JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan pembangunan dan pengoperasian proyek energi baru dan terbarukan (EBT) di sebanyak 15 provinsi serta peningkatan produksi minyak sebesar 30 ribu barel per hari pada Kamis (26/6) lalu. Proyek yang diresmikan tersebut mencakup pembangunan hingga sebanyak 55 pembangkit EBT, termasuk lima Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemandirian energi menjadi salah satu syarat utama bagi sebuah bangsa untuk bisa benar-benar merdeka, terutama dalam menghadapi adanya tantangan global masa kini.

“Hari ini kita resmikan pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan. Tentunya masih banyak proyek yang besar lagi yang harus kita laksanakan, ini semua adalah upaya untuk membuat bangsa kita, swasembada energi,” kata Presiden Prabowo.

Ia menambahkan, bahwa kemerdekaan suatu bangsa ditentukan pada kemampuan negara tersebut menjamin kehidupan layak bagi seluruh rakyatnya. Peran energi sangat menentukan bagi kehidupan di abad ini dan masa depan.

“Kita resmikan PLTP sebagai bukti bahwa Indonesia menuju kemandirian. Kemerdekaan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya memberi makan rakyat dan menjamin kehidupan yang layak,” tegasnya.

Presiden juga menyampaikan apresiasi tingginya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, jajaran SKK Migas, serta pihak swasta dan mitra luar negeri atas kerja nyata yang telah dilakukan.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada Menteri ESDM Saudara Bahlil Lahadalia dan seluruh jajaran ESDM, SKK Migas yang telah bekerja sangat baik, menghasilkan sesuatu yang nyata tanpa kepentingan pribadi atau kelompok,” katanya.

Sementara itu, Menteri Bahlil Lahadalia menyebut tambahan produksi 30 ribu barel per hari di Blok Cepu sebagai arahan langsung Presiden untuk mendukung target swasembada energi nasional.

“Untuk urusan energi kita harus swasembada energi dan target kita 900 ribu hingga satu juta barel per hari pada tahun 2029-2030 mendatang,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menilai keberhasilan percepatan proyek tersebut sebagai bukti komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan. (*)

Oleh Artha Samudra Putra )*

Pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam upaya pemerintah mengatasi persoalan kronis yang selama ini menghantui kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, terutama Jakarta dan sekitarnya. Proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang digagas sejak lebih dari satu dekade lalu kini menemukan momentum baru untuk direalisasikan secara terstruktur, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Langkah ini bukan hanya menjawab tantangan teknis terkait banjir rob dan penurunan muka tanah, tetapi juga mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi jutaan warga pesisir dari dampak perubahan iklim ekstrem dan degradasi lingkungan yang semakin nyata.

Kawasan Pantura telah lama menjadi episentrum berbagai tantangan lingkungan yang kompleks. Penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah berlebih dan urbanisasi yang tak terkendali, ditambah dengan kenaikan permukaan laut global, telah memicu banjir rob yang semakin sering dan meluas. Jakarta bersama kota-kota pesisir lainnya seperti Semarang, Pekalongan, dan Surabaya, menjadi titik-titik rawan yang memerlukan penanganan cepat dan komprehensif. Dalam konteks inilah, kehadiran Badan Otorita Tanggul Laut menjadi strategi kelembagaan yang penting guna menjawab kebutuhan akan tata kelola yang lebih efektif.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembentukan badan otorita ini merupakan langkah lanjutan dari gagasan yang telah lama dibahas dalam berbagai forum ilmiah. Keberadaan lembaga khusus ini diharapkan mampu mempercepat penyusunan kebijakan, pelaksanaan proyek, serta koordinasi lintas sektor dan wilayah. Tidak hanya melibatkan kementerian teknis seperti Kementerian Pekerjaan Umum, struktur otorita ini juga mencakup sinergi dengan pemerintah provinsi yang terdampak langsung, mulai dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Timur.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyatakan bahwa proyek giant sea wall akan dilaksanakan secara serius pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Tanggul laut ini menjadi infrastruktur vital untuk mengantisipasi rob dan dampak perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan. Dengan luasnya cakupan wilayah serta kompleksitas teknis yang tinggi, proyek ini memerlukan manajemen yang terpusat dan terintegrasi, sebagaimana dapat diwujudkan melalui badan otorita.

Komitmen Presiden Prabowo dalam proyek ini juga tercermin sejak awal masa pemerintahannya. Bahkan, perhatian terhadap permasalahan rob di kawasan utara Jawa telah masuk dalam visi-misi Presiden sebelum masa pemilihan. Begitu dilantik, Presiden langsung memberikan arahan kepada jajaran menterinya untuk memprioritaskan pembangunan tanggul laut dari Banten hingga Gresik. Ini menunjukkan bahwa proyek ini bukan sekadar reaksi terhadap bencana, tetapi merupakan bagian dari agenda pembangunan strategis nasional yang berorientasi jangka panjang.

Kementerian dan lembaga yang akan tergabung dalam badan otorita akan berjumlah cukup banyak, sejalan dengan skala proyek dan lintas sektoralnya. Selain perencanaan infrastruktur, aspek pembiayaan juga menjadi elemen penting. Dalam hal ini, pemerintah membuka peluang bagi keterlibatan investor asing, dengan harapan transfer teknologi, manajemen risiko, serta peningkatan kapasitas nasional. Ketertarikan informal telah disampaikan oleh beberapa negara mitra, seperti Tiongkok dan Korea Selatan, yang sebelumnya telah menunjukkan keseriusan dalam menjalin kerja sama infrastruktur strategis dengan Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, bahkan telah mengundang secara langsung para pelaku usaha dari Belanda, negara yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan wilayah pesisir. Menurut AHY, proyek tanggul laut ini bukan lagi merupakan opsi, melainkan keharusan nasional. Dalam kerangka diplomasi pembangunan, Indonesia membuka ruang kolaborasi yang saling menguntungkan, sembari tetap menjunjung kedaulatan dan kepentingan nasional dalam pengelolaan wilayah strategis.

Selain sisi infrastruktur dan pembiayaan, proyek ini juga berimplikasi pada aspek sosial dan lingkungan. Perlu ada pendekatan humanis dalam merelokasi masyarakat yang terdampak pembangunan, serta komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Perencanaan proyek tanggul laut harus mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan pesisir, konservasi mangrove, serta penguatan komunitas lokal agar proyek ini tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi ekosistem dan manusia.

Pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut merupakan refleksi dari pendekatan baru pemerintah dalam menangani isu-isu strategis secara lintas sektoral. Dibandingkan dengan pendekatan birokrasi konvensional yang cenderung parsial, model otorita memungkinkan percepatan pengambilan keputusan, efisiensi pelaksanaan proyek, serta koordinasi antarlembaga dan antarwilayah secara lebih intensif. Ini merupakan model tata kelola modern yang mulai banyak diadopsi dalam proyek-proyek besar dunia, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi dan pengelolaan sumber daya air.

Badan Otorita Tanggul Laut harus akan menjadi motor penggerak pembangunan berbasis adaptasi iklim. Dan keberhasilannya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim global. Selain itu, keberhasilan proyek ini juga akan memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan pembangunan ekonomi di koridor utara Jawa yang menjadi tulang punggung aktivitas logistik, industri, dan pemukiman padat penduduk.

Badan Otorita Tanggul Laut bukan sekadar lembaga teknokratis, tetapi simbol dari keseriusan negara hadir di tengah rakyatnya. Dalam era baru pemerintahan Prabowo Subianto, langkah ini menunjukkan arah kepemimpinan yang visioner, tanggap, dan berani mengambil keputusan strategis demi masa depan Indonesia yang lebih aman dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Pakar Oseanografi

Oleh: Rendy Putra Wijaya

Pemerintah tengah bersiap membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Raksasa demi mewujudkan pembangunan tanggul laut raksasa yang membentang di pesisir utara Pulau Jawa. Komitmen ini memperlihatkan tekad kuat untuk segera menuntaskan persoalan yang telah mengendap selama puluhan tahun.

Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa pembentukan badan otorita itu masih dalam proses, namun diharapkan dapat terwujud dalam waktu dekat. Targetnya bahkan ditetapkan tahun ini, sebagai langkah konkret pemerintah untuk mulai menata pembangunan tanggul laut yang akan memanjang dari Banten hingga Gresik.

Prasetyo menyatakan bahwa pembahasan intensif sedang berlangsung bersama lintas kementerian dan lembaga, termasuk keterlibatan pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Timur.

Ia juga menekankan bahwa urgensi proyek ini sangat besar karena setiap tahun Indonesia mengalami penurunan muka tanah atau subsidence, yang dibahas dalam berbagai forum akademik maupun ilmiah. Menurutnya, proyek tanggul laut bukan lagi sekadar rencana pembangunan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan kawasan pesisir dari bencana yang lebih besar di masa mendatang.

Dari perspektif Prasetyo, keberadaan badan otorita bukan sekadar struktur administratif, melainkan kendaraan penting untuk menjamin kesinambungan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan tanggul secara terpadu dan sistematis.

Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menunjukkan keseriusan terhadap proyek ini menilai bahwa penundaan tidak lagi bisa diterima. Ia menyatakan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang telah digagas sejak 1995 dalam rencana Bappenas harus segera direalisasikan. Prabowo menyampaikan bahwa proyek dengan panjang sekitar 500 kilometer itu akan memerlukan dana sekitar 80 miliar dolar AS, sebuah angka fantastis namun dianggap sepadan dengan manfaat strategisnya.

Proyek akan dimulai dari koridor Jakarta–Semarang. Presiden membuka pintu bagi investor yang ingin bergabung, namun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menunggu terlalu lama. Ia menyatakan bahwa negara akan bergerak dengan atau tanpa kehadiran investor asing, menandai pendekatan baru yang berorientasi pada ketahanan dan kemandirian.

Dalam forum International Conference on Infrastructure 2025 di JCC Senayan, Prabowo secara gamblang menyebutkan bahwa kekuatan nasional akan digunakan bila diperlukan. Sikap ini mencerminkan kebijakan tegas yang ingin menempatkan kedaulatan pembangunan di tangan bangsa sendiri.

Sementara itu, Dody Hanggodo selaku Menteri Pekerjaan Umum memberikan penegasan bahwa proyek tanggul laut raksasa tetap masuk dalam agenda pemerintahan Presiden Prabowo meskipun terdapat keterbatasan anggaran.

Ia menyampaikan harapan bahwa masyarakat dapat bersabar karena realisasinya harus melalui proses prioritisasi anggaran yang ketat. Namun ia memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam, sebab perjuangan untuk menanggulangi rob dan permasalahan pesisir menjadi tanggung jawab yang tidak akan diabaikan.

Dody menyiratkan bahwa proyek ini memerlukan pendekatan yang matang dan terintegrasi, terutama dalam konteks perencanaan dan pembiayaan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa realisasi proyek ini akan menjadi bukti nyata bahwa negara hadir menyelesaikan persoalan rakyat, meski jalannya tidak selalu mulus. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, akan mengawal pelaksanaan pembangunan tanggul laut dengan segala sumber daya yang tersedia.

Melalui pernyataan para pejabat tersebut, dapat ditangkap kesan bahwa pemerintah tidak hanya menjual mimpi, tetapi berupaya merealisasikan proyek strategis dengan skema yang lebih realistis dan inklusif. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah menjadi keharusan agar proyek tanggul laut ini tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan birokrasi. Badan otorita yang dirancang diharapkan menjadi institusi penggerak yang memiliki otoritas kuat untuk mengatur, merencanakan, dan mengawasi pembangunan dari hulu hingga hilir.

Langkah untuk tidak menunggu investor juga menunjukkan bahwa pemerintah kini lebih percaya diri dengan kemampuan dalam negeri. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa proyek tanggul laut bukan sekadar bergantung pada dana asing, tapi lebih kepada konsolidasi kekuatan nasional untuk melindungi wilayah pesisir. Dalam jangka panjang, jika proyek ini berhasil, bukan hanya Jakarta yang selamat dari ancaman banjir rob dan abrasi, melainkan juga kota-kota besar lain di pesisir utara Jawa.

Di tengah krisis iklim global dan ancaman kenaikan muka air laut, langkah ini patut diapresiasi. Pemerintah menunjukkan bahwa adaptasi dan mitigasi bencana tidak hanya menjadi jargon internasional, tapi benar-benar menjadi prioritas nasional. Pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut harus dimaknai sebagai awal dari perubahan besar, bukan akhir dari wacana yang berulang.

Sudah saatnya kita semua ikut ambil bagian dalam mendukung langkah pemerintah membentuk Badan Otorita untuk Proyek Tanggul Laut Raksasa. Upaya ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk nyata perlindungan terhadap masa depan pesisir utara Jawa yang kian terancam oleh banjir rob dan penurunan muka tanah.

Dengan hadirnya badan otorita, koordinasi lintas wilayah dan kementerian akan lebih terarah, sehingga proyek besar ini bisa berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan. Mari kawal, dukung, dan jadikan pembangunan tanggul laut ini sebagai tanggung jawab bersama demi keselamatan jutaan warga yang tinggal di garis depan ancaman perubahan iklim.

*) Analis Kebijakan Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pantai utara Jawa sebagai solusi permanen untuk menghadapi ancaman rob dan dampak perubahan iklim. Proyek ini dinilai strategis dan vital bagi perlindungan kawasan pesisir Pulau Jawa dari potensi bencana yang semakin meningkat.

Pernyataan keseriusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo, yang menyoroti bahwa proyek pembangunan tanggul laut sebenarnya telah dirancang sejak puluhan tahun lalu.

“Coba bayangkan, rencana ini sudah ada sejak 30 tahun lalu. Tapi kita tidak perlu kecewa, karena sekarang waktunya untuk bergerak tanpa banyak bicara. Pekerjaan ini akan segera kita mulai,” kata Presiden Prabowo.

Dalam kepemimpinan nasional periode 2024–2029, proyek ini menjadi salah satu prioritas pembangunan strategis. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menggarisbawahi bahwa proyek Giant Sea Wall akan segera direalisasikan seiring arahan langsung dari Presiden.

“Insya Allah itu akan terlaksana. Tentu kami minta kesabaran karena keterbatasan anggaran dan masih ada kebutuhan lain yang juga mendesak. Namun, itu tidak berarti kami berdiam diri. Kami tetap akan berupaya bersama untuk menuntaskan masalah rob ini,” ujar Menteri Pekerjaan Umum.

Presiden Prabowo bahkan telah menginstruksikan jajaran kementerian terkait untuk mulai merancang dan mempercepat implementasi proyek dari wilayah Banten hingga Gresik.

“Fenomena rob ini sudah berlangsung lama karena pengaruh global seperti pemanasan suhu bumi, perubahan iklim, dan turunnya permukaan tanah. Karena itulah, begitu dilantik, Presiden Prabowo langsung memerintahkan para menteri untuk mulai merancang pembangunan Giant Sea Wall dari Banten sampai Gresik,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga mendukung penuh pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari upaya melindungi masa depan masyarakat pesisir.

“Pembangunan tanggul laut tidak sekadar proyek infrastruktur semata, melainkan berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat dan eksistensi bangsa di tengah tantangan perubahan iklim global yang semakin ekstrem,” ujar AHY.

Sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo, pembangunan Giant Sea Wall adalah manifestasi nyata dari semangat keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan keamanan masyarakat. Pemerintah optimistis bahwa melalui langkah strategis ini, masyarakat di wilayah pantai utara Jawa akan mendapatkan perlindungan maksimal dari ancaman rob, banjir pesisir, serta degradasi lingkungan lainnya.

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Proyek strategis yang akan membentang dari Banten hingga Jawa Timur ini dinilai sebagai langkah strategis dan mendesak demi menyelamatkan jutaan warga serta lahan produktif dari ancaman rob, abrasi, dan perubahan iklim ekstrem.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa merupakan hal yang mendesak dan tidak bisa lagi ditunda. Ia menyampaikan bahwa daerah seperti DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan Brebes telah menghadapi ancaman serius akibat naiknya air laut yang mengganggu kehidupan masyarakat, sehingga pembangunan harus segera dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah. Selain itu, Presiden juga mengungkapkan rencana pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa guna memastikan proyek strategis tersebut dapat berjalan secara terpadu dan tepat waktu.

Komitmen ini disambut positif oleh berbagai kalangan, terutama karena proyek ini akan menjadi infrastruktur pelindung utama kawasan pesisir utara Jawa, salah satu wilayah terpadat dan paling produktif di Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa proyek jangka panjang ini adalah bentuk investasi masa depan bangsa yang harus dihadapi dengan semangat kolektif dan keberanian nasional.

Tokoh nasional yang juga Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo. Hashim menegaskan bahwa proyek ini merupakan kesinambungan dari visi jangka panjang negara dalam menjaga ketahanan pangan dan lingkungan hidup nasional.

“It’s never too late bagi kita untuk bertekad melindungi jutaan hektare lahan sawah yang paling produktif dan paling subur. Itu terletak di pantai utara Pulau Jawa,” tegas Hashim.

Di daerah-daerah seperti Semarang, Pekalongan, dan Brebes, banjir rob telah menjadi bencana tahunan yang melumpuhkan aktivitas masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam.
“Insyaallah itu akan terlaksana. proyek akan direalisasikan secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan fiskal nasional tanpa mengurangi komitmen penuh pemerintah dalam menangani rob,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

Ia menambahkan bahwa proyek tanggul laut ini adalah infrastruktur paling vital saat ini. Dody menekankan urgensi pembangunan sebagai respon atas perubahan zaman.

“Kita tahu bahwa rob ini sudah lama karena kondisi dunia sedang begini, suhu dunia naik, perubahan iklim, dan penurunan tanah,” ujar Dody,

Melalui langkah konkret ini, pemerintah mengirimkan pesan kuat agar Indonesia tidak akan menyerah pada ancaman perubahan iklim. Pembangunan Tanggul Laut Raksasa bukan sekadar infrastruktur, melainkan simbol komitmen jangka panjang untuk melindungi rakyat, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan hidup nasional.**

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat komitmen kuatnya dalam menghadirkan pendidikan yang bisa lebih merata bagi seluruh masyarakat dan juga berkualitas tinggi melalui program pembangunan Sekolah Rakyat berasrama di berbagai wilayah di Indonesia.

Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut kemudian disambut dengan antusias oleh segenap masyarakat.

Apresiasi tinggi pada program Sekolah Rakyat, khususnya datang dari mereka kalangan keluarga prasejahtera yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan secara layak bagi anak-anak mereka.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan simbol dari kehadiran negara dalam memperjuangkan masa depan generasi miskin ekstrem agar bisa menjadi lebih cemerlang.

Hal tersebut diungkapkannya dalam acara sosialisasi Sekolah Rakyat yang digelar di Pusdiklatbangprof Margaguna, Jakarta Selatan.

Ia menekankan bahwa program tersebut tidak hanya sekadar menyediakan pendidikan gratis semata, tetapi juga sekaligus menjadi sarana pembentukan karakter dan penguatan jati diri bagi para siswa yang berasal dari kalangan keluarga miskin itu.

“Kalau ada anak dari keluarga miskin bisa masuk sekolah bagus, diasuh dengan kasih sayang dan disiplin, itu bukan hanya pendidikan, tapi pesan kuat bahwa negara tidak pernah abai,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan bahwa anak-anak dari latar belakang ekonomi yang sulit sekalipun, sejatinya juga memiliki hak yang sama untuk bisa belajar dengan mutu yang layak dan dapat bermimpi setinggi-tingginya.

Maka dari itu, melalui program Sekolah Rakyat ini, mereka terus dibimbing untuk bisa menemukan bakat, kemudian mampu berdiri dengan percaya diri, dan tumbuh menjadi pribadi mandiri.

Suasana haru menyelimuti sesi dialog saat Ikin Sasikin (62), seorang kuli bangunan asal Kebayoran Baru, mengungkapkan rasa syukurnya karena anak bungsunya, Tika Pratiwi (16), diterima sebagai calon siswa Sekolah Rakyat.

“Saya terharu sekali. Profil yang ditayangkan tadi sangat mirip kehidupan kami,” ucapn Ikin.

Pada kesempatan yang sama, Tika pun turut menyampaikan bagaimana harapannya dengan mata yang berkaca-kaca.

Ia mengaku ingin bisa menjadi seorang chef profesional dan bertekad untuk mampu terus membanggakan orang tuanya.

Program ini juga mencakup perbaikan rumah tak layak huni serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pemerintah menargetkan 100 sekolah dan lebih dari 20 ribu siswa sebagai penerima manfaat tahap awal, yang akan memulai orientasi pada 14 Juli 2025. (*)

JAKARTA — Pemerintah secara resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat di Indonesia melalui jalur pendidikan.

Program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto tersebut juga menjadi simbol harapan baru bagi jutaan keluarga miskin dan miskin ekstrem di Tanah Air agar anak-anak mereka dapat naik kelas secara sosial dan ekonomi.

Terkait hal tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat memang dirancang untuk membangun semangat dan harapan keluarga miskin, yang selama ini merasa terhalang dalam mengakses pendidikan layak bagi anak-anak mereka.

“Yang lebih penting lagi membangun harapan, semangat baru bagi orang-orang miskin yang selama ini tidak bisa membayangkan bahwa anaknya bisa sekolah dan dia diberdayakan,” ungkapnya dalam diskusi publik bertajuk Sekolah Tanpa Sekat di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Ia menegaskan bahwa program strategis nasional tersebut menyasar pada anak-anak dari keluarga dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mayoritas orang tuanya bekerja di sektor informal dengan penghasilan Rp1 juta–Rp2 juta per bulan.

Program ini juga mencakup upaya pemerintah untuk mewujudkan pemberdayaan bagi keluarga miskin tersebut melalui adanya pelatihan secara lintas kementerian dan juga renovasi rumah mereka yang masih tidak layak huni.

Pada tahap awal, sebanyak 100 sekolah akan beroperasi mulai bulan Juli 2025, yang mana sekolah tersebut dapat menampung hingga sebanyak 9.755 siswa dengan dukungan 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik.

“Rencananya pada 14 Juli siswanya sudah masuk, gurunya juga sudah tersedia,” tambah Agus.

Sementara itu, Staf Ahli Kemenko PM Sugeng Bahagijo menyatakan dukungan penuhnya dan menyebut bahwa Sekolah Rakyat sebagai salah satu pintu masuk sinergi pemerintah dalam upaya untuk melaksanakan pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

“Anak mendapat pendidikan, sementara keluarganya ikut diberdayakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menambahkan bahwa program ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto

Program strategis nasional, Sekolah Rakyat sendiri memang menyasat kepada keluarga miskin supaya mereka bisa merasakan pendidikan lebih layak serta gizi yang tercukupi dengan baik.

“Sekolah rakyat ini berbasis asrama dan ditujukan untuk anak-anak dari kelompok miskin ekstrem agar mendapat pendidikan layak dan gizi yang cukup,” tegasnya. (*)

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat perlindungan daya beli masyarakat pekerja melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Langkah ini menjadi bagian dari lima paket stimulus ekonomi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, dengan target menjangkau 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan atau di bawah UMP/UMK.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan penyaluran BSU tahap pertama telah menjangkau 2.450.068 pekerja dari total 3.697.836 penerima yang ditetapkan. Data 4,5 juta calon penerima BSU tahap kedua kini sedang dalam proses verifikasi.

“BSU tahap pertama sudah disalurkan, sisanya masih dalam proses pencairan dan dilakukan langsung ke rekening masing-masing. Pemerintah menargetkan bantuan dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran,” katanya.

Program ini juga menyasar guru honorer sebagai bagian dari kelompok rentan. Pemerintah mencatat sebanyak 288.000 guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta 277.000 guru di lingkungan Kementerian Agama akan menerima BSU senilai Rp600.000 untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp10,72 triliun telah disiapkan melalui APBN untuk mendukung pelaksanaan BSU tahun ini.

“Ini ditujukan kepada pekerja dan para guru honorer yang memiliki penghasilan di bawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Menkeu usai rapat terbatas di Istana Negara.

Kriteria penerima ditentukan melalui basis data BPJS Ketenagakerjaan, dengan ketentuan utama: WNI dengan NIK, peserta aktif BPJS hingga April 2025, penghasilan maksimal Rp3,5 juta, bukan ASN, TNI, Polri, dan tidak sedang menerima bansos seperti PKH saat penyaluran dilakukan.

Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menyampaikan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali ditunjuk sebagai salah satu penyalur utama. BRI juga telah menyiapkan akses pencairan melalui BRImo, ATM, CRM, serta lebih dari 1,19 juta AgenBRILink yang tersebar hingga ke pelosok.

“Kami berkomitmen terus hadir di tengah masyarakat dan memastikan proses penyaluran berjalan mudah, aman, dan inklusif,” jelasnya.

Sebagai informasi, penyaluran BSU dilakukan melalui bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri), serta Bank Syariah Indonesia (BSI) khusus di Aceh. Pekerja yang tidak memiliki rekening akan menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia.

JAKARTA – Pemerintah kembali menggulirkan kebijakan potongan tarif tol sebesar 20% sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi nasional. Diskon ini diterapkan pada sejumlah ruas jalan tol selama 10 hari yang terbagi ke dalam tiga periode: Libur Iduladha (6–9 Juni), awal libur sekolah (27–29 Juni), dan akhir libur sekolah (11–13 Juli 2025).

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, memperlancar mobilitas selama libur panjang, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

“Diharapkan kebijakan ini menjadi stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung mobilitas yang aman, nyaman, serta efisien,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai langkah ini sebagai strategi yang tepat. Potongan tarif tol akan menciptakan efek berganda terhadap konsumsi, jasa transportasi, perhotelan, hingga UMKM.

“Libur sekolah bisa dimanfaatkan untuk mendorong belanja masyarakat, terutama di sektor _leisure_ dan pariwisata,” katanya.

Senada dengan itu, Tenaga Ahli Ekonomi Kantor Staf Presiden, Fithra Faisal Hastiadi, menyebut bahwa stimulus ini ditujukan untuk mengembalikan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. “Pemerintah ingin membawa kembali pertumbuhan ke level 5%, bahkan mengejar target 5,2%,” jelasnya.

Faisal menambahkan bahwa stimulus transportasi sangat strategis karena memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Permintaan yang meningkat dari stimulus ini bisa membuka ruang ekspansi bagi produsen, dan menciptakan peluang ekonomi baru,” tandasnya.

Sembilan badan usaha jalan tol, termasuk PT Jasa Marga, Hutama Karya, dan Astra Infra Toll Road, menyatakan siap memberlakukan diskon. Potongan tarif berlaku untuk perjalanan jarak jauh secara langsung _(barrier to barrier)_ dan disesuaikan dengan karakteristik lalu lintas di tiap ruas tol. Misalnya, di Tol Cimanggis–Cibitung, diskon berlaku mulai pukul 06.00 WIB, sementara di koridor Bakauheni–Kayuagung, berlaku mulai pukul 07.00 WIB.

Diskon tarif tol ini merupakan bagian dari dua stimulus transportasi yang digulirkan selama musim liburan sekolah. Dari total lima paket stimulus ekonomi senilai Rp24,4 triliun, sebesar Rp0,65 triliun dialokasikan untuk subsidi tarif tol dan Rp0,94 triliun untuk diskon transportasi umum. Seluruh anggaran stimulus ini berasal dari APBN sebagai komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.

Oleh: Hanif Ridho )*

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan pemerataan ekonomi melalui kebijakan diskon tarif tol yang diterapkan secara nasional. Langkah ini bukan hanya menjadi solusi teknis dalam pengelolaan arus lalu lintas selama masa libur sekolah, tetapi juga bagian dari strategi besar untuk mendongkrak aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Potongan tarif tol sebesar 20 persen yang diberlakukan pada periode 27–29 Juni 2025 dan 11–13 Juli 2025, setelah sebelumnya diterapkan saat Idul Adha, merupakan wujud konkret kebijakan pemerintah yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat.

Penerapan diskon ini dilakukan oleh sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengelola ruas-ruas strategis di Trans Jawa dan Trans Sumatra. Langkah ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna jalan, namun juga memperkuat peran infrastruktur jalan tol dalam menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar wilayah metropolitan. Keringanan biaya perjalanan diharapkan mendorong masyarakat untuk melakukan perjalanan, terutama ke daerah tujuan wisata dan kawasan ekonomi produktif, sehingga turut mendorong perputaran ekonomi lokal.

Dari sisi kebijakan fiskal, potongan tarif tol ini berada dalam kerangka stimulus ekonomi yang dirancang secara matang. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa diskon tol menjadi bagian dari paket insentif transportasi yang diluncurkan untuk menjaga dinamika konsumsi domestik. Pemerintah mengalokasikan total anggaran Rp0,94 triliun untuk mendanai diskon pada moda transportasi lain seperti kereta api, pesawat, dan kapal laut. Sementara diskon tol sendiri diinisiasi melalui kebijakan non-APBN yang dilakukan lewat koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan BUJT.

Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan hasil dari proses perencanaan yang mempertimbangkan manfaat ekonomi langsung kepada rakyat. Pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah dalam kebijakan ini memiliki daya ungkit yang kuat, terutama dalam membantu masyarakat mengatasi tekanan biaya perjalanan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Manfaat dari diskon tarif tol tidak berhenti pada tataran konsumen. Penerapan kebijakan ini juga memberikan dampak positif bagi sektor jasa dan UMKM yang tersebar di berbagai daerah. Meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah mendorong peningkatan kunjungan ke berbagai destinasi wisata, pusat kuliner, dan sentra industri kecil. Perputaran ekonomi yang tercipta secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal, yang menjadi bagian penting dari struktur ekonomi nasional.

Executive Vice President Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menilai bahwa penerapan diskon tarif tol tidak hanya menjadi alat pengatur lalu lintas, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong pemulihan mobilitas masyarakat. Menurutnya, langkah ini penting dalam menjaga kelancaran arus kendaraan di jalan tol dan memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah proses pemulihan pasca pandemi. Potongan harga yang diberikan secara selektif selama periode liburan diharapkan mampu mendorong lebih banyak keluarga untuk melakukan perjalanan darat, terutama menuju daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau.

Kebijakan ini mendapatkan respons positif dari publik. Banyak masyarakat menyatakan bahwa diskon tol memberikan rasa ringan dalam melakukan perjalanan jauh, khususnya bagi keluarga besar atau mereka yang bepergian dalam rombongan. Keringanan biaya ini tidak hanya mempermudah mobilitas, namun juga meningkatkan daya beli karena sisa anggaran perjalanan dapat digunakan untuk kebutuhan lain, seperti konsumsi, penginapan, dan belanja produk lokal. Dengan demikian, diskon tol menjadi instrumen penggerak konsumsi domestik yang secara tidak langsung mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah pun memastikan bahwa kebijakan diskon tol ini tidak berdiri sendiri. Dalam strategi besar stimulus pertengahan tahun 2025, terdapat enam paket insentif yang saling mendukung. Semua diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran lima persen. Diskon tarif tol, dalam konteks ini, menjadi komponen penting untuk menciptakan momentum yang konsisten, terutama di saat aktivitas konsumsi masyarakat biasanya menurun setelah musim libur besar seperti Idulfitri dan Natal.

Lebih jauh, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Jalan tol sebagai tulang punggung konektivitas nasional bukan hanya mempercepat distribusi barang dan jasa, tetapi juga membuka akses ekonomi baru di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh. Dengan memberikan insentif berupa potongan tarif, pemerintah secara tidak langsung mengarahkan arus ekonomi ke wilayah-wilayah ini. Ketika perjalanan menjadi lebih murah dan efisien, masyarakat lebih terdorong untuk mengeksplorasi kawasan-kawasan baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.

Kebijakan diskon tol juga mencerminkan paradigma baru dalam pengelolaan fiskal dan infrastruktur. Pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya soal membangun fisik jalan, melainkan juga bagaimana memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia untuk mengakselerasi pemerataan ekonomi. Dengan stimulus yang terintegrasi antara fiskal dan sektor riil, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Langkah-langkah seperti ini membuktikan bahwa strategi pembangunan pemerintah tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada distribusi manfaat yang adil. Diskon tarif tol bukan hanya kebijakan teknis, melainkan bagian dari desain besar untuk mendorong keseimbangan pertumbuhan antarwilayah, memperkuat daya beli masyarakat, dan memastikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh dengan fondasi yang inklusif dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik