Oleh: Dhita Karuniawati )*

Dalam upaya mewujudkan tata kelola bantuan sosial (Bansos) yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien, Pemerintah Indonesia terus membangun fondasi data tunggal yang terintegrasi secara nasional. Melalui penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan integrasi lintas sektor, pemerintah berkomitmen menghadirkan reformasi besar dalam sistem penyaluran Bansos, yang selama ini kerap menghadapi berbagai tantangan mulai dari data ganda, tidak akurat, hingga penyalahgunaan bantuan.

Langkah strategis ini dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk memastikan setiap bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, tanpa tumpang tindih maupun pengabaian terhadap kelompok rentan. Dalam kondisi perekonomian yang terus berfluktuasi dan inflasi global, keberadaan data tunggal menjadi instrumen vital dalam menjaga ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Bantuan sosial (Bansos) merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos).

Pada dasarnya, penerima Bansos harus diusulkan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau sebelumnya disebut sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pengusulan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) bersama pemerintah lingkup terkecil, yaitu desa/kelurahan. Namun, masyarakat juga berkesempatan mengusulkan diri-sendiri sebagai penerima Bansos secara mandiri.

Pemerintah resmi menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran Bansos mulai triwulan kedua 2025. Selain itu, kebijakan ini diharapkan membuat distribusi Bansos seperti PKH dan sembako lebih tepat sasaran.

Seperti diketahui, Bansos ini disalurkan setiap tiga bulan sekali; triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Saat ini, memasukan penyaluran triwulan 2. Penyaluran Bansos tahap kedua mulai digulirkan sejak 28 Mei 2025 kepada total 16,5 juta KPM dari data yang telah divalidasi.

DTSEN adalah sistem data terbaru yang menggantikan DTKS sebagai acuan utama penyaluran Bansos di Indonesia. Data ini mengintegrasikan berbagai sumber dari kementerian dan lembaga, lalu diverifikasi secara ketat oleh BPS dan BPKP. Oleh karena itu, hanya keluarga yang terdaftar dan valid di DTSEN yang berhak menerima bansos PKH, sembako, dan program sosial lainnya.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan penghapusan 1,9 juta data penerima bantuan sosial (Bansos) dalam proses penyaluran terbaru. Warga diminta segera mengecek status kepesertaan Bansos mereka melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini menjadi satu-satunya acuan resmi.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, perubahan ini bukan atas keinginan Kemensos semata, melainkan berdasarkan pembaruan data penerima yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan ketentuan terbaru.

Perubahan data penerima dilakukan menyusul pemberlakuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 Februari 2025. Dengan Inpres ini, pemerintah resmi menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran bantuan. Penyesuaian ini perlu agar Bansos benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan.

Gus Ipul mengatakan, dari penyesuaian ini, sebagian penerima sebelumnya tercatat mendapat bansos kini tidak menerima, dan sebaliknya, ada yang mulai menerima bantuan di triwulan kedua.

Selain memperbarui data, Kemensos juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan bantuan diterima oleh pihak yang benar-benar berhak. Menurut Gus Ipul, PPATK sedang menganalisis rekening para penerima bansos untuk mendeteksi adanya anomali yang mengindikasikan ketidaktepatan sasaran.

Penyaluran Bansos tahap kedua tahun 2025 terus bergerak signifikan. Hingga 1 Juli 2025, Kementerian Sosial mencatat lebih dari 8,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), atau sekitar 80,49 persen dari total kuota yang ditetapkan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan nilai bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp 5,8 triliun. Tidak hanya PKH, bantuan pangan melalui skema Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako juga telah menjangkau lebih dari 15,4 juta KPM, atau sekitar 84,71 persen dari kuota, dengan nilai penyaluran sebesar Rp 9,2 triliun.

Di waktu yang sama, pemerintah juga telah merealisasikan penyaluran tambahan bantuan atau program penebalan bansos yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memperkuat daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi. Realisasinya sejajar dengan BPNT, yakni menyasar 15,4 juta KPM (84,71 persen) dengan total bantuan senilai Rp 6,19 triliun.

Penguatan data tunggal tidak akan berhasil tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memegang peran penting dalam validasi dan pemutakhiran data, karena mereka yang paling memahami kondisi warganya secara langsung. Selain itu, kolaborasi lintas sektor turut diperkuat.

Pembangunan fondasi data tunggal untuk optimalisasi Bansos adalah langkah maju dalam reformasi perlindungan sosial Indonesia. Fondasi data tunggal yang sedang dibangun pemerintah bukan sekadar untuk mengefisienkan distribusi bansos. Lebih dari itu, data ini menjadi landasan untuk mendesain kebijakan sosial yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis bukti.

Tantangan masih banyak, terutama dalam hal konsistensi pembaruan data dan kapasitas daerah. Namun, komitmen pemerintah, dukungan teknologi, dan partisipasi masyarakat menjadi modal utama untuk mewujudkan sistem Bansos yang lebih adil, akurat, dan berkelanjutan. Dengan fondasi data yang kuat dan terintegrasi, harapan menuju keadilan sosial bukan sekadar wacana, melainkan sebuah keniscayaan yang bisa diwujudkan secara nyata.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Michelle Putri Santoso )*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki sistem perlindungan sosial nasional dengan mengedepankan pendekatan digital. Salah satu agenda strategis yang kini menjadi prioritas adalah percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos), khususnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah ini telah terbukti sebagai terobosan strategis pemerintahan dalam memastikan bantuan sosial menjangkau masyarakat secara lebih tepat dan efisien.

Dalam rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan dukungan penuh terhadap digitalisasi program perlindungan sosial. Pihaknya telah menyiapkan infrastruktur utama berupa Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mengintegrasikan data lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. SPLP dirancang untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga data dan layanan antarpihak dapat saling terhubung secara efisien.

Meutya juga menggarisbawahi pentingnya keamanan dalam pengelolaan data besar. Oleh karena itu, sistem SPLP kini sedang diuji ketahanannya bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Uji ini mencakup pengujian kemampuan sistem saat menerima lonjakan data dalam skala besar agar proses distribusi bansos berjalan lancar, cepat, dan aman dari serangan siber. Menurut Meutya, keandalan teknologi digital bukan hanya terletak pada kecepatannya, namun juga pada perlindungan data penerima manfaat agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan.

Sejalan dengan Meutya, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa digitalisasi bansos adalah salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan inklusif. Luhut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera menyiapkan serta membuka akses data penerima manfaat. Hal ini krusial agar bansos benar-benar sampai ke tangan yang tepat, berdasarkan data yang kredibel dan real-time. Luhut juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan pada setiap tahapan pelaksanaan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan nasional.

Di sisi lain, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif digitalisasi ini. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menyebutkan bahwa selama ini salah satu hambatan utama dalam penyaluran bansos adalah akurasi data penerima. Permasalahan di masa lalu terkait kesalahan data kini sedang diselesaikan melalui pendekatan digital yang lebih presisi.

Saat ini, Kemensos sedang menyalurkan bansos triwulan kedua tahun 2025, termasuk penebalan bansos untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Proses penyaluran tersebut sudah menggunakan basis data baru yang disebut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebelumnya. Pergantian ini dilakukan sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. DTSEN merupakan data sosial ekonomi hasil kerja sama antara Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang terus diperbarui setiap tiga bulan sekali melalui mekanisme ground check dan pemutakhiran sistematis.

Wamensos menyampaikan bahwa Kemensos secara aktif melakukan pemadanan dan pembaruan data bersama BPS untuk memastikan bahwa DTSEN benar-benar merepresentasikan kondisi sosial masyarakat terkini. Hal ini membuktikan bahwa DTSEN secara nyata berhasil meningkatkan akurasi penyaluran bantuan hingga menjangkau keluarga paling rentan. Dengan kata lain, bantuan akan benar-benar menyentuh keluarga yang paling membutuhkan.

Pentingnya integrasi dan keterbukaan data juga ditekankan dalam rapat koordinasi tersebut. Luhut menegaskan bahwa seluruh pihak harus saling membuka diri dan menjaga komunikasi yang baik demi kepentingan nasional. Ia menyatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan program digitalisasi bansos adalah kolaborasi yang solid, di mana semua pihak saling mendengar dan menghormati masukan satu sama lain. Menurutnya, semangat kolektif jauh lebih penting daripada ego sektoral dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Sebagai bagian dari implementasi digitalisasi bansos, pemerintah juga merancang pembangunan digital public infrastructure (DPI) dalam program perlindungan sosial. DPI ini akan mencakup tiga fitur utama: identitas digital penerima manfaat, pembayaran digital, dan mekanisme pertukaran data. Rancangan tersebut kini sedang dibahas intensif oleh DEN bersama Kemensos, Komdigi, Kemendagri, BPS, serta instansi terkait lainnya. Pilot project DPI rencananya akan diluncurkan pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.

Transformasi digital bansos tidak hanya memiliki dampak nasional, tetapi juga dirasakan hingga ke daerah. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, Drs. Hasanuddin, menyebut bahwa pemerintah daerah sangat mendukung langkah ini. Menurutnya, program digitalisasi bansos merupakan bentuk reformasi pelayanan publik yang menjawab tuntutan zaman. Kabupaten Sumbawa kini tengah menyesuaikan sistem layanan daerah agar terintegrasi dengan SPLP serta melakukan pelatihan teknis untuk operator SPBE di tingkat kabupaten.

Hasanuddin menambahkan bahwa pihaknya bersama Bappeda juga tengah melakukan verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat di tingkat lokal, agar tidak terjadi ketimpangan atau data ganda. Ia optimistis, dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program digitalisasi bansos akan menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Langkah besar yang diambil pemerintah dalam digitalisasi bansos bukan hanya tentang teknologi, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan negara. Dengan sistem yang transparan dan akurat, diharapkan semakin memperkecil potensi kesenjangan sosial dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem negara. Pemerintah menaruh harapan besar bahwa digitalisasi bansos akan menjadi salah satu fondasi kuat dalam menciptakan perlindungan sosial yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan di era pemerintahan digital saat ini.

)* Pengamat Ekonomi

Jakarta – Pemerintah melalui kolaborasi lintas kementerian tengah menggulirkan program strategis Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk seluruh siswa dari jenjang SD hingga SMA di Indonesia. Program ini ditujukan sebagai langkah awal skrining kesehatan fisik dan mental para pelajar, sekaligus menjadi fondasi penting dalam memastikan kesiapan mereka menjalani proses pendidikan secara optimal.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa program ini dirancang untuk menjangkau lebih dari 53 juta siswa di seluruh Indonesia, termasuk mereka yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat.

“Ini adalah program untuk memastikan masyarakat Indonesia tetap sehat, jangan sampai sakit, apalagi putra putri bangsa,” ujar Budi Gunadi.

Budi menegaskan paket skrining akan mencakup pemeriksaan kesehatan fisik maupun kondisi psikologis siswa.

“Yang akan dilakukan di SD, SMP, SMA itu beda-beda paket tesnya. Ada masalah kesehatan fisik, ada juga kesehatan jiwa,” ucap Budi.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menyambut baik rencana pemerintah untuk mengadakan Program CKG bagi para siswa, di sekolah maupun Sekolah Rakyat. Ia menyatakan CKG memiliki nilai penting untuk memastikan kesiapan fisik siswa dalam menempuh proses pendidikan.

“Kalau tidak terlalu mengganggu anggaran prioritas, cek kesehatan itu sangat penting agar anak-anak atau siswa ini secara fisik sudah siap dalam hal kesehatannya untuk sekolah,” kata Fikri Faqih.

Ia juga menilai Program CKG bisa memberikan data kesehatan siswa dari awal sehingga langkah-langkah berikutnya dari pemerintah dan sekolah dapat lebih fokus pada penyelenggaraan program preventif, seperti olahraga dan makanan seimbang yang menyehatkan.

“Selanjutnya, bukan dengan program kesehatan, tetapi program olahraga dan makanan seimbang yang menyehatkan sehingga anggaran kesehatan malah bisa saja berkurang,” imbuhnya.

Dengan data kesehatan yang akurat, menurutnya, pemerintah dapat merancang program kesehatan yang lebih terarah dan efektif. Pada akhirnya, hal itu pun dapat mengurangi beban anggaran kesehatan secara keseluruhan.

“Semoga Cek Kesehatan Gratis dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi kesehatan seluruh siswa di Indonesia, termasuk mereka yang berada di Sekolah Rakyat,” ungkapnya.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan pihaknya telah melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah di daerah. Pelaksanaan skrining akan dimulai setelah berakhirnya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

“MPLS dulu selama satu pekan di 14 Juli, kemudian sepekan berikutnya, sekolah mempersiapkan kalender akademik dan kami rencanakan Kementerian Kesehatan untuk bisa dimulai di bulan Agustus,” jelas Mu’ti.

Ia menambahkan bahwa pemeriksaan ini sangat penting terutama bagi siswa yang tinggal di asrama, guna mencegah penularan penyakit. Pihaknya ingin memastikan seluruh siswa dalam kondisi sehat dan tidak mengidap penyakit menular.

“Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin pendidikan yang sehat dan berkualitas,” tegasnya.

Program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi tonggak awal integrasi sistem kesehatan dan pendidikan yang lebih berorientasi pada pencegahan. Dengan dukungan lintas sektor dan semangat kolaboratif, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini serta memperkuat fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

[edRW]

JAKARTA – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diinisiasi pemerintah di sekolah-sekolah mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Komisi X DPR RI menilai langkah pemerintah menghadirkan CKG sangat tepat dalam memastikan kesiapan fisik siswa untuk menempuh proses pendidikan yang optimal.

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyatakan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara gratis di sekolah maupun Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan anak.

“Kalau tidak terlalu mengganggu anggaran prioritas, cek kesehatan itu sangat penting agar anak-anak atau siswa ini secara fisik sudah siap dalam hal kesehatannya untuk sekolah,” kata Fikri.

Fikri juga menyoroti nilai tambah dari CKG sebagai basis data awal kondisi kesehatan siswa. Data tersebut nantinya bisa menjadi acuan untuk pengembangan program preventif seperti olahraga rutin dan penyediaan makanan bergizi seimbang di lingkungan sekolah. Ia menyebut pendekatan ini berpotensi menciptakan efisiensi anggaran kesehatan dalam jangka panjang.

“Selanjutnya bukan lagi program kesehatan kuratif, tetapi fokus pada olahraga dan makanan seimbang yang menyehatkan. Dengan demikian, anggaran kesehatan bisa ditekan karena anak-anak sudah dipersiapkan secara sehat sejak dini,” jelasnya.

Pemerintah telah merancang pelaksanaan CKG dimulai pada 7 Juli di Sekolah Rakyat, lalu menyusul sekolah umum dan madrasah pada awal Agustus, usai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti turut memberikan dukungan penuh, menegaskan bahwa hasil dari CKG akan menjadi fondasi untuk menciptakan sekolah sehat. Data ini akan mendukung program kesehatan sekolah lainnya seperti UKS dan pembinaan karakter siswa melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

“Nanti hasil-hasil dari pemeriksaan kesehatan itu menjadi input untuk kita membangun sekolah sehat,” tegas Mu’ti.

Dukungan serupa juga datang dari Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono yang menyoroti pentingnya pelaksanaan CKG di lingkungan Sekolah Rakyat yang berbasis asrama. Ia menekankan bahwa pemeriksaan dini dapat mengantisipasi penyebaran penyakit dan memastikan lingkungan asrama yang sehat bagi siswa.

Sementara itu, di daerah, pelaksanaan program mulai menunjukkan geliatnya. Di Kota Pariaman, Puskesmas Air Santok memperluas cakupan CKG dengan menyasar seluruh siswa dari tingkat PAUD hingga SMA.

Kepala Puskesmas Air Santok, Isneli Warni menyatakan bahwa tim kesehatan akan turun langsung ke sekolah-sekolah mulai Agustus 2025 untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi, mata, telinga, dan kondisi umum siswa.

“Melalui sosialisasi ini, kami juga berharap pihak sekolah dapat membantu menyampaikan informasi kepada orang tua siswa agar mereka mengetahui bahwa anaknya akan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh,” ucap Isneli.

Pelaksanaan program CKG ini berada di bawah koordinasi langsung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Pratikno menyatakan bahwa CKG bukan hanya program teknis pemeriksaan kesehatan, tetapi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“Ini bukan sekadar pemeriksaan kesehatan, tapi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia, sehat secara fisik, mental, dan moral,” ujar Pratikno.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, turut menekankan pentingnya dukungan media massa dalam menyosialisasikan CKG dan program turunan lainnya dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Sosialisasi yang masif, menurutnya, akan membentuk kesadaran publik tentang pentingnya hidup sehat dan pendidikan yang bermutu.

Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan dari legislatif hingga daerah, program Cek Kesehatan Gratis diharapkan menjadi langkah awal menuju generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Pelibatan Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemensos, Kemendagri, dan Kemkomdigi menjadi kunci keberhasilan program.

(*/rls)

[edRW]

Oleh: Maya Pranadita *)

Pemerintah meluncurkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah pada tahun ajaran baru Juli 2025 sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi muda yang sehat, kuat, dan siap belajar. Langkah ini bukan sekadar respons terhadap kebutuhan kesehatan siswa, melainkan bagian integral dari visi pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi lintas sektor menjadi penentu utama keberhasilan.

CKG menargetkan lebih dari 53 juta peserta didik dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, termasuk siswa madrasah dan peserta didik Sekolah Rakyat. Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak usia 7 hingga 17 tahun dan dilakukan langsung di lingkungan sekolah. Mekanisme ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempermudah akses pemeriksaan kesehatan tanpa mengganggu proses belajar.

Sejak awal, koordinasi antarkementerian telah digalang secara serius. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa pelaksanaan CKG bukan hanya tugas satu instansi. Keberhasilan program ini ditentukan oleh kerja bersama Kementerian Kesehatan, Kemendikdasmen, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kemendagri, dan Kemkomdigi.

Di sisi pelaksana teknis, keterlibatan tenaga kesehatan profesional dari puskesmas dan dinas kesehatan setempat menjadi elemen penting. Pemeriksaan yang dilakukan secara langsung di sekolah tidak hanya memberi kemudahan, tetapi juga memastikan bahwa setiap temuan dapat segera ditindaklanjuti. Pendekatan ini menegaskan pentingnya konektivitas antara sistem pendidikan dan layanan kesehatan primer di Indonesia.

Program CKG memiliki misi lebih besar dari sekadar pemeriksaan medis. Deteksi dini kondisi kesehatan peserta didik akan menjadi pintu masuk bagi intervensi yang lebih komprehensif. Pemerintah menyadari bahwa masalah kesehatan anak-anak tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga berpengaruh pada prestasi akademik, perkembangan sosial, hingga kontribusi siswa di masa depan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mendukung penuh inisiatif ini dan menekankan pentingnya integrasi data hasil pemeriksaan ke dalam pengembangan kebijakan sekolah sehat. CKG menjadi titik awal membangun generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual. Data dari program ini juga akan memperkuat pelaksanaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan mendukung program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

Dari sisi komunikasi, peran media dan teknologi juga digarisbawahi. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menyampaikan bahwa sosialisasi masif melalui media massa akan memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesehatan anak dan kualitas pendidikan. Publik perlu menyadari bahwa CKG, bersama dengan Program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat, adalah bagian dari agenda besar pemerintah untuk memperkuat kualitas generasi penerus bangsa.

Tidak hanya kementerian, program ini juga mendapat dukungan dari lembaga legislatif. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyambut positif pelaksanaan CKG di sekolah, karena dinilainya mampu memberikan peta kondisi kesehatan siswa sejak awal. Faqih melihat potensi besar dalam penggunaan data hasil pemeriksaan sebagai dasar untuk kebijakan preventif jangka panjang. Langkah ini bisa meningkatkan efisiensi anggaran kesehatan negara, karena dengan data yang valid, program olahraga dan pola makan sehat dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran.

Efisiensi bukan satu-satunya nilai tambah dari program ini. Dalam konteks Sekolah Rakyat yang berbasis asrama, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk antisipasi dini terhadap potensi penularan penyakit. Pendekatan preventif ini selaras dengan prinsip pembangunan inklusif yang menyasar seluruh segmen masyarakat tanpa kecuali.

Program CKG juga tidak lepas dari semangat mewujudkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagaimana diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Melalui PHTC, pemerintah menempatkan kesehatan sebagai fondasi utama dalam membangun kapasitas manusia Indonesia. CKG hadir bukan sebagai inisiatif sementara, melainkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang memprioritaskan hasil nyata dan berkelanjutan.

Dalam konteks lebih luas, pelaksanaan CKG mencerminkan pendekatan baru dalam tata kelola pembangunan nasional. Kolaborasi bukan lagi sekadar jargon, melainkan prinsip kerja yang menuntut harmonisasi peran lintas kementerian, pemda, sekolah, puskesmas, media, hingga orang tua. Di sinilah letak keunggulan pendekatan pemerintah saat ini, yaitu membangun sistem bukan dengan satu kebijakan tunggal, tetapi melalui sinergi program dan pelibatan multipihak.

Keberhasilan CKG akan menjadi barometer kemampuan Indonesia membangun ekosistem pendidikan yang peduli pada aspek kesehatan. Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari hasil ujian, tetapi juga dari kesiapan fisik dan mental siswa untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi. Pemerintah tidak berjalan sendiri dalam upaya ini. Setiap elemen bangsa, mulai dari pejabat negara hingga kepala sekolah, dari tenaga medis hingga jurnalis, memiliki peran vital dalam memastikan program ini memberi dampak nyata.

Maka, di tengah kompleksitas birokrasi dan tantangan lapangan, satu hal menjadi jelas bahwa kolaborasi adalah fondasi utama keberhasilan pelaksanaan Program CKG di sekolah. Tanpa kerja sama lintas sektor yang erat dan berkelanjutan, program strategis ini akan kehilangan daya dorongnya. Namun dengan semangat gotong royong yang terjaga, CKG berpotensi menjadi tonggak penting dalam menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat, dan siap menghadapi masa depan.

*) Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh : Andhika Utama )*

Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun generasi bangsa yang unggul, tidak hanya dari segi intelektual, tetapi juga dari segi kesehatan. Salah satu langkah nyata yang patut diapresiasi adalah peluncuran program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang mulai diterapkan di sekolah-sekolah. Program ini bukan sekadar kegiatan insidental, melainkan bagian dari strategi jangka panjang dalam memastikan bahwa setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar.

Cek Kesehatan Gratis merupakan program yang memungkinkan siswa mendapatkan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis di lingkungan sekolah. Langkah ini menandai era baru dalam pendekatan pendidikan yang lebih holistik, di mana kesehatan fisik menjadi bagian penting dari proses belajar mengajar. Dalam implementasinya, program ini telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyambut positif program ini karena strategis dalam mendukung kesiapan fisik siswa mengikuti pendidikan formal. Menurutnya, program ini sangat strategis karena dapat membantu memastikan kesiapan fisik siswa dalam mengikuti proses pendidikan formal. Pihaknya menekankan bahwa ketika data kesehatan tersedia sejak awal, pendekatan kebijakan bisa bergeser dari yang bersifat kuratif menjadi preventif. Artinya, pemerintah tidak lagi hanya mengobati penyakit setelah terjadi, tetapi mulai mengantisipasi dan mencegahnya sejak dini. Pergeseran ini tentu berdampak pada efisiensi anggaran negara dalam jangka panjang, sekaligus membangun budaya sadar kesehatan di kalangan siswa.

Kekuatan utama dari CKG terletak pada kemampuannya membangun data dasar kesehatan siswa. Melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala, pemerintah dapat memetakan kondisi kesehatan siswa di berbagai wilayah, mulai dari tekanan darah, tinggi dan berat badan, kesehatan gigi, hingga kebugaran umum. Data ini menjadi bekal penting dalam menyusun kebijakan pendidikan dan kesehatan yang lebih tepat sasaran dan efisien.

Langkah awal penerapan CKG dilakukan di Sekolah Rakyat, sebuah bentuk satuan pendidikan alternatif berbasis asrama yang menyasar anak-anak dari kelompok rentan sosial dan ekonomi. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, terdapat 100 titik lokasi Sekolah Rakyat yang telah siap menjalankan program ini. Totalnya mencakup hampir 10 ribu siswa, dengan dukungan sekitar 1.500 guru dan lebih dari 3.000 tenaga pendidik.

Pemerintah juga mencatat bahwa program ini akan diperluas ke sekolah umum dan madrasah mulai Agustus. Pemerataan distribusi lokasi sekolah yang terlibat, mulai dari Jawa, Sumatra, Sulawesi, hingga Papua menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan kesehatan sebagai hak dasar yang harus dinikmati oleh semua anak bangsa, tanpa terkecuali.

Di lingkungan pendidikan keagamaan, CKG mendapat sambutan positif dari Kementerian Agama yang melihat program ini sebagai cara efektif menjaga kesehatan santri di pesantren. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menyebutkan bahwa lingkungan pesantren yang berbasis asrama memiliki tantangan kesehatan tersendiri, dan CKG bisa menjadi langkah awal mitigasi risiko kesehatan secara kolektif.

Dukungan dari berbagai pihak juga mengalir dari para pemangku kepentingan daerah, termasuk para kepala sekolah dan tenaga pendidik yang melihat manfaat langsung dari program ini. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menilai bahwa CKG bukan hanya program pemeriksaan fisik, tetapi juga sarana edukasi kesehatan yang efektif. Anak-anak dibiasakan untuk mengenal tubuh mereka sendiri, memahami pentingnya menjaga pola hidup sehat, serta diajak untuk menerapkan gaya hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah maupun di rumah.

Meski demikian, implementasi CKG tidak lepas dari tantangan. Pemeriksaan massal di lingkungan sekolah membutuhkan ketersediaan tenaga medis, peralatan standar, serta sistem pelaporan yang terintegrasi dengan baik. Pemerintah terus memastikan kegiatan ini tidak sekadar seremoni, tetapi menjadi rutinitas tahunan yang berdampak nyata.

Keberlanjutan program menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam jangka panjang. Pemeriksaan berkala menjadi kunci penting agar manfaat program terus berkembang. Karena itu, sistem monitoring dan evaluasi sangat penting untuk terus memperbaiki mekanisme pelaksanaan program ini.

Langkah ke depan yang perlu diambil adalah menjadikan CKG sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang permanen. Data hasil pemeriksaan kesehatan harus diolah dan dianalisis untuk mengembangkan profil kesehatan siswa secara nasional. Profil ini nantinya dapat menjadi rujukan penting dalam menentukan arah kebijakan pendidikan, mulai dari kurikulum yang memperkuat pendidikan kesehatan, hingga kebijakan layanan kantin sekolah yang lebih bergizi dan sehat. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengambil peran aktif dalam mendukung program ini melalui pembiayaan dan penyediaan fasilitas pendukung.

Program Cek Kesehatan Gratis di sekolah merupakan cerminan dari visi pemerintah dalam membangun generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan siap bersaing. Apresiasi dari DPR, kementerian, dan berbagai pihak lainnya menjadi bukti bahwa kebijakan ini mendapat tempat di hati publik. Lebih dari sekadar program layanan kesehatan, CKG adalah investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Melalui sinergi yang kuat dan komitmen berkelanjutan, CKG bisa menjadi fondasi lahirnya sekolah-sekolah sehat yang menghasilkan anak-anak Indonesia yang tumbuh kuat, belajar dengan semangat, dan menjadi harapan masa depan bangsa.

)* Pengamat Isu-Isu Strategis

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional semakin menunjukkan arah yang jelas dan terstruktur, salah satunya melalui kebijakan hilirisasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hilirisasi tidak boleh berhenti pada tahap awal, tetapi harus menjadi langkah strategis menuju industrialisasi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam pernyataannya, Presiden menyampaikan bahwa proyek hilirisasi dapat memberikan kontribusi besar dalam menekan ketergantungan impor, mendorong peningkatan ekspor, serta memperkuat daya saing industri nasional. Ia juga menekankan bahwa setiap proyek hilirisasi harus dirancang tidak hanya berdasarkan teknologi canggih semata, tetapi juga mengutamakan penciptaan lapangan kerja yang luas dengan pendekatan sektor padat karya. Dengan begitu, manfaat dari pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Presiden juga menyampaikan pentingnya pengembangan industri substitusi impor yang bertumpu pada sumber daya lokal agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk luar, melainkan mampu menjadi produsen unggulan yang berdaya saing tinggi. Ia menambahkan bahwa investasi hilirisasi harus tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, agar pemerataan ekonomi benar-benar terwujud di seluruh penjuru negeri.

Salah satu bentuk nyata dari kebijakan hilirisasi tersebut adalah pembangunan Pabrik Baterai Terintegrasi di Tanjung Buli, Halmahera Timur. Proyek ini menjadi simbol sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menyatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi langkah strategis yang diambil pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Menanggapi groundbreaking pembangunan pabrik tersebut, Sherly menyebutkan bahwa pengembangan industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Halmahera Timur akan menjadi katalisator penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mengungkapkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam secara bijak melalui hilirisasi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sherly juga menuturkan bahwa masyarakat adat di wilayah tersebut memberikan dukungan penuh terhadap proyek itu, dan memperkirakan setidaknya terdapat sebelas suku yang menyatakan kesiapan untuk mendukung program hilirisasi pemerintah.

Gubernur tersebut juga menyampaikan bahwa proyek yang diinisiasi oleh Antam bersama mitra strategis menjadi cerminan nyata dari kehadiran negara dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Ia meyakini bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri strategis, proyek tersebut akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta membuka akses ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Aneka Tambang (Antam), Achmad Ardianto, menjelaskan bahwa pihaknya, sebagai BUMN strategis, berkomitmen untuk selalu hadir dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia menyatakan bahwa Antam akan terus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah guna memastikan proyek hilirisasi berjalan secara inklusif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Proyek yang dilaksanakan di Halmahera Timur tersebut, menurut Ardianto, mencakup pertambangan serta pengembangan kawasan industri terpadu. Kawasan ini akan dilengkapi dengan fasilitas berupa pabrik bahan baku baterai berkapasitas 30.000 ton katoda per tahun, fasilitas pirometalurgi untuk menghasilkan 88.000 ton paduan nikel olahan, serta pabrik daur ulang baterai dengan teknologi sirkular berkapasitas 20.000 ton logam per tahun.

Ia menyatakan bahwa kehadiran proyek strategis ini bukan semata-mata tentang industrialisasi logam baterai kendaraan listrik (EV), tetapi juga menjadi simbol kebangkitan ekonomi kawasan timur Indonesia. Ia memperkirakan bahwa proyek ini dapat menyerap hingga 8.000 tenaga kerja langsung, disertai dengan berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal secara bertahap.

Ardianto juga menyampaikan bahwa keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara sangat bergantung pada dukungan infrastruktur yang memadai. Ia menegaskan bahwa ANTAM berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah guna memastikan proyek tersebut berjalan secara inklusif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menilai pembangunan ekosistem baterai ini bukan sekadar proyek industri, melainkan momentum penting dalam proses transformasi kawasan timur Indonesia.

Melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN strategis, proyek hilirisasi di Halmahera Timur menunjukkan arah baru dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Hilirisasi bukan hanya menjadi strategi ekonomi, tetapi juga alat transformasi sosial yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat serta menciptakan ekosistem industri modern yang berdaya saing global.

Dengan semangat gotong royong dan kebijakan yang berpihak pada pemerataan, Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya harus tinggi, tetapi juga merata. Hilirisasi menjadi bukti bahwa kekayaan alam bangsa dapat diolah secara mandiri, demi menciptakan nilai tambah dan membuka jalan menuju kedaulatan ekonomi nasional.

Langkah ini juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana kekuatan ekonomi bangsa tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan bertumpu pada industri bernilai tambah tinggi yang dikelola secara berkelanjutan dan berbasis keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

*) Pemerhati Ekonomi

Oleh : Ricky Rinaldi

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah Indonesia menunjukkan arah pembangunan yang semakin tajam dan strategis. Salah satu jurus jitu yang kini menjadi fokus adalah program hilirisasi industri—langkah konkret yang tak hanya menjanjikan nilai tambah ekonomi, tapi juga membuka pintu kesejahteraan yang lebih merata di daerah.

Di Kalimantan Tengah, suara dukungan terhadap hilirisasi disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, yang menyoroti ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor primer dan kini pemerintah mendorong transformasi menuju ekonomi berbasis industri untuk masa depan yang lebih stabil. Menurutnya, kondisi ini menjadikan ekonomi daerah rentan terhadap gejolak harga global dan menyulitkan pembangunan jangka panjang secara berkelanjutan.

Ia menilai bahwa struktur ekonomi berbasis bahan mentah memerlukan penyempurnaan agar lebih produktif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah pusat. Karena itu, ia menegaskan pentingnya peralihan menuju hilirisasi sebagai langkah strategis yang harus segera diwujudkan.

Siti Nafsiah juga mengungkapkan sektor industri pengolahan menghadapi tantangan, namun peluang pemulihan sangat besar dengan dukungan hilirisasi dari pemerintah. Padahal, sektor ini seharusnya menjadi fondasi utama dalam mendorong transformasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah.

Ia menyebut bahwa pengembangan industri hilir untuk komoditas seperti kelapa sawit, karet, rotan, dan hasil pertanian lainnya sangat penting agar proses pengolahan dapat dilakukan langsung di daerah. Langkah ini dinilai akan meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Untuk itu, ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera menetapkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada hilirisasi. Menurutnya, penyediaan infrastruktur, kemudahan perizinan, dan pelatihan teknis bagi pelaku usaha lokal adalah langkah konkret yang perlu diprioritaskan. Ia menilai bahwa hilirisasi bukan sekadar pilihan, tetapi merupakan kebutuhan strategis yang harus direspons dengan kebijakan terintegrasi dan pendampingan nyata.

Dukungan terhadap hilirisasi tidak datang dari daerah saja. Dari level nasional, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, juga menyampaikan pandangan senada. Ia menyatakan bahwa program hilirisasi industri terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai dua digit. Ia mengacu pada data beberapa provinsi yang telah tersentuh oleh industrialisasi, dan menunjukkan lonjakan pertumbuhan ekonomi dalam waktu relatif singkat.

Amalia menambahkan bahwa dampak paling nyata dari hilirisasi terlihat di kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri di berbagai wilayah. Ketika struktur ekonomi daerah diperkuat oleh sektor industri, ketahanan ekonomi wilayah tersebut meningkat secara signifikan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa hilirisasi adalah langkah yang efektif dan berdampak langsung pada pembangunan ekonomi.

Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan hilirisasi bisa menjadi rujukan strategi pembangunan nasional ke depan. Menurutnya, pemerataan industrialisasi di berbagai daerah merupakan kunci penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Amalia menilai bahwa kebijakan hilirisasi sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai angka 8 persen. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, kalangan insinyur, dan pelaku industri dalam mendukung percepatan transformasi industri di seluruh wilayah Indonesia.

Pandangan ini memperkuat keyakinan bahwa hilirisasi bukan hanya strategi lokal, melainkan bagian integral dari visi besar pembangunan nasional. Pemerintah telah menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan reindustrialisasi sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan.

Di Kalimantan Tengah, peluang ini harus dijawab dengan langkah konkret. Pemerintah daerah dapat menyusun peta jalan hilirisasi yang berbasis potensi lokal, seperti pengembangan industri kelapa sawit, karet, rotan, dan pertanian. Kawasan industri terpadu yang dekat dengan sumber bahan baku harus diprioritaskan untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi produksi.

Selain itu, pelaku usaha lokal, khususnya UMKM dan koperasi, perlu dilibatkan dalam ekosistem hilirisasi. Pelaku usaha lokal perlu dilibatkan secara aktif sebagai mitra utama dalam rantai nilai industri nasional.

Program hilirisasi juga memiliki dampak sosial yang luas. Ketika industri tumbuh dan lapangan kerja tercipta, maka kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat. Pendapatan yang naik berarti daya beli meningkat, yang pada gilirannya akan menghidupkan sektor-sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan, jasa, dan pariwisata.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, hilirisasi terbukti menjadi strategi pembangunan yang mampu mengangkat ekonomi daerah sekaligus memperkuat fondasi nasional. Pemerintah telah membuka jalannya, dan kini saatnya daerah seperti Kalimantan Tengah menjawab tantangan ini dengan kesiapan penuh dan semangat kolaboratif.

Melalui hilirisasi, Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang mampu bersaing di pasar global. Program ini menjadi simbol transformasi besar dalam arah pembangunan nasional—dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis industri.

Dengan langkah-langkah yang terarah, kebijakan yang konsisten, dan dukungan penuh dari pusat dan daerah, hilirisasi akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Pemerintah hadir, bekerja nyata, dan siap mengantar daerah ke tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkeadilan.

*) Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa perekonomian sejumlah daerah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan berkat implementasi program hilirisasi. Keberhasilan daerah dalam mengubah struktur ekonominya dari sektor primer ke sektor industri pengolahan terbukti mendorong kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini karena ada proses penciptaan nilai tambah di dalam perekonomiannya melalui hilirisasi atau industrialisasi,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah di Jakarta.

Amalia mencontohkan keberhasilan Sulawesi Tengah dan Maluku Utara sebagai provinsi yang berhasil melaksanakan hilirisasi. Lebih lanjut, Amalia menjelaskan bahwa industri pengolahan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dan Papua Barat.

Di Maluku Utara, pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 tercatat sebesar 34,58% year-on-year (yoy), didorong oleh kehadiran industri feronikel. Sementara itu, Papua Barat mengalami pertumbuhan sebesar 25,53% yoy karena pengembangan industri pengilangan migas dan penambahan kilang Train 3 LNG Tangguh.

“Industri ini ternyata untuk ekonomi-ekonomi yang relatif tidak terlalu besar, bisa menjadi pendorong dan pendongkrak dari ekonomi wilayah tersebut yang bisa menyentuh double digit,” lanjut Amalia.

Ia juga membandingkan struktur ekonomi Maluku Utara pada 2010 dan 2025. Pada 2010, sektor pertanian menyumbang 26,27% terhadap ekonomi Maluku Utara, sementara industri pengolahan hanya 5,67%. Namun pada 2025, pertanian tinggal menyumbang 10,64%, sedangkan industri pengolahan melonjak drastis menjadi 36,18%.

“Oleh sebab itu, ke depan struktur ekonomi bisa diubah dengan kebijakan yang solid,” tutur Amalia.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menyatakan bahwa daerahnya saat ini tengah melakukan transisi dari ketergantungan pada sektor primer menuju struktur ekonomi yang lebih kokoh melalui hilirisasi. Ia menegaskan pentingnya mempercepat transformasi ekonomi menuju hilirisasi.

“Struktur ekonomi berbasis bahan mentah dinilai belum optimal mendorong pertumbuhan berkelanjutan, sehingga hilirisasi menjadi solusi strategis. Sudah saatnya Kalimantan Tengah beralih ke hilirisasi,” ujar Siti.

Menurutnya, hilirisasi terhadap komoditas seperti sawit, karet, rotan, dan hasil pertanian lainnya akan membuka peluang kerja, memperkuat daya saing daerah, serta meningkatkan ketahanan ekonomi lokal.

Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera menetapkan arah kebijakan pembangunan baru yang mendukung pengembangan sektor industri pengolahan, termasuk penyediaan infrastruktur, kemudahan perizinan, serta pelatihan teknis.

“Hilirisasi bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan strategis yang harus direspons dengan kebijakan terintegrasi dan pendampingan nyata,” pungkasnya.

[w.R]

[edRW]

Jakarta – Pemerintah terus mendorong strategi hilirisasi sebagai pilar utama dalam transformasi ekonomi nasional. Kebijakan ini terbukti menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah komoditas, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing kawasan.

Hilirisasi mendorong terbentuknya ekosistem industri berbasis kawasan yang mendukung aktivitas manufaktur lokal. Pemerintah pusat dan daerah terus mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan penyediaan infrastruktur pendukung seperti kawasan industri terpadu, jalan produksi, pelabuhan logistik, dan fasilitas energi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar mengatakan bahwa program hilirisasi industri terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga dua digit. Sejumlah provinsi yang tersentuh program industrialisasi mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat.

“Ada beberapa provinsi yang disentuh oleh industrialisasi seperti hilirisasi, dan ekonominya bisa tumbuh dua digit dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena nyatanya, ekonomi provinsi yang struktur industrinya kuat dan tangguh bisa berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi wilayah tersebut” ujar Amalia

Di banyak wilayah, manfaat hilirisasi mulai terlihat nyata. Menurut Amalia, pemerataan reindustrialisasi di berbagai wilayah merupakan kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Ia juga menilai, kebijakan hilirisasi selaras dengan target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, kalangan insinyur, dan pelaku industri menjadi sangat penting.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan pemerintah mempunyai target pertumbuhan ekonomi menuju kepada langkah 8%.

“Kalau dalam 10 tahun pemerintahan sebelumnya, itu pencapaian angka realisasi investasi di angka kurang lebih sekitar Rp 9.900 triliun, maka dalam 5 tahun ke depan untuk kita menuju kepada angka 8% ini, kita membutuhkan angka realisasi investasi di angka Rp 13.000 triliun,” papar Todotua.

Dalam jangka panjang, hilirisasi diproyeksikan mampu menciptakan transformasi struktural ekonomi daerah, dari yang semula berbasis ekstraksi sumber daya mentah menjadi ekonomi berbasis nilai tambah. Proses ini akan menciptakan ketahanan ekonomi daerah yang lebih kuat terhadap guncangan eksternal serta memperluas basis penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi dari sektor industri dan jasa.

*