JAKARTA — Keberhasilan negosiasi Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kebijakan tarif baru mendatangkan banyak keuntungan bagi Indonesia.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut Indonesia memperoleh setidaknya dua manfaat dari pengenaan tarif ekspor ke AS sebesar 19 persen.

“Jadi ini ada dua yang kita dapatkan investasi masuk dan yang kedua ekspor kita meningkat. Jadi daya saing kita juga semakin meningkat,” kata Budi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Budi menegaskan peluang ekspor ke Amerika semakin besar dan Indonesia harus memanfaatkannya dengan optimal.

“Kesempatan untuk ekspor ke Amerika justru sekarang semakin besar, jadi kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Menurut Budi, tarif Trump sebesar 19 persen merupakan yang terendah di kawasan ASEAN.

“Ya kalau misalnya ini kan 19 persen kalau dari ASEAN kan selama ini masih paling rendah ya, Mudah-mudahan terus seperti itu sampai 1 Agustus otomatis begini,” ungkapnya.

Ia menjelaskan sebelum adanya tarif tersebut, AS memberlakukan tarif yang sama kepada semua negara.

Kini, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif karena tarif yang lebih rendah dibanding negara lain.

“Kalau kita mempunyai kelebihan kan berarti ini bisa menarik investasi asing datang,” kata Menteri Budi.

“Investasi asing datang ke Indonesia untuk bisa ekspor ke Amerika,” ujarnya.

Presiden Prabowo melalui akun Instagram @prabowo mengatakan kesepakatan tarif 19 persen itu terbaik bagi Indonesia.

“Saya baru saja melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Presiden Donald Trump,” ucap Kepala Negara.

“Kami sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara kita yang besar,” tulisnya, Rabu (16/7).

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kesepakatan tersebut adil dalam konteks geopolitik.

“Walaupun istilahnya reciprocal theory, tapi reciprocal itu tidak harus bermakna bahwa situ kenakan satu, saya juga kenakan satu,” katanya.

Ronny menambahkan syarat impor energi, pertanian, dan pesawat merupakan mekanisme perdagangan yang wajar karena Indonesia memang belum memproduksi komoditas tersebut sendiri.

“Jadi artinya semua yang kita impor selama ini, kita impor tetap dari Amerika dengan tarif yang nol, sehingga akan lebih murah di Indonesianya,” katanya.

“Akan menguntungkan perusahaan dan konsumen Indonesia,” pungkasnya. (*)

[edRW]

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa kesepakatan tarif impor sebesar 19 persen yang berhasil dicapai bersama dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membawa berbagai macam keuntungan bagi Indonesia.

Melalui akun Instagram @prabowo, Presiden Prabowo menyebut bahwa perjanjian tersebut sebagai sebuah langkah terbaik dalam upaya untuk meningkatkan hubungan dagang kedua negara.

“Saya baru saja melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Presiden Donald Trump,” kata Kepala Negara.

“Kami sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara kita yang besar,” tulis Prabowo.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa pengenaan tarif resiprokal yang hanya 19 persen terhadap barang ekspor Indonesia tersebut memberikan setidaknya dua manfaat penting.

“Jadi ini ada dua yang kita dapatkan investasi masuk dan yang kedua ekspor kita meningkat. Jadi daya saing kita juga semakin meningkat,” ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta.

Budi menegaskan bahwa peluang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat kini menjadi semakin besar.

“Kesempatan untuk ekspor ke Amerika justru sekarang semakin besar, jadi kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Menteri Budi juga mengungkapkan bahwa tarif 19 persen tersebut merupakan yang terendah diantara negara-negara kawasan ASEAN yang lain.

Menurutnya, kebijakan ini diharapkan tetap bertahan hingga jadwal penerapan pada Agustus mendatang.

Budi menyebut tarif rendah tersebut dapat menarik investasi asing masuk ke Indonesia.

“Kalau kita mempunyai kelebihan kan berarti ini bisa menarik investasi asing datang. Investasi asing datang ke Indonesia untuk bisa ekspor ke Amerika,” ujarnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita memandang kebijakan tarif 19 persen bagi Indonesia dan 0 persen bagi AS sudah adil dalam kerangka geopolitik.

“Walaupun istilahnya reciprocal theory, tapi reciprocal itu tidak harus bermakna bahwa situ kenakan satu, saya juga kenakan satu,” ujarnya.

Ronny menekankan impor produk energi, pertanian, hingga pesawat dari AS merupakan kebutuhan Indonesia yang tak dapat diproduksi sendiri.

“Jadi artinya semua yang kita impor selama ini, kita impor tetap dari Amerika dengan tarif yang nol, sehingga akan lebih murah di Indonesianya,” katanya.

Menuurtnya hal ini akan menguntungkan perusahaan dan konsumen Indonesia. (*)

[edRW]

Oleh: Monica Montiro )*

Akhir-akhir ini, ruang digital maupun dunia nyata diwarnai oleh riuhnya wacana “Indonesia Cemas”. Narasi yang semula digagas sebagai bentuk kritik sosial tersebut lambat laun berkembang menjadi gelombang provokasi yang berpotensi menggoyahkan stabilitas. Tak jarang, isu-isu yang muncul tidak bersandar pada data faktual, melainkan dibumbui oleh opini yang penuh muatan emosional. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah tidak tinggal diam. Langkah-langkah peningkatan literasi publik, penguatan komunikasi publik, serta pencegahan disinformasi terus digencarkan sebagai bagian dari komitmen menjaga ketenangan dan nalar sehat masyarakat.

Gerakan #IndonesiaCemas sejatinya mengklaim mewakili keresahan masyarakat terhadap kondisi nasional. Namun dalam banyak aspek, narasi yang dibangun cenderung hiperbolis dan minim rujukan ilmiah. Bahkan, sebagian besar kampanye yang disuarakan di media sosial maupun demonstrasi di jalanan terkesan lebih bersifat agitasi ketimbang edukasi. Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menyampaikan bahwa pola pembentukan narasi yang berbahaya ini sangat rawan disusupi oleh kelompok-kelompok anti-konstitusi. Di sisi lain, pola yang berujung pada aksi jalanan ini bukanlah solusi. Menurutnya, bangsa Indonesia kini justru butuh stabilitas. Habib Syakur dengan tegas menyoroti pentingnya menjaga ketertiban dan kewarasan publik di tengah transisi kekuasaan yang tengah berlangsung.

Dalam iklim demokrasi, kritik tentu dibolehkan. Namun, kritik yang sehat semestinya dibarengi dengan tawaran solusi dan disampaikan melalui forum yang bermartabat. Ketika kritik berubah menjadi agitasi tanpa arah, bukan hanya tidak konstruktif, tapi juga membuka celah bagi kekuatan-kekuatan destruktif yang ingin memecah belah bangsa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini tengah menjalankan pemerintahan dengan visi Indonesia Emas 2045. Proses ini berlangsung dalam koridor hukum yang sah, damai, dan demokratis. Di tengah fase krusial ini, bangsa Indonesia mestinya bersatu untuk mendukung kelancaran kepemerintahan Prabowo-Gibran.

Peneliti dari Centre for Islamic and Ethnic Studies (CIE), Muhammad Chaerul menegaskan bahwa di tengah situasi seperti sekarang, upaya membangun stabilitas nasional semestinya didukung, bukan dirusak oleh mobilisasi massa yang tidak menawarkan solusi nyata. Menurutnya warga negara justru harus mengawal proses transisi menuju pemerintahan agar berjalan mulus, bukan memperkeruhnya dengan narasi emosional yang membingungkan publik.

Masyarakat perlu memahami bahwa setiap fase dalam pemerintahan memiliki tantangan tersendiri, dan stabilitas adalah fondasi utama untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Tanpa stabilitas, program pembangunan, kesejahteraan sosial, dan pemerataan ekonomi akan terhambat, dan pada akhirnya, rakyat sendiri yang dirugikan. Gerakan mahasiswa selalu menjadi elemen penting dalam sejarah bangsa ini. Namun, dalam konteks hari ini, muncul pertanyaan kritis: apakah gerakan mahasiswa masih berangkat dari analisis akademik dan idealisme, atau justru mulai terjebak dalam polarisasi politik?

Seorang aktivis dari Corong Rakyat, Hasan mengatakan bahwa tagar-tagar seperti #IndonesiaCemas tampaknya lebih didorong oleh emosi ketimbang kajian akademik yang seharusnya menjadi ciri utama gerakan mahasiswa. Ia menyoroti bahwa sebagian gerakan kini cenderung kehilangan arah dan identitas, berubah menjadi alat kepentingan politik tertentu. Menurutnya, sejumlah pihak menilai gerakan ini justru terjebak dalam polarisasi politik dan mulai keluar dari identitasnya sebagai kelompok intelektual kampus.

Kekritisan mahasiswa tetap dibutuhkan. Namun, kekritisan yang produktif hanya bisa lahir dari ruang intelektual yang jernih, bukan dari ruang gaduh yang dibangun oleh framing media sosial dan opini viral. Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga telah mengambil langkah serius dalam meningkatkan literasi publik, khususnya literasi digital dan literasi media. Ini bukan semata-mata langkah reaktif, tetapi bagian dari kebijakan strategis jangka panjang untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas, tahan terhadap hoaks, dan tidak mudah terprovokasi.

Program literasi digital yang digagas oleh Kominfo, pelibatan tokoh masyarakat, kampus, hingga komunitas-komunitas literasi, merupakan bentuk nyata dari upaya membangun daya tahan sosial terhadap narasi-narasi destruktif. Literasi publik tidak hanya membuat masyarakat lebih cakap menyaring informasi, tetapi juga mendorong partisipasi publik yang lebih sehat dalam kehidupan demokrasi.

Selain itu, kehadiran forum diskusi publik yang melibatkan pakar, akademisi, dan masyarakat sipil kini mulai digalakkan untuk menyeimbangkan ruang wacana. Pemerintah juga terus membuka kanal komunikasi terbuka agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan tanpa harus melalui cara-cara yang destruktif.

Di tengah kepemerintahan Prabowo-Gibran, kita dihadapkan pada pilihan penting sebagai bangsa: menjadi bagian dari pembangunan yang konstruktif atau larut dalam kegaduhan yang menghambat kemajuan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat literasi, menjaga stabilitas, dan membuka ruang partisipasi yang sehat.

Sudah saatnya kita bersikap dewasa dalam menyikapi isu-isu nasional. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi buruk yang tidak berdasar dan cenderung mendiskreditkan pemerintah. Bangsa ini butuh kerja sama semua elemen untuk maju, bukan saling curiga dan menjatuhkan. Mari kita dukung program-program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran dan jaga semangat persatuan demi Indonesia yang lebih kuat, sejahtera, dan beradab.

)* Pengamat Pemerintahan

[edRW]

Oleh : Herman Firmansyah )*

Dalam beberapa tahun terakhir, isu mengenai rendahnya literasi siswa Indonesia sering kali diangkat dalam berbagai media dengan narasi yang cukup mengkhawatirkan. Judul-judul seperti “Indonesia Cemas”, “Krisis Literasi”, atau “Darurat Membaca” kerap menghiasi pemberitaan dan menyebar di media sosial. Meskipun data dari berbagai survei memang menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa Indonesia masih perlu ditingkatkan, penting bagi kita untuk tidak terjebak dalam narasi provokatif yang justru melemahkan semangat perubahan. Sebaliknya, kita harus membangun optimisme dan kesadaran kolektif untuk memperkuat budaya literasi secara inklusif dan berkelanjutan.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Irwan Akib mengatakan keberhasilan pendidikan hari ini akan sangat menentukan kesiapan generasi muda menghadapi masa depan bangsa. Guru dan murid harus memiliki kesiapan iman yang kuat, yang berakar pada ajaran tauhid. Ajaran tauhid bukan sekadar pengucapan dua kalimat syahadat, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam semangat menuntut ilmu untuk menghapus kebodohan. Pihaknya juga mengingatkan pentingnya etika dalam penggunaan media sosial, menjaga akhlak, serta menjadikan sekolah sebagai pusat pembentukan generasi inovatif, kreatif, dan berakhlak mulia.

Perlu disadari bahwa persoalan literasi bukan hanya persoalan Indonesia semata. Banyak negara berkembang menghadapi tantangan serupa dalam menyetarakan akses pendidikan berkualitas, meningkatkan kompetensi guru, dan membangun ekosistem belajar yang mendukung keterampilan abad ke-21. Oleh karena itu, membingkai kondisi literasi Indonesia secara berlebihan dengan narasi “krisis permanen” justru bisa mematikan inisiatif lokal yang sedang bertumbuh. Di berbagai pelosok negeri, banyak sekolah, guru, komunitas, dan orang tua yang berjuang keras untuk menumbuhkan minat baca anak-anak mereka dengan cara-cara yang kreatif dan kontekstual. Sayangnya, upaya mereka kerap tenggelam di tengah riuhnya wacana pesimistis.

Narasi “Indonesia Cemas” yang terkesan membesar-besarkan kekurangan justru bisa menjadi bumerang. Ia bisa melemahkan rasa percaya diri siswa dan guru, mengerdilkan potensi daerah, serta menciptakan pandangan bahwa pendidikan Indonesia sudah gagal secara sistemik. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks dan penuh harapan. Indeks literasi bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan pendidikan. Kemampuan memahami teks memang penting, namun begitu pula dengan karakter, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan nilai-nilai kebhinekaan yang juga menjadi tujuan pendidikan nasional. Maka, pendekatan yang lebih bijak adalah dengan menjadikan hasil survei sebagai pemicu refleksi dan perbaikan, bukan alat untuk menyebar kecemasan berlebihan.

Penting juga untuk melihat bahwa literasi bukan semata-mata kemampuan membaca buku, tetapi menyangkut kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk untuk memecahkan masalah sehari-hari. Dalam konteks ini, transformasi digital yang sedang berjalan di Indonesia membuka peluang besar untuk memperluas akses dan bentuk literasi. Siswa kini bisa belajar dari video edukatif, podcast, e-book, forum diskusi, dan berbagai platform daring lainnya. Literasi abad ke-21 membutuhkan pendekatan yang adaptif dan kontekstual, bukan sekadar penguasaan teks tertulis.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru mengatakan pihaknya berkomitmen dalam menyambut tantangan bonus demografi 2045 melalui program Pendidikan Karakter Laskar Pandu Satria. Program ini menyasar siswa SMA/SMK dari berbagai kabupaten/kota di Sumsel. Program ini telah mendapat dukungan luas dari orang tua siswa. Mereka menilai kegiatan ini sebagai bentuk perhatian nyata dari pemerintah terhadap masa depan anak-anak.

Di lain, balik kekhawatiran yang kerap dimunculkan, sebenarnya terdapat banyak inisiatif positif yang perlu mendapatkan ruang lebih besar dalam pemberitaan. Gerakan literasi sekolah, pojok baca, perpustakaan digital, komunitas baca mandiri, serta dukungan dari dunia usaha dan organisasi non-profit telah banyak memberikan dampak nyata dalam meningkatkan budaya literasi di tingkat lokal. Pemerintah pun tak tinggal diam. Melalui program Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka, upaya peningkatan kualitas pendidikan semakin diarahkan pada penguatan kompetensi dasar, termasuk literasi. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa, yang pada gilirannya berkontribusi pada meningkatnya minat dan pemahaman siswa terhadap pelajaran.

Tentu saja, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Namun, kita harus tetap percaya bahwa perubahan sedang dan terus berlangsung. Menghadapi tantangan literasi bukan dengan ketakutan dan kegaduhan, tetapi dengan kolaborasi dan optimisme. Kita butuh lebih banyak cerita inspiratif tentang anak-anak di pedalaman yang belajar dengan semangat tinggi, guru-guru yang berinovasi di tengah keterbatasan, serta keluarga yang mulai membangun kebiasaan membaca di rumah. Semua kisah itu merupakan bukti bahwa harapan itu nyata dan layak diperjuangkan bersama.

Akhirnya, marilah kita membangun narasi baru yang lebih sehat dan konstruktif tentang literasi siswa Indonesia. Bukan narasi yang menakut-nakuti atau menyalahkan, melainkan narasi yang mengajak, memberdayakan, dan memberi ruang bagi tumbuhnya semangat belajar sepanjang hayat. Literasi adalah fondasi peradaban, dan membangun peradaban tidak pernah selesai dalam satu generasi. Maka, setiap langkah kecil untuk memperkuat budaya literasi, sekecil apa pun itu, layak diapresiasi dan didorong. Dengan sikap positif dan kerja bersama, bukan tidak mungkin Indonesia akan bangkit sebagai bangsa literat yang tak hanya membaca, tapi juga memahami, mencipta, dan menginspirasi dunia.

)* Pengamat Pendidikan dalam Negeri

JAKARTA — Narasi pesimistis yang digulirkan melalui kampanye “Indonesia Cemas” dinilai sebagai upaya sistematis untuk menciptakan kegaduhan politik dan mencoreng capaian pembangunan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa gerakan seperti “Indonesia Gelap” dan seruan “Kabur Aja Dulu” bukanlah ekspresi murni keresahan rakyat, melainkan rekayasa politik yang disponsori oleh kelompok koruptor.

“Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin,” tegas Prabowo dalam pidatonya.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa narasi krisis yang digaungkan sejumlah pihak justru bertolak belakang dengan kondisi riil bangsa saat ini. Indonesia tengah memasuki era transformasi besar di bawah pemerintahan baru, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang merata dan berkualitas.

“Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya. Kekayaan kita luar biasa, tinggal kita bisa mengelola atau tidak, tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar,” ujar Prabowo.

Pemerintah secara konkret telah mempercepat program-program strategis di sektor pendidikan, mulai dari pembangunan sekolah-sekolah di daerah tertinggal, pelatihan guru, hingga perluasan akses pendidikan tinggi. Kebijakan ini merupakan respons nyata terhadap tantangan jangka panjang, bukan sekadar retorika.

Sementara itu, upaya provokatif seperti aksi bertajuk “Aksi Serentak” yang digalang oleh kelompok tertentu mulai 25–28 Juli mendatang dinilai minim substansi dan berisiko mengganggu stabilitas nasional. Tagar-tagar seperti #IndonesiaCemas dan #IndonesiaMakinGelap yang mereka sebarkan di media sosial dikritik luas karena tidak berdasar dan hanya bersifat agitasi politik.

Aktivis Corong Rakyat, Hasan, menilai bahwa Gerakan mahasiswa semestinya bersandar pada data, bukan hanya narasi gelap penuh pesimisme.

“Kita justru sedang menyongsong pemerintahan baru yang kuat dan sah, kenapa justru dipojokkan dengan narasi yang dibangun oleh elite tertentu?”, tegasnya.

Peneliti CIE, Muhammad Chaerul, turut menegaskan bahwa bangsa ini memerlukan stabilitas untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan.

“Aksi jalanan bukan solusi. Pemerintah saat ini sedang bekerja membangun masa depan melalui pendidikan. Itu yang perlu didukung, bukan diganggu,” tegasnya.

[edRW]

Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjawab segala bentuk kekhawatiran publik dengan pendekatan berbasis data, solusi konkret, dan komunikasi yang konstruktif. Hal ini menyikapi rencana aksi nasional bertajuk “Aksi Serentak” yang digalang oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 25–28 Juli 2025.

Melalui surat instruksi yang ditandatangani oleh Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, aksi tersebut mengusung narasi “Bangsa dalam Krisis” dan menuding bahwa kebijakan pemerintah semakin jauh dari kepentingan rakyat. Namun, narasi ini menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat yang menilai seruan tersebut lebih didasarkan pada sentimen emosional dan opini subjektif ketimbang kajian ilmiah yang obyektif.

Aktivis Corong Rakyat, Hasan, menilai penggunaan tagar-tagar seperti #IndonesiaCemas, #IndonesiaMakinGelap, #IndonesiaTergadaikan, #TolakRUUKUHAP, #JusticeForTomLembong, dan #JasMerahFadliZonk di media sosial justru mencerminkan polarisasi politik yang merusak semangat intelektualisme kampus.

“Gerakan mahasiswa seharusnya berpijak pada data dan kajian. Bukan menjadi corong kepentingan elite tertentu yang belum bisa move on dari hasil Pilpres,” ungkapnya.

Hasan juga menegaskan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam fase optimisme menuju pemerintahan baru yang sah, kuat, dan demokratis. Di saat negara membutuhkan stabilitas dan kolaborasi, justru muncul narasi gelap yang tidak didukung argumen rasional.

Sejalan dengan itu, Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, mengingatkan bahwa aksi-aksi serupa sering menjadi pintu masuk kelompok anti-konstitusi.

“Kita sudah sering melihat pola ini: narasi krisis diciptakan, massa diajak turun ke jalan, lalu muncul wacana delegitimasi pemerintah. Ini bukan murni gerakan moral mahasiswa, tapi agenda politik berkedok idealisme,” tegas Habib Syakur.

Peneliti Center for Inclusive Engagement (CIE), Muhammad Chaerul, turut menyampaikan bahwa BEM SI semestinya berperan sebagai mitra kritis yang membangun, bukan menjadi aktor disrupsi. Menurutnya, di tengah transisi menuju pemerintahan Prabowo-Gibran, justru dibutuhkan dukungan moral dan sosial demi menjaga kesinambungan pembangunan nasional.

Pemerintah menyatakan akan terus terbuka terhadap kritik, namun menolak segala bentuk agitasi yang menyesatkan publik. Indonesia tidak sedang cemas, melainkan sedang bekerja. Pemerintah hadir dengan data, solusi, dan arah pembangunan yang jelas demi masa depan bangsa yang inklusif, adil, dan berdaulat.

[ed]

Oleh: Yohana Mabel *)

Di tengah upaya percepatan pembangunan di Papua yang tengah dijalankan secara masif oleh pemerintah, ancaman kelompok separatis bersenjata seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) masih menjadi tantangan nyata. Kelompok ini, dengan berbagai dalih, terus menyebar ketakutan di tengah masyarakat, menghambat proses pembangunan, dan mencoba memutar balik semangat kebersamaan yang sedang tumbuh di tanah Papua.

Ancaman terbaru yang dilayangkan oleh OPM kepada para pejabat daerah Papua merupakan bagian dari propaganda yang selama ini menjadi senjata utama kelompok ini. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, menyampaikan bahwa ancaman-ancaman tersebut tidak perlu direspons secara berlebihan karena bersifat provokatif dan tidak mencerminkan kekuatan nyata. Bagi pemerintah dan aparat, fokus utama tetap pada perlindungan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan.

Kelompok OPM selama ini sering mengklaim diri sebagai wakil suara rakyat Papua. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang sangat berbeda. Masyarakat dari berbagai penjuru Papua, termasuk tokoh agama, pemuda, dan adat, telah menyatakan penolakan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ini. Mereka tidak lagi melihat OPM sebagai penyambung aspirasi, melainkan sebagai sumber utama penderitaan yang selama ini mereka alami.

Tokoh masyarakat dari Kabupaten Puncak, Yonas Waker menilai bahwa perjuangan OPM hanya mewakili kepentingan elit tertentu yang tidak pernah merasakan langsung penderitaan rakyat di lapangan. Ia menyebut bahwa rakyat kecil menjadi korban utama dari konflik bersenjata yang diciptakan oleh OPM. Ketika suara tembakan terdengar, rakyatlah yang harus lari meninggalkan rumah, kehilangan anggota keluarga, dan hidup dalam ketidakpastian. Inilah potret nyata yang terjadi akibat ulah kelompok tersebut.

Kekerasan yang dilakukan OPM bukan hanya merusak secara fisik, tetapi juga meruntuhkan tatanan sosial dan psikologis masyarakat. Gereja-gereja yang selama ini menjadi tempat berlindung dan penguatan spiritual bagi rakyat Papua pun ikut bersuara. Pendeta Markus Kobak dari Pegunungan Tengah menilai bahwa tindakan OPM bertentangan dengan nilai-nilai agama yang mengajarkan perdamaian. Menurutnya, tidak ada pembenaran atas pembunuhan dan kekerasan terhadap sesama manusia, apalagi terhadap saudara sebangsa.

Generasi muda Papua pun tidak tinggal diam. Mereka menyadari bahwa masa depan yang damai dan produktif hanya bisa diraih jika Papua bebas dari konflik dan kekerasan. Ketua Pemuda Intan Jaya, Elisabet Sondegau menegaskan bahwa pemuda Papua ingin maju bersama anak-anak muda lain di Indonesia. Harapan mereka sederhana, yaitu dapat mengenyam pendidikan dengan tenang, bekerja, dan berkontribusi bagi kampung halaman, tanpa harus takut dijadikan alat oleh kelompok separatis.

Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat vital. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen kuat membangun Papua secara menyeluruh; tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kebijakan pembangunan yang diluncurkan merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadikan Papua sebagai bagian integral dari pertumbuhan nasional.

Namun, segala bentuk pembangunan akan sulit tercapai jika masih ada kelompok yang terus-menerus menciptakan instabilitas. Propaganda yang disebarkan oleh juru bicara OPM, Sebby Sambom, termasuk pernyataan bahwa pemerintah Indonesia telah merampas sumber daya Papua, tidak berdasarkan pada fakta yang utuh. Pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi yang sedang berlangsung justru menunjukkan komitmen negara untuk mengembalikan hasil kekayaan alam Papua kepada masyarakatnya sendiri melalui akses jalan, fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan bantuan sosial.

Narasi yang dibangun OPM seolah-olah pemerintah menjadi penyebab utama konflik bersenjata, padahal data di lapangan menunjukkan sebaliknya. Aksi bersenjata yang dilakukan OPM-lah yang menjadi akar dari pengungsian warga sipil, trauma kolektif, dan lumpuhnya aktivitas ekonomi serta pendidikan di banyak wilayah. Seruan mereka untuk melakukan perundingan di bawah fasilitasi lembaga internasional pun patut dicermati sebagai bagian dari upaya memperluas legitimasi kelompoknya di mata dunia, meskipun secara nyata mereka tidak mewakili kehendak rakyat Papua secara menyeluruh.

Pemerintah tetap membuka ruang bagi rekonsiliasi. Hal ini tercermin dalam pernyataan Kapuspen TNI, Mayjen Kristomei bahwa mantan anggota OPM yang ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi akan disambut dengan tangan terbuka. Ini menunjukkan pendekatan yang tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga inklusif dan humanis. Pemerintah memahami bahwa banyak dari mereka yang bergabung dengan kelompok separatis karena tekanan atau keterbatasan informasi. Dengan pembinaan dan reintegrasi, mereka bisa menjadi bagian dari pembangunan Papua yang damai.

Kini, suara masyarakat Papua sudah sangat jelas, bahwa mereka menolak kekerasan dan ingin hidup damai. Masyarakat Papua ingin masa depan tanpa peluru dan pengungsian. Masyarakat ingin tumbuh bersama dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Suara ini harus terus didukung, dijaga, dan dilindungi oleh semua elemen bangsa.

Mewaspadai OPM bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh bangsa untuk memastikan bahwa tidak ada ruang bagi kekerasan dan disintegrasi di tanah yang kaya akan budaya, alam, dan potensi seperti Papua. Mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan Papua adalah langkah nyata untuk memastikan bahwa masa depan wilayah ini bukan ditentukan oleh suara senjata, melainkan oleh kerja sama dan harapan.

*) Aktivis Sosial Papua

Papua Tengah – Langkah tegas aparat keamanan kembali membuahkan hasil dalam menegakkan hukum di wilayah Papua. Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz berhasil menangkap Male Telenggen, salah satu tokoh penting kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), di Kampung Wuyuneri, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, pada Sabtu (19/7/2025). Penangkapan dilakukan tanpa perlawanan, dan Male kini diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, menjelaskan bahwa operasi penangkapan berjalan lancar di lokasi persembunyian Male, sebuah honai di wilayah pegunungan. “Hingga saat ini Male Telenggen dalam pengamanan di Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut,” ujar Faizal.

Menurut Faizal, penangkapan tersebut merupakan bagian dari rangkaian operasi penindakan terhadap kelompok separatis bersenjata yang kerap menebar ancaman dan kekerasan. Ia menyebut bahwa Male termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang telah lama diburu karena keterlibatannya dalam berbagai aksi kriminal bersenjata.

“Male Telenggen merupakan DPO yang terlibat dalam dua kasus pembunuhan,” tegas Faizal.

Aparat mencatat keterlibatan Male dalam dua aksi pembunuhan yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Pada 15 Agustus 2024, ia terlibat dalam penyerangan yang menewaskan seorang prajurit TNI di Sport Center, Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme. Selain itu, pada 12 Juli 2025, ia juga terlibat dalam pembunuhan warga sipil bernama Edi Hermanto di Pasar Sentral, Kota Mulia.

“Penangkapan ini bagian dari upaya menindak kelompok bersenjata yang selama ini meresahkan warga,” tambah Faizal.

Penindakan ini menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir dan tidak akan membiarkan kekerasan di Papua terus berlangsung. Upaya berkelanjutan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di wilayah rawan konflik ini dinilai krusial dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara dan supremasi hukum. (^)

Di tengah kompleksitas situasi geopolitik dunia yang terus berkembang, Indonesia memposisikan program kemandirian pangan dan energi sebagai prioritas strategis nasional. Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memperkuat sektor pertanian dan energi terbarukan, sebagai bagian dari transformasi ekonomi menuju kemandirian dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

Transformasi ekonomi Indonesia melalui program swasembada pangan dan energi merupakan wujud nyata dari cita-cita kemandirian bangsa yang telah lama didambakan sejak era kemerdekaan. Program strategis ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga menghidupkan kembali semangat berdikari yang menjadi fondasi kedaulatan nasional Indonesia.

Dalam konteks kemandirian bangsa, swasembada pangan dan energi menjadi pilar utama yang menentukan kemampuan Indonesia untuk berdiri tegak di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Swasembada bukan tujuan jangka pendek, tetapi fondasi kemandirian nasional. Pemerintah terus membangun visi jangka panjang yang mencakup ketahanan logistik, kedaulatan ekonomi, dan stabilitas nasional. Perspektif ini menegaskan bahwa program swasembada harus dipahami sebagai investasi strategis untuk generasi mendatang.

Peter Abdullah, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, memberikan perspektif mendalam mengenai pentingnya transformasi struktural ini bagi masa depan bangsa Indonesia.

Menurut Peter Abdullah, upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan nasional, baik dalam situasi damai maupun krisis global. Pandangan ini menegaskan bahwa program swasembada bukan sekadar target produksi, melainkan investasi jangka panjang untuk stabilitas negara.

Ketahanan pangan dan energi bukan semata isu ekonomi, melainkan bagian dari pertahanan negara. Dalam konteks ini, pemerintah mendorong penguatan sektor domestik agar Indonesia tidak bergantung pada impor dalam kondisi darurat. Strategi ini menjadi semakin relevan mengingat berbagai gejolak geopolitik yang kerap mempengaruhi rantai pasokan global. Peter Abdullah melihat upaya ini sebagai momentum penting untuk mengubah paradigma pembangunan yang selama ini terlalu bergantung pada sektor ekstraktif dan impor.

Fokus pada transformasi ekonomi ini tidak hanya bertujuan mencapai swasembada, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih resilient dan inklusif. Dengan memperkuat fondasi domestik, Indonesia diharapkan dapat mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan shock ekonomi eksternal.

Peningkatan produktivitas menjadi fokus utama dalam roadmap swasembada nasional. Pemerintah mulai membenahi sistem insentif agar petani memperoleh keuntungan yang layak, sekaligus menarik generasi muda kembali ke sektor pertanian. Langkah ini dipandang krusial mengingat tantangan regenerasi yang dihadapi sektor pertanian Indonesia.

Pemerintah mengedepankan keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi konsumen dan pendapatan yang memadai bagi petani. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat perdesaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata.

Dukungan terhadap komoditas unggulan seperti beras terus diperkuat dalam program swasembada nasional. Pemerintah melihat potensi besar untuk mencapai swasembada, mengingat kapasitas panen Indonesia yang lebih tinggi dibanding negara-negara maju. Optimisme ini didukung oleh kondisi geografis dan iklim Indonesia yang sangat mendukung aktivitas pertanian sepanjang tahun

Proyek swasembada tidak hanya dinilai dari besaran lahan, namun dari kemampuan manajemen, efisiensi produksi, dan kepastian harga. Pemerintah mulai merancang kebijakan terintegrasi berbasis data untuk memastikan pencapaian target yang realistis dan berkelanjutan.

Dengan perubahan pendekatan, termasuk reformasi sistem pertanian dan tata niaga, pemerintah meyakini bahwa target swasembada dapat dicapai dalam jangka menengah. Reformasi ini meliputi modernisasi teknologi pertanian, perbaikan infrastruktur, dan penguatan kelembagaan petani.

Abdullah juga menekankan pentingnya reformasi tata niaga yang dapat memutus mata rantai tengkulak yang merugikan petani. Sistem distribusi yang lebih efisien dan transparan diharapkan dapat memberikan harga yang lebih adil bagi produsen sekaligus konsumen.

Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari pencapaian target produksi, melainkan dari kemampuan Indonesia membangun sistem pangan dan energi yang mandiri, berkelanjutan, dan resilient terhadap berbagai tantangan global. Dengan komitmen yang kuat dan implementasi yang konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang benar-benar berdaulat dalam sektor pangan dan energi.

Pemerintah tentu saja menyadari bahwa bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya sendiri, terutama pangan sebagai hak asasi manusia dan energi sebagai penggerak pembangunan. Transformasi ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana petani dan pelaku usaha kecil mendapat perlindungan dan pemberdayaan yang layak.

Melalui penguatan sektor domestik, Indonesia berupaya membangun ekonomi yang tidak mudah terguncang oleh tekanan eksternal, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Keberhasilan program ini akan menjadi bukti konkret bahwa Indonesia mampu mewujudkan kemandirian ekonomi sebagai perwujudan dari kemandirian bangsa yang sesungguhnya, dimana setiap warga negara dapat merasakan manfaat pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

—

Writer : Reenee WA (Economic and Foreign Policy Observer / Former Journalist)

Editor : Agush A. Apituley

Jakarta – Pemerintah terus memastikan program swasembada pangan dan energi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian bangsa di tengah dinamika global yang penuh gejolak.

Langkah ini mencerminkan komitmen kuat dalam memperkuat fondasi ketahanan nasional, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.

Di saat berbagai negara menghadapi krisis rantai pasok dan lonjakan harga komoditas, Indonesia memilih memperkuat kemampuan domestik agar tidak tergantung pada impor, terutama dalam kondisi darurat.

Peter Abdullah, Ekonom dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, menyampaikan bahwa program swasembada merupakan pondasi bagi kemandirian bangsa.

“Swasembada pangan dan energi bukan sekadar isu ekonomi, tapi juga menyangkut pertahanan negara. Pemerintah ingin memastikan Indonesia tidak bergantung pada impor dalam kondisi darurat,” kata Peter saat wawancara dengan sebuah stasiun Radio di Jakarta.

Menurut Peter, pemerintah telah menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat sektor pertanian dan energi terbarukan sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.

Salah satu fokus utama adalah peningkatan produktivitas melalui perbaikan sistem insentif bagi petani.

“Pemerintah tengah membenahi struktur insentif agar petani memperoleh keuntungan yang layak. Ini juga bertujuan menarik kembali generasi muda ke sektor pertanian,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan proyek swasembada tidak hanya dilihat dari luas lahan yang dikelola, tetapi dari efektivitas manajemen, efisiensi produksi, dan kepastian harga. Untuk itu, pemerintah mulai merancang kebijakan terintegrasi berbasis data sebagai fondasi pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Peter juga menyoroti pentingnya keseimbangan harga dalam kebijakan ini. Pemerintah disebutnya berupaya menjaga harga terjangkau bagi konsumen, namun tetap memastikan pendapatan petani berada di level yang memadai.

“Langkah ini akan meningkatkan daya beli masyarakat perdesaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

Dukungan terhadap komoditas strategis seperti beras pun terus diperkuat. Menurut Peter, dengan kapasitas panen yang dimiliki Indonesia, potensi untuk mencapai swasembada jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa target jangka menengah untuk swasembada bukan hal yang mustahil.

“Pemerintah kini berpikir jangka panjang. Swasembada bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini, melainkan menjadi fondasi untuk membangun kedaulatan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional ke depan,” tutup Peter. []