Jakarta – Tahapan pemilihan Ketua ILUNI (Ikatan Alumni Universitas Indonesia) untuk periode 2025-2028 sedang berlangsung. Salah satu kandidat yang menonjol dalam proses ini adalah dr. Dewi Puspitorini, Sp.P., M.A.R.S., M.H., seorang Dokter Spesialis Pulmonologi atau Paru-Paru, yang dikenal dengan kepemimpinan inklusif dan pengabdiannya di bidang kesehatan

Ketua Umum ILUNI FKUI, Dr. Wawan Mulyawan menyatakan dukungannya terhadap dr. Dewi karena dianggap memiliki visi misi besar untuk kemajuan alumni. Dirinya menggambarkan sosok Dewi sebagai figur yang memiliki visi dan rekam jejak kuat dalam kepemimpinan inklusif.

“Dewi adalah sosok yang mampu menyatukan lintas fakultas dan generasi, dengan visi yang relevan terhadap tantangan zaman,” ujar Wawan.

Nama dr. Dewi semakin diperhitungkan, karena semangat pengabdiannya yang konsisten sejak di bangku kuliah hingga kini menjadi salah satu tokoh kesehatan strategis di Indonesia.

Dengan Visi “Membangun ILUNI UI yang guyub, progresif, inklusif dan berdampak nyata bagi alumni, almamater UI dan kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” Dr. Dewi resmi terdaftar sebagai calon Ketua Umum ILUNI UI dan memperoleh nomor urut 6 dalam pengundian kandidat.

Sementara itu, untuk mewujudkan visi tersebut, 5 misi yang diemban yakni pertama adalah digitalisasi total sistem ILUNI. Kedua, penguatan jaringan alumni global. Ketiga, program pemberdayaan alumni UI yang berkelanjutan, khususnya kesejahteraan dan kesehatan sebagai hak dasar.

Misi keempat adalah kontribusi nyata untuk Indonesia yang lebih sehat dan Sejahtera. Selanjutnya kelima yakni Program nyata pemberdayaan Perempuan Indonesia, dimulai dari alumni UI.

Dr. Dewi menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola ILUNI UI, serta mengangkat isu kesetaraan gender, melalui Program Pemberdayaan Perempuan Indonesia.

“Kesetaraan gender adalah bagian dari kemajuan organisasi. Sudah saatnya perempuan diberi ruang lebih besar dalam kepemimpinan,” tegas Dewi.

Sebagai perempuan, dr. Dewi membawa warna baru dalam kontestasi ini. Sosoknya mencerminkan kepemimpinan kolaboratif lintas generasi yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Mengusung tagline “ U&I Guyub, U&I become Us”, Dewi ingin membangun ILUNI UI yang guyub, progresif, dan berdampak nyata.

Sebagai perempuan, dr. Dewi membawa warna baru dalam kontestasi ini. Sosoknya mencerminkan kepemimpinan kolaboratif lintas generasi yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Mengusung tagline “U&I Guyub, U and I become Us”, Dewi ingin membangun ILUNI UI yang guyub, progresif, dan berdampak nyata.

“Iluni UI harus menjadi contoh organisasi alumni yang transparan, akuntabel, dan inklusif,” tegasnya. Ia percaya, lebih dari 300.000 alumni UI adalah potensi besar untuk bangsa, yang perlu digerakkan dengan tata kelola organisasi yang baik (good governance. [RWA]

Jakarta – Dr. Dewi Puspitorini, Sp.P, MARS, resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) untuk periode 2025–2028.

Dr. Dewi sendiri dikenal luas sebagai figur pemimpin yang bekerja secara senyap namun penuh ketegasan. Sebagai seorang dokter spesialis paru dengan latar belakang Magister Administrasi Rumah Sakit, ia dinilai memiliki kombinasi pengalaman strategis dan kemanusiaan yang mumpuni.

Karakteristik kepemimpinan Dr. Dewi yang dikenal “bekerja dalam senyap” dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan ILUNI UI yang memerlukan pemimpin substansial, fokus pada hasil nyata daripada popularitas semata.

Ketua Umum ILUNI FKUI 2021-2024, Dr. Wawan Mulyawan, menyatakan dukungan penuh terhadap pencalonan Dr. Dewi. Ia menegaskan bahwa rekam jejak Dr. Dewi sebagai pemimpin dan profesional menjadi modal penting bagi masa depan ILUNI UI.

“Beliau memiliki pengalaman dan visi yang sangat relevan dengan kebutuhan alumni UI saat ini. Kami percaya, di bawah kepemimpinan beliau, ILUNI UI akan semakin maju dan berdampak nyata,” ujar Dr. Wawan.

Dukungan dari alumni FKUI menjadi sinyal kuat bahwa Dr. Dewi Puspitorini adalah kandidat yang dipercaya mampu membawa ILUNI UI ke arah yang lebih baik, sejalan dengan semangat kolaboratif dan kemajuan bangsa.

Mengusung tagline “U&I Guyub, U and I become Us”, Dr. Dewi menyampaikan visinya untuk membangun ILUNI UI yang guyub, progresif, inklusif, serta berdampak nyata bagi alumni, almamater, dan bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dalam keterangannya kepada media, Dr. Dewi menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang baik dalam tubuh ILUNI UI.

“ILUNI UI harus menjadi contoh organisasi alumni yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Dengan lebih dari 300 ribu alumni yang tersebar di berbagai sektor, kita punya kekuatan besar untuk membangun bangsa. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu menyatukan dan membangun platform kolaborasi yang efektif,” jelasnya.

Sepanjang kariernya, Dr. Dewi pernah dipercaya memegang posisi penting seperti Sub SMF Gol. IV/Kol Neuromaskuler Instalasi Rehab Medik dan Dirprofnakes RSPAD. Ia juga tercatat menyelesaikan pendidikan S2 di bidang KARS UI dan sebelumnya menjadi dokter spesialis pulmonologi lulusan UI tahun 2005.

Bagi banyak alumni FKUI, Dewi bukan hanya sosok senior, tapi juga panutan dalam mengedepankan nilai integritas dan tanggung jawab sosial.

Ketua Umum ILUNI UI 2022–2025, Didit Ratam, menegaskan pentingnya kesinambungan program ILUNI UI yang sudah berjalan baik di periode sebelumnya. Ia berharap kepemimpinan mendatang mampu menjaga spirit kolaborasi lintas fakultas, profesi, dan generasi alumni.

“Peran alumni UI harus menjadi katalisator bagi sesama alumni, almamater, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

DEPOK – Pemilihan Ketua Umum ILUNI UI periode 2025–2028 menjadi ajang strategis bagi alumni Universitas Indonesia untuk menentukan arah transformasi organisasi. Dalam dinamika kontestasi yang semakin berkembang, Dr. Dewi Puspitorini, SpP, MARS hadir dengan visi progresif, menekankan inklusivitas, kolaborasi, dan penguatan peran alumni dalam pembangunan nasional.

Didukung lintas fakultas dan generasi, pencalonan Dewi mengusung tagline “U&I Guyub, U and I become Us” sebagai simbol kebersamaan dan keterbukaan.
“ILUNI UI harus menjadi rumah besar bagi semua alumni, tempat bertukar gagasan, tumbuh bersama, dan berkontribusi nyata,” ujar Dewi.

Komitmen Dewi terhadap pembaruan organisasi tergambar dalam rencananya menerapkan digitalisasi total sistem ILUNI. Melalui platform UI Connect, Dewi ingin membangun ekosistem digital yang aktif dan terhubung 24/7, memudahkan kolaborasi antaralumni tanpa hambatan ruang dan waktu. Strategi ini juga menandai kesiapan ILUNI UI menyongsong era transformasi digital secara menyeluruh.

Dukungan terhadap Dewi datang dari berbagai tokoh alumni, termasuk Dr. Wawan Mulyawan, Ketua Umum ILUNI FKUI.

“Dewi memiliki kapasitas manajerial dan pengalaman panjang di dunia kesehatan. Ia memahami tantangan dan kebutuhan organisasi alumni hari ini,” pungkas Wawan.

Selain digitalisasi, Dewi juga menaruh perhatian pada pemberdayaan perempuan. Melalui program kepemimpinan perempuan, ia mendorong keterlibatan aktif alumni perempuan dalam berbagai sektor strategis nasional. Langkah ini menunjukkan keberpihakan Dewi pada prinsip kesetaraan yang berkelanjutan.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip dasar yang ingin diperkuat Dewi dalam tata kelola organisasi.

“ILUNI UI harus menjadi organisasi yang terbuka dan dapat dipercaya. Tata kelola yang baik adalah fondasi partisipasi alumni yang kuat,” tegas Dewi.

Dengan rekam jejak sebagai dokter spesialis paru dan manajer rumah sakit, Dewi menunjukkan kemampuan menyatukan visi strategis dan eksekusi profesional. Pemilihan ILUNI UI yang akan digelar secara e-voting pada 23–24 Agustus 2025 menjadi momentum penting bagi alumni untuk menghadirkan kepemimpinan baru yang transformatif, guyub, dan berdampak luas.

Dukung Mbak Dewi, pilih nomor 6 untuk masa depan ILUNI UI yang lebih progresif, inklusif, dan berdampak nyata.

Jakarta— Pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028 mulai menghangat. Salah satu kandidat yang menarik perhatian luas adalah dr. Dewi Puspitorini, Sp.P., MARS atau yang akrab disapa Mbak Dewi.

Resmi mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Langsung (Pemila) ILUNI UI, Dewi hadir dengan dukungan luas dari alumni Fakultas Kedokteran UI (FKUI) dan lintas fakultas di Gedung Rektorat UI Salemba, Jakarta.

Mengusung tagline “U&I Guyub, U and I become Us,” Dewi menyampaikan visinya membangun ILUNI UI yang guyub, progresif, inklusif, dan berdampak nyata bagi alumni, almamater, serta bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dalam visinya, ia menekankan lima misi strategis yang menyentuh langsung kebutuhan alumni dan masyarakat.

Misi pertama, Digitalisasi Total Sistem ILUNI, bertujuan menjadikan organisasi alumni ini modern, efisien, dan terhubung 24/7 melalui platform UI Connect. Kedua, Penguatan Jaringan Alumni Global agar potensi alumni UI di seluruh dunia dapat dirajut dalam kolaborasi nyata. Ketiga, Pemberdayaan Alumni Berkelanjutan dengan fokus pada kesejahteraan, kesehatan mental, dan karier alumni.

Misi keempat, Kontribusi Nyata untuk Indonesia, menekankan penguatan peran alumni dalam pembangunan nasional yang terukur. Misi kelima, Pemberdayaan Perempuan Indonesia, ditujukan untuk memperkuat kepemimpinan dan kesetaraan perempuan, dimulai dari lingkup alumni UI.

“ILUNI UI harus menjadi contoh organisasi alumni yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Dengan 300,000+ alumni UI yang tersebar di berbagai sektor strategis, potensi kontribusi kita untuk bangsa sangat besar. Yang dibutuhkan adalah platform kolaborasi yang efektif dan kepemimpinan yang memiliki visi jangka panjang,” tegas dr. Dewi.

Sosok Dewi dikenal dekat dengan alumni maupun mahasiswa. Gayanya yang merakyat dan komunikatif menjadikannya jembatan lintas generasi. Ketua Umum ILUNI FKUI, dr. Wawan Mulyawan menegaskan dukungannya terhadap mbak Dewi.

“Beliau memiliki track record yang luar biasa dan visi yang sejalan dengan kebutuhan alumni UI masa kini” tuturnya.

Dewi akan berpartisipasi dalam pemilihan yang berlangsung secara elektronik pada 23–24 Agustus 2025 melalui aplikasi UI Connect. Ia mengajak seluruh alumni untuk bersatu dan mewujudkan ILUNI UI yang berdampak nyata.***

Oleh : Sabrina Natasya )*

Pemerintah terus mengambil langkah strategis dalam menjaga daya saing produk lokal demi mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di tengah tantangan ekonomi global dan persaingan pasar bebas yang semakin ketat. Melalui berbagai kebijakan fiskal, insentif industri, hingga peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pemerintah berupaya memastikan industri nasional tetap hidup, berkelanjutan, dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Salah satu langkah penting yang menjadi sorotan publik adalah penerapan tarif bea masuk 0% untuk produk-produk impor tertentu dari negara mitra dagang seperti Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi penurunan penerimaan negara. Menurut Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, dampaknya terhadap APBN 2025 secara keseluruhan relatif kecil. Ia menekankan bahwa target penerimaan bea masuk dalam APBN 2025 hanya sebesar Rp52,96 triliun atau sekitar 0,21% dari total target penerimaan perpajakan sebesar Rp24.909 triliun.

Penurunan tarif bea masuk bisa diimbangi oleh kenaikan penerimaan dari pajak lainnya seperti PPh Pasal 25/29 (PPh Badan), PPN impor, dan PPh Pasal 22 impor. Importir lokal tetap menjadi penanggung bea masuk, bukan pengusaha asing. Lebih jauh, Prianto menekankan bahwa kebijakan bea masuk 0% merupakan bagian dari strategi perdagangan bilateral yang saling menguntungkan. Selain membuka jalan bagi ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti minyak sawit ke pasar AS, kebijakan ini juga memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Sektor padat karya seperti industri garmen dan alas kaki, yang menjadi penyerap tenaga kerja signifikan, juga diuntungkan karena memperoleh kemudahan akses ke bahan baku impor dengan biaya produksi yang lebih rendah. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong relokasi industri ke Indonesia, serta mendorong investasi jangka panjang. Terutama dalam menjaga pasar ekspor dan mencegah PHK massal di sektor padat karya.

Upaya pemerintah menjaga daya saing industri nasional juga terlihat dari kebijakan daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, aktif meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap industri lokal. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo menuturkan bahwa pihaknya menjalankan strategi pengendalian sektor industri untuk mencegah PHK.

Terjadinya PHK di sejumlah industri menandakan adanya perkembangan yang kurang baik. Maka, pihaknya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui sistem e-order untuk kebutuhan konsumsi rapat dan penggunaan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa.

Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui program Business Matching, di mana Pemprov DKI mempertemukan kebutuhan pengadaan pemerintah dengan produsen dalam negeri bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kegiatan ini bertujuan mengakselerasi implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sekaligus menjadi sarana promosi bagi produk-produk lokal.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memanfaatkan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk mengumpulkan data industri dari pelaku usaha sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pro-industri. Mulai dari jaminan bahan baku, perlindungan dari barang impor, hingga insentif fiskal dan non-fiskal. Ratu mengatakan SIINas diharapkan menjadi alat bantu pengambilan kebijakan yang lebih presisi dan cepat, demi mendukung iklim industri yang sehat dan kompetitif.

Sementara itu, pada level pasar digital, peran platform e-commerce dalam memperkuat posisi UMKM dan brand lokal menjadi semakin penting. Menurut riset terbaru E-Commerce Seller Satisfaction 2025 dari Ipsos Indonesia, pelaku UMKM kini tidak hanya mencari platform yang populer, tetapi yang benar-benar mendukung pertumbuhan bisnis mereka secara berkelanjutan.

Executive Director Ipsos Indonesia, Andi Sukma mengatakan bahwa saat ini pertarungan utama bukan lagi pada besarnya transaksi, melainkan siapa yang paling berdampak pada UMKM dan brand lokal. Ia menilai platform seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan Lazada tidak hanya berlomba memperluas pangsa pasar, tetapi juga menciptakan ruang pertumbuhan yang nyata bagi pelaku usaha lokal.

Dari riset tersebut, ditemukan bahwa 77% pelaku UMKM dan brand lokal bersedia merekomendasikan Shopee sebagai mitra bisnis, dengan alasan utama karena kemudahan akses, fleksibilitas, dan kemampuan memperluas jangkauan pasar. Ini menunjukkan bahwa peran e-commerce dalam ekosistem bisnis Indonesia tidak hanya sebagai saluran transaksi, tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan dan penggerak ekonomi digital.

UMKM sendiri menyumbang lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, menjadikannya fondasi ekonomi Indonesia. Dengan memberikan dukungan yang tepat terhadap UMKM, baik melalui kebijakan fiskal, perlindungan pasar, promosi produk lokal, maupun akses terhadap ekosistem digital yang sehat, pemerintah turut menjaga kestabilan ekonomi dan menekan risiko PHK di tengah dinamika global.

Dalam situasi penuh tantangan ini, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku industri, dan platform digital menjadi kunci menjaga ketahanan sektor industri nasional. Melalui kolaborasi dan kebijakan terukur, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi tenaga kerja, memperkuat produk lokal, dan menjaga daya saing bangsa di tengah gempuran globalisasi.

)* Pengamat Ekonomi dan UMKM

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika industri yang terus berkembang, pemerintah Indonesia terus berkomitmen menjaga stabilitas ketenagakerjaan demi mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Berbagai kebijakan dan langkah strategis telah diambil untuk melindungi hak-hak pekerja, menciptakan iklim kerja yang kondusif, serta memastikan keberlangsungan usaha di sektor formal maupun informal.

Langkah-langkah ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha. Dalam situasi ekonomi yang rentan akibat faktor global seperti ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi, hingga disrupsi teknologi, pemerintah memainkan peran kunci sebagai penyangga stabilitas pasar tenaga kerja.

Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penurunan tarif dari Amerika Serikat adalah upaya strategis untuk melindungi pekerja dan mencegah PHK massal di sektor industri nasional.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa kesepakatan tarif perdagangan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilakukan demi melindungi jutaan pekerja Indonesia dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Keselamatan dan kepentingan para pekerja Indonesia menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan tersebut.

Kesepakatan tersebut diumumkan beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Washington telah sepakat menurunkan tarif impor terhadap barang-barang asal Indonesia menjadi 19 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan ancaman tarif 32 persen yang sempat dilontarkan Trump pada April 2025, dan juga lebih baik dari tarif 20 persen yang dikenakan terhadap Vietnam.

Sebagai bagian dari kesepakatan itu, pemerintah Indonesia sepakat untuk menghapus sejumlah hambatan perdagangan dan non-perdagangan terhadap produk Amerika Serikat yang masuk ke pasar dalam negeri. Pemerintah Indonesia juga akan melakukan pembelian besar-besaran atas barang dan jasa dari AS, termasuk pembelian 50 unit pesawat Boeing, kontrak energi senilai 15 miliar dolar AS, serta impor produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS. Pemerintah menilai bahwa langkah kompromi ini perlu diambil untuk menghindari gejolak di sektor industri nasional, terutama yang sangat bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat.

Melalui kesepakatan tarif baru ini, pemerintah berharap bisa memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri nasional, menjaga daya saing ekspor, dan memastikan roda perekonomian terus berputar di tengah ketidakpastian global. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Indonesia bersedia berperan aktif dalam menjaga stabilitas perdagangan internasional, tanpa mengorbankan kepentingan dalam negeri, khususnya para pekerja yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) diberikan secara tunai langsung kepada pekerja, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan daya beli mereka. BSU dapat mencegah PHK massal dan membantu perusahaan untuk tetap beroperasi, sehingga menjaga stabilitas pasar tenaga kerja. Dengan menjaga daya beli pekerja, BSU dapat membantu mendorong permintaan konsumen dan menghidupkan kembali perekonomian. BSU menjadi instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan ekonomi secara keseluruhan selama masa krisis, seperti pandemi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyaluran BSU telah terealisasi sebesar Rp6,88 triliun yang diterima oleh 11,4 juta pekerja dalam periode 23 Juni hingga 1 Juli 2025. Ini merupakan bentuk dukungan negara hadir di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi. Bukan hanya untuk menjaga daya beli, tetapi juga untuk menjaga semangat para pekerja agar tetap berkarya, karena para pekerja adalah pahlawan di balik kemajuan ekonomi.

BSU merupakan salah satu dari lima stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan stimulus itu dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membangun ekonomi yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

Penyaluran BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

Dalam Permenaker 5/2025, pekerja/buruh yang mendapatkan BSU harus memenuhi sejumlah persyaratan seperti seorang warga negara Indonesia dengan kepemilikan nomor induk kependudukan; peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025; dan menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan.

Bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Rp3,5 juta, maka aturan upah yang berlaku adalah upah minimum dibulatkan ke atas. Hal ini disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 3 Permenaker 10/2022 yang tidak mengalami perubahan bunyi pada permenaker pembaruan.

Adapun detail ambang batas upah minimum untuk persyaratan BSU 2025 telah diperbarui dalam Permenaker 5/2025. Selain itu, bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus, sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp600 ribu.

Kondisi ketenagakerjaan yang stabil menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia memahami betul bahwa menjaga keberlangsungan pekerjaan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan kepercayaan publik.

Oleh karena itu, upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan harus terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, reformasi kebijakan yang berkeadilan, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja. Dalam menghadapi tantangan global, hanya dengan sinergi dan komitmen bersama, risiko PHK dapat ditekan dan kualitas ketenagakerjaan nasional dapat terus ditingkatkan.

Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan seperti pengusaha, serikat pekerja, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama membangun sistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan berdaya tahan. Dengan demikian, cita-cita Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju dan sejahtera dapat terwujud melalui pondasi tenaga kerja yang kuat dan terlindungi.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan apresiasi terhadap respons cepat dan terukur pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global, khususnya terkait kebijakan tarif baru yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia.

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menilai pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) menjadi langkah bijak untuk mengantisipasi dampak lanjutan di sektor ketenagakerjaan.

“Satgas PHK yang sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari harus segera dibentuk,” ujar Said Iqbal.

Ia menjelaskan bahwa langkah pemerintah yang proaktif sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan industri nasional dan mencegah terjadinya PHK. Dengan adanya Satgas PHK, penanganan permasalahan ketenagakerjaan dinilai akan lebih terstruktur dan mampu memberikan rasa aman bagi para pekerja. KSPI memandang kebijakan ini sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap nasib buruh.

“Indonesia saat ini menghadapi tantangan global yang cukup berat, namun pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi pekerja dan menjaga stabilitas sektor industri,” tegas Said Iqbal.

Menurutnya, kerja sama yang solid antara pemerintah, pelaku industri, dan serikat pekerja menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat dan produktif. Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan kebijakan perlindungan tenaga kerja berjalan optimal.

“Kami berharap Presiden Prabowo Subianto dapat melanjutkan keberpihakan ini terhadap pekerja dan terus menegakkan kedaulatan ekonomi nasional,” pungkas Said Iqbal.

KSPI juga menilai langkah pemerintah dalam menjalin kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat sebagai bentuk strategi yang berpihak pada kepentingan nasional. Dalam situasi global yang dinamis, keberanian dan kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan menjadi modal penting bagi stabilitas ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Semangat gotong royong antara semua pihak menjadi kunci keberhasilan menghadapi tantangan global dan menjaga kesejahteraan buruh di Tanah Air.-

[edRW]

Jakarta – Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah nyata melalui berbagai program strategis untuk melindungi dan memberdayakan tenaga kerja. Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pelatihan vokasi nasional untuk membantu para pekerja terdampak PHK agar tetap produktif dan kompeten.

Program ini menjadi bagian dari kebijakan jangka menengah dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat peran BLK.

”Kami mendukung penuh upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui BLK dan akan terus mendorong perusahaan untuk patuh terhadap regulasi K3 dan jaminan sosial tenaga kerja,” ungkapnya.

Melalui program Kartu Prakerja, pemerintah juga memberikan akses pelatihan digital kepada para pekerja yang terdampak PHK, pencari kerja, dan masyarakat umum. Peserta dapat memilih berbagai jenis pelatihan mulai dari teknologi digital, manajemen, hingga kewirausahaan, sehingga mampu meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan industri saat ini. Program ini terbukti menjadi solusi cepat dalam membantu pekerja beradaptasi dan mencari peluang baru.

Selain pelatihan keterampilan, pemerintah juga menghadirkan program fasilitasi wirausaha mandiri. Skema ini mencakup pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan akses pembiayaan yang terjangkau untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Ini menjadi strategi jitu dalam menciptakan lapangan kerja baru dan menekan angka pengangguran.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, juga menegaskan pentingnya penguatan peran BLK dalam peningkatan kualitas SDM.

”Keberadaan Balai Latihan Kerja harus dioptimalkan sebaik mungkin agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengurangan angka pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Sarif juga menambahkan upaya menyesuaikan sekolah vokasi agar sesuai lapangan kerja.

“Misalnya memperbanyak sekolah vokasi, juga link and match dengan perusahaan dan kebutuhan serapan tenaga kerja, harus dilakukan,” ujarnya.

Dalam masa transisi akibat PHK, pemerintah turut menyalurkan bantuan sosial temporer berupa bantuan pangan, bantuan tunai langsung, serta kebutuhan pokok lainnya secara tepat sasaran. Langkah ini dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

Dengan strategi yang terintegrasi antara pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan perlindungan sosial, pemerintah tidak hanya membantu pekerja untuk bangkit, tetapi juga memperkuat daya saing nasional di era globalisasi dan transformasi digital.

Oleh : Syahroni Nasution )*

Belakangan ini, publik disuguhi narasi “Indonesia Cemas” yang ramai di media sosial maupun aksi demonstrasi jalanan. Narasi ini berkembang dari sekadar kritik sosial menjadi potensi agitasi yang berbahaya bagi stabilitas nasional. Tanpa basis data yang jelas, opini-opini emosional menyebar liar, menimbulkan kekhawatiran dan keresahan di tengah masyarakat. Dalam situasi semacam ini, pemerintah mengambil langkah taktis dan strategis untuk menjaga ketenangan publik, memperkuat literasi, serta menghindarkan bangsa dari jebakan provokasi yang merugikan.

Kebebasan berpendapat memang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi semestinya dilakukan secara konstruktif, bukan melalui aksi yang lebih bersifat agitasi daripada edukasi. Narasi “Indonesia Cemas” misalnya, dalam banyak hal terlihat terlalu hiperbolis dan minim landasan ilmiah. Tuntutan-tuntutan yang diajukan pun kerap tidak menyentuh akar permasalahan, melainkan justru menciptakan polarisasi baru di tengah masyarakat.

Pemerintah merespons perkembangan ini bukan dengan pendekatan represif, melainkan melalui penguatan kapasitas literasi publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama berbagai kementerian teknis lainnya aktif menginisiasi program literasi digital dan media, melibatkan tokoh masyarakat, komunitas, kampus, hingga lembaga swadaya masyarakat. Tujuannya tidak lain untuk membangun masyarakat yang cerdas dalam menyaring informasi serta mampu membedakan kritik konstruktif dengan agitasi destruktif.

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menilai bahwa gerakan-gerakan emosional yang menjadikan media sosial sebagai alat utama penyebaran gagasan sangat rawan disusupi oleh kelompok anti-konstitusi. Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia tengah berada di fase penting transisi pemerintahan yang memerlukan stabilitas, bukan kegaduhan. Habib Syakur mengajak semua pihak untuk menjaga kewarasan publik dan menjauhkan diri dari retorika yang memecah belah.

Di sisi lain, proses transisi pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan dalam koridor demokratis dan konstitusional. Visi besar Indonesia Emas 2045 tengah dirancang dan disusun melalui pendekatan inklusif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses ini tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan masyarakat yang tenang, rasional, dan partisipatif.

Peneliti dari Centre for Islamic and Ethnic Studies (CIE), Muhammad Chaerul menegaskan bahwa di tengah situasi seperti sekarang, upaya membangun stabilitas nasional semestinya didukung, bukan dirusak oleh mobilisasi massa yang tidak menawarkan solusi nyata. Menurutnya warga negara justru harus mengawal proses transisi menuju pemerintahan agar berjalan mulus, bukan memperkeruhnya dengan narasi emosional yang membingungkan publik.

Stabilitas merupakan fondasi penting bagi keberhasilan setiap pemerintahan. Tanpa stabilitas, berbagai program kesejahteraan, infrastruktur, pendidikan, hingga transformasi digital akan terhambat. Kondisi ini pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap rakyat itu sendiri. Oleh sebab itu, pemeliharaan iklim sosial yang kondusif menjadi kebutuhan bersama, bukan semata tanggung jawab pemerintah.

Dalam konteks gerakan mahasiswa, muncul pertanyaan apakah idealisme masih menjadi fondasi utama, ataukah telah tergantikan oleh kepentingan politik pragmatis. Hasan, seorang aktivis dari Corong Rakyat, menyoroti bahwa sebagian besar gerakan yang mengusung tagar “Indonesia Cemas” tampak lebih dipicu oleh emosi dan opini viral daripada kajian akademik. Ia mengkritik bahwa gerakan mahasiswa masa kini mulai kehilangan arah, berubah menjadi alat politik dan kehilangan identitas sebagai kelompok intelektual kampus.

Pemerintah tidak menutup mata terhadap keresahan masyarakat. Justru, kanal komunikasi publik terus dibuka luas melalui forum-forum diskusi, seminar, dan dialog bersama masyarakat sipil. Forum-forum ini menjadi ruang dialog yang produktif, menggantikan keramaian di jalanan atau narasi sesat di media sosial.

Selain itu, program literasi digital yang digagas oleh pemerintah tidak berhenti pada penyuluhan semata. Kegiatan ini diperkuat dengan pelatihan dan pelibatan aktif generasi muda, termasuk pelajar dan mahasiswa, untuk menjadi agen literasi di komunitasnya. Hal ini penting agar daya tahan masyarakat terhadap hoaks, disinformasi, dan provokasi semakin kuat.

Kritik yang sehat tetap dibutuhkan dalam dinamika demokrasi. Namun, kritik yang bernilai adalah yang menyuguhkan data, solusi, dan disampaikan melalui cara yang bermartabat. Demokrasi bukanlah panggung kebisingan, melainkan forum rasional untuk mencari solusi. Pemerintah pun tidak menutup telinga terhadap suara publik, selama disampaikan dalam bingkai kepatuhan hukum dan etika publik.

Di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, bangsa Indonesia tengah diarahkan menuju lompatan besar menyongsong 100 tahun kemerdekaan. Tantangan besar akan dihadapi bersama, dari ketahanan ekonomi hingga transformasi sosial. Untuk itu, diperlukan sinergi seluruh elemen bangsa, bukan fragmentasi akibat narasi provokatif.

Sudah saatnya masyarakat mengambil peran aktif dalam pembangunan dengan cara yang sehat. Menjaga ruang publik tetap rasional, memperkuat literasi, dan menyalurkan aspirasi melalui jalur yang sah adalah langkah bijak dalam mengawal bangsa ini menuju masa depan yang gemilang. Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan solusi berkelanjutan, tinggal bagaimana publik menanggapi dengan kedewasaan dan tanggung jawab. Jangan biarkan provokasi menguasai narasi kebangsaan. Saatnya bersatu demi Indonesia yang lebih tenang, stabil, dan maju.

)* Penulis adalah seorang Pengamat sosial

Oleh: Mahmud Sutramitajaya)*

Indonesia tengah berada pada persimpangan penting dalam menyiapkan generasi penerus yang tangguh demi mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Tantangan generasi alpha yang lahir pada 2010 hingga 2024, serta generasi beta yang akan lahir mulai 2025 hingga 2039, dinilai kian kompleks seiring kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang pesat. Menjawab narasi kekhawatiran publik, pemerintah pun mengambil langkah nyata dengan memperkuat fondasi pendidikan sejak usia dini.

Sejalan dengan tema Hari Anak Nasional (HAN) 2025 “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045”, pemerintah berkomitmen menyiapkan anak-anak Indonesia agar siap menghadapi masa depan yang semakin menuntut. Bekal pendidikan sejak dini diharapkan menjadi kunci agar generasi mendatang memiliki daya saing global, moral yang kuat, dan kemampuan adaptasi di era digital.

Salah satu tokoh yang menyoroti pentingnya penguatan pendidikan di masa dini adalah Prof. Dr. Rose Mini Agoes Salim, M.Psi, Psikolog sekaligus Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Menurutnya, generasi alpha adalah kelompok anak-anak yang lahir di era teknologi canggih. Keakraban mereka dengan gawai, internet, dan kecerdasan buatan seperti ChatGPT menjadi tantangan tersendiri dalam proses tumbuh kembang.

Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Rose Mini Agoes Salim, M.Psi, mengatakan bahwa pola stimulasi untuk generasi ini tidak bisa hanya mengandalkan teknologi. Kebutuhan dasar anak akan stimulasi motorik kasar dan halus, kecerdasan kognitif, emosi, serta sosial tetap harus diasah melalui interaksi nyata. Ini berarti orang tua dan guru perlu memahami bahwa di balik layar gawai, anak-anak tetap membutuhkan dunia nyata sebagai ruang belajar utama.

Stimulasi konkrit bagi anak, lanjutnya, bisa diberikan melalui berbagai aktivitas di taman bermain, pendidikan anak usia dini (PAUD), maupun interaksi dengan teman sebaya. Anak perlu belajar merasakan kalah, menang, berempati, hingga mengendalikan emosi. Nilai-nilai moral seperti empati, kontrol diri, dan nurani tidak bisa diajarkan sepenuhnya melalui teknologi, tetapi melalui praktik langsung dalam keseharian.

Sebagai contoh, pembelajaran matematika sederhana pun tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada teknologi. Anak harus benar-benar memahami konsep dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini menjadi dasar literasi numerasi yang harus dikuatkan agar mereka tidak hanya bergantung pada mesin pencari jawaban.

Dalam konteks ini, peran keluarga sebagai pusat stimulasi anak juga menjadi sangat penting. Prof. Dr. Rose Mini Agoes Salim, M.Psi mengingatkan bahwa orang tua harus terlibat aktif. Pendidikan anak usia dini bukan hanya tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga orang tua sebagai pendidik pertama di rumah. Bahkan, idealnya orang tua ikut belajar bagaimana memberikan stimulasi yang tepat sesuai tahapan perkembangan anak.

Pemerintah sendiri terus berupaya menjawab kebutuhan stimulasi anak dengan menyediakan fasilitas pendidikan dasar yang memadai, meningkatkan kompetensi guru PAUD, serta mendorong pelibatan keluarga dalam pendidikan. Sosialisasi pola asuh positif juga terus dilakukan agar orang tua tidak menjadikan teknologi sebagai pengasuh utama anak.

Di sisi lain, tantangan anak Indonesia tidak hanya berhenti pada persoalan pendidikan formal dan stimulasi perkembangan. Perlindungan anak dari kekerasan, bullying, stunting, serta ketimpangan akses pendidikan juga menjadi isu mendesak yang tidak boleh diabaikan.

Dalam momentum HAN 2025, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan bahwa peringatan Hari Anak Nasional tidak boleh sekadar menjadi seremonial tahunan. Menurutnya, momen ini harus dimanfaatkan untuk menjamin hak anak Indonesia atas perlindungan yang memadai, akses pendidikan yang setara, serta pemenuhan gizi agar terhindar dari stunting.

Data Pusiknas Bareskrim Polri hingga April 2025 mencatat lebih dari 5.000 kasus kekerasan terhadap anak. Fakta ini menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan anak di berbagai daerah. Banyak wilayah belum memiliki unit layanan anak yang memadai, sistem pelaporan kasus kekerasan belum terintegrasi, dan tenaga pendamping sosial masih terbatas jumlahnya.

Menyikapi hal tersebut, Puan Maharani menekankan perlunya pengarusutamaan perlindungan anak ke dalam kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Kebijakan perlindungan tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini diyakini akan memberikan rasa aman bagi anak untuk tumbuh dan belajar secara optimal.

Selain itu, Puan Maharani juga mendorong pelatihan wajib bagi guru, tenaga medis, hingga perangkat desa terkait perlindungan anak dan kesehatan jiwa. Dengan pengetahuan yang memadai, mereka diharapkan mampu mendeteksi gejala kekerasan, bullying, maupun gangguan mental pada anak sejak dini.

Langkah strategis lain yang didorong DPR RI adalah melibatkan anak dalam musyawarah pembangunan desa dan kota. Partisipasi anak dinilai penting agar kebutuhan dan suara mereka terakomodasi dalam setiap kebijakan pembangunan. Anak bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berhak menyampaikan aspirasi.

Pemerintah bersama DPR RI juga aktif mendorong program pencegahan stunting yang terintegrasi dengan pendidikan keluarga. Gizi buruk tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga menghambat perkembangan otak yang berakibat pada rendahnya kualitas belajar. Oleh karena itu, edukasi gizi, peningkatan akses pangan sehat, serta pelayanan kesehatan dasar terus diperkuat.

Kerja sama lintas sektor menjadi kunci agar narasi kekhawatiran terhadap masa depan generasi Indonesia dapat dijawab dengan aksi konkret. Semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, hingga masyarakat luas, diharapkan bersinergi memastikan anak Indonesia tumbuh hebat.

Dengan sinergi tersebut, Indonesia optimistis mampu memetik bonus demografi pada 2045. Anak-anak hari ini akan menjadi SDM unggul yang membawa bangsa ini menuju era Indonesia Emas. Pemerintah pun memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar, bermain, dilindungi, dan berkembang sesuai potensi terbaiknya.

Momentum dalam pendidikan menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa masa depan Indonesia bergantung pada cara kita memperlakukan anak-anak hari ini. Lewat aksi nyata di sektor berbagai bidang, narasi Indonesia cemas bisa diubah menjadi optimisme bahwa anak hebat akan membawa Indonesia semakin kuat.

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bandung