Tokoh Adat Papua, Roliyanus Tapatkeding Dukung Pengelolaan Tambang Nikel Demi Papua Maju

Papua – Ondoafi atau Tokoh Adat Papua, Roliyanus Tapatkeding menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengelolaan tambang nikel secara berkelanjutan di Papua sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Ia menilai bahwa potensi tambang nikel di wilayah Papua, harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Saya atas nama Ondoafi Besar tanah tabi, Roliyanus Tapatkeding, memberikan dukungan besar kepada Pemerintah Pusat dengan masuknya infrastruktur nikel ke Papua, yaitu Papua Barat, dengan membantu kami infrastruktur jalan jembatan yang sedang rusak. Ini bisa membantu untuk masuknya nikel untuk membantu perbaikan jalan rusak, jembatan, dan anak-anak terlantar yang begitu banyak di Papua, khususnya Raja Ampat,” ujar Roliyanus Tapatkeding.

Roliyanus Tapatkeding juga menjelaskan bahwa pengelolaan tambang nikel tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga mengurangi angka pengangguran dan mendorong peningkatan pendapatan daerah.

“Jadi bisa membantu kami untuk mengurangi pengangguran di Raja Ampat. Dengan masuknya nikel ini, perkembangan nikel ini, kami sangat memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Pusat. Kami mengharap segera, perkembangan nikel ini segera masuk di Papua Barat supaya kami bisa mengusul anak-anak kami bisa masuk kerja, dan mereka ada pendapatan daerah atau pendapatan perhari,” kata Roliyanus Tapatkeding.

Menurutnya, sektor tambang dapat menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi Papua, asalkan dikelola secara transparan, adil, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat sebagai mitra dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek tambang.

Roliyanus Tapatkeding juga mengajak generasi muda Papua untuk tidak antipati terhadap industri tambang. Ia menilai bahwa sektor ini dapat menjadi ruang belajar dan lapangan kerja potensial jika dikelola dengan pendekatan yang inklusif dan edukatif. Pihaknya akan terus mendukung dan mengapresiasi pemerintah untuk menyukseskan program pengelolaan tambang nikel.

“Maka itu saya sangat apresiasi, mendukung betul Pemerintah Pusat dalam hal itu perkembangan nikel, yang masuk di Raja Ampat, Papua Barat. Saya sebagai Ondoafi, tanah tabi, atas nama Roliyanus Tapatkeding, mengucap terima kasih”, pungkas Roliyanus Tapatkeding.

Dengan dukungan para tokoh adat seperti Roliyanus Tapatkeding, pengelolaan sumber daya tambang di Papua diharapkan tidak hanya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga jembatan menuju keadilan sosial dan kemandirian masyarakat adat. Sebuah langkah maju untuk Papua yang lebih sejahtera dan berdaulat atas sumber daya alamnya sendiri.

Ondoafi Tanah Tabi Apresiasi Kebijakan Nikel Raja Ampat Pemerintah untuk Majukan Papua

Papua – Kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong pengembangan sektor nikel di Papua khususnya Raja Ampat mendapat dukungan dari tokoh adat. Ondoafi Besar Tanah Tabi, Roliyanus Tapatkeding, menyambut baik masuknya investasi tambang sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Roliyanus mengungkapkan bahwa banyak masalah sosial seperti infrastruktur rusak dan tingginya angka pengangguran yang bisa diatasi melalui pengembangan sektor tambang secara adil dan tepat sasaran.

“Dengan masuknya infrastruktur nikel ke Papua Barat, bisa membantu memperbaiki jalan-jalan rusak, jembatan, dan juga membantu anak-anak terlantar yang begitu banyak di Papua, khususnya di Raja Ampat,” ujarnya Roliyanus.

Ia menilai bahwa sektor pertambangan bukan hanya tentang eksploitasi sumber daya, tetapi juga menjadi kunci dalam membuka kesempatan kerja dan menciptakan kesejahteraan di daerah.

“Ini bisa mengurangi pengangguran di Raja Ampat. Kami sangat memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Pusat untuk mempercepat pengembangan nikel,” tegas Roliyanus.

Roliyanus juga menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam proyek tambang harus menjadi prioritas utama, terutama dalam hal pemberdayaan tenaga kerja lokal.

“Kami ingin anak-anak kami bisa masuk kerja dan punya penghasilan harian. Itu akan sangat membantu kehidupan masyarakat kami di Papua Barat,” ucap Roliyanus.

Ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat sejak awal perencanaan proyek agar pembangunan tambang berjalan harmonis dengan kearifan lokal.

Keterbukaan informasi, transparansi dalam perizinan, serta kehadiran lembaga pendamping masyarakat diyakini akan memperkuat sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan warga.

Selain itu, Ondoafi Roliyanus berharap agar pemerintah turut memastikan bahwa hasil dari industri nikel juga dikembalikan dalam bentuk program pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Saya sangat apresiasi, mendukung betul Pemerintah Pusat dalam perkembangan nikel yang masuk di Raja Ampat, Papua Barat,” ucap Roliyanus.

Dukungan dari tokoh adat seperti Ondoafi Roliyanus Tapatkeding menjadi sinyal positif atas sinergi antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kemajuan bersama.

Tokoh Adat Papua Dukung Pengelolaan Nikel Raja Ampat yang Adil demi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Papua – Dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan tambang nikel di Papua khususunya di Raja Ampat yang kembali ditegaskan oleh tokoh adat. Ondoafi Besar Tanah Tabi, Roliyanus Tapatkeding, mengatakan komitmen dan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan infrastruktur dan pengembangan nikel yang digagas oleh pemerintah.

Menurut Roliyanus, kehadiran sektor nikel akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur dasar dan penciptaan lapangan kerja.

“Saya memberikan dukungan besar kepada Pemerintah Pusat dengan masuknya infrastruktur nikel ke Papua, yaitu Papua Barat, dengan membantu kami infrastruktur jalan jembatan yang sedang rusak,” ujar Roliyanus.

Ia juga menilai bahwa kehadiran investasi tambang nikel akan berdampak signifikan dalam mengatasi pengangguran yang masih tinggi di daerahnya. Oleh karena itu, percepatan realisasi pengelolaan tambang dinilai sangat penting.

“Perkembangan nikel ini bisa membantu kami untuk mengurangi pengangguran di Raja Ampat. Kami sangat memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Pusat,” tegas Roliyanus.

Ondoafi Roliyanus juga berharap agar proyek tambang nikel segera direalisasikan agar para pemuda di daerah tersebut memiliki peluang kerja dan penghasilan yang layak.

“Kami mengharap, perkembangan nikel ini segera masuk di Papua Barat supaya kami bisa usul anak-anak kami masuk kerja, dan mereka bisa punya pendapatan per hari,” kata Roliyanus.

Ia menambahkan bahwa kehadiran industri nikel tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga akan mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program-program sosial.

Pembangunan yang berkeadilan dan melibatkan masyarakat adat sebagai mitra aktif akan memperkuat rasa kepemilikan serta meminimalkan potensi konflik sosial di masa mendatang.

Lebih lanjut, Roliyanus mengajak semua pihak untuk tidak melihat tambang sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang yang dikelola secara bijak, dengan memprioritaskan kelestarian lingkungan dan budaya Papua.

“Saya sangat apresiasi dan mendukung betul Pemerintah Pusat dalam hal perkembangan nikel yang masuk di Raja Ampat, Papua Barat,” ucap Roliyanus.

Pemerintah sendiri telah menyatakan komitmennya untuk menjalankan pengelolaan sumber daya alam di Papua secara berkelanjutan dan adil, dengan tetap memperhatikan lingkungan serta hak masyarakat adat.

Trisula Prabowo: Strategi Pengentasan Kemiskinan Menuju Indonesia Emas 2045

Oleh: Adnan Ramdani )*

 

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan ekonomi serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja masih menjadi kendala yang signifikan.

Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo baru-baru ini meluncurkan tiga inisiatif strategis dalam rangka pengentasan kemiskinan, kolaborasi yang kemudian dikenal sebagai Trisula. Ketiga program tersebut yaitu Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis di Sekolah, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dirancang untuk menangani akar masalah kemiskinan melalui tiga pilar utama: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menuturkan ketiga program itu merupakan ”trisula” yang menjadi senjata pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Ketiganya merupakan program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Program Sekolah Rakyat, menurut rencana, akan diluncurkan pada akhir Juli. Pada tahap pertama, ada 100 sekolah rakyat yang bakal segera beroperasi yang khusus menerima siswa dari anak-anak keluarga miskin ekstrem.

Selain mendapatkan pendidikan sesuai kurikulum pendidikan nasional, siswa di sekolah rakyat juga akan tinggal di asrama. Siswa-siswa tersebut diberikan fasilitas makan hingga tempat tinggal yang layak. Dengan demikian, orangtua tidak perlu memikirkan biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sekolah anaknya.

Selanjutnya, pemerintah akan memperluas cakupan program Cek Kesehatan Gratis hingga ke sekolah. Program ini akan menyasar siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Para siswa akan mendapatkan beberapa jenis pemeriksaan, antara lain pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, skrining tuberkulosis, dan termasuk pemeriksaan kejiwaan.

Melalui program ini, Presiden Prabowo berharap semakin banyak masyarakat yang memeriksakan kondisi kesehatan karena tidak hanya dapat dilakukan di puskesmas. Para siswa pun nanti dapat mengetahui kondisi kesehatan sehingga mampu melakukan tindakan-tindakan antitipasi sejak dini.

Program ketiga yang diluncurkan oleh pemerintah adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, Ariyo DP Irhamna, mengatakan, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah besar yang mengafirmasi peran ekonomi rakyat berbasis kolektivitas, gotong royong, dan kemandirian usaha lokal. Langkah ini harus dilihat sebagai titik balik dari pendekatan kebijakan yang selama ini cenderung meminggirkan koperasi dalam arsitektur ekonomi nasional. Lebih lanjut, Ariyo menilai, setelah sekian lama terpinggirkan, koperasi akhirnya kembali mendapat ruang dalam rancangan pembangunan ekonomi bangsa.

Namun, ia mengingatkan, pendirian koperasi harus diikuti dengan dukungan pendampingan dan strategi operasional yang tepat. Sebab, persiapan operasionalisasi 80.000 koperasi dilakukan hanya dalam waktu kurang dari setahun. Apalagi, koperasi-koperasi akan mendapatkan dukungan pembiayaan hingga Rp 3 miliar.

Senada, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, menjelaskan bahwa ketiga program Trisula Presiden Prabowo dirancang untuk menjawab kebutuhan konkret masyarakat, terutama kelompok miskin ekstrem.

Inisiatif strategis ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Peluncuran ketiga program ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk menjadikan peringatan HUT ke-80 RI lebih dari sekadar perayaan, tetapi sebagai tonggak nyata mewujudkan kemerdekaan ekonomi dan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Trisula Prabowo bukan hanya sekadar janji pada masa kampanye, tetapi mencerminkan langkah awal dari kebijakan yang berpihak pada kelompok yang paling rentan. Namun, keberhasilan program-program ini tidak hanya diukur dari peluncurannya, tetapi juga dari konsistensi dalam pelaksanaan, pengawasan anggaran, dan kemampuan untuk menjangkau masyarakat secara merata.

Terdapat tantangan yang menghinggapi, seperti birokrasi yang lambat, kemungkinan tumpang tindih dalam kebijakan daerah, serta risiko korupsi di level pelaksana. Di sinilah peran partisipasi publik, masyarakat sipil, serta transparansi data dan pelaporan dari pemerintah menjadi sangat penting.

Trisula Prabowo dapat menjadi titik balik dalam pembangunan yang lebih menguntungkan bagi masyarakat, asalkan dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan dan akuntabilitas. Harapan telah diciptakan, sekarang tinggal bagaimana cara menjaga agar api harapan itu tetap menyala dan benar-benar menerangi jalan keluar dari kemiskinan yang sudah lama menjadi warisan.

Ketiga program ini menjadi bagian dari visi besar Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat fondasi sosial masyarakat, dan menghapuskan kesenjangan ekonomi secara bertahap namun terarah. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, legislator, akademisi, dan rakyat, Trisula Prabowo bukan sekadar slogan politik, melainkan potensi transformasional menuju Indonesia yang lebih adil, mandiri, dan sejahtera.

 

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Negosiasi Berani Presiden Prabowo, Tarif Impor AS Turun dari 32 ke 19 Persen

Oleh : Rika Prasatya )*

 

Sejak resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto telah menunjukkan gaya kepemimpinan yang tegas, berani, dan berpihak pada kepentingan nasional. Salah satu prestasi paling menonjol adalah keberhasilan negosiasi ulang tarif impor dengan Amerika Serikat (AS), yang membawa dampak positif bagi sektor manufaktur nasional.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi membenarkan penurunan tarif impor yang dipatok Amerika Serikat ke Indonesia, dari semula 32 persen menjadi 19 persen, terjadi karena adanya negosiasi langsung yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden AS Donald Trump.

Menurutnya, penurunan itu tidak dapat dikatakan sebagai kemajuan dan keberhasilan yang kecil. Hasan mahfum, perjuangan Indonesia agar mendapat penurunan tarif impor AS tak terlepas dari upaya tim negosiasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Hasan Nasbi menjelaskan, tarif impor dari AS kepada Indonesia menjadi yang terendah dibanding negara-negara ASEAN. Hasan mengatakan, sebelum Indonesia, Vietnam menjadi ukuran keberhasilan negosiasi dengan pemeritnah Amerika Serikat karena menghasilkan penurunan tarif menjadi sebesar 20 persen dari yang awalnya 46 persen.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa para pelaku industri nasional sangat mengapresiasi capaian Presiden Prabowo dalam upaya merundingkan kembali tarif impor Indonesia ke Amerika. Menurutnya, ini merupakan bukti nyata dari kepemimpinan Prabowo dalam memperjuangkan kepentingan industri dalam negeri di kancah global.

Keberhasilan ini dirasakan nyata di sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki, dimana tarif yang lebih kompetitif membuka akses ekspor lebih luas. Menteri Agus menyebut bahwa perubahan tarif tersebut akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar AS. Hal ini juga berdampak langsung terhadap industri terutama utilisasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan struktur industri nasional. Ini menjadi strategi efektif untuk meningkatkan produksi domestik dan menyerap tenaga kerja, sekaligus mengokohkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Sementara itu, Presiden Komisaris NT Corporation, Nurdin Tampubolon, turut menyambut positif dan mengapresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto melobi Presiden Donald Trump untuk menurunkan tarif resiprokal kepada Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

Sebagai pengusaha, Nurdin Tampubolon menyatakan turunnya tarif resiprokal kepada Indonesia adalah berita baik. Dikatakan Indonesia mendapatkan suatu insentif yang cukup besar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Apalagi dibandingkan dengan negara China dan negara-negara yang besar. Untuk itu, keberhasilan Pemerintah melobi AS harus didukung.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap Indonesia adalah salah satu contoh yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia dan pemerintahan Prabowo Subianto. Ia percaya keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegosiasi tarif impor tersebut dapat menjadi daya dorong kepada seluruh stakeholder Indonesia. Secara khusus Pemerintah dan para pengusaha dalam hal ini entepreneur, praktisi untuk mendukung produktivitas daripada produk-produk Indonesia semakin bagus.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menilai bahwa tarif dagang yang dikenakan AS ke Indonesia menjadi salah satu yang terendah di Asia. Presiden Prabowo mengambil peran langsung dalam proses negosiasi dengan semangat memperjuangkan kepentingan nasional.

Seskab Teddy menyebut kesepakatan tarif dagang ini memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Apalagi, pencapaian ini datang tidak lama setelah Indonesia dan Uni Eropa menyepakati tarif dagang nol persen yang turut memperluas akses pasar produk nasional di kawasan Eropa. Lebih lanjut, Seskab Teddy menyampaikan bahwa hasil kesepakatan ini akan segera ditindaklanjuti oleh menteri terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Keberhasilan Presiden Prabowo menegosiasikan penurunan tarif impor AS menjadi 19 persen adalah tonggak diplomasi ekonomi Indonesia. Langkah ini tidak hanya menumbuhkan kepercayaan diri diplomatik bangsa di panggung global, tetapi juga membuka peluang nyata bagi eksportir nasional.

Negosiasi tarif bukanlah perkara mudah. Menghadapi AS, salah satu mitra dagang terbesar sekaligus negara dengan kebijakan proteksionis yang kuat, memerlukan diplomasi yang cermat dan kepemimpinan yang tegas. Penurunan tarif ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu menjalin komunikasi bilateral yang efektif, serta dapat menunjukkan nilai tambah dan potensi ekonomi Indonesia secara meyakinkan kepada mitra dagang besar.

Disisi lain, dengan penurunan tarif ini, biaya masuk barang Indonesia ke pasar AS akan lebih rendah, sehingga harga produk Indonesia menjadi lebih kompetitif. Ini membuka peluang peningkatan ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan industri dalam negeri, khususnya sektor yang selama ini terhambat oleh tarif tinggi seperti tekstil, furnitur, produk agrikultur, hingga barang-barang manufaktur.

Keberhasilan ini adalah pijakan awal untuk terus mendorong perjanjian dagang yang lebih adil dan saling menguntungkan. Pemerintah perlu terus melibatkan pelaku usaha, menjaga kualitas produk, dan memperluas diplomasi ekonomi agar capaian ini menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, langkah Presiden Prabowo ini tidak hanya pantas didukung, tetapi juga diberi apresiasi tinggi sebagai bentuk keberpihakan pada kepentingan nasional dan kemajuan ekonomi Indonesia.

 

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Keberhasilan Lawatan Prabowo Perkuat Posisi Indonesia Melalui Diplomasi Global

Oleh : Dewi Suryani )*

 

Presiden Prabowo Subianto telah menuntaskan lawatan luar negerinya selama 15 hari ke Arab Saudi, Brasil, dan sejumlah negara di kawasan Uni Eropa (EU). Perjalanan diplomatik ini menjadi penanda awal babak baru hubungan yang semakin erat antara Indonesia dan mitra-mitra strategisnya di berbagai belahan dunia, khususnya EU.

Dalam kunjungannya ke Brussels, Belgia, Presiden Prabowo berhasil mencetak terobosan besar melalui tercapainya kesepakatan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa. Kesepakatan ini mengakhiri proses negosiasi panjang selama satu dekade dan sembilan belas putaran perundingan. Pencapaian tersebut tidak hanya mempertegas posisi strategis Indonesia dalam percaturan ekonomi global, tetapi juga membuka jalan bagi peningkatan kerja sama perdagangan, investasi, dan teknologi dengan negara-negara Eropa.

Presiden Prabowo menuturkan, lawatannya dimulai dengan melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi. Di sana, dirinya bertemu dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS) dan sejumlah pimpinan kerjaan lainnya. Presiden menyebut kunjungannya berlangsung produktif. Banyak kemajuan dan pencapaian yang dihasilkan pada beberapa bidang. Arab Saudi menyatakan meningkatkan investasi di tanah air. Selain itu, dirinya juga mengajukan keinginan untuk membangun perkampungan haji permanen di Arab Saudi.

Prabowo mengatakan Indonesia memiliki kerja sama erat dengan negara-negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Mesir, Persatuan Arab Emirat, Qatar, dan Jordan. Presiden lalu melanjutkan kunjungan ke Brazil untuk menghadiri KTT BRICS sebagai anggota dan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Pertemuannya dengan Lula membahas potensi peningkatan hubungan dagang antara dua negara besar yang sama-sama memiliki hutan tropis dan kekayaan sumber daya alam. Presiden juga menyempatkan diri melakukan pertemuan informal dengan sejumlah pejabat di Inggris, membahas isu-isu global seperti konflik di Gaza dan Ukraina.

Salah satu pencapaian penting dalam lawatan ini adalah saat Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussels, Belgia. Dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan perundingan CEPA antara Indonesia dan EU. Dengan tercapainya kesepakatan CEPA, tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa saat ini menjadi nol persen. Dari sebelumnya ada yang 10 persen hingga 20 persen. Adanya kesepakatan ini tentu saja diharapkan mendukung investasi, industri, dan ekonomi. Selain itu, dengan populasi mencapai 700 juta jiwa, CEPA dapat membuka akses Indonesia ke Eropa secara lebih luas.

Pada keterangan pers bersama di Brussel, Prabowo berterima kasih kepada Presiden von der Leyen yang telah menerimanya. Dia menyampaikan bahwa pertemuan itu menunjukkan kedua negara memiliki hubungan baik.  Prabowo lalu mengumumkan bahwa pada hari itu, kedua negara juga telah mencapai kesepakatan pada IEU-CEPA, yang dinilainya merupakan suatu terobosan. Menurut Prabowo, Indonesia dan Uni Eropa telah mencapai banyak kesepakatan dalam pertemuan bilateral ini. Kedua negara juga disebut akan mengakomodasi kepentingan ekonomi satu sama lain yang mencerminkan hubungan saling menguntungkan.

Bukan hanya itu, Uni Eropa memberikan kemudahan lain bagi warga Indonesia yang berkunjung ke negara-negara anggota Uni Eropa. Dampaknya, sejak 13 Juli 2025, warga Indonesia yang mengunjungi negara Eropa untuk kedua kalinya berhak mendapatkan visa Schengen jenis multi-entry. Ini memungkinkan pemegang visa untuk keluar masuk wilayah Uni Eropa berkali-kali selama masa berlaku visa.

Sementara itu di Prancis, Indonesia mencetak sejarah baru sebagai tamu kehormatan dalam Parade Militer Bastille Day. Undangan khusus dari Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada pemimpin negara yang tidak terjadi setiap tahun itu, menunjukkan tingginya kepercayaan Prancis terhadap Indonesia. Kunjungan Prabowo ke Prancis sekaligus memperkuat hubungan diplomatik Indonesia-Prancis dan membuka peluang kerja sama di sektor militer, industri pertahanan, dan pendidikan tinggi.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengatakan hal ini menandakan Indonesia semakin diperhitungkan dan sangat amat berpengaruh di dunia global. Teddy pun menyebut bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Belgia telah membuat sejarah baru.

Lawatan luar negeri selama 15 hari yang mencakup kunjungan ke Arab Saudi, Brasil, dan beberapa negara di kawasan Uni Eropa merupakan bukti nyata keberhasilan diplomasi yang dijalankan oleh Presiden Prabowo. Melalui perjalanan tersebut, Presiden Prabowo tidak hanya mempererat hubungan bilateral dengan berbagai negara, tetapi juga membuka peluang kerjasama strategis di berbagai bidang seperti ekonomi, pertahanan, dan investasi. Apresiasi tinggi patut diberikan atas langkah diplomasi yang cermat dan visioner ini, yang tidak hanya mengangkat nama Indonesia di panggung internasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra yang dipercaya dan dihormati di mata dunia.

 

)* Penulis adalah Analis Kebijakan Perdagangan Internasional

Dari CEPA hingga BRICS, Jalan Baru Diplomasi Ekonomi Indonesia di Tangan Prabowo

Oleh : Landres Octav Pandega )*

 

Dalam waktu kurang dari satu tahun memimpin Indonesia, Presiden Prabowo telah berhasil melakukan berbagai diplomasi penting di panggung global. Sebagai contoh, pada lawatan ke Arab Saudi, misalnya, Presiden Prabowo bukan hanya mempertahankan kuota Haji Indonesia, tetapi juga berhasil memperoleh lahan strategis 400 meter dari Masjidil Haram untuk membangun Kampung Indonesia.

Kawasan ini akan menjadi pusat pelayanan Haji dan Umrah, sekaligus membuka ribuan lapangan kerja bagi diaspora Indonesia. Komitmen investasi Rp 437 triliun dari perusahaan Saudi ke sektor energi bersih, petrokimia, dan bahan bakar penerbangan menegaskan Indonesia sebagai destinasi utama investasi Timur Tengah.

Dalam kunjungan kenegaraan ini, juga terbentuk Supreme Coordination Council atau Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi–Indonesia. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi kelembagaan guna meningkatkan efektivitas kerja sama lintas sektor. Dewan tersebut akan menjadi platform utama dalam memantau pelaksanaan kemitraan strategis di masa depan. Presiden Prabowo menegaskan, dalam pertemuan tersebut kedua negara sepakat meningkatkan semua kerja sama di semua pihak.

Selain itu, di Brazil, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong reformasi tatanan global melalui deklarasi BRICS. Indonesia kini menjadi suara penting yang mendesak agar lembaga-lembaga internasional seperti PBB, WTO, dan WHO menjadi lebih adil, transparan, dan relevan bagi negara-negara berkembang.

Diplomasi ini tidak hanya bersifat simbolik, melainkan juga membuka jalur kerjasama perdagangan dan investasi yang lebih intens dengan Brazil – membuka pasar bagi komoditas Indonesia dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Selain itu, dalam pertemuannya dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa, António Costa, di Brussel, Belgia, menghasilkan kemajuan signifikan berupa penyelesaian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa. Perjanjian CEPA ini, menurut Presiden Prabowo akan membuka jalan menuju bentuk kerja sama perdagangan bebas atau free trade agreement. dengan penghapusan hampir seluruh tarif antara kedua pihak.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan mencapai kesepakatan CEPA merupakan langkah maju yang signifikan bagi Indonesia dalam membuka peluang untuk memasuki pasar Uni Eropa. Di samping itu, Presiden juga menyoroti potensi ekonomi kawasan tersebut sebagai mitra dagang yang penting bagi Indonesia.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai keberhasilan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menyelesaikan CEPA dengan Uni Eropa sebagai prestasi politik luar negeri di mana Prabowo berhasil memainkan peran di dunia. Presiden Prabowo menunjukkan bahwa kepemimpinan politik Indonesia hari ini tidak hanya responsif terhadap tekanan global, tetapi juga mampu merumuskan arah dan keputusan strategis secara mandiri. Ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan otoritas yang dihormati di meja perundingan internasional.

Agung menyebut CEPA sebagai perjanjian yang sudah terkatung selama lebih dari satu dekade. Fakta bahwa perundingannya berhasil dituntaskan hanya beberapa bulan sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden, menjadi indikator kuat bahwa gaya kepemimpinan Prabowo berorientasi pada hasil (result-oriented leadership).

Menurutnya, terobosan ini tidak terjadi dalam ruang kosong. Ini hasil dari kehadiran langsung Prabowo dalam diplomasi tingkat tinggi dan keberanian untuk menyelesaikan isu-isu krusial secara cepat dan langsung. Lebih jauh, Agung menyebut bahwa kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa juga memperkuat posisi Prabowo dalam negeri, terutama dalam membuktikan bahwa arah kebijakan ekonomi yang dijanjikan selama masa kampanye benar-benar mulai diwujudkan.

Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Ri’fan, menilai bahwa apa yang dilakukan Presiden Prabowo di panggung global saat ini dengan berbagai strategi diplomasinya, seperti Trisakti Bung Karno, “berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan”. Sebagai Kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden Prabowo telah melakukan pekerjaan sesuai dengan falsafah para founding fathers dengan menjunjung tinggi soal kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian.

Dalam konteks Trisakti, menurut Ali, Presiden Prabowo menunjukkan langkah-langkah realistis untuk memperkuat kedaulatan politik dan ekonomi, sekaligus tetap membangun relasi internasional berbasis resiprositas dan penghormatan budaya nasional.

Selain itu, langkah aktif Prabowo dalam berbagai forum internasional dan relasi dengan negara-negara besar dapat dimaknai sebagai upaya menjalankan politik bebas aktif dalam wujud baru yang lebih asertif dan strategis. Perlu dicatat bahwa politik luar negeri bebas aktif menekankan bahwa Indonesia tidak berpihak secara membuta, tapi juga tidak pasif, melainkan aktif memperjuangkan kepentingan nasional dan berkontribusi pada perdamaian dunia.

Sebagai contoh, dengan kesepakatan perdagangan bilateral bersama AS yang menempatkan Indonesia pada posisi tarif terendah, Presiden Prabowo menunjukkan kepiawaian dalam melindungi pasar domestik sekaligus memperluas pengaruh global. Ini adalah capaian yang strategis. Dengan tarif yang lebih rendah ini, produk-produk Indonesia memiliki keunggulan kompetitif signifikan, membuka peluang ekspor yang lebih besar, dan memacu penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

Langkah ini membuktikan bahwa diplomasi bukan sekadar urusan meja perundingan, melainkan juga bisa menjadi instrumen penting untuk menjaga ekonomi nasional dan memperkuat kesejahteraan rakyat. Tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, tetapi juga menjadikannya tumpuan masa depan rakyat.

 

)* Penulis adalah Pengamat Hubungan Internasional

Diplomasi Global Prabowo Bukukan Capaian Historis bagi Indonesia

Jakarta – Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara berhasil membukukan berbagai capaian historis yang memperkuat posisi Indonesia.

Prof. Hikmahanto Juwana, Akademisi dan Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, menilai bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara belakangan ini telah meningkatkan citra Indonesia di kancah global.

“Jadi, dunia semakin mengenal Indonesia, dan beliau (Presiden Prabowo), jika bertemu para pemimpin dunia ini memang ada formalnya, tapi ada informalnya juga. Ini menunjukkan kemesraan hubungan antara beliau dengan para pemimpin dunia,” ujar Prof. Hikmahanto Juwana.

Presiden Prabowo pun menekankan bahwa semua pertemuan tersebut menghasilkan kemajuan strategis, baik dari segi investasi, perdagangan, ketahanan pangan, teknologi, hingga penguatan geopolitik Indonesia di panggung global.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno menuturkan lawatan diplomasi Presiden Prabowo Subianto membawa kesepakatan strategis dan berdampak positif bagi Indonesia seperti mendayung dua kesepakatan sekaligus.

“Lawatan diplomatik ini seperti sekali mendayung dua kesepakatan bisa terjalin yakni, IEU–CEPA dengan Uni Eropa dan juga kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen dari sebelumnya 32 persen,” kata Eddy.

Hal tersebut, imbuhnya, menjadi bukti bahwa lawatan itu tidak sekedar kunjungan luar negeri, tetapi lebih dari itu merupakan rangkaian strategi diplomasi yang sudah dipersiapkan Presiden Prabowo.

Eddy meyakini langkah diplomasi Presiden Prabowo sudah sesuai jalur atau on the track dengan kesepakatan tarif dan juga perjanjian dengan Uni Eropa.

“Apalagi Presiden juga sampaikan akan terus berupaya menurunkan tarif hingga 0 persen,” jelasnya.

Eddy juga meyakini strategi diplomasi yang sudah berjalan baik itu akan diiringi dengan kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang selama ini konsisten bahwa tidak ada kelompok yang ditinggalkan atau no one is left behind.

Disisi lain, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, mengatakan kehadiran Presiden memperjuangkan kepentingan bangsa di KTT BRICS, Uni Eropa, dan kesepakatan tarif dengan Donald Trump, menandai babak baru politik luar negeri yang digawangi Presiden di era multipolar.

“Presiden Prabowo berhasil membawa kembali Indonesia berperan mewarnai relasi antar negara di gelanggang internasional,” pungkas Tamsil.

Berhasil Capai Terobosan Besar, Kepemimpinan Prabowo Diapresiasi Berbagai Pihak

Jakarta – Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memasuki babak baru sejarahnya, sebuah era yang ditandai dengan keberanian, ketegasan, dan komitmen tanpa henti dalam memajukan negara. Hal ini tentunya menuai apresiasi dari berbagai kalangan.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen menyampaikan apresiasi langsung atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan proses negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa yang sempat mandek selama sepuluh tahun.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama di Brussels, usai pertemuan bilateral antara kedua pemimpin, saat lawatan Presiden Prabowo ke Belgia.

“Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa kita baru saja mencapai kesepakatan politik terkait sebuah perjanjian perdagangan bebas yang ambisius, yaitu Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA). Setelah 10 tahun perundingan, kita berhasil mencapai terobosan besar. Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Anda,” ujar Ursula von der Leyen.

Ursula menambahkan, tercapainya kesepakatan ini merupakan sinyal kuat bahwa kedua belah pihak berkomitmen membangun hubungan jangka panjang berdasarkan prinsip saling percaya dan nilai bersama.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, turut mengapresiasi kepemimpinan Presiden Indonesia ke-8 tersebut.

Muzani mengatakan, sejak menjabat Presiden Prabowo telah mengeluarkan banyak kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Kebijakan itu, kata Muzani, semata-mata untuk menghilangkan kemiskinan dan kebodohan di Indonesia.

“Presiden hari ini bertekad mewakafkan jabatannya sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, menghapus kemiskinan dan kebodohan. Pak Prabowo bertekad masyarakat Indonesia harus pinter sehat dan dompetnya tebal. Maka semua program presiden diperuntukan untuk memberantas kemiskinan. Mencerdaskan bangsa dengan mendirikan sekolah rakyat, anak-anak berprestasi yang tidak mampu sekolah. Ini amanat UUD konstitusi kita dimana anak terlantar fakir miskin harus diurus negara,” ujar Muzani.

Muzani menambahkan, saat ini Indonesia menjadi negara yang disegani dan dihormati dunia. Itu terlihat dari berbagai acara penyambutan kenegaraan dimana Prabowo berkunjung. Seperti di peringatan kemerdekaan Perancis dimana Prabowo merupakan tamu negara kehormatan satu-satunya dari Asia Tenggara.

Dengan Presiden Prabowo di pucuk kepemimpinan, harapan Indonesia untuk menjadi negara besar dan disegani di dunia bukan sekadar Impian, tetapi sebuah visi yang terus diwujudkan, langkah demi langkah, dengan penuh keberanian dan tekad.

Prabowo Tepati Janji Politik, Program MBG hingga Kopdes Dongkrak Kepercayaan Publik

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah membuktikan komitmennya kepada rakyat. Setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan masif, dua program unggulan lainnya, Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) juga telah diluncurkan. Ketiganya diyakini akan semakin memperkuat posisi dan popularitas Prabowo di mata publik.

Menurut data terbaru Badan Gizi Nasional (BGN), hingga awal Juli 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai hampir 7 juta jiwa.

“Itu sudah melebihi jumlah penduduk Singapura,” ungkap Staf Khusus BGN, Redy Hendra Gunawan.

Peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga terus berlangsung. Saat ini, terdapat 1.873 unit SPPG aktif, dan ditargetkan mencapai 2.200 dalam sepekan ke depan. Dengan bertambahnya SPPG, jangkauan program MBG pun akan semakin meluas, memastikan lebih banyak anak-anak Indonesia menerima asupan gizi yang layak.

Dua program pro-rakyat baru pun diimplementasikan. Sekolah Rakyat, yang resmi dimulai Senin (14/7), merupakan inisiatif pendidikan gratis di bawah naungan Kementerian Sosial, ditujukan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo pada 19 Juli 2025.

Menurut Menteri Koperasi Budi Arie, lebih dari 80.000 unit Kopdes telah terbentuk melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), dan ditargetkan seluruhnya aktif beroperasi pada Oktober mendatang.

Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai realisasi ketiga program ini menjadi faktor kunci meningkatnya kepercayaan publik terhadap Presiden.

“Popularitas Prabowo sudah di puncak. Kini persepsi terhadap kepemimpinannya juga makin kuat. Elektabilitas naik, pamor makin bersinar,” ujarnya.

Fernando menegaskan, MBG, Sekolah Rakyat, Kopdes Merah Putih, hingga program mendatang seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), menunjukkan bahwa Prabowo bukan sekadar menebar janji, tetapi benar-benar mewujudkannya.

“MBG menjamin gizi anak-anak, mengatasi stunting, dan meningkatkan kualitas SDM. Sekolah Rakyat menutup celah kesenjangan pendidikan, sementara Kopdes menjadi solusi konkrit untuk memberdayakan ekonomi desa dan melawan jeratan rentenir serta pinjaman online,” jelasnya.

Menurut Fernando, jika pelaksanaan program tepat sasaran, maka masyarakat akan merasakan manfaat langsung dalam aspek pangan, pendidikan, hingga ekonomi.

“Bila ini terus konsisten, bukan hanya Prabowo yang dicintai, tapi juga partai-partai pendukungnya, terutama Gerindra,” tambahnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICRC, Hadi Suprapto mengingatkan agar seluruh menteri berjalan seirama dengan visi presiden.

“Citra positif Presiden harus dijaga oleh kinerja para pembantunya di kabinet,” tegasnya.

Politikus Gerindra, Sudarto, menegaskan bahwa seluruh program ini bukan semata strategi politik, melainkan bagian dari visi besar membangun bangsa. Ia menyebut ide-ide tersebut telah lama diperjuangkan Prabowo jauh sebelum menjabat presiden, bahkan tertuang dalam buku dan gagasannya selama ini.

“Pak Prabowo mulai merealisasikan janji-janji kampanye satu per satu. Masyarakat kecil mulai merasakan langsung manfaatnya,” pungkas Sudarto.a