JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, atau yang lebih dikenal sebagai Danantara Indonesia, terus menunjukkan kiprah positifnya di panggung global. Dalam waktu singkat sejak didirikan, lembaga ini telah menjadi magnet baru bagi aliran investasi asing, khususnya dalam sektor energi hijau, infrastruktur, dan transformasi ekonomi berkelanjutan.

Di bawah kepemimpinan CEO Rosan Perkasa Roeslani, Danantara berhasil mengamankan sejumlah kerja sama strategis dengan mitra mancanegara dari lima negara utama, mempertegas posisi Indonesia sebagai destinasi investasi masa depan.

Rosan mengungkapkan bahwa lembaganya telah menjalin kemitraan penting dengan lembaga-lembaga keuangan besar dunia, termasuk Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Qatar Investment Authority, China Investment Corporation (CIC), Russian Direct Investment Fund (RDIF), serta dalam proses pembahasan intensif dengan Public Investment Fund (PIF) milik Arab Saudi.

“Kita menandatangani kerja sama dengan JBIC untuk pendanaan proyek energi hijau dan lainnya. Kerja sama dengan JBIC merupakan satu langkah krusial dalam mendukung pembiayaan jangka panjang bagi proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia,” kata Rosan.

Tidak hanya Jepang, Qatar pun telah menandatangani komitmen kerja sama senilai US$ 4 miliar, sedangkan China dan Rusia masing-masing menyuntikkan dana sebesar US$ 2 miliar. Sementara itu, diskusi yang berlangsung dengan PIF diharapkan segera menghasilkan kesepakatan investasi dalam skala besar, mengingat PIF merupakan sovereign wealth fund terbesar di dunia dengan kekuatan pendanaan dan jaringan global yang masif.

“Kepercayaan dari dunia luar, terutama di sektor keuangan dan perbankan, sangat kuat. Ini menunjukkan momentum yang baik untuk Danantara dalam menjalankan tata kelola yang baik,” tambah Rosan.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, dalam sebuah forum diplomasi ekonomi yang digelar Kementerian Luar Negeri pada 22 Juli lalu, menyatakan bahwa Danantara bukan sekadar pengelola aset, melainkan motor penggerak pembangunan strategis nasional.

“Kami tidak hanya mengelola aset, tetapi kami juga menginvestasikannya kembali untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah internasional,” tegas Pandu.

Menurut Pandu, diplomasi ekonomi kini menjadi ujung tombak dalam merespons dinamika global yang serba cepat. Karena itu, Danantara memainkan peran sebagai jembatan antara potensi ekonomi Indonesia dengan arus investasi global. Dalam konteks ini, sinergi dengan para Duta Besar RI di luar negeri menjadi sangat penting.

“Para Duta Besar serta perwakilan RI di luar negeri berfungsi sebagai ‘mata dan telinga’ bagi Danantara Indonesia. Mereka akan membantu dalam memperluas kemitraan serta akses terhadap pengetahuan, teknologi, dan keterampilan,” ujar Pandu.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha C. Nasir, turut menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Danantara dan diplomasi ekonomi Indonesia. Ia menyatakan bahwa keberadaan Danantara selaras dengan misi Kemlu dalam menopang agenda transformasi struktural ekonomi nasional.

“Keberadaan Danantara sangat selaras dengan tugas pokok serta fungsi Kemlu sebagai penopang diplomasi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, sinergi dan dukungan diplomasi terhadap Danantara Indonesia adalah suatu hal yang tak terhindarkan,” tutur Arrmanatha.

Fokus Danantara dalam waktu dekat adalah memperkuat tata kelola internal, memperluas kemitraan strategis lintas negara, serta mengakselerasi realisasi proyek-proyek transformasional di bidang energi hijau, infrastruktur, ekonomi digital, dan layanan publik. Dengan terus memperkuat peran diplomasi ekonomi dan menjaga standar keberlanjutan global, diyakini Danantara akan menjadi pilar utama dalam membentuk masa depan ekonomi Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global. (*/rls)

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memantapkan langkah strategisnya dengan memperkuat konsolidasi bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di paruh kedua tahun 2025. Konsolidasi ini merupakan bagian dari program restrukturisasi besar-besaran yang menyasar sembilan sektor strategis BUMN guna memperkuat fondasi ekonomi nasional serta mendorong efisiensi dan profesionalisme pengelolaan aset negara.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia sekaligus Direktur Utama PT Danantara Asset Management (Persero), Dony Oskaria, mengatakan pihaknya telah menyiapkan tiga klaster program utama: restrukturisasi, konsolidasi, dan pengembangan portofolio. Ketiganya akan diterapkan melalui pendekatan streamlining dan konsolidasi lintas bisnis.

“Kami mengelompokkan program kerja kami berdasarkan prinsip efisiensi, dan menyasar sembilan sektor usaha, yaitu konstruksi, pupuk, rumah sakit, hotel, gula, hilirisasi minyak, asuransi, manajemen aset, dan kawasan industri,” ujar Dony.

Sebagai bagian dari program tersebut, Danantara akan memprioritaskan tata kelola pendukung, termasuk penguatan aspek human capital, keuangan, manajemen risiko, dan hukum. Salah satu langkah paling menonjol adalah kelanjutan rencana merger sejumlah BUMN Karya yang sempat tertunda. Menurut Dony, skema merger ini kini tengah dalam tahap pengkajian serius dan akan direalisasikan pada semester II/2025.

“Skemanya tentu akan multi, di antaranya salah satu yang pasti ada mergernya pasti. Jadi, pengurangan daripada jumlah BUMN Karya sedang kami kaji,” kata Dony.

Menurutnya, langkah strategis penggabungan sejumlah BUMN sektor konstruksi kembali menjadi fokus BPI Danantara. Agenda merger BUMN Karya yang sempat tertunda kini akan kembali dilanjutkan pada paruh kedua tahun 2025, sebagai bagian dari upaya pembenahan struktur keuangan dan optimalisasi peran perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur.

“Langkah merger BUMN Karya bertujuan membentuk entitas yang lebih efisien dan berfokus pada bisnis inti sebagai kontraktor,” jelasnya.

Menurut Direktur Utama BPI Danantara, Eddy Abdurrahman, pihaknya kini berada dalam fase pematangan skema dan desain restrukturisasi yang akan menjadi dasar pelaksanaan merger. Rencana ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi memang sedang digarap secara serius untuk dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

“Kami sedang siapkan restrukturisasi dan desain mergernya, termasuk pembentukan strategic holding. Rencana merger BUMN Karya itu masih berjalan dan akan dilanjutkan di semester II tahun ini,” ucap Eddy.

“Dalam menyusun desain merger ini, kami tidak hanya bicara dari sisi perusahaan, tapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap proyek yang sedang berjalan, tenaga kerja, hingga mitra penyedia barang dan jasa,” tutur Eddy.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan para pemangku kepentingan lainnya guna memastikan rencana tersebut dapat dijalankan secara menyeluruh dan terstruktur.

“Merger BUMN Karya diyakini akan menjadi langkah signifikan dalam memperkuat sektor konstruksi nasional, mengurangi beban fiskal negara dalam jangka panjang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, juga pernah mengemukakan wacana pembentukan infrastruktur holding sebagai solusi atas kinerja BUMN Karya yang belum optimal.

“Kolaborasi melalui konsolidasi usaha menjadi kunci mempercepat pembangunan infrastruktur nasional dengan dukungan keuangan dan manajemen risiko yang lebih baik,” tegasnya.

Dengan adanya rencana lanjutan merger BUMN Karya ini, harapan kembali mengemuka agar sektor konstruksi nasional dapat bangkit lebih kuat. Bila berjalan mulus, langkah ini akan menjadi babak baru dalam transformasi BUMN Indonesia menuju era yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

BPI Danantara juga tengah menjajaki sejumlah opsi untuk memastikan integrasi ini tidak hanya sekadar administrasi penggabungan, melainkan menjadi momentum restrukturisasi keuangan secara menyeluruh. Hal ini penting agar hasil akhir merger bukan sekadar penumpukan masalah yang tersebar, tetapi menjadi entitas yang benar-benar lebih kuat secara fundamental. –

[edRW]

Oleh: Loa Murib

Pemerintah melalui aparat keamanan terus menunjukkan sikap tegas dan konsisten dalam menghadapi gangguan keamanan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok bersenjata yang terafiliasi dengannya. Tindakan terbaru yang dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC) menjadi bukti konkret bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi aksi teror yang mengancam stabilitas di wilayah Papua.

Penangkapan terhadap Roberth Wenda alias Hesegem, salah satu tokoh OPM yang telah lama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), menjadi pencapaian signifikan dalam upaya penegakan hukum di Papua. Roberth diketahui terlibat dalam aksi penembakan terhadap anggota Polres Jayawijaya, Bripka Marsidon Debataraja, serta merupakan narapidana pelarian dari Lapas Kelas IIA Abepura. Penangkapan ini dilakukan secara terukur, melalui pemantauan yang matang dan koordinasi lintas satuan, tanpa menimbulkan korban dari pihak masyarakat.

Langkah ini menunjukkan profesionalisme aparat dalam menegakkan hukum sekaligus menjaga keselamatan warga sipil. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan bersenjata seperti Roberth menjadi bukti bahwa negara hadir dan tidak gentar dalam menghadapi kelompok yang mencoba merongrong kedaulatan Indonesia di Papua. Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, menyatakan bahwa keberhasilan tersebut mencerminkan keseriusan dan komitmen penuh dari institusi Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tanah Papua. Penangkapan terhadap Roberth dan satu rekannya juga disebut sebagai hasil dari sinergi kerja keras seluruh unsur Satgas yang bertugas di lapangan.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan bersenjata untuk bersembunyi atau merasa aman di wilayah hukum Indonesia. Penindakan akan terus dilakukan hingga seluruh jaringan kelompok OPM yang meresahkan masyarakat berhasil ditumpas. Pernyataan ini menegaskan posisi negara yang tidak akan berkompromi terhadap ancaman separatisme bersenjata.

Selain operasi di Jayawijaya, aparat juga meningkatkan kewaspadaan di wilayah lain seperti Intan Jaya, Papua Tengah, menyusul aksi penembakan di sekitar Bandara Bilorai, Sugapa. Tembakan dilepaskan dari arah terminal lama bandara yang sudah tidak difungsikan, saat petugas tengah berjaga. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian tersebut mengindikasikan bahwa kelompok bersenjata masih aktif mencoba menciptakan ketegangan dan instabilitas di wilayah tersebut.
Aparat gabungan TNI-Polri merespons cepat melalui tindakan pengejaran ke wilayah hutan sekitar Kali Wabu. Tindakan ini menunjukkan kesiapsiagaan yang tinggi serta komitmen untuk tidak membiarkan ruang gerak bagi para pelaku. Insiden tersebut juga diduga sebagai bentuk balas dendam atas tewasnya salah satu pimpinan OPM dalam operasi sebelumnya. Brigjen Faizal menyatakan bahwa meskipun tidak terjadi kerugian dalam insiden penembakan di Bandara Sugapa, peningkatan kewaspadaan tetap diperlukan, terutama menjelang momen penting peringatan Hari Kemerdekaan RI.

Langkah-langkah pengamanan tidak dilakukan secara reaktif semata, tetapi disusun secara sistematis untuk mencegah gangguan lebih lanjut. Pemerintah memastikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan tetap dalam koridor hukum dan menghormati hak asasi manusia. Pendekatan tegas dan terukur ini adalah bentuk nyata kehadiran negara yang tidak hanya bertugas menjaga wilayah, tetapi juga melindungi masyarakat Papua dari ancaman kekerasan.

Keberhasilan operasi ini juga menjadi dorongan moral bagi seluruh aparat di lapangan. Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, menegaskan bahwa penjagaan akan terus diperkuat di titik-titik rawan untuk memastikan seluruh agenda nasional maupun aktivitas masyarakat berjalan aman dan lancar. Hal ini semakin meneguhkan bahwa negara hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Papua, tidak hanya melalui kekuatan keamanan, tetapi juga lewat perlindungan sosial dan pembangunan.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh provokasi yang dilancarkan oleh simpatisan KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, mengingatkan pentingnya partisipasi publik dalam menjaga keamanan. Masyarakat diharapkan tidak terjebak dalam narasi menyesatkan dan segera melaporkan jika mengetahui aktivitas mencurigakan. Peran serta warga menjadi salah satu faktor penting keberhasilan dalam menciptakan situasi yang kondusif.

Pemerintah memahami bahwa keamanan di Papua tidak bisa dicapai hanya dengan pendekatan militeristik. Oleh karena itu, strategi yang digunakan selalu mengedepankan prinsip keadilan, keterlibatan masyarakat, dan upaya pemulihan sosial. Penangkapan Roberth Wenda menjadi simbol bahwa keadilan tetap ditegakkan dan hukum akan menjangkau siapa pun yang mengancam ketertiban umum.

Operasi Damai Cartenz akan terus berlangsung sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara tidak akan memberikan ruang bagi kekerasan bersenjata dan separatisme. Setiap upaya untuk memecah belah bangsa akan dihadapi dengan langkah tegas, terukur, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan segala upaya yang dilakukan aparat keamanan, masyarakat Indonesia diharapkan dapat melihat bahwa negara benar-benar hadir di Papua. Negara tidak takut menghadapi teror, tidak gentar melawan kekerasan, dan tidak akan berhenti menegakkan kedaulatan di setiap jengkal tanah air. Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia, dan kedamaian di sana akan terus diperjuangkan demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat.

Oleh : Yonas Pigai )*

Rentetan aksi brutal yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali mengguncang rasa aman masyarakat Papua, terutama dengan terjadinya insiden penembakan di Bandara Bilorai, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Rabu (23/7). Empat kali tembakan yang dilepaskan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dari arah terminal lama bandara merupakan bentuk nyata terorisme domestik yang tak bisa ditoleransi. Tindakan itu bukan hanya upaya menciptakan kekacauan, tetapi juga merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara dan keselamatan rakyat sipil. Seluruh elemen bangsa perlu berdiri tegak, bersuara bulat mengecam kekejaman OPM, serta memberikan apresiasi penuh kepada aparat keamanan yang terus menjaga stabilitas di Bumi Cenderawasih.

Brigjen Polisi Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, menegaskan bahwa saat insiden terjadi, personel gabungan dari Polres Intan Jaya dan Kopasgat TNI telah berada di lokasi dan langsung merespons dengan tindakan cepat dan terukur. Respons sigap tersebut berhasil mencegah jatuhnya korban jiwa maupun kerusakan fasilitas strategis. Dua pelaku yang diyakini bagian dari KKB kabur ke arah hutan sambil membawa senjata api. Ini menjadi bukti nyata bahwa aparat keamanan bekerja tanpa henti dalam menjaga situasi tetap kondusif di wilayah yang selama ini rawan gangguan bersenjata.

Aksi teror OPM bukan sekadar bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Upaya membenturkan ideologi separatisme dengan senjata api, kekerasan, dan ancaman terhadap masyarakat sipil merupakan tindakan biadab yang harus dikutuk oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada ruang bagi pembenaran atas segala bentuk teror yang dilakukan atas nama apa pun. Serangan terhadap bandara, tempat yang seharusnya menjadi pusat mobilitas warga dan distribusi logistik, menunjukkan betapa OPM secara terang-terangan menginginkan kekacauan dan ketakutan.

Menanggapi eskalasi ancaman tersebut, Brigjen Polisi Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa Satgas Damai Cartenz akan terus memperkuat pengamanan dan patroli di seluruh titik rawan di Papua. Langkah ini sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mencegah upaya-upaya teror lanjutan dari kelompok yang telah lama mencederai kedamaian di tanah Papua. Kehadiran aparat bukan hanya simbol kekuatan negara, tetapi juga wujud dari keberpihakan terhadap rakyat yang selama ini menjadi korban dari tindakan brutal OPM.

Pada hari yang sama, Satgas Damai Cartenz kembali menunjukkan kinerja gemilang dengan menangkap dua anggota OPM di Kabupaten Jayawijaya. Salah satu pelaku yang ditangkap adalah Roberth Wenda alias Kriminal Hesegem, narapidana pelarian dari Lapas Abepura yang terlibat dalam penembakan terhadap anggota Polres Jayawijaya. Penangkapan dilakukan secara profesional, melalui operasi terukur yang tidak menimbulkan korban dari pihak sipil. Ini adalah bentuk keberhasilan nyata aparat dalam menindak kejahatan bersenjata tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat.

Kombes Pol Yusuf Sutejo, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, turut mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh propaganda atau isu provokatif yang disebarkan simpatisan OPM. Ia mengajak publik agar tetap tenang, menjaga solidaritas sosial, dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat. Imbauan ini sangat relevan mengingat salah satu kekuatan OPM adalah memainkan narasi kebencian dan informasi palsu untuk memecah belah masyarakat.

Apresiasi mendalam patut diberikan kepada seluruh unsur aparat keamanan, baik dari TNI, Polri, maupun satuan tugas gabungan yang telah menunjukkan dedikasi dan keberanian luar biasa dalam menghadapi situasi yang sangat kompleks di Papua. Tidak mudah mengawal wilayah yang sarat tantangan geografis, sosial, dan politik, namun aparat tetap berdiri teguh sebagai penjaga NKRI. Ketegasan dan profesionalisme mereka bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjunjung tinggi kehormatan negara di hadapan ancaman separatisme.

Mengecam kekejaman OPM juga berarti menolak segala bentuk narasi yang mencoba memaklumi aksi kekerasan dengan alasan ideologis. Dalam sistem demokrasi dan negara hukum seperti Indonesia, setiap perbedaan pendapat harus disalurkan melalui jalur legal dan damai, bukan dengan peluru dan pembunuhan. OPM telah melampaui batas kemanusiaan, dan tindakan mereka tidak bisa lagi disebut sebagai perjuangan, tetapi sebagai kejahatan terhadap negara dan rakyatnya.

Situasi di Papua membutuhkan keberlanjutan kebijakan yang menggabungkan pendekatan keamanan dengan pembangunan sosial-ekonomi yang berkeadilan. Namun, penegakan hukum tetap menjadi pilar utama. Tanpa ketegasan aparat, ruang pembangunan dan dialog tidak akan pernah tercipta. Oleh karena itu, dukungan terhadap aparat harus terus digaungkan sebagai bagian dari komitmen bersama menjaga kedamaian dan keutuhan bangsa.

Keberhasilan Satgas Damai Cartenz dalam memburu dan menangkap anggota OPM yang selama ini buron menegaskan bahwa negara tidak akan tunduk pada tekanan kelompok separatis. Seluruh pelaku kekerasan akan terus diburu hingga ke akar-akarnya. Operasi seperti ini harus berlanjut secara konsisten, disertai penguatan intelijen dan koordinasi antarinstansi agar tidak memberi ruang sedikit pun bagi OPM untuk kembali beraksi.

Bangsa ini harus bersatu dalam satu sikap: mengecam tanpa kompromi segala bentuk kekerasan bersenjata dan memberi apresiasi sebesar-besarnya kepada aparat keamanan yang menjaga integritas wilayah dan keselamatan warga. Papua adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaganya adalah tugas seluruh bangsa, dan memberi dukungan kepada aparat yang mempertaruhkan nyawa di garis depan adalah wujud keberpihakan pada perdamaian dan keadilan sejati.

)* Penulis merupakan Mahaswa asal Papua di Surabaya

Jayawijaya – Dua orang anggota kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) ditangkap oleh Satgas Operasi Damai Cartenz di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Salah satu dari mereka diketahui sebagai Roberth Wenda alias Hesegem, yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait sejumlah aksi kekerasan di wilayah tersebut.

Hesegem adalah buronan yang telah lama dicari atas keterlibatannya dalam sejumlah aksi kekerasan, termasuk penembakan terhadap anggota Polres Jayawijaya, Bripka Marsidon Debataraja. Ia juga diketahui merupakan narapidana pelarian dari Lapas Kelas IIA Abepura.

“Penangkapan terhadap Roberth Wenda dan satu rekannya adalah hasil dari kerja keras dan sinergi antar-unsur Satgas,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Faizal Ramadhani.

Faizal menegaskan bahwa tindakan ini menjadi bukti nyata bahwa negara tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kekerasan bersenjata yang mengancam keselamatan aparat maupun masyarakat sipil.

“Kami akan terus memburu pelaku-pelaku lainnya sampai tuntas,” tegasnya.

Operasi penangkapan berlangsung secara terukur tanpa adanya korban dari masyarakat sipil. Penindakan ini dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi lintas satuan, yang kemudian mengarah pada penyergapan dua pelaku tersebut.

Saat ini, keduanya telah diamankan di Polres Jayawijaya bersama sejumlah barang bukti yang mendukung pembuktian keterlibatan mereka dalam jaringan kekerasan bersenjata.

Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar Yusuf Sutejo, turut mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan, terutama dari simpatisan kelompok bersenjata.

“Kami pastikan setiap tindakan kekerasan akan diusut tuntas. Laporkan jika mengetahui keberadaan pelaku lainnya,” ujarnya.

Penangkapan ini menandai langkah tegas apkam dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat Papua. Negara menegaskan tidak akan berkompromi terhadap pelaku kekerasan bersenjata yang menargetkan aparat negara maupun warga sipil.

Sementara itu, gelombang penolakan terhadap aksi kekerasan OPM semakin meluas di Papua. Mahasiswa di Intan Jaya secara terbuka menyuarakan kecaman terhadap OPM.

Ketua Ikatan Mahasiswa Intan Jaya, Yoseph Sondegau, menegaskan bahwa masyarakat telah jenuh dengan konflik yang berkelanjutan. Ia menilai OPM telah kehilangan arah dan justru menciptakan penderitaan bagi rakyat yang mereka klaim perjuangkan.

“Setiap hari ada penembakan, pembakaran fasilitas umum, bahkan penyanderaan. Siapa yang menderita? Mama-mama dan anak-anak kami di kampung. Ini bukan perjuangan, ini pelanggaran hak asasi manusia,” tegas Yoseph.

Masyarakat Papua semakin sadar bahwa perjuangan sejati bukan lewat senjata, tapi lewat perdamaian. Dukungan warga jadi sinyal kuat bahwa masyarakat ingin hidup aman dan bermartabat.

Oleh : Ricky Rinaldi

Gelombang proteksionisme kembali menerpa perdagangan global. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan penerapan tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk asal Indonesia. Dalam pidatonya, ia menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang yang lebih luas, termasuk pembelian energi, pertanian, dan pesawat Boeing oleh Indonesia.

Langkah ini merupakan penurunan dari ancaman sebelumnya yang sempat mencapai 32 persen. Menurut laporan Indonesia Business Post, kesepakatan tersebut mencakup pembelian energi senilai USD 15 miliar, produk pertanian senilai USD 4,5 miliar, serta 50 unit pesawat Boeing.

Pemerintah Indonesia pun segera merespons perkembangan ini. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa kedua negara sedang menyiapkan pernyataan bersama yang akan menjelaskan secara rinci mengenai produk yang terdampak, hambatan non-tarif yang dihapus, serta ketentuan teknis perdagangan yang disepakati. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah akan segera mengumumkan informasi tersebut kepada publik setelah dokumen final tersedia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tarif baru tersebut bisa mulai berlaku lebih awal dari tenggat 1 Agustus 2025, tergantung pada proses penyelesaian dokumen bilateral. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat masih bersifat dinamis.

Dalam negosiasi lanjutan, pemerintah Indonesia juga sedang berupaya agar sejumlah komoditas unggulan—seperti minyak sawit, kopi, karet, nikel, dan produk perikanan—dapat dikecualikan dari penerapan tarif. Komoditas-komoditas tersebut merupakan bagian penting dari struktur ekspor Indonesia dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat di sektor pertanian dan kelautan.

Meskipun tarif 19 persen memberikan tekanan pada daya saing produk Indonesia di pasar Amerika, sejumlah pengamat menilai bahwa ini juga bisa menjadi momentum untuk memperbaiki fondasi perdagangan nasional. Harga produk yang naik akibat tarif memang dapat mengurangi minat konsumen AS, namun Indonesia dinilai memiliki kekuatan dalam kualitas, ketahanan rantai pasok, dan keberlanjutan sumber daya.

Pengamat Perdagangan Internasional dari INDEF, Dr. Fithra Faisal Hastiadi berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu bereaksi secara berlebihan terhadap kebijakan ini. Ia menekankan bahwa meskipun pasar AS penting, Indonesia memiliki banyak mitra dagang lain yang potensial, termasuk kawasan Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Ia juga menilai bahwa diversifikasi pasar dan penguatan kualitas produk ekspor merupakan langkah strategis yang perlu segera diperkuat.

Sektor-sektor seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik, yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor manufaktur Indonesia ke Amerika Serikat, diperkirakan akan terdampak langsung oleh kebijakan tarif tersebut. Namun, laporan dari Financial Times menunjukkan bahwa Indonesia juga memperoleh keuntungan melalui penghapusan berbagai hambatan non-tarif oleh AS, seperti pelonggaran aturan konten lokal dan inspeksi teknis.

Kesepakatan ini pun membuka akses lebih luas bagi produk Amerika ke pasar Indonesia. Berdasarkan informasi dari White House Fact Sheet, I Indonesia membuka hampir seluruh produk AS demi menciptakan perdagangan yang lebih seimbang, sembari tetap melindungi kepentingan pelaku industri nasional.

Dalam konteks kekuatan nasional, Indonesia tetap memiliki posisi strategis. Sebagai penghasil komoditas penting dunia seperti nikel untuk baterai kendaraan listrik dan sawit untuk bahan bakar terbarukan, Indonesia memiliki daya tawar tinggi. Upaya hilirisasi yang tengah digalakkan pemerintah juga dianggap dapat memperkuat posisi tawar dengan meningkatkan nilai tambah produk ekspor.

Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menilai bahwa kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat tidak akan menggoyahkan arah ekspor Indonesia. Ia menyatakan bahwa pemerintah justru melihat kebijakan ini sebagai momentum untuk memperbaiki struktur ekspor nasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi industri dalam negeri.

Dengan respons cepat dari pemerintah, kerja diplomasi yang aktif, dan kesiapan sektor industri, Indonesia diyakini tetap mampu bersaing dan bertahan di tengah dinamika kebijakan global. Tantangan seperti tarif 19 persen ini juga menjadi pengingat penting bahwa ketergantungan pada satu pasar harus dikurangi, dan bahwa ketahanan serta daya saing dalam negeri harus terus diperkuat untuk menghadapi era perdagangan yang semakin tidak pasti.

Di luar aspek perdagangan, kebijakan ini juga memberi sinyal penting bagi posisi tawar Indonesia dalam arena diplomasi ekonomi global. Dengan semakin berani mengambil langkah negosiasi timbal balik, Indonesia menunjukkan bahwa kepentingan nasional tetap dijaga, bahkan dalam situasi asimetris seperti relasi dagang dengan negara adidaya.

Ke depan, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan sektor manufaktur berbasis ekspor serta memperluas akses pasar melalui perjanjian dagang regional dan bilateral lainnya. Langkah-langkah ini akan memperkuat pondasi ekonomi nasional sekaligus melindungi pelaku usaha domestik dari ketidakpastian kebijakan luar negeri negara mitra.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Andhika Utama

Pemerintah Indonesia menyambut dengan optimisme keputusan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang akhirnya menetapkan tarif impor sebesar 19 persen atas sejumlah produk ekspor unggulan dari Indonesia. Keputusan ini datang setelah ketegangan diplomatik beberapa bulan terakhir, menyusul ancaman Trump untuk mengenakan tarif hingga 32 persen bagi komoditas Indonesia.

Di tengah situasi global yang semakin proteksionis, langkah diplomasi ekonomi yang ditempuh pemerintah dinilai berhasil mengamankan kepentingan nasional. Kantor Komunikasi Presiden (PCO) menilai hasil ini sebagai capaian strategis yang membuktikan kemampuan Indonesia menjaga daya saing produk ekspor, meski dihadapkan pada tekanan eksternal yang tidak ringan.

Tarif 19 persen ini berlaku untuk sejumlah produk utama ekspor Indonesia, termasuk alas kaki, minyak sawit (CPO), elektronik ringan, suku cadang otomotif, hingga beberapa hasil pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Dalam perundingan terakhir yang digelar di Washington pada awal Juli lalu, delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berhasil menegosiasikan penurunan signifikan dari angka awal yang diajukan AS. Keberhasilan itu tidak terlepas dari komitmen strategis Indonesia untuk membuka akses pasar bagi produk-produk Amerika Serikat, termasuk pembelian pesawat Boeing, produk pertanian seperti gandum dan kedelai, serta kesediaan memperlonggar sejumlah hambatan perdagangan nontarif.

PCO melalui Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa Indonesia mampu menghindari tarif maksimum dengan tetap menjaga posisi tawar sebagai negara berkembang yang memiliki peran penting dalam rantai pasok global. Dalam pernyataannya kepada media, Nasbi mengatakan bahwa tarif 19 persen ini masih dalam rentang yang memungkinkan produk-produk Indonesia tetap kompetitif di pasar AS, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang dikenakan tarif lebih tinggi. PCO menekankan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari diplomasi cerdas dan koordinasi lintas kementerian yang terukur serta berbasis pada data ekonomi yang kuat.

Meski hasil diplomasi dinilai positif, pemerintah juga mewaspadai dinamika jangka panjang yang memerlukan antisipasi kebijakan lanjutan. Muhammad Zulfikar Rakhmat, peneliti ekonomi dari CELIOS, mengingatkan bahwa pemberian akses bebas tarif terhadap hampir semua produk AS ke pasar Indonesia dapat menimbulkan tekanan serius terhadap industri domestik, khususnya sektor pertanian dan manufaktur ringan.

Pemerintah terus memantau potensi dampak harga dari masuknya produk-produk pertanian AS agar petani lokal tetap terlindungi. Menurut Zulfikar, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme perlindungan yang tegas agar dampak dari pembanjiran produk impor ini tidak mengganggu stabilitas sosial-ekonomi masyarakat pedesaan.

Kekhawatiran serupa disampaikan oleh akademisi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, yang menilai perlunya kehati-hatian agar kerja sama dagang tidak meningkatkan ketergantungan impor, sehingga penting bagi pemerintah menjaga keseimbangan kepentingan nasional. Sebagian pengamat menilai bahwa insentif dagang dari AS perlu diimbangi dengan posisi negosiasi yang kuat agar saling menguntungkan. Menurutnya, yang terpenting sekarang adalah memastikan bahwa perjanjian lanjutan atau pernyataan bersama (joint statement) yang sedang disusun pemerintah, benar-benar mengikat secara hukum dan memberikan kepastian teknis dalam implementasi aturan tarif serta aturan asal barang (rules of origin).

Di sisi lain, analis industri menyebut bahwa keputusan ini membuka ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Tarif 19 persen menjadi tantangan untuk melakukan transformasi pada struktur ekspor, dari sekadar komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Pemerintah pun disebut tengah menyiapkan insentif pajak dan kemudahan investasi di kawasan industri strategis agar pelaku usaha nasional dapat beradaptasi dengan tuntutan pasar global yang baru.

Dampak jangka pendek dari kebijakan ini juga terlihat di pasar keuangan. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,25 persen untuk menjaga likuiditas dan mendorong aktivitas sektor riil. Meski inflasi tercatat stabil di angka 3,2 persen, para ekonom memperingatkan kemungkinan tekanan harga jika impor barang konsumsi dari AS meningkat secara drastis. Apalagi, nilai tukar rupiah sempat melemah ke level Rp16.400 per dolar AS sebelum kemudian menguat kembali seiring masuknya arus portofolio asing ke pasar obligasi pemerintah.

Dalam situasi yang penuh dinamika ini, langkah PCO untuk tetap menjaga narasi optimistis menjadi penting guna memelihara kepercayaan publik dan dunia usaha. Namun, optimisme itu harus dibarengi dengan langkah konkret berupa perlindungan industri lokal, penyusunan kebijakan tarif balasan yang cermat, serta komunikasi publik yang transparan. Pemerintah juga didorong untuk membuka ruang dialog dengan pelaku usaha, asosiasi petani, serta serikat pekerja agar transisi menuju fase perdagangan baru ini tidak menimbulkan gejolak sosial.

Kesepakatan dagang dengan AS merupakan langkah besar yang penuh risiko sekaligus peluang. Kesepakatan ini adalah bagian dari langkah strategis yang menuntut pengelolaan dampak ekonomi-politik secara hati-hati demi hasil maksimal bagi rakyat. Kini tantangan terbesar ada pada bagaimana pemerintah mengelola dampak domestiknya, menegosiasikan implementasi teknis yang adil, serta memastikan bahwa kesepakatan ini benar-benar menguntungkan rakyat Indonesia dalam jangka panjang.

)* Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa hasil diplomasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berhasil menurunkan tarif dagang produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

“Semua sudah kita hitung. Semua kita berunding. Kita juga memikirkan. Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Prabowo, kesepakatan ini lahir dari proses negosiasi yang panjang dan alot, namun berhasil menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan nasional, terutama untuk sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan peralatan listrik.

“Kita harus pastikan ekspor kita tetap kompetitif. Dan dengan tarif 19 persen, kita sekarang punya posisi yang lebih kuat dibandingkan negara-negara lain. Vietnam masih 20%, India 26%, bahkan China 55%. Ini pencapaian besar bagi bangsa kita,” tegasnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pernyataannya mengonfirmasi penurunan tarif untuk produk Indonesia, dan menyebut bahwa sebagai bagian dari kesepakatan, sejumlah barang asal AS akan masuk ke Indonesia tanpa tarif tambahan.

Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute, Farhan A. Dalimunthe, memuji langkah Presiden Prabowo.

“Saya melihat ini sebagai tonggak penting dalam diplomasi ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi mitra sejajar dengan kekuatan besar seperti AS,” ucap Farhan.

Ia menilai, capaian tersebut bukan hanya berdampak pada angka perdagangan, tetapi juga memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan.

“Ini kemenangan diplomatik yang berdampak langsung pada UMKM, eksportir nasional, dan sektor riil lainnya. Tambang, tekstil, dan komponen elektronik akan sangat terbantu,” katanya.

Farhan juga menyebut bahwa pembelian pesawat Boeing dan impor pangan dari AS dilakukan dengan kalkulasi yang matang.

“Kesepakatan ini tidak menunjukkan kita tunduk. Justru kita menyusun strategi yang saling menguntungkan,” tambahnya.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menanggapi bahwa Indonesia saat ini punya ruang besar untuk menjaga daya saing ekspor.

“Penurunan tarif ini membuka peluang untuk mempertahankan posisi kita di pasar AS, terutama untuk tekstil, furniture, dan perikanan,” ujarnya.

Namun Shinta mengingatkan bahwa beberapa negara lain juga sedang bernegosiasi dengan AS.

“Kita perlu cermat memantau posisi akhir mereka karena itu akan mempengaruhi persaingan ekspor global,” jelasnya.

Terkait masuknya barang AS tanpa tarif, Shinta menjelaskan sebagian besar produk tersebut memang sebelumnya sudah dikenai tarif rendah.

Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menurunkan tarif atas seluruh barang impor dari Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Sebagai kompensasi, sejumlah produk asal AS akan masuk ke pasar Indonesia dengan tarif nol persen.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Yoseph Billie Dosiwoda, menyambut positif langkah tersebut.

“Tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Trump sangat berdampak bagi industri padat karya seperti alas kaki. Anggota Aprisindo menyerap tenaga kerja langsung sekitar 960 ribu orang di Pulau Jawa, dan didukung oleh 1,3 juta pekerja lainnya,” ujar Yoseph.

Ia menilai bahwa kebijakan ini menjadi momentum penting.

“Keberlangsungan industri sangat dipengaruhi faktor eksternal, dan penurunan tarif ini jelas mendorong ekspor alas kaki. Tahun lalu saja ekspornya ke AS mencapai 2,39 miliar dolar. Dengan tarif baru, kami berharap nilainya meningkat signifikan,” jelasnya.

Yoseph juga menyebut tarif 19 persen menempatkan Indonesia dalam posisi lebih kompetitif dibanding Vietnam (20%), Malaysia dan Jepang (25%), Thailand (36%), Laos (40%), hingga China (55%).

“Produk kita dibuat secara telaten dan rapi, dan pembeli internasional mencari kualitas seperti itu dengan harga bersaing,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti peluang ini melalui pembenahan dalam negeri.

“Kami mendorong pemerintah menjaga iklim investasi yang kondusif melalui deregulasi, kemudahan perizinan, kebijakan energi terjangkau, dan sistem ekspor-impor yang efisien,” tegas Yoseph.

Research Director Prasasti Center, Gundy Cahyadi, menyebut kesepakatan ini sebagai terobosan penting.

“Kesepakatan ini didasari prinsip timbal balik. Tarif kita turun, tapi kita juga membuka pintu untuk barang produktif dari AS. Ini bisa menarik relokasi industri dan investasi asing langsung,” katanya.

Namun, ia mengingatkan pentingnya kepastian hukum dan tata kelola ekspor yang bersih.

“Trump tegas terhadap praktik transhipment. Kita harus berhati-hati dan transparan agar tidak terkena sanksi,” ujarnya.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menyatakan dukungan. “Kami menyambut baik capaian ini. Ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, dan investasi dalam negeri,” kata Perry.

Presiden Prabowo sebelumnya juga menyelesaikan perjanjian CEPA dengan Uni Eropa, yang membuka akses pasar dengan tarif nol persen.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, AS adalah mitra dagang terbesar kedua Indonesia dengan nilai perdagangan mencapai 38,3 miliar dolar pada 2024.