Papua- Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya tengah menggagas langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Program pendidikan gratis berasrama yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini diyakini menjadi solusi inklusif untuk menjawab tantangan rendahnya akses pendidi-kan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk di Tanah Papua.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan pem-bangunan Sekolah Rakyat di dua wilayah strategis, yakni Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Kedua daerah ini dinilai relatif aman dan memiliki potensi sebagai percontohan dalam menjalankan program pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak kurang mampu, termasuk mereka yang berasal dari wilayah yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, agar tetap bisa melanjutkan sekolah,” ujar Meki Nawipa di Timika.

Ia menambahkan, Pemprov Papua Tengah saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait segala kebutuhan pembangunan sekolah berpola asrama tersebut. Meski proses persiapan memerlukan waktu, namun Meki Nawipa memastikan komitmen pemerintahannya untuk menghadirkan pendidikan yang setara, berkualitas, dan gratis bagi seluruh anak Papua Tengah.

Sementara itu, komitmen serupa juga digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Gubernur Elisa Kambu menyampaikan bahwa pihaknya telah mendorong seluruh pemerintah ka-bupaten/kota di wilayahnya untuk menyiapkan lahan demi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di enam wilayah, yaitu Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Maybrat, Raja Ampat, dan Kota Sorong.

“Prinsipnya, sekolah ini berada di bawah kewenangan kabupaten/kota. Maka kami minta mereka segera siapkan lahan. Sekolah ini diharapkan menjadi jembatan bagi mereka agar tidak putus sekolah dan tetap mendapat layanan pendidikan yang berkualitas,” jelas Elisa Kambu di Sorong.
Ia juga mengungkapkan bahwa laporan lisan terkait kesiapan lahan sudah diterima dari sejumlah kepala daerah. Namun, proses administrasi resmi berupa dokumen usulan masih menunggu untuk diajukan ke tingkat provinsi sebelum diteruskan ke pemerintah pusat.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pemerataan pendidikan serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi di wilayah Papua. Program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam menanggulangi angka anak tidak sekolah, tetapi juga investasi jangka panjang yang akan mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua melalui penguatan sektor pendidikan.

Dengan dukungan sinergis antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan Sekolah Rakyat dapat segera terwujud dan menjadi model keberhasilan pembangunan pendidikan inklusif di tanah Pa-pua. Upaya ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melayani seluruh warganya tanpa terkecuali. –

[edRW]

Oleh: Ratna Soemirat

Pemerintah Indonesia menunjukkan ketegasan luar biasa dalam memberantas praktik judi daring yang semakin marak, baik dari sisi pelaku individu maupun sindikat pengelola situs. Tidak hanya memburu pelaku dan pemilik jaringan ilegal ini, pemerintah juga bergerak cepat mengevaluasi bantuan sosial agar tidak salah sasaran kepada masyarakat yang menyalahgunakan haknya untuk berjudi.

Langkah tegas pertama datang dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengumumkan tengah mengevaluasi 603.999 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi daring. Angka ini bukan spekulatif, melainkan hasil analisis mendalam dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memadankan data penerima bansos dengan transaksi keuangan mencurigakan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 228.048 KPM telah dicoret dari daftar penerima bansos pada triwulan kedua 2025. Sementara 375.951 lainnya masih menjalani proses evaluasi sebelum diputuskan nasib bantuannya pada triwulan ketiga.

Ia menyebutkan bahwa data awal berasal dari lebih 32 juta penerima bansos aktif maupun nonaktif yang datanya diserahkan Kemensos kepada PPATK. Setelah pemadanan awal menemukan 656.543 indikasi keterlibatan judi daring, jumlah itu kemudian dikerucutkan menjadi 603.999 KPM setelah diverifikasi melalui sistem Data Terpadu Sejahtera Ekstrem Nasional (DTSEN).

Menurut Gus Ipul, dalam sistem DTSEN, data para penerima yang terindikasi judi daring telah ditandai khusus untuk menjadi perhatian dalam penyaluran bantuan berikutnya. Ia mengungkapkan bahwa nominal transaksi yang tercatat sangat bervariasi, mulai dari yang hanya seribu rupiah hingga yang mencapai lebih dari Rp3 miliar, dengan rata-rata deposit sekitar Rp2 juta.

Kemensos sendiri terus menjalin koordinasi intensif dengan PPATK untuk memperdalam data tersebut. Pemerintah juga berkomitmen menyerahkan seluruh Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos kepada PPATK guna ditelusuri lebih lanjut, dan langkah ini dilakukan dengan restu Presiden, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.

Menteri Sosial menekankan bahwa bantuan sosial harus digunakan sesuai tujuan utamanya, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat rentan. Ia menyesalkan adanya penyalahgunaan bantuan untuk kepentingan berjudi, mengingat masih banyak warga yang sangat membutuhkan uluran tangan negara.

Meski demikian, Gus Ipul memastikan bahwa evaluasi ini tidak akan mengurangi kuota bansos secara keseluruhan. Justru sebaliknya, pemerintah memperluas cakupan penerima dengan melakukan penebalan bantuan pada Juni dan Juli 2025. KPM yang biasanya menerima Rp600.000, kini mendapat tambahan Rp200.000 sehingga totalnya menjadi Rp1 juta.

Bansos yang dicabut dari KPM terindikasi judi daring nantinya akan dialihkan kepada masyarakat yang benar-benar layak, yakni mereka yang berada di desil 1 hingga 4 dalam sistem DTSEN. Kemensos juga membuka ruang bagi masyarakat yang merasa keberatan atas keputusan tersebut, asalkan dapat menunjukkan bukti dan data lengkap yang kemudian akan diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Tidak hanya menyasar individu penerima bansos, penindakan terhadap aktivitas judi daring juga dilakukan secara struktural oleh aparat penegak hukum. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri baru-baru ini menggerebek markas jaringan judi daring internasional yang terhubung ke China dan Kamboja.

Operasi besar ini berlangsung serentak di beberapa titik di wilayah Bogor, Bekasi, dan Tangerang pada 13 Juni 2025. Lokasi penggerebekan meliputi perumahan Cibubur Country di Bogor, dua rumah di Jatirahayu, Bekasi, serta komplek perumahan di Villa Tangerang Regensi Baru.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan bahwa jaringan ini mengelola situs judi daring dengan domain Akasia899 dan Tanjung899, sementara server utama beroperasi dari luar negeri. Para pelaku diketahui menggunakan ribuan kartu perdana yang telah teregistrasi untuk mengirimkan iklan judi daring secara acak ke pengguna WhatsApp.

Setidaknya 2.648 nomor ponsel digunakan untuk melakukan siaran pesan promosi. Dalam sehari, sindikat ini bahkan mampu membuat hingga 500 akun WhatsApp untuk kepentingan pemasaran. Komunikasi antara jaringan Indonesia dengan operator asing dilakukan melalui grup Telegram dan WhatsApp, termasuk dalam membagikan data nomor telepon dan omset harian.

Uang hasil dari aktivitas ilegal ini, menurut keterangan pihak kepolisian, disamarkan melalui berbagai cara, termasuk penggunaan rekening atas nama orang lain (nominee) dan transaksi dalam bentuk kripto. Dana tersebut kemudian dicairkan melalui berbagai platform pembayaran digital, seolah-olah berasal dari kegiatan jual beli sah.

Penggerebekan yang dipimpin oleh Kombes Donny Alexander dari Subdit III Jatanras berhasil menangkap 22 orang tersangka. Mereka terdiri atas pelaku yang bertugas sebagai pengelola server, marketing, operator hingga keuangan. Dalam penangkapan ini, aparat juga menyita ratusan barang bukti, termasuk 354 unit ponsel, 23 komputer, 2.648 kartu perdana, lima buku tabungan, dan 18 kartu ATM.

Seluruh tersangka dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 303 KUHP tentang perjudian, UU ITE, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kerugian negara akibat aktivitas ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah hanya dalam kurun satu tahun.

Penindakan yang menyentuh berbagai lini ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memutus mata rantai judi daring yang kini tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga mengancam ketepatan sasaran program bantuan sosial. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan sistem—baik oleh individu penerima maupun sindikat yang mengeruk keuntungan secara ilegal.

*) Peneliti Masalah Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara

[edRW]

Oleh : Rivka Mayangsari*)
Pemerintah terus mendorong sektor perumahan sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu motor penggerak utama sektor ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BTN, yang tak hanya menjadi penyedia pembiayaan perumahan, tetapi juga berperan aktif sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dan pencipta lapangan kerja. Lewat program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dikelola BTN, sektor perumahan terbukti mampu menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja langsung, menjadikannya sebagai salah satu sektor strategis dalam upaya pemerintah mengatasi pengangguran dan mempercepat pemerataan ekonomi.

Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, mengungkapkan bahwa setiap satu unit rumah yang dibangun melibatkan sekitar lima orang tenaga kerja. Angka ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pengembang yang selama ini menjadi mitra BTN dalam program pembiayaan perumahan. Dengan realisasi KPR BTN yang mencapai 215.890 unit sepanjang tahun 2024, maka jumlah tenaga kerja yang terserap langsung diperkirakan mencapai lebih dari 1.074.450 orang.

Namun, manfaat ekonomi dari sektor perumahan tidak hanya berhenti pada pembangunan unit rumah. Ramon menjelaskan bahwa sektor ini memiliki efek berantai terhadap setidaknya 180 sub-sektor lainnya. Dampak turunan ini mencakup industri bahan bangunan seperti semen, pasir, batu, genteng, lampu, hingga sektor logistik, furnitur, dan jasa lainnya. Bila dihitung secara keseluruhan, jumlah tenaga kerja yang terdampak oleh sektor perumahan bisa mencapai sekitar 12,5 juta orang—angka yang sangat signifikan bagi perekonomian nasional.

Dengan potensi besar tersebut, BTN menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan program satu juta rumah dan penyediaan rumah layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ramon menyebutkan bahwa visi BTN adalah tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja yang luas dan berkelanjutan.

Peran BTN dalam sektor perumahan tidak sebatas sebagai lembaga keuangan. BTN tampil sebagai institusi yang menjembatani kepentingan masyarakat dan negara. Melalui berbagai skema pembiayaan, baik subsidi maupun non-subsidi, BTN menjangkau berbagai lapisan masyarakat. KPR subsidi menjadi andalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara KPR non-subsidi tetap hadir dengan skema yang fleksibel sesuai kemampuan konsumen. Di tengah tantangan ekonomi global dan peningkatan kebutuhan tempat tinggal yang terus meningkat, BTN tetap konsisten mendukung pembangunan nasional melalui pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial.

Komitmen BTN dalam mendukung sektor perumahan merupakan bagian dari kontribusi konkret terhadap pembangunan berkeadilan. Ketika rumah-rumah dibangun, bukan hanya kebutuhan dasar warga yang terpenuhi, tetapi juga tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sebuah kawasan perumahan yang tumbuh akan menarik berbagai aktivitas ekonomi di sekitarnya. Warung makan, jasa laundry, toko kelontong, layanan transportasi, hingga usaha digital bermunculan seiring dengan bertambahnya penghuni. Dengan demikian, sektor perumahan berperan ganda: sebagai pemenuhan hak dasar atas hunian, sekaligus sebagai penggerak ekonomi lokal.

Pemerintah pun terus mendukung langkah-langkah strategis seperti yang dilakukan BTN sebagai bagian dari upaya nasional dalam mengentaskan kemiskinan, memperluas akses perumahan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam skema besar pembangunan nasional, sektor perumahan bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga simbol mobilitas sosial dan fondasi bagi kehidupan keluarga yang sejahtera.

Dampak positif sektor perumahan ini juga selaras dengan visi pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi inklusif. Dengan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, program-program pembiayaan perumahan seperti yang dijalankan BTN menjadi alat redistribusi ekonomi yang nyata. Artinya, pembangunan tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi merata hingga ke daerah-daerah penyangga, bahkan ke pelosok negeri. Hal ini juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dari bawah.

Selain itu, sektor perumahan menjadi penopang penting dalam menghadapi ketidakpastian global. Ketika sektor lain terhambat karena krisis, sektor perumahan justru menjadi titik tumpu yang tangguh. Proyek-proyek perumahan terus berjalan karena kebutuhan akan tempat tinggal bersifat fundamental dan tidak bisa ditunda. Dengan demikian, sektor ini menjadi penyangga vital dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Di masa depan, BTN akan terus meningkatkan inovasi dalam layanan KPR, mempermudah akses masyarakat terhadap pembiayaan, serta memperkuat kemitraan dengan pengembang lokal untuk mempercepat realisasi rumah-rumah baru. Dengan memperluas jangkauan digital, mempercepat proses persetujuan, dan memberikan insentif khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah, BTN berharap bisa menjadi bagian integral dari solusi perumahan nasional.

Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, sektor keuangan, dan industri perumahan, target besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan sejahtera akan semakin cepat tercapai. BTN, sebagai garda terdepan di sektor perumahan, siap mengawal komitmen ini demi menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan mimpi jutaan rakyat Indonesia untuk memiliki rumah yang layak huni, sehat, dan terjangkau.

*) Pemerhati Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menindak tegas aktivitas judi daring yang merusak sendi-sendi sosial masyarakat. Salah satu langkah konkret dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) yang saat ini tengah mengevaluasi 603.999 penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga terlibat dalam praktik judi daring.

“Dari sejumlah 603.999 yang terindikasi terlibat judi daring, ada 228.048 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang saat ini sudah tidak menerima bansos pada triwulan kedua. Sisanya masih kami evaluasi,” ungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam siaran pers.

Temuan tersebut berawal dari kerja sama antara Kemensos dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memadankan data 32 juta penerima bansos dengan aktivitas transaksi mencurigakan. PPATK kemudian mengidentifikasi 656.543 KPM yang berpotensi terlibat judi daring, yang setelah diverifikasi melalui sistem Data Terpadu Sejahtera Ekstrem Nasional (DTSEN), jumlahnya mengerucut menjadi 603.999 KPM.

“Data tersebut sudah kami tandai dalam sistem DTSEN sebagai terindikasi judi daring,” jelas Gus Ipul. Ia menyebutkan bahwa nilai transaksi dari para KPM bervariasi, dengan jumlah tertinggi mencapai lebih dari Rp 3 miliar, dan yang terendah hanya Rp 1.000. Rata-rata nilai transaksi berada di angka Rp 2 juta.

Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan dana bansos disalahgunakan. “Penyaluran bansos harus tepat sasaran dan tidak digunakan untuk hal-hal di luar peruntukannya,” ujarnya. Ia menyayangkan masih adanya penerima bansos yang menggunakan bantuan tersebut untuk berjudi. “Sangat disayangkan. Masih banyak masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan ini,” lanjutnya.

Ia juga memastikan bahwa evaluasi ini tidak akan mengurangi kuota bansos secara keseluruhan. “Bahkan, Presiden memberikan penebalan bansos untuk bulan Juni dan Juli 2025. KPM yang biasanya menerima Rp 600.000, mendapat tambahan Rp 200.000 sehingga totalnya menjadi Rp 1 juta di triwulan kedua,” jelasnya.

Gus Ipul menambahkan bahwa bansos yang dicabut akan dialihkan kepada masyarakat berhak yang termasuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 di sistem DTSEN. “Kami akan menyerahkan seluruh NIK yang pernah atau sedang menerima bansos kepada PPATK, tentunya atas izin Presiden. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025,” tegasnya.

Bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat evaluasi ini, Kemensos membuka ruang pengaduan. “Silakan lapor jika ada keberatan dengan disertai bukti dan data lengkap. Nantinya akan kami verifikasi dan validasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS),” pungkas Gus Ipul.

Langkah tegas ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menyasar pelaku judi daring, tetapi juga mengambil tindakan terhadap penyalahgunaan dana negara oleh penerima manfaat bansos. –

[edRW]

Jakarta – Tekanan tarif impor dari Amerika Serikat terhadap produk Indonesia dinilai tidak akan mematahkan upaya pemerintah dalam menjaga penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, mene-gaskan bahwa sektor manufaktur nasional masih memiliki daya saing yang solid di ten-gah ketidakpastian perdagangan global.

Menurut Myrdal, potensi Indonesia untuk tetap menyerap tenaga kerja secara agresif masih terbuka lebar selama kebijakan pemerintah mendukung iklim investasi dan efisiensi produksi.

“Selama iklim tarif global masih seperti sekarang, dan tarif Indonesia tergolong paling rendah dibanding negara lain, masih ada peluang besar untuk sektor manufaktur tetap tumbuh dan menyerap tenaga kerja,” ujar Myrdal.

Kebijakan tarif impor baru dari pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump yang akan diberlakukan mulai Agustus 2025 memang menjadi tantangan tersendiri. Ta-rif sebesar 19% ini lebih tinggi dari tarif MFN (Most-Favored Nation) yang selama ini rata-rata hanya 8%. Meski demikian, Indonesia dinilai masih memiliki keunggulan yang bisa dimaksimalkan.

Myrdal menyebut, dalam kerangka perdagangan internasional, sektor industri Indonesia tetap kompetitif karena dukungan tarif impor yang rendah untuk produk-produk penun-jang. Beberapa komoditas asal Amerika Serikat seperti migas dan pangan strategis bahkan masuk ke Indonesia dengan tarif 0%.

“Dengan tarif 0% untuk migas dan pangan dari AS, kita bisa memperoleh energi murah yang mendukung efisiensi produksi. Hal ini penting untuk mendukung produktivitas manufaktur dan menekan biaya logistik,” ucap Myrdal.

Selain mendukung biaya produksi, Myrdal juga melihat kebijakan pemerintah di bidang pangan dan energi dapat menjaga stabilitas industri. Ia menilai program makan bergizi gratis serta upaya kemandirian energi nasional akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja.

“Kalau program makan bergizi gratis benar-benar dijalankan, dan upaya kemandirian energi juga terus diperkuat, maka ini akan menciptakan stabilitas yang mendorong produktivitas industri. Ujungnya tentu berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja,” ujar Myrdal.

Ia menambahkan, selama pemerintah dapat menjaga iklim usaha tetap kondusif, sektor manufaktur tetap akan menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Penyerapan tenaga kerja seharusnya tidak menjadi masalah besar. Masih ada competi-tive advantage yang bisa dijaga dan dimaksimalkan,” kata Myrdal.

Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlang-ga Hartarto. Ia menegaskan, kebijakan penurunan tarif impor oleh Amerika Serikat akan membawa dampak signifikan pada sektor industri padat karya dalam negeri.

Dalam acara sosialisasi kebijakan tarif resiprokal di Kantor Kemenko Perekonomian, Air-langga mengungkapkan bahwa perlindungan sektor padat karya menjadi fokus pemerintah agar penyerapan tenaga kerja tetap terjaga.

Menurutnya, kebijakan tarif yang mendukung mampu menyelamatkan jutaan pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja.

“Saya bilang kalau ini tidak diberikan, Indonesia kompetitif, 1 juta orang akan ke-hilangan pekerjaan. Jadi Amerika kan ingin menjadi partner Indonesia, the third largest democratic country and the largest economy di Asia Tenggara,” tutur Airlangga.

Pemerintah pun optimistis kebijakan tersebut dapat memperkuat ketahanan industri da-lam negeri. Dengan dukungan penuh pemerintah dan kesiapan sektor swasta, industri nasional diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja di tengah dinamika perdagangan global.-

[edRW]

Oleh: Suryoto Muhlis *)

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengusung visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Salah satu prasyarat utamanya adalah terciptanya jutaan lapangan kerja baru yang produktif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan merumuskan empat strategi utama yang menyasar langsung sumber permasalahan pengangguran serta potensi pertumbuhan sektor kerja nasional.

Strategi pertama adalah mengoptimalkan program-program prioritas pemerintah yang memiliki dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa inisiatif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih bukan hanya bagian dari agenda sosial, melainkan juga mesin penciptaan kerja yang konkret. Program MBG, misalnya, memanfaatkan ribuan dapur SPGN milik BUMN yang mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja, dari tenaga masak hingga logistik. Sementara itu, keberadaan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia menyimpan potensi penciptaan dua juta lapangan kerja, asalkan ditunjang oleh sumber daya manusia yang terlatih. Untuk itu, Kemenaker telah menjalin 20 nota kesepahaman dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Investasi, guna memastikan kesinambungan investasi dan pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam skema program-program ini.

Strategi kedua adalah memperluas akses kerja ke luar negeri melalui program pemagangan yang dirancang sebagai jalur peningkatan keterampilan sekaligus peningkatan kesejahteraan. Pemerintah memandang pengalaman internasional sebagai modal penting bagi angkatan kerja, bukan hanya dalam meningkatkan kompetensi, tetapi juga dalam membentuk calon wirausaha yang matang. Menurut Yassierli, banyak peserta magang luar negeri yang setelah kembali ke Tanah Air berhasil membuka usaha karena telah mengumpulkan modal dan pengalaman selama bekerja di luar. Saat ini, Kemenaker bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk memperluas peluang pemagangan ini, menjadikannya solusi konkret atas keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, sekaligus sarana peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

Strategi ketiga menyasar peningkatan industri yang telah eksis dengan pendekatan peningkatan produktivitas dan penyiapan talenta yang sesuai kebutuhan industri. Pemerintah tidak lagi berfokus pada penciptaan kawasan industri baru semata, tetapi memperkuat kawasan-kawasan yang sudah tumbuh, seperti di Serang, melalui kerja sama yang sistematis. Kemenaker kini menyiapkan 5.000 ahli produktivitas bersertifikasi dari ASEAN Productivity Organization untuk mendorong kinerja sektor industri hingga 30 persen lebih efisien. Untuk mendukung langkah ini secara kelembagaan, pemerintah juga tengah menanti peluncuran Lembaga Produktivitas Nasional yang sudah memiliki dasar hukum melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2023. Lembaga ini akan menjadi motor penggerak peningkatan produktivitas nasional, dengan menyasar perusahaan-perusahaan menengah sebagai prioritas.

Strategi keempat adalah pengembangan kewirausahaan sebagai fondasi kemandirian ekonomi masyarakat. Pemerintah menilai bahwa sektor wirausaha memiliki potensi tak terbatas dalam menciptakan kerja, terutama di era transformasi ekonomi menuju industri hijau dan digital. Melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Kemenaker secara aktif menyelenggarakan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan masa depan seperti green jobs, industri 4.0, dan agroforestry. Tahun lalu, 140.000 peserta telah dilatih, namun pemerintah membidik angka jutaan wirausaha baru dalam beberapa tahun ke depan. Untuk memperkuat basis koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan, kurikulum khusus disiapkan agar kegagalan koperasi akibat lemahnya SDM bisa dihindari. Pelatihan ini juga menjadi solusi atas mismatch keterampilan, yakni kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri, yang selama ini menjadi hambatan utama dalam penciptaan kerja.

Keempat strategi ini tidak berjalan sendiri. Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaannya didukung oleh sistem informasi pasar kerja yang solid, seperti SIAPKerja, serta kebijakan afirmatif yang mendukung kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Sistem ini dirancang agar pencari kerja dapat lebih mudah mengakses pelatihan dan lowongan yang relevan, sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja di sektor formal maupun informal.

Dalam kerangka yang lebih luas, strategi penciptaan kerja juga dipadukan dengan kebijakan fiskal yang mendukung sektor padat karya dan investasi bernilai tambah tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa APBN 2024 dirancang untuk memperkuat link and match antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Data BPS per Februari 2025 menunjukkan bahwa 7,28 juta orang masih menganggur, termasuk satu juta lulusan perguruan tinggi. Ini menjadi bukti bahwa pendidikan semata belum cukup tanpa pelatihan yang tepat sasaran dan penyelarasan dengan dunia usaha.

Lebih lanjut, pemerintah juga mengarahkan investasi ke sektor strategis seperti industri baterai kendaraan listrik, pusat data, hingga ketahanan pangan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa transformasi ekonomi ke arah industri berkelanjutan dapat berjalan beriringan dengan penciptaan kerja yang masif.

Dengan sinergi lintas sektor, pendekatan berbasis produktivitas, dan keberpihakan pada pemberdayaan masyarakat, empat strategi ini diyakini mampu menjadi fondasi kuat dalam menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Pemerintah menempatkan penciptaan kerja bukan sekadar sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai proses yang harus dirancang, diintervensi, dan dikawal secara sistematis. Jika implementasi strategi ini berjalan sesuai rencana, maka Indonesia tidak hanya akan mampu menurunkan angka pengangguran, tetapi juga membangun masyarakat yang produktif, mandiri, dan siap bersaing di era global.

*) Analis Kebijakan Publik & Pembangunan Ketenagakerjaan

Jakarta – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini menjadi andalan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini menunjukkan arah yang lebih progresif. Optimalisasi penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perkebunan, dan industri pangan olahan, terbukti membawa dampak signifikan, khususnya dalam membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Riza Adha Damanik, mengungkapkan bahwa hampir 60% dari total KUR yang telah disalurkan hingga Juni 2025 diberikan kepada sektor produktif.

“Hingga Juni 2025, KUR ke sektor produktif mencapai Rp 79,6 triliun atau sekitar 59,97% dari capaian penyaluran KUR,” ujarnya.

Menurut Riza, transformasi penyaluran KUR ini mencerminkan peningkatan strategis dari sektor perdagangan ke sektor produktif, yang lebih mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan dampak ekonomi berkelanjutan.

“Dengan demikian, pertumbuhan perekonomian pada semester kedua tahun ini akan lebih baik karena pelaku UMKM telah meningkatkan kreditnya pada Januari–Juni 2025,” tambah Riza.

Dari sisi stabilitas keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, menyatakan keyakinannya bahwa rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) dari program KUR dapat tetap dijaga pada tingkat yang aman. Posisinya masih jauh dari ambang batas yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 5%.

“Rasio NPL sejauh ini masih berada pada kisaran 4%, dan kami optimistis dapat menjaga tetap di bawah 5% hingga akhir tahun, apalagi dengan proyeksi membaiknya ekonomi nasional pada paruh kedua 2025,” kata Maman.

Di sisi lain, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, sebagai salah satu penyalur utama KUR, juga menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program ini. Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, mengungkapkan bahwa hingga akhir Mei 2025, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 69,8 triliun dari target tahun ini yang mencapai Rp 175 triliun.

“Pembiayaan melalui KUR merupakan bentuk nyata komitmen BRI mendukung pemerataan ekonomi dan keberlanjutan usaha mikro,” jelasnya.

Menurut Hendy, dukungan pembiayaan ini tidak hanya mendorong skala usaha pelaku UMKM, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi di tingkat daerah.

“Kami berharap akses pembiayaan dan pendampingan yang diberikan BRI mampu menciptakan efek ganda, mulai dari peningkatan omzet UMKM, pembukaan lapangan kerja baru, hingga terciptanya kesejahteraan yang lebih merata,” tutupnya.

Langkah strategis dalam mengarahkan KUR ke sektor produktif ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan untuk menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Seiring meningkatnya akses pembiayaan yang tepat sasaran, Indonesia semakin optimistis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) bersinergi membangun 2.200 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjadi tulang punggung penyediaan makanan bergizi untuk pelajar di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani pada Maret 2025 antara dua lembaga tersebut.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan dapur MBG adalah langkah strategis yang memerlukan dukungan lintas sektor.

“Pembangunan dapur MBG adalah tanggung jawab bersama. Pihaknya siap hadir dari sisi infrastruktur agar program ini bisa berjalan cepat dan merata di seluruh wilayah Indonesia,” kata Dody.

Ditambahkannya bahwa Kementerian PU tidak hanya akan terlibat dalam pembangunan fisik dapur, namun juga dalam penyusunan panduan teknis dan standarisasi bangunan. Pembangunan dapur ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan rantai pasok bahan pangan.

“Dapur MBG tidak hanya menyehatkan siswa, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal. Ini adalah bagian dari visi PU 608 untuk menurunkan ICOR di bawah 6, menekan kemiskinan hingga 0%, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik dukungan tersebut dan menekankan bahwa pembangunan infrastruktur gizi yang memadai merupakan faktor kunci kesuksesan program MBG. Fokus pembangunan dapur akan diarahkan ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dengan pendekatan swakelola bersama masyarakat.

“Rencananya pengelolaan dapur MBG dilakukan dengan skema swakelola. Saat ini kami akan pertajam di lokasi-lokasi 3T,” tutur Dadan.

Seiring dengan pembangunan infrastruktur, sosialisasi program MBG juga terus dilakukan. Di Jakarta Barat, kegiatan bertajuk “Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia” digelar dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris.

Dalam sambutannya, Charles menyebut bahwa MBG sebagai langkah konkret pemerintah dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia. Ia juga mengajak para orang tua untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas gizi anak-anak.

“Kami di DPR RI, khususnya Komisi IX, akan terus mendukung agar program MBG berjalan cepat dan merata di seluruh Indonesia,” tegas Charles.

Program MBG juga membuka peluang nyata bagi pemberdayaan pelaku usaha lokal. Seperti yang dialami Ely Hartati, pelaku usaha katering di Tenggarong, Kalimantan Timur. Dengan dukungan pembiayaan dari BRI, Ely berhasil mengembangkan dua dapur MBG yang kini melayani lebih dari 6.000 siswa dan mempekerjakan lebih dari 100 warga lokal.

“Saya bisa mengembangkan usaha dan membuka lapangan kerja berkat akses pembiayaan dari BRI. Program ini bukan hanya soal makan bergizi, tapi juga pemberdayaan ekonomi,” ujar Ely.

Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menyatakan bahwa dukungan perbankan terhadap program MBG adalah bentuk nyata sinergi antara sektor keuangan dan pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

“Kisah Bu Ely menjadi contoh bagaimana pelaku UMKM bisa tumbuh bersama program pemerintah. Kami terus membuka akses pembiayaan agar semakin banyak pelaku usaha lokal yang dapat mendukung program MBG,” ungkap Hendy.

Dengan sinergi antara kementerian, lembaga, DPR, dunia usaha, dan masyarakat, pembangunan 2.200 dapur MBG ini diyakini menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.
(*/rls)