Jakarta – Pernyataan pendiri SMRC, Saiful Mujani dan segelintir pihak yang mengajak menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai kecaman dari berbagai kalangan. Narasi tersebut dinilai tidak hanya provokatif, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi dan merusak tatanan demokrasi.

Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menegaskan bahwa sistem presidensial Indonesia tidak mengenal upaya menjatuhkan presiden di tengah masa jabatan di luar mekanisme hukum. Ia menilai wacana tersebut tidak tepat dan berpotensi menyesatkan publik.

“Saya sendiri berpendapat bahwa usaha untuk menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan bukanlah hal yang baik. Dalam sistem presidensial di Indonesia, jabatan pemerintah itu fixed lima tahun dan harus tetap berjalan selama periode tersebut,” kata Lili.

Ia menjelaskan, ketidakpuasan terhadap pemerintah semestinya disalurkan melalui pemilu sebagai instrumen evaluasi rakyat. “Jika tidak cocok dan tidak puas, biarkan pada pemilu sebagai bentuk punishment-nya,” ujarnya. Lili juga mengingatkan bahwa pemakzulan presiden memiliki syarat ketat sesuai UUD 1945 dan tidak bisa dilakukan secara serampangan.

Kecaman serupa disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun. Ia mengingatkan bahwa presiden merupakan hasil pilihan rakyat yang sah, sehingga tidak boleh dijatuhkan melalui narasi yang tidak konstitusional.

“Di forum tadi saya bilang jangan sampai ada yang menjatuhkan Pak Prabowo,” kata Misbakhun.

Ia menilai ajakan tersebut telah masuk kategori serius. “Kalau menurut saya, membicarakan, menjatuhkan Presiden di forum terbuka dan mengajak orang itu adalah upaya makar yang serius. Upaya makar yang serius,” ujarnya.

Misbakhun menegaskan perbedaan pandangan sah dalam demokrasi, namun mengajak menjatuhkan presiden bukan praktik demokrasi yang benar. “Dia bisa tidak suka dengan Pak Prabowo, tapi untuk mengajak rakyat menjatuhkan itu tidak dalam sebuah alam demokrasi yang benar,” katanya.

Sementara itu, aktivis Yulian Paonganan (Ongen) menilai seruan tersebut telah melampaui batas kritik. “Kalau kritik itu sah dalam demokrasi. Tapi kalau sudah menyerukan menjatuhkan pemerintahan, itu bukan lagi kritik, itu sudah masuk wilayah makar,” tegasnya.

Gelombang kecaman ini menegaskan pentingnya menjaga demokrasi tetap berada dalam koridor konstitusi.

Oleh: Rizky Ananta Prakoso

Berbagai elemen masyarakat hingga jajaran elit politik mempersoalkan narasi kontroversial yang terlontar dari lisan Saiful Mujani terkait upaya penggulingan Presiden RI Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut memantik kegaduhan luar biasa karena dianggap sebagai kritik hampa yang sama sekali tidak menawarkan solusi konkret bagi kemajuan bangsa.

Sebagai seorang akademisi dan tokoh riset senior, langkah Saiful Mujani dalam menyuarakan delegitimasi kekuasaan justru dinilai kontraproduktif terhadap semangat stabilitas nasional yang sedang dibangun. Publik kini meragukan motif di balik pesan provokatif tersebut, mengingat dampaknya yang lebih besar cenderung menciptakan polarisasi dibandingkan memberikan masukan konstruktif bagi jalannya pemerintahan.

Ketua Koordinator Relawan Prabowo Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi modern, legitimasi kekuasaan bersumber dari mekanisme elektoral yang sah, bukan melalui tekanan massa di jalanan. Anthony memandang mandat yang diterima Presiden Prabowo Subianto lahir dari proses demokratis yang sangat kuat. Oleh sebab itu, dia menyatakan bahwa setiap kritik wajib tersampaikan dalam koridor konstitusi tanpa harus merusak tatanan yang ada. Ia menyayangkan narasi delegitimasi tersebut karena berisiko besar menciptakan ketidakpastian yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Anthony menjelaskan bahwa kritik memang menjadi elemen krusial dalam demokrasi, namun hal tersebut harus bersandar pada data akurat, etika publik, serta kesadaran terhadap stabilitas sosial. Ia menganggap dorongan perubahan kekuasaan melalui jalur ekstra-konstitusional sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Mengingat kondisi global yang penuh ketidakpastian, Anthony mengajak semua pihak untuk lebih solid dalam memberikan masukan secara benar daripada memicu perpecahan.

Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian politik seringkali berujung pada menurunnya kepercayaan pelaku usaha, sehingga suasana kondusif menjadi syarat mutlak agar agenda pembangunan serta penciptaan lapangan kerja tetap berjalan optimal.

Nada keberatan juga datang dari organisasi profesi yang menaungi lembaga riset. Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA, menyatakan komitmen penuh organisasinya terhadap nilai-nilai konstitusi dan demokrasi. Anas menolak dengan sangat tegas setiap pernyataan yang mengandung ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan sah di luar koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Ia berpendapat bahwa pimpinan lembaga riset memikul tanggung jawab strategis sebagai pembentuk opini publik, sehingga setiap ucapan yang keluar harus mencerminkan kematapan komunikasi serta kedewasaan dalam berpolitik.

Anas menganggap narasi yang multitafsir dan memicu kegaduhan sebagai sebuah bentuk kelalaian dalam menjaga tanggung jawab publik. Ia memperingatkan bahwa kredibilitas industri riset secara keseluruhan dipertaruhkan ketika tokoh-tokohnya mulai mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada delegitimasi sistem demokrasi. Meskipun mendukung hak akademisi dalam bersuara, Anas menekankan bahwa penyampaian kritik harus tetap beradab serta jauh dari unsur hasutan. Baginya, kebebasan berekspresi jangan sampai disalahgunakan menjadi alat untuk mengaduk emosi publik yang berujung pada kerusakan tatanan sosial yang sudah mapan.

Sejalan dengan keresahan tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, meminta seluruh elemen bangsa untuk tetap teguh memegang konsep demokrasi konstitusional. Fahri menyarankan agar tidak ada pihak yang memberikan ruang bagi tindakan inkonstitusional karena hal itu sangat berbahaya bagi masa depan negara. Ia juga menyinggung bahwa dalam sistem pemerintahan, tanggung jawab tidak hanya berada pada pundak presiden sebagai eksekutif semata, melainkan melibatkan rumpun kekuasaan lain yang juga memiliki kewajiban serupa terhadap rakyat.

Fahri mengajak seluruh pihak untuk melakukan introspeksi mendalam di tengah kondisi dunia yang sedang tidak menentu. Ia memandang bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki niat yang sangat tulus demi kepentingan masyarakat luas, sehingga kekompakan nasional menjadi kunci yang sangat penting. Menurut pandangannya, ketidaksetujuan terhadap sebuah kebijakan seharusnya tersalurkan melalui jalur-jalur formal yang sudah disediakan oleh undang-undang, bukan dengan membangun narasi penggulingan yang justru mengancam kedaulatan hukum.

Munculnya gelombang kritik terhadap Saiful Mujani menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia saat itu semakin cerdas dalam membedakan antara kritik akademik yang membangun dengan provokasi politik yang bersifat merusak.

Pernyataan yang hanya bersifat menyerang tanpa memberikan alternatif solusi dianggap tidak memiliki nilai tambah dalam diskursus publik. Integritas seorang pengamat politik kini diuji melalui konsistensi antara peran ilmiahnya dengan sikap moral di ruang publik.

Pada akhirnya, stabilitas nasional merupakan aset berharga yang tidak boleh dikorbankan demi syahwat politik sesaat atau kepentingan kelompok tertentu. Seruan yang bersifat destruktif hanya akan membuang energi bangsa yang seharusnya tercurah untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Fenomena munculnya narasi provokatif dari kalangan akademisi justru menciptakan preseden buruk yang dapat mengikis kewibawaan ilmu pengetahuan di mata rakyat. Publik menaruh harapan besar agar para tokoh intelektual segera kembali pada khitah mereka sebagai pencerah masyarakat, yang senantiasa memberikan kritik berbasis solusi demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan yang konstitusional.

Integritas seorang pakar sejatinya teruji dari kemampuannya menjaga nalar sehat publik, bukan justru memperkeruh suasana dengan agitasi yang memecah belah. Kerja keras pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan memerlukan dukungan moral yang sehat serta pengawasan yang objektif, bukan gangguan tanpa dasar yang justru menjauhkan bangsa dari tujuan mulianya. (*)

*) Analis Sosial Politik dan Kebijakan Negara

Oleh: Fajar Aditya Mahendra*

Dunia riset dan pengamatan politik nasional mendadak riuh setelah munculnya pernyataan kontroversial dari pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani. Langkah akademisi senior tersebut dalam melontarkan narasi yang menjurus pada upaya penggulingan Presiden RI Prabowo Subianto memicu gelombang kritik hebat dari berbagai lapisan pemangku kepentingan.

Fenomena tersebut lantas memunculkan keraguan besar publik terhadap kredibilitas riset yang selama ini diproduksi oleh sosok tersebut, mengingat adanya irisan tajam antara peran sebagai peneliti independen dengan narasi politik yang bersifat provokatif.

Publik menilai bahwa seorang peneliti seharusnya menjaga jarak yang sehat dari aktivitas politik praktis, apalagi yang bersifat inkonstitusional. Ketika seorang tokoh riset mulai menggaungkan ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, maka seluruh produk intelektual yang dihasilkan sebelumnya secara otomatis berada di bawah bayang-bayang prasangka subjektivitas. Narasi tersebut bukan lagi sekadar kritik akademik, melainkan telah bergeser menjadi agitasi politik yang membahayakan tatanan demokrasi Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, melontarkan respons sangat tegas terhadap sikap Saiful Mujani tersebut. Sarmuji memperingatkan agar tidak ada satu pun pihak yang mencoba mengusik stabilitas kepemimpinan nasional yang tengah berjalan.

Ia mengibaratkan pemerintahan Presiden Prabowo layaknya sebuah kereta api yang sedang melaju kencang di atas rel yang benar. Menurut pandangannya, menghentikan kereta tersebut di tengah jalan hanya akan memberikan kerugian besar bagi rakyat banyak yang bertindak sebagai penumpang kebijakan negara.

Sarmuji memandang bahwa sirkulasi kepemimpinan nasional di Indonesia sudah memiliki jalur yang ajeg dan diatur secara konstitusional melalui mekanisme pemilihan umum. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo saat ini sedang mencurahkan seluruh energi untuk mewujudkan visi kesejahteraan rakyat, sehingga upaya delegitimasi merupakan tindakan yang tidak produktif. Sarmuji meyakini jika stabilitas negara terganggu, maka rakyat kecil yang akan menanggung dampak paling pahit dari ketidakpastian tersebut.

Senada dengan hal itu, Ketua Koordinator Relawan Prabowo Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, menyoroti sisi legitimasi kekuasaan dalam kerangka negara hukum. Anthony menekankan bahwa kekuasaan Presiden Prabowo lahir dari mandat rakyat yang sah melalui proses demokrasi yang diakui secara legal.

Ia menganggap narasi yang didorong oleh Saiful Mujani berpotensi merusak tatanan demokrasi karena berusaha membangun tekanan di luar mekanisme elektoral dan ketatanegaraan yang berlaku.

Anthony menjelaskan bahwa meskipun kritik merupakan bagian penting dari demokrasi, penyampaiannya harus tetap bersandar pada argumentasi berbasis data dan etika publik. Ia melihat adanya risiko besar berupa ketidakpastian nasional jika perubahan kekuasaan dipaksakan melalui jalur ekstra-konstitusional.

Dalam situasi global yang penuh gejolak, Anthony berpendapat bahwa Indonesia lebih membutuhkan konsolidasi internal dibandingkan polarisasi yang tajam. Ia juga mengingatkan bahwa ketidakstabilan politik biasanya berbanding lurus dengan kemerosotan ekonomi, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan pelaku usaha dan menghambat penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, turut menyayangkan munculnya ajakan yang dinilai melenceng dari prinsip demokrasi tersebut. Fahri meminta seluruh elemen bangsa untuk tetap berpegang teguh pada konsep demokrasi konstitusional.

Ia menyarankan agar tidak ada ruang sedikit pun bagi tindakan inkonstitusional karena hal tersebut akan menciptakan preseden buruk yang membahayakan masa depan negara. Fahri mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, pertanggungjawaban kerja pemerintah tidak hanya berada pada pundak eksekutif semata, melainkan melibatkan berbagai rumpun kekuasaan lainnya.

Oleh karena itu, kekompakan nasional menjadi harga mati yang tidak boleh dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Bagi Fahri, berbicara dalam koridor hukum adalah satu-satunya cara yang bermartabat dalam memberikan masukan kepada pemerintah.

Munculnya gelombang protes ini menjadi tamparan keras bagi integritas lembaga riset di Indonesia. Ketika seorang pakar yang memimpin lembaga riset ternama mulai kehilangan objektivitasnya, maka kepercayaan publik terhadap data-data politik yang dihasilkan akan luntur secara perlahan.

Kasus Saiful Mujani tersebut menjadi pelajaran berharga bahwa objektivitas adalah napas utama dalam dunia penelitian. Narasi penggulingan kekuasaan bukan saja mencederai nilai-nilai akademik, tetapi juga menunjukkan adanya pergeseran peran dari pengamat menjadi pemain politik yang cenderung destruktif terhadap stabilitas nasional.

Kesimpulan dari berbagai kritik tersebut bermuara pada satu titik: kredibilitas riset tidak bisa dipisahkan dari sikap personal sang peneliti. Ketika seorang akademisi yang seharusnya menjadi kompas moral dan intelektual justru terjebak dalam narasi yang provokatif, maka seluruh kualitas keilmuan serta objektivitas data yang ia miliki akan terus dipertanyakan oleh masyarakat luas.

Keraguan tersebut muncul karena publik sulit membedakan antara temuan ilmiah yang murni dengan agenda politik terselubung yang bersifat destruktif. Ke depan, publik sangat berharap agar para intelektual dan lembaga riset lebih bijak dalam menyuarakan pendapat serta tetap berdiri tegak di atas jalur konstitusi. Integritas seorang pengamat sejatinya terletak pada komitmennya untuk mengedukasi, bukan memprovokasi, demi menjaga keutuhan serta stabilitas bangsa dan negara di masa depan. (*)

*) Peneliti Sosial Politik dan Tata Negara

Oleh: Reza Putra Angkasa*

Dunia riset politik nasional mendadak riuh setelah munculnya narasi kontroversial yang terlontar dari lisan Saiful Mujani terkait upaya penggulingan Presiden RI Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut memantik reaksi keras dari berbagai kalangan karena dianggap melampaui batas etika akademik serta mencederai marwah lembaga penelitian di tanah air.

Publik kini mulai menyoroti tajam bagaimana seorang profesor ilmu politik sekaligus pendiri lembaga riset besar seperti SMRC justru terjebak dalam retorika yang inkonstitusional. Fenomena itu tidak hanya merugikan reputasi personal sang pengamat, tetapi juga mengancam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas data yang dihasilkan oleh industri riset secara keseluruhan.

Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA, menegaskan bahwa setiap aktivitas riset maupun ekspresi publik dalam ekosistem riset wajib berlandaskan pada prinsip konstitusional dan nilai demokrasi.

Anas menolak secara tegas segala bentuk pernyataan yang dapat dimaknai sebagai ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan sah Presiden Prabowo di luar mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut pandangannya, pimpinan lembaga riset memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk opini masyarakat, sehingga kehati-hatian dalam berkomunikasi menjadi sebuah keharusan yang mutlak.

Anas berpendapat bahwa narasi yang memicu kegaduhan publik merupakan bentuk kelalaian dalam menjaga tanggung jawab profesi. Ia mengingatkan bahwa kredibilitas lembaga survei sangat bergantung pada integritas, objektivitas, dan independensi para pengelolanya.

Segala bentuk pernyataan yang mengarah pada upaya delegitimasi sistem demokrasi hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap industri riset itu sendiri. Meskipun Asosiasi Presisi mendukung hak setiap warga negara untuk menyampaikan kritik, Anas menekankan bahwa kritik tersebut harus tetap beradab, berbasis argumen kuat, dan tidak mengandung unsur hasutan yang merusak tatanan sosial. Baginya, kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan untuk mendorong emosi massa ke arah tindakan yang merusak demokrasi.

Sejalan dengan kekecewaan tersebut, eks Kepala PCO Hasan Nasbi mengungkapkan kritik pedas terhadap sikap Saiful Mujani melalui kanal media sosialnya. Hasan merasa kecewa terhadap pihak-pihak yang kerap mengaku sebagai pejuang demokrasi namun hanya mengakui nilai demokrasi saat jalannya pemerintahan sesuai dengan kepentingan kelompoknya semata. Ia menyentil fenomena orang-orang yang sering tergoda menyampaikan pernyataan melampaui batas, termasuk ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Hasan menilai bahwa individu yang melontarkan narasi semacam itu sebenarnya tidak memahami esensi demokrasi yang sesungguhnya. Ia merasa sangat ironis ketika keinginan untuk menjatuhkan presiden justru datang dari seorang profesor ilmu politik, konsultan, sekaligus pembuat jajak pendapat yang seharusnya menjadi penjaga kewarasan publik. Tindakan tersebut dianggap sangat bertolak belakang dengan identitas akademik yang disandang oleh sosok tersebut selama bertahun-tahun di panggung politik nasional.

Dari sisi legislatif, Sekjen PKS Muhammad Kholid turut memberikan tanggapan terkait polemik yang menyeret nama Saiful Mujani itu. Kholid memandang bahwa dalam negara demokrasi, kritik hingga aksi demonstrasi memang sah dan dilindungi oleh konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Namun, dia memberikan catatan penting bahwa kritik tersebut harus disampaikan melalui koridor yang baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kholid mengingatkan bahwa perbedaan pandangan jangan sampai disalurkan dengan cara-cara yang salah atau menabrak aturan hukum.

Kholid menyatakan bahwa menjatuhkan pemerintahan secara tidak sah adalah tindakan inkonstitusional yang tidak boleh dibenarkan dalam sistem bernegara. PKS memandang bahwa setiap ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah wajib dilakukan secara konstitusional demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada batas dan koridor yang harus dijaga bersama agar dinamika politik tidak berkembang menjadi tindakan anarkis yang merusak stabilitas nasional.

Narasi yang dibangun oleh Saiful Mujani dalam potongan video saat acara pertemuan para pengamat tersebut telah menciptakan preseden buruk. Penggunaan contoh peristiwa tahun 1998 untuk melegitimasi gerakan massa di masa kini dinilai sebagai perbandingan yang tidak relevan dan provokatif.

Publik melihat hal itu bukan lagi sebagai analisis ilmiah dari seorang guru besar, melainkan sebagai bentuk agitasi politik yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat.

Dampak dari pernyataan kontroversial itu kini berbalik menjadi beban bagi lembaga riset yang ia dirikan. Masyarakat mulai meragukan apakah hasil riset yang dikeluarkan selama ini benar-benar objektif atau hanya menjadi instrumen untuk mencapai tujuan politik tertentu.

Kepercayaan publik merupakan aset paling berharga bagi seorang peneliti. Sekali kepercayaan itu retak akibat pernyataan yang inkonstitusional, maka butuh waktu yang sangat lama untuk memulihkannya kembali.

Ke depan, para pakar dan pengelola lembaga riset diharapkan mampu menahan diri dari pernyataan-pernyataan yang bersifat menghasut. Profesionalisme sebagai seorang akademisi harus ditempatkan di atas kepentingan politik sesaat.

Kredibilitas riset tidak boleh dikorbankan demi narasi yang bersifat provokatif. Keberlangsungan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kejujuran intelektual para tokohnya dalam mengedukasi masyarakat, bukan justru mengajak pada jalur-jalur yang melanggar aturan hukum dan konstitusi negara. Kesadaran terhadap dampak luas dari setiap pernyataan di ruang publik harus menjadi landasan utama bagi setiap pengamat dalam berkarya. (*)

*Pengamat Politik Nasional dan Isu Strategis

Oleh: Yoga Pradipta Kusuma

Gelombang kritik tajam menerjang pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, setelah potongan videonya yang bernada provokasi untuk menggulingkan pemerintahan sah Presiden Prabowo Subianto viral di jagat maya.

Berbagai kalangan menilai pernyataan figur akademisi tersebut sangat tidak berdasar dan berpotensi memicu instabilitas yang merugikan tatanan demokrasi Indonesia. Sebagai seorang pakar yang memiliki pengaruh dalam pembentukan opini, narasi tersebut dianggap sebagai langkah mundur yang mencederai etika politik serta prinsip-prinsip konstitusional yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap warga negara.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, melontarkan respons sangat tegas atas manuver Saiful Mujani tersebut. Sarmuji memperingatkan agar tidak ada satu pun kelompok yang mencoba mengusik ketenangan kepemimpinan nasional yang tengah berlangsung.

Ia menganalogikan roda pemerintahan saat itu seperti sebuah kereta api yang sedang melaju kencang di atas rel yang tepat menuju cita-cita bangsa. Menurut pandangannya, Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan negara pada jalur yang benar, sehingga menghentikan kereta tersebut di tengah jalan merupakan tindakan gegabah yang hanya akan menyengsarakan masyarakat luas.

Sarmuji menekankan bahwa rakyat adalah penumpang utama dari setiap kebijakan negara. Jika stabilitas nasional terganggu oleh upaya-upaya inkonstitusional, maka rakyatlah yang akan menanggung dampak paling pahit. Ia meyakini bahwa kegaduhan politik hanya akan melahirkan protes dari masyarakat kebanyakan yang merindukan keberlanjutan pembangunan. Lebih lanjut, Sarmuji mengingatkan bahwa Indonesia telah menyepakati sistem sirkulasi kepemimpinan yang mapan, ajeg, dan diatur secara hukum melalui mekanisme pemilihan umum. Baginya, Presiden Prabowo saat itu sedang fokus bekerja keras demi mewujudkan visi kesejahteraan rakyat serta mendekatkan negara pada tujuan keadilan sosial yang dicita-citakan.

Di sisi lain, lingkaran internal kepresidenan justru menanggapi dingin isu penggulingan tersebut. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menunjukkan sikap tenang dan mengaku belum sempat melihat detail pernyataan kontroversial itu. Teddy menjelaskan bahwa tumpukan pekerjaan negara yang sangat padat menyita seluruh perhatiannya sehingga tidak memiliki waktu untuk menanggapi narasi yang berkembang di acara diskusi tersebut. Sikap santai itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak merasa terancam oleh gertakan politik yang dianggap kurang substansial.

Teddy bahkan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat itu sedang memusatkan seluruh pikiran serta energinya pada urusan-urusan yang jauh lebih strategis dan krusial bagi masa depan bangsa. Menurut penuturannya, agenda-agenda besar negara menjadi prioritas utama sang kepala negara dibandingkan harus meladeni polemik yang muncul dari sebuah potongan video di media sosial.

Hal tersebut menyiratkan bahwa fokus pemerintah tetap pada pengabdian kepada rakyat, terlepas dari adanya suara-suara sumbang yang berusaha mendelegitimasi kekuasaan di luar jalur hukum.

Kritik pedas juga datang dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah. Tokoh asal NTB itu meminta semua elemen masyarakat untuk tetap setia pada konsep demokrasi konstitusional. Fahri sangat menyayangkan munculnya ajakan untuk menjatuhkan pemerintah karena tindakan inkonstitusional semacam itu dipandang sangat berbahaya bagi keberlangsungan negara. Ia mengimbau agar ruang publik tidak diberikan kepada narasi yang bisa merusak tatanan hukum yang sudah dibangun susah payah sejak era reformasi.

Fahri menjelaskan bahwa dalam struktur ketatanegaraan, lembaga eksekutif bukanlah satu-satunya pihak yang memegang kendali penuh. Ia mengingatkan publik bahwa terdapat rumpun kekuasaan lain yang juga memikul tanggung jawab atas kinerja pemerintahan secara kolektif, sehingga tidak adil jika seluruh beban ditumpukan hanya pada satu titik.

Di tengah kondisi global yang serba tidak menentu, Fahri mengajak semua pihak melakukan introspeksi diri dan menjaga kekompakan nasional. Ia memberikan pembelaan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki niat selain memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.

Narasi yang dibangun oleh Saiful Mujani pada acara halal bihalal tersebut dipandang sebagai bentuk kelalaian intelektual yang gagal melihat realitas stabilitas nasional. Sebagai seorang Guru Besar Ilmu Politik, langkahnya yang menggunakan sejarah gerakan massa tahun 1998 sebagai pembenaran untuk mengganti kekuasaan saat itu dinilai tidak memiliki landasan sosiologis maupun yuridis yang kuat. Situasi Indonesia saat itu sangat jauh berbeda dengan krisis sistemik masa lalu, sehingga seruan untuk turun ke jalan dianggap sebagai tindakan yang dipaksakan dan ahistoris.

Polemik tersebut akhirnya menyadarkan publik bahwa kredibilitas seorang peneliti politik tidak hanya diukur dari data survei, tetapi juga dari kematangannya dalam berpendapat di ruang publik.

Pernyataan yang tidak berdasar hanya akan melahirkan kegaduhan yang tidak perlu dan berisiko merusak kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas lembaga riset itu sendiri. Ke depan, para intelektual diharapkan lebih bijak dalam menyalurkan kritik tanpa harus keluar dari koridor hukum, demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman perpecahan.

Kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam mendukung agenda pembangunan menjadi kunci utama agar Indonesia mampu melewati berbagai tantangan di masa depan tanpa terganggu oleh ambisi politik yang inkonstitusional. (*)

*) Peneliti Politik dan Stabilitas Nasional

Jakarta- Program Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya pemerintah dalam membuka akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa, khususnya dari kalangan kurang mampu. Inisiatif ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pendidikan sekaligus menciptakan generasi yang lebih berdaya saing di masa depan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan, kehadiran program Sekolah Rakyat menjadi salah satu solusi membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, tidak ada anak Indonesia yang kehilangan akses pendidikan.

“Bagaimana Bapak Presiden ini tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak bisa makan dan tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak bisa menempuh pendidikan. Karena itu, sekolah rakyat hadir sebagai solusi agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan,” kata Arifah.

Keberadaan Sekolah Rakyat, menurut Arifah, memberi harapan bagi anak-anak yang sebelumnya merasa sulit dan putus asa untuk melanjutkan pendidikan dan merasakan kegiatan belajar dengan penuh semangat.

“Mereka merasakan bahwa program ini membangkitkan semangat mereka untuk meraih cita-cita,” ucapnya.

Meski pendidikan ini gratis, namun pemerintah menyiapkan program Sekolah Rakyat dengan sangat serius melalui penyiapan infrastruktur dan tata kelola yang berkualitas. Hal tersebut salah satunya tercermin dari ketatnya pengawasan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso bersyukur pemerintah saat ini yang dikomandoi oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki program Sekolah Rakyat sebagai bentuk pemerataan akses Pendidikan sekaligus upaya pengentasan kemiskinan.

Menurut Cahyo, dari segi fasilitas Sekolah Rakyat sangat memadai dengan dilengkapi kecanggihan teknologi dalam proses belajar mengajar. Di samping itu, fasilitas pendidikan juga menyediakan berbagai aspek pengembangan diri.

“Beliau ingin pelayanan publik sektor Pendidikan kita tidak hanya mencetak generasi muda yang intelektual tetapi harus memiliki karakter yang berbeda,” jelasnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya itu meyakini, pemerataan akses Pendidikan menjadi faktor penting dalam menyongsong target Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, upaya tersebut perlu didukung bersama dengan program Sekolah Rakyat.

“Kami bersama pemerintah provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk membangun kualitas pelayanan pendidikan yang baik,” pungkasnya.

Oleh: Ayu Ramadhani*)

Pembangunan sumber daya manusia sering kali terbentur oleh ketimpangan kualitas pendidikan yang terjadi secara meluas. Hingga kini, latar belakang ekonomi keluarga masih menjadi penentu utama prestasi akademik seorang siswa. Realitas tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan belum sepenuhnya berhasil menjalankan perannya sebagai alat pemerataan sosial. Menanggapi tantangan ini, pemerintah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali.

Analisis terhadap data pendidikan nasional menunjukkan adanya pergeseran positif yang signifikan pasca-implementasi program Sekolah Rakyat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sebelum program ini berjalan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang SMA/SMK berada di level 73,42 persen. Angka ini mencerminkan adanya hambatan besar bagi sekitar 26 persen remaja usia produktif dalam mengakses pendidikan menengah, yang mayoritas disebabkan oleh kendala biaya serta persebaran fasilitas pendidikan yang tidak merata. Namun, pada hasil data tahun 2025 setelah program Sekolah Rakyat diimplementasikan secara massif oleh pemerintah, data menunjukkan adanya peningkatan partisipasi yang cukup tajam menjadi 74,64 persen.

Kenaikan sebesar 1,22 persen dalam satu tahun anggaran merupakan pencapaian yang melampaui tren pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini paling terlihat di wilayah-wilayah marginal, dimana akses pendidikan bermutu kini tidak lagi bersifat eksklusif. Peningkatan statistik ini bukan sekadar angka, melainkan indikator bahwa demokratisasi pendidikan mulai berjalan efektif dalam membuka jalan bagi lahirnya generasi unggul yang lebih inklusif dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kehadiran program Sekolah Rakyat terbukti memberikan dampak linier terhadap penguatan akses pendidikan di Indonesia.

Keberhasilan statistik tersebut mendorong pemerintah untuk menempatkan Sekolah Rakyat sebagai program prioritas nasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperluas jangkauan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Dengan target kapasitas hingga 1.000 murid per sekolah, program ini diproyeksikan mampu menjangkau 500 ribu peserta didik di seluruh Indonesia. Upaya pemerataan ini diharapkan menjadi mesin utama dalam menghapus kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan.

Pandangan serupa disampaikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti yang menyatakan program Sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung visi pemerintahan Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara, sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan.

Pemerintah menunjukkan bahwa penentu keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari kuantitas gedung yang terbangun, tetapi pemerintah juga mengutamakan aspek kualitas layanan pada program ini agar standarisasi mutu Sekolah Rakyat dapat setara dengan institusi pendidikan unggulan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan setiap unit Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan fasilitas yang istimewa, mulai dari laboratorium digital, akses internet berkecepatan tinggi, hingga penggunaan Learning Management System (LMS) terbaru. Selain infrastruktur fisik, aspek kualitas juga diperkuat melalui penempatan tenaga pendidik pilihan yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani dinamika psikososial siswa dari keluarga marginal.

Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekadar menjadi tempat belajar, melainkan wadah berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Dalam proses rekrutmen, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum. Seleksi dilakukan melalui penjangkauan langsung berbasis DTSEN, disertai verifikasi lapangan oleh pendamping sosial bersama pemerintah daerah guna memastikan bahwa manfaat program ini benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan.

Agar keberhasilan awal ini dapat terjaga dalam jangka panjang, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala, pemeliharaan fasilitas digital, serta peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan menjadi kunci agar standar mutu tidak menurun seiring berjalannya waktu. Selain itu, dukungan masyarakat luas sangat dibutuhkan untuk menghapus stigma negatif terhadap sekolah gratis. Dengan pengawasan ketat dan manajemen yang transparan, Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan nasional yang tidak hanya mengandalkan jumlah gedung, tetapi benar-benar dapat melahirkan generasi unggul dengan kualitas lulusan yang kompetitif dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, program Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata dari upaya negara dalam mendemokratisasi kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan merobohkan tembok hambatan finansial dan menyediakan fasilitas setara sekolah unggulan bagi masyarakat prasejahtera, program ini sedang membangun fondasi bagi lahirnya generasi unggul yang inklusif. Peningkatan angka partisipasi sekolah yang signifikan pada tahun 2025 menjadi bukti bahwa ketika akses dibuka seluas-luasnya, potensi anak bangsa akan tumbuh tanpa batas. Melalui Sekolah Rakyat, pendidikan bermutu bukan lagi menjadi privilese kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

*) Oleh : Sinta Anindita Hesti

Program Sekolah Rakyat hadir sebagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak atas pendidikan yang bermutu. Kehadirannya menjadi wujud nyata komitmen negara dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata, sehingga anak-anak dari berbagai latar belakang dapat tumbuh dan berkembang secara optimal melalui proses pembelajaran yang berkualitas.

Lebih dari sekadar ruang belajar, Sekolah Rakyat menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing. Pendidikan diposisikan sebagai instrumen utama pembangunan manusia, yang tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat arah kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

Hak atas pendidikan telah dijamin dalam konstitusi dan terus diperkuat melalui berbagai kebijakan yang mendorong pemerataan akses secara nyata. Dalam implementasinya, pemerintah menghadirkan Program Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan pendekatan yang inklusif, terjangkau, dan adaptif terhadap kebutuhan di lapangan.

Melalui pendekatan tersebut, Sekolah Rakyat berperan sebagai instrumen strategis dalam memastikan setiap anak tetap berada dalam ekosistem pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Upaya ini mempertegas komitmen negara untuk menghadirkan pendidikan yang merata, sekaligus memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mengakses kesempatan belajar sebagai bekal masa depan.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa penambahan Sekolah Rakyat merupakan langkah percepatan dalam memperluas jangkauan pendidikan. Ia menegaskan bahwa program ini dirancang agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Secara bertahap, pengembangan Sekolah Rakyat telah dilakukan melalui beberapa tahap. Pada tahap pertama, Pemerintah telah mengembangkan 166 titik rintisan. Tahap kedua berfokus pada pembangunan sekolah permanen di 104 lokasi, sementara tahap ketiga menyiapkan sekitar 100 titik tambahan.

Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang pembinaan karakter dan penguatan nilai nilai kebangsaan. Melalui kurikulum yang dirancang secara kontekstual, anak anak tidak hanya diajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan hidup yang relevan dengan lingkungan mereka. Hal ini penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara mental dan sosial.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengatakan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan manifestasi nyata dari investasi negara terhadap generasi masa depan. Program ini berakar dari visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian mendalam pada kesejahteraan anak anak Indonesia.

Dalam implementasinya, Sekolah Rakyat menekankan prinsip pemerataan dan keadilan pendidikan. Program ini menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal, termasuk anak anak di wilayah terpencil dan kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi. Dengan demikian, Sekolah Rakyat menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah dan antarkelompok sosial.

Peran pemerintah menjadi pilar utama dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan Program Sekolah Rakyat. Melalui dukungan anggaran yang kuat, penyediaan tenaga pendidik berkualitas, serta sistem pengawasan yang efektif, program ini mampu berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Komitmen ini menunjukkan keseriusan negara dalam menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Tidak kalah penting adalah keterlibatan orang tua dan lingkungan sekitar dalam mendukung proses pendidikan anak. Sekolah Rakyat mendorong partisipasi aktif masyarakat agar pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal, tetapi juga menjadi gerakan bersama. Dengan adanya dukungan sosial yang kuat, anak anak akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

Sekretaris Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Essy Asiah memastikan kesiapan infrastruktur terus dimatangkan. Upaya ini mencakup penyediaan fasilitas belajar yang layak, aman, dan ramah anak, sehingga mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi proses pembelajaran. Menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan pemerataan akses, terutama bagi wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan. Dengan komitmen tersebut, diharapkan Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal dan benar benar menjadi solusi nyata dalam menjamin hak anak atas pendidikan yang bermutu.

Di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis, kualitas pendidikan menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan global. Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan pendidikan yang relevan, adaptif, dan berorientasi pada masa depan. Dengan demikian, anak anak yang dibina melalui program ini memiliki bekal yang cukup untuk bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi merupakan wujud komitmen negara dalam menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Upaya ini harus terus diperkuat dan dikembangkan agar mampu menjangkau lebih banyak anak di seluruh pelosok negeri. Dengan pendidikan yang merata dan berkualitas, Indonesia dapat melangkah lebih percaya diri menuju masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Jakarta — Sekolah Rakyat kembali menjadi sorotan sebagai upaya nyata menghadirkan pendidikan bermutu yang semakin terjangkau bagi masyarakat luas. Di tengah tantangan akses dan kualitas pendidikan, inisiatif ini dinilai mampu membangkitkan harapan baru, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Kehadirannya tidak hanya menjawab kebutuhan dasar pendidikan, tetapi juga memperkuat komitmen pemerataan kesempatan belajar.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pendidikan sebagai instrumen utama negara dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat, khususnya kelompok rentan.

“Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh layanan pendidikan yang layak dan bermutu,” tegas Presiden Prabowo.

Penegasan ini memperkuat arah kebijakan nasional yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Kesenjangan akses pendidikan masih menjadi persoalan di berbagai daerah, terutama wilayah terpencil dan pinggiran kota. Biaya pendidikan dan keterbatasan fasilitas sering menjadi hambatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan layak. Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi inklusif dengan biaya lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran.

Konsepnya mengedepankan gotong royong dan partisipasi masyarakat. Dukungan komunitas, organisasi sosial, hingga pemerintah memungkinkan sekolah ini berjalan dengan standar yang baik. Kurikulum yang diterapkan juga adaptif, menggabungkan pembelajaran akademik dengan penguatan karakter, keterampilan hidup, dan literasi digital.

Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hangodo, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan paling efektif dilakukan melalui pendidikan.

“Karena itu, Kementerian PU memastikan Sekolah Rakyat dibangun dengan sungguh-sungguh agar menjadi tempat belajar yang nyaman,” ujar Dodi.

Melalui pembangunan prasarana pendidikan yang layak dan berkualitas, Kementerian PU menegaskan komitmennya dalam menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

Selain menjadi tempat belajar, Sekolah Rakyat juga berfungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Berbagai kegiatan komunitas, pelatihan keterampilan, dan pengembangan potensi lokal turut memperluas dampaknya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Dukungan lintas sektor menjadi kunci keberlanjutan sekaligus menjaga mutu pendidikan. Meski masih menghadapi tantangan seperti standarisasi dan ketersediaan tenaga pendidik, inovasi terus dilakukan, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.

Sekolah Rakyat kini dipandang sebagai solusi penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat, inisiatif ini membuka peluang lebih luas bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Oleh: Marsha Silalahi *)

Di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu akibat konflik geopolitik yang memanas, masyarakat diajak untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga memahami bagaimana Indonesia mampu bertahan dan bahkan menunjukkan ketangguhannya. Pemerintah dalam satu tahun terakhir dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari penguatan fiskal, pengendalian inflasi, hingga percepatan transformasi ekonomi yang berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Ketahanan ekonomi nasional kembali menjadi sorotan ketika tekanan global meningkat, mulai dari konflik antarnegara hingga fluktuasi pasar keuangan internasional. Namun dalam kondisi tersebut, Indonesia justru mampu menunjukkan daya tahan yang solid. Pemerintah memandang bahwa fondasi ekonomi yang kuat menjadi kunci utama dalam meredam berbagai tekanan eksternal, sekaligus menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar agar tetap optimistis terhadap arah perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap berada dalam kondisi yang sehat dan siap menghadapi berbagai kemungkinan gejolak global. Ia menyampaikan bahwa ruang fiskal yang dimiliki pemerintah masih cukup longgar untuk menjadi bantalan ekonomi. Hal ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan negara selama setahun terakhir berjalan disiplin dan terarah, sehingga mampu menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.

Purbaya juga menyoroti bahwa defisit anggaran tetap berada dalam batas aman hingga akhir tahun. Pemerintah telah menghitung secara cermat berbagai skenario ekonomi, sehingga risiko terhadap ketidakseimbangan anggaran dapat diminimalisasi. Keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara belanja negara dan pendapatan, sekaligus memastikan program-program prioritas tetap berjalan optimal.

Lebih lanjut, pemerintah juga dinilai berhasil membangun kepercayaan publik dengan memastikan bahwa kondisi fiskal tetap terkendali. Hal ini menjadi salah satu capaian penting dalam setahun terakhir, di mana stabilitas anggaran mampu dijaga tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan dan perlindungan sosial.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menekankan bahwa pemerintah terus memantau dinamika global dengan seksama. Berbagai masukan dari masyarakat turut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan yang terjadi di tingkat global maupun domestik.

Haryo juga menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan resilien, ditopang oleh berbagai indikator makroekonomi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 yang mencapai 5,11 persen secara tahunan menjadi salah satu bukti nyata bahwa Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah tekanan global. Selain itu, inflasi yang tetap berada dalam target menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.

Dalam satu tahun terakhir, konsumsi domestik tetap menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah secara konsisten menggulirkan berbagai stimulus fiskal serta program bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan harga global. Langkah ini terbukti efektif dalam menjaga perputaran ekonomi di tingkat nasional sekaligus memperkuat ketahanan sektor rumah tangga.

Keberhasilan lainnya terlihat dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi. Program swasembada sejumlah komoditas strategis mulai menunjukkan hasil, sementara kebijakan pengembangan biodiesel mampu menciptakan surplus energi yang signifikan. Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Transformasi ekonomi juga menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam setahun terakhir. Melalui hilirisasi industri, peningkatan investasi, serta pengembangan energi baru terbarukan dan kendaraan listrik, Indonesia berupaya memperkuat struktur ekonominya agar lebih modern dan berdaya saing. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang kuat. Ia melihat adanya perubahan menuju pola ekonomi yang lebih efisien dan modern, yang ditandai dengan stabilitas sektor energi, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak yang tetap aman. Hal ini menjadi indikator bahwa kebijakan pemerintah berjalan efektif dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan dinamika global.

Keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama satu tahun terakhir juga tidak lepas dari sinergi antarinstansi serta koordinasi yang solid dalam merespons berbagai tantangan. Kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil berjalan selaras, sehingga mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menghadapi ketidakpastian global yang masih berpotensi berlanjut.

Di tengah berbagai capaian tersebut, tantangan tentu masih ada. Namun dengan fondasi yang telah dibangun, Indonesia memiliki modal kuat untuk terus melangkah ke depan. Masyarakat diharapkan dapat turut berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi, baik melalui aktivitas konsumsi, investasi, maupun dukungan terhadap produk dalam negeri.

Ketangguhan ekonomi Indonesia di tengah memanasnya konflik geopolitik global bukanlah hasil yang datang secara instan, melainkan buah dari kerja keras dan konsistensi kebijakan pemerintah selama setahun terakhir. Dengan menjaga optimisme dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, ekonomi nasional tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus tumbuh dan berkembang di tengah berbagai tantangan global.

*) Pengamat Kebijakan Publik