Oleh:: Mahmud Sutramitajaya)*

Sektor perumahan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya memperkuat sektor ini, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tampil sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di bidang perumahan dengan komitmen besar mendukung kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp130 triliun. Dukungan strategis ini merupakan bukti nyata kemandirian ekonomi Indonesia yang semakin kuat, berdiri kokoh di atas kaki sendiri tanpa tergantung pada pinjaman luar negeri.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan bahwa kehadiran Danantara dalam pembiayaan sektor perumahan adalah bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan memperkuat kemandirian Indonesia. Ia menekankan bahwa tahun ini kementeriannya tidak akan mengambil pinjaman dari luar negeri, suatu langkah yang dianggap sangat rasional dan menjadi simbol kemampuan bangsa ini untuk membangun negeri secara mandiri. Dengan kata lain, dukungan Danantara tidak hanya soal dana, tetapi juga sebuah simbol kemandirian ekonomi yang memupuk semangat nasionalisme dalam pembangunan rumah rakyat.

BPI Danantara, sebagai entitas yang mengelola investasi tersebut, sudah menyatakan kesiapan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Ini adalah program ambisius pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara massal. Maruarar menjelaskan bahwa pihaknya tengah merancang skema penyaluran dana sebesar Rp130 triliun agar bisa terserap optimal dalam enam bulan ke depan. Hal ini memerlukan persiapan sumber daya manusia yang tangguh, profesional, dan berintegritas agar pelaksanaan program berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Dana yang disiapkan Danantara akan difokuskan untuk pembiayaan KUR di sektor perumahan, yang secara teknis masih dalam tahap finalisasi aturan. Hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah dan Danantara dalam memastikan seluruh mekanisme berjalan transparan dan sesuai regulasi sehingga manfaat program ini benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

Dukungan ini sejatinya merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang sangat menekankan pentingnya pengembangan sektor perumahan tanpa bergantung pada pinjaman luar negeri. Prinsip ini mencerminkan visi kedaulatan ekonomi yang harus diwujudkan dalam setiap program pembangunan nasional. Selain itu, kepercayaan internasional terhadap Danantara pun semakin nyata, seperti terbukti dari adanya minat investasi dari Emir Qatar yang siap bergabung. Ini menjadi contoh bagaimana Danantara mampu menarik perhatian global, sekaligus membuka peluang investasi yang menguntungkan tanpa kehilangan kemandirian.

Di sisi lain, Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan bahwa gambaran positif mengenai sinergi yang dibangun dengan berbagai bank, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Syariah Indonesia, serta Bank Tabungan Negara (BTN). Komunikasi yang intensif ini bertujuan memastikan pendanaan perumahan dapat tersalur dengan baik hingga akhir tahun, dengan total dana yang diperkirakan mencapai Rp130 triliun. Rosan menekankan bahwa dukungan ini sangat penting karena proyek perumahan tidak hanya menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi yang mampu memberikan multiplier effect pada sektor lain.

Rosan juga menjelaskan bahwa skema pembiayaan yang disiapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan subsidi bunga yang kompetitif dan proses administrasi yang efisien. Hal ini membuat pembiayaan perumahan menjadi lebih terjangkau dan mempercepat realisasi pembangunan rumah. Selain itu, bank-bank yang terlibat dalam program ini juga merasa yakin karena memiliki jaminan dari rumah yang dibiayai, sehingga risiko pembiayaan dapat diminimalisir.

Keterlibatan Danantara dalam Program 3 Juta Rumah tidak hanya sebatas dana, tetapi juga memberikan kepastian bahwa semua proses berjalan sesuai aturan yang berlaku. Rosan menegaskan bahwa meski Danantara memberikan dukungan penuh, tetap ada kriteria yang harus dipenuhi oleh perbankan agar program ini bisa berjalan optimal dan akuntabel. Ini menjadi bukti komitmen transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan proyek pembangunan perumahan rakyat.

Lebih jauh lagi, proyek perumahan rakyat ini juga berperan sebagai stimulan bagi berbagai sektor ekonomi terkait, seperti konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan layanan keuangan. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Program ini sekaligus menjadi tonggak dalam memperkuat struktur ekonomi nasional yang berbasis pada potensi dan sumber daya dalam negeri.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kemandirian ekonomi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dengan mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui Danantara, Indonesia menunjukkan sikap percaya diri dan optimisme dalam membangun masa depan yang mandiri dan sejahtera. Ini juga menjadi contoh bagaimana sinergi antara pemerintah, badan investasi, perbankan, dan masyarakat dapat menghasilkan kemajuan yang nyata.

Danantara hadir sebagai motor ekonomi kerakyatan yang membawa angin segar bagi sektor perumahan di Indonesia. Komitmen kuat untuk mendukung Program 3 Juta Rumah dengan pendanaan sebesar Rp130 triliun adalah wujud nyata dari semangat kemandirian dan kepercayaan diri bangsa. Dukungan ini tidak hanya akan mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga memperkokoh fondasi ekonomi nasional. Dengan sinergi yang terus dibangun antara pemerintah, Danantara, dan perbankan, masa depan perumahan rakyat di Indonesia tampak semakin cerah dan penuh harapan.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta

Jakarta — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mene-gaskan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan rakyat dengan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp130 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan komitmen Danantara mendukung program perumahan rakyat adalah bentuk ke-mandirian Republik Indonesia kuat berdiri di atas kaki sendiri.

“Saya sudah bicarakan dengan Bapak Presiden bahwa untuk kementerian kami tid-ak memerlukan pinjaman luar negeri, kami tahun ini tidak ada pinjaman dari luar negeri. Ini adalah keputusan yang sangat rasional dan ini bukti bahwa kita Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri,” kata Maruarar.

Maruarar mengatakan pihaknya tengah menyusun skema agar suntikan dana Rp 130 triliun dari Danantara dapat tersalurkan dalam 6 bulan ke depan.

“Karena ini kan suatu kebijakan yang ada di tengah tahun. Ini kan udah bulan Juni. Jadi kami harus mempersiapkan SDM-SDM yang tangguh, yang bersih, profesional, berintegritas, kompeten, dan bisa di lapangan,” kata Maruarar.

Dukungan Danantara terhadap Program 3 Juta Rumah merupakan perintah lang-sung dari Presiden Prabowo Subianto. Maruarar menuturkan Presiden Prabowo meminta agar sektor perumahan juga bisa berkembang tanpa bergantung pada pin-jaman luar negeri.

“Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan,” te-gasnya.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani menga-takan pihaknya telah berbicara dengan bank-bank Himbara ditambah Bank Syariah Indonesia dan juga dengan BTN untuk memberikan pendanaan kepada perumahan yang nanti akan dibangun oleh Kementerian PKP.

“Sampai akhir tahun ini kurang lebih kami sudah hitung mungkin bisa mencapai Rp130 triliun, dan tentunya skemanya sudah kita matangkan dan ini bisa langsung berjalan,” ujar Rosan.

Proyek perumahan ini adalah proyek yang sangat penting sesuai arahan Presiden Prabowo yang harus didukung bersama-sama oleh semua pihak.

“Buat perbankan sendiri mereka juga sangat senang, karena mereka punya jaminan juga dari rumah yang akan diberikan pembiayaan. Dan pembiayaannya juga kita akan berikan dengan subsidi bunga yang baik serta prosesnya juga kita segera mu-lai,” jelas Rosan.

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjalin kolaborasi strategis dengan pemerintah dalam upaya mempercepat akses terhadap hu-nian layak bagi masyarakat Indonesia. BPI Danantara memberikan dukungan penuh terhadap Program 3 Juta Rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Per-mukiman (PKP) dengan menyalurkan bantuan modal sebesar Rp130 triliun.

Dana tersebut akan diproyeksikan sebagai bagian dari restrukturisasi dan pengem-bangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang secara khusus diarahkan untuk sektor pe-rumahan rakyat.

Komitmen pemberian modal ini dibahas dalam rapat kesiapan melalui working group bersama yang melibatkan Kementerian PKP, BP Tapera, Danantara, dan bank-bank anggota Himbara. Bantuan modal akan difokuskan untuk mendukung pembiayaan pe-rumahan melalui skema KUR Perumahan.

Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat realisasi target pembangunan 3 juta rumah, sekaligus mendorong akses masyarakat terhadap hunian layak dan ter-jangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait skema dan mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dapat diselesaikan pada akhir Juli 2025.

Peraturan itu diperlukan sebagai landasan peraturan pelaksanaan pembangunan pe-rumahan bagi masyarakat mengingat pemerintah akan segera mengucurkan dana dari Danantara untuk sektor perumahan sebesar Rp 130 triliun.

“Kami akan kerja cepat untuk segera menyelesaikan Peraturan Menteri terkait usulan skema dan mekanisme KUR. Targetnya selesai akhir Juli ini,” ujar Ara.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga menargetkan untuk menyelesaikan sejumlah Pera-turan Menteri untuk menjadi dasar peraturan pelaksanaan program di lapangan yang terkait skema dan mekanisme pembiayaan dan pembangunan rumah untuk masyarakat.

“Adanya dukungan pembiayaan dari Danantara sebesar Rp 130 T tentunya menjadi angin segar bagi ekosistem perumahan untuk terus bekerja keras dan bersinergi mem-bangun rumah yang layak dan terjangkau serta berkualitas,” kata Ara.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, pemerintah menaikkan pla-fon KUR perumahan hingga Rp5 miliar, khusus ditujukan bagi pelaku usaha atau kon-traktor berskala kecil dan menengah. Kriteria yang ditetapkan meliputi usaha dengan modal maksimal Rp5 miliar atau omzet hingga Rp50 miliar. Dana ini ditujukan untuk membiayai pembangunan sekitar 38-40 unit rumah tipe 36, dengan tenor pinjaman anta-ra empat hingga lima tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan meluncurkan KUR sektor perumahan khususnya untuk UMKM bidang konstruksi. Rencananya, plafon yang diberikan sampai Rp 5 miliar. KUR untuk UMKM konstruksi ini dapat digunakan untuk membangun 38-40 unit rumah dengan tipe 36.

“Kemudian juga diberikan untuk demand side untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp 13 triliun, se-dangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak Rp 117 triliun,” jelas Air-langga.

Kolaborasi strategis ini diharapkan dapat mempercepat realisasi target pembangunan 3 juta rumah, sekaligus mendorong akses masyarakat terhadap hunian layak dan ter-jangkau.

Oleh : Michelle Putri Santoso )*

Pupuk merupakan komponen vital dalam sistem pertanian modern, terutama bagi negara agraris seperti Indonesia yang tengah menapaki jalan menuju swasembada pangan. Dalam konteks ini, distribusi pupuk bersubsidi memainkan peranan sangat penting, tidak hanya sebagai sarana produksi tetapi juga sebagai penentu keberhasilan ketahanan pangan nasional. Ketersediaan pupuk yang memadai dan tepat waktu pada awal musim tanam menjadi syarat mutlak bagi tercapainya target produksi pangan yang berkelanjutan, sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam misi besarnya menjadikan Indonesia swasembada pangan secara mandiri.

Keseriusan pemerintah terlihat nyata ketika Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang melakukan langkah strategis dengan memangkas 145 regulasi yang selama ini menghambat penyaluran pupuk bersubsidi. Kebijakan ini membuka jalan bagi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk bergerak lebih cepat dalam mendistribusikan pupuk ke berbagai pelosok negeri, bahkan hingga ke ujung barat Nusantara seperti Aceh. Daerah ini dinilai memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional, dan kini mulai merasakan hasil dari jaminan pasokan pupuk yang lebih baik.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, meninjau langsung rantai distribusi pupuk di Aceh. Dengan menempuh perjalanan darat dari Bandara Sultan Iskandar Muda ke Kabupaten Pidie dan hingga ke pabrik PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh Utara, Rahmad memastikan bahwa tidak ada hambatan signifikan dalam distribusi pupuk bersubsidi di wilayah tersebut. Ia merasa optimistis karena stok pupuk di gudang maupun kios cukup untuk memenuhi kebutuhan musim tanam utama pada Oktober mendatang. Bahkan, pupuk komersial pun telah tersedia untuk memperkuat pasokan di berbagai daerah.

Optimisme Rahmad didasari pula oleh kesiapan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan skema baru yang mulai diuji coba pada 17 Juli dan diterapkan penuh pada 1 Agustus 2025, sesuai Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Peraturan ini merupakan hasil dari deregulasi besar-besaran, memangkas puluhan undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan presiden yang selama ini membelit tata kelola pupuk. Inovasi kebijakan ini memperluas cakupan penerima manfaat, tidak hanya petani, tetapi juga pembudi daya ikan serta menambah jenis pupuk bersubsidi seperti SP-36 dan ZA.

Penetapan daftar penerima juga lebih disederhanakan. Jika sebelumnya membutuhkan surat keputusan dari kepala daerah, kini cukup dengan keputusan dari dinas pertanian. Perubahan ini diyakini dapat mempercepat proses penyaluran, mengurangi potensi birokrasi berbelit, dan menjamin petani mendapat pupuk sesuai masa tanam. Rahmad menekankan bahwa pupuk berkontribusi hingga 62 persen dalam produktivitas pertanian. Artinya, jika pupuk tersedia tepat waktu dan tepat sasaran, dampaknya sangat besar terhadap pencapaian swasembada pangan nasional.

Efektivitas sistem distribusi baru ini juga terlihat dari kesiapan para pelaku di lapangan. Irma, pemilik kios pupuk di Pidie, mengatakan bahwa ia dan petani di sekitarnya sudah mengikuti sosialisasi sistem baru dan siap menjalankannya. Ia menyebut penyaluran pupuk selama ini berjalan baik, dan dengan sistem baru, diharapkan bisa menjadi lebih efisien. Namun, tantangan tetap ada. Seorang petani dari Gampong Dua Paya, Said Adnan, menyampaikan bahwa keterbatasan sistem irigasi menjadi kendala serius dalam memaksimalkan lahan pertanian. Meski pupuk tersedia, mereka tidak bisa menanami seluruh lahan saat musim kemarau. Ia berharap pembangunan sistem irigasi teknis bisa segera tuntas pasca selesainya pembangunan Bendungan Rukoh, agar sawah-sawah di daerahnya bisa berproduksi sepanjang tahun.

Pemerintah daerah juga bergerak cepat seperti halnya yang dilakukan oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Aceh, Bahrum Syah, menyatakan pihaknya telah menyosialisasikan perubahan tata kelola pupuk kepada kelompok tani. Salah satu perubahan penting adalah tambahan titik serah pupuk yang kini bisa dilakukan di koperasi atau kelompok pembudi daya ikan, selain di kios pengecer. Dengan meningkatnya alokasi pupuk bersubsidi secara nasional dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton, diharapkan petani bisa meningkatkan produktivitasnya secara signifikan.

Sementara itu, di wilayah lain seperti Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, tantangan penyaluran pupuk juga mendapat perhatian serius. Dalam pertemuan evaluasi penyaluran pupuk semester I 2025, Bupati Suwardi Haseng mengungkapkan rendahnya serapan pupuk subsidi yang hanya mencapai 32 persen untuk urea dan lebih rendah untuk jenis lainnya. Ia menginstruksikan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida untuk memperketat pengawasan dan meminta seluruh elemen, mulai dari Dinas Pertanian hingga kelompok tani, untuk meningkatkan sosialisasi serta efisiensi penggunaan pupuk.

Pimpinan PT Pupuk Indonesia wilayah Sulawesi Selatan, Wisnu Ramadhani, juga menekankan perlunya sinergi antar pihak, termasuk distributor, pengecer, penyuluh lapangan, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan serapan pupuk. Ia mengingatkan pentingnya melaporkan petani yang sudah beralih profesi atau pindah domisili agar alokasi pupuk dapat dialihkan ke petani aktif yang masih membutuhkan. Dengan anggaran pupuk subsidi mencapai Rp44 triliun, peningkatan efisiensi distribusi menjadi sangat krusial agar dana tersebut tepat sasaran.

Distribusi pupuk bukan sekadar urusan logistik, tetapi bagian tak terpisahkan dari strategi besar swasembada pangan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan petani menjadi fondasi utama kesuksesan program ini. Ketersediaan pupuk yang merata, regulasi yang tidak berbelit, serta perbaikan infrastruktur pendukung seperti irigasi akan menjadi penentu utama masa depan pangan Indonesia. Jika semua elemen berjalan sinergis, cita-cita Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdikari dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri bukanlah sekadar mimpi, melainkan keniscayaan yang sedang bergerak menuju kenyataan.

)* Penulis adalah seorang Pengamat Ekonomi dan Pertanian

Oleh : Ricky Rinaldi )*
Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional melalui langkah-langkah nyata dan strategis. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah mulai membenahi sejumlah tantangan struktural di sektor pertanian yang selama ini menghambat produktivitas petani. Mulai dari masalah kelangkaan pupuk, keterbatasan air, bibit, fluktuasi harga hasil tani, hingga kehadiran mafia yang mempermainkan sektor pertanian, kini menjadi fokus utama pemerintah.

Wakil Presiden Gibran menyampaikan hal ini saat menghadiri acara Rembuk Tani Swasembada Gula Nasional yang digelar di Sleman, Yogyakarta. Dalam forum itu, dia menekankan bahwa swasembada pangan bukan lagi sekadar cita-cita masa lalu, melainkan program strategis nasional yang akan dilaksanakan secara total. Ia menyampaikan bahwa dirinya bersama Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah kebijakan untuk membebaskan petani dari kendala-kendala yang selama ini menghambat.

Menurut Gibran, berbagai kendala seperti kelangkaan pupuk, sulitnya akses air, terbatasnya bibit berkualitas, hingga harga jual hasil tani yang kerap tak stabil harus segera ditangani. Ia menyoroti adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan sistem distribusi pertanian dan menyulitkan petani.. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan mafia semacam itu terus bercokol di sektor pangan.

Tidak berhenti pada pengakuan masalah, Gibran memaparkan langkah konkret pemerintah. Ia menekankan bahwa kementerian terkait akan bergerak cepat untuk menyelesaikan satu per satu kendala tersebut. Bahkan, ia mendorong agar pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum terus memperkuat sinergi demi menciptakan ekosistem pertanian yang bersih dan produktif.

Cerita menarik turut dia bagikan dari pengalamannya saat menghadiri panen tebu di Banyuwangi beberapa waktu lalu. Kala itu, Gibran menerima masukan langsung dari petani terkait kemitraan dan status lahan. Namun, situasi tersebut tidak dibiarkan berlarut. Menteri Pertanian Amran Sulaiman langsung turun tangan dan merespons cepat aspirasi petani. Langkah sigap tersebut diapresiasi oleh Gibran sebagai bentuk nyata bahwa pemerintah tak tinggal diam menghadapi keluhan warga.

Langkah-langkah strategis ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menata ulang sektor pangan. Bukan hanya dengan pendekatan administratif, tetapi juga langsung hadir di lapangan, mendengarkan, dan bergerak cepat.

Pemerintah juga menyadari bahwa untuk bisa mencapai kemandirian pangan, perlu ada dukungan dari seluruh elemen bangsa. Salah satu pihak yang kini turut aktif adalah institusi pertahanan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan dukungannya terhadap program strategis nasional, termasuk di bidang pangan. Ia menegaskan bahwa TNI siap berkontribusi dengan mengoptimalkan peran dan aset yang dimiliki dalam mendukung program-program pembangunan pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan.

Menurut Panglima TNI, sinergi antara pertahanan dan sektor produktif merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas nasional. Ia juga memastikan bahwa jajaran TNI siap mendukung agenda pemerintah, termasuk lewat pengelolaan lahan-lahan milik TNI yang potensial dikembangkan menjadi lahan pertanian strategis.

Sementara itu, di tingkat kebijakan makro, Presiden Prabowo Subianto secara konsisten mengarahkan agar program swasembada pangan dipercepat realisasinya. Baginya, kemandirian pangan bukan hanya soal kecukupan logistik nasional, melainkan soal martabat dan kedaulatan bangsa. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya membangun sistem pertanian nasional yang modern, efisien, dan berpihak kepada petani kecil.

Komitmen ini turut tercermin dalam dorongan penggunaan teknologi pertanian. Gibran mendorong para petani untuk mulai terbiasa dengan pemanfaatan alat-alat modern seperti drone untuk pemantauan lahan dan sistem irigasi cerdas. Ia meyakini bahwa transformasi digital juga perlu menjangkau desa-desa agar petani kita tidak tertinggal dari negara lain.

Di sektor pupuk, pemerintah melakukan pengawasan ketat agar distribusi tidak bocor dan tepat sasaran. Gudang-gudang diperkuat, sistem digitalisasi diterapkan, dan rantai distribusi dipangkas dari tangan-tangan spekulan. Petani kini tidak lagi sendirian. Pemerintah hadir dan melindungi mereka dengan langkah konkret.

Di sisi harga, pemerintah tengah menyusun mekanisme penyangga agar petani tidak menjadi korban permainan pasar. Kemitraan antara BUMN dan petani diperluas. Lembaga keuangan didorong memberikan akses kredit murah untuk petani. Semua ini dirancang agar pertanian kembali menjadi sektor yang menjanjikan dan berdaya saing tinggi.

Tak hanya berhenti di atas kertas, semangat swasembada pangan mulai terasa geliatnya di lapangan. Dari ladang tebu di Banyuwangi, sawah di Jawa Tengah, hingga kebun di Sulawesi dan Sumatera, gerakan menuju kemandirian pangan nasional mulai menggema. Dan ini baru permulaan.

Langkah-langkah tegas yang dilakukan oleh pemerintah hari ini menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Dengan dukungan penuh dari jajaran kementerian, aparat pertahanan, dan tentu saja masyarakat, target besar swasembada pangan bukan hanya realistis, tetapi juga layak diraih.

Kini saatnya semua pihak bersatu. Pemerintah telah menggelar karpet kebijakan. Petani bekerja keras di lapangan. Aparat berjaga, dan pemimpin mendampingi. Jika semua berjalan seirama, bukan tidak mungkin Indonesia kembali dikenal sebagai lumbung pangan dunia.

)* Pengamat Isu-Isu Strategis

Jakarta — Pemerintah Indonesia mencatatkan tonggak bersejarah dalam sektor ketahanan pangan dengan keberhasilan menembus stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton. Ini merupakan capaian tertinggi sejak Indonesia merdeka, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan menjadi prioritas utama pemerintah.

“Saya tidak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan. Setiap provinsi harus swasembada. Setiap pulau harus bisa berdiri sendiri,” tegas Presiden.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian ini tidak hanya sebatas angka statistik, melainkan simbol dari meningkatnya kesejahteraan petani dan kekuatan sistem pertanian nasional.

“Ini adalah capaian yang belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka. Stok empat juta ton adalah simbol kemandirian dan kesejahteraan petani,” ujar Amran.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras semua pemangku kepentingan, mulai dari petani, penyuluh, hingga birokrasi pemerintah. Untuk menjaga momentum ini, pemerintah menerapkan tiga pilar utama kebijakan pangan nasional.

Pertama, reformasi pupuk subsidi dengan peningkatan anggaran dari Rp28 triliun men-jadi Rp46,8 triliun pada 2025. Alokasi pupuk mencakup 9,55 juta ton untuk sembilan komoditas strategis, termasuk padi dan jagung. Pemerintah juga memperketat distribusi dengan melibatkan aparat guna menghindari penyalahgunaan.

Kedua, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang lebih menguntungkan petani. HPP gabah ditingkatkan menjadi Rp6.500 per kilogram, dan jagung menjadi Rp5.500 per kilogram. Pemerintah juga menghapus sistem rafaksi yang selama ini me-rugikan petani.

Ketiga, penguatan regulasi melalui dua Peraturan Presiden: Perpres No. 192 Tahun 2024 tentang reformasi kelembagaan Kementerian Pertanian untuk mendukung per-tanian presisi, serta Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk subsidi.

PT Pupuk Indonesia juga terus menjamin distribusi pupuk hingga ke ujung barat Nusantara. Dengan jaminan pasokan pupuk yang memadai, produksi pangan nasional dapat ditingkatkan secara signifikan, bahkan menjadikan Aceh sebagai salah satu lum-bung pangan utama Indonesia. Para petani di daerah tersebut juga berharap sistem iri-gasi yang lebih baik dapat segera dibangun untuk mendukung produktivitas.

“Kami meninjau rantai distribusi dan produksi pupuk di Aceh untuk memastikan tidak ada kendala dalam distribusi pupuk,” ujar Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, seraya membangun sistem pertanian yang tangguh dalam menghadapi tantangan iklim dan gejolak harga global. Capaian ini menandai langkah besar menuju swasembada pangan sejati sebagai pilar kemerdekaan bangsa.-

[edRW]

Jakarta – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa swasembada pangan menjadi prioritas strategis pemerintah untuk menjaga kedaulatan bangsa. Ia menekankan bahwa seluruh program Kementerian Pertanian (Kementan) disusun demi kepentingan nasional jangka panjang.

“Tentu saja Kementan mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kepentingan besar tidak bisa dikalahkan dengan segelintir orang,” kata Sudaryono saat berbincang dalam program Pro3 RRI.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah secara simultan terus mengembangkan strategi pertanian yang berorientasi pada produktivitas dan perluasan lahan. Dengan intensifikasi produksi naik banyak, lalu ekstensifikasi kita lakukan dengan cetak sawah.

“Kita lakukan cetak sawah salah satunya ada di Merauke itu berhasil, padinya tumbuh dan panen,” tuturnya.

Pemerintah menargetkan swasembada pangan dapat tercapai dalam empat hingga lima tahun ke depan. Langkah-langkah terukur terus dijalankan melalui program food estate, pembangunan infrastruktur pertanian, dan modernisasi alat produksi.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, turut menyampaikan optimismenya bahwa swasembada komoditas strategis seperti gula akan tercapai dalam waktu dekat. Masih banyak petani yang menanam berbagai varietas dalam satu lahan, yang menyebabkan rendemen turun.

“Kita target tiga tahun bongkar ulang (tanaman tebu) seluruh Indonesia,” ujarnya saat menghadiri Panen Tebu di Bantul, DIY.

Menurutnya, kunci utama keberhasilan swasembada terletak pada kadar rendemen tebu yang tinggi, yang hanya bisa diraih melalui varietas unggul dan sistem tanam yang seragam.

“Kementan akan melakukan peremajaan tanaman tebu secara nasional di lahan seluas 500 ribu hektare dalam tiga tahun ke depan,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh agenda pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan, khususnya pada komoditas gula. kesuksesan program swasembada tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga dukungan sarana produksi yang memadai.

“Selama enam bulan terakhir, kami telah menyelenggarakan 92 rembuk tani di berbagai daerah. Ini menjadi wadah bertukar informasi, berbagi inovasi, dan memperkuat produktivitas pertanian nasional,” ujar Rahmad.

Pihaknya juga menyambut baik langkah pemerintah dalam menyederhanakan regulasi pupuk, yang terbukti mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi hingga mencapai 3,9 juta ton.

“Penyaluran pupuk bersubsidi ini tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Swasembada pangan sebagai bagian dari agenda besar untuk menjaga kemandirian bangsa,” pungkasnya.

Oleh : Rani Ananda )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui penguatan lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinet secara tegas menekankan bahwa praktik korupsi adalah musuh utama pembangunan nasional, yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, hingga pengawasan, menjadi pilar penting dalam menciptakan sistem hukum yang tidak hanya tegas tetapi juga berkeadilan. Komitmen ini tercermin dari sinergi lintas sektor antara lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam mengawal berbagai kebijakan strategis.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah memperkuat koordinasi dan supervisi antar lembaga penegak hukum, sehingga penanganan kasus korupsi dapat dilakukan secara terpadu dan akuntabel. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, sinergi antara KPK dan Kejaksaan telah membuahkan hasil positif, termasuk dalam pengungkapan kasus-kasus besar yang merugikan negara triliunan rupiah. Pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan, digitalisasi sistem pelaporan, dan penggunaan teknologi informasi untuk mendeteksi aliran dana mencurigakan. Ini sejalan dengan prinsip transparansi yang menjadi semangat utama reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang modern.

Presiden Prabowo mengatakan pemberantasan korupsi akan menjadi agenda prioritas pemerintahannya. Pihaknya menyebut masih terjadi praktik pencurian uang rakyat dan harus segera diberantas demi keadilan dan kesejahteraan bangsa. Pihaknya juga meminta masyarakat khususnya kelompok pemuda untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi yang sedang berjalan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mewariskan Indonesia yang bersih tanpa ada korupsi.

Kemudian langkah penguatan institusional juga diwujudkan melalui dukungan terhadap anggaran, sarana prasarana, serta perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional dan berintegritas. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada niat baik semata, tetapi juga pada sistem yang kokoh dan tidak mudah diintervensi. Oleh karena itu, reformasi institusional dilakukan secara menyeluruh, termasuk pembaruan tata kelola di lembaga penegak hukum agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman.

Tidak kalah penting, pemerintah juga menekankan pentingnya pencegahan sebagai bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi. Melalui lembaga seperti KPK, strategi pencegahan dilakukan melalui pendidikan antikorupsi, penguatan tata kelola di kementerian dan lembaga, serta pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meminimalkan celah penyimpangan. Program-program seperti Whistleblower System, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta integrasi e-budgeting dan e-procurement di seluruh instansi pemerintah menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam membangun sistem yang lebih bersih dan transparan.

Dukungan terhadap penguatan lembaga penegak hukum juga terlihat dari pengesahan berbagai regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi, seperti revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, dan UU Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pemerintah juga aktif bekerja sama dengan lembaga internasional dalam rangka pertukaran informasi, pelacakan aset, dan penindakan kejahatan lintas negara. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam konvensi internasional seperti United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Keikutsertaan aktif Indonesia dalam forum-forum global antikorupsi semakin memperkuat posisi negara sebagai mitra yang kredibel dan progresif dalam agenda pemberantasan korupsi.

Dalam konteks demokrasi yang sehat, pemerintah juga terus mendorong partisipasi masyarakat sipil dan media dalam mengawasi jalannya penegakan hukum. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pemerintah membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, hingga lembaga riset dalam merumuskan kebijakan antikorupsi yang inklusif dan berbasis bukti. Hal ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai gerakan bersama seluruh elemen bangsa, bukan semata-mata tugas negara.

Kebijakan pemerintah dalam memperkuat lembaga penegak hukum pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan efek jera dan membangun ekosistem hukum yang tidak mentoleransi penyimpangan. Praktik korupsi yang dibiarkan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial, memperlambat pembangunan, dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, keseriusan pemerintah dalam mendukung penegak hukum melalui kebijakan yang konsisten, anggaran yang memadai, dan perlindungan hukum yang kuat menjadi fondasi penting menuju Indonesia yang bersih, maju, dan berkeadilan.

Sementara itu, Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengatakan proses penegakan hukum oleh Kejaksaan tetap harus dijalankan secara profesional dan proporsional, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pihaknya juga menegaskan komitmennya bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Dengan arah kebijakan yang tegas dan terukur, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, optimisme publik terhadap masa depan pemberantasan korupsi terus tumbuh. Pemerintah berkomitmen bahwa upaya ini bukan sekadar respons terhadap tekanan publik, melainkan bagian dari visi jangka panjang untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berdaya saing. Ke depan, penguatan lembaga penegak hukum akan terus dilanjutkan sebagai kunci utama menuju transformasi Indonesia menjadi negara hukum yang modern, demokratis, dan berintegritas tinggi.

)* Penulis merupakan Pengamat Hukum

Oleh: Nolam Francesca )*

Dalam beberapa waktu terakhir, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kembali menjadi sorotan publik. Isu-isu yang berkembang kerap memunculkan keraguan terhadap netralitas aparat penegak hukum. Namun, di tengah terpaan berbagai kritik dan opini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dengan tegas menyatakan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dan profesional. Dalam sebuah pernyataan penting, ia mengakui bahwa kinerja Kejaksaan telah mendapat pengakuan luas dari masyarakat. Namun, di saat yang sama, sorotan tajam juga terus diarahkan ke lembaga yang ia pimpin. Menurutnya, ibarat semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa.

Pernyataan ini menggambarkan dinamika yang dihadapi institusi penegak hukum seperti Kejaksaan, yang justru semakin diuji saat keberhasilannya meningkat. Bagi Burhanuddin, tantangan tersebut tidak boleh melemahkan semangat aparat. Ia menekankan kepada seluruh jajarannya untuk tetap fokus menjalankan tugas dengan profesionalitas tinggi dan integritas yang tidak tergoyahkan.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, Jaksa Agung menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang melanggar hukum harus diproses secara adil dan transparan. Prinsip “semua orang sama di mata hukum” menjadi pegangan utama dalam penegakan hukum di era saat ini. Tidak boleh ada kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Senada dengan hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menunjukkan sikap tegasnya dalam menangani kasus-kasus korupsi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menekankan bahwa seluruh proses hukum, termasuk penyidikan, dijalankan secara profesional berdasarkan alat bukti yang ditemukan oleh tim penyidik.

Menurut Budi, siapa pun yang dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan bisa saja dipanggil, tanpa terkecuali. Budi menekankan bahwa KPK bekerja berdasarkan prosedur hukum dan bukti-bukti yang ada, bukan atas dasar tekanan politik maupun opini publik. KPK menempatkan objektivitas hukum sebagai landasan utama dalam setiap langkah penindakan.

Di daerah, semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muara Enim, Dr. Rudi Iskandar. Dalam pernyataannya, Rudi menyampaikan komitmennya untuk tidak menoleransi tindakan korupsi oleh siapa pun, termasuk pejabat pemerintah daerah. Pihaknya tidak akan tebang pilih dan tidak akan segan-segan menindak tegas bagi oknum pejabat di Pemerintahan Kabupaten Muara Enim apabila terbukti melakukan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Rudi menambahkan bahwa prinsip penanganan kasus korupsi harus mengedepankan asas hukum yang tepat dan benar. Hal ini diperlukan agar proses hukum tidak hanya adil, tetapi juga memberikan efek jera. Pendekatan hukum yang profesional juga mencerminkan keberpihakan institusi kepada masyarakat yang telah lama mengharapkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik koruptif.

Komitmen bersama antara Kejaksaan, KPK, dan aparat hukum di daerah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjalankan agenda reformasi hukum, khususnya dalam bidang pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pilih kasih menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan kepercayaan publik terhadap negara.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa proses ini kerap diwarnai oleh dinamika sosial-politik. Isu kriminalisasi, serangan balik dari pihak yang merasa terancam, hingga upaya delegitimasi lembaga hukum kerap terjadi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap cermat dalam menyikapi informasi, serta tidak terjebak pada narasi-narasi yang melemahkan komitmen penegakan hukum yang tengah dibangun pemerintah.

Di sisi lain, penegak hukum juga harus mampu membangun transparansi dan akuntabilitas, serta mengkomunikasikan langkah-langkah penindakan dengan terbuka. Masyarakat memiliki hak untuk tahu, dan lembaga hukum berkewajiban menjaga akuntabilitas di mata publik. Inilah simbiosis sehat antara pemerintah dan rakyat yang sama-sama menghendaki negara bersih dari korupsi.

Pemerintah saat ini telah memberikan ruang yang besar bagi supremasi hukum. Komitmen Presiden dalam memperkuat institusi penegak hukum dan memberikan dukungan terhadap independensi mereka patut diapresiasi. Upaya ini menjadi bagian penting dari pembangunan sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga bersih dan berintegritas.

Di tengah berbagai dinamika dan tantangan yang ada, masyarakat perlu terus percaya bahwa pemerintah sungguh-sungguh dalam menjalankan pemberantasan korupsi secara adil dan tanpa tebang pilih. Komitmen para penegak hukum, dari pusat hingga daerah, adalah bukti nyata bahwa hukum ditegakkan atas dasar kebenaran, bukan kepentingan.

Kini saatnya publik mendukung agenda besar ini dengan tetap kritis namun konstruktif. Percayalah, ketika hukum ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi, keadilan sosial dan integritas bangsa akan semakin kuat. Mari bersama menjaga harapan bahwa Indonesia mampu menjadi negara hukum yang adil, bersih, dan bermartabat.

)* Penulis merupakan Pengamat Hukum

Jakarta – Gerakan pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika hanya bertumpu pada kebijakan di pusat tanpa dibarengi sinergi konkret di daerah. Karena itu, berbagai kementerian dan lembaga kini menegaskan pentingnya kerja sama lintas level pemerintahan untuk menciptakan sistem yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar menyatakan bahwa kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi terletak pada kesadaran spiritual pemimpin dan pejabat publik.

“Kita akan connect dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, maka perbuatan melampaui batas, apalagi korupsi, Insya Allah akan bebas,” tegas Nasaruddin.

Ia menambahkan bahwa tanpa rasa ketuhanan dalam hati, manusia akan mudah tergelincir dalam penyimpangan kekuasaan.

“Tanpa kesadaran ini, mustahil perbuatan-perbuatan seperti dosa maksiat korupsi itu bisa terhilangkan,” tandasnya.

Sementara itu, Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin menegaskan perlunya konsistensi antara pusat dan daerah dalam penegakan hukum, terutama di bidang tindak pidana korupsi.

“Tantangan ke depan semakin berat. Kinerja Kejaksaan harus makin efektif, efisien, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Burhanuddin saat kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Ia secara khusus menekankan agar kejaksaan di daerah tidak tertinggal dalam semangat pemberantasan korupsi.

“Penanganan korupsi di daerah jangan sampai timpang dengan pusat. Tunjukkan semangat pemberantasan korupsi yang menyeluruh. Buktikan bahwa semangat pemberantasan korupsi hadir hingga ke daerah,” sambungnya.

Sementara itu, dalam pengawasan keuangan daerah, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setya Negara mengungkapkan bahwa pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih menjadi titik rawan korupsi.

“Data sahabat kami di KPK menunjukkan bahwa 80 persen kasus yang ditangani adalah soal PBJ. Maka ini harus kita kawal dengan serius,” ujar Setya.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi dalam pengawasan atas proyek strategis nasional dan dana transfer ke daerah.

Sinergi vertikal antara kementerian, lembaga penegak hukum, dan pemerintah daerah dinilai semakin mendesak untuk mempersempit ruang gerak korupsi, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan negara.

Dengan memperkuat integritas pribadi, sistem pengawasan, dan efektivitas penindakan dari pusat hingga daerah, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen nyata dalam membangun tata kelola yang bersih dan berkeadilan. –

[edRW]