Oleh : Anisa Rachma

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan hanya menjadi jawaban atas tantangan gizi anak dan ibu hamil, melainkan juga telah menjelma sebagai katalis baru bagi pergerakan ekonomi lokal. Sejak diluncurkan awal 2025, implementasi MBG di berbagai daerah menunjukkan sinyal positif, tak hanya dari sisi pemenuhan hak dasar masyarakat akan gizi, tetapi juga dalam menggerakkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga pelaku usaha mikro dan kecil di tingkat desa dan kelurahan.

Di Bandar Lampung, penerapan program ini menjadi contoh konkret sinergi antara pemenuhan kebutuhan sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dapur-dapur MBG yang didirikan untuk menyalurkan makanan bergizi kepada anak sekolah, balita, dan ibu hamil, diwajibkan menyerap bahan pangan langsung dari sumber lokal. Mulai dari sayuran, telur, daging ayam dan sapi, hingga ikan segar, seluruh bahan baku makanan dibeli dari petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM di sekitar wilayah pelaksanaan.

Pola ini tidak hanya menstimulasi permintaan pasar secara langsung, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap pendapatan warga dan daya beli masyarakat. Selain itu, aktivitas dapur MBG menyerap tenaga kerja dalam jumlah tidak sedikit, baik sebagai juru masak, pengemas, hingga tenaga logistik. Dengan demikian, MBG membuka lapangan kerja baru yang menyasar kelompok perempuan dan masyarakat miskin kota secara inklusif.

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmawati Herdian, menyatakan bahwa implementasi program ini telah membantu perputaran ekonomi lokal secara signifikan. Ia menekankan bahwa bukan hanya kebutuhan gizi masyarakat yang terpenuhi, namun petani, pedagang sayur, bahkan pemilik warung kecil turut menikmati manfaat ekonomi dari program ini. Dalam konteks ini, MBG tidak sekadar menjadi bantuan sosial, melainkan sebuah skema pembangunan terintegrasi yang melibatkan masyarakat dari hulu ke hilir. Dapur-dapur yang terlibat dalam program ini, seperti yang berdiri di Kecamatan Enggal, Teluk Betung Utara, hingga Sukarame, menjadi simpul ekonomi baru yang mempertemukan kebutuhan konsumsi publik dengan potensi produksi rakyat.

Dampak serupa juga terlihat di daerah lain seperti Rokan Hilir, Riau. Dalam laporan Kementerian Keuangan, dapur MBG di daerah tersebut mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja dan memberdayakan lebih dari seratus pelaku usaha lokal. Tidak hanya itu, program ini memacu percepatan penyerapan anggaran di daerah serta memperkuat ketahanan pangan melalui penguatan produksi lokal. Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penyalur bahan pangan, memperpendek rantai distribusi, sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan yang segar dan sehat.

Sementara dari sisi gizi, MBG berkontribusi langsung dalam upaya menekan angka stunting nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat bahwa per 22 Juni 2025, lebih dari 5 juta penerima manfaat telah menikmati makanan bergizi setiap hari melalui dapur MBG yang tersebar di ribuan satuan pelayanan. Penyaluran anggaran program ini pun menunjukkan tren positif. Jika pada akhir Mei 2025 tercatat sekitar Rp3,3 triliun telah disalurkan, maka pada pertengahan Juni angkanya meningkat menjadi Rp4,4 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pelaksanaan dan efektivitas program, sekaligus memastikan bahwa dana negara benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Badan Gizi Nasional, Anyelir Puspa Kemala, mengatakan tentunya program ini membutuhkan penguatan ataupun kolaborasi lintas sektor, seperti lembaga atau pihak terkait di daerah yang memiliki pemahaman yang sama dan komitmen kuat dalam implementasi program MBG.

Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai salah satu motor pelaksana, terus menjalin kerja sama dengan DPR, Kementerian, pemerintah daerah, bahkan organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha. Edukasi publik menjadi bagian penting dari strategi, karena keberhasilan MBG tak hanya ditentukan dari jumlah makanan yang tersaji, tetapi juga dari pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan kebersihan makanan. Inisiatif lokal pun bermunculan untuk mendukung program ini, seperti yang dilakukan oleh organisasi Matahari Pagi Indonesia di Jakarta, yang turut memberdayakan UMKM dan memperluas cakupan penerima manfaat melalui gerakan makan gratis berbasis komunitas.

Dalam jangka panjang, MBG menyimpan potensi besar sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia. Dengan fokus pada peningkatan status gizi generasi muda, program ini akan berkontribusi terhadap produktivitas jangka panjang, kualitas sumber daya manusia, serta daya saing bangsa di masa depan. Lebih dari itu, keterlibatan aktif sektor pertanian dan UMKM dalam rantai pasok MBG menjadi batu loncatan penting menuju ekonomi kerakyatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dengan semangat gotong royong, transparansi, dan penguatan kapasitas daerah, program MBG bukan hanya layak dipertahankan, tetapi juga diperluas jangkauannya. Ia adalah cermin bagaimana kebijakan negara dapat berpijak dari kebutuhan dasar rakyat, namun menjangkau lebih jauh hingga memberdayakan sektor ekonomi yang selama ini terpinggirkan. Di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi bangsa, MBG tampil sebagai model kebijakan yang menyatukan kesejahteraan dan kemandirian, dengan rakyat sebagai poros utamanya.

)* Pengamat Isu Strategis

JAKARTA – Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengakselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen kuat ini terlihat dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II yang digelar di kampus IPDN, Jawa Barat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, secara langsung menyampaikan urgensi percepatan program tersebut kepada para kepala daerah. Penguatan SDM menjadi salah satu fokus utama percepatan program. Pemerintah akan memulai pendidikan khusus bagi SDM pelaksana MBG mulai Juli mendatang.

“Ya tentu saja (disampaikan percepatan MBG). Karena tiga kunci makanan bergizi itu satu anggaran, yang kedua SDM, yang ketiga infrastruktur,” ujar Dadan.

Ia juga menekankan bahwa daerah 3T (terpencil, terluar, tertinggal) akan menjadi prioritas dengan kehadiran tenaga yang sudah terlatih selama tiga bulan.

“Sehingga akhir Juli mereka sudah bisa dikirim ke daerah, dan percepatan akan sangat terjadi secara nyata nanti di akhir Juli, awal Agustus,” imbuh Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa materi yang disampaikan dalam retret ini konsisten dengan pesan-pesan sebelumnya kepada para kepala daerah, termasuk penekanan terhadap tiga peran penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program MBG.

Upaya serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Wakil Wali Kota Padang, Allex meminta seluruh jajaran untuk segera merealisasikan program MBG agar dapat berjalan secepatnya.

“Segerakan program MBG ini. Kalau bisa di minggu keempat Juni sudah terealisasi dan berjalan sesuai rencana serta berjalan dengan baik,” tegas Allex.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Sonny, turut menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan tiga lokasi untuk pembangunan dapur MBG sesuai permintaan BGN.

“Dua lokasi direncanakan di Bancalaweh, dan satu lagi di Rusunawa. Sementara enam lokasi lainnya akan dibangun oleh mitra swasta,” ujarnya.

Dari sisi legislatif, dorongan kuat terhadap efektivitas program MBG juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah yang mengingatkan pentingnya afirmasi bagi daerah-daerah 3T agar masalah kekurangan gizi dan stunting bisa diatasi secara menyeluruh.

“Daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, terluar, itu sungguh sangat perlu diafirmasi agar percepatan ketercapaian gizi sehari-harinya itu bisa memadai,” ujar Ledia.

Ia juga menegaskan perlunya pengelolaan limbah makanan yang dihasilkan dari pelaksanaan program ini agar tidak menimbulkan masalah baru di lingkungan sekolah.

“Entah akan dimagotisasi, dikomposting, mau diapakan juga itu sampah tentu harus disiapkan agar tidak menumpuk dan menjadi sumber masalah baru,” pungkas Ledia.

Komitmen lintas sektor ini menandakan keseriusan pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai fondasi utama dalam membangun generasi sehat dan berkualitas, khususnya di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan perhatian.

Jakarta, Pemerintah terus menggencarkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Program yang digagas di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini menyasar pelajar tingkat pendidikan dasar di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan angka stunting tinggi dan keterbatasan akses pangan sehat.

Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi seimbang anak, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi lokal. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mendorong pengadaan bahan pangan berasal dari petani, peternak, dan pelaku UMKM setempat. Skema ini sekaligus membuka peluang baru bagi sektor ekonomi domestik, menciptakan rantai pasok yang memberdayakan masyarakat desa, dan mempercepat perputaran ekonomi daerah.

Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Satyani Saminarsih memandang keberhasilan program MBG dapat berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada indikator harapan hidup dan pendidikan. Hal ini berdampak langsung pada kualitas generasi muda yang akan memasuki dunia kerja di masa depan.

“Program MBG ini dampaknya sangat luas. Kalau gizi anak terpenuhi sejak usia sekolah, mereka tumbuh lebih sehat, daya pikirnya juga lebih baik, dan risiko sakitnya rendah. Anak yang sehat dan cerdas itu modal utama untuk membentuk generasi kerja yang unggul di masa depan,” ujarnya.

Senada, Direktur Eksekutif di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai secara makro, keberhasilan program MBG dapat berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada indikator harapan hidup dan pendidikan. Anak-anak yang tercukupi gizinya cenderung tumbuh sehat, memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik, dan tidak mudah sakit. Hal ini berdampak langsung pada kualitas generasi muda yang akan memasuki dunia kerja di masa depan.

“Program MBG ini bisa mendorong peningkatan IPM, terutama pada indikator harapan hidup dan pendidikan. Ini tentu berdampak besar terhadap kualitas generasi muda kita yang nanti akan masuk dunia kerja. Jadi, program ini bukan hanya soal makan gratis, tapi juga investasi masa depan bangsa,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan dengan pendekatan multisektor dan partisipatif, Program MBG diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan produktif. Tidak hanya memperbaiki gizi anak sekolah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah. Jika terus dikelola secara konsisten dan transparan, MBG berpotensi menjadi salah satu program paling berdampak dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia.

“Program MBG ini dirancang dengan pendekatan multisektor dan partisipatif, jadi dampaknya tidak hanya dirasakan di sekolah, tapi juga di lapisan ekonomi bawah. Kalau dikelola secara konsisten dan transparan, saya yakin MBG bisa jadi salah satu program paling berdampak dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia,” katanya.

Data Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa daerah-daerah yang telah mengimplementasikan uji coba program MBG mengalami peningkatan partisipasi sekolah dan konsentrasi belajar siswa. Anak-anak yang sebelumnya berangkat sekolah dalam kondisi lapar kini bisa menikmati asupan bergizi yang disiapkan langsung oleh dapur sekolah atau penyedia jasa boga lokal. Di sisi lain, belanja bahan makanan yang dilakukan dari produsen lokal memberi keuntungan langsung bagi petani dan UMKM pangan rumahan.

Pemerintah daerah diharapkan aktif mengintegrasikan program MBG dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD), serta membentuk tim pengawasan terpadu untuk memastikan distribusi makanan berjalan efektif, higienis, dan tepat sasaran. Ke depan, Program MBG diharapkan tak hanya memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Oleh: Puteri Utami*

Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua yang diselenggarakan pada 22–26 Juni 2025 di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, menjadi momentum penting dalam memperkuat keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah membangun komunikasi yang lebih erat, memperkuat kerja sama lintas wilayah, serta menyelaraskan pelaksanaan program prioritas nasional di tingkat daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa terjadi peningkatan kualitas hubungan antarkepala daerah setelah mengikuti retret. Ia menilai kebersamaan yang terbangun selama kegiatan berdampak pada kemudahan kolaborasi di lapangan, terutama saat menghadapi bencana dan pelaksanaan program strategis. Bima menilai bahwa kepala daerah kini lebih saling mengenal, lebih terbuka bertukar pikiran, dan lebih aktif menjalin kerja sama lintas wilayah. Ia juga mencatat peningkatan disiplin dan komitmen peserta, bahkan banyak yang hadir sebelum jadwal acara dimulai.

Retret ini memberikan ruang interaksi langsung antara kepala daerah dengan para menteri dan wakil menteri. Pada hari ketiga, seluruh narasumber hadir sesuai jadwal, menandakan pentingnya kegiatan ini dalam skema pembangunan nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan bahwa kepala daerah menyuarakan harapan agar program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat dipercepat implementasinya. Ia menjelaskan bahwa permintaan peningkatan infrastruktur dan percepatan program ini menunjukkan bahwa aspirasi rakyat sangat tinggi dan harus segera dijawab oleh sinergi pusat-daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menambahkan bahwa peran pemerintah daerah dalam program MBG sangat vital. Menurutnya, daerah harus mampu menyiapkan infrastruktur, membangun rantai pasok pangan, dan bekerja sama dengan BGN untuk penyaluran bantuan, khususnya kepada ibu hamil, menyusui, dan anak balita. Dadan menginformasikan bahwa dari sisi anggaran program MBG sudah siap, sementara pelatihan sumber daya manusia masih berlangsung dan akan selesai pertengahan Juli 2025, dengan 30 ribu tenaga siap dikirim ke daerah pada akhir bulan. Ia berharap kepala daerah dapat menjaga harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program, sebab semua penerima manfaat berada di wilayah masing-masing.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, memandang bahwa kepala daerah perlu menangkap peluang dari program strategis nasional untuk mendorong pendapatan daerah. Ia menyebutkan bahwa sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan di berbagai daerah sangat potensial untuk dikembangkan, terutama dengan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Menurut Ferry, kepala daerah dapat merangkul program-program nasional seperti MBG dan Koperasi Merah Putih agar lebih siap dalam penyelenggaraan di daerah. Ia menegaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dan menjaga stabilitas inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto, menyampaikan bahwa retret ini penting untuk mengakselerasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang mengusung pembangunan dari desa sebagai basis pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Ia menekankan bahwa kementeriannya telah menyiapkan 12 rencana aksi, termasuk Bumdes Pendukung MBG, Desa Ekspor, Digitalisasi Desa, dan Desa Wisata. Yandri menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan desa akan secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sektor pangan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta kepala daerah untuk mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Ia menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam distribusi bantuan dan pelaksanaan operasi pasar. Zulkifli juga menyebutkan bahwa koperasi tersebut berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pokok masyarakat serta sarana pendukung sektor pertanian dan perikanan seperti gudang pendingin dan mesin pengering.

Retret ini juga mengangkat dimensi politik, hukum, dan keamanan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, menyatakan bahwa pemahaman kepala daerah terhadap visi dan misi nasional sangat penting agar kebijakan yang diambil sejalan dari tingkat pusat hingga daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah membentuk 9 desk dan 1 satuan tugas untuk memastikan kebijakan berjalan tegak lurus dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga berharap daerah dapat meningkatkan potensi investasinya untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di bidang hukum dan HAM, Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Otto Hasibuan, menyampaikan bahwa setiap kebijakan di daerah harus berlandaskan hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa kepala daerah wajib memperhatikan prinsip HAM dalam setiap regulasi maupun keputusan pemerintahan. Otto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar pada isu keadilan dan karenanya membentuk Kementerian HAM secara terpisah sebagai bukti penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Dengan seluruh rangkaian ini, Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua tidak hanya menjadi forum peningkatan kapasitas dan koordinasi, melainkan juga wadah konsolidasi kebijakan yang menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Para kepala daerah kini tidak lagi bekerja dalam silo, tetapi sebagai satu barisan yang sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia ke depan. Ini adalah cerminan bahwa sinergi bukan sekadar jargon, tetapi telah menjadi semangat baru pemerintahan yang ingin menghadirkan kemajuan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Penulis merupakan Peneliti Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Oleh Indah Rosterina )*

Retret Kepala Daerah Gelombang II yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, menjadi momentum penting bagi penyelarasan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih dari sekadar pertemuan seremonial, retret ini merupakan wujud konkret dari ikhtiar kolektif bangsa dalam menyelaraskan arah pembangunan nasional, agar dapat menjangkau hingga ke pelosok desa dengan pendekatan yang kolaboratif dan sinergis.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pentingnya membangun jejaring komunikasi antara para kepala daerah sebagai fondasi utama kerja sama lintas wilayah. Retret ini, menurutnya, menjadi ruang strategis bagi para bupati, wali kota, gubernur, dan wakil kepala daerah untuk saling mengenal lebih dekat, sehingga kolaborasi antardaerah bisa terjalin lebih efektif. Evaluasi dari retret gelombang pertama menunjukkan hasil positif, di mana pendekatan interpersonal menjadi katalisator terciptanya sinergi yang lebih nyata di lapangan. Dalam konteks pembangunan nasional yang semakin kompleks, komunikasi antarkepala daerah bukan hanya kebutuhan, melainkan keniscayaan.

Keberadaan kepala daerah sebagai ujung tombak pembangunan menjadi fokus perhatian dalam retret ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam paparannya menggarisbawahi bahwa pembangunan yang sesungguhnya berlangsung di daerah. Pemerintah pusat, oleh karena itu, menyadari betapa vitalnya peran pemimpin daerah dalam merealisasikan target-target pembangunan jangka menengah dan panjang. Melalui penyelarasan antara rencana pembangunan pusat dan daerah, diharapkan arah kebijakan menjadi seragam dan tidak tumpang tindih, sehingga setiap program yang dirancang dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Rachmat menekankan bahwa pembangunan harus dimulai dari kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, air, dan energi. Hal ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang merata. Penekanan terhadap kebutuhan mendasar ini juga tercermin dalam Asta Cita yang memuat 17 program prioritas nasional dan 8 program hasil terbaik cepat, sebagai pedoman pembangunan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Retret ini, menjadi wadah penting untuk memastikan bahwa prioritas nasional benar-benar diterjemahkan secara konkret di level daerah.

Salah satu dimensi penting yang turut diangkat dalam retret adalah pembangunan desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengingatkan agar kepala daerah tidak mengabaikan desa sebagai basis utama kekuatan negara. Ia mencontohkan situasi di Jepang dan Korea Selatan yang kini menghadapi tantangan demografis dan ekonomi akibat desa-desa mereka tidak terkelola dengan baik. Pesan tersebut menjadi peringatan sekaligus ajakan agar kepala daerah di Indonesia mampu mengelola dan memberdayakan desa secara berkelanjutan.

Yandri mendorong kepala daerah untuk menjadikan desa sebagai pusat ketahanan ekonomi, mulai dari pengembangan desa wisata, desa ketahanan pangan, hingga desa bebas sampah. Dalam forum tersebut, ia juga menerima berbagai aspirasi terkait pengaturan penggunaan dana desa. Salah satu poin krusial adalah alokasi 20 persen dana desa yang secara mandatori digunakan untuk mendukung ketahanan pangan, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Desa. Menurutnya, hal ini perlu mendapat perhatian serius dari kepala daerah melalui pengawasan, evaluasi, serta pendampingan kepada aparat desa, sehingga pemanfaatan dana desa benar-benar tepat guna dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sejatinya tidak hanya terbatas pada penyelarasan dokumen perencanaan atau harmonisasi kebijakan administratif. Lebih jauh dari itu, sinergi dimaksud harus mampu menciptakan mekanisme kerja bersama yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di masing-masing daerah. Retret Gelombang Kedua ini memberikan ruang refleksi dan proyeksi bagi para kepala daerah agar tidak hanya memandang pembangunan sebagai tugas administratif semata, tetapi sebagai tanggung jawab moral untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif.

Retret ini juga memiliki nilai strategis dalam konteks konsolidasi nasional. Di tengah berbagai tantangan pembangunan yang muncul akibat ketimpangan wilayah, perubahan iklim, hingga gejolak ekonomi global, koordinasi antarpemangku kebijakan menjadi kunci agar Indonesia dapat tetap melaju dengan arah yang selaras. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Desa, secara aktif membangun ruang dialog dengan kepala daerah guna memastikan pembangunan tidak hanya cepat, tapi juga merata dan berkeadilan.

Momentum ini harus terus dijaga. Retret tidak boleh berhenti sebagai forum diskusi, tetapi harus bertransformasi menjadi wadah lahirnya kesepahaman dan aksi nyata. Dengan memperkuat komunikasi dan mempererat kolaborasi, para kepala daerah memiliki peluang besar untuk menciptakan inovasi dan solusi yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, sekaligus sejalan dengan agenda nasional. Ini menjadi titik tolak penting dalam menyusun masa depan pembangunan Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing global.

Melalui retret ini, Indonesia sesungguhnya sedang mengukuhkan satu pesan penting bahwa membangun negara tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Dibutuhkan penyatuan langkah antara pusat dan daerah, antara visi makro dan tindakan mikro, antara strategi nasional dan kebutuhan lokal. Jika semua itu bisa diselaraskan, maka pembangunan bukan hanya akan berjalan lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berpihak pada rakyat.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pembangunan Nasional

Jakarta— Penyelenggaraan retret kepala daerah gelombang kedua resmi digelar pada 22 hingga 26 Juni 2025. Kegiatan yang diikuti 86 kepala daerah ini menjadi lanjutan dari retret gelombang pertama yang telah sukses dilaksanakan pada Februari lalu. Retret ini bertujuan mempererat komunikasi dan memperkuat koordinasi antardaerah guna mendorong terciptanya sinergi dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menilai inisiatif ini memberikan dampak positif yang nyata terhadap pola hubungan antarkepala daerah. Ia mengungkapkan bahwa setelah mengikuti retret sebelumnya, para kepala daerah kini lebih saling mengenal, sehingga komunikasi dan kerja sama menjadi lebih terbuka dan produktif.

“Yang paling jelas yang terasa, yang selalu dibicarakan ketika kami ke daerah adalah bahwa kebersamaan dan sinergi itu sekarang lebih menonjol karena lebih kenal,” ujar Bima

Bima menyebutkan bahwa sebelumnya, tidak banyak momen yang mengondisikan para kepala daerah untuk bertemu secara intens dan membangun kedekatan. Dengan adanya forum seperti retret ini, proses saling mengenal menjadi lebih cepat dan mendalam, membuka jalan bagi kerja sama lintas wilayah.

“Dulu angkatan saya misalnya, itu kan enggak dikondisikan seperti kemarin bersama-sama dalam waktu yang cukup lama. Sekarang, ketika ada bencana atau program prioritas nasional, koordinasinya menjadi lebih mudah dan efektif karena hubungan personal sudah terbentuk,” katanya.

Retret kepala daerah ini juga mendorong terjadinya pertukaran ide dan kerja sama konkret di berbagai sektor. Bima mencontohkan adanya kecenderungan baru di mana para kepala daerah saling mengunjungi dan berdiskusi langsung mengenai kebijakan, inovasi pelayanan publik, serta solusi bersama untuk permasalahan daerah.

“Kami melihat sekarang mereka saling mengunjungi untuk bertukar pikiran menjalin kerja sama, itu sangat kuat dan menonjol sekali dibanding masa-masa sebelumnya,” tambahnya.

Tercatat ada 93 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang seharusnya mengikuti retret gelombang kedua ini. Namun, enam di antaranya tidak dapat hadir karena alasan kesehatan. Satu di antaranya, Gubernur Papua Pegunungan, bahkan harus kembali ke daerah karena kabar duka atas wafatnya ibunda tercinta.

Dengan kehadiran 86 peserta aktif, retret gelombang kedua yang digelar di Bandung ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam memperkuat jejaring antar pemerintah daerah dan mempercepat implementasi program-program nasional melalui kerja sama yang harmonis dan berkelanjutan.

Jatinangor – Pemerintah kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menyatukan langkah pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan yang lebih cepat, merata, dan berpihak pada rakyat. Dalam forum strategis Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua, sinergitas lintas kementerian dan daerah ditegaskan sebagai kunci utama keberhasilan implementasi program-program prioritas nasional.

Forum tersebut menjadi ruang penting bagi kepala daerah untuk menerima langsung arahan dari para menteri terkait, termasuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Keduanya menekankan pentingnya harmonisasi visi pusat dan daerah untuk menjawab tantangan pembangunan nyata di lapangan.

“Kita membangun dari kebutuhan yang paling dasar: pangan, air, energi. Kita ingin Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat bisa diwujudkan bersama,” tegas Rachmat.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat kini bukan hanya menurunkan kebijakan dari atas, melainkan juga menyerap masukan dari daerah sebagai basis perencanaan yang partisipatif dan kontekstual.

Lebih lanjut, ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai simbol konkret kehadiran negara.

“Ada aspirasi besar agar program nasional seperti MBG dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat daerah. Maka, kecepatan dan ketepatan implementasi menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan bahwa peran pemda sangat strategis dalam menjamin keberhasilan MBG. Ia menyebut tiga fungsi utama pemda: menyiapkan infrastruktur, membangun rantai pasok, dan menyalurkan program kepada kelompok prioritas seperti ibu hamil dan balita.

“Kami tidak bisa sendiri. Pemerintah daerah adalah sentral dari program makan bergizi gratis,” ujar Dadan.

Ia juga menyampaikan optimisme terkait kesiapan SDM dan logistik.

“Akhir Juli kami targetkan 30 ribu SDM yang telah dilatih akan mulai dikirim ke daerah. Dengan sinergi yang harmonis, percepatan bisa dicapai,” katanya.

Ia berharap ke depan komunikasi dan koordinasi pusat-daerah semakin erat, tidak hanya top-down, tetapi juga dialogis dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Retret ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan nasional benar-benar in-line dari pusat hingga ke level desa. Dari pembenahan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi desa, hingga pengarusutamaan HAM dalam kebijakan daerah, seluruh elemen diarahkan untuk satu tujuan: mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengapresiasi soliditas forum yang dinilainya semakin disiplin dan responsif.

“Tingkat kehadiran, ketepatan waktu, dan antusiasme peserta luar biasa. Ini menunjukkan semangat sinergi bukan slogan, tapi mulai menjadi budaya kerja,” ungkapnya.

Kebijakan nasional tidak lagi bisa dijalankan secara terpisah dari realitas lokal. Justru, kekuatan Indonesia terletak pada kohesi antara visi pusat dan potensi daerah. Sinergitas ini bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi kesatuan langkah dalam menjawab kebutuhan rakyat dengan cepat, tepat, dan berkeadilan.

[edRW]

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan program swasembada pangan nasional. Salah satu upaya strategis yang digencarkan adalah pembaharuan infrastruktur pertanian, khususnya sistem irigasi dan sumber daya air. Langkah ini sejalan dengan visi besar Indonesia menuju kedaulatan pangan dan ketahanan nasional yang tertuang dalam agenda pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Kondisi geografis Indonesia yang beragam, serta tantangan iklim global yang semakin ekstrem, menuntut ketersediaan infrastruktur pertanian yang tangguh dan adaptif. Untuk itu, pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 mendorong percepatan pembangunan, rehabilitasi, serta pengelolaan jaringan irigasi dan infrastruktur air lainnya di 14 provinsi prioritas. Wilayah-wilayah tersebut dipilih berdasarkan urgensi ketahanan pangan dan potensi produksi strategis, termasuk provinsi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

Langkah ini bukan sekadar janji politik. Dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp14 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur air. Dana ini mencakup pembangunan embung, perbaikan saluran irigasi, penyediaan pompa air, hingga pembuatan sumur dangkal. Program ini bertujuan meningkatkan luas lahan tanam produktif, mempercepat indeks pertanaman (IP), serta menjamin ketersediaan air bagi petani sepanjang musim tanam.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, menjadi ujung tombak pelaksanaan proyek ini. Dirjen SDA, Lilik Retno Cahyadiningsih, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan efisiensi pemanfaatan air hingga 0,43 USD per meter kubik dan peningkatan cakupan sawah beririgasi menjadi 62,37 persen pada tahun 2029. Selain itu, pelayanan irigasi yang bersumber dari waduk ditargetkan meningkat menjadi 16,57 persen dari total lahan sawah nasional.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menekankan pentingnya infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menteri Dody mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur sumber daya air yang kokoh, baik secara fisik maupun visi, untuk menghadapi urbanisasi dan perubahan iklim
Tak hanya pembangunan fisik, Kementerian Pertanian juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui sistem Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani). Sistem ini memadukan data, teknologi, dan kelembagaan petani agar pemanfaatan infrastruktur baru menjadi optimal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hasil positif dari program ini. Hingga pertengahan tahun 2025, produksi beras nasional mencapai 21,76 juta ton naik sekitar 14,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Cadangan beras nasional pun mencatat rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir, yakni sebesar 4 juta ton. Bahkan, laporan United States Department of Agriculture (USDA) memperkirakan produksi beras Indonesia akan mencapai 34,6 juta ton pada akhir tahun ini, melampaui target pemerintah.

Namun, tantangan ke depan tetap besar. Kemarau panjang akibat El Niño dan degradasi lingkungan menjadi ancaman serius terhadap kelangsungan produksi pangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah agar mempercepat penanganan irigasi rusak, memperbanyak sumur bor dan pompa air, serta menyiapkan cadangan pangan daerah. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog untuk penyerapan hasil panen petani dan menjaga stabilitas harga.

Pemerintah tidak menutup mata terhadap keterbatasan anggaran dan tenaga teknis dalam proyek ini. Oleh karena itu, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mulai diperluas untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur pertanian, terutama pembangunan bendungan, sistem irigasi modern, serta gudang penyimpanan berbasis teknologi. Investasi swasta diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor pedesaan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keberhasilan infrastruktur pertanian tidak hanya dinilai dari jumlah bendungan atau saluran irigasi yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut bertahan dan berfungsi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah memperkuat sistem evaluasi dan pemeliharaan infrastruktur melalui pendekatan berbasis data. Kementerian PUPR, misalnya, kini menggunakan teknologi satelit dan pemetaan geospasial untuk memantau efektivitas proyek irigasi secara real time.

Modernisasi pertanian turut menjadi bagian dari strategi infrastruktur. Pemerintah telah membentuk Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BrMP) yang bertugas menstandarkan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan), sistem pertanian presisi, serta pemanfaatan sensor cuaca dan tanah. Kolaborasi BrMP dengan universitas dan lembaga riset diharapkan mampu mempercepat transformasi pertanian konvensional menjadi pertanian digital yang efisien dan produktif.

Program swasembada pangan bukanlah proyek jangka pendek, tetapi visi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Pembaharuan infrastruktur menjadi fondasi utama dari visi ini, yang bukan hanya memperkuat sektor pertanian, tetapi juga menjamin kesejahteraan petani, ketahanan ekonomi, dan stabilitas sosial bangsa.

Dengan fondasi infrastruktur yang semakin kokoh dan kebijakan yang terintegrasi, Indonesia tampak berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan. Tantangan masih banyak, mulai dari cuaca ekstrem, alih fungsi lahan, hingga konflik tata kelola air. Namun dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, serta keterlibatan masyarakat dan sektor swasta, harapan untuk mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di tahun-tahun mendatang menjadi semakin nyata.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Irfan Nurmaji)*

Pemerintah saat ini menempatkan swasembada pangan sebagai poros utama dalam pembangunan infrastruktur nasional. Fokus ini selaras dengan visi besar yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan demi menjamin masa depan bangsa yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi krisis global.

Pembangunan infrastruktur tidak lagi hanya dimaknai sebagai proyek pembangunan fisik semata. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, infrastruktur diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini mencakup pembangunan irigasi, bendungan, jalan distribusi hasil tani, serta sarana pendukung pertanian lainnya secara menyeluruh dan terintegrasi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menunjang sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Langkah-langkah konkret terus dijalankan guna mendorong produktivitas dan efisiensi di lapangan.

Saat ini, pemerintah sedang merehabilitasi 2,5 juta hektare saluran irigasi yang tersebar di berbagai wilayah strategis. Program ini bertujuan memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian secara berkelanjutan. Selain itu, pembangunan bendungan serbaguna juga sedang digencarkan untuk mendukung ketahanan air dan pertanian.

AHY mengatakan bahwa keberpihakan terhadap petani, nelayan, dan masyarakat desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur. Kemandirian pangan, menurutnya, bukan hanya aspek teknis, tetapi merupakan pilar utama dari keadilan sosial dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Lebih jauh, pendekatan pembangunan kini mengedepankan prinsip keadilan dan inklusivitas. Infrastruktur dirancang agar mampu membuka akses ekonomi bagi wilayah-wilayah tertinggal, sekaligus memperkuat daya saing sektor pertanian melalui efisiensi logistik dan distribusi hasil pertanian.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengatakan bahwa dunia sedang menghadapi krisis pangan, energi, dan air yang semakin nyata. Kondisi ini juga diramalkan oleh lembaga-lembaga internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus bersiap dan beradaptasi dengan langkah-langkah strategis yang menyeluruh.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan mundur menghadapi tantangan global tersebut. Program swasembada pangan, energi, dan air telah menjadi bagian dari fondasi utama kebijakan nasional ke depan. Ketahanan sektor-sektor ini dianggap sebagai kunci utama untuk menjaga stabilitas negara.

Salah satu langkah strategis pemerintah dalam mencapai swasembada pangan adalah mendorong swasembada gula nasional. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yang mengatakan pentingnya pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir dalam industri gula nasional.

Langkah-langkah pembenahan yang dilakukan meliputi penguatan sistem benih, optimalisasi pola tanam, pengembangan sistem hilirisasi, dan pengaturan aspek penjualan yang lebih menguntungkan petani. Pemerintah bertekad menciptakan iklim pertanian yang kondusif dan menguntungkan bagi petani lokal.

Selain itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan jika petani diberi jaminan keuntungan, maka mereka akan terdorong untuk terus menanam. Pemerintah pun mendesain sistem distribusi dan harga yang lebih adil agar kesejahteraan petani terjaga secara berkelanjutan.

Kementerian Pertanian telah menyusun Roadmap Swasembada Gula Nasional. Targetnya adalah mencapai swasembada gula konsumsi pada tahun 2028 dan swasembada penuh, termasuk kebutuhan industri dan bioetanol, pada tahun 2030. Namun, Mentan optimistis target tersebut dapat dicapai lebih cepat.

Dorongan kuat dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pendorong utama percepatan program swasembada ini. Pemerintah meyakini bahwa percepatan ini tidak hanya penting dari sisi ketahanan pangan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi nasional.

Produksi gula tahun 2025 diperkirakan mencapai 2,75 juta ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini merupakan hasil nyata dari perencanaan yang terstruktur dan intervensi tepat sasaran, termasuk pada aspek irigasi dan penggunaan benih unggul.

Langkah akselerasi juga didorong melalui program bongkar ratoon seluas 275 ribu hektare hingga 2027. Program ini merupakan bagian dari strategi intensifikasi yang dibarengi dengan perbaikan kualitas input pertanian dan penyediaan sarana produksi secara lebih merata dan efisien.

Tak hanya itu, perluasan areal perkebunan tebu juga menjadi fokus utama. Pemerintah menargetkan penambahan 500 ribu hektare lahan tebu, terdiri atas 200 ribu hektare untuk perkebunan inti dan 300 ribu hektare untuk skema plasma. Hal ini akan memperkuat kapasitas produksi nasional secara signifikan.

Sebagai pendukung ekspansi produksi, pemerintah juga mendorong pembangunan dan reaktivasi sepuluh unit pabrik gula di wilayah Jawa dan luar Jawa. Langkah ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas pengolahan, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan industri pengolahan.

Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa investasi di sektor ini akan menciptakan efek ganda yang besar. Selain mendongkrak produksi, investasi ini juga akan mendorong terciptanya nilai tambah, memperkuat rantai pasok, dan meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, swasembada pangan bukan lagi sebatas wacana, tetapi telah menjadi agenda nyata dalam pembangunan infrastruktur. Seluruh elemen pemerintahan berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat, mandiri, dan sejahtera melalui ketahanan pangannya.

Dukungan dari semua pihak, termasuk petani, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat luas, akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan visi besar ini. Dengan langkah yang tepat dan keberpihakan nyata pada sektor pertanian, masa depan swasembada pangan Indonesia berada pada jalur yang benar dan penuh harapan.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta

Jakarta – Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, menegaskan bahwa keberadaan organisasi petani seperti HKTI memainkan peran strategis dalam memperkuat program swasembada pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia.

“Hal ini sejalan dengan kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2004–2014 dan kini masih menjabat sebagai Dewan Pembina HKTI,” ujar Fadli dalam keterangan pers.

Fadli menyampaikan bahwa komitmen Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian menunjukkan bahwa swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional.

HKTI yang telah berusia 52 tahun disebut memiliki pengalaman panjang dalam mewadahi jutaan petani di seluruh Indonesia. Fadli mengatakan bahwa dalam delapan bulan terakhir, sektor pertanian mendapat perhatian serius di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian, Wakil Menteri, dan tim Kementerian Pertanian.

Sejumlah kebijakan strategis telah dijalankan, seperti penghapusan utang petani masa lalu, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, serta pelaksanaan program pupuk yang tepat sasaran, harga, dan jumlah.

Selain itu, implementasi program Makmur, Berdaulat, dan Gotong Royong (MBG) turut memberikan peluang emas bagi petani di berbagai bidang.

Fadli juga menyampaikan bahwa penyatuan kembali HKTI yang selama 15 tahun terakhir terpecah menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi dalam memperjuangkan kemajuan petani Indonesia.

“HKTI diharapkan semakin maju, petani semakin makmur, serta Indonesia mampu mewujudkan cita-cita swasembada beras, pengentasan stunting, dan percepatan pembangunan sektor pertanian nasional,” kata Fadli.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, berharap agar kepengurusan HKTI ke depan dapat mendukung kebijakan Presiden Prabowo, termasuk program hilirisasi, makan bergizi gratis, dan ketahanan energi biofuel.

“Kami sangat berharap Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia menuju Indonesia Emas 2045 dan HKTI perlu mendukung seluruh program tersebut demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Andi Amran.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra (SAH), menyampaikan optimisme bahwa capaian swasembada pangan akan semakin kuat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

“HKTI juga menjadi bagian saat Indonesia pertama kali berhasil swasembada pangan pada tahun 1984. Karena itu kita optimis swasembada pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo semakin kuat ke depan,” pungkasnya.

[w.R]