Karawang — Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan optimisme besar terhadap masa depan energi nasional. Ia meyakini Indonesia mampu mencapai swasembada energi dalam waktu enam tahun ke depan. Keyakinan ini ditegaskannya saat meresmikan groundbreaking Proyek Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi di Karawang, Jawa Barat.

 

“Saya diberitahu oleh para pakar, bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi. Dan hitungan saya tidak lama, tidak lama. Lima tahun, paling lambat enam tahun, kita bisa swasembada energi,” kata Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa kunci menuju kemandirian energi terletak pada kemampuan bangsa dalam memproduksi listrik secara mandiri, khususnya dari sumber-sumber energi baru terbarukan seperti tenaga surya.

 

“Dan listrik dari tenaga surya, ya kuncinya adalah baterai. Ini jadi elemen strategis dalam memastikan efisiensi dan keberlanjutan pemanfaatan listrik dari tenaga surya,” te-gas Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menilai proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik di Karawang sebagai langkah bersejarah dan strategis menuju kemandirian energi nasional. Proyek ini dikerjakan oleh ANTAM, IBC, serta Konsorsium internasional CATL, Brunp, dan Lygend (CBL), dengan pengembangan terintegrasi lainnya juga berlangsung di Halmahera Timur, Maluku Utara.

 

 

 

“Hari ini kita saksikan, tadi laporannya menghasilkan 15 gigawatt. Kita butuh, kalau tidak salah para pakar laporan ke saya, untuk benar-benar mandiri kita perlu mungkin 100 gigawatt,” tutur Prabowo.

 

Presiden menilai target tersebut memerlukan perluasan dan percepatan dari proyek-proyek yang sedang berjalan. Karena itu, ia menekankan pentingnya penggandaan proyek serupa demi mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.

“Bisa dikatakan ini terobosan luar biasa. Proyek ini mungkin harus dilipatgandakan,” ujarnya.

Senada, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, kapasitas produksi baterai tahap awal ditargetkan mencapai 6,9 GWh pada akhir 2026 dan meningkat menjadi 15 GWh. Kapasitas ini diperkirakan cukup untuk mendukung produksi hingga 300 ribu mobil listrik serta mengurangi impor BBM secara signifikan.

“Ini bisa menghemat impor BBM sekitar 300 ribu kiloliter per tahun, kalau hanya 15 GWh. Target kita, di sini dengan pasar yang sudah naik untuk baterai PLTS, (kapasitasnya) bisa sampai 40 GWh,” pungkas Bahlil.

Proyek Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi ini melibatkan total investasi sebesar USD 5,9 miliar. Dari jumlah tersebut, USD 1,2 miliar difokuskan untuk pengembangan ekosistem di Karawang, sedangkan USD 4,7 miliar diarahkan ke lima proyek terintegrasi di Halmahera Timur.

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat langkah menuju swasembada energi melalui optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pengembangan teknologi baterai dalam skala besar. Upaya ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian energi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

 

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kapasitas produksi baterai sebesar 100 gigawatt per hour (GWh) untuk mencapai swasembada energi. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa target tersebut sangat mungkin dicapai lebih cepat dari prediksi semula.

“Salah satu jalan kita menuju swasembada energi adalah listrik dari tenaga surya, dan kunci dari tenaga surya adalah baterai. Saya diberitahu para pakar, bangsa kita sungguh bisa mandiri energi. Hitungan saya, tidak lama, paling lambat enam tahun,” ujar Presiden Prabowo.

 

Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya penggunaan Battery Energy Storage System (BESS) dalam mendukung sistem PLTS, guna menjamin kontinuitas dan stabilitas pasokan listrik dari energi terbarukan. Hal ini merupakan bagian dari transformasi besar menuju energi bersih yang mampu mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas produksi baterai tidak hanya untuk kendaraan listrik, tetapi juga untuk penyimpanan energi dari PLTS.

 

 

 

“Insyaallah, mitra-mitra kita bersedia mendukung pengembangan ini agar seluruh komponen produksi dilakukan di dalam negeri,” ujar Bahlil, menandakan adanya dukungan dari investor dan mitra internasional untuk memperkuat ekosistem energi nasional berbasis sumber daya domestik.

 

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen PLN dalam mendukung pemerataan energi melalui PLTS, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Program ini bukan sekadar menghadirkan listrik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam transisi energi global. Ini adalah bentuk gotong royong nasional untuk mewujudkan masa depan yang bersih, hijau, dan inklusif,” tegas Darmawan.

Ia menjelaskan bahwa 47 PLTS yang telah diresmikan dengan total kapasitas 27,8 megawatt (MW) kini memberikan akses listrik kepada 5.383 rumah tangga di 47 desa yang tersebar di 11 provinsi.

“Kini, listrik dari energi bersih mengubah segalanya. Inilah keadilan energi. PLN siap menjalankan visi Presiden menuju kemandirian energi lewat akselerasi energi terbarukan,” lanjut Darmawan.

Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan mitra industri, Indonesia melangkah pasti menuju kedaulatan energi nasional. Pemanfaatan PLTS dan baterai secara masif diyakini menjadi kunci untuk menghadirkan masa depan yang lebih mandiri, hijau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh : Irfan Aditya )*

Dalam upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, pemerintah menargetkan pencapaian kapasitas produksi sebesar 100 gigawatt hour (GWh) dalam program besar Swasembada Energi. Target ini bukan sekadar angka ambisius, melainkan sebuah tonggak penting dalam perjalanan menuju kedaulatan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Program ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk membangun ekosistem energi baru yang mandiri, berbasis energi terbarukan, dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor yang selama ini menjadi tantangan utama dalam neraca energi nasional.

Pencapaian 100 GWh dipandang sebagai lompatan strategis yang mampu mendorong akselerasi pengembangan energi bersih, khususnya dalam sektor baterai listrik dan energi terbarukan seperti surya dan angin. Pemerintah melihat bahwa dengan ketersediaan energi sebesar ini, Indonesia mampu mendorong elektrifikasi di sektor transportasi dan industri, dua sektor yang selama ini menjadi kontributor utama emisi karbon. Dengan kata lain, program ini tidak hanya berkontribusi pada swasembada energi, tetapi juga menjadi pilar utama dalam transisi menuju ekonomi hijau.

Dalam peresmian Groundbreaking Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi di Karawang yang berkapasitas 15 gigawatt hour (GWh) per tahun,Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia harus mampu memproduksi listrik 100 GWh untuk mencapai swasembada energi. Target ini menjadi kunci dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, memperkuat ketahanan nasional, dan mendorong transformasi menuju penggunaan energi bersih dan terbarukan. Dengan kapasitas sebesar itu, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan domestik yang terus meningkat, mendukung elektrifikasi sektor transportasi dan industri, serta menciptakan ekosistem energi yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

 

 

 

 

Langkah konkret ini juga memperkuat kerja sama lintas sektor dan mendorong investasi strategis dalam pembangunan pabrik baterai, sistem penyimpanan energi (energy storage system/ESS), serta pengembangan smart grid untuk mendukung distribusi energi yang efisien dan adil. Beberapa kawasan industri strategis di Indonesia, seperti di Morowali, Batang, dan Karawang, telah diproyeksikan menjadi pusat produksi energi hijau yang mendukung target 100 GWh. Kehadiran proyek-proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan teknologi lokal dan transfer pengetahuan yang berkelanjutan.

Target 100 GWh juga tidak lepas dari peran aktif kementerian dan lembaga terkait yang menjalin kemitraan dengan investor global untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi. Pemerintah menyadari bahwa untuk mencapai swasembada energi, diperlukan kolaborasi yang sinergis antara negara, pelaku industri, komunitas riset, dan masyarakat sebagai pengguna akhir. Oleh karena itu, pemerintah terus membangun kebijakan yang inklusif, memberikan insentif bagi pelaku industri hijau, serta memperkuat regulasi yang mendukung investasi berkelanjutan. Melalui penyediaan energi yang bersih dan melimpah, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang masih mendominasi sistem kelistrikan saat ini.

Selain aspek lingkungan, program ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Swasembada energi akan menekan biaya impor bahan bakar, mengurangi beban subsidi energi, serta menciptakan ketahanan fiskal yang lebih kuat di tengah dinamika global. Dengan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan, daya saing industri nasional pun meningkat, terutama industri padat energi seperti manufaktur, logistik, dan otomotif. Ini adalah landasan penting untuk membangun ekonomi berbasis nilai tambah dan inovasi.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan ke depan pemerintah tidak hanya memproduksi baterai untuk kendaraan, tetapi juga baterai untuk penyimpanan energi dari pembangkit tenaga surya (PLTS). Proyek ini merupakan bagian dari strategi pembangunan industri baterai dari hulu ke hilir, terdiri atas enam subproyek terintegrasi.

Kemudian masyarakat pun menjadi bagian integral dalam ekosistem swasembada energi ini. Pemerintah mendorong partisipasi publik melalui program elektrifikasi desa, pemasangan panel surya atap, dan penyediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik (charging station) secara masif. Dengan pendekatan yang inklusif, program ini tidak hanya milik pemerintah atau investor besar, tetapi menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam menciptakan masa depan energi yang berdaulat, bersih, dan adil.

Dengan semangat kolaboratif dan visi jangka panjang, target 100 GWh bukanlah sekadar mimpi, melainkan wujud nyata dari arah pembangunan nasional yang berpihak pada keberlanjutan. Pemerintah optimistis bahwa melalui perencanaan yang matang, dukungan regulasi yang progresif, dan semangat inovasi, Indonesia mampu menjadi kekuatan besar dalam industri energi bersih global. Di tengah tantangan iklim dan volatilitas pasar energi dunia, langkah Indonesia menuju swasembada energi menjadi cerminan kepemimpinan yang visioner dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Pada akhirnya, program Swasembada Energi dengan target 100 GWh adalah wujud dari cita-cita luhur bangsa untuk tidak hanya menjadi konsumen energi, tetapi juga produsen energi yang tangguh dan mandiri. Ini adalah warisan energi untuk generasi masa depan energi yang bersih, terjangkau, dan memberdayakan. Dalam perjalanan menuju 2045, Indonesia Emas akan ditopang oleh fondasi energi nasional yang kuat dan berdaulat.

)* Pengamat kebijakan publik

Oleh: Rani Harianja)*

Program swasembada energi mulai digerakkan secara serius oleh pemerintah demi memperkuat kemandirian nasional dan mengurangi beban anggaran negara. Ketergantungan terhadap energi impor selama ini telah menciptakan tekanan besar terhadap pembiayaan negara, baik melalui subsidi bahan bakar maupun biaya pembelian energi fosil dari luar negeri. Dengan inisiatif ini, potensi penghematan yang sangat signifikan telah dihitung dan ditargetkan dapat terwujud dalam waktu yang relatif singkat.

Penghematan anggaran negara diproyeksikan mencapai angka fantastis, yaitu hingga US$ 58 miliar per tahun atau setara Rp 938 triliun jika swasembada energi dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Pengurangan impor energi dan efisiensi subsidi akan menjadi dua faktor utama yang menyumbang terhadap besarnya penghematan tersebut. Oleh karena itu, langkah ini tidak hanya dilihat sebagai upaya teknis semata, tetapi juga sebagai strategi ekonomi nasional yang berkelanjutan.

 

 

 

 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan tentang pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai tulang punggung dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di desa-desa belum terlistriki, patut diapresiasi. Langkah ini mencerminkan semangat pemerataan dan keadilan sosial yang selama ini menjadi cita-cita pembangunan nasional. Ketika infrastruktur listrik konvensional sulit menjangkau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), PLTS justru hadir sebagai solusi yang tepat, cepat, dan efisien.

Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan energi bersih dan terjangkau ke seluruh penjuru negeri. Dengan potensi energi surya yang melimpah di Indonesia, pemanfaatan PLTS bukan hanya realistis secara teknis, tetapi juga strategis secara ekonomi. Jangka waktu 4–5 tahun yang ditargetkan oleh Presiden untuk menerangi desa-desa tanpa listrik merupakan langkah yang ambisius namun sangat dibutuhkan, apalagi jika eksekusinya melibatkan sinergi antara negara, BUMN seperti PLN, dan pihak swasta.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, juga menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintah dalam mewujudkan keadilan energi di wilayah 3T melalui PLTS merupakan langkah nyata yang layak diapresiasi. Ketika sebagian besar masyarakat di kota menikmati listrik 24 jam tanpa hambatan, jutaan warga di pelosok negeri masih hidup dalam kegelapan. Dalam konteks inilah, proyek PLTS menjadi lebih dari sekadar program teknis ia adalah bentuk keberpihakan negara kepada seluruh warganya tanpa terkecuali.

Data yang disampaikan mengenai 47 PLTS dengan kapasitas total 27,8 megawatt dan menjangkau lebih dari 5.000 rumah tangga di 11 provinsi menunjukkan bahwa realisasi di lapangan mulai menunjukkan hasil konkret. Langkah ini memberikan harapan baru bagi desa-desa yang selama ini terisolasi dari akses energi. Kehadiran listrik di satu desa berarti membuka akses ke pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang memadai, serta peluang ekonomi yang sebelumnya tertutup.

Pemerintah telah memulai langkah nyata dalam mewujudkan program ini melalui pembangunan infrastruktur energi domestik. Salah satunya adalah pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang dan kawasan industri energi baru di Halmahera Selatan. Fasilitas-fasilitas ini disiapkan untuk memperkuat transisi dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan yang bersumber dari dalam negeri. Keberadaan pabrik baterai juga dimanfaatkan untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik dan penyimpanan energi dari sumber terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa.

Pernyataan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, yang menyambut positif komitmen Presiden Prabowo dalam peresmian proyek energi terbarukan di Cepu menegaskan satu hal penting yaitu kemandirian energi kini bukan sekadar wacana teknokratis, melainkan telah menjadi agenda politik nasional. Ketika pimpinan lembaga tinggi negara secara terbuka mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), sinyal kuat diberikan bahwa dukungan terhadap transisi energi telah melintasi batas sektoral dan partai.

Fakta bahwa Indonesia masih bergantung pada impor energi, meskipun memiliki cadangan energi fosil dan terbarukan yang melimpah, menjadi ironi yang selama ini menggerus anggaran negara dan menurunkan daya saing ekonomi nasional. Ketergantungan ini juga membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia, sehingga pengembangan EBT menjadi jawaban yang tak bisa ditunda. Maka, pernyataan Eddy yang menyebut bahwa Indonesia tak hanya bisa mengurangi, tetapi juga menihilkan impor energi, bukanlah optimisme kosong, ia berakar pada realitas potensi yang selama ini belum dimaksimalkan.

Pemanfaatan tenaga surya dijadikan sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai swasembada energi. Potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara tropis dimaksimalkan melalui pengembangan panel surya yang dapat dipasang di berbagai lokasi, mulai dari atap rumah hingga kawasan industri. Daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau jaringan listrik kini dapat dijangkau melalui solusi tenaga surya yang efisien dan bersih. Sistem ini dipadukan dengan baterai sebagai penyimpan daya, sehingga mampu menjamin ketersediaan listrik yang stabil tanpa perlu infrastruktur distribusi yang mahal.

Target pencapaian swasembada energi dalam lima hingga tujuh tahun mendatang dipandang realistis oleh pemerintah. Optimisme ini didasarkan pada kesiapan sumber daya alam, kemajuan teknologi, serta arah kebijakan yang konsisten. Transformasi ini juga diyakini akan menciptakan peluang kerja baru dalam jumlah besar di sektor energi bersih, mulai dari produksi hingga pemeliharaan infrastruktur.

Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan energi nasional, tetapi juga melambangkan kedaulatan negara. Kemampuan dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang. Melalui swasembada energi, masa depan yang cerah dan mandiri dapat dibangun tanpa membebani anggaran negara.

)* Analis Strategi Ketahanan Energi Nasional

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya reformasi tata kelola di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menekankan efisiensi, trans-paransi, dan pelayanan yang bersih dari praktik korupsi.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyerukan seluruh pejabat BUMN untuk bekerja dengan manajemen terbaik.

“Berilah yang terbaik untuk rakyat Indonesia, pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara seefisien mungkin,” ujar Prabowo.

Ia juga menyoroti pentingnya memerangi segala bentuk pemborosan dan manipulasi agar ekonomi nasional bisa tumbuh secara berkelanjutan.

Prabowo menggarisbawahi bahwa Indonesia tengah berada dalam momentum kebang-kitan. Ia optimistis melalui kolaborasi antar lembaga dan dukungan masyarakat, Indone-sia bisa menjadi negara maju yang makmur dan berkeadilan.

“Negara yang sejahtera adalah negara yang rakyatnya menikmati kesejahteraan secara merata,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fitra Faisal Hastiadi, menyampaikan bahwa proyek infrastruktur BUMN selama ini rentan terhadap kebocoran. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pelibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur demi efisiensi anggaran.

Presiden Prabowo juga secara tegas mengkritisi model Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN yang dinilainya menjadikan perusahaan negara tidak efisien. Ia menyebut banyak BUMN terlalu bergantung pada suntikan dana pemerintah dan tidak memiliki dorongan untuk beroperasi layaknya perusahaan profesional.

Di sisi lain, DPR RI melalui Komisi XII menilai restrukturisasi manajemen BUMN sebagai langkah positif. Anggota Komisi XII, Jalal Abdul Nasir, menyebut pergantian direksi PT Aneka Tambang (Antam) sebagai momentum strategis dalam memperkuat tata kelola dan mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Ia menekankan pentingnya kepemimpi-nan yang berintegritas, serta sinergi antara direksi dan komisaris untuk mencegah prak-tik rente dan konflik kepentingan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan BUMN dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional yang efisien, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta keberlanjutan lingkungan.

Dengan penataan manajemen yang profesional serta sinergi antara direksi dan komisa-ris, diharapkan BUMN ke depan mampu bersaing secara global dan berpihak pada kepentingan nasional. Transformasi ini diyakini sebagai pondasi menuju kemandirian ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.****

[edRW]

Oleh: Damar Saputra)*

Transformasi besar tengah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai upaya mendorong kinerja yang lebih transparan dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat. Langkah ini telah sejalan dengan arah baru yang ditetapkan pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional yang berintegritas dan profesional. Masyarakat kini mulai melihat perubahan yang tidak hanya menyentuh struktur internal perusahaan negara, namun juga dirasakan melalui peningkatan mutu layanan secara langsung.

Dukungan penuh diberikan terhadap kebijakan pemerintah yang mendorong efisiensi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi di tubuh BUMN. Melalui berbagai langkah perbaikan, sistem pelaporan dan evaluasi kinerja telah diperketat untuk memastikan setiap keputusan yang diambil bisa dipertanggungjawabkan. Sistem digitalisasi dan keterbukaan data juga telah mulai diterapkan secara luas guna mengurangi potensi penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan pentingnya penerapan tata kelola yang baik dalam pembagian dividen oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), patut diapresiasi sebagai sikap konsisten lembaga pengawas terhadap prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Pernyataan ini muncul dalam rangka memperjelas kebijakan pemerintah terkait optimalisasi dividen BUMN melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang saat ini menjadi bagian dari arsitektur investasi strategis nasional.

Dalam konteks ini, penegasan bahwa tata kelola yang baik dan transparansi harus menjadi bagian dari setiap langkah pembagian dividen merupakan pengingat penting bagi semua pihak, bahwa kepentingan pemangku kepentingan, termasuk publik sebagai pemilik tidak langsung BUMN, tidak boleh dikesampingkan. Penempatan dividen BUMN ke BPI Danantara tentu merupakan kebijakan strategis yang bertujuan memperkuat pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan nasional. Namun, proses dan tujuannya tetap harus dikomunikasikan secara terbuka, agar kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara tetap terjaga.

Pelayanan yang sebelumnya dirasa lambat dan tidak efisien, kini telah mulai mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai perusahaan BUMN mulai diarahkan untuk lebih berfokus pada kebutuhan pelanggan serta bersaing secara sehat di pasar. Inovasi serta pemanfaatan teknologi telah difasilitasi oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pelayanan yang diterima oleh masyarakat bersifat cepat, akurat, dan mudah diakses.

Perubahan ini tentu tidak hanya dilakukan demi kepentingan internal perusahaan, namun juga sebagai tanggung jawab sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dengan terbentuknya ekosistem BUMN yang bersih dan profesional, diharapkan dana publik yang dikelola dapat memberikan hasil yang optimal dan digunakan untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas, seperti penyediaan infrastruktur, layanan transportasi, energi, serta program kesejahteraan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan groundbreaking Rumah Sakit UPT Vertikal Riau dan menegaskan bahwa kualitas layanan menjadi inti dari pembangunan fasilitas kesehatan, bukan sekadar bangunan fisik atau perangkat medis. Ketika layanan menjadi tolok ukur utama keberhasilan rumah sakit, maka pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Riau di Riau bukan hanya soal proyek konstruksi, tetapi juga investasi besar dalam kemanusiaan dan masa depan kesehatan bangsa.

Kehadiran PT PP (Persero) Tbk dalam pembangunan rumah sakit ini memperkuat peran strategis BUMN sebagai mitra aktif pemerintah dalam mewujudkan agenda-agenda prioritas nasional. Sebagai perusahaan konstruksi dan investasi milik negara, PT PP tidak hanya menjalankan tanggung jawab bisnisnya, tetapi juga mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan fundamental masyarakat—dalam hal ini kesenjangan layanan kesehatan.

Langkah strategis ini turut memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional yang tidak hanya mengejar profit, namun juga dituntut untuk memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa. Oleh karena itu, proses rekrutmen, promosi jabatan, hingga pengadaan barang dan jasa telah diarahkan agar dilakukan secara terbuka dan berdasarkan merit, bukan atas dasar hubungan pribadi atau politik.

Kepercayaan masyarakat terhadap BUMN kini tengah dipulihkan secara bertahap. Kinerja sejumlah perusahaan BUMN yang menunjukkan perbaikan telah menjadi bukti bahwa langkah reformasi ini berjalan di jalur yang benar. Pengawasan dari berbagai pihak, termasuk auditor independen dan masyarakat, juga telah diakomodasi dalam kerangka kerja baru yang lebih terbuka.

Pernyataan Corporate Secretary TASPEN, Henra, tentang jaminan kemudahan akses bagi seluruh peserta pensiun, baik di kota besar maupun pelosok desa, menggambarkan semangat inklusivitas yang patut diapresiasi. Melalui kerja sama dengan 44 mitra bayar, TASPEN telah menunjukkan bahwa pelayanan publik, khususnya dalam hal kesejahteraan aparatur negara, tidak boleh mengenal batas geografis atau keterbatasan fisik.

Selama ini, tantangan dalam distribusi manfaat pensiun sering kali ditemukan di wilayah terpencil atau pada kelompok lansia yang memiliki keterbatasan dalam mobilitas. Upaya TASPEN menjawab tantangan ini dengan memperluas jaringan mitra bayar menjadi langkah konkret yang mendukung prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tidak boleh ada pensiunan yang tertinggal hanya karena tinggal jauh dari pusat layanan atau mengalami keterbatasan dalam beraktivitas.

Dukungan penuh dari masyarakat sangat dibutuhkan agar arah baru BUMN ini dapat terus dijaga dan diperkuat. Pemerintah telah memberikan fondasi dan kebijakan yang jelas untuk memastikan perubahan ini berkelanjutan. Oleh karena itu, peran semua pihak termasuk pengguna layanan, pekerja BUMN, dan komunitas sipil perlu digerakkan agar transformasi ini tidak berhenti di tengah jalan.

Dengan arah baru ini, BUMN akan terus dikembangkan menjadi institusi yang melayani rakyat secara maksimal, transparan dalam setiap langkahnya, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi nasional.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mendorong BUMN agar tidak hanya unggul secara bisnis, tetapi juga mampu menjalankan peran sosial secara optimal sebagai perpanjangan tangan negara dalam melayani masyarakat.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan arahan kepada seluruh BUMN agar tidak melakukan perubahan pengurus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hingga evaluasi menyeluruh selesai dilakukan. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan dalam proses transformasi bisnis dan tata kelola BUMN yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa arahan tersebut bersandar pada Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Danantara Indonesia saat ini menargetkan konsolidasi menyeluruh terhadap struktur BUMN yang saat ini berjumlah 888 perusahaan. Target tersebut akan diarahkan menuju struktur yang lebih ramping, dengan jumlah perusahaan di bawah 200 entitas, yang memiliki skala besar dan daya saing global. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk efisiensi administratif, tetapi juga untuk memperkuat posisi strategis BUMN dalam menghadapi tantangan kompetitif nasional dan internasional.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan bahwa proses konsolidasi dilakukan dalam dua tahap utama. Tahap pertama berupa peninjauan menyeluruh terhadap fondasi bisnis BUMN, yang diharapkan rampung pada kuartal keempat tahun 2025. Tahap kedua adalah konsolidasi bisnis melalui merger dan akuisisi yang akan mencakup lebih dari 350 aksi korporasi dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan. Hasil akhir dari proses ini adalah terbentuknya BUMN yang lebih fokus, kompetitif, dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Dalam prosesnya, Danantara tidak hanya berperan sebagai pengarah kebijakan, tetapi juga menjadi katalis bagi perubahan struktur dan budaya organisasi di lingkungan BUMN. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi kinerja keuangan, tetapi juga dari perspektif efisiensi proses, tata kelola internal, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi.

Langkah-langkah strategis pemerintah mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan analis dan pengamat bisnis. Salah satunya adalah lembaga riset dan komunikasi strategis The Iconomics yang secara konsisten memantau dinamika kinerja BUMN dalam berbagai aspek. Melalui kajian yang dilakukan oleh timnya, The Iconomics menilai bahwa peran BUMN dalam pembangunan nasional sangat strategis, terutama dalam mendorong stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Founder dan CEO The Iconomics, Bram S. Putro, mengatakan bahwa penguatan tata kelola BUMN sangat penting untuk menjaga reputasi dan kredibilitas institusi negara di mata publik. Ia menilai bahwa keempat dimensi reputasi BUMN—yakni popularitas merek, reputasi komersial, reputasi sumber daya manusia, dan reputasi sosial—harus ditingkatkan secara simultan untuk menciptakan institusi yang berdaya saing dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa dengan hadirnya Danantara, BUMN diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, menarik investasi global, dan menciptakan kemakmuran secara luas.

Penguatan tata kelola BUMN juga akan menjadi fokus utama dalam agenda 7th BUMN Award 2025 yang diselenggarakan oleh The Iconomics. Acara ini menghadirkan forum diskusi terbuka bertajuk BUMN Forum. Dalam forum tersebut, para pemimpin BUMN, investor, regulator, dan akademisi akan berdiskusi mengenai arah baru kepemimpinan dan kebijakan investasi di lingkungan BUMN. Bram mengatakan bahwa perubahan dalam kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun dalam struktur BUMN, akan memengaruhi cara BUMN beroperasi, berinovasi, dan memberikan kontribusi jangka panjang.

Lebih jauh lagi, agenda reformasi BUMN juga mencakup sektor-sektor strategis seperti asuransi, energi, transportasi, dan teknologi. Pemerintah tengah memfinalisasi rencana perampingan 16 perusahaan asuransi pelat merah menjadi tiga entitas besar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama holding asuransi IFG sedang memfinalisasi langkah-langkah teknis untuk implementasi konsolidasi tersebut. Konsolidasi di sektor ini dianggap penting untuk menciptakan struktur industri yang lebih efisien, tangguh, dan mampu memenuhi kebutuhan perlindungan masyarakat secara luas.

Pemerintah terus mendorong BUMN untuk menjalankan fungsi sosial secara optimal. Melalui peran sebagai penyedia layanan publik, BUMN dituntut untuk tetap adaptif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip bisnis yang sehat. Oleh karena itu, setiap kebijakan efisiensi yang dilakukan harus tetap berpijak pada prinsip inklusivitas dan keberlanjutan sosial.

Transformasi tata kelola BUMN yang saat ini sedang berlangsung merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk menata ulang fondasi ekonomi nasional. Dengan struktur BUMN yang lebih ramping, transparan, dan kompetitif, diharapkan BUMN akan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan penjaga stabilitas nasional.

Tata kerja teknokratis Danantara Indonesia, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, menjadi fondasi kuat bagi terciptanya ekosistem BUMN yang sehat dan modern. Masyarakat Indonesia pun dapat berharap bahwa BUMN ke depan bukan hanya sebagai aset negara secara nominal, tetapi juga sebagai institusi yang menjawab kebutuhan rakyat dan menjadi teladan tata kelola di tingkat regional maupun global.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerukan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus bertransformasi menjadi korporasi yang modern, transparan, dan bersih. Dalam arahannya, Kepala Negara menegaskan pentingnya efisiensi kerja serta pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam setiap aktivitas korpo-rasi negara.

“Indonesia saat ini sedang berada pada momentum kebangkitan. Kita berada dalam sua-sana penuh optimisme dan bekerja keras. Maka dari itu, saya ingatkan seluruh pejabat, seluruh petugas di BUMN untuk mulai dan meneruskan cara bekerja yang efisien, mem-beri pelayanan dengan manajemen yang terbaik, transparan, bersih,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa pejabat dan pegawai BUMN memiliki tanggung jawab be-sar untuk mengelola sumber daya negara secara optimal dan efisien. Ia mengingatkan bahwa BUMN bukan semata-mata korporasi bisnis, tetapi juga agen pembangunan yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia.

Dorongan Presiden ini sekaligus menjadi pengingat agar BUMN tidak terjebak pada praktik-praktik manajemen yang tidak akuntabel. Ia menekankan bahwa tata kelola yang baik harus menjadi fondasi dalam setiap pengambilan kebijakan di lingkungan BUMN.

Menanggapi arahan Presiden, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, menyatakan bahwa sinergi antara direksi dan komisaris merupakan faktor kunci dalam mendorong BUMN menjadi entitas yang akuntabel dan berdaya saing global. Ia mengingatkan agar setiap langkah kebijakan dan proyek yang dijalankan tetap berpijak pada kepentingan jangka panjang negara.

“BUMN jangan hanya mengejar keuntungan bisnis sesaat. Perlu ada visi yang kokoh dan berkelanjutan agar kiprah BUMN membawa dampak positif bagi masyarakat dan bangsa dalam jangka panjang,” ujar Jalal.

Sementara itu, Direktur Utama Holding Industri Pertambangan MIND ID, Maroef Sjam-soeddin, menegaskan bahwa perusahaannya telah menanamkan prinsip-prinsip tata kel-ola pertambangan yang baik (Good Mining Practice/GMP) sebagai landasan operasional. Menurutnya, keberlanjutan merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“MIND ID berupaya memastikan operasional sesuai dengan tata kelola pertambangan yang baik, sehingga nilai tambah dari program hilirisasi mampu dirasakan oleh semua pihak, termasuk dari sisi sosial dan lingkungan,” jelas Maroef.

Ia juga menyampaikan bahwa MIND ID sebagai penggerak hilirisasi sumber daya min-eral nasional, tidak hanya berfokus pada keuntungan korporasi, melainkan juga pada peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Transformasi BUMN ke arah korporasi yang bersih, modern, dan berdaya saing global memang menjadi agenda penting pemerintah ke depan. Dengan tata kelola yang baik dan pengelolaan sumber daya yang optimal, BUMN diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan visi Indonesia Maju. [-red]

[edRW]

Oleh: Arbhy Putranama )*

Pemerintah mempertegas komitmennya dalam memperluas akses pendidikan melalui peluncuran Program Sekolah Rakyat. Pada tahun ajaran 2025–2026, sebanyak 20.000 anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem akan mengikuti pembelajaran di 200 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Sekolah Rakyat didesain sebagai sekolah berasrama yang terintegrasi dengan teknologi digital. Pendekatan ini memungkinkan anak-anak dari kelompok rentan tidak hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga penguatan karakter, pelatihan keterampilan, dan literasi digital dalam satu ekosistem pendidikan yang utuh. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial bertindak sebagai pelaksana utama program dengan dukungan lintas kementerian dan sektor swasta.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan persiapan 100 titik awal dan sedang memfinalisasi 100 titik tambahan sesuai instruksi Presiden. Dari seluruh lokasi ini, diperkirakan lebih dari 20.000 siswa akan memulai pembelajaran secara serentak mulai Juli 2025. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pada kemampuan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan relevan dengan tantangan zaman.

Robben juga menekankan bahwa setiap titik Sekolah Rakyat akan dilengkapi dengan koneksi internet cepat sebagai bagian dari desain sekolah cerdas berbasis digital. Ia menyebutkan bahwa kecepatan akses menjadi salah satu faktor krusial, karena pembelajaran akan menggunakan sistem manajemen digital yang menuntut kelancaran teknologi sebagai medium utama.

Hal senada disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Ia memastikan bahwa pemerintah telah menghadirkan akses internet berkecepatan 200 Mbps di seluruh lokasi Sekolah Rakyat. Menurutnya, kecepatan ini tidak hanya akan menunjang proses pembelajaran di dalam sekolah, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar yang dapat memanfaatkan jaringan yang sama. Meutya menambahkan bahwa tugas Kementerian Komunikasi dan Digital tidak sebatas menyediakan infrastruktur, tetapi juga memastikan transparansi informasi dan komunikasi publik mengenai keberadaan program.

Dari sisi penguatan sumber daya manusia dan penyediaan fasilitas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa semua sarana pendukung telah disiapkan secara menyeluruh. Ia menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat ke depan akan memiliki kualitas fasilitas yang setara dengan sekolah-sekolah unggulan. Pemerintah bahkan telah merencanakan pembangunan sekolah dengan kapasitas besar yang mampu menampung seribu siswa di satu lokasi, lengkap dengan asrama, ruang belajar modern, dan area pengembangan bakat.

Gus Ipul juga menyampaikan bahwa pendidikan di Sekolah Rakyat dirancang untuk menyesuaikan diri dengan karakter dan potensi anak. Sistem pembelajaran yang digunakan tidak bersifat seragam, melainkan fleksibel, memungkinkan siswa untuk masuk dan berkembang sesuai kesiapan mereka masing-masing. Ia menekankan pentingnya memfasilitasi setiap anak agar dapat tumbuh optimal berdasarkan kekuatan dan minat yang dimilikinya, baik dalam akademik, keterampilan, seni, maupun profesi lainnya.

Pendekatan multi-entry dan multi-exit yang diterapkan di Sekolah Rakyat menjadi solusi bagi anak-anak yang sebelumnya tidak pernah bersekolah atau sempat putus sekolah. Dengan sistem ini, pendidikan tidak lagi menjadi beban yang memaksa, melainkan menjadi ruang bertumbuh yang inklusif. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal hanya karena kendala waktu dan ekonomi.

Salah satu kekuatan utama dari Sekolah Rakyat adalah keberpihakan yang menyeluruh terhadap keluarga miskin. Pemerintah tidak hanya menyekolahkan anak, tetapi juga membina lingkungan keluarganya. Data dari sistem terpadu kesejahteraan sosial digunakan untuk menyeleksi siswa dan menyertakan keluarganya dalam program pemberdayaan. Rumah tidak layak huni milik keluarga siswa akan diperbaiki, sementara orang tua mereka dilibatkan dalam program peningkatan ekonomi.

Selain itu, sektor swasta turut diajak berkolaborasi melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pemerintah membuka ruang bagi kontribusi dunia usaha dalam pembangunan fasilitas, penguatan program, maupun dukungan sosial di sekitar lokasi Sekolah Rakyat. Partisipasi bersama menjadi pilar penting dalam memastikan keberlanjutan program ini ke depan.

Dengan kesiapan infrastruktur, sistem pembelajaran, jaringan internet cepat, dan kurikulum yang adaptif, Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjangkau kelompok paling rentan. Program ini bukan hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membuka jalan perubahan sosial yang menyeluruh.

Sebanyak 20.000 anak yang akan mulai belajar di Sekolah Rakyat merupakan simbol dari awal transformasi besar dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas bukan hak segelintir, melainkan hak setiap anak Indonesia tanpa terkecuali. Dengan pendekatan yang kolaboratif, digital, dan inklusif, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi emas Indonesia menjelang 2045.

)* Pengamat Kebijakan Publik