PAPUA – Komitmen menjaga stabilitas keamaman kembali dibuktikan melalui langkah tegas TNI dalam menghadapi kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Operasi penindakan yang dilakukan pada 22 dan 23 Juli 2025 di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, tepatnya di Kampung Kunga, Distrik Ilaga, dan Kampung Gunalu, Distrik Onerik, berhasil melumpuhkan dua tokoh OPM, Lison Murib dan Alena Murib.

Keduanya dikenal sebagai pelaku utama berbagai aksi teror terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Operasi ini menjadi bukti bahwa negara tidak tinggal diam terhadap ancaman yang merongrong integritas bangsa.

“Operasi ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip hukum, profesionalisme, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Kapuspen TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

Ia menambahkan bahwa langkah TNI tidak hanya semata bersifat ofensif, tetapi juga strategis untuk mengamankan masyarakat dari ancaman nyata yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Setiap tindakan dilakukan sesuai hukum, guna memastikan legitimasi dan akuntabilitas operasi.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa TNI tidak bertindak semena-mena, dan setiap tindakan kami punya dasar hukum yang jelas,” pungkasnya.

Selain dua pelaku, operasi tersebut juga mengungkap berbagai barang bukti seperti senjata tajam, amunisi, dokumen organisasi, bendera Bintang Kejora, dan uang tunai yang diduga berasal dari praktik pemerasan terhadap warga sipil.

“Kami menemukan bukti kuat bahwa kelompok ini bukan hanya bergerak dalam kekerasan, tetapi juga melakukan pemerasan dan intimidasi terhadap masyarakat,” lanjut Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

Temuan ini memperkuat analisis bahwa aktivitas separatis OPM bukan sekadar ideologi, tetapi juga bertumpu pada struktur yang memanfaatkan kekerasan dan simbolisme untuk menciptakan ketakutan.

“Barang bukti yang kami amankan mengonfirmasi adanya upaya sistematis untuk melemahkan negara lewat kekerasan dan provokasi,” tambahnya.

Meski tegas dalam penindakan, TNI juga terus melakukan berbagai pendekatan. Hal ini sebagai upaya holistik meningkatkan rasa amana bagi masyarakat serta menjamin kelancaran pembangunan.

Dengan demikian, langkah TNI bukan hanya tindakan pertahanan negara, tetapi juga bentuk perlindungan dan harapan bagi rakyat Papua menuju kehidupan yang damai dan bermartabat.

Papua Tengah — Keberhasilan Aparat Keamanan dalam melumpuhkan dua anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, mengungkap fakta mengejutkan terkait aliran dana ilegal yang mendukung aktivitas kelompok separatis. Operasi militer tersebut dilaksanakan secara terukur dan profesional di dua lokasi berbeda, yakni Kampung Kunga, Distrik Ilaga pada Selasa (22/7/2025), dan Kampung Gunalu, Distrik Onerik).

Dua anggota OPM yang dilumpuhkan dalam operasi itu adalah Lison Murib alias Limar Elas dan Alena Murib alias Alerid Murib. Dari kedua lokasi tersebut, Satgas TNI berhasil menyita sejumlah barang bukti penting, termasuk dokumen dan uang tunai yang memperkuat dugaan adanya praktik pengumpulan dana ilegal untuk mendanai aksi kekerasan.

“Temuan uang tunai dan dokumen tersebut memperkuat dugaan adanya aliran dana ilegal,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi

Dari Kampung Kunga, aparat menemukan uang tunai jutaan rupiah, lima unit telepon genggam, satu unit handy talky (HT), satu teropong, senjata tajam, amunisi kaliber 5,56 mm, serta dokumen yang mengindikasikan aktivitas jaringan separatis. Sedangkan di Kampung Gunalu, ditemukan uang tunai dalam jumlah puluhan juta rupiah, empat magazen senjata, amunisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, cap stempel Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), dokumen permintaan dana, serta sejumlah perlengkapan komunikasi dan logistik.

“(Aliran dana didapat) melalui permintaan paksa kepada aparat pemerintah maupun perampasan terhadap masyarakat untuk mendukung aktivitas kelompok separatis di wilayah pegunungan tengah Papua,” ungkap Kristomei.

Identitas Lison Murib sendiri bukan nama baru bagi aparat keamanan. Ia telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak April 2020 karena keterlibatannya dalam penembakan warga sipil di Mimika. Pada 2021, ia kembali muncul sebagai Danyon Kunga dan memperkuat struktur bersenjata OPM di Puncak.
Mayjen Kristomei menegaskan, operasi yang dilakukan TNI ini merupakan bagian dari Tugas Pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Setiap tindakan prajurit TNI dalam operasi untuk menghadapi kelompok bersenjata (OPM) ini dilaksanakan secara profesional, terukur, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Selain aksi penindakan, TNI juga terus mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis. Pihak TNI menyatakan terbuka bagi anggota OPM yang ingin kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berkontribusi membangun Papua secara damai.

“Namun, di luar aspek penindakan, TNI tetap konsisten menjalankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogis, sebagai bagian dari upaya jangka panjang membangun stabilitas keamanan nasional terutama di Papua,” tutup Kristomei.{}

Oleh: Yosef Maniani *)

Penegakan hukum terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah manifestasi nyata dari komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan NKRI dan menjamin keamanan bagi seluruh rakyat, khususnya di Tanah Papua. Tindakan tegas yang diambil oleh aparat keamanan, bukan semata respons insidentil, melainkan bagian dari strategi komprehensif untuk menciptakan stabilitas dan memfasilitasi pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Operasi yang dilakukan Satuan Tugas Gabungan, seperti yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua, adalah bukti konkret dari keseriusan ini.

Dalam operasi tersebut, dua orang yang diidentifikasi sebagai anggota aktif OPM, Lison Murib alias Limar Elas dan Alena Murib alias Alerid Murib, berhasil dilumpuhkan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa identitas kedua anggota OPM ini bahkan telah dikonfirmasi oleh juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom. Lison Murib sendiri merupakan buronan yang telah lama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri sejak April 2020, terkait dugaan keterlibatannya dalam penembakan warga sipil di Kuala Kencana, Mimika. Keberadaan Lison Murib yang kemudian muncul kembali di Kabupaten Puncak sebagai Danyon Kunga pada tahun 2021, menunjukkan pola pergerakan kelompok bersenjata ini yang perlu dihentikan demi keamanan masyarakat.

Dari lokasi operasi, ditemukan beragam barang bukti yang menguatkan indikasi aktivitas separatis. Di Kampung Kunga, misalnya, aparat mengamankan uang tunai, senjata tajam, alat komunikasi, dan amunisi. Sementara itu, di Kampung Gunalu, ditemukan puluhan juta rupiah, magazen, amunisi, serta bendera Bintang Kejora dan cap stempel TPNPB. Temuan uang tunai dan dokumen-dokumen yang meminta dana, sebagaimana dijelaskan oleh Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi, mengindikasikan adanya aliran dana ilegal yang digunakan untuk mendukung operasi kelompok separatis, baik melalui pemerasan terhadap aparat pemerintah maupun perampasan dari masyarakat. Hal ini memperjelas modus operandi OPM yang tidak hanya mengancam keamanan fisik, tetapi juga meresahkan stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat Papua.

Peningkatan serangan yang dilancarkan oleh OPM terhadap warga sipil dalam sepekan terakhir semakin memperkuat urgensi penegakan hukum. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Rahmadani, dengan tegas menyatakan bahwa kematian korban sipil adalah luka bagi seluruh bangsa dan keadilan akan terus dikejar hingga tuntas. Ia menyoroti beberapa insiden tragis, seperti serangan senjata tajam terhadap tukang ojek Aris Munandar di Waghete II, yang menyebabkan korban mengalami luka parah dan kasus pembunuhan Andi Hasan di Dekai, Kabupaten Yahukimo yang merupakan warga lokal.

Sementara itu, Andi Hasan adalah warga sipil murni dan bukan agen militer keamanan, seperti yang diklaim oleh kelompok OPM. Pernyataan ini jelas merupakan kebohongan publik yang bertujuan untuk memutarbalikkan fakta dan mengaburkan tindakan keji OPM.

Komitmen Satgas Damai Cartenz untuk menindak tegas pelaku kekerasan juga ditunjukkan dengan keberhasilan penangkapan sejumlah anggota OPM. Roberth Wenda alias Kriminal Hesegem, yang sebelumnya menembak Bripka Marsidon Debataraja di Wamena, berhasil ditangkap di Kampung Senarekoa Maplima, Distrik Wouma. Bripka Marsidon sendiri merupakan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Jayawijaya yang ditembak saat mengantar korban kecelakaan lalu lintas. Roberth Wenda juga diketahui sebagai DPO Lapas Narkotika Kelas IIA Doyo yang kabur sejak Agustus 2024. Dari penangkapan ini, diamankan enam butir amunisi kaliber 7,62 milimeter.

Selain itu, Satgas Damai Cartenz juga menangkap Wanggol Sobolim, anggota OPM Yahukimo yang terlibat dalam dua serangan yang menyebabkan dua warga sipil, Agustinus Lambi dan La Jahari, meninggal di Dekai pada Januari dan Mei lalu. Wanggol bahkan mengaku bergabung dengan kelompok Batalyon Sisibia sejak tahun 2022 dan terlibat dalam aksi-aksi kekerasan.

Penting untuk dipahami bahwa setiap tindakan aparat keamanan dalam operasi di Papua dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesionalisme menjadi landasan utama agar penegakan hukum berjalan efektif dan akuntabel, tanpa menimbulkan dampak negatif yang tidak perlu bagi masyarakat sipil.

Di samping pendekatan penindakan hukum, pemerintah secara konsisten mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis dan dialogis. Strategi ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun stabilitas keamanan nasional, khususnya di Papua. Pemerintah memahami bahwa penegakan hukum saja tidak cukup; diperlukan juga upaya-upaya persuasif dan pembangunan kepercayaan dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, tawaran untuk kembali ke pangkuan NKRI senantiasa terbuka bagi anggota OPM yang menyadari kekeliruannya. Harapan ini bukan sekadar retorika, melainkan undangan tulus untuk bersama-sama membangun Papua yang lebih damai dan sejahtera.

Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan keadilan dan keamanan di Papua. Penegakan hukum terhadap OPM adalah langkah krusitif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan. Dengan menghilangkan ancaman dari kelompok separatis, pemerintah dapat lebih fokus pada program-program pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hanya dengan demikian, cita-cita Papua yang maju, damai, dan sejahtera dapat terwujud seutuhnya, demi masa depan masyarakat Papua yang lebih baik dan terintegrasi penuh dalam bingkai NKRI.

*) Pengamat Isu Keamanan Papua

Oleh: Alpius Kogoya*

Stabilitas dan keamanan nasional merupakan fondasi utama dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, upaya menjaga integritas wilayah menjadi prioritas tak tergantikan. Salah satu upaya nyata dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali ditunjukkan oleh Aparat Keamanan melalui operasi penindakan terhadap kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama ini kerap meneror masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua.

Pada 22 dan 23 Juli 2025, Satuan Tugas Gabungan TNI melancarkan operasi militer di dua lokasi terpisah di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yakni di Kampung Kunga, Distrik Ilaga, dan di Kampung Gunalu, Distrik Onerik. Hasilnya, dua anggota OPM yang aktif melakukan aksi teror berhasil dilumpuhkan. Mereka adalah Lison Murib alias Limar Elas dan Alena Murib alias Alerid Murib—tokoh-tokoh yang selama ini dikenal sebagai dalang dari berbagai aksi kekerasan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan.

Langkah tegas dan terukur yang diambil oleh aparat TNI ini patut mendapat apresiasi. Dalam menghadapi kelompok bersenjata yang telah merusak kedamaian, mengancam keselamatan rakyat, dan menggoyahkan kewibawaan negara, tindakan penegakan hukum yang cepat, tepat, dan profesional adalah keniscayaan. Operasi tersebut bukan semata-mata pengejaran dan penindakan, namun juga menunjukkan kapasitas dan kapabilitas TNI dalam menjaga teritorial, sesuai dengan kerangka hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Kapuspen TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa operasi ini dilakukan secara profesional dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penegasan ini penting untuk membantah narasi-narasi sesat yang berupaya mendiskreditkan operasi keamanan di Papua. Justru sebaliknya, TNI telah menunjukkan komitmen tinggi dalam menegakkan hukum tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan. Pendekatan teritorial yang humanis dan dialogis tetap menjadi strategi jangka panjang, sejalan dengan keinginan membangun Papua yang damai dan sejahtera.

Penangkapan dan pelumpuhan terhadap kedua anggota OPM itu juga membuka tabir aktivitas ilegal kelompok separatis di wilayah tersebut. Dari lokasi operasi, aparat berhasil mengamankan berbagai barang bukti mulai dari senjata tajam, amunisi, alat komunikasi, hingga dokumen penting dan uang tunai dalam jumlah signifikan. Temuan ini tidak hanya memperkuat dugaan keterlibatan kedua pelaku dalam jaringan terorisme lokal, tetapi juga mengindikasikan adanya praktik pemerasan terhadap masyarakat dan aparat pemerintah yang selama ini terpaksa menyumbang dana untuk menopang aksi-aksi separatis bersenjata.

Adanya bendera Bintang Kejora, cap stempel TPNPB, dan dokumen berisi permintaan dana juga menjadi sinyal kuat bahwa gerakan separatisme di Papua tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga melalui perang simbol dan propaganda. Namun, semua itu tidak menyurutkan langkah aparat keamanan dalam menjalankan tugas negara. Di sisi lain, penindakan terhadap pelaku bersenjata justru harus dilihat sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat sipil Papua yang selama ini hidup dalam ketakutan akibat teror kelompok bersenjata.

Publik juga patut diberi pemahaman bahwa operasi TNI di Papua tidak berarti mengesampingkan pendekatan kemanusiaan. Mayjen Kristomei menekankan bahwa siapa pun dari kalangan separatis yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke pangkuan NKRI akan diterima dengan tangan terbuka. Inilah semangat rekonsiliasi yang perlu terus dikedepankan—yakni bahwa pembangunan Papua harus melibatkan semua pihak yang cinta damai dan berkomitmen pada persatuan bangsa.

Keberhasilan operasi ini sekaligus menjadi sinyal tegas bagi jaringan separatis lainnya bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap upaya perpecahan dan teror. Tindakan TNI tidak hanya memperlihatkan kapasitas taktis dalam mengamankan wilayah, tetapi juga menjadi simbol bahwa kedaulatan negara adalah harga mati. Setiap jengkal tanah Papua adalah bagian dari NKRI, dan tidak akan diserahkan kepada pihak mana pun yang berupaya merongrong integritas bangsa.

Lebih dari itu, pemerintah dan aparat keamanan perlu terus menjalin komunikasi dan kolaborasi yang erat dengan tokoh adat, pemuka agama, dan generasi muda Papua. Mereka adalah aset utama dalam membangun Papua secara berkelanjutan. Dengan memadukan pendekatan keamanan dan pembangunan, mimpi akan Papua yang damai, sejahtera, dan maju bisa diwujudkan secara nyata, bukan sekadar retorika.

Apresiasi patut disampaikan kepada seluruh prajurit yang telah menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugas negara di medan yang penuh risiko. Perjuangan mereka bukan hanya melindungi teritorial, tetapi juga menegakkan rasa aman dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali masyarakat Papua. Harapan ke depan, seluruh elemen bangsa dapat terus bersatu melawan segala bentuk separatisme dan mendukung upaya bersama dalam menjaga keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke.

Dengan semangat Bhineka Tunggal Ika dan komitmen menjaga keutuhan bangsa, langkah tegas dan terukur aparat keamanan dalam menghadapi ancaman separatis seperti OPM harus dipandang sebagai upaya luhur dalam melindungi cita-cita bersama: Indonesia yang bersatu, damai, dan sejahtera untuk semua.

*Penulis merupakan Editor Politik dan Keamanan

Oleh : Zaki Walad )*

Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi atas keberhasilan strateginya menurunkan angka kemiskinan nasional. Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan yang selama ini menjadi persoalan bersama.

Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun pertama pemerintahannya dengan agenda besar: menurunkan kemiskinan secara signifikan dan menghapus kemiskinan ekstrem. Di tengah tantangan global, mulai dari fluktuasi harga pangan hingga dampak iklim terhadap ketahanan ekonomi masyarakat bawah, pencapaian ini patut diapresiasi. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia kini berada di angka 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen dari total populasi. Dibandingkan September 2024, ini berarti sekitar 210 ribu warga berhasil keluar dari jurang kemiskinan.

Angka ini bukan muncul begitu saja. Di baliknya terdapat orkestrasi kebijakan terukur yang digerakkan lintas kementerian dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut keberhasilan ini sebagai hasil nyata dari strategi nasional yang sistematis. Perbaikan data melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menjadi kunci awal. Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan validasi langsung ke lapangan agar penyaluran bantuan benar-benar akurat dan tidak menyisakan keraguan publik.

Langkah selanjutnya adalah pengalihan sasaran bantuan sosial secara menyeluruh. Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, hingga Penerima Bantuan Iuran (PBI) disaring agar tidak lagi menyasar masyarakat yang secara ekonomi sudah relatif stabil (desil 6–10). Fokus dialihkan ke kelompok miskin dan sangat miskin (desil 1–2), yang memang paling membutuhkan. Sebanyak 1,9 juta penerima PKH dan sembako dialihkan dari kelompok atas ke kelompok bawah. Tak hanya itu, 8,2 juta penerima PBI yang terdeteksi memiliki NIK tidak aktif juga dipindahkan agar lebih tepat sasaran.

Hasilnya konkret. Triwulan pertama 2025 mencatat lebih dari 15 juta keluarga miskin dari desil 1–4 menerima bantuan. Jumlah ini melonjak menjadi 16 juta pada triwulan berikutnya, menunjukkan peningkatan hampir 10 persen. Penerima ganda dari program bansos meningkat drastis hingga 31,8 persen, menandakan sistem distribusi semakin efisien.

Tak kalah penting, Kemensos menggalakkan sinergi antarlembaga sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Teknologi dimanfaatkan untuk mendukung sistem usul-sanggah yang memungkinkan masyarakat mengoreksi data mereka sendiri. Pendekatan ini bukan hanya soal efisiensi birokrasi, tetapi juga pemberdayaan warga sebagai subjek dalam sistem.

Namun, penyaluran bansos tidak dibiarkan liar. Kemensos menggandeng PPATK untuk memastikan tidak ada penerima yang terlibat dalam tindak kriminal seperti terorisme atau narkoba. Bank Indonesia turut diajak mengevaluasi rekening yang mencurigakan, seperti tidak aktif atau berisi saldo tidak wajar. Bahkan penerima bantuan lebih dari lima tahun turut dievaluasi, kecuali bagi kelompok sangat rentan seperti disabilitas dan lansia.

Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tidak mengurangi bansos, melainkan mengalihkan hak tersebut ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo telah memperluas jangkauan dan nilai bantuan, seperti dalam program penebalan bansos yang digelontorkan pada Juni–Juli 2025 untuk 18,3 juta keluarga, masing-masing senilai Rp 400.000. Bahkan, bantuan beras tambahan juga disalurkan untuk menekan beban masyarakat saat harga pangan fluktuatif.

Namun, bantuan sosial tidak bisa menjadi jawaban tunggal. Di sinilah pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai pilar jangka panjang. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa penurunan kemiskinan bukanlah garis akhir, melainkan pijakan awal untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya. Ia menggarisbawahi bahwa 210.000 warga yang keluar dari kemiskinan tidak boleh dibiarkan kembali terjatuh, melainkan harus difasilitasi agar dapat hidup layak dan produktif.

Cak Imin, sapaan akrab Menko PM, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengoordinasikan model-model pemberdayaan lintas kementerian dan lembaga agar dampak sosial ekonomi lebih terasa di tingkat akar rumput. Ini dilakukan dalam bingkai kebijakan nasional yang tertuang dalam Inpres 8/2025. Target besar telah ditetapkan: kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2026. Ini bukan sekadar cita-cita politis, tetapi komitmen struktural yang tengah diwujudkan tahap demi tahap.

Deputi Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menilai tren ini sangat positif. Ia menyebut bahwa data kemiskinan yang dirilis pada Maret 2025 memperpanjang tren penurunan sejak 2023. Ini menunjukkan konsistensi dalam tata kelola perlindungan sosial. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ketimpangan antara desa dan kota masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan.

Apa yang ditunjukkan pemerintah hari ini adalah cerminan dari tata kelola berbasis data, responsif terhadap dinamika masyarakat, dan konsisten dalam implementasi. Ketika banyak negara sedang mencari-cari cara keluar dari krisis sosial pasca pandemi, Indonesia di bawah Prabowo Subianto justru menunjukkan resiliensi dan arah pembangunan yang jelas.

Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto patut mendapat apresiasi tinggi. Strategi yang terencana, sinergi lintas sektor, serta keberanian dalam reformasi data dan distribusi bansos telah menunjukkan hasil. Ini adalah langkah awal menuju Indonesia yang lebih berkeadilan dan mandiri.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Jakarta – Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 adalah sebesar 8,47 persen, atau turun 0,10 persen dibandingkan September 2024 dan 0,56 persen dibandingkan Maret 2024. Data terbaru mencatat penurunan angka kemiskinan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan efektivitas berbagai program strategis yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas perlindungan sosial, dan memperkuat ketahanan ekonomi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan bahwa penurunan tersebut adalah hasil kerja keras semua pihak. Upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan nasional mulai menunjukkan hasil yang signifikan.

“Tentunya ini sesuatu yang mengembirakan kalau didekati dari sisi turunnya angka kemiskinan tersebut Ini kerja keras kita bersama-sama seluruh unsur, tidak hanya pemerintah, termasuk masyarakat, karena mengentaskan kemiskinan tidak bisa hanya menjadi domain dari pemerintah,” ungkap Mensesneg,

Lebih lanjut, Mensesneg menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras dalam upaya untuk mengentaskan menghapus kemiskinan di seluruh penjuru tanah air. Pemerintah menargetkan, tingkat kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga mencapai nol persen.

“Kami berkomitmen dalam lima tahun masa pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini kita ingin betul-betul menghilangkan sebisa mungkin sampai mencapai nol persen atau tidak ada lagi saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan ekstrem,” tandasnya.

Penurunan angka kemiskinan bukan hanya menjadi capaian statistik, tetapi juga representasi dari meningkatnya kualitas hidup jutaan warga Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa fokus terhadap pembangunan inklusif dan berkeadilan telah menjadi pijakan utama dalam kebijakan ekonomi dan sosial nasional.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa hasil ini merupakan bukti nyata bahwa strategi besar Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak signifikan.

“Hari ini kita mulai merasakan buah dari strategi besar Presiden Prabowo. Langkah-langkah konkret dalam penanganan kemiskinan kini terlihat hasilnya, dan itu ditunjukkan secara data oleh Badan Pusat Statistik (BPS),” ujarnya.

Kemensos juga memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Bansos bukan sekadar angka di rekening, tapi penyambung hidup masyarakat. Karena itu, harus benar-benar tepat sasaran,” tegas kata Ipul. Gus Ipul mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem bukanlah akhir, melainkan awal dari kerja besar membangun kemandirian.

*

Upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan terus menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat kemiskinan nasional per Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen.

Angka ini melanjutkan tren positif dari September 2024 yang tercatat 8,57 persen dan Maret 2024 yang mencapai 9,03 persen.

Capaian ini menjadi sinyal bahwa strategi pembangunan menyeluruh yang dijalankan pemerintah mulai memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa penurunan ini merupakan buah dari kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

“Penurunan ini adalah hasil kerja bersama yang solid,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, sejumlah program lintas sektor seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan kebijakan hilirisasi industri telah diarahkan untuk membuka lapangan kerja serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi menjadi fondasi utama dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Apresiasi positif juga diraih di tingkat daerah.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa provinsinya berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 9,79 persen pada Maret 2024 menjadi 9,50 persen pada Maret 2025.

“Sebanyak 17.940 warga berhasil dientaskan dari kemiskinan. Ini bukan sekadar angka, tetapi hasil kerja keras semua pihak,” ungkapnya.

Ia menyebut bahwa penurunan ini melibatkan peran aktif pemerintah provinsi hingga ke tingkat desa, serta dukungan sektor swasta, perguruan tinggi, media, dan komunitas.

Khofifah memaparkan bahwa penurunan lebih signifikan terjadi di perdesaan, yakni sebesar 0,44 persen poin atau sekitar 105.290 jiwa, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 0,12 persen poin atau 1.510 jiwa.

“Disparitas kemiskinan antara desa dan kota juga terus menyempit, dari 7,59 persen menjadi 5,86 persen,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Jawa Timur menjadi kontributor terbesar kedua di Pulau Jawa dan menyumbang 8,96 persen terhadap penurunan kemiskinan nasional.

Di sisi lain, apresiasi terhadap pendekatan pemerintah datang dari kalangan politik.

Wakil Ketua Umum Partai PRIMA, Wahida Baharudin Uppa, menyatakan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan kini tak lagi berfokus hanya pada bantuan sosial.

“Pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat secara langsung,” katanya.

Ia menilai program seperti Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), KUBE, dan transformasi KPM PKH menjadi pilar penting menuju kemandirian.**

Oleh: Esther Kurnia )*

Dalam dinamika pembangunan nasional, penurunan angka kemiskinan menjadi indikator penting atas efektivitas kebijakan pemerintah. Maka ketika Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data per Maret 2025 yang mencatat penurunan persentase penduduk miskin secara nasional menjadi 8,47 persen, ini bukan sekadar angka, tetapi sebuah sinyal kuat bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan mulai menunjukkan hasil nyata.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyambut capaian ini sebagai kabar yang menggembirakan. Ia menekankan bahwa penurunan 0,10 persen dibandingkan September 2024, dan 0,56 persen dibandingkan Maret 2024, tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi semua pihak. Ini bukan semata hasil kerja pemerintah pusat, melainkan buah dari sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, pengentasan kemiskinan dilakukan secara terintegrasi, dengan fokus utama pada penciptaan lapangan kerja baru dan penguatan ekonomi masyarakat melalui sejumlah program strategis.

Pemerintah memang telah mengarahkan kebijakannya pada strategi pembangunan yang bersifat inklusif. Di antaranya dengan mendorong peningkatan investasi padat karya, pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal, serta pengembangan sektor-sektor produktif yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Di samping itu, penguatan program jaminan sosial dan subsidi tepat sasaran turut memainkan peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat miskin.

Upaya ini semakin terasa dampaknya ketika ditarik dalam konteks daerah. Di Jawa Tengah, misalnya, Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, mencatat penurunan tingkat kemiskinan di wilayahnya menjadi 9,48 persen pada Maret 2025, turun dari 9,58 persen pada September 2024. Penurunan ini tidak hanya menjadi angka statistik yang menggembirakan, tetapi juga mencerminkan keberhasilan nyata dari langkah-langkah strategis pemerintah daerah yang didukung penuh oleh pemerintah pusat.

Endang menyebutkan, salah satu kunci keberhasilan Jawa Tengah adalah peningkatan investasi melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang dan Kawasan Industri Kendal. Kawasan ini menjadi lokomotif baru pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah karena mampu menciptakan banyak lapangan kerja, terutama bagi masyarakat lokal. Selain itu, pertumbuhan sektor industri di kawasan tersebut juga mendorong peningkatan kegiatan ekspor-impor yang pada akhirnya memperkuat basis ekonomi daerah.

Model seperti yang diterapkan di Jawa Tengah juga dapat ditemukan di Jawa Timur. Gubernur Khofifah Indar Parawansa mencatat sebanyak 17.940 warga di provinsinya berhasil keluar dari kemiskinan dalam setahun terakhir. Penurunan sebesar 0,29 persen (year-on-year) ini, menurutnya, adalah hasil nyata dari kerja keras dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan hanya statistik, melainkan refleksi dari tercapainya keadilan sosial yang merata di seluruh penjuru Jawa Timur.

Salah satu aspek penting dari strategi pengentasan kemiskinan di Jawa Timur adalah kuatnya dukungan anggaran, baik dari APBN maupun APBD. Pada 2025, alokasi bantuan sosial dari pemerintah pusat untuk Jatim mencapai Rp12,135 triliun, menjangkau lebih dari 3,3 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah provinsi juga menganggarkan Rp180,42 miliar dari APBD sebagai bentuk komitmen terhadap pengentasan kemiskinan. Hasilnya tidak hanya dirasakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga mendapat pengakuan pemerintah pusat, yang memberikan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp6,21 miliar pada 2023 dan Rp6,24 miliar pada 2024 atas keberhasilan menurunkan kemiskinan ekstrem.

Capaian di berbagai daerah menunjukkan bahwa program-program strategis pemerintah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan sektor ekonomi lokal memang bekerja secara efektif. Pemerintah tidak hanya fokus pada distribusi bansos sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga mengembangkan program-program produktif yang mendorong kemandirian ekonomi. Sebut saja pelatihan vokasi, pengembangan UMKM, dukungan terhadap petani dan nelayan, serta digitalisasi ekonomi desa. Semua program tersebut dirancang untuk menciptakan transformasi ekonomi yang berkelanjutan di tingkat akar rumput.

Di sisi lain, pelibatan masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program juga menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah memberikan ruang partisipasi bagi komunitas lokal untuk ikut mengawasi dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan. Ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Namun, tantangan ke depan tentu tidak ringan. Dinamika ekonomi global, dampak perubahan iklim, hingga tekanan terhadap ketahanan pangan bisa memengaruhi keberlangsungan pencapaian ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mengadaptasi kebijakan berdasarkan data dan masukan dari berbagai pihak. Pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) harus menjadi pedoman dalam merumuskan strategi lanjutan agar program-program yang ada tetap relevan dan tepat sasaran.

Momen penurunan angka kemiskinan ini adalah tonggak penting yang patut diapresiasi. Namun, perjuangan belum selesai. Seluruh elemen bangsa perlu terus mendukung berbagai program dan strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Baik melalui partisipasi aktif, pengawasan sosial, maupun penguatan inisiatif lokal yang sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Kemiskinan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga persoalan keadilan sosial. Maka dari itu, mari kita jadikan setiap keberhasilan sebagai batu loncatan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing tinggi. Pemerintah telah mengambil langkah strategis; kini saatnya kita bersama-sama melangkah lebih jauh.

)* Pengamat Ekonomi Kerakyatan

Jakarta – Dalam upaya memperkuat sistem kewaspadaan dini terhadap potensi penyebaran penyakit menular, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan resmi mengaktifkan Sistem Deteksi Covid XFG di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons atas laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut adanya kemunculan varian baru virus Corona atau Covid-19 jenis XFG, yang kini masuk kategori variant under monitoring (VUM), level kewaspadaan terendah dalam sistem pengawasan WHO.

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) melaporkan adanya varian baru Covid-19 yang kini mendominasi di Indonesia, yaitu XFG atau yang dijuluki ‘Stratus’. Laporan ini merupakan hasil pemantauan rutin yang dilakukan di 39 Puskesmas, 35 rumah sakit, dan 14 Balai Karantina Kesehatan yang menjadi sentinel site atau pos pemantauan. Pemantauan ini bertujuan untuk memonitor tren penyakit, tingkat keparahan, dan karakteristik molekuler dari virus yang beredar.

“Surveilans terus kami lakukan secara rutin melalui fasilitas kesehatan yang menjadi sentinel, yakni 39 puskesmas, 35 rumah sakit, dan 14 balai karantina kesehatan di pintu masuk negara,” ungkap laporan Kemenkes.

Hingga minggu ke-30 tahun 2025, tercatat 291 kasus Covid-19 dari 12.853 spesimen yang diperiksa secara kumulatif, dengan positivity rate 2,26%. Khusus di lokasi sentinel, terdapat 82 kasus dari 2.613 spesimen hingga minggu ke-25. Pada bulan Mei, varian XFG terdeteksi pada 75% spesimen, dan angkanya meningkat drastis menjadi 100% pada Juni, menjadikannya varian dominan di Indonesia.

Kemenkes RI mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan gejala infeksi saluran pernapasan, menerapkan protokol; kesehatan dasar, dan melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala flu berat, batuk, atau demam tinggi. Sementara, vaksinasi dianjurkan bagi kelompok rentan.

Sementara itu, Dokter Umum di Harley Street sekaligus Pendiri Hannah London Clinic, dr Kaywaan Khan mengatakan Stratus memiliki mutasi spesifik pada protein spike yang memungkinkan menghindari antibodi dari infeksi sebelumnya maupun vaksinasi, tidak seperti varian lainnya.

dr Khan mengatakan Stratus tidak tanpak lebih berat atau lebih parah dibandingkan varian sebelumnya. Meski ada gajala yang khas.

“Salah satu gejala yang paling mencolok dari varian Stratus adalah suara serak atau parau,” katanya.

Namun secara umum gejala Stratus tergolong ringan hingga sedang. dr Khan juga menyarankan apabila seseorang mendapatkan hasil tes positif, sebaikan tetap tinggal di rumah dan menjalani isolasi karena Stratus merupakan varian yang sangat mudah menular.

Oleh: Samuel Frans *)

Kementerian Kesehatan terus memantau perkembangan varian baru COVID-19 yang dikenal sebagai XFG atau Stratus. Upaya ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas kesehatan masyarakat, di tengah dinamika penyebaran penyakit menular secara global. XFG saat ini telah menjadi varian paling dominan di Indonesia, menggantikan sejumlah varian sebelumnya dan menguasai 100 persen dari kasus positif yang terdeteksi pada Juni 2025.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan di 39 puskesmas, 25 rumah sakit, dan 14 balai karantina kesehatan, varian XFG pertama kali terlihat mendominasi 75 persen kasus pada Mei, kemudian meningkat signifikan hingga sepenuhnya mendominasi pada bulan berikutnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemerintah telah melakukan pemantauan aktif dan sistematis terhadap perubahan epidemiologi virus, sehingga mampu mendeteksi tren secara dini.

Meskipun Stratus memiliki kemampuan penularan yang tinggi akibat mutasi pada protein spike-nya, yang memungkinkannya menghindari antibodi dari infeksi sebelumnya maupun vaksinasi, para ahli memastikan bahwa gejala yang ditimbulkan tidak lebih berat dibandingkan varian Omicron. Pemerintah pun menegaskan bahwa vaksinasi tetap relevan dalam menekan risiko gejala berat maupun rawat inap. Dengan kata lain, efektivitas perlindungan imun dari vaksin tetap memiliki peran penting, sekalipun varian terus berevolusi.

Karakteristik klinis Stratus cukup mirip dengan varian sebelumnya, namun terdapat gejala khas berupa suara serak atau parau yang menonjol pada sebagian pasien. Menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, gejala ini harus diperhatikan masyarakat sebagai indikator awal, namun tetap disarankan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium guna memastikan diagnosis. Pendekatan ilmiah berbasis bukti seperti ini menjadi landasan pengambilan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi.

Sebagai subvarian rekombinan dari garis keturunan Omicron, XFG merupakan hasil gabungan antara varian LF.7 dan LP.8.1.2, dan memiliki empat mutasi penting yang memungkinkannya menyebar lebih luas. Hal ini sesuai dengan laporan global bahwa hingga pertengahan Juni 2025, varian ini telah terdeteksi di lebih dari 130 negara, menunjukkan bahwa pergerakan virus tidak mengenal batas wilayah. Pemerintah Indonesia pun mengantisipasi dinamika ini dengan terus memperbarui kebijakan kesehatan berdasarkan situasi terkini.

Meski World Health Organization (WHO) mengategorikan XFG sebagai varian dengan risiko rendah secara global, kehati-hatian tetap dikedepankan oleh pemerintah. Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, turut mengingatkan pentingnya kewaspadaan, terutama bagi kalangan lansia dan penderita penyakit penyerta. Ia juga mencatat bahwa meskipun beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mencatat penyebaran XFG, tingkat kematiannya relatif rendah dan sebagian besar pasien berhasil pulih. Pernyataan tersebut selaras dengan narasi pemerintah yang menekankan perlunya kesiapsiagaan tanpa menimbulkan kepanikan.

Dalam laporan terbarunya, Kementerian Kesehatan mencatat bahwa kasus positif COVID-19 masih ditemukan, meskipun angkanya tidak menunjukkan lonjakan signifikan. Per minggu ke-30 tahun 2025, dari 186 spesimen yang diperiksa, terdeteksi 13 kasus positif. Total kasus sejak awal tahun mencapai 302 dari lebih dari 13 ribu spesimen, dengan tingkat positif sebesar 2,32 persen. Data ini menunjukkan bahwa sistem surveilans berjalan dengan baik dan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori terkendali.

Wilayah dengan kasus terbanyak tercatat di DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan DI Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pusat-pusat mobilitas tinggi tetap menjadi area yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam penerapan protokol kesehatan. Pemerintah daerah diminta turut aktif dalam mendukung upaya nasional dengan mengintensifkan edukasi kepada masyarakat.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah terus mengimbau penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Edukasi mengenai etika batuk dan bersin, penggunaan masker di area keramaian, serta kebiasaan mencuci tangan menjadi bagian dari strategi preventif. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk menanggulangi COVID-19, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat.

Vaksinasi juga terus didorong, baik dosis primer maupun booster, khususnya bagi kelompok rentan. Pemerintah memastikan ketersediaan vaksin dalam jumlah memadai dan berupaya menjaga distribusinya secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Strategi ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga ketahanan sistem kesehatan nasional agar tidak goyah meski dihadapkan pada ancaman mutasi virus.

Stratus bukanlah varian pertama yang menantang upaya pengendalian pandemi, dan kemungkinan besar bukan yang terakhir. Namun, yang membedakan situasi saat ini dengan awal pandemi adalah kesiapan pemerintah dalam merespons, pengalaman yang telah terkumpul, serta sistem kesehatan yang semakin adaptif. Pemerintah Indonesia memilih pendekatan berbasis data dan mengedepankan kehati-hatian yang terukur dalam setiap kebijakan.

Situasi yang terjadi di negara-negara lain juga menjadi bahan evaluasi yang diperhatikan dengan seksama. Seperti dicontohkan oleh rendahnya angka kematian di Singapura dan Malaysia meskipun terdapat penyebaran XFG, pemerintah Indonesia dapat mengambil pelajaran untuk memperkuat sistem respons tanpa tergesa-gesa memberlakukan pembatasan berskala besar. Fokus saat ini lebih diarahkan pada edukasi, pelacakan kasus secara aktif, serta penyesuaian kebijakan berbasis perkembangan terbaru.

*) Peneliti dari Lembaga Penelitian Terpadu Hospita