Oleh: Puteri Fajrina )*

Dalam pusaran arus informasi yang bergerak semakin cepat di era digital, revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) hadir sebagai respons negara dalam menata ulang sistem penyiaran nasional yang sudah ketinggalan zaman. Tayangan televisi dan radio tidak lagi menjadi satu-satunya penopang informasi publik. Masyarakat kini lebih banyak mengonsumsi informasi melalui platform digital dan layanan streaming over the top (OTT), seperti YouTube, TikTok, hingga Netflix. Fenomena ini menuntut regulasi yang adaptif dan progresif agar ekosistem digital tetap sehat, produktif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

RUU Penyiaran merupakan jawaban atas kebutuhan zaman. Pemerintah dan DPR RI, khususnya Komisi I, menunjukkan komitmen serius dalam memperbarui regulasi penyiaran agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan perilaku konsumsi media masyarakat. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa RUU ini telah mengalami perubahan substansi hingga tiga kali, sebagai bentuk kehati-hatian dan upaya penyesuaian terhadap regulasi induk seperti UU Cipta Kerja. Hal ini mencerminkan kesungguhan negara dalam menyusun payung hukum yang benar-benar komprehensif, inklusif, dan menjawab tantangan masa depan.

Salah satu substansi penting dalam revisi ini adalah pengaturan terhadap OTT dan platform digital. UU Penyiaran sebelumnya hanya mengatur penyiaran analog, sementara dominasi konten digital tidak bisa lagi diabaikan. Oleh karena itu, langkah untuk memperluas cakupan regulasi ke media digital merupakan keniscayaan. Komisi I tengah mengkaji apakah regulasi OTT perlu dimasukkan dalam revisi UU Penyiaran atau justru dibuatkan undang-undang tersendiri. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan legislatif dalam memastikan regulasi tidak hanya bersifat administratif, namun juga efektif dalam mengatur ruang digital yang semakin kompleks.

RUU Penyiaran tidak hanya sekadar regulasi teknis, namun juga memiliki visi yang lebih besar, yakni menjadikannya sebagai fondasi literasi digital nasional. Dalam lanskap digital yang didominasi oleh algoritma, masyarakat kerap menjadi korban informasi yang bias, hoaks, atau bahkan ekstrem. Maka dari itu, kehadiran regulasi yang mampu melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, dari paparan konten negatif menjadi sangat krusial.

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mengusulkan agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diberi kewenangan untuk mengakses sistem rekomendasi konten digital atau algoritma dari platform seperti YouTube, Meta, TikTok, dan lainnya. Langkah ini bukan bentuk intervensi terhadap teknologi, melainkan upaya preventif untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap sehat, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Negara-negara maju seperti Kanada, Prancis, Singapura, dan Turki bahkan telah lebih dahulu menerapkan pengawasan serupa terhadap algoritma digital.

RUU ini juga menempatkan literasi media sebagai pilar utama dalam transformasi digital nasional. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Porman Mahulae, menilai bahwa revisi UU Penyiaran ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat pemahaman kritis masyarakat terhadap media. Literasi digital yang kuat akan membuat masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh konten palsu, mampu memilah informasi yang kredibel, serta mendorong budaya digital yang bertanggung jawab.

Transformasi penyiaran juga harus diarahkan untuk menjaga keberagaman dan jati diri bangsa. Dalam hal ini, algoritma media digital seyogianya berpihak pada konten lokal yang mencerminkan budaya dan tradisi Indonesia. Contoh viralnya tradisi Pacu Jalur di media sosial merupakan bukti bahwa algoritma bisa menjadi alat untuk memperkuat budaya lokal jika diatur dengan bijak. Namun, kejadian semacam ini masih menjadi pengecualian, bukan kebijakan sistematis. Maka dari itu, penting bagi regulasi mendatang untuk mengarahkan platform digital agar memberikan ruang yang proporsional bagi konten budaya Indonesia.

RUU Penyiaran juga menyasar tujuan ekonomi dengan memperkuat industri penyiaran nasional. Ekosistem media yang sehat akan menciptakan peluang kerja, mendorong investasi, dan mendukung inovasi di bidang kreatif. Namun semua itu harus dilakukan tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan kreativitas pelaku industri. Regulasi yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan ruang ekspresi yang bebas namun bertanggung jawab.

Dalam proses legislasi ini, Komisi I DPR RI telah membuka ruang partisipasi publik melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), melibatkan berbagai pihak dari kementerian, lembaga penyiaran, hingga perwakilan platform digital. Ini menunjukkan bahwa penyusunan regulasi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan dengan semangat kolaboratif untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional.

Dengan regulasi yang adaptif, progresif, dan berpihak pada kepentingan publik, RUU Penyiaran dapat menjadi fondasi kuat bagi tata kelola ruang digital nasional. Kehadirannya akan memperkuat literasi masyarakat, mendorong keberagaman konten, melindungi pengguna dari konten destruktif, serta memastikan bahwa transformasi digital di Indonesia berlangsung secara sehat dan berkelanjutan. Maka, menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa untuk mengawal dan mendukung proses legislasi ini agar hasilnya benar-benar mewakili semangat kebangsaan dan cita-cita kemajuan Indonesia di era digital.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Dwiyanti Amalia )*

Dalam era digital yang semakin masif, transformasi media penyiaran telah melampaui batas konvensional. Tayangan televisi dan radio kini tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi publik, melainkan telah bersaing dan berbaur dengan platform digital dan layanan streaming berbasis internet atau over the top (OTT). Fenomena ini menuntut adanya regulasi yang adaptif, responsif, dan progresif terhadap perubahan zaman. Di sinilah posisi strategis Revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) menjadi sangat penting.

Pemerintah dan DPR RI, melalui Komisi I, menunjukkan komitmen serius dalam menyusun regulasi penyiaran yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Revisi UU Penyiaran yang sedang digodok saat ini merupakan jawaban atas berbagai tantangan dan dinamika penyiaran di era digital. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menjelaskan bahwa revisi ini telah mengalami perubahan substansi hingga tiga kali sebagai bentuk penyesuaian terhadap peraturan induk, seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Proses revisi ini memang tidak singkat, namun hal itu menunjukkan keseriusan pembuat kebijakan dalam memastikan bahwa RUU ini benar-benar komprehensif dan tidak terburu-buru.

Salah satu fokus utama dalam revisi ini adalah regulasi terhadap layanan OTT dan platform digital. Hal ini penting mengingat UU Penyiaran sebelumnya hanya mengatur penyiaran analog, sementara konsumsi media masyarakat kini lebih banyak dilakukan melalui gawai digital. Oleh karena itu, penambahan substansi terkait OTT, seperti YouTube, TikTok, Netflix, dan lainnya, menjadi langkah penting agar regulasi tidak tertinggal dari realitas yang dihadapi masyarakat.

Komisi I DPR juga sedang mempertimbangkan secara matang apakah perlu memasukkan aturan OTT dan platform digital dalam RUU Penyiaran atau menyusun undang-undang terpisah. Hal ini menunjukkan pendekatan yang hati-hati agar regulasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga fungsional dalam menjaga ruang digital Indonesia tetap sehat dan berdaya saing.

RUU Penyiaran juga memuat tujuan yang lebih luas, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui industri penyiaran tanpa membunuh kreativitas atau menghapus jati diri bangsa. Penyesuaian regulasi harus menjadi sarana untuk memperkuat ekosistem media yang adil, sehat, dan berkualitas. Sebab, regulasi yang baik adalah yang mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan publik dan kebebasan berekspresi, serta mendukung inovasi dan menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, memberikan usulan penting terkait penguatan pengawasan terhadap platform digital, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengakses sistem algoritma atau rekomendasi konten digital yang digunakan oleh platform media sosial. Usulan ini dilandasi oleh kebutuhan untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari paparan konten ekstrem, hoaks, dan siaran yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Usulan tersebut bukanlah bentuk intervensi negara terhadap teknologi, melainkan langkah preventif agar ruang digital Indonesia tidak menjadi lahan subur bagi penyebaran konten berbahaya atau destruktif. Akses terhadap algoritma juga bukan hal asing, karena beberapa negara seperti Kanada, Prancis, Singapura, dan Turki telah lebih dulu memberlakukan regulasi serupa demi kedaulatan ruang digital mereka. Sudah saatnya Indonesia juga menyatakan kedaulatannya dengan menempatkan prinsip transparansi dan perlindungan publik sebagai fondasi utama tata kelola digital nasional.

RUU Penyiaran juga diharapkan menjadi landasan dalam meningkatkan literasi media masyarakat. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Porman Mahulae, menyambut positif arah revisi RUU ini. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan regulasi ini sebagai momentum memperkuat literasi media di tingkat lokal, agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga memiliki daya kritis dan bijak dalam menyikapi setiap konten yang mereka akses.

Dengan literasi media yang baik, masyarakat akan lebih mudah membedakan antara informasi yang kredibel dan konten yang menyesatkan. Ini penting untuk membangun masyarakat yang resilien terhadap informasi palsu dan provokatif, yang seringkali menyebar lebih cepat melalui platform digital tanpa pengawasan yang memadai.

RUU Penyiaran adalah langkah strategis untuk menciptakan tatanan informasi yang sehat, beretika, dan inklusif. Di tengah derasnya arus globalisasi informasi, Indonesia membutuhkan payung hukum yang kuat untuk menjaga ekosistem media nasional tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan.

Komitmen pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan RUU Penyiaran pada periode legislatif ini adalah sinyal positif bahwa negara hadir dalam menjamin kualitas informasi publik. Upaya ini tentu harus mendapat dukungan dari semua elemen bangsa, termasuk pelaku media, akademisi, masyarakat sipil, dan pengguna media sosial.

Dengan regulasi yang baik, ruang digital Indonesia akan menjadi ruang yang aman, produktif, dan membangun. Maka, menjadi tanggung jawab bersama untuk mengawal proses legislasi ini dengan partisipatif dan konstruktif, agar hasilnya benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat luas.

Kehadiran RUU Penyiaran bukanlah untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut berjalan seiring dengan tanggung jawab dan nilai-nilai kebangsaan. Pemerintah memastikan ruang digital Indonesia akan tetap sehat, adil, dan berdaulat melalui regulasi yang visioner dan berpihak pada kepentingan publik.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

[ed]

Jakarta – Pemerintah dan legislatif terus melangkah maju dalam upaya memperkuat tata kelola informasi dan menjamin hak masyarakat terhadap penyiaran yang akurat, objektif, dan dapat dipercaya. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini tengah dibahas secara intensif oleh para pemangku kepentingan.

Salah satu fokus utama RUU Penyiaran adalah memperkuat prinsip tanggung jawab sosial dalam industri penyiaran. Hal ini dilakukan melalui pengaturan yang lebih ketat terhadap standar isi siaran, termasuk kewajiban untuk menyajikan berita berdasarkan fakta, tidak memihak, dan tidak mengandung unsur fitnah maupun ujaran kebencian.

Aturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, namun justru bertujuan menjaga agar hak kebebasan tersebut tidak melanggar hak publik atas informasi yang benar dan berimbang. Lebih lanjut, RUU Penyiaran turut menyesuaikan norma-norma penyiaran dengan perkembangan teknologi digital, termasuk penyiaran berbasis internet dan layanan streaming seperti di media sosial.

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengusulkan agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diberi kewenangan untuk mengakses sistem rekomendasi konten digital atau algoritma yang digunakan platform media sosial seperti YouTube, Meta, hingga TikTok.

“RUU Penyiaran yang sedang kami bahas secara eksplisit mengusulkan agar Komdigi atau KPI diberi kewenangan mengakses sistem rekomendasi konten digital,” kata Amelia

Dia menilai kewenangan itu nantinya bukan sebagai intervensi negara terhadap teknologi dan media sosial, melainkan langkah preventif untuk menjaga ekosistem digital nasional.

Selain itu, Anggota Komisi I DPR, Andina Thresia Narang menyoroti maraknya konten bermuatan kasar, hoaks, hingga pornografi melalui fitur siaran langsung. Hal tersebut sering dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian, konten vulgar, hingga akun-akun palsu yang meresahkan masyarakat. Karena itu menjadi sangat penting atas kehadiran aturan yang tegas dalam RUU Penyiaran.

”Kita perlu bersama-sama membangun sistem penyiaran digital yang lebih aman dan adil melalui revisi UU Penyiaran. Undang-undang penyiaran harus adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh lagi tertunda bertahun-tahun” ujar Andina.

RUU Penyiaran diharapkan membawa semangat pembaruan terhadap regulasi yang selama ini dinilai belum mampu menjawab tantangan disrupsi informasi, penyebaran hoaks, serta maraknya konten yang menyesatkan di berbagai platform media. Dalam dunia yang semakin terkoneksi dan cepat, masyarakat membutuhkan jaminan bahwa informasi yang mereka peroleh dari lembaga penyiaran bersumber dari proses jurnalistik yang akurat dan diverifikasi.
*

Jakarta – Upaya Komisi I DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran mendapat dukungan luas dari kalangan industri penyiaran nasional. Revisi ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan platform digital dan memperjelas batas kewenangan antar-lembaga pengawas di era media multiplatform.

Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, menyatakan bahwa definisi penyiaran dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran perlu diperjelas agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Ia mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan ketimpangan pengawasan antara media konvensional dan platform digital berbasis over the top (OTT) seperti YouTube, TikTok, dan Netflix.

“Terjadi kekosongan hukum. TV konvensional merasa hanya mereka yang diawasi, sementara platform digital tidak. Kalau semua digabung, KPI akan jadi super power. Maka OTT sebaiknya diatur dalam UU yang berbeda,” ujar Abraham di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurutnya, penyatuan pengaturan konten televisi dan platform digital dalam satu regulasi berisiko menciptakan tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, serta Direktorat Pengawasan Ruang Digital di bawah Kementerian Kominfo.

Abraham juga menyoroti maraknya konten vulgar yang beredar di platform digital yang belum tersentuh regulasi yang tegas. Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pembentukan UU khusus mengenai penyiaran digital agar dapat mengakomodasi kebutuhan perlindungan masyarakat tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

“Kalau mau dimasukkan, harus jelas sejak awal. Judulnya juga harus berubah, misalnya jadi ‘RUU Penyiaran dan Konten Digital’. Kalau tidak, ini akan menimbulkan konflik kewenangan,” tegasnya.

Dukungan terhadap langkah DPR ini juga datang dari kalangan industri. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menyatakan bahwa revisi UU Penyiaran sudah mendesak mengingat prosesnya telah tertunda selama 13 tahun. Sekretaris Jenderal ATVSI, Gilang Iskandar, menyambut baik upaya DPR dalam menyesuaikan regulasi penyiaran dengan perkembangan era digital.

“ATVSI menyambut baik upaya Komisi I DPR RI untuk menyelesaikan revisi UUP karena sudah sekitar 13 tahun proses ini berjalan,” ujarnya dalam forum dialog antara DPR dan pemangku kepentingan penyiaran di Sumatera Utara

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, memastikan bahwa revisi ini merupakan inisiatif parlemen untuk memastikan regulasi penyiaran nasional tidak tertinggal oleh zaman.

“Melalui forum ini kami berharap masukan dari para pemangku penyiaran dapat memperkuat rumusan akhir UU,” katanya.

Dengan semakin meningkatnya konsumsi konten digital oleh masyarakat, pembentukan kerangka hukum yang jelas dan progresif menjadi kebutuhan mendesak. Komitmen DPR untuk segera menuntaskan revisi UU Penyiaran pun dinilai sebagai sinyal positif menuju ekosistem media yang lebih sehat, transparan, dan inklusif. ()

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Indonesia pada tahun 2025 semakin mempertegas kebijakan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan menerapkan berbagai aturan baru yang menekankan aspek keadilan dan ketepatan sasaran. Kebijakan ini merupakan respon terhadap berbagai temuan dan evaluasi yang menunjukkan masih banyaknya ketidaktepatan distribusi bansos di tahun-tahun sebelumnya, termasuk data ganda, penyalahgunaan, dan masuknya masyarakat mampu ke dalam daftar penerima.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama dengan berbagai lembaga lintas sektoral secara aktif terus melakukan pemutakhiran data, penyaringan ulang, serta digitalisasi sistem untuk menjamin bahwa bansos hanya diterima oleh mereka yang benar-benar berhak.

Salah satu langkah paling krusial yang diterapkan pemerintah pada tahun ini adalah penggunaan sistem desil sebagai basis klasifikasi kesejahteraan masyarakat. Sistem ini membagi penduduk ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Pada 2025, penerima bansos diprioritaskan hanya untuk kelompok desil 1 hingga 4, yakni mereka yang tergolong miskin dan sangat miskin.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, sekitar 1,9 juta penerima bansos yang sebelumnya berada pada kelompok desil 6 hingga 10 dinyatakan tidak lagi layak dan dicabut hak penerimaannya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya agar anggaran bansos tidak jatuh kepada masyarakat yang sebetulnya tidak membutuhkan, dan agar program ini benar-benar menyentuh lapisan masyarakat paling rentan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memberlakukan batas maksimal durasi penerimaan bansos bagi kelompok produktif, yaitu selama lima tahun. Setelah melewati batas tersebut, penerima akan dievaluasi ulang berdasarkan kondisi sosial-ekonomi terkini. Bila dinilai sudah mampu atau mengalami peningkatan kesejahteraan, maka hak atas bansos akan dicabut. Kebijakan ini bertujuan agar bantuan sosial tidak menjadi instrumen ketergantungan jangka panjang, melainkan sebagai penopang sementara untuk keluar dari kemiskinan. Pemerintah menekankan bahwa bansos harus menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan jalan pintas untuk memperoleh subsidi permanen.

Namun demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus bagi kelompok masyarakat yang tergolong tidak produktif dan tidak memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. Tiga kategori penerima bansos yang ditetapkan sebagai penerima bantuan seumur hidup adalah lansia non-produktif, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan penyandang disabilitas berat.

Menteri Koordinator Bidang Pembardayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk menjamin keadilan sosial dan memberikan perlindungan kepada warga negara yang tidak memiliki kemampuan untuk menopang kehidupan secara mandiri. Pemerintah menilai bahwa kelompok ini harus dijamin kehidupannya oleh negara sebagai bagian dari amanat konstitusi.

Upaya pengetatan bansos juga didukung oleh penguatan sistem digital dan partisipasi publik. Melalui aplikasi dan portal resmi Cek Bansos milik Kemensos, masyarakat kini bisa mengusulkan dirinya sendiri sebagai penerima bantuan atau memberikan sanggahan atas data penerima lain yang dinilai tidak layak. Sejak diberlakukannya sistem ini secara aktif pada awal 2025, tercatat lebih dari 500 ribu usulan baru yang masuk ke dalam sistem, meskipun jumlah sanggahan tercatat masih rendah. Kemensos menyatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam memperbaiki data sangat penting agar program bansos lebih akurat dan tepat sasaran. Verifikasi data juga dilakukan secara triwulanan dan melibatkan petugas lapangan, pendamping PKH, serta lembaga terkait.

Dalam upaya pembersihan data dan efisiensi anggaran, pemerintah melakukan pemutakhiran besar-besaran terhadap daftar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Sekitar 8 juta data penerima dinonaktifkan karena sudah tidak memenuhi kriteria sebagai kelompok miskin. Selain itu, ribuan penerima bantuan dari program PKH dan BPNT juga dicabut haknya karena tidak lagi masuk dalam kategori desil 1 – 4. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menghindari pemborosan anggaran dan memastikan bahwa bantuan negara diterima oleh masyarakat yang benar-benar memerlukan.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pengawasan dalam distribusi bansos, terutama dalam mencegah penyalahgunaan dana bantuan untuk kegiatan ilegal seperti judi online. Pemerintah bersama PPATK tengah merancang sistem pengawasan yang lebih ketat, termasuk penelusuran aliran dana bantuan yang disalurkan melalui rekening pribadi penerima. Bila ditemukan indikasi penyalahgunaan, bansos akan langsung dihentikan. Presiden menyatakan bahwa bansos bukan hanya soal anggaran, melainkan juga soal keadilan dan keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat.

Sebagai bagian dari stimulus ekonomi tahun 2025, pemerintah juga sempat melakukan “penebalan” bansos dengan menambahkan bantuan langsung tunai sebesar Rp200.000 per bulan bagi penerima BPNT selama dua bulan berturut-turut. Penebalan ini bertujuan untuk mendorong konsumsi rumah tangga di tengah tekanan ekonomi global yang memengaruhi daya beli masyarakat miskin. Penambahan ini bersifat sementara dan tidak mengubah struktur dasar program bantuan sosial reguler. Pemerintah berharap bahwa melalui stimulus ini, tekanan inflasi terhadap kelompok rentan bisa ditekan secara efektif.

Kendati berbagai langkah telah diambil, tantangan dalam pelaksanaan bansos tetap ada. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman RI, ditemukan berbagai maladministrasi dalam distribusi bantuan, termasuk keberadaan penerima ganda, penerima fiktif, hingga pemotongan dana oleh oknum di lapangan. Temuan BPK tahun-tahun sebelumnya menunjukkan potensi kerugian negara mencapai hampir Rp7 triliun akibat penyaluran bansos yang tidak tepat. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong transparansi dan keterbukaan data agar celah penyelewengan bisa ditutup secara sistematis.

Keterlibatan masyarakat, kolaborasi antar-lembaga, serta integrasi data menjadi kunci utama keberhasilan reformasi bansos yang tengah digalakkan pemerintah. Saat ini, Kementerian Sosial bekerja erat dengan BPS untuk klasifikasi desil, Dukcapil untuk verifikasi data kependudukan, serta PPATK untuk memantau aliran dana. Pemerintah juga terus memperbaiki sistem keluhan dan pelaporan masyarakat agar setiap penyimpangan dapat segera ditindak.

Dengan pendekatan yang lebih sistematis, akurat, dan transparan, diharapkan bansos dapat menjadi instrumen pembangunan sosial yang efektif. Reformasi bansos 2025 bukan hanya tentang efisiensi anggaran, melainkan juga tentang upaya membangun masyarakat yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan mandiri. Pemerintah menyakini langkah-langkah ini akan menghasilkan efek jangka panjang berupa penurunan angka kemiskinan, peningkatan kemandirian ekonomi, serta penguatan rasa keadilan sosial di tengah masyarakat.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 tahun 2025, yang berlangsung dari Juli hingga September 2025. Dalam pelaksanaan tahap ini, pemerintah secara tegas memprioritaskan keluarga rentan sebagai penerima utama bantuan guna mengantisipasi dampak ekonomi yang masih dirasakan sebagian kelompok masyarakat akibat fluktuasi harga bahan pokok, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi global.

Keluarga rentan merupakan kelompok yang paling terdampak oleh tekanan sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan ekstrem, pengangguran, hingga keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial RI memastikan bahwa sasaran bantuan difokuskan kepada keluarga-keluarga dalam kategori ini, dengan pendekatan berbasis data yang akurat dan terverifikasi.

Kementerian Sosial memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Melalui sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), proses verifikasi dan validasi terus diperkuat untuk memastikan tidak ada data ganda, fiktif, atau tidak layak. Hasilnya, sekitar 1,9 juta data penerima yang tidak lagi memenuhi syarat telah dicoret dari daftar penerima manfaat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pencoretan ini dilakukan untuk memastikan Bansos hanya diberikan kepada masyarakat paling membutuhkan, khususnya mereka yang masuk dalam Desil 1–4 (kategori sangat miskin hingga rentan).

Sedangkan mereka yang masuk dalam Desil 6–10 dianggap sudah tidak layak menerima bantuan karena telah melebihi batas kategori ekonomi penerima. Mereka dikategorikan sebagai inclusion error, dan alokasi bantuannya dialihkan kepada keluarga yang lebih membutuhkan.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Maman Imanul Haq, mengapresiasi langkah cepat pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, yang telah mencoret nama warga penerima bantuan sosial (Bansos) yang terindikasi terlibat dalam judi online (Judol). Bansos memang harus disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan tidak kepada mereka yang malah menyalahgunakan bantuan tersebut untuk judi, yang jelas merugikan banyak pihak.

Sebelumnya Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa jumlah penerima Bansos yang dicoret pada periode penyaluran triwulan kedua mencapai 228.048 orang, dari total 603.999 keluarga penerima manfaat (KPM) yang terindikasi terlibat judi online, berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Proses pencairan Bansos PKH BPNT akan dilakukan secara bertahap melalui dua jalur utama, yakni bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Penerima yang berhak adalah mereka yang memiliki KTP dan KKS aktif dengan ciri-ciri data tertentu yang sudah tersinkronisasi di sistem Bansos nasional.

Adapun syarat utama untuk bisa masuk ke dalam daftar penerima adalah kepemilikan KTP dan KKS dengan data yang cocok antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sistem bansos yang terhubung melalui SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation).

Peserta dengan data yang valid akan langsung masuk ke tahap verifikasi dan penyaluran oleh bank atau kantor pos sesuai skema wilayah distribusi. Warga yang terdaftar dalam PKH biasanya akan menerima bantuan tunai sesuai komponen seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, atau lansia. Sementara penerima BPNT akan mendapatkan bantuan bahan pangan atau setara uang tunai dengan nilai tetap.

Proses pencairan dilakukan melalui dua skema. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki rekening aktif di bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI, bantuan akan ditransfer langsung ke rekening mereka. Namun, untuk penerima yang belum memiliki akses rekening atau mengalami kendala teknis, penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Dalam kasus ini, penerima diharuskan membawa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat undangan dari petugas pos yang sebelumnya sudah disampaikan oleh pendamping atau petugas sosial.

Bantuan yang diterima meliputi nominal tunai sesuai indeks bansos tahap ketiga, ditambah kemungkinan adanya bantuan tambahan berupa beras 20 kg per bulan, yang saat ini masih disalurkan secara paralel oleh Badan Pangan Nasional. Tidak hanya itu, di beberapa wilayah, pemerintah daerah juga menambahkan bantuan insentif jika penerima terdaftar dalam program perlindungan lainnya seperti PIP atau PBI-JKN yang aktif. Secara umum, total bansos yang diterima KPM bisa berkisar antara Rp600.000 hingga Rp1.400.000, tergantung jenis program dan jumlah anggota keluarga yang terdaftar.

Penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 3 diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap stabilitas sosial dan daya beli masyarakat, khususnya menjelang akhir tahun. Bantuan ini tidak hanya berfungsi sebagai penopang kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan keluarga. Pemerintah berharap melalui keberlanjutan program Bansos ini, angka kemiskinan dan kerentanan sosial dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, program ini diharapkan mampu menjadi jembatan menuju kemandirian keluarga penerima manfaat, di mana penerima diharapkan dapat meningkat taraf hidupnya dan keluar dari kategori miskin seiring waktu.

Ke depan, integrasi bansos dengan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan usaha mikro, dan akses pembiayaan juga akan terus diperkuat. Dengan demikian, bansos tidak hanya menjadi bantuan konsumtif, tetapi juga menjadi pijakan awal untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan berkelanjutan. Melalui PKH dan BPNT tahap 3 yang diprioritaskan untuk keluarga rentan, pemerintah menegaskan komitmennya dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera di tengah tantangan zaman yang terus berkembang.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah terus berupaya memperkuat fondasi kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan zaman. Salah satu langkah terbarunya adalah menerapkan aturan baru dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi lebih produktif dan mandiri dalam jangka panjang.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan pengarahan dan penegasan kepada Program Keluarga Harapan (SDM PKH) bahwa mereka memiliki peran sentral sebagai agen perubahan sosial. Ia mengajak seluruh pendamping untuk melihat tugas mereka bukan sekadar sebagai pekerjaan administratif, melainkan misi kemanusiaan yang berdampak nyata.

“Saudara-saudaraku SDM PKH, kalian bukanlah sekadar petugas lapangan. Kalian adalah penjaga harapan. Kalian adalah sahabat bagi mereka yang terpinggirkan,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menyampaikan bahwa keberhasilan seorang pendamping bukan diukur dari banyaknya data yang dikumpulkan, tetapi dari jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhasil lulus atau graduasi dari ketergantungan pada bantuan sosial menjadi mandiri secara ekonomi.

Gus Ipul juga menekankan bahwa bantuan sosial bersifat sementara, terutama bagi KPM yang berada dalam usia produktif. Maka dari itu, pendamping harus menjadi jembatan menuju pemberdayaan ekonomi, melalui akses pelatihan, bantuan usaha, peningkatan kapasitas, hingga akses pasar.

“Pendamping PKH berperan sebagai fasilitator, motivator, edukator, pelatih, sekaligus pendamping sosial. Fungsi ini harus dijalankan dengan integritas tinggi,” ucapnya.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap dapat mendorong KPM produktif untuk memanfaatkan bantuan sebagai modal awal membangun usaha mandiri atau memasuki dunia kerja. Dalam praktiknya, pelaksanaan aturan ini akan melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta instansi lainnya. Tujuannya adalah menciptakan sinergi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Pada kesempatan yang sama, Kemensos juga menandatangani nota kesepahaman dengan 16 perguruan tinggi di DIY untuk mempercepat penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan sosial.

“Kolaborasi ini dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan sosial,” ujar Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Mira Riyati.

Rektor UGM, Prof dr Ova Emilia, menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan kesiapan UGM melalui Fisipol dan Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat untuk segera merealisasikan program percepatan pengentasan kemiskinan di DIY.

“Semoga dengan sinergi yang telah dibangun dapat semakin memperkuat pengembangan kapasitas sumber daya manusia di negeri yang kita cintai,” kata Ova

*

[edRW]

Jakarta – Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berlangsung lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama. Kebijakan ini mulai diterapkan penuh dalam penyaluran bansos Juni–Juli 2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun.

DTSEN merupakan hasil integrasi dari tiga basis data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan P3KE. Data tersebut telah diverifikasi ulang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan keabsahan dan kelayakan penerima manfaat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa verifikasi data terus dilakukan agar penyaluran lebih akurat.

“Sebanyak 16,5 juta telah diverifikasi, dan sekitar 14,3 juta di antaranya berada pada desil 1 hingga 4 yang menjadi prioritas utama penerima bansos,” ujar Amalia.

Data Kementerian Sosial mencatat, hingga pekan pertama Juli 2025, realisasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai 80 persen, sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menembus 84,7 persen dari total target 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Total anggaran yang sudah dikucurkan sebesar Rp11,93 triliun.

Pencapaian tersebut mendapat apresiasi dari kalangan pengamat ekonomi. Ekonom dari INDEF, Esther Sri Astuti, menilai sistem baru ini meningkatkan efisiensi distribusi bansos.

“Penyaluran yang mencapai di atas 80 persen pada minggu pertama bulan berjalan patut diapresiasi. Itu menunjukkan ada perbaikan di sisi administrasi dan data,” kata Sri.

Penyaluran dilakukan melalui dua jalur utama, yakni bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Pemerintah juga tengah menyelesaikan transisi dari rekening kolektif ke rekening individu guna menghindari penyaluran ganda. Selain itu, bansos seperti BLT Dana Desa dan bantuan permakanan untuk lansia serta penyandang disabilitas telah dicairkan di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.

Upaya digitalisasi sistem bantuan juga terus diperkuat. Pemerintah sedang mengembangkan Digital Public Infrastructure (DPI) guna mempercepat pemutakhiran data dan proses distribusi bansos.

Dengan pemanfaatan data yang terintegrasi serta dukungan teknologi digital, pemerintah optimistis sistem penyaluran bansos ke depan akan semakin transparan, efisien, dan tepat sasaran. Pembaruan data melalui DTKS tidak hanya meningkatkan akurasi penerima manfaat, tetapi juga memperkuat fondasi perlindungan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan rentan di seluruh Indonesia. –

[edRW]

Oleh: Meliana Kede )*

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kesepakatan penurunan tarif impor barang Indonesia ke Amerika Serikat yang kini hanya menjadi senilai 19 persen saja merupakan bentuk hasil negosiasi yang alot dari pemerintah namun nyatanya juga sangat menguntungkan.

Melalui unggahannya di Instagram, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan yang cukup panjang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga keduanya menjalin kata sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara kedua negara ke era baru yang dinilai saling menguntungkan kedua belah pihak.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pemerintah Indonesia dan AS mampu saling memahami kepentingan masing-masing negara, sehingga negosiasi tersebut berhasil menurunkan tarif yamg sebelumnya dari 32 persen, kini menjadi hanya senilai 19 persen saja.

Kepala Negara menyadari bahwa proses negosiasi sejatinya tidak mudah untuk dilakukan, terlebih ketika dirinya mencoba menawar agar angka tarif yang diberlakukan tersebut menjadi lebih rendah lagi, Donald Trump tetap menunjukkan sikap yang cukup keras dalam mempertahankan kesepakatan tersebut.

Presiden Prabowo tetap mengapresiasi bagaimana hasil akhir dari negosiasi yang sudah mereka jalankan karena menilai bahwa kesepakatan itu telah melalui pertimbangan yang matang dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka para pekerja.

Dirinya juga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan penghitungan terhadap semua risiko dan keuntungan, sehingga ekonomi nasional bisa tetap memiliki fondasi yang kuat meskipun di sisi lain, kesepakatan dagang itu membuat produk AS masuk Indonesia tanpa tarif.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menambahkan bahwa pengenaan tarif 19 persen tersebut memberikan berbagai dampak positif, setidaknya terdapat dua keuntungan signifikan bagi Indonesia, yaitu mampu semakin meningkatkan daya saing ekspor dan masuknya investasi asing ke dalam negeri.

Budi melihat bahwa kesepakatan tarif senilai hanya 19 persen tersebut menjadi sebagai yang terendah diantara negara-negara kawasan ASEAN lainnya, sehingga mampu menempatkan produk Indonesia dalam posisi yang strategis untuk semakin meningkatkan aktivitas ekspor ke pasar AS.

Menurutnya, kondisi tersebut juga dapat memacu produsen di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas produk mereka dan sekaligus dapat menyesuaikan dengan standar pasar global.

Budi juga menjelaskan bahwa kebijakan tarif baru tersebut membuka peluang lebih besar untuk memperluas pasar ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Ia berharap kebijakan tarif tersebut bertahan setidaknya hingga Agustus mendatang.

Sebelum adanya kebijakan Trump tersebut, barang impor dari seluruh negara dikenakan tarif yang sama, namun kini setiap negara mendapat tarif berbeda. Hal tersebut memberikan keunggulan kompetitif bagi Indonesia karena memiliki tarif lebih rendah dibanding negara lain. Budi juga menekankan bahwa keunggulan tarif itu akan menarik investasi asing yang membutuhkan basis produksi kompetitif untuk mengekspor ke pasar Amerika Serikat.

Pada kesempatan yang berbeda, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai bahwa meskipun tarif Indonesia dikenakan 19 persen dan AS nol persen, kebijakan tersebut sudah adil dalam perspektif geopolitik.

Ronny menjelaskan bahwa kebijakan perdagangan internasional tidak dapat dinilai hanya melalui angka nominal karena juga mencakup kebijakan geopolitik yang mempertimbangkan keuntungan komparatif setiap negara.

Dirinya menegaskan bahwa reciprocal theory dalam perdagangan internasional tidak selalu berarti kedua pihak memberlakukan tarif yang sama satu sama lain, melainkan berdasarkan keuntungan dan kekurangan yang diterima kedua pihak.

Ronny memandang syarat Indonesia untuk mengimpor produk energi, pertanian, dan pesawat sebagai mekanisme perdagangan yang wajar. Indonesia dinilai tetap diuntungkan karena tidak memiliki industri pesawat sendiri, sehingga ketika tarif produk Boeing dinolkan, maskapai Indonesia dapat membeli pesawat dengan harga yang jauh lebih murah.

Hal serupa terjadi pada impor energi dan produk pertanian seperti gandum, di mana Indonesia memang membutuhkan impor tersebut dan telah lama memasoknya dari Amerika Serikat, Rusia, maupun Ukraina.

Menurut Ronny, kebijakan tarif nol persen dari AS untuk produk-produk yang selama ini diimpor oleh Indonesia justru akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan konsumen domestik.

Harga komoditas yang lebih murah akibat penghapusan tarif akan menurunkan beban biaya produksi, meningkatkan margin keuntungan industri, serta menurunkan harga jual di pasar, sehingga pada akhirnya konsumen turut mendapatkan manfaat ekonomi dari kesepakatan tersebut.

Ronny juga menegaskan bahwa kebijakan tarif 19 persen pada barang ekspor Indonesia justru akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara eksportir yang kompetitif. Dirinya menilai kebijakan tersebut sudah adil karena menguntungkan kedua belah pihak, meskipun di permukaan terlihat tidak seimbang secara ekonomi.

Dalam konteks geopolitik, kebijakan dagang seperti itu bukanlah hal yang baru karena setiap negara memiliki pertimbangan strategis dalam menegosiasikan kepentingannya di pasar global.

Kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump tentang tarif 19 persen untuk ekspor barang Indonesia serta kebijakan nol persen bagi produk AS yang masuk ke Indonesia mencerminkan strategi perdagangan yang terukur. Kesepakatan tersebut dinilai sudah menguntungkan, baik untuk meningkatkan daya saing ekspor maupun memperkuat daya beli dan produktivitas industri nasional. (*)

)*Analis Ekonomi Makro – Sentra Ekonomi Nusantara (SEN)