Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan ketegasan dalam menjaga kedaulatan laut nasional. Dua kapal ikan asing berbendera Vietnam berhasil ditangkap di wilayah perairan Laut Natuna Utara oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui operasi pengawasan intensif baru-baru ini.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara petugas pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat pesisir.

“Strategi ini sangat efektif dalam operasional pengawasan di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara,” ujar Pung.

Ia menyebut, sebagian besar kapal asing ilegal berhasil diamankan berkat laporan dari nelayan yang melihat aktivitas mencurigakan.

Sejak 2020, sebanyak 147 kapal ditangkap di wilayah Kepulauan Riau, terdiri dari 85 kapal Indonesia dan 62 kapal asing. Potensi kerugian negara yang diselamatkan diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun.

“Kepri atau Laut Natuna Utara menjadi salah satu area rawan IUU Fishing terutama kapal-kapal dari Vietnam,” ungkap Pung.

Menurutnya, Laut Natuna Utara yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 memiliki potensi perikanan sebesar 1,3 juta ton per tahun, menjadikannya incaran kapal asing.

Perbedaan pandangan batas laut antara Indonesia dan Vietnam turut memicu ketegangan di zona abu-abu yang belum disepakati.

“Kondisi ini membuat nelayan-nelayan Natuna kerap melaporkan kapal asing masuk wilayah tersebut,” lanjut Pung.

Namun, pengawasan tidak berjalan tanpa tantangan. Kapal pengawas KKP hanya tiga unit yang mampu menjangkau Natuna secara efektif. Bahkan, petugas kerap menghadapi perlawanan langsung dari kapal asing yang dikawal coast guard Vietnam.

“Kalau di sini mereka kelihatan pendiam, tapi kalau di laut mereka galak-galak melawan ke kami,” ucap Pung.

Pung juga menjelaskan bahwa kapal Vietnam kadang mencoba menabrak kapal KKP atau melemparkan tali untuk melumpuhkan baling-baling kapal patroli.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menegaskan pentingnya dukungan anggaran dan infrastruktur bagi KKP.

“Menjaga laut Indonesia perlu semangat, infrastruktur, dan juga dukungan pendanaan,” tegasnya.

Pemerintah melalui KKP juga terus mendorong penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memperkuat Command Center dan pengendalian operasi laut secara digital.

Jakarta — Fenomena judi daring atau yang juga dikenal dengan judi online (judol) kian meresahkan dan telah menjelma menjadi penyakit sosial yang merusak generasi bangsa. Tak hanya menggerogoti keuangan, kecanduan judi daring disebut memiliki dampak neurologis setara dengan kecanduan narkoba, terutama pada anak-anak dan remaja yang masih dalam tahap perkembangan.

Perencana Ahli Pertama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Anisa Asri, menjelaskan bahwa tren akses internet anak meningkat tajam dalam lima tahun terakhir.

Diketahui, berdasarkan data Susenas BPS, anak usia 7–17 tahun yang mengakses internet meningkat tajam, dari sekitar 40 persen pada 2018 menjadi 74 persen pada 2023.

Anisa mengutip hasil studi Fakultas Kedokteran UI dan RSCM yang menunjukkan bahwa 50 persen anak mengalami kecanduan internet pascapandemi, naik dari 31 persen sebelum pandemi.

“Anak-anak dan remaja adalah kelompok paling rentan karena masih dalam proses tumbuh kembang dan belum memiliki kapasitas analisis yang matang,” lanjutnya.

Ia mengingatkan bahwa kini banyak platform judi daring yang menyamar sebagai game digital ramah anak. Karena itu, pendampingan keluarga dan edukasi digital sangat krusial.

Untuk merespons hal tersebut, Anisa menyebut pemerintah terus memperkuat upaya pemberantasan.

“Pemerintah sedang menyusun Perpres tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring 2025–2029, sebagai langkah strategis menghadapi potensi bahaya dunia digital.” terangnya

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Mundakir, mengungkap fakta mengejutkan dari Rumah Sakit Jiwa Menur.

Menurutnya, 80 lebih pasien RSJ, termasuk anak berusia 17 tahun, merupakan fenomena yang memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa judi daring memang dapat merusak kesehatan mental.

“Kasus anak berusia 17 tahun yang mengamuk di IGD menunjukkan betapa cepat dan parahnya judi online dapat merusak kesehatan mental.” Ungkapnya.

Mundakir menekankan bahwa faktor seperti stres, tekanan ekonomi, dan rasa bosan menjadi pemicu.

“Pecandu ini akan sulit mengendalikan pengeluaran, dan terkesan tidak peduli walaupun hutangnya semakin menumpuk,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa peran keluarga sangat penting untuk deteksi dini.

“Orang tua juga perlu waspada ketika anak menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan, seperti tiba-tiba anak sering meminjam uang, menarik diri dari keluarga, atau marah saat ditegur bermain ponsel,” ucapnya.*

[edRW]

Oleh: Ahmad Kurniawan )*

Judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi telah menjadi penyakit sosial yang mengancam masa depan generasi muda Indonesia. Selain merusak stabilitas finansial, kecanduan terhadap judi daring juga membawa dampak serius terhadap kesehatan mental, terutama pada anak-anak dan remaja.

Data terbaru dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS mengungkapkan peningkatan signifikan dalam jumlah anak usia 7–17 tahun yang mengakses internet, dari sekitar 40 persen pada 2018 menjadi 74 persen pada 2023. Lonjakan ini mengindikasikan bahwa anak-anak kini semakin terpapar terhadap berbagai konten digital yang berisiko, termasuk perjudian daring. Penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bekerja sama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menunjukkan bahwa pascapandemi, sekitar separuh dari anak-anak mengalami kecanduan internet—angka yang meningkat tajam dari 31 persen sebelum pandemi. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital bukan lagi tempat aman, terutama bagi mereka yang masih dalam tahap tumbuh kembang.

Menurut Anisa Asri, Perencana Ahli Pertama pada Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), anak-anak dan remaja berada dalam posisi paling rentan terhadap bahaya judi daring. Mereka belum memiliki ketahanan psikologis dan nalar analitis yang cukup untuk menyadari jebakan di balik permainan yang dikemas menyerupai gim anak. Celakanya, banyak platform judi online menyamarkan diri sebagai permainan digital ramah anak yang tampil menarik dan tidak mencurigakan. Dalam kondisi inilah, ketidaksadaran bisa menjelma menjadi kecanduan yang merusak sistem berpikir dan mengganggu emosi.

Kecanduan terhadap judi daring memiliki dampak neurologis yang sama merusaknya dengan kecanduan narkotika. Ini bukan hanya soal kehilangan uang, tetapi kerusakan psikologis dan perilaku yang mendalam. Anak-anak yang terpapar berisiko mengalami perubahan perilaku, menjadi mudah marah, menarik diri dari lingkungan, bahkan menunjukkan gejala gangguan kejiwaan seperti kecemasan kronis, depresi, dan pada tingkat tertentu keinginan untuk mengakhiri hidup. Lebih mengkhawatirkan, beberapa pasien di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya merupakan anak-anak usia 17 tahun yang sudah menunjukkan perilaku ekstrem akibat kecanduan ini.

Mundakir, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya yang juga dosen di Fakultas Kesehatan, menegaskan bahwa kasus-kasus semacam ini mencerminkan betapa massifnya dampak dari judi daring terhadap kesehatan mental. Ia menyebut bahwa salah satu pasien remaja bahkan mengamuk di Instalasi Gawat Darurat karena tidak bisa mengakses akun judi online-nya. Dalam pandangannya, frustrasi, tekanan sosial, dan kerugian finansial menjadi pemicu munculnya perilaku impulsif dan gangguan emosional. Saat dorongan untuk berjudi tidak terpenuhi, individu dapat kehilangan kendali diri secara ekstrem.

Lebih jauh, Mundakir menjelaskan bahwa karakteristik judi daring sangat adiktif. Akses yang mudah melalui gawai pribadi, iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat, dan sifat anonim dari platform digital membuat orang merasa bebas dari pengawasan sosial. Kombinasi ini membentuk jebakan yang sulit dihindari, terutama bagi mereka yang sedang menghadapi tekanan hidup atau merasa bosan. Seseorang yang sudah terjerat umumnya mengalami kesulitan besar dalam menahan dorongan berjudi, bahkan cenderung mengabaikan risiko utang, kehilangan pekerjaan, dan keretakan hubungan sosial demi melanjutkan kebiasaannya. Hal ini disebabkan oleh efek dopamin di otak yang terus menuntut ‘hadiah instan’, sehingga seseorang akan menggunakan tabungan, pinjaman, hingga cicilan hanya untuk mempertahankan sensasi tersebut.

Situasi ini tentu membutuhkan intervensi dari berbagai pihak. Pemerintah sendiri sedang menyusun Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring 2025–2029. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghadang laju kerusakan yang diakibatkan dunia digital yang tak terkendali. Selain itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga telah mengembangkan sistem deteksi konten untuk memantau aktivitas judi daring dan berbagai konten negatif lainnya. Pemerintah juga mendorong percepatan program Kabupaten dan Kota Layak Anak yang memiliki indikator khusus dalam hal perlindungan dari judi daring.

Namun, regulasi dan pengawasan saja tidak cukup. Keluarga adalah benteng utama yang harus diperkuat. Orang tua perlu meningkatkan kepekaan terhadap perubahan perilaku anak. Anak yang mendadak sering meminjam uang, mudah marah ketika ditegur, atau memilih menarik diri dari keluarga, bisa jadi sedang mengalami kecanduan judi daring. Mundakir menekankan pentingnya deteksi dini dan pengamatan mendalam oleh lingkungan terdekat. Keberhasilan pemulihan, menurutnya, sangat bergantung pada seberapa cepat masalah ini diidentifikasi. Selain itu, pemberian dukungan emosional, penerapan batasan yang tegas, serta edukasi literasi digital menjadi kunci penting dalam membentengi anak dari pengaruh buruk judi daring.

Kementerian dan lembaga terkait sudah mulai mendorong gerakan sosial seperti pembatasan penggunaan gawai, penetapan waktu tanpa gawai di rumah, hingga kampanye satu jam bebas layar setiap hari. Upaya semacam ini perlu diperluas cakupannya dan dilakukan secara konsisten. Mundakir juga menekankan perlunya edukasi masif yang menyasar sekolah, keluarga, dan komunitas. Literasi digital yang baik dapat membantu masyarakat lebih bijak dalam menyaring konten, serta tidak mudah tergoda dengan bujuk rayu platform perjudian.

Akhirnya, perang melawan judi daring bukan hanya soal hukum, tetapi perjuangan menyelamatkan kesehatan mental bangsa. Jika tidak ada tindakan tegas, kita tengah membiarkan generasi muda hidup dalam kecanduan yang menghancurkan masa depannya. Sebab seperti yang disampaikan Mundakir, tanpa kolaborasi serius dari semua pihak, bangsa ini berisiko menghadapi krisis kesehatan mental akibat kerusakan sistemik yang ditimbulkan oleh judi daring. Dan krisis itu, jika tak dicegah hari ini, akan menjadi beban besar di masa depan.

)* Kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju (JMIM)

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi nasional. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyatakan bahwa BSU tahap pertama telah diterima oleh 2.450.068 pekerja dari total 3.697.836 penerima yang ditetapkan.

“Dari jumlah tersebut, sisanya sebanyak 1.247.768 pekerja masih dalam proses penyaluran dan akan segera dituntaskan oleh pemerintah melalui skema percepatan lintas sektor,” ujar Yassierli.

BSU disalurkan melalui bank-bank Himbara seperti BNI, BRI, BTN, dan Mandiri. Sementara itu, penerima di wilayah Aceh mendapat penyaluran melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Bagi pekerja yang belum memiliki rekening bank Himbara, penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

“Program BSU merupakan bagian dari lima stimulus ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua,” jelas Yassierli.

Pemerintah dengan komitmen penuh menetapkan besaran BSU sebesar Rp300 ribu per bulan yang diberikan sekaligus untuk dua bulan, sehingga total bantuan mencapai Rp600 ribu per pekerja, dengan target menjangkau 17 juta penerima demi menggerakkan ekonomi nasional.

BSU hanya diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria, antara lain Warga Negara Indonesia dengan NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai April 2025, bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai UMK/UMP setempat, serta bukan ASN, TNI/Polri, dan bukan penerima bantuan PKH.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa BSU adalah bagian dari kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Bapak Presiden telah memutuskan lima langkah stimulus, termasuk bantuan subsidi upah, yang menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung daya beli masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Penyaluran BSU juga mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa DTSEN merupakan hasil integrasi berbagai sumber data sosial ekonomi yang telah melalui proses verifikasi berlapis.

“Dengan DTSEN, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan menghindari kesalahan penerima. Ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas stimulus ekonomi,” ujar Amalia.

Sementara itu, untuk BSU tahap kedua, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data 4,5 juta calon penerima kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Proses verifikasi dan validasi tengah dilakukan agar penyaluran berjalan akurat dan merata. Pemerintah menaruh perhatian besar pada ketahanan ekonomi masyarakat, sehingga BSU tahap kedua diharapkan menjadi bantalan efektif di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengatakan kementeriannya mempunyai inovasi baru untuk menyediakan tiga juta rumah subsidi. Inovasi tersebut adalah penggunaan bata interlock, yang dinilai lebih kuat dan efisien dibanding material konvensional seperti bata merah.

“Rumah pekerja sering dicap seadanya. Padahal, kita bisa hadirkan rumah yang kokoh dan layak huni dengan biaya tetap terjangkau. Produk interlock ini salah satu solusi lokal yang bisa jadi andalan nasional,” ujar Fahri.

Fahri menuturkan bahwa penyediaan rumah pekerja ke depan akan dilakukan dengan skema baru yang tidak hanya menekankan aspek murah, tetapi juga kekuatan material dan kelayakan huni. Menurutnya, bata interlock menjadi jawaban atas tantangan pembangunan rumah subsidi yang berkualitas dalam jumlah besar.

“Jadi bukan hanya menekankan aspek murah, tetapi juga kekuatan material dan kelayakan huni,” katanya.

Bata interlock merupakan produk hasil riset terapan (applied research) yang memiliki mekanisme penguncian antar-balok, serupa sistem lego. Bata ini didesain tahan gempa karena mampu mentransfer gaya seismik secara setara ke seluruh struktur bangunan.

Keunggulan lainnya adalah efisiensi proses konstruksi. Durasi pembangunan rumah dengan bata interlock lebih cepat karena tidak memerlukan perendaman bata, cetakan pengecoran, aplikasi bahan perekat, plesteran, atau acian sehingga mampu mengurangi biaya material, tenaga kerja, dan biaya transportasi. Selain itu, proses konstruksinya hemat waktu hingga tiga kali lipat.

Bata interlock juga memberikan keuntungan dari sisi kenyamanan termal. Bata ini memiliki kepadatan yang lebih rendah dibandingkan bata konvensional, sehingga memungkinkan sirkulasi udara yang baik di dalam rumah.

Alhasil, interior rumah menjadi lebih sejuk. Fahri juga mendorong pembangunan perumahan pekerja berbasis inovasi dan kolaborasi di kawasan industri.

“Banyak dari teman-teman pekerja yang harus menempuh jarak cukup jauh setiap hari. Ini tidak ideal dan menjadi dasar kenapa kita ingin menghadirkan solusi,” kata Fahri.

Dalam skema ini, pemerintah mendorong sinergi antara BUMN seperti BTN sebagai lembaga pembiayaan, produsen material seperti Semen Indonesia, pengembang, dan pemilik lahan lokal. Bahkan, tanah milik masyarakat yang tidak terlalu jauh dari kawasan industri akan dipertimbangkan untuk lokasi pembangunan.

Fahri menekankan pentingnya skema pembiayaan yang menyesuaikan dengan kondisi lokal. Ia menyatakan bahwa solusi perumahan pekerja tidak harus bergantung pada antrian panjang program nasional seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Produk interlock ini salah satu solusi lokal yang bisa jadi andalan nasional,” pungkas Fahri.

[w.R]

JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengupayakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara tepat sasaran dan transparan.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa pencairan BSU saat ini sudah memasuki tahap penyaluran secara bertahap. Ia menekankan bahwa proses ini dilakukan secara hati-hati, mengingat pentingnya akurasi data dan mengikuti prosedur administratif sesuai regulasi agar penyaluran tepat dan transparan.

“Ketika teman-teman bertanya kepada kami kapan cairnya, sebenarnya ada dua isu. Pertama, kami ingin sangat hati-hati memastikan data dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria yang ditetapkan. Kedua, dari sisi administrasi keuangan karena ini anggaran yang belum direncanakan sejak awal,” ujar Menaker Yassierli.

Ia menjelaskan bahwa payung hukum sudah disiapkan dan data penerima BSU telah dirapikan. Menaker memastikan bahwa tidak ada pemotongan dalam pencairan dana dan seluruh pekerja menerima bantuan secara utuh.

“Administrasi itu harus lengkap karena kita ingin semua proses ini transparan dan akuntabel. Jadi tidak ada potongan,” tambahnya.

Sikap kehati-hatian tersebut juga diamini oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan, Aris Wahyudi. Menurutnya, validasi data penerima merupakan kunci untuk menghindari ketidaktepatan sasaran dan potensi tumpang tindih.

“Prinsipnya kita ingin hati-hati. Siapa yang memenuhi syarat atau berhak mendapatkan. Kami optimistis seluruh target penerima akan terpenuhi secara menyeluruh dan tepat sasaran,” kata Aris.

Untuk mendukung kelancaran dan efektivitas penyaluran BSU, pemerintah kembali menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai bank penyalur resmi. Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menyatakan bahwa BRI berkomitmen untuk terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

“Lewat program pemerintah yang berpihak pada rakyat, BRI akan terus berkomitmen memperkuat peran sebagai agen pembangunan yang senantiasa menghadirkan layanan keuangan yang mudah dijangkau, aman, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Sebagai bank dengan jaringan layanan terluas di Indonesia, BRI memastikan kemudahan akses bagi seluruh penerima BSU melalui berbagai kanal, termasuk layanan digital dan jaringan kantor konvensional yang tersebar di seluruh pelosok negeri.

Dengan sistem yang telah disiapkan secara matang, koordinasi yang solid antara Kemnaker dan mitra perbankan, serta komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, diharapkan program BSU tahun 2025 dapat menjadi bantalan sosial yang efektif dalam menjaga daya beli masyarakat pekerja di tengah dinamika ekonomi saat ini. [-red]

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat melalui program pembangunan rumah subsidi yang semakin terjangkau dan berkeadilan. Upaya strategis mengalihkan skema subsidi dari pembiayaan ke subsidi lahan kini menjadi terobosan nyata untuk memastikan seluruh masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mendapatkan hunian layak tanpa terbebani harga tinggi akibat mahalnya tanah di perkotaan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menyatakan bahwa skema subsidi tanah mampu menurunkan harga rumah subsidi secara signifikan, terutama di kawasan strategis seperti Jakarta.

“Bisa kurang daripada itu (Rp 200 juta), terus terang aja ya kita ini lagi menghitung agak detail nih angka-angkanya itu. Saya temukan itu angka-angka yang bisa lebih murah asalkan tanah itu digratiskan,” ujar Fahri.

Dengan memanfaatkan aset lahan negara yang belum optimal, seperti di kawasan Kebayoran dan Kalibata, pemerintah berencana menghadirkan social housing yang terintegrasi di pusat kota. Hal ini tidak hanya mendorong efisiensi biaya, tetapi juga mengurangi beban mobilitas pekerja harian yang selama ini harus keluar masuk kota.

“Kalau itu dikonversi menjadi social housing, itu akan menahan orang supaya tidak keluar dari kota setiap pagi dan malam,” jelas Fahri lebih lanjut.

Transformasi ini juga menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan masalah perumahan secara tuntas dan menyeluruh. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan satu juta unit rumah, di mana 350 ribu unit di antaranya merupakan rumah subsidi. Program ini menjadi capaian terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut program ini sebagai “sejarah baru” dalam kebijakan perumahan nasional.

Ia menyampaikan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Danantara dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang telah menyediakan pendanaan sebesar Rp130 triliun untuk mewujudkan rumah layak bagi rakyat.

“Belum pernah ada rumah subsidi 350 ribu dalam satu tahun seperti tahun ini. Sepanjang Indonesia merdeka, baru sekarang. Ini bukti Presiden Prabowo pro rakyat,” tegas Maruarar.

Dengan adanya reformasi kebijakan ini, hambatan-hambatan administratif seperti kuota FLPP yang selama ini memperlambat akses terhadap rumah subsidi juga tengah dievaluasi.

“Kuota itu lamban, nanti orang itu langsung aja berhubungan dengan tempat dia mengambil rumahnya, enggak perlu terlalu banyak rantai,” kata Fahri, menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi dalam pelayanan perumahan.

Komitmen ini memperkuat kepercayaan publik bahwa pembangunan tidak hanya bicara infrastruktur, tetapi juga soal keadilan sosial dan kemudahan hidup bagi masyarakat luas. Pemerintah hadir bukan sekadar membangun rumah, tetapi menghadirkan harapan dan stabilitas bagi masa depan rakyat.-

[edRW]

Oleh : Aditya Anggara )*

Kebutuhan akan perumahan yang layak dan terjangkau masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, akses terhadap hunian yang manusiawi sering kali terhambat oleh berbagai kendala, mulai dari harga tanah yang terus meroket, keterbatasan pasokan lahan, hingga keterjangkauan kredit perumahan. Dalam konteks ini, wacana subsidi tanah oleh pemerintah menjadi terobosan yang sangat relevan dan berpihak pada rakyat kecil. Wacana ini bukan hanya menunjukkan keberpihakan negara, tetapi juga membuka jalan baru bagi keberhasilan program sejuta rumah dan mempercepat penyelesaian backlog perumahan yang selama ini membelit.

Salah satu persoalan utama dalam pembangunan rumah subsidi adalah mahalnya harga tanah, terutama di wilayah-wilayah yang strategis dan dekat dengan pusat aktivitas masyarakat. Selama ini, subsidi perumahan sebagian besar hanya difokuskan pada pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan bantuan uang muka, sementara komponen harga tanah tidak tersentuh. Padahal, tanah bisa menyumbang lebih dari 40% terhadap harga rumah. Jika harga tanah bisa ditekan melalui subsidi atau intervensi negara, maka harga akhir rumah otomatis akan menjadi jauh lebih terjangkau bagi masyarakat.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah menyediakan rumah bagi masyarakat karena masih ada jutaan orang yang mengantre untuk memiliki rumah. Dengan rencana subsidi tanah, pihaknya menilai cara ini dapat mendorong masyarakat agar bisa membangun rumah di lahan tersebut. Tanah yang diberikan subsidi juga akan berdampak pada harga rumah. Jika tanahnya murah, maka harga rumahnya juga lebih terjangkau.

Wacana subsidi tanah ini merupakan langkah strategis yang berpikir jangka panjang. Dengan memberikan subsidi pada aspek lahan, pemerintah secara tidak langsung memperkuat fondasi pembangunan hunian terjangkau yang lebih merata dan berkeadilan. Ini akan membuka peluang lebih luas bagi pengembang perumahan rakyat, baik swasta maupun BUMN, untuk membangun rumah subsidi di lokasi-lokasi yang lebih layak huni dan terkoneksi dengan infrastruktur publik, tanpa harus mengorbankan margin keuntungan mereka.

Tidak hanya soal harga, subsidi tanah juga bisa mendorong efisiensi tata ruang dan distribusi hunian yang lebih baik. Dengan adanya insentif berupa tanah bersubsidi atau bahkan hibah tanah dari pemerintah pusat maupun daerah, pembangunan perumahan bisa diarahkan ke lokasi-lokasi strategis yang sudah dilengkapi infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Ini akan memotong biaya pembangunan dan transportasi masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup penghuni rumah subsidi itu sendiri.

Pemerintah daerah pun akan lebih terdorong untuk berperan aktif jika skema subsidi tanah ini direalisasikan. Pemerintah pusat dapat mendorong kolaborasi dengan pemda untuk menyediakan lahan milik negara atau lahan tidak produktif sebagai kawasan pembangunan rumah subsidi. Bahkan, ini dapat diperluas ke model kerja sama pemanfaatan lahan milik BUMN atau instansi pemerintah lainnya yang selama ini belum dimaksimalkan. Melalui skema sinergis ini, backlog perumahan nasional yang saat ini mencapai jutaan unit bisa dikejar lebih cepat.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro mengatakan sebagai salah satu bank pelaksana KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang paling aktif dan konsisten sejak 2013, Bank Jateng mencatat pertumbuhan signifikan dalam penyaluran pembiayaan rumah subsidi. Baik melalui skema konvensional maupun syariah, Bank Jateng menunjukkan tren kinerja positif dalam mendukung pembangunan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Kemudian dari sisi keberlanjutan fiskal, skema subsidi tanah bisa dikelola dengan pendekatan kreatif. Tidak semua subsidi harus berbentuk uang tunai. Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk pembebasan biaya perolehan tanah, penurunan pajak bumi dan bangunan (PBB), atau bahkan skema penggunaan tanah dengan sistem sewa jangka panjang yang sangat rendah (land lease). Dengan pendekatan ini, beban APBN tetap terjaga, namun manfaat subsidi tetap dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Wacana subsidi tanah juga dapat memperkuat sinergi dengan program-program lain seperti pembangunan kota satelit, kawasan transmigrasi modern, hingga integrasi dengan transportasi publik massal. Jika lahan disediakan oleh pemerintah di kawasan dekat stasiun, terminal, atau simpul transportasi, maka masyarakat tidak hanya memperoleh rumah yang terjangkau, tetapi juga kemudahan mobilitas yang akan berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas hidup.

Tentu, agar wacana ini tidak hanya berhenti sebagai retorika, dibutuhkan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan pemerintah pusat, daerah, pengembang, serta lembaga keuangan. Regulasi harus disiapkan, tata kelola harus transparan, dan sistem pengawasan harus berjalan. Namun jika berhasil dijalankan, subsidi tanah dapat menjadi game changer dalam penyediaan hunian layak untuk seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah hadir bukan sekadar menjadi regulator, tetapi sebagai fasilitator dan enabler dalam pemenuhan hak dasar masyarakat. Dengan subsidi tanah, pemerintah mengirimkan pesan kuat bahwa setiap warga negara berhak atas tempat tinggal yang layak, aman, dan manusiawi. Ini adalah langkah berani menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Kebutuhan akan hunian yang layak dan terjangkau terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), akses terhadap perumahan yang layak masih menjadi tantangan besar. Dalam upaya mengatasi persoalan ini, pemerintah melalui berbagai skema dan program telah menggandeng berbagai pihak, termasuk sektor perbankan, untuk mendukung pembiayaan rumah subsidi. Salah satu mitra strategis yang memainkan peran penting dalam hal ini adalah bank pembangunan daerah (BPD).

Bank daerah, sebagai institusi keuangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kini semakin menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembiayaan rumah subsidi bagi MBR. Melalui keterlibatan aktif mereka, program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah menjadi semakin nyata dan terukur. Komitmen ini tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kendala utama yang dihadapi MBR dalam membeli rumah adalah keterbatasan dalam mengakses pembiayaan perbankan. Syarat administrasi, besaran uang muka, dan suku bunga yang relatif tinggi sering kali menjadi penghalang utama. Di sini peran bank daerah menjadi sangat signifikan. Dengan memahami kondisi dan karakteristik masyarakat lokal, bank daerah mampu merancang skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan ramah terhadap kemampuan MBR.

Melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), banyak bank daerah telah menyalurkan pembiayaan rumah subsidi dengan bunga rendah dan jangka waktu panjang, bahkan mencapai 20 tahun. Program ini memberikan angin segar bagi MBR untuk bisa memiliki rumah dengan cicilan ringan yang tidak membebani penghasilan mereka.

Bank daerah seperti Bank Jateng, Bank Jabar Banten (BJB), Bank DKI, dan sejumlah BPD lainnya telah menunjukkan performa positif dalam menyalurkan KPR subsidi. Selain itu, sinergi antara bank daerah dan pengembang perumahan lokal juga semakin kuat, menciptakan ekosistem yang sehat dalam penyediaan perumahan rakyat.

Bank Jateng menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis dalam mendukung program perumahan nasional. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemprov Jateng, BP Tapera, dan Bank Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Pemprov Jateng. Kesepakatan tersebut berfokus pada perluasan akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jateng.

Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro mengatakan sebagai salah satu bank pelaksana KPR Sejahtera FLPP yang paling aktif dan konsisten sejak 2013, Bank Jateng mencatat pertumbuhan signifikan dalam penyaluran pembiayaan rumah subsidi. Baik melalui skema konvensional maupun syariah, Bank Jateng menunjukkan tren kinerja positif dalam mendukung pembangunan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Irianto mengatakan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada Bank Jateng untuk menyalurkan tambahan kuota FLPP sebanyak 20 ribu unit rumah pada tahun 2025 merupakan amanah yang akan dilaksanakan dengan maksimal.

Jaringan luas Bank Jateng, meliputi 38 kantor cabang, 126 cabang pembantu, serta 21 unit layanan syariah di seluruh wilayah Jateng, Jakarta, dan Yogyakarta, memungkinkan proses penyaluran KPR FLPP berjalan merata dan cepat. Hampir seluruh kantor layanan tersebut telah aktif menyalurkan FLPP.

Irianto berharap target yang diamahkan kepada Bank Jateng mampu selesai pada tahun 2025. Kunci keberhasilan Bank Jateng dalam program ini juga terletak pada kerja sama strategis dengan 154 pengembang perumahan yang tergabung dalam enam asosiasi besar (REI, Himperra, Apernas, Apersi, Deprindo, dan PIN). Kolaborasi ini memperkuat upaya Bank Jateng dalam menjangkau masyarakat di berbagai daerah melalui proyek perumahan subsidi yang tersebar luas.

Bank Jateng terus memperkuat tiga pilar utama dalam pelaksanaan Program KPR Sejahtera FLPP, yakni layanan proaktif dan responsif kepada MBR, kerja sama erat dengan pengembang dan Pemda, serta konsistensi sebagai bank pelaksana yang terpercaya dan teruji dalam mendukung program perumahan nasional. Melalui langkah nyata tersebut, Bank Jateng berkomitmen tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga bagian dari solusi dalam menciptakan hunian layak, terjangkau, dan penuh harapan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Sementara itu, Dirjen Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Aziz Andriansyah mengatakan bahwa program pembiayaan rumah subsidi bertujuan mengurangi backlog perumahan dan menyediakan rumah bagi warga. Oleh karena itu, penandatanganan kesepakatan ini penting untuk memastikan kevalidan data. Kini, Kementerian PKP tengah berjuang untuk menambah kuota rumah subsid. Total ada sekitar 350 unit.

Dukungan bank daerah terhadap pembiayaan rumah subsidi merupakan langkah nyata dalam menjawab tantangan penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan sektor perbankan, khususnya BPD, maka cita-cita mewujudkan rumah layak huni untuk seluruh rakyat Indonesia menjadi semakin mungkin.

Bank daerah bukan hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, tetapi juga pilar penting dalam mewujudkan keadilan sosial melalui akses terhadap perumahan. Ke depan, peran ini perlu terus diperkuat agar BPD tidak hanya menjadi institusi keuangan, tetapi juga agen perubahan dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Inge Zinia )*

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi para pekerja dan meringankan beban ekonomi mereka melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata keberpihakan negara terhadap masyarakat pekerja yang terdampak tekanan ekonomi, khususnya mereka yang berada di golongan berpenghasilan rendah.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa pencairan BSU akan segera dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan pemadanan data yang cukup kompleks. Hingga pertengahan Juni 2025, tercatat sebanyak empat juta pekerja telah dinyatakan lolos verifikasi dari total target penerima yang mencapai 17,3 juta orang. Proses ini diakui sebagai tahapan krusial guna memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerima.

Dalam sebuah diskusi publik bertajuk Double Check yang digelar di Jakarta, Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menyatakan bahwa seluruh proses validasi kini telah rampung dan tinggal menunggu tahap finalisasi sebelum bantuan mulai dicairkan. Ia menyebut, para penerima merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang secara rutin membayar iuran hingga April 2025. Ditekankan pula bahwa pencairan akan dilakukan dalam waktu dekat dan setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 yang diberikan sekaligus untuk dua bulan.

Program BSU tahun ini tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga mencakup guru honorer serta tenaga pendidik di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kelompok ini dijangkau melalui kerja sama antara Kemnaker dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, agar distribusi bantuan lebih merata. Total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp10,72 triliun, dan menjadi bagian dari paket stimulus nasional guna menjaga konsumsi rumah tangga serta memperkuat daya beli masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyampaikan bahwa BSU tahap pertama telah tersalurkan kepada lebih dari 2,4 juta pekerja, sementara sekitar 1,2 juta lainnya masih dalam proses pencairan. Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk wilayah Aceh. Ia menambahkan bahwa tahap kedua akan segera menyusul setelah proses validasi data 4,5 juta calon penerima selesai dilakukan.

BSU 2025 diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025, yang merupakan perubahan dari regulasi sebelumnya. Kriteria penerima ditentukan secara ketat agar program ini tepat sasaran. Para pekerja harus merupakan Warga Negara Indonesia dengan NIK valid, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025, dan memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp3,5 juta per bulan. Di sisi lain, program ini tidak berlaku bagi ASN, anggota TNI/Polri, maupun penerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemerintah juga menyediakan kanal-kanal resmi bagi pekerja untuk memeriksa status penerimaan BSU, seperti melalui website Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), serta melalui koordinasi dengan HRD perusahaan masing-masing. Kemudahan akses ini bertujuan agar tidak ada kendala administratif dalam pencairan bantuan, sekaligus mendorong para pekerja untuk secara aktif memperbarui data diri dan nomor rekening mereka.

Di daerah, antusiasme terhadap program ini pun terasa. Dinas Ketenagakerjaan Kota Manado, misalnya, mulai menyosialisasikan BSU kepada pekerja berpenghasilan rendah. Kepala Disnaker Manado, Paul Sualang, menegaskan bahwa BSU senilai Rp600.000 akan langsung ditransfer ke rekening penerima, dan pendataan dilakukan berdasarkan data aktif BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan tidak melalui perusahaan, sehingga tidak ada potongan dari nominal bantuan.

Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Tengah, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu telah mengajukan sekitar 183.856 data pekerja kepada Kemnaker untuk diverifikasi sebagai calon penerima. Kepala Cabang BPJamsostek Sulawesi Tengah, Luky Julianto, menyampaikan harapannya agar seluruh data tersebut bisa disetujui sehingga manfaat BSU dapat dirasakan oleh seluruh pekerja yang memenuhi kriteria. Ia juga menyatakan bahwa kebijakan pemerintah ini sekaligus menjadi dorongan bagi perusahaan untuk semakin aktif mendaftarkan pekerjanya ke dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dukungan atas program BSU juga datang dari legislatif daerah. Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu secara tegas mendukung program ini, meski mencatat bahwa penyaluran BSU masih memiliki tantangan tersendiri, khususnya dalam menjangkau pekerja informal seperti pedagang kecil dan pelaku UMKM yang belum terdata. Ketua Komisi IV, Agus Irawan, menyampaikan bahwa agar BSU lebih berdampak jangka panjang, pemerintah perlu mengombinasikan bantuan ini dengan strategi pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan atau pembinaan usaha.

Dalam konteks yang lebih luas, program BSU tidak hanya dilihat sebagai instrumen bantuan sosial semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional. Dengan mendorong konsumsi masyarakat berpendapatan rendah, BSU mampu memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berbasis pada penguatan sektor domestik.

Keseluruhan program ini mencerminkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam merespons kebutuhan rakyatnya. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan domestik, BSU menjadi simbol dari kesungguhan negara hadir untuk warganya, sekaligus menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap pekerja bukan hanya jargon, melainkan komitmen nyata yang terus dijalankan dengan serius.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah