece. Fenomena ini menjadi perhatian banyak pihak, karena Bendera ini dinilai sebagai simbol perlawanan.

Meskipun pengibaran sebagai bentuk ekspresi, namun mesti memahami konteks dan batas aturan dalam pengibaran bendera merah putih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pasal 24 secara tegas melarang tindakan yang mencemarkan atau merendahkan kehormatan Bendera Negara, seperti mencoret, membakar, menginjak, atau menghina secara simbolik. Namun, tidak terdapat larangan eksplisit terkait pengibaran bendera non-negara seperti bendera fiksi atau komunitas selama tetap mematuhi ketentuan simbolik.

Adapun bendera One Piece yang dimaksud adalah Jolly Roger dari kru bajak laut topi jerami dalam anime dan manga One Piece. Menko Polkam Budi Gunawan meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi gerakan tersebut.

“Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri untuk tidak memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa,” terang Budi,

Pemerintah mengapresiasi bentuk kreativitas masyarakat dalam berekspresi asalkan tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara. Dia memastikan pemerintah akan mengambil langkah tegas jika terdapat upaya kesengajaan dalam menyebarkan narasi itu.

Masyarakat diharapkan menghargai dan menghormati jasa para pahlawan dalam momentum HUT ke-80 RI. Hal itu dapat dilakukan dengan tidak merendahkan bendera Merah Putih, yang menjadi simbol dan identitas negara.

Jakarta – Polemik pengibaran bendera bajak laut bergambar simbol One Piece jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menilai tindakan tersebut bukan sekadar aksi iseng atau kreativitas semata, tetapi mengandung unsur pelanggaran pidana karena dianggap merendahkan kehormatan bendera Merah Putih.

“Pengibaran bendera Merah Putih sudah diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tidak ada yang boleh mengibarkan bendera negara di bawah bendera atau lambang apa pun. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana,” tegas Budi. Menurutnya, tindakan ini jelas mencederai makna simbol negara yang seharusnya dijaga kesuciannya, apalagi dilakukan di momentum sakral kemerdekaan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menyebut laporan intelijen menunjukkan adanya indikasi gerakan sistematis yang sengaja menyebarkan simbol non-negara untuk mengacaukan persatuan nasional. “Gelombang pengibaran bendera bajak laut menjelang 17 Agustus tidak bisa dianggap sepele. Ini bisa menjadi alat provokasi yang memecah belah bangsa di tengah kemajuan yang sedang diraih,” ujarnya. Dasco menambahkan, kemerdekaan adalah momen pemersatu bangsa, dan simbol fiksi semacam ini justru mengaburkan makna perjuangan dan pengorbanan para pahlawan.

Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR, Firman Soebagyo, menilai pengibaran bendera One Piece memiliki unsur makar secara simbolik. “Ini bukan kebebasan berekspresi, melainkan provokasi yang terstruktur dan berpotensi menjatuhkan wibawa pemerintahan,” tegasnya. Firman meminta aparat penegak hukum segera memeriksa pelaku maupun pihak yang terlibat agar ada efek jera dan kesadaran kolektif untuk menjaga kehormatan simbol negara.

Ketua Umum Laskar Merah Putih (LMP), HM. Arsyad Cannu, bahkan melarang keras pengibaran bendera fiksi di seluruh wilayah Indonesia. “Bendera Merah Putih bukan sekadar kain, tapi identitas historis, filosofis, dan yuridis bangsa. Mengibarkan bendera fiksi di ruang publik adalah ancaman terhadap kesucian simbol negara,” ujarnya.

Peneliti kebijakan publik Riko Noviantoro menambahkan, simbol kenegaraan memiliki kedudukan yang tidak bisa disamakan dengan simbol budaya pop. “Jika ada pelecehan terhadap bendera Merah Putih, maka berpotensi dikenakan sanksi hukum. Publik harus memahami bahwa ini bukan sekadar hiburan,” jelasnya.

Sementara itu, sosiolog Universitas Parahyangan, Garlika Martanegara, menilai fenomena ini mencerminkan rendahnya literasi digital dan menurunnya nilai-nilai nasionalisme. Menurutnya, banyak generasi muda terjebak dalam tren viral tanpa memahami makna mendalam simbol kenegaraan. “Pengibaran bendera bajak laut, apalagi bersanding dengan Merah Putih saat peringatan kemerdekaan, hanya akan memperlemah rasa hormat terhadap perjuangan para pahlawan,” ujarnya.

Para tokoh menegaskan bahwa tindakan ini tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga berpotensi pidana karena merendahkan simbol negara. Mereka sepakat bahwa pada Hari Kemerdekaan, Merah Putih harus berkibar sendirian, menjadi satu-satunya lambang yang mewakili perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Jakarta – Menjelang perayaan HUT RI ke-80, fenomena pengibaran bendera Jolly Roger, ikon bajak laut dari serial manga dan anime populer One Piece menarik perhatian publik.

Sosiolog Universitas Parahyangan, Garlika Martanegara, menilai maraknya pengibaran bendera One Piece merupakan refleksi menurunnya nasionalisme dan literasi digital.

Garlika menjelaskan bahwa tren pengibaran bendera bajak laut terjadi akibat minimnya pemahaman sejarah, serta berkurangnya pendidikan kebangsaan.

“Masuk ke kelas dulu harus hormat bendera, mereka sudah enggak ada. Penataran P4 enggak ada. Ya, gitu akibatnya,” tambahnya.

Fenomena ini, imbuhnya, menegaskan bahwa nasionalisme tidak bisa dianggap mainan.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan bahwa pelarangan pengibaran bendera One Piece sejajar dengan bendera Merah Putih penting demi menjaga kehormatan simbol negara dan menghindari potensi pelanggaran hukum, bahkan bisa mengarah ke tindakan makar.

Menurut Pigai, pelarangan pengibaran bendera One Piece sejajar bendera Merah Putih bukan bentuk pembatasan atas kebebasan berekspresi, melainkan langkah tegas dalam menjaga keamanan nasional.

“Ini adalah wujud nyata penghormatan terhadap simbol-simbol negara. Tidak boleh disamakan dengan bendera fiksi seperti bendera One Piece, apalagi saat momen penting seperti HUT RI ke-80,” kata Pigai.

Pigai juga menyebut pelarangan bendera fiksi ini sesuai dengan prinsip hukum internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.

“Undang-undang ini memberikan hak kepada negara untuk bertindak menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional,” tuturnya.

Pada kesempatan berbeda, Yakob Fiobetauw, Ketua Dewan Pimpinan Cabang – Barisan Merah Putih (DPC BMP) Kabupaten Jayapura mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti tren pengibaran bendera bajak laut One Piece bersamaan dengan bendera Merah Putih.

Ia menilai, ajakan untuk menolak mengibarkan bendera Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia dan juga adanya ajakan untuk mengibarkan bendera One Piece kurang tepat di momentum peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80.

“Karena itu, kami dari Barisan Merah Putih (BMP) Kabupaten Jayapura mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Papua dan terlebih khusus lagi di Kabupaten Jayapura, agar tidak terprovokasi dengan adanya ajakan-ajakan dan juga isu-isu negatif yang bisa merusak kedaulatan negara kita,” imbau Yakob.

Ia mengajak seluruh warga Negara Republik Indonesia dimanapun berada, agar dapat mengibarkan bendera Merah Putih dari Sabang sampai Merauke.

Senada, Menko Polkam, Budi Gunawan turut meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi gerakan tersebut.

“Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri untuk tidak memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa,” ajak Budi.