Oleh : Selviana Fitri

Dalam dinamika era digital yang serba cepat dan terkoneksi, masyarakat Indonesia dihadapkan pada sebuah fenomena yang mengkhawatirkan Judi Daring tumbuh pesat bagaikan racun yang tersembunyi namun mematikan. Di balik tampilan glamor dan janji keuntungan besar yang tersebar di berbagai platform digital, Judi Daring menyimpan kerusakan sosial yang nyata, menggerus nilai-nilai moral dan menghancurkan kehidupan banyak individu, terutama generasi muda.

Data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menunjukkan bahwa lebih dari 5,7 juta konten terkait Judi Daring telah berhasil diblokir hingga awal tahun 2025. Namun, jumlah tersebut bukan pertanda berakhirnya perang melawan kejahatan digital ini. Justru sebaliknya, angka tersebut menjadi indikator betapa masif dan dinamisnya peredaran konten Judi Daring di ruang digital Indonesia. Konten-konten ilegal ini muncul kembali dengan berbagai modus baru, memanfaatkan celah algoritma dan fitur media sosial yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi Alexander Sabar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Judi Daring Komisi I DPR RI, terdapat total 5.707.952 konten Judi Daring yang telah berhasil diblokir dari berbagai situs dan aplikasi internet per 21 Januari 2025. Data tersebut merupakan akumulasi jumlah situs dan konten yang diblokir oleh Kemenkomdigi sejak 2017. Sebagian besar konten Judi Daring ditemukan di platform X (sebelumnya Twitter) dengan jumlah temuan mencapai 1.429.063 konten.

Platform-platform besar seperti X (dulu Twitter), Facebook, Instagram, hingga TikTok menjadi ladang subur bagi para pelaku Judi Daring untuk menanamkan jejak digital mereka. Pola penyebaran pun semakin licik, mengandalkan iklan terselubung, tautan referral, hingga konten bersponsor yang menyusup dalam feed pengguna. Hal ini membuat masyarakat—terutama anak-anak dan remaja—menjadi sangat rentan terpapar tanpa sadar.

Riset dari Populix bahkan mencatat bahwa jenis permainan Judi Daring seperti slot, domino, poker, dan taruhan sepak bola mendominasi preferensi pengguna internet yang terpapar iklan judi daring. Data ini mencerminkan bahwa permainan berbasis peluang dengan iming-iming keuntungan cepat masih menjadi daya tarik utama. Sayangnya, janji keuntungan ini hanya ilusi. Banyak dari mereka yang terjerumus justru berakhir dalam lingkaran utang, kecanduan, bahkan konflik sosial yang lebih luas.

Fenomena ini tak luput dari perhatian para wakil rakyat. Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya iklan Judi Daring yang menyasar generasi muda. Ia menilai, praktik ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap masa depan bangsa. Judi Daring tak sekadar menguras keuangan, tetapi juga merusak psikologis pelakunya, menciptakan konflik keluarga, hingga memicu tindak kriminalitas.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kalteng, Purdiono, yang menyoroti peran media sosial dalam menyebarkan konten dan iklan Judi Daring. Menurutnya, anak-anak kini sangat mudah mengakses aplikasi yang tanpa disadari telah disusupi iklan judi daring. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, mereka akan terpapar konten-konten yang merusak mental dan moral sejak usia dini. Oleh karena itu, peran orang tua, sekolah, dan tokoh masyarakat menjadi penting dalam memberikan pengawasan serta edukasi digital secara berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi, termasuk langkah-langkah Kemenkomdigi dalam memblokir jutaan situs dan konten. Namun, upaya ini belum cukup jika tidak diiringi dengan strategi pencegahan yang lebih menyeluruh. Penegakan hukum perlu diperluas hingga menyasar server utama yang sebagian besar beroperasi di luar negeri. Kerja sama lintas negara menjadi penting untuk memutus mata rantai distribusi konten Judi Daring dari hulu hingga hilir.

Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat harus menjadi agenda utama. Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan menyaring informasi, memahami ancaman tersembunyi di balik konten daring, serta membangun kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan digital pribadi dan keluarga. Literasi ini juga mencakup pemahaman hukum, agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik yang bisa membawa konsekuensi pidana.

Pemberantasan Judi Daring tidak boleh bersifat reaksioner. Harus ada pendekatan sistematis, mulai dari regulasi yang kuat, teknologi deteksi yang canggih, kerja sama lintas institusi, hingga peran serta masyarakat. Kampanye publik yang berkelanjutan, program pencegahan di sekolah-sekolah, dan ruang konsultasi bagi korban kecanduan Judi Daring harus dihadirkan sebagai solusi nyata.

Judi Daring adalah bentuk kejahatan baru yang menyamar dalam wajah kemajuan teknologi. Jika dibiarkan, ia akan menjadi wabah yang sulit dikendalikan, menggerogoti masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, saatnya seluruh elemen bangsa bersatu, menutup setiap celah, dan menjadikan ruang digital sebagai tempat yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Perang melawan Judi Daring adalah perang moral, sosial, dan ekonomi. Dan seperti semua perang besar, kemenangan hanya dapat diraih jika semua pihak terlibat dan bertindak bersama.

*Penulis adalah Pegiat Anti Judi Daring

Jakarta, Pemerintah menegaskan bahwa proses transfer data pribadi ke luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat, wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pernyataan ini disampaikan menyusul meningkatnya aktivitas digital lintas negara serta kerja sama teknologi antara perusahaan Indonesia dan mitra internasional.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, menjelaskan soal ramai transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat. Transfer data ini masuk dalam kesepakatan dagang RI-AS. Hasan mengatakan, transfer data itu dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

“Kita hanya bertukar data berdasarkan UU Data Perlindungan Data pribadi kepada negara yang diakui bisa melindungi dan menjamin menjaga data pribadi,” kata Hasan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Juru bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, memastikan transfer data yang jadi kesepakatan perdagangan resiprokal Indonesia-AS bukanlah data pribadi, melainkan data komersil. Nantinya transfer data akan diatur oleh Komdigi sebagai leading sector.

“Data-data yang strategis yang dilarang dikeluarkan diatur undang-undang. Jadi kalau data pribadi itu, kan, kayak nama, umur, tapi kalau data komersil itu, kan, kayak pengolahannya itu, kan, kayak penjualan di daerah mana,” ujar Haryo.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid merespons soal Kesepakatan Perdagangan Resiprokal Amerika Serikat dan Indonesia, menyatakan pihaknya terus mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transfer data lintas negara. Dengan adanya mekanisme cross-border data transfer yang sesuai UU PDP, perusahaan diharapkan dapat menjalin kerja sama yang sehat dan terpercaya dengan pihak luar negeri, tanpa mengorbankan keamanan data konsumen domestik

“Kami terus mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transfer data lintas negara. Adanya mekanisme cross-border data transfer yang sesuai dengan UU PDP, perusahaan diharapkan dapat menjalin kerja sama yang sehat dan terpercaya dengan pihak luar negeri, tanpa mengorbankan keamanan data konsumen domestik,” jelasnya.

Seiring percepatan transformasi digital dan pertumbuhan kerja sama internasional, pemerintah mengingatkan seluruh pelaku usaha dan institusi untuk secara aktif melakukan evaluasi keamanan data. Transfer data pribadi bukan semata-mata soal teknologi, tetapi menyangkut hak konstitusional warga negara atas privasi dan keamanan informasi mereka.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan bahwa setiap transfer data ke luar negeri berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. UU PDP memberikan pedoman yang jelas bahwa pengiriman data ke negara lain hanya dapat dilakukan jika terdapat jaminan perlindungan yang sepadan. Ini menjadi sinyal positif bahwa Indonesia tidak menutup diri dari kerja sama internasional, namun tetap menjaga kedaulatan data pribadi warganya. –

[edRW]

*) Oleh: Dimas Permana

Maraknya praktik judi daring kini tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga telah merambah ke institusi pemerintahan. Fenomena ini mencederai integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjadi teladan masyarakat. Ketika ASN ikut terlibat dalam aktivitas ilegal seperti judi daring, maka kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah ikut tergerus. Pemerintah pun harus bertindak tegas agar praktik menyimpang ini tidak menjadi wabah yang membudaya di lingkungan birokrasi.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengambil langkah tegas menyikapi keterlibatan ASN dalam judi daring. Pihaknya menegaskan bahwa ASN yang terbukti bermain judi daring akan dikenai sanksi berat berupa pembekuan promosi jabatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan sekaligus efek jera terhadap mereka yang melanggar etika dan disiplin kerja. Penegakan aturan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan integritas institusi.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono mengungkapkan keprihatinannya atas masifnya kasus judi daring di Jakarta. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jumlah warga Jakarta yang terlibat judi daring mencapai lebih dari 600 ribu orang. Total nilai transaksi yang tercatat bahkan menyentuh angka fantastis, yakni lebih dari Rp3 triliun. Angka ini tidak hanya menunjukkan skala perputaran uang ilegal yang sangat besar, tetapi juga mencerminkan lemahnya literasi digital dan pengawasan terhadap aktivitas daring masyarakat, termasuk ASN.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, turut membenarkan laporan tersebut. Pihaknya mengungkapkan bahwa transaksi judi daring di Jakarta mencapai lebih dari 17,5 juta kali dalam kurun waktu tertentu, dengan nilai deposit di atas Rp3 triliun. Data ini bukan hanya alarm bahaya bagi stabilitas sosial, tetapi juga menandai terjadinya kebocoran sumber daya ekonomi akibat aktivitas ilegal. Apabila ASN yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan publik turut menjadi bagian dari sirkulasi ini, maka negara akan mengalami krisis kepercayaan yang serius.

Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sanksi terhadap ASN yang terlibat judi daring merupakan bentuk ketegasan yang patut diapresiasi. Bukan hanya soal hukum dan regulasi, tetapi juga terkait moralitas dan tanggung jawab publik. ASN bukan sekadar pegawai negeri, mereka adalah simbol tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani. Oleh karena itu, keterlibatan dalam praktik judi daring seharusnya menjadi alasan kuat untuk mencoret nama mereka dari jalur karier kepegawaian.

Sanksi berupa pembekuan promosi jabatan merupakan bentuk hukuman administratif yang strategis. Hukuman ini tidak hanya berdampak pada karier individu, tetapi juga menjadi pesan keras kepada seluruh ASN bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pelanggaran etika. Sanksi ini pun menjadi bagian dari upaya pembinaan kepegawaian, dengan harapan para ASN yang pernah terlibat judi daring dapat kembali kepada nilai-nilai profesionalisme dan integritas yang seharusnya dijunjung tinggi.

Selain sanksi, pembinaan juga menjadi elemen penting dalam menangani kasus judi daring di lingkungan ASN. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan melakukan pembinaan terhadap ASN yang terbukti terlibat, terutama mereka yang masih dapat dibina dan menunjukkan itikad baik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan mentalitas ASN agar dapat kembali menjalankan tugas secara bertanggung jawab.

Fenomena judi daring di kalangan ASN juga menandai pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pemantauan yang lebih akurat, termasuk melalui digital tracking dan audit transaksi keuangan yang lebih ketat. Kerja sama dengan lembaga seperti PPATK menjadi sangat krusial untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan dari rekening ASN. Dengan demikian, deteksi dini dapat dilakukan sebelum pelanggaran meluas.

Langkah antisipatif juga harus melibatkan pendidikan dan literasi digital di kalangan ASN. Judi daring kerap memanfaatkan celah psikologis, seperti tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, dan ketidakmampuan mengelola keuangan pribadi. Oleh karena itu, ASN perlu diberikan pelatihan literasi keuangan, penguatan mental dan nilai-nilai etika profesi. Intervensi ini sangat penting untuk membangun daya tahan ASN dari godaan aktivitas ilegal.

Dari sisi regulasi, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penyempurnaan peraturan disiplin ASN yang secara eksplisit mencantumkan larangan terlibat judi daring, baik sebagai pelaku, fasilitator, maupun pengguna pasif. Penguatan regulasi akan memudahkan proses penegakan sanksi dan mengurangi ruang interpretasi yang kerap menjadi celah pembelaan bagi pelanggar. Integritas birokrasi tidak boleh dikompromikan oleh tindakan-tindakan menyimpang yang merusak wajah negara.

Ketegasan pemerintah dalam menangani keterlibatan ASN dalam judi daring merupakan langkah yang patut menjadi contoh bagi daerah lain. Penegakan sanksi yang disertai dengan pembinaan menunjukkan keseimbangan antara ketegasan hukum dan kemanusiaan. Langkah ini perlu diikuti oleh seluruh kepala daerah, agar tercipta konsistensi nasional dalam membasmi praktik judi daring di lingkungan pemerintahan.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Jakarta — Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa proses transfer data pribadi warga negara ke Amerika Serikat akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tetap menjaga kedaulatan hukum nasional. Komitmen ini disampaikan seiring dengan finalisasi kesepakatan dagang antara kedua negara yang mencantumkan isu penting terkait lalu lintas data digital lintas negara.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan pemerintah tidak akan melakukan transfer data secara sembarangan. Semua tahapan dilakukan dalam kerangka tata kelola data yang aman dan andal, demi melindungi hak-hak individu serta kepentingan nasional.

“Pemerintah memastikan bahwa transfer data ke Amerika Serikat tidak dilakukan sembarangan. Seluruh proses dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara,” kata Meutya.

Meutya menjelaskan, kesepakatan perdagangan ini bukan bentuk penyerahan bebas data pribadi, melainkan menjadi pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur. Tujuannya untuk menjamin perlindungan data pribadi warga Indonesia saat menggunakan layanan digital yang disediakan perusahaan teknologi asal AS, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce.

“Prinsip utama yang dijunjung adalah tata kelola data yang baik, perlindungan hak individu, dan kedaulatan hukum nasional,” jelasnya.

Ditambahkannya, transfer data lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum, seperti penggunaan platform digital, transaksi daring, serta keperluan riset dan inovasi.

“Semua pengaliran data tetap dalam pengawasan ketat otoritas Indonesia. Landasan hukum dari proses ini mengacu pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menambahkan bahwa kerja sama ini hanya mencakup pertukaran data, bukan pengelolaan oleh pihak luar.

“Kita hanya bertukar data berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi kepada negara yang diakui bisa melindungi dan menjamin menjaga data pribadi,” ucap Hasan.

Ia juga menegaskan bahwa tujuan pertukaran data ini bersifat komersial, seperti untuk pengadaan barang atau jasa yang memerlukan keamanan tinggi, tanpa memberikan hak pengelolaan data kepada negara asing.

“Tujuan ini adalah semua komersial, bukan untuk data kita dikelola oleh orang lain, dan bukan juga kita kelola data orang lain. Untuk pertukaran barang dan jasa tertentu,” pungkasnya.

Dengan pendekatan yang cermat dan regulasi yang ketat, pemerintah berharap kerja sama ini dapat mendukung dinamika ekonomi digital nasional tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan dan perlindungan hak warga negara.-

[edRW]

Oleh: Reza Mahendra Siregar

Kasus keracunan massal yang menimpa para siswa penerima program makan bergizi gratis (MBG) di Kupang memicu respons yang begitu cepat dan sangat tegas dari pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan sekaligus menindak dengan sangat tegas stasiun pelayanan MBG di wilayah tersebut. Bagi Kepala Negara, keberlangsungan program MBG yang aman dan higienis adalah hal mutlak yang sama sekali tidak bisa ditawar lagi.

Presiden menilai bahwa persoalan keracunan di Kupang bukan hanya karena disebabkan oleh faktor makanan saja, melainkan juga adanya kebiasaan siswa yang belum terbiasa dalam menjaga kebersihan mereka sebelum makan.

Saat melakukan tinjauan ke sekolah-sekolah, Presiden Prabowo menemukan sejumlah siswa yang makan tanpa menggunakan sendok sama sekali. Ia menduga bahwa kebiasaan tersebut tentu saja berpotensi untuk menimbulkan berbagai macam risiko bagi kesehatan, apalagi jika siswa yang bersangkutan belum mencuci tangan mereka dengan baik dan benar sebelum makan.

Menurut Kepala Negara, kebiasaan sederhana seperti menggunakan sendok dan memastikan tangan bersih sebelum makan harus ditanamkan sejak dini, agar penerapan MBG benar-benar memberikan manfaat gizi tanpa risiko kesehatan.

Presiden juga menyoroti adanya kemungkinan siswa mengalami penyesuaian saat pertama kali mengonsumsi menu makanan tertentu, seperti susu. Ia menekankan, beberapa siswa mungkin memerlukan waktu adaptasi untuk terbiasa dengan asupan susu setiap hari.

Kendati demikian, Presiden memastikan angka kasus keracunan akibat MBG masih tergolong sangat kecil dibandingkan jumlah penerima manfaat program tersebut. Dari sekitar tiga juta siswa penerima MBG, kasus keracunan tercatat di bawah 200 orang atau setara 0,005 persen. Presiden memandang tingkat keberhasilan pelaksanaan MBG sudah mencapai 99,9 persen dan hal itu harus terus dijaga dengan target zero kesalahan di lapangan.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya langsung menghentikan distribusi MBG di SMPN 8 Kupang setelah kejadian keracunan terjadi. Dadan menegaskan, langkah tersebut dilakukan sembari menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ia menjelaskan, ratusan siswa tersebut mengonsumsi MBG pada hari Senin, dan baru mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, serta pusing pada Selasa pagi. Menurutnya, distribusi MBG pada hari Selasa di sekolah itu juga belum sempat dibagikan ketika siswa mulai mengeluhkan gejala keracunan.

BGN bersama Polresta Kupang Kota dan Dinas Kesehatan turun langsung untuk menelusuri penyebab keracunan. Polisi juga akan memeriksa dapur penyedia MBG sebagai bagian dari proses investigasi.

Dadan mengungkapkan bahwa sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan MBG, pihaknya tengah merancang sertifikasi laik higienis dan sanitasi bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia.

BGN bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk memastikan standar pelayanan gizi yang aman dan higienis. Sertifikasi tersebut diharapkan mulai diterapkan pada Juni atau Juli mendatang. Dengan sertifikasi dan akreditasi yang ketat, setiap SPPG dapat dinilai kelayakannya, bahkan akan diberikan penilaian akreditasi apakah unggul, baik sekali, atau hanya baik.

Selain pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur turut bergerak cepat. Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG menjadi agenda prioritas pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota.

Ia menekankan, persoalan keracunan massal bukan terletak pada konsep program MBG, melainkan pada tata kelola di tingkat pelaksanaan yang belum optimal. Menurutnya, jika seluruh pihak menjalankan MBG sesuai standar dan arahan BGN serta BPOM, risiko keracunan dapat dihindari.

Gubernur Melki juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan dapur MBG di seluruh wilayah NTT. Saat ini NTT memperoleh kuota pendirian 800 dapur MBG dengan target minimum 600 dapur.

Gubernur mendorong percepatan pembangunan agar cakupan layanan MBG semakin luas dan akses makanan bergizi dapat dirasakan lebih banyak siswa, balita, dan anak PAUD di wilayah tersebut.

Ia menilai, MBG bukan hanya untuk pemenuhan gizi generasi muda, melainkan juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan membuka lapangan kerja di sektor pengadaan, pengolahan, hingga distribusi makanan.

Gubernur meminta seluruh kepala daerah di NTT menghapus segala hambatan teknis maupun administratif dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, tidak boleh lagi ada alasan apapun yang menghalangi berjalannya program MBG di lapangan.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Provinsi NTT akan segera membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan MBG di tingkat provinsi serta mendorong pembentukan Satgas serupa di kabupaten dan kota. Gubernur menilai langkah tersebut penting agar pengawasan dan percepatan pelaksanaan program berjalan lebih optimal dan terstruktur.

Secara keseluruhan, tanggapan pemerintah pusat dan daerah terhadap kasus keracunan massal MBG di Kupang menunjukkan keseriusan dalam menjaga kualitas program tersebut. Evaluasi menyeluruh, penindakan tegas terhadap stasiun pelayanan MBG, peningkatan standar higienitas, serta edukasi pola makan sehat menjadi kunci keberhasilan MBG di masa depan.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memastikan bahwa program MBG tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberi manfaat optimal bagi kesehatan generasi penerus bangsa. (*)

Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara

Kalimantan Tengah – Maraknya iklan Judi Daring di berbagai platform digital menjadi per-hatian serius para legislator di Kalimantan Tengah. Fenomena ini dinilai sangat membaha-yakan, terutama bagi anak-anak dan remaja yang menjadi kelompok paling rentan terhadap pengaruh negatif dari konten judi digital.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Purdiono, mengingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat dari orang tua, anak-anak bisa saja terjerumus ke dalam praktik perjudian secara tidak sadar. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil langkah tegas dalam membatasi penyebaran iklan Judi Daring.

“Kalau tidak diawasi, anak-anak bisa dengan mudah terpapar konten judi yang merusak mental dan perilaku mereka sejak dini,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Drs. Arton S. Dohong, menegaskan bah-wa maraknya iklan Judi Daring bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi telah menjadi an-caman serius bagi masa depan generasi muda. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mu-dah tergiur dengan janji-janji keuntungan yang ditawarkan oleh iklan-iklan tersebut.

“Kami prihatin dengan maraknya iklan Judi Daring. Ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga mengancam masa depan anak-anak muda kita yang menjadi target uta-ma para pelaku,” ujarnya.

Arton juga menyoroti dampak lanjutan dari keterlibatan dalam Judi Daring, seperti utang, konflik rumah tangga, bahkan potensi meningkatnya angka kriminalitas. Ia meminta agar pemerintah kota dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan, melakukan pem-blokiran situs-situs judi, serta memberikan edukasi intensif kepada masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan.

“Kami mendorong Pemkot dan aparat berwenang untuk bekerja sama memutus akses situs-situs ini. Selain itu, perlu sosialisasi yang intensif agar warga paham risiko besar yang mengintai,” lanjutnya.

Ia menekankan bahwa peran orang tua, sekolah, dan tokoh masyarakat menjadi fondasi penting dalam mencegah generasi muda terjerumus ke dalam praktik judi. Edukasi sejak dini dinilai sangat efektif dalam membangun pemahaman anak tentang bahaya Judi Daring.

“Perlindungan generasi muda dari dampak Judi Daring harus dilakukan bersama. Edukasi sejak dini menjadi kunci pencegahan,” jelasnya.

Arton menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung seluruh kebijakan yang bertujuan memperkuat perlindungan masyarakat dari kejahatan digital.

“Kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya Judi Daring. Ini masalah serius yang harus segera ditangani,” pungkasnya. {}

Oleh: Oman Muhammad )*

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan periode 2015–2016, atas kasus dugaan korupsi dalam impor gula. Vonis tersebut berupa pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan. Keputusan ini menegaskan bahwa hukum tidak pandang bulu berkat komitmen pemerintah dalam memperkuat supremasi hukum tanpa tebang pilih

Majelis hakim menilai bahwa Tom Lembong telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Gula. Izin impor yang diberikan kepada delapan perusahaan rafinasi tidak memenuhi syarat, antara lain tidak adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan tidak dilakukannya rapat koordinasi antar instansi yang sah. Selain itu, tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menetapkan bahwa gula sebagai kebutuhan pokok harus berbentuk Gula Kristal Putih (GKP), bukan Gula Kristal Mentah (GKM).

Vonis terhadap Tom Lembong memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak. Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia, Dr. Edi Hasibuan, mengatakan bahwa keputusan majelis hakim murni berdasarkan fakta dan bukti hukum yang sah. Penegasan ini membuktikan bahwa proses hukum berjalan bersih dan bebas dari pengaruh politik, sesuai arahan Presiden dalam reformasi hukum.

Kemudian Dr. Edi Hasibuan juga mengatakan, vonis 4,5 tahun penjara terhadap Tom Lembong merupakan hasil dari proses hukum yang panjang dan telah melalui tahapan pembuktian yang sah di pengadilan. Pihaknya menjelaskan bahwa keputusan ini mencerminkan kerja sistem peradilan yang objektif, di mana setiap individu, tanpa terkecuali, harus bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan negara, meskipun tidak ditemukan adanya aliran dana yang diterima secara langsung oleh Tom Lembong.

Vonis Tom Lembong tersebut telah melalui proses hukum yang berjenjang, didukung oleh pembuktian yang sah di pengadilan, serta keputusan hakim yang independen. Hal ini memperlihatkan integritas sistem peradilan serta penegakan supremasi hukum yang menjadi prioritas di Indonesia.

Selain itu, terdapat empat faktor yang menjadi pertimbangan pemberatan dalam vonis terhadap Tom Lembong. Pertama, Tom Lembong dianggap lebih mengutamakan pendekatan ekonomi kapitalis dalam penerapan kebijakan yang bertujuan menjaga ketersediaan gula nasional dan stabilitas harga gula.

Kedua, Tom Lembong dinilai tidak menjalankan asas kepastian hukum dengan meletakkan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam mengambil kebijakan pengendalian harga gula pada saat itu.

Ketiga, Tom Lembong dianggap tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara akuntabel, bermanfaat, serta adil dalam mengendalikan harga gula kristal putih agar tetap murah dan terjangkau oleh masyarakat.

Keempat, selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong dianggap mengabaikan masyarakat sebagai konsumen akhir, sehingga mereka sulit memperoleh gula kristal putih dengan harga yang terjangkau.

Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai bahwa vonis hakim dalam kasus impor gula memperkuat adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Tom Lembong. Suparji menyebut bahwa pengadilan telah menjatuhkan putusan terhadap Tom Lembong, dan selama belum ada putusan baru, maka sesuai asas hukum, vonis tersebut dianggap benar. Suparji juga menegaskan bahwa publik berhak melakukan eksaminasi atas putusan tersebut.

Menurut Suparji, perdebatan dalam kasus ini berpusat pada tidak ditemukannya bukti aliran dana kepada Tom Lembong dan tidak adanya niat jahat saat mengeluarkan kebijakan impor. Namun, dalam konteks penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea) tidak menjadi syarat mutlak. Pasal tersebut memungkinkan seseorang dihukum pidana karena kesengajaan maupun kelalaian, berbeda dengan Pasal 3 yang memuat unsur “dengan maksud” dan membutuhkan pembuktian adanya niat jahat.

Meskipun vonis tergolong dalam batas minimal, hal ini tetap menunjukkan keseriusan lembaga peradilan dalam menegakkan hukum. Ia mempertanyakan mengapa jaksa tidak menggunakan Pasal 3 yang memberikan rentang hukuman lebih luas, namun menyadari bahwa pasal tersebut mensyaratkan adanya niat jahat yang sulit dibuktikan dalam kasus ini. Menurutnya, hakim menjatuhkan hukuman karena secara faktual telah terbukti bahwa kebijakan Lembong menguntungkan pihak tertentu dan melanggar peraturan menteri perdagangan. Dengan demikian, dakwaan jaksa dinilai terbukti, meskipun hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan tujuh tahun penjara.

Proses hukum terhadap Tom Lembong menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia berfungsi secara transparan dan akuntabel. Vonis yang dijatuhkan mencerminkan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa memandang status atau jabatan seseorang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum dan bahwa setiap tindakan yang merugikan negara harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tom Lembong dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur mengenai tindak korupsi berupa perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi negara. Pemberian izin impor gula kepada importir swasta dianggap menguntungkan korporasi dan merugikan negara, karena keuntungan yang seharusnya diterima oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) justru dinikmati oleh pihak swasta. Pemberian izin ini dianggap melanggar hukum karena dilakukan secara sepihak oleh Tom sebagai Menteri Perdagangan tanpa adanya koordinasi dengan kementerian terkait, sehingga majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Vonis terhadap Tom Lembong adalah contoh konkret dari tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Meskipun menimbulkan berbagai pendapat, keputusan ini menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu dan setiap individu, tanpa terkecuali, harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Proses hukum yang transparan dan akuntabel menjadi kunci dalam memastikan keadilan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mendukung dan menjaga independensi lembaga peradilan agar supremasi hukum dapat terus ditegakkan di Indonesia.
)* Penulis Merupakan Pengamat Hukum

Oleh: Rahman Prawira

Keputusan pengadilan terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong banyak menarik perhatian publik dari berbagai kalangan. Tom Lembong telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaaan Agung terkait dengan dugaan korupsi dalam impor gula kristal mentah yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar. Kasus ini kini menjadi sorotan setelah Tom Lembong harus menghadapi vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Menanggapi hal ini, sejumlah pakar hukum memberikan pandangan mereka terkait dengan vonis yang dijatuhkan terhadap Tom Lembong yang telah dilakukan sesuai prosedur yang dijalankan dalam proses tersebut.

Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Tom Lembong yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung telah berdasar hukum dan sah menurut hukum karena sudah sesuai dengan prosedur. Menurutnya hal ini diperkuat dengan adanya penyidikan yang dilakukan untuk pengumpulan alat bukti sebelum dilakukannya penetapan tersangka terhadap Tom Lembong sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP jika sudah ada minimal 2 alat bukti yang sah dapat ditentukan tersangkanya.

Selain itu, pihaknya juga menjelaskan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Tom Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini juga telah melalui pemeriksaan sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung yang dilakukan pada 8 Oktober 2024, 16 Oktober 2024, 22 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024 hingga pada akhir pemeriksaan pada 29 Oktober 2024 status saksi Tom Lembong berubah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula kristal.

Sementara itu, Pakar Hukum dari Universitas Indonesia Dr. Arief Santoso, mengatakan kajian telah dilakukan terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Tom Lembong. Kajian yang dilakukan terhadap jalannya persidangan dan dokumen-dokumen terkait membuktikan bahwa vonis yang dijatuhkan telah memenuhi aspek formal dan materil dari proses peradilan yang adil. Pihaknya juga menjelaskan bahwa prosedur persidangan sudah berjalan secara transparan dan juga pihak terdakwa mendapatkan hak-haknya, seperti hak dalam membela diri juga hak untuk mengajukan bukti. Selain itu, hakim dalam kasus ini telah mempertimbangkan segala fakta dan argumen yang ada sebelum dilakukannya pengambilan keputusan sehingga ini sudah termasuk kedalam penerapan hukum yang sesuai dengan prinsip due process.

Selain itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Prof. Sari Handayani juga mengatakan vonis yang dijatuhkan terhadap Tom Lembong sah secara yuridis dan juga tidak adanya indikasi pelanggaran prosedur yang dapat membatalkan keputusan, karena keputusan yang dijatuhkan dalam prosesnya telah dilakukan dengan benar dan objektif serta proses dalam pembuktian dan pengambilan keputusan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut pihaknya menegaskan proses persidangan berjalan dengan transparan dan Tom Lembong didalam prosesnya telah mendapatkan hak-hak hukumnya seperti hak membela diri dan hak untuk mengajukan bukti pembelaan.

Hal senada juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., yang menanggapi vonis terhadap Tom Lembong tersebut bukanlah bentuk kriminalisasi melainkan sudah melalui proses hukum yang panjang karena telah melewati tahapan demi tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pembuktian dalam persidangan. Pihaknya juga menegaskan bahwa tuduhan – tuduhan yang beredar saat ini mengenai vonis terhadap Tom Lembong sarat muatan politik atau bernuansa kriminalisasi tidak memiliki dasar yang jelas, karena menurutnya majelis hakim telah menjatuhkan keputusan berdasarkan bukti – bukti hukum yang sah.

Selain itu, pihaknya juga menekankan bahwa pentingnya menjaga independensi lembaga – lembaga peradilan. Kemudian menghormati proses hukum yang sedang berjalan merupakan hal terpenting dalam membangun sistem keadilan serta mengajak seluruh pihak untuk mengawal seluruh proses hukum dengan objektif dan tidak terpengaruh terhadap opini – opini yang beredar agar tidak mengakibatkan hilangnya substansi perkara tersebut.

Putusan vonis terhadap Tom Lembong merupakan penegakan hukum yang telah dinilai sah oleh banyak pakar dan Lembaga hukum. Masyarakat harus memahami bahwa proses ini tidaklah sederhana melainkan harus melalui beberapa tahapan yang panjang yakni penyelidikan, penyidikan dan pembuktian.

Walaupun terdapat pandangan berbeda dari sebagian kecil pihak, mayoritas publik menilai bahwa vonis tersebut mencerminkan tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Masyarakat dalam situasi ini harus tetap menjaga objektivitas dan mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Menjaga kepercayaan terhadap sistem peradilan merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa hukum yang ditegakkan adil dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Masyarakat juga dapat berperan aktif dengan mengikuti perkembangan kasus secara kritis dan objektif tanpa terpengaruh dengan opini-opini yang belum tentu akurat, mendukung sistem hukum yang lebih transparan dan bebas praktik korupsi serta menghormati segala proses peradilan dengan tidak menciptakan opini yang dapat menghilangkan substansi perkara.

)*Penulis Merupakan Pengamat Hukum

JAKARTA – Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap Thomas Trikasih Lembong menjadi tonggak penting dalam penguatan supremasi hukum di Indonesia. Mantan Menteri Perdagangan itu dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan atas kasus impor gula yang dinilai merugikan negara. Vonis ini menjadi bukti bahwa hukum berlaku tanpa memandang jabatan atau status.

Majelis hakim menilai izin impor gula kepada delapan perusahaan rafinasi tidak sesuai ketentuan hukum karena tidak didasari rekomendasi Kementerian Perindustrian dan tidak melalui rapat koordinasi lintas kementerian. Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perdagangan dan Pangan, karena gula kristal mentah (GKM) yang diimpor bukan termasuk kebutuhan pokok sebagaimana diatur dalam regulasi.

Dr. Edi Hasibuan, Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia, menilai vonis tersebut membuktikan proses hukum berjalan objektif dan independen. “Putusan ini merupakan cermin dari mekanisme peradilan yang bersih dan tidak dipengaruhi intervensi politik,” ujar Edi.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun tidak ditemukan aliran dana langsung ke Tom Lembong, tanggung jawab terhadap kerugian negara tetap harus ditegakkan berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah. “Vonis ini tidak terlepas dari proses pembuktian panjang di persidangan,” tambah Edi.

Empat poin memberatkan turut memengaruhi vonis, di antaranya pendekatan kebijakan yang lebih mengutamakan logika ekonomi kapitalis, tidak adanya kepastian hukum, lemahnya akuntabilitas, dan pengabaian kepentingan masyarakat sebagai konsumen akhir.

Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai vonis tersebut mengandung legitimasi kuat. “Putusan ini sah dan berlaku hingga ada upaya hukum selanjutnya. Ini memperkuat bahwa unsur pidana telah terpenuhi,” tegas Suparji.

Ia menjelaskan bahwa penerapan Pasal 2 UU Tipikor tidak mensyaratkan niat jahat (mens rea), berbeda dengan Pasal 3 yang membutuhkan pembuktian motivasi. “Hakim memutus berdasarkan fakta bahwa kebijakan yang diambil merugikan negara dan melanggar hukum, meski tidak ada niat jahat terbukti secara eksplisit,” pungkas Suparji.

Vonis Tom Lembong menjadi bukti nyata bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum. Ini adalah wujud nyata keseriusan lembaga peradilan dalam menjaga integritas dan keadilan hukum di Indonesia.

JAKARTA – Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp750 juta kepada mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, atas kasus korupsi impor gula. Putusan ini memicu perdebatan publik, termasuk narasi-narasi di media sosial yang menuding adanya kriminalisasi terhadap tokoh tersebut. Namun sejumlah pakar hukum menegaskan bahwa vonis tersebut telah melalui proses hukum yang sah dan berbasis bukti kuat.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Albertus Aries, mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi sesat yang berkembang. Ia menyatakan bahwa proses hukum terhadap Tom Lembong berdiri atas dasar fakta, bukan opini.

“Penegakan hukum tidak bisa dipahami sebagai kriminalisasi hanya karena melibatkan pejabat publik. Jika unsur pidananya terpenuhi, maka proses hukum adalah konsekuensi yang wajar,” ujar Albertus Aries.

Menurutnya, Tom Lembong telah dinilai melanggar aturan secara substansial, termasuk memberikan izin impor tanpa rapat koordinasi antar-kementerian dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Karena itu, proses hukum harus dihormati sebagai bagian dari fungsi kontrol negara.

Direktur Eksekutif LEMKAPI, Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., juga menegaskan bahwa vonis terhadap Tom Lembong sudah sesuai dengan fakta hukum di persidangan.

“Putusan hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti secara menyeluruh. Tidak ada yang melampaui atau mengabaikan aspek hukum,” tegas Edi Saputra Hasibuan.

Ia juga menambahkan bahwa narasi kriminalisasi berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses peradilan. Menurutnya, masyarakat perlu lebih selektif dan rasional dalam menyerap informasi agar tidak terbawa pada simpati pribadi yang menyesatkan arah pemahaman hukum.

Kasus ini menjadi cermin bahwa supremasi hukum masih berjalan di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, tidak ada individu yang kebal hukum. Setiap proses peradilan yang sah harus didukung dengan sikap dewasa dan berpikir jernih. Mengedepankan bukti, bukan opini, adalah cara terbaik menjaga marwah hukum.