Jakarta, — Pemerintah terus mengakselerasi transformasi struktural menuju kemandirian bangsa melalui penguatan sektor pangan dan energi. Upaya ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional, baik dalam masa damai maupun menghadapi ketidakpastian global yang kian kompleks.

Ekonom dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Peter Abdullah, menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi merupakan prioritas yang tak bisa ditunda jika Indonesia ingin memiliki ketahanan jangka panjang.

“Upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan nasional. Ini berlaku bukan hanya dalam situasi normal, tapi juga dalam menghadapi krisis global yang makin sering terjadi,” ujarnya.

Peter menambahkan bahwa keseriusan pemerintah tampak dari berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan energi terbarukan.

Ini merupakan bagian dari visi besar transformasi ekonomi nasional, yang bertujuan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

“Pemerintah saat ini menunjukkan keseriusan dalam memperkuat sektor pertanian dan energi terbarukan. Ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menyiapkan fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan ramah lingkungan,” jelas Peter.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program swasembada tidak bisa semata-mata diukur dari besaran lahan atau volume produksi.

Menurutnya, kualitas manajemen, efisiensi distribusi, dan kepastian harga bagi petani dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan jangka panjang.

“Pemerintah mulai merancang kebijakan terintegrasi yang berbasis data, dari hulu ke hilir. Ini penting untuk memastikan ekosistem pangan dan energi yang efisien dan berkelanjutan. Ke depan, pengelolaan harus makin profesional, transparan, dan tepat sasaran,” tegas Peter.

Dalam pandangannya, swasembada bukanlah proyek instan melainkan bagian dari visi jangka panjang untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi.

Ia menilai bahwa pendekatan strategis ini akan memperkuat ketahanan logistik, menjaga stabilitas nasional, dan membangun kemandirian di tengah gejolak ekonomi global.

“Swasembada bukan tujuan jangka pendek, tetapi fondasi kemandirian nasional. Pemerintah tengah membangun sistem yang kokoh dan berkelanjutan untuk menopang stabilitas bangsa di masa depan,” tutup Peter.

Melalui berbagai program pembangunan infrastruktur pertanian, perluasan bioenergi, dan investasi dalam teknologi produksi, pemerintah optimistis mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdiri di atas kekuatan sendiri berdaulat, berdaya saing, dan mandiri. []

Jakarta — Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi dinilai sebagai langkah strategis yang memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika global.

Hal ini disampaikan oleh Ekonom dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Peter Abdullah, yang menegaskan pentingnya swasembada sebagai bagian integral dari visi jangka panjang bangsa.

Menurut Peter, kebijakan pemerintah dalam mendorong kemandirian sektor pangan dan energi bukan sekadar upaya ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek pertahanan negara.

“Ketahanan pangan dan energi adalah bagian dari sistem pertahanan nasional, bukan hanya masalah pasar dan produksi. Dalam situasi krisis global, negara yang mandiri akan lebih tangguh dalam menjaga kestabilan sosial dan ekonomi,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Peter, telah menunjukkan keseriusan melalui langkah-langkah konkret, seperti penguatan sektor pertanian, pengembangan energi terbarukan, serta perbaikan ekosistem produksi dalam negeri.

Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan arah transformasi ekonomi nasional yang mengedepankan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

“Transformasi pertanian bukan hanya soal perluasan lahan, tetapi juga efisiensi produksi, pembenahan sistem insentif, dan penguatan manajemen. Pemerintah mulai merancang kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data agar petani memperoleh kepastian harga dan keuntungan yang layak,” jelasnya.

Peter juga menyoroti pentingnya menarik kembali generasi muda ke sektor pertanian, yang selama ini mengalami penurunan partisipasi.

“Peningkatan produktivitas pertanian hanya bisa dicapai jika sektor ini kembali menarik bagi generasi muda. Itu artinya, harus ada insentif yang memadai, akses pembiayaan yang mudah, dan jaminan keberlanjutan,” tambahnya.

Dalam konteks harga, pemerintah dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen.

Peter menyebut kebijakan ini sebagai strategi ganda yang akan memberikan dampak ganda pula: daya beli masyarakat tetap terjaga, dan pendapatan petani meningkat.

“Keseimbangan harga adalah kunci. Jika petani untung, desa hidup. Jika desa hidup, ekonomi nasional tumbuh dari bawah,” katanya.

Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap komoditas strategis seperti beras juga semakin diperkuat.

Berdasarkan data produksi, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada beras, bahkan melebihi beberapa negara maju dalam hal kapasitas panen. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa proyek swasembada tidak boleh hanya berfokus pada ekspansi lahan.

Pihaknya juga optimistis bahwa target swasembada dapat dicapai dalam jangka menengah apabila reformasi sektor pertanian dan tata niaga berjalan konsisten.

Perubahan pendekatan yang lebih terintegrasi dinilai sebagai faktor penentu keberhasilan jangka panjang.

“Swasembada bukan target jangka pendek. Ini adalah fondasi dari kemandirian nasional. Pemerintah tampak memahami bahwa pembangunan ketahanan logistik, kedaulatan ekonomi, dan stabilitas nasional adalah satu kesatuan visi yang tidak bisa dicapai secara instan,” tegasnya.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai mengintegrasikan berbagai instrumen kebijakan, termasuk subsidi pupuk yang tepat sasaran, revitalisasi lahan, dan peningkatan akses petani terhadap teknologi pertanian modern.

Dengan pendekatan tersebut, ia menilai bahwa program swasembada bisa memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif.

“Pemerintah berada di jalur yang benar. Sekarang yang dibutuhkan adalah keberlanjutan kebijakan, pengawasan pelaksanaan di lapangan, dan kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah,” tutup Peter. []

Jakarta — Pemerintah Indonesia tengah memacu transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan energi domestik. Strategi ini diharapkan menjadi pondasi bagi tercapainya kemandirian bangsa di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat.

Peter Abdullah, Ekonom dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, menilai kebijakan swasembada pangan dan energi merupakan langkah jangka panjang yang strategis.

“Ketahanan pangan dan energi adalah elemen vital dari ketahanan nasional. Bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal pertahanan negara,” katanya.

Menurutnya, pemerintah tengah membangun sistem yang mampu menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan dan energi bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam menghadapi situasi darurat. Ini mencakup reformasi sektor pertanian, peningkatan efisiensi produksi, serta pengembangan energi terbarukan secara masif.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada kesejahteraan petani sebagai aktor utama dalam sistem pangan nasional. Melalui perbaikan sistem insentif dan kebijakan harga yang adil, diharapkan sektor pertanian kembali diminati oleh generasi muda.

“Langkah ini sangat penting untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dari desa,” ujar Peter.

Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat komoditas unggulan, seperti beras. Dengan kapasitas produksi yang besar dan potensi panen yang tinggi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan swasembada beras dalam waktu dekat.

Peter menekankan bahwa proyek swasembada tidak boleh hanya dilihat dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas pengelolaan.

“Kebijakan harus berbasis data, memperhatikan manajemen produksi dan kepastian harga. Pemerintah sudah mulai mengarah ke sana,” jelasnya.

Transformasi ini juga melibatkan pembangunan infrastruktur logistik dan distribusi, serta penataan ulang tata niaga agar lebih efisien dan berpihak pada produsen lokal.

Visi jangka panjang pemerintah mencakup kedaulatan ekonomi, stabilitas nasional, dan penguatan ketahanan logistik.

“Ini adalah investasi untuk masa depan. Dengan konsistensi kebijakan, Indonesia bisa mencapai swasembada yang bukan hanya simbolis, tapi benar-benar menopang kemandirian bangsa,” tutup Peter. []

Jakarta — Pemerintah terus mendorong upaya strategis dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat ketahanan nasional, baik dalam situasi normal maupun menghadapi potensi krisis global di masa depan.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Peter Abdullah, menegaskan bahwa isu pangan dan energi tidak lagi sebatas persoalan ekonomi, melainkan telah menjadi bagian dari strategi pertahanan negara.

“Dalam kondisi darurat, seperti krisis geopolitik atau bencana, ketergantungan terhadap impor sangat berisiko. Karena itu, pemerintah kini fokus memperkuat sektor domestik,” ujarnya dalam dialog dengan salah satu stasiun radio di Jakarta.

Menurut Peter, pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui berbagai langkah konkret, seperti pengembangan energi terbarukan, revitalisasi pertanian, dan perbaikan sistem insentif bagi petani.

Salah satu upaya utama adalah mendorong peningkatan produktivitas pertanian dengan memberikan insentif yang layak. Hal ini juga diharapkan dapat menarik generasi muda untuk kembali menekuni sektor pertanian.

Pemerintah juga terus menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi konsumen dan pendapatan yang adil bagi produsen. Strategi ini dinilai efektif dalam memperkuat daya beli masyarakat perdesaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Peter menambahkan, dukungan terhadap komoditas strategis seperti beras terus diperkuat.

“Kapasitas panen kita jauh lebih tinggi dibanding negara-negara maju. Potensi swasembada beras sangat realistis,” katanya.

Ke depan, pendekatan terhadap swasembada akan lebih terintegrasi. Pemerintah mulai menyusun kebijakan berbasis data, memperhatikan efisiensi produksi, dan memastikan keberlanjutan harga di tingkat petani.

Proyek swasembada tidak hanya dinilai dari luas lahan, melainkan dari kualitas manajemen dan kepastian hasil.

Dengan reformasi menyeluruh terhadap sistem pertanian dan tata niaga, pemerintah optimistis target swasembada dapat tercapai dalam jangka menengah.

“Ini bukan tujuan jangka pendek, melainkan fondasi kemandirian nasional yang akan menopang stabilitas dan kedaulatan negara ke depan,” tutup Peter. []

Oleh: Grasella Wandama )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam mendorong pembangunan merata di wilayah timur Indonesia, salah satunya melalui kebijakan strategis pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Papua kini menjadi salah satu fokus utama, terutama dengan masuknya investasi sektor pertambangan, khususnya nikel, yang dinilai mampu mendorong kemajuan infrastruktur, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dukungan terhadap kebijakan pemerintah ini datang dari berbagai elemen, termasuk para tokoh adat yang selama ini menjadi representasi aspirasi masyarakat lokal. Salah satunya adalah Ondoafi Besar Tanah Tabi, Roliyanus Tapatkeding, yang menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah menghadirkan industri nikel di wilayah Papua, khususnya di Raja Ampat.

Ondoafi/Tokoh Adat Papua, Roliyanus Tapatkeding, mengatakan kehadiran industri nikel membawa harapan baru bagi pembangunan Papua, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur yang selama ini masih menjadi persoalan mendasar. Banyak jalan dan jembatan di wilayah Raja Ampat dan sekitarnya mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian segera.

Kehadiran industri nikel juga diyakini mampu membuka peluang besar bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tingkat pengangguran yang masih tinggi, khususnya di kalangan anak-anak muda Papua, menjadi kekhawatiran yang selama ini belum terselesaikan secara tuntas. Dengan masuknya investasi nikel, masyarakat berharap akan tersedia banyak lapangan kerja yang mampu meningkatkan pendapatan harian mereka secara langsung.

Persoalan sosial seperti keterlantaran anak-anak pun menjadi salah satu perhatian besar di wilayah tersebut. Keberadaan industri yang bertanggung jawab dipandang sebagai peluang untuk mendukung program sosial dan kesejahteraan, termasuk pendidikan, perlindungan anak, dan kesehatan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keterlibatan masyarakat adat menjadi poin penting yang tidak bisa diabaikan. Ondoafi Roliyanus Tapatkeding menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam setiap tahapan pembangunan, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pendekatan yang terbuka dan partisipatif akan memperkuat kepercayaan publik serta mencegah potensi konflik sosial.

Proses perekrutan tenaga kerja di proyek-proyek pertambangan, menurutnya, harus memberikan prioritas kepada pemuda lokal. Langkah ini akan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta memperkuat peran orang asli Papua dalam proses pembangunan di tanah mereka sendiri. Komitmen untuk menjadikan warga lokal sebagai bagian dari aktor utama pembangunan adalah bentuk penghormatan terhadap hak adat dan jati diri masyarakat Papua.

Sementara itu, dari sisi kebijakan nasional, pemerintah terus menggalakkan pendekatan pembangunan yang berbasis keadilan sosial. Presiden dan jajaran kementerian teknis telah menegaskan bahwa daerah penghasil sumber daya alam seperti Papua harus mendapatkan manfaat maksimal dari setiap aktivitas industri yang dilakukan di wilayahnya.

Kebijakan hilirisasi industri nikel juga membuka peluang strategis bagi Papua. Dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, pemerintah mendorong pengolahan di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Hal ini memberikan dampak positif dalam bentuk lapangan kerja baru, tumbuhnya usaha kecil-menengah di sekitar kawasan industri, dan peningkatan pendapatan daerah.

Pengawasan yang ketat tetap diperlukan agar aktivitas tambang tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan alam Papua menjadi kunci utama agar manfaat tambang nikel bisa dirasakan generasi sekarang dan mendatang. Peran masyarakat adat dan tokoh lokal sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pemerintah daerah diharapkan mampu menyelaraskan arah pembangunan dengan kekayaan karakteristik budaya, lingkungan, dan potensi ekonomi setempat. Papua memiliki kekuatan besar dalam sumber daya alam dan manusia. Keunggulan tersebut harus dikelola dengan bijak agar tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga membangun fondasi kehidupan sosial yang adil dan bermartabat. Langkah ini sangat strategis agar masyarakat Papua tidak hanya menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam transformasi ekonomi daerah.

Selain itu, seluruh aktivitas pertambangan harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup. Komitmen terhadap reklamasi lahan pascatambang, pengelolaan limbah, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengawasan lingkungan perlu menjadi bagian integral dari kontrak kerja sama. Upaya ini penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di Papua dalam jangka panjang.

Suara dukungan dari Ondoafi Roliyanus Tapatkeding merupakan cerminan semangat kolaboratif antara masyarakat adat dan pemerintah. Pendekatan positif dan terbuka seperti ini mencerminkan kesiapan rakyat Papua untuk ikut terlibat dalam setiap upaya pembangunan nasional. Tidak hanya sekadar menerima hasil, masyarakat ingin menjadi bagian dari proses dan solusi untuk mewujudkan Papua yang lebih maju.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan dunia usaha, pembangunan Papua dapat diarahkan pada jalur yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pengelolaan tambang nikel secara adil dan berkelanjutan menjadi peluang besar untuk menjadikan Papua sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional di kawasan timur.

Visi besar “Papua Maju” bukan lagi sekadar jargon pembangunan, melainkan cita-cita kolektif yang tengah diperjuangkan oleh seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat adat seperti yang diwakili oleh Ondoafi Roliyanus Tapatkeding. Keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat dan pelibatan aktif masyarakat lokal akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan Papua yang lebih adil, mandiri, dan sejahtera.

*) Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Papua – Ondoafi atau Tokoh adat Papua, Roliyanus Tapatkeding, menyampaikan apresiasinya dan dukungannya terhadap pengelolaan tambang nikel yang dilakukan secara berkelanjutan di tanah Papua. Ia menilai bahwa pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab dapat membawa dampak positif yang besar bagi masyarakat Papua, terutama dalam mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah.

“Saya atas nama Ondoafi Besar tanah tabi, Roliyanus Tapatkeding, memberikan dukungan besar kepada Pemerintah Pusat dengan masuknya infrastruktur nikel ke Papua, yaitu Papua Barat, dengan membantu kami infrastruktur jalan jembatan yang sedang rusak. Ini bisa membantu untuk masuknya nikel untuk membantu perbaikan jalan rusak, jembatan, dan anak-anak terlantar yang begitu banyak di Papua, khususnya Raja Ampat”, kata Roliyanus Tapatkeding.

Roliyanus Tapatkeding mengatakan bahwa kehadiran industri tambang nikel yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat lokal dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam setiap tahapan kegiatan pertambangan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Selain itu, Roliyanus Tapatkeding juga mengatakan bahwa pengelolaan tambang nikel tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga mengurangi angka pengangguran dan mendorong peningkatan pendapatan daerah.

“Jadi bisa membantu kami untuk mengurangi pengangguran di Raja Ampat. Dengan masuknya nikel ini, perkembangan nikel ini, kami sangat memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Pusat.

Kami mengharap segera, perkembangan nikel ini segera masuk di Papua Barat supaya kami bisa mengusul anak-anak kami bisa masuk kerja, dan mereka ada pendapatan daerah atau pendapatan perhari”, ujarnya.

Pihaknya akan terus mendukung dan mengapresiasi pemerintah untuk menyukseskan program pengelolaan tambang nikel yang akan memberikan dampak positif signifikan bagi masyarakat Papua, pungkasnya.

“Maka itu saya sangat apresiasi, mendukung betul Pemerintah Pusat dalam hal itu perkembangan nikel, yang masuk di Raja Ampat, Papua Barat. Saya sebagai Ondoafi, tanah tabi, atas nama Roliyanus Tapatkeding, mengucap terima kasih”, jelas Roliyanus Tapatkeding.

Dukungan tokoh adat seperti Roliyanus Tapatkeding menunjukkan bahwa masyarakat Papua siap berkontribusi dalam pembangunan nasional, selama hak-hak mereka dihargai dan aspirasi mereka diakomodasi dalam setiap proses pembangunan, termasuk sektor pertambangan.

Raja Ampat – Aktivitas pertambangan nikel yang dikelola secara bertanggung jawab di wilayah Raja Ampat, Papua Barat telah membawa dampak positif bagi pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ondoafi atau Tokoh Adat Papua, Roliyanus Tapatkeding mengatakan dengan adanya tambang nikel di Raja Ampat telah memberikan kemajuan infrastruktur dari pembangunan jalan hingga jembatan.

“Saya memberikan dukungan besar kepada Pemerintah Pusat dengan masuknya inftastruktur nikel ke Papua, yaitu Papua Barat, dengan membantu kami Infrastruktur jalan jembatan yang sedang rusak,” ujar Roliyanus.

Dengan adanya infrastruktur yang baik dapat membantu masyarakat sekitar serta menambah lapangan pekerjaan.

“Ini bisa membantu untuk masuknya nikel untuk membantu perbaikan jalan rusak, jembatan, dan anak-anak terlantar yang begitu banyak di Papua, khususnya Raja Ampat. Jadi bisa membantu kami untuk mengurangi pengangguran di Raja Ampat,” ujarnya.

Roliyanus memberikan dukungan terhadap pemerintah dalam pengelolaan tambang nikel karena mampu memberikandampak yang positif bagi masyarakat.

“Dengan masuknya nikel ini, perkembangan nikel ini, kami sangat memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Pusat,” lanjutnya.

Dengan pendekatan partisipatif dan tanggung jawab sosial, tambang nikel di Raja Ampat menjadi contoh bagaimana sektor industri dapat berjalan beriringan dengan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Roliyanus juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kebijakan yang mendukung pengelolaan tambang secara bijak.

Menurutnya, kehadiran tambang telah membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari infrastruktur yang lebih layak hingga peluang kerja yang lebih luas.

“Maka itu saya sangat apresiasi, mendukung betul sama Pemerintah Pusat dalam hal itu perkembangan nikel, yang masuk di Raja Ampat, Papua Barat,” tutup Roliyanus.

Raja Ampat – Salah satu Tokoh Adat Papua, Roliyanus Tapatkeding menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur.

“Saya memberikan dukungan besar kepada pemerintah pusat dengan masuknya infrastruktur nikel ke Papua, yaitu Papua Barat, dengan membantu kami Infrastruktur jalan jembatan yang sedang rusak,” kata Roliyanus.

Roliyanus juga mengatakan keberadaan tambang nikel yang dikelola secara bertanggung jawab dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat lokal, baik dari segi lapangan kerja maupun pembangunan infrastruktur.

“Ini bisa membantu untuk masuknya nikel untuk membantu perbaikan jalan rusak, jembatan, dan anak-anak terlantar yang begitu banyak di Papua, khususnya Raja Ampat,” ujarnya.

Kehadiran investasi di sektor pertambangan, jika diawasi dengan ketat dan melibatkan masyarakat adat sejak awal, dinilai bisa menjadi alternatif sumber penghidupan yang berkelanjutan.

“Jadi bisa membantu kami untuk mengurangi pengangguran di Raja Ampat. Dengan masuknya nikel ini, perkembangan nikel ini, kami sangat memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Pusat,” ujar Roliyanus.

Dengan adanya pertambangan nikel di Papua Barat, perekonomian masyarakat menjadi lebih sejahtera dan pembangunan infrastruktur menjadi lebih baik.

“Kami mengharap segera, perkembangan nikel ini segera masuk di Papua Barat supaya kami bisa mengusul anak-anak kami bisa masuk kerja, dan mereka ada pendapatan daerah atau pendapatan perhari mereka,” ujarnya.

Roliyanus juga mengapresiasi pemerintah karena dengan pengelolaan yang baik, pertambangan nikel di Raja Ampat dapat memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat sekitar.

“Maka itu saya sangat apresiasi, mendukung betul sama Pemerintah Pusat dalam hal itu perkembangan nikel, yang masuk di Raja Ampat, Papua Barat,” tutup Roliyanus.

Papua – Pemerintah Pusat kembali mendapat dukungan kuat dari masyarakat adat Papua atas kebijakan strategis pengembangan tambang nikel di wilayah timur Indonesia. Salah satu tokoh adat terkemuka Papua, Ondoafi Roliyanus Tapatkeding, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuhnya terhadap rencana masuknya infrastruktur industri nikel ke Papua Barat, khususnya di wilayah Raja Ampat.

Dalam pernyataannya, Roliyanus menegaskan bahwa pengembangan tambang nikel merupakan peluang besar bagi masyarakat adat Papua untuk mempercepat kemajuan daerah. Ia melihat bahwa kehadiran industri tersebut bukan hanya soal investasi semata, tetapi juga jalan keluar atas berbagai persoalan sosial yang selama ini membelenggu masyarakat, mulai dari rusaknya infrastruktur, tingginya pengangguran, hingga kesejahteraan anak-anak yang terlantar.

“Kami sangat mendukung langkah Pemerintah Pusat yang menghadirkan infrastruktur nikel ke Papua Barat. Dengan adanya investasi ini, kami berharap jalan-jalan yang rusak bisa diperbaiki, jembatan-jembatan dibangun kembali, dan anak-anak kami yang selama ini terlantar bisa memiliki masa depan yang lebih baik,” ungkap Roliyanus.

Menurutnya, dampak langsung dari pengembangan tambang nikel akan terasa signifikan terhadap kehidupan masyarakat di Raja Ampat. Tak hanya membuka lapangan pekerjaan baru, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas serta meningkatkan pendapatan harian warga setempat. Ia menekankan pentingnya percepatan implementasi proyek ini agar masyarakat adat dapat segera menyerap manfaatnya secara langsung.

“Kami berharap perkembangan nikel ini bisa segera masuk. Kami ingin usulkan agar anak-anak kami bisa dilibatkan, diberi kesempatan untuk bekerja. Mereka bisa memiliki penghasilan dan mendukung keluarganya. Ini bukan hanya soal tambang, tapi tentang keberlanjutan hidup kami,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ondoafi Roliyanus menyerukan agar semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku industri dapat menjalin kerja sama yang harmonis dan menghargai peran serta masyarakat adat dalam proses pembangunan. Ia berharap kehadiran tambang nikel bukan sekadar eksploitasi sumber daya, melainkan menjadi penggerak kemajuan Papua yang inklusif dan berkeadilan.

Dukungan tokoh adat seperti Roliyanus Tapatkeding menjadi penanda kuat bahwa kebijakan pemerintah dalam membangun Papua lewat sektor strategis seperti pertambangan nikel telah berada di jalur yang tepat. Dengan pelibatan masyarakat lokal dan pendekatan berbasis kearifan adat, pengembangan ini diyakini mampu menjadi katalis transformasi ekonomi yang berkelanjutan di tanah Papua.

Pemerintah pun diharapkan terus menjaga komitmennya untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di Papua berpijak pada prinsip keadilan sosial dan inklusivitas. Sebab, kemajuan Papua sejatinya adalah kemajuan Indonesia secara keseluruhan.

Papua – Dukungan terhadap kebijakan strategis pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam terus mengalir dari berbagai penjuru tanah air. Kali ini, dukungan tersebut datang dari tanah Papua, tepatnya dari Ondoafi atau tokoh adat Papua, Roliyanus Tapatkeding, yang menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Pusat dalam mengembangkan infrastruktur industri nikel di Papua Barat.

Dalam keterangannya, Roliyanus menyebut bahwa hadirnya industri nikel membawa harapan besar bagi masyarakat adat di wilayah Raja Ampat. Menurutnya, langkah pemerintah ini menjadi awal penting bagi percepatan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam perbaikan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Kami memberikan dukungan besar kepada Pemerintah Pusat dengan masuknya infrastruktur nikel ke Papua Barat. Kehadiran nikel ini dapat membantu perbaikan jalan-jalan rusak, pembangunan jembatan, serta menjawab persoalan anak-anak terlantar yang jumlahnya masih banyak di Papua, terutama di Raja Ampat,” ujar Roliyanus.

Ia menilai bahwa industri nikel bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial yang lebih luas. Dengan terbukanya peluang kerja baru, masyarakat di Raja Ampat akan memiliki akses terhadap penghasilan harian yang layak, sekaligus mengurangi angka pengangguran yang selama ini menjadi tantangan berat di daerah tersebut.

“Kami berharap perkembangan nikel ini segera terealisasi di Papua Barat. Kami ingin anak-anak kami bisa masuk kerja dan memiliki penghasilan sendiri. Ini sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan perekonomian lokal. Karena itu, saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Pemerintah Pusat dalam pengembangan nikel yang masuk ke Raja Ampat,” tegasnya.

Roliyanus juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan agar tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Ia berharap proyek nikel ini dijalankan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial, serta tetap menjaga kelestarian alam yang menjadi warisan leluhur masyarakat Papua.

Sambutan positif dari tokoh adat seperti Roliyanus Tapatkeding menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam mengelola potensi tambang nikel di Papua telah mendapat legitimasi sosial dari akar rumput. Hal ini sekaligus memperkuat posisi pemerintah dalam upaya menciptakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dengan pendekatan yang inklusif dan menghormati kearifan lokal, pembangunan industri nikel di Papua Barat diharapkan mampu menciptakan transformasi yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa.